Menu

Konflik Israel-Palestina

Jepang Menunda Pengakuan Negara Palestina di Tengah Tekanan AS dan Ketegangan di Timur Tengah

, , , , 0

Jepang telah memutuskan untuk tidak mengakui Palestina sebagai negara berdaulat untuk saat ini, langkah yang menurut sumber pemerintah mencerminkan tekanan Amerika Serikat (AS) dan kekhawatiran atas memburuknya kondisi di Timur Tengah.

Menurut laporan the Asahi Shimbun, Tokyo sedang menyempurnakan rencana untuk menunda pengakuan setelah permintaan dari Washington, sekutu keamanan terdekatnya, yang telah lama menentang langkah-langkah yang dianggap merusak Israel. Keputusan Jepang ini datang saat Inggris, Prancis, Kanada, dan Australia bersiap untuk mengakui Palestina di Sidang Umum PBB pada akhir bulan ini, yaang semakin menambah tekanan internasional terhadap Israel.

Perdana Menteri Shigeru Ishiba diperkirakan akan melewatkan konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 22 September di New York tentang solusi dua negara, menandakan sikap hati-hati Jepang. Hingga saat ini, sekitar 150 negara sudah mengakui Palestina sebagai negara. Prancis mengumumkan niatnya untuk melakukannya di PBB pada Juli di tengah serangan Israel yang semakin intensif terhadap Gaza.

Pejabat Jepang mengatakan mereka sedang mempertimbangkan “waktu dan cara yang tepat” untuk pengakuan tersebut. “Kami secara konsisten mendukung solusi dua negara,” kata Menteri Luar Negeri Takeshi Iwaya kepada wartawan pada Selasa (16/09/2025). “Namun, pertanyaan yang masih tersisa adalah kapan hal itu akan terjadi, kapan waktunya akan tiba.”

Menteri Luar Negeri Iwaya menekankan pentingnya berkoordinasi dengan Washington, yang “memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap Israel.” Ia menambahkan bahwa Tokyo “sangat mengecam” operasi darat Israel yang sedang berlangsung di Gaza sambil tetap menjaga komunikasi yang erat dengan AS.

Tekanan domestik juga semakin meningkat, di mana pekan lalu sekelompok anggota parlemen bipartisan, termasuk anggota Partai Liberal Demokratik yang berkuasa, mengajukan petisi dengan 206 tanda tangan yang mendesak pemerintah untuk mengakui Palestina.

Meskipun demikian, Tokyo tampaknya memprioritaskan aliansinya dengan Washington. Pejabat AS dilaporkan memperingatkan Jepang bahwa pengakuan pada saat ini dapat merusak hubungan bilateral dan memperkeras sikap Israel, yang dapat mengganggu prospek perdamaian.

Jepang tetap memilih bersama 142 negara di PBB pada Jumat untuk mendukung deklarasi yang menguraikan “langkah-langkah konkret, terikat waktu, dan tidak dapat diubah” menuju solusi dua negara. Namun, pemerintah menahan diri dari perubahan diplomatik formal.

Analis mengatakan posisi Jepang mencerminkan upaya seimbang antara dukungannya terhadap hak penentuan nasib sendiri Palestina dan hubungan keamanan dengan AS. “Jepang menunjukkan bahwa mereka ingin melihat kemajuan di lapangan terlebih dahulu, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka tidak akan memutuskan hubungan dengan Washington atas isu ini,” kata seorang pakar kebijakan luar negeri yang berbasis di Tokyo.

Sejak Oktober 2023, operasi militer Israel di Gaza telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina dan mengungsi jutaan lainnya, dengan lembaga-lembaga internasional memperingatkan tentang ancaman kelaparan dan penyakit. Di tengah situasi tersebut, keputusan Jepang akan menjadi sorotan baik bagi mitra-mitra Arab maupun sekutu-sekutu Barat saat PBB menggelar pertemuan bulan ini.

Netanyahu Resmi Jadi Buronan Pengadilan Pidana Internasional

, , , , 0

Per Kamis (21/11/2024), Pengadilan Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Galant, dan juga tokoh Hamas Ibrahim Al-Masri atau Mohammed Deif. Panggilan penangkapan ini berkaitan dengan kejahatan perang yang terjadi di Gaza dan mendapat respons positif dari berbagai negara di dunia.

Untuk pertama kalinya, para pemimpin dari negara demokratis yang beraliansi dengan negara Barat menghadapi dakwaan oleh pengadilan, yang menandai keputusan paling signifikan dalam 22 tahun dalam sejarah.

 

International Criminal Court (ICC) atau Pengadilan Pidana Internasional sendiri merupakan sebuah mahkamah internasional yang memiliki peran dalam menyelidiki dan mengadili individu yang melakukan tindak kejahatan berat. Kejahatan berat yang termasuk dalam kategori ini yakni genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Sebagai mahkamah internasional, proses hukum ICC beragam tergantung dengan proses yuridiksi nasional yang berlaku pada negara-negara di seluruh dunia.

Meskipun Israel bukan negara anggota ICC, namun Netanyahu dan Gallant tetap dapat menghadapi penangkapan jika mereka memasuki salah satu dari 124 negara yang menjadi penandatangan Statuta Roma, yang membentuk pengadilan tersebut. Sebelumnya, Majelis memutuskan bahwa ada alasan masuk akal yang mengarah pada Netanyahu dan Galant, di mana keduanya tanggung jawab dalam tindak “kejahatan perang dengan menggunakan kelaparan sebagai metode perang” dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak berperikemanusiaan lainnya.

Panel yang terdiri dari tiga hakim juga menyimpulkan bahwa ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa Deif bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan penyanderaan, yang terkait dengan serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Dalam serangan tersebut, para militan membunuh lebih dari 1.200 orang-sebagian besar warga sipil Israel-dan menculik 250 orang lainnya.

Pada bulan September, Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan bahwa mereka telah mengajukan dua dokumen hukum yang menentang yurisdiksi ICC, dan menegaskan bahwa pengadilan tidak memberikan kesempatan kepada Israel untuk melakukan investigasi sendiri atas tuduhan-tuduhan tersebut sebelum meminta surat perintah. Namun, ICC menanggapi dengan menekankan bahwa “penerimaan Israel atas yurisdiksi Pengadilan tidak diperlukan.”

Mendapat respons beragam

Amerika Serikat mengutuk keputusan penangkapan tersebut, di mana Presiden Joe Biden menyebut surat perintah itu “keterlaluan.” Ia menegaskan, “Biar saya perjelas sekali lagi: apa pun yang mungkin disiratkan oleh ICC, tidak ada kesetaraan – tidak ada sama sekali – antara Israel dan Hamas. Kami akan selalu berdiri bersama Israel melawan ancaman terhadap keamanannya.”

Tidak hanya itu, pemerintahan Netanyahu mengecam keputusan tersebut, menyebutnya sebagai “antisemistik” dan melabeli ICC sebagai “badan politik yang bias dan diskriminatif.” Pernyataan tersebut menambahkan, “Israel sepenuhnya menolak tuduhan palsu dan tidak masuk akal dari pengadilan kriminal internasional. Tidak ada perang yang lebih adil daripada perang yang dilakukan Israel di Gaza.”

Di sisi lain, dalam sebuah konferensi pers, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menekankan bahwa surat perintah penangkapan ICC sama sekali tidak bermotif politik dan Ia menekankan pentingnya menghormati dan melaksanakan keputusan pengadilan. Tidak hanya itu, Hamas juga menyambut baik surat perintah penangkapan ICC terhadap Netanyahu dan Galant, dan menyebutnya sebagai langkah penting menuju keadilan.

Selain itu, Indonesia juga mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan dukungan dalam upaya penangkapan ini dan menekankan pentingnya memastikan pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh Israel.

Pemerintah Belanda juga menyatakan bahwa mereka akan menangkap Netanyahu jika Ia datang ke Belanda. Menteri Luar Negeri Caspar Veldkamp menyatakan bahwa mereka menghormati keputusan ICC

Hamas Mengklaim Pemboman di Tel Aviv yang Tewaskan 1 Orang

, , , , 0

Masih berkaitan dengan perang genosida dan kekerasan di Tepi Barat yang meningkat sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu. Baru-baru ini Hamas mengklaim bertanggung jawab atas ledakan bom di Tel Aviv pada hari Minggu (17/08) malam, yang menurut pihak berwenang Israel mengakibatkan kematian tersangka penyerang dan melukai seorang warga sipil yang sedang berjalan di sekitar lokasi kejadian.

Kelompok bersenjata ini menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan “operasi syahid” yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan Jihad Islam Palestina. Hamas juga memperingatkan bahwa serangan-serangan bunuh diri akan “kembali meningkat” jika Israel melanjutkan apa yang mereka sebut sebagai “pembantaian” warga Palestina.

 

Pejabat resmi Israel konfirmasi serangan

Polisi Israel dan dinas keamanan dalam negeri Shin Bet mengkonfirmasi bahwa ledakan yang terjadi di Jalan Lehi di Tel Aviv selatan adalah serangan teroris yang melibatkan alat peledak yang kuat. Ledakan itu terjadi sekitar satu jam setelah Menteri Luar Negeri AS tiba di kota itu untuk mengadvokasi gencatan senjata Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera. Rekaman CCTV menunjukkan seorang pria paruh baya membawa tas ransel yang penuh sesaat sebelum ledakan terjadi.

Paramedis Magen David Adom menemukan seorang pria berusia 50-an meninggal di sekitar lokasi kejadian. Seorang pengamat berusia 33 tahun, yang terluka akibat pecahan peluru, dirawat dan dibawa ke rumah sakit setempat. Komandan Polisi Distrik Ayalon, Haim Bublil, mengatakan bahwa beruntung bom tersebut tidak meledak di area yang lebih ramai, yang dapat mengakibatkan lebih banyak korban jiwa. Identitas penyerang masih belum diketahui, namun polisi menduga ia adalah warga Palestina.

Komandan Distrik Tel Aviv memimpin penilaian situasi khusus dengan semua unit investigasi dan unit pendukung, memerintahkan peningkatan tingkat kewaspadaan dan pencarian yang meluas di seluruh wilayah Tel Aviv. “Kepolisian Israel terus menerapkan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat di area-area yang ramai, bekerja sama dengan unit-unit khusus dan sukarelawan tim tanggap darurat untuk memastikan keamanan publik. Kami mengimbau warga untuk tetap waspada dan melaporkan setiap orang atau benda yang mencurigakan kepada Kepolisian Israel dengan menghubungi saluran telepon darurat nomor 100,” tambah kepolisian setempat. 

Dalam insiden terpisah, seorang pria Palestina membunuh seorang penjaga keamanan Israel di sebuah kawasan industri dekat pemukiman Kedumim di Tepi Barat bagian utara yang diduduki. Korban, Gideon Perry, 38 tahun, dipukul dengan palu oleh seorang buruh yang kemudian mencuri senjata apinya dan melarikan diri. Mayor Jenderal Avi Bluth menggambarkannya sebagai “serangan teroris yang sangat serius,” dan pasukan secara aktif mengejar pelaku. Tidak ada kelompok bersenjata Palestina yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut, yang terjadi tiga hari setelah pemukim Israel melakukan serangan mematikan di sebuah desa Palestina di dekatnya.

Sepuluh Bulan Serangan Israel di Gaza, 4000-an Orang Tewas

, , , , 0

Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan bahwa sejak sepuluh bulan setelah konflik di Gaza, jumlah korban tewas di Palestina telah melampaui 40.000 orang. Kementerian menambahkan bahwa setidaknya 92.401 terluka dalam perang ini. Mayoritas korban tewas adalah warga sipil dengan jumlah korban yang mewakili hampir dua persen dari populasi Gaza sebelum perang.

Tentunya angka ini tidak menggambarkan keseluruhan kerugian dari sisi Palestina. Dr. Marwan al-Hams, direktur rumah sakit lapangan di Kementerian Kesehatan Palestina, menekankan bahwa angka 40.000 korban jiwa tersebut hanya mencakup jenazah yang telah ditemukan dan dikuburkan. Berbagai upaya sedang dilakukan dalama upaya mengembangkan prosedur baru guna menghitung mereka yang hilang atau terjebak di bawah reruntuhan, namun hal ini masih sulit dilakukan. Hamas juga memperkirakan terdapat sekitar 10.000 korban masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan, namun dengan sumber daya yang terbatas semakin menyulitkan proses evakuasi.

Hingga pertengahan Agustus, 32.280 korban konflik telah diidentifikasi namanya, dengan sebagian besar adalah warga sipil karena usia atau jenis kelamin mereka. Termasuk di antaranya yakni 10.627 anak-anak, 5.956 perempuan, dan 2.770 orang lanjut usia. Korban sipil lainnya termasuk 168 jurnalis, 855 staf medis, dan 79 paramedis. Di sisi lain, Israel tidak memberikan perkiraan jumlah korban sipil di Gaza, namun melaporkan telah menewaskan sekitar 15.000 pejuang Hamas. 

Komisaris Jenderal  Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, menyebut situasi di Gaza sebagai “tonggak sejarah yang sangat suram di mata dunia” dan menyoroti bahwa hal ini merupakan “akibat langsung dari kegagalan kolektif dalam mencapai gencatan senjata.”

Keraguan untuk mencapai kesepakatan perdamaian meningkat menyusul pembunuhan tokoh-tokoh senior Hamas dan Hizbullah baru-baru ini yang telah mengguncang kepemimpinan kedua organisasi tersebut.

Mediator Mesir dan Qatar baru-baru ini menginformasikan kepada para pejabat Israel bahwa Yahya Sinwar, yang mengambil alih kepemimpinan biro politik Hamas setelah pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran, sedang mengupayakan sebuah kesepakatan gencatan senjata.

Israel telah mengindikasikan bahwa mereka akan mengirimkan delegasi untuk berpartisipasi dalam perundingan yang akan datang. Namun, Hamas telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan ikut serta dalam perundingan meskipun mereka tetap terbuka agar bisa berbicara dengan para mediator jika ada “perkembangan atau tanggapan serius dari Israel.

Meskipun demikian, Hamas menyatakan bahwa mereka telah mendesak para mediator untuk mengimplementasikan rencana gencatan senjata berdasarkan proposal sebelumnya, seperti yang disarankan oleh Presiden AS Joe Biden dan Dewan Keamanan PBB pada bulan Juli lalu.

Tekanan internasional terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencapai kesepakatan dengan Hamas semakin meningkat. Kritik dari para pemimpin Barat semakin meningkat, terutama setelah terpilihnya pemerintahan Partai Buruh di Inggris dan konfirmasi Wakil Presiden AS Kamala Harris sebagai calon Partai Demokrat dalam pemilihan presiden mendatang. Pernyataan Harris mengenai Gaza mengindikasikan adanya potensi pergeseran dari dukungan Biden yang konsisten terhadap Israel.

Pemimpin Hamas Hanayeh Terbunuh di Iran

, , , , 0

Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) mengkonfirmasi kematian Ismail Haniyeh, pemimpin kelompok Hamas, hanya beberapa jam setelah Israel menyatakan mereka sudah membunuh komander Hezbollah di Beirut.

Pembunuhan ganda ini merupakan pukulan berat bagi Hamas dan Hezbollah, terutama bagi Iran, yang mendukung kedua kelompok tersebut dan telah bersumpah untuk membalas dendam. Peristiwa ini memicu kekhawatiran bahwa perang di Gaza dapat meningkat menjadi konflik regional yang lebih luas.

Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh media Iran, mereka menyatakan bahwa Iran akan “mempertahankan integritas teritorial, martabat, kehormatan, dan kebanggaannya, dan akan membuat penjajah teroris menyesali tindakan pengecut mereka.”

Seorang pejabat senior Hamas menggambarkan pembunuhan Haniyeh sebagai “tindakan pengecut yang tidak akan luput dari hukuman.” Mediator Qatar dan Mesir juga memperingatkan bahwa pembunuhan ini akan semakin menghambat pembicaraan mengenai gencatan senjata dan kesepakatan untuk membebaskan para sandera yang ditahan di Gaza.

Meski tidak ada yang segera mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut, namun kecurigaan dengan cepat tertuju pada Israel, yang sebelumnya telah bersumpah untuk membunuh Haniyeh dan para pemimpin Hamas lainnya setelah serangan kelompok tersebut terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober yang menyulut perang di Gaza. Selain itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa AS “tidak mengetahui atau terlibat dalam” pembunuhan Haniyeh.

Pasca insiden ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel “akan membayar mahal setiap agresi terhadap kami dari sisi manapun.” Pernyataan ini menjadi pernyataan publik pertamanya sejak pembunuhan pemimpin politik utama Hamas tersebut.

Hamas dan Iran dengan cepat menyalahkan Israel atas pembunuhan tersebut yang berisiko meningkat menjadi perang regional. Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengutuk pembunuhan Haniyeh, menyebutnya sebagai “tindakan pengecut” dan mendesak warga Palestina untuk bersatu melawan Israel.

“Presiden Mahmoud Abbas dari Negara Palestina mengutuk keras pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, dan menganggapnya sebagai tindakan pengecut dan eskalasi yang serius,” kata Abbas dalam sebuah pernyataan.

 

Siapa Haniyeh?

Haniyeh terpilih sebagai kepala biro politik Hamas pada tahun 2017, menggantikan Khaled Mashaal. Dia telah memantapkan dirinya sebagai tokoh terkemuka, setelah menjabat sebagai perdana menteri Palestina pada tahun 2006 setelah kemenangan tak terduga Hamas dalam pemilihan parlemen tahun itu. Selama konflik Gaza yang sedang berlangsung, ia melakukan misi diplomatik ke Iran dan Turki, di mana ia bertemu dengan presiden kedua negara tersebut.

Haniyeh dikenal memiliki hubungan yang kuat dengan para pemimpin dari berbagai faksi Palestina, termasuk faksi-faksi yang bersaing dengan Hamas. Sejak meninggalkan Jalur Gaza pada tahun 2019, ia tinggal di Qatar. Tokoh Hamas terkemuka di Gaza adalah Yahya Sinwar, yang mendalangi serangan 7 Oktober.

Pada bulan April, serangan udara Israel di Gaza mengakibatkan kematian tiga putra Haniyeh dan empat cucunya. Haniyeh menyatakan bahwa pembunuhan ini tidak akan memaksa Hamas untuk melunakkan pendiriannya dalam negosiasi gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan Israel.

Deklarasi Persatuan Nasional Palestina, Apa Artinya bagi Cina?

, , , , , 0

Faksi-faksi di Palestina baru-baru ini menandatangani deklarasi “persatuan nasional” yang bertujuan untuk mempertahankan kontrol Palestina atas Gaza jika perang Israel di wilayah tersebut berakhir. Menariknya, deklarasi ini ditandatangani oleh faksi yang sudah lama berkompetisi yakni Hamas dan Fatah, serta 12 kelompok Palestina lainnya. 

Tidak hanya itu, dari berbagai upaya untuk menyatukan faksi ini berujung kegagalan, namun Cina berhasil menjadi fasilitator deklarasi faksi ini. Pernyataan bersama ini dinamakan “Deklarasi Beijing untuk Menghentikan Perpecahan dan Memperkuat Persatuan Nasional Palestina” menunjukkan peran Cina dalam mendukung kesatuan dan perdamaian di Palestina.

Deklarasi yang berisi delapan poin tersebut ditandatangani pada Selasa (23/07/2024) tersebut dimediasi oleh Cina setelah tiga hari pembicaraan intensif. Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi menyatakan bahwa inti dari kesepakatan penting untuk membentuk “pemerintah rekonsiliasi nasional sementara” untuk memerintah Gaza pascaperang. Tidak hanya mengenai persatuan pasca perang, namun juga terdapat kesepakatan tentang wilayah dan kependudukan sesuai dengan hukum internasional. Inti penting lain deklarasi ini juga adalah bahwa Organisasi Kemerdekaan Palestina atau Palestine Liberation Organization (PLO) akan menjadi satu-satunya perwakilan resmi untuk masyarakat Palestina. PLO sendiri merupakan koalisi partai yang menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel pada tahun 1993 dan membentuk pemerintahban baru di bawah Otoritas Palestina. 

Perwakilan pejabat Hamas Mousa Abu Marzouk dan Sekretaris Jenderal Prakarsa Nasional Palestina Mustafa Barghouti mengatakan hal serupa yakni perjanjian ini menjadi perjalanan persatuan nasional dan menjadikan perjanjian ini paling ‘penting’ yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir. Namun, bagaimana arti deklarasi ini bagi faksi Palestina dan bagi Cina?

 

Deklarasi persatuan sebagai kesatuan politik secara internal dan internasional?

Terdapat beberapa poin menarik yang bisa diambil dari perjanjian faksi-faksi Palestina ini. Faksi-faksi Palestina terdiri dari berbagai kelompok sendiri yang memiliki pandangan dan pendekatannya masing-masing, sehingga deklarasi ini menjadi pencapaian besar di tengah konflik Israel-Palestina. 

Barghouti menilai perjanjian yang ‘menyatukan’ berbagai faksi Palestina ini penting untuk menahan upaya Israel untuk membuat kolaborasi struktural lainnya yang hanya akan bertentangan dengan kepentingan Palestina. Selain itu, Hamas juga menilai deklarasi ini akan memberikan batasan untuk melawan segala campur tangan dari pihak internasional dan regional yang berpotensi melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Palestina. Deklarasi ini merefleksikan kesamaan pandangan dan tujuan faksi Palestina, di mana bahkan Hamas pun mengatakan terdapat kemungkinan bahwa mereka tidak akan mengambil peran apapun untuk pemerintahan Gaza setelah perang.

Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi menyebut perjanjian tersebut sebagai momen bersejarah yang akan mendukung kemerdekaan Palestina. Keberhasilan Cina dalam mencapai kesepakatan ini ternyata tetap memunculkan keraguan terutama dalam penerapannya. Hal ini dikarenakan terdapat kompleksitas seperti konflik lama yang terjadi antara faksi-faksi Palestina dan oposisi Barat yang menentang Hamas untuk berperan dalam pemerintahan. Selain itu, tidak ada juga jadwal yang diumumkan untuk pelaksanaannya. Namun, meskipun begitu, deklarasi ini tetap menjadi awal penting bagi semua pihak untuk mencapai langkah penting menuju persatuan Palestina secara internal.

Berdasarkan pendekatan neorealisme Kenneth Waltz, politik internasional bersifat anarki yang mengacu pada ketidakadaannya otoritas yang lebih tinggi untuk mengadili perselisihan nasional. Poin lainnya yakni adanya distribusi kekuasaan yang tidak merata dan negara-negara kuat memaksakan kepentingannya agar tercapai. Berkaitan dengan deklarasi persatuan nasional Palestina, faksi-faksi Palestina yakni Hamas, Fatah, dan kelompok lainnya menilai negara Barat dengan kepentingannya ingin terus memecah belah Palestina, sehingga bersatu lebih kuat dibandingkan terpecah. Deklarasi yang disepakati bersama ini menjadi upaya membentuk dan memperkuat persatuan dan persepsi yang sama terhadap ancaman eksternal, terutama dari Israel dan negara-negara yang mendukungnya.

Selain itu, Cina juga memiliki kepentingan dan peran yang menunjukkan bahwa setidaknya faksi-faksi Palestina lebih memilih Cina sebagai fasilitator deklarasi perdamaian dibandingkan negara-negara Barat dan aktor internasional. Cina sebagai negara yang dianggap ‘berlawanan’ dengan Barat berupaya meningkatkan pengaruhnya di Timur Tengah. Deklarasi ini juga menjadi upaya China untuk menyeimbangkan kekuasaan politik di wilayah yang berada di bawah pengaruh dominasi negara Barat. Peran negara dan aktor non-negara dalam isu ini juga menunjukan adanya upaya untuk menavigasi sruktur sistem internasional yang anarkis untuk lebih meningkatkan peran diplomasinya. Meski Cina tidak secara langsung terlibat dalam upaya Amerika Serikat untuk mendukung gencatan senjata, namun China secara aktif mendekat kepada Palestina guna mendukung perdamaian. 

Israel ‘Balas’ Serang Houthi di Yaman Pasca Serangan Rudal

, , , , 0

Israel melancarkan serangan udara di pelabuhan Laut Merah Hodeidah, wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman, hanya sehari setelah sebuah pesawat tak berawak yang diluncurkan oleh kelompok tersebut menghantam Tel Aviv. Serangan ini dilakukan menggunakan rudal dari jet tempur militer Israel jenis F-15 dan pesaar siluman F-35 buatan Amerika Serikat (AS).

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan bahwa negaranya ingin mengirim pesan kepada pasukan Houthi. Kantor berita yang terkait dengan Houthi mengatakan sedikitnya tiga orang tewas dan 87 orang lainnya terluka, di mana banyak di antaranya menderita luka bakar parah.

Pelabuhan ini memainkan peran penting dalam perekonomian Yaman dan menjadi tempat penyimpanan bahan bakar untuk kepentingan masyarakat setempat. Namun, Laksamana Muda Daniel Hagari, juru bicara militer Israel, mengatakan sebelumnya bahwa pelabuhan tersebut merupakan tempat penyimpanan pasokan utama bagi Iran untuk menyalurkan senjata ke sekutu Houthi, yang telah menembakkan lebih dari 200 rudal dan pesawat tak berawak ke Israel dalam beberapa bulan terakhir.

Sebelumnya, militer Israel mengatakan bahwa mereka telah menembak jatuh sebuah rudal yang ditembakkan dari Yaman sebelum rudal tersebut menyeberang ke wilayah udara Israel. Houthi, yang didukung oleh Iran, sebelumnya juga menyatakan bahwa mereka melancarkan serangan misil di Eilat yang berada di wilayah Selatan sekitar pelabuhan Laut Merah Israel. Serangan ini dilakukan sebagai respons kepada agresi yang dilancarkan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Israel. Houthi mengklaim bahwa serangan tersebut sudah ‘mencapai tujuannya’ tanpa memberikan detil lebih lanjut.

Selain itu, perwakilan Houthi, Mohammed Abdulsalam, mengatakan bahwa serangan Israel yang ditujukan untuk menekan Houthi agar berhenti mendukung Palestina di Gaza merupakan sesuatu yang menurutnya tidak akan terjadi.

Insiden ini merupakan pertama kalinya Israel ‘membalas’ ratusan serangan pesawat tak berawak dan rudal Yaman yang ditujukan ke wilayahnya dalam beberapa bulan terakhir ini.

Rekaman dari Hodeidah juga menunjukkan telah terjadinya kebakaran besar di mana Israel menyerang fasilitas penyimpanan minyak di dekat pantai, serta pembangkit listrik di dekatnya.

Serangan pesawat tak berawak Houthi mampu menembus sistem pertahanan udara Israel dan menghantam sebuah gedung apartemen di dekat kantor cabang Kedutaan Besar Amerika Serikat di Tel Aviv yang sedikitnya menewaskan sedikitnya satu orang dan melukai delapan orang lainnya.

Sejak Netanyahu melancarkan perang untuk menghancurkan Hamas sebagai tanggapan atas serangan tersebut, lebih dari 38.000 warga Palestina di Gaza tewas dan hampir seluruh 2,2 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Pada saat bersamaan, kekerasan terus meningkat di Tepi Barat dan baik Israel serta Hizbullah telah saling melakukan serangan udara.

Eskalasi Konflik Israel-Hamas dan Dampaknya terhadap Warga Sipil

, , , , 1

Sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, konflik di Gaza kemudian kembali menjadi pembicaraan yang sangat serius dalam dunia Internasional. Meskipun Israel menyebutkan bahwa serangan yang mereka lakukan kemudian merupakan respon balasan atas serangan yang dilakukan Hamas pada saat itu, sebaliknya Hamas menyebutkan bahwa serangan yang mereka lakukan merupakan balasan atas segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan yang telah dilakukan Israel kepada warga Palestina selama bertahun-tahun belakangan.

Hingga kini, konflik tersebut telah mengalami peningkatan kekerasan yang signifikan, dengan operasi militer Israel dan serangan militan Palestina yang menyebabkan kerusakan besar dan tidak sedikit sipil yang menjadi korban. Dalam laporan melalui infografis Al Jazeera yang ditulis sejak tanggal 9 Oktober 2023 dan terus diperbaharui, per tanggal 3 Juli 2024, tercatat setidaknya 37.953 orang telah tewas di Gaza, termasuk lebih dari 15.000 anak-anak. Disamping itu, lebih dari 87.266 orang terluka dan lebih dari 10.000 orang hilang[1]. Serangan yang dilakukan Israel juga diketahui telah merusak lebih dari separuh rumah di Gaza, 80% fasilitas komersial, 88% gedung sekolah, dan 17 dari 35 rumah sakit sedang beroperasi secara parsial.

Kekerasan semakin meningkat, menyebabkan krisis kemanusiaan serta dampak buruk terhadap warga sipil dan infrastruktur. Krisis kemanusiaan ini semakin diperburuk oleh serangan tanpa henti dari militer Israel terhadap fasilitas medis dan pembatasan ketat terhadap bantuan kemanusiaan. Médecins Sans Frontières (MSF) yang hadir sebagai pemberi bantuan medis dalam konflik di Gaza terpaksa mengevakuasi 12 fasilitas kesehatan selama tujuh bulan, termasuk sembilan fasilitas kesehatan yang diserang dan secara signifikan telah mengurangi kapasitas untuk memberikan layanan medis kepada masyarakat [2] Selain itu, penutupan total penyeberangan Rafah sejak 7 Mei telah sangat membatasi pengiriman bantuan kemanusiaan, dengan hanya beberapa truk yang diizinkan melewati penyeberangan Kerem Shalom, yang dikendalikan oleh militer Israel, telah mengurangi aliran bantuan kepada masyarakat yang sudah terkepung dan mengakibatkan kekurangan pasokan penting, termasuk makanan, obat-obatan, serta bahan bakar[3]. Disisi lain, kelompok militan Palestina pun telah menembakkan ribuan roket ke Israel, menyebabkan kerusakan besar dan korban warga sipil.

Respon Internasional

Dalam sebuah laporan komisi yang didukung PBB menemukan bahwa pasukan Israel dan kelompok militan Palestina telah melakukan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia sejak tanggal 7 Oktober. Laporan tersebut menuduh Israel sengaja menargetkan warga sipil dan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, sementara kelompok Palestina dituduh sengaja mengarahkan serangan terhadap warga sipil[4]. Disamping itu, puluhan ribu pengunjuk rasa pro-Palestina di berbagai negara juga telah menyuarakan tuntutan untuk gencatan senjata dalam konflik antara Israel dan Hamas, mencerminkan solidaritas global dengan isu tersebut[5]. Konflik ini memang menarik perhatian internasional karena telah berlangsung lama dan menunjukkan masalah kemanusiaan. Konflik Israel-Hamas telah merampas hak asasi banyak warga sipil yang tidak bersalah, mereka telah kehilangan untuk melanjutkan kehidupan yang layak, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan kesehatan[6].

Dalam beberapa konteks, konflik antara Israel dan Hamas juga telah melanggar teori “perang yang adil” atau disebut juga dengan prinsip perang yang benar (theory of just war). Kerangka utama dari teori ini dipecah menjadi dua bagian utama yaitu jus ad bellum (hak untuk berperang) dan jus in bello (perilaku yang benar dalam perang). Dalam konteks Konvensi Jenewa dan Hukum Humaniter Internasional, fokus utamanya adalah pada prinsip-prinsip yang mengatur perilaku perang dan perang yang adil, serta perlindungan terhadap mereka yang tidak terlibat langsung dalam konflik; dalam kondisi apa suatu perang dapat dibenarkan dan bagaimana perang tersebut harus dilakukan agar tetap adil. Adapun penerapan “perang yang adil” dalam konflik Israel-Hamas menghadapi kompleksitas yang mendalam dan narasi yang diperdebatkan. Kedua belah pihak berusaha untuk membenarkan tindakan mereka dalam kerangka pembelaan diri dan perlawanan. Penafsiran dan penerapan prinsip-prinsip “perang yang adil” juga seringkali menimbulkan masalah etika dan kemanusiaan yang signifikan. Disamping itu, menurut Dyah Lupita Sari pada tahun 2014, konflik antara Israel dan Hamas adalah konflik asimetris. Dalam konflik ini, Hamas sengaja menggunakan taktik untuk mengubah pusat kota berpenduduk padat menjadi zona pertempuran dan bersembunyi di antara warga sipil, sehingga menyulitkan pasukan Israel untuk memproyeksikan serangan mereka hanya terhadap Hamas dan bukan terhadap warga sipil[7].

Masyarakat internasional menyadari, yang dilakukan Israel terhadap Palestina khususnya terhadap warga sipil merupakan bentuk pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang merupakan protocol tambahan dari Konvensi Jenewa 1949[8]. Mengacu pada teori “perang yang adil,” situasi di Gaza menunjukkan bahwa Israel dan Hamas telah melakukan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip dasar dari jus ad bellum dan jus in bello. Serangan Israel pada infrastruktur sipil dan fasilitas medis tidak sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan diskriminasi. Begitu pula dengan Hamas, penggunaan taktik yang menempatkan warga sipil di tengah-tengah konflik dan peluncuran roket yang menargetkan wilayah sipil di Israel melanggar prinsip-prinsip dasar dari hukum humaniter internasional.

Antara Keamanan Nasional dan Solusi Perdamaian

Serangan Israel yang terus berlanjut didorong oleh persepsi bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan keamanannya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menekankan perlunya kontrol keamanan penuh atas wilayah Palestina untuk memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Sayangnya, sikap ini bertentangan langsung dengan pembentukan negara Palestina merdeka sebagai komponen kunci dari solusi dua negara. Posisi Netanyahu berakar pada keyakinannya bahwa Israel harus mencapai “kemenangan penuh” atas Hamas dan memastikan bahwa Gaza didemiliterisasi untuk menjamin keamanan Israel. Pendekatan ini telah menyebabkan operasi militer terus berlanjut di Gaza, meskipun terdapat kritik luas dari dunia internasional dan seruan untuk gencatan senjata. Tindakan militer Israel di Gaza dan Tepi Barat tidak memberikan solusi keamanan jangka panjang dan malah memperburuk konflik. Namun, saat ini sikap pemerintah Israel masih tetap fokus pada mempertahankan kontrol militer dan dominasi keamanan atas wilayah Palestina untuk melindungi kedaulatannya dari ancaman Hamas.

Pendekatan militeristik telah menunjukkan kegagalan dalam mencapai solusi damai jangka panjang karena telah menciptakan konflik yang semakin brutal dan krisis kemanusiaan yang mendalam. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma menuju diplomasi dan kompromi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keamanan Israel dan Palestina, serta analisis aktor antara Hamas dan Palestina. Diplomasi yang serius dan komitmen untuk menghormati hukum internasional serta hak asasi manusia juga akan menjadi hal yang penting diiringi dengan dialog yang konstruktif dan penghentian kekerasan sebagai langkah awal, karena serangan militer secara terus-menerus hanya memperpanjang konflik dan penderitaan.

[1] AJLabs, Israel-Gaza War in Maps and Charts: Live Tracker, Al Jazeera, October 9, 2023, https://www.aljazeera.com/news/longform/2023/10/9/israel-hamas-war-in-maps-and-charts-live-tracker.

[2] MSF, Evacuation Orders and Bombing around Gaza Hospitals Leaves People with Few Healthcare Options (Jerusalem, 2024), accessed July 8, 2024, https://www.msf.org/evacuation-orders-and-bombing-around-gaza-hospitals-leaves-few-healthcare-options.

[3] MSF, States Supporting Israeli Military Operations Are Complicit in Policy of Destruction in Gaza, 2024, https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/states-supporting-israeli-military-operations-are-complicit-policy-destruction-gaza-enar.

[4] Diakonia International Humanitarian Law Centre 2024, “2023-2024 HOSTILITIES AND ESCALATING VIOLENCE IN THE OPT | ACCOUNT OF EVENTS,” January 12, 2024, https://www.diakonia.se/ihl/news/2023-hostilities-in-gaza-and-israel-factual-account-of-events/.

[5] Afri Emilia Br Sembiring and Kemala Oktreza, “Dukungan Indonesia Dalam Konflik Berkepanjangan Israel Dan Palestina” 3, no. 1 (2024): 512–521.

[6] Jagad Aditya Dewantara et al., “Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel Dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak Di Palestina” 7, no. 1 (2023): 19–25.

[7] Dyah Lupita Sari, “Operation Protective Edge Israel Pada Perang Gaza 2014: Justifikasi Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Dalam Prinsip Just War” (2014).

[8] Anthony Dworkin, “Israel, Hamas, and the Laws of War,” European Council on Foreign Relations, last modified 2023, accessed July 10, 2024, https://ecfr.eu/article/israel-hamas-and-the-laws-of-war/.

Surat perintah ICC untuk para pemimpin Israel dan Hamas: Tantangan ke depan

, , , , , 1

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel dan Hamas[1], Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, serta Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim al-Masri (yang juga dikenal sebagai Mohammed Deif), dan Ismail Haniyeh, masing-masing atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza. Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap keadilan internasional dan lanskap geopolitik di Timur Tengah. Yurisdiksi ICC atas konflik Gaza berawal dari penerimaan Otoritas Palestina atas otoritas pengadilan, meskipun Israel tidak menjadi anggota Statuta Roma[2]-perjanjian yang memberikan yurisdiksi ICC atas empat kejahatan utama: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

 

Penerbitan surat perintah ini akan memungkinkan ICC untuk menyelidiki dugaan kejahatan yang dilakukan di wilayah Palestina baik oleh pejabat Israel maupun para pemimpin Hamas. Tuduhan potensial terhadap para pejabat Israel dapat mencakup kelaparan yang disengaja[3], menghalangi bantuan kemanusiaan, menyerang target non-militer, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap para tahanan. Untuk para pemimpin Hamas, dakwaan tersebut dapat mencakup pembunuhan warga sipil dan penyanderaan selama serangan 7 Oktober.

 

Implikasi hukum dan politik

Potensi tindakan ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant[4] bermula dari investigasi baru-baru ini terhadap konflik Israel-Hamas. Jaksa Karim Khan meminta surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant[5], menuduh mereka melakukan kejahatan perang, termasuk dengan sengaja membuat warga sipil Gaza kelaparan dengan cara merampas pasokan penting seperti makanan, air, dan obat-obatan. Strategi ini diduga bertujuan untuk memerangi Hamas dan memberikan hukuman kolektif kepada penduduk sipil Gaza.

Pada saat yang sama, tiga pemimpin senior Hamas-Yahya Sinwar, Mohammed Deif, dan Ismail Haniyeh[6]-menghadapi dakwaan atas peran mereka dalam serangan 7 Oktober terhadap warga sipil Israel. Mereka dituduh melakukan pembunuhan, penyanderaan, pemerkosaan, penyiksaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya.

Secara hukum, situasinya rumit. Untuk menghukum Israel, konflik ini harus dilihat sebagai konflik ‘internasional’, sementara tindakan Hamas dilihat dalam konteks ‘non-internasional’, yang menyoroti sifat hukum internasional yang rumit.

Secara politis, surat perintah penangkapan ini dapat menimbulkan dampak yang signifikan. Para pejabat Israel akan menghadapi dakwaan ICC[7], yang berpotensi merusak reputasi internasional Israel dan merenggangkan hubungan diplomatiknya, terutama dengan negara-negara Eropa yang menjadi anggota ICC. Negara-negara ini harus menyeimbangkan kewajiban hukum mereka dengan aliansi politik mereka, yang mungkin mengarah pada potensi gesekan diplomatik.

Jika ICC melanjutkan prosesnya, hal ini dapat menyebabkan dampak diplomatik yang parah, terutama karena baik Israel maupun Amerika Serikat (AS) tidak mengakui yurisdiksi ICC. Langkah ini dapat memperumit hubungan Israel dengan sekutu-sekutunya, membentuk kembali hubungan diplomatik internasional, dan mempengaruhi perilaku di masa depan di wilayah-wilayah konflik. Tindakan ICC menggarisbawahi keseimbangan yang sulit antara mencari keadilan dan menavigasi realitas politik dalam urusan internasional.

 

Sikap Amerika Serikat

Amerika Serikat bukan anggota ICC, dan secara historis menentang investigasi ICC terhadap sekutunya, dengan alasan bahwa Palestina tidak memenuhi kriteria kenegaraan yang diperlukan untuk mendelegasikan yurisdiksi kepada ICC.[8] Sebuah pernyataan baru-baru ini oleh Biden menyebut upaya ICC “keterlaluan”.[9] Pemerintahan Biden telah menyatakan penolakannya terhadap yurisdiksi ICC dalam hal ini, dengan menekankan bahwa Israel bukanlah anggota ICC dan, oleh karena itu, tidak boleh tunduk pada otoritasnya. Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre juga menyatakan bahwa meskipun AS tidak mendukung penyelidikan ICC, AS juga mengutuk setiap ancaman terhadap tokoh-tokoh peradilan internasional yang terlibat dalam proses tersebut.

Para senator dari Partai Republik di AS telah melangkah lebih jauh[10], dengan mengancam sanksi terhadap ICC jika mereka menargetkan para pejabat Israel. Sikap ini menyoroti pertaruhan politik yang signifikan dan intensitas dukungan AS untuk Israel. Mencerminkan hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-Undang Penanggulangan Pengadilan yang Tidak Sah, yang merekomendasikan sanksi terhadap ICC. Meskipun sebagian besar bersifat simbolis, tindakan ini menggarisbawahi konsensus bipartisan yang lebih luas dalam politik AS, yang memandang tindakan ICC berpotensi merusak hak Israel untuk mempertahankan diri dan kemampuannya untuk memerangi terorisme. Tanggapan yang kuat dari AS menandakan konsekuensi politik yang mendalam dan tingkat dukungan yang tinggi bagi Israel dalam menghadapi tantangan hukum internasional.

 

Tindakan ICC

Potensi tindakan ICC telah mendapat tentangan keras dari Israel dan Hamas. Perdana Menteri Israel Netanyahu mengutuk langkah ICC sebagai serangan terhadap hak Israel untuk mempertahankan diri, dan menyebut tindakan pengadilan tersebut sebagai tindakan yang bias dan bermotif politik. Netanyahu menyatakan[11], “Kami tidak akan pernah menerima upaya apa pun dari ICC untuk melemahkan hak kami untuk mempertahankan diri”. Demikian pula, Hamas telah mengkritik ICC karena menyamakan para pemimpinnya dengan para pejabat Israel, dan, menyatakan bahwa tindakan mereka adalah bagian dari perlawanan yang sah terhadap penjajahan.[12]

Menerbitkan surat perintah ini juga menghadirkan tantangan praktis. Menegakkan surat perintah ICC bergantung pada kerja sama dari negara-negara anggota, yang mungkin enggan untuk menangkap pejabat senior dari kedua belah pihak karena masalah politik dan diplomatik. Selain itu, surat perintah tersebut dapat mempersulit negosiasi perdamaian yang sedang berlangsung dan upaya kemanusiaan di wilayah tersebut, yang berpotensi meningkatkan ketegangan lebih lanjut.

 

Surat perintah ini merupakan bagian dari investigasi yang lebih luas oleh ICC terhadap potensi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam konflik Israel-Hamas. Penyelidikan ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional, terlepas dari status politik atau militer mereka.

Pertimbangan ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel dan Hamas menggarisbawahi tantangan-tantangan dalam mencapai akuntabilitas dan mengungkapkan adanya standar ganda dalam tindakan-tindakan ICC. Pengadilan ini telah menghadapi kritik karena fokusnya yang jelas dalam menuntut para pemimpin Afrika sementara menunjukkan keengganan untuk mengejar kasus-kasus yang melibatkan para pemimpin yang tidak didukung oleh negara-negara Barat. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan ketidakberpihakan dalam pendekatan ICC terhadap keadilan internasional. Mengejar keadilan atas dugaan kejahatan perang sangat penting, namun potensi dampaknya terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan ini tidak dapat diabaikan. Ada kekhawatiran tambahan bahwa partisipasi ICC[13] dapat mengganggu negosiasi perdamaian yang sedang berlangsung dan upaya gencatan senjata. Tindakan hukum terhadap para pemimpin dari kedua belah pihak dapat memperburuk perpecahan yang ada, sehingga mempersulit upaya diplomatik untuk mencapai resolusi.

Dakwaan potensial menggarisbawahi peran ICC dalam menangani dugaan kejahatan perang dan meminta pertanggungjawaban individu, terlepas dari status politik mereka. Hal ini dapat memperkuat posisi pengadilan namun juga memicu kritik dan perlawanan dari negara-negara yang menganggap tindakan tersebut merongrong kedaulatan mereka.

Seiring dengan berkembangnya situasi, masyarakat internasional akan mengamati dengan seksama keputusan-keputusan ICC dan dampaknya terhadap konflik Israel-Hamas. Amerika Serikat, yang tidak mengakui yurisdiksi ICC dan secara historis membela Israel di forum-forum internasional, telah menyatakan keprihatinannya atas tindakan pengadilan tersebut. Washington berpendapat bahwa keterlibatan ICC dapat menghambat upaya diplomasi dan negosiasi perdamaian. Meskipun demikian, ICC tetap berkomitmen pada mandatnya untuk memastikan keadilan bagi para korban kejahatan internasional yang serius. Terungkapnya dinamika ini menjanjikan untuk menjadi subplot yang memukau dalam membentuk masa depan kawasan ini.

 

 

[1] ICC seeking arrest warrants for Hamas leaders and Israel’s Netanyahu. (2024, May 21). UN News. https://news.un.org/en/story/2024/05/1149966

[2] Nashed, M. (2024, May 1). Why would Israel and its allies fear the ICC? Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/features/2024/5/1/why-would-israel-and-its-allies-fear-the-icc

[3] Alarabiya News. (2024, April 29). ICC may issue arrest warrants against Israeli leaders over Gaza war. https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2024/04/29/icc-may-issue-arrest-warrants-against-israeli-leaders-over-gaza-war

[4] Lazar Berman. (2024, April 28). National Security Council said leading push to thwart ICC arrest warrants. The Times of Israel. https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/national-security-council-said-leading-push-to-thwart-icc-arrest-warrants/

[5] Tvcn, Tvcn, & Tvcn. (2024, May 20). ICC Prosecutor Seeks To Arrest Netanyahu, 3 Hamas Leaders. Trending News – | Breaking News, Today’s News & Headlines – Latest News in Nigeria. https://www.tvcnews.tv/2024/05/icc-prosecutor-seeks-to-arrest-netanyahu-3-hamas-leaders/

[6] Jcookson. (2024, May 7). Seven questions (and answers) if the ICC issues arrest warrants for Israeli officials. Atlantic Council. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/seven-questions-and-answers-if-the-icc-issues-arrest-warrants-for-israeli-officials/

[7] Ibid.

[8] Jcookson. (2024, May 7). Seven questions (and answers) if the ICC issues arrest warrants for Israeli officials. Atlantic Council. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/seven-questions-and-answers-if-the-icc-issues-arrest-warrants-for-israeli-officials/

[9] Michael Williams. (2024, May 20). Biden denounces ICC for ‘outrageus’ implication of equivalence between Israel dan Hamas. CNN. https://edition.cnn.com/2024/05/20/politics/biden-denounce-icc-warrant-israel-hamas/index.html

[10] Scheffer, D. J. (2024, February 27). Three Challenging Policy Issues for the Prosecutor in the Israel-Hamas Situation. Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/article/three-challenging-policy-issues-prosecutor-israel-hamas-situation

[11] Right of peoples to self-determination/Struggle by all available means – GA resolution – Question of Palestine. (2019, March 11). Question of Palestine. https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-184801/

[12] Alarabiya News. (2024, April 29). ICC may issue arrest warrants against Israeli leaders over Gaza war. https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2024/04/29/icc-may-issue-arrest-warrants-against-israeli-leaders-over-gaza-war

[13] Scheffer, D. J. (2024, February 27). Three Challenging Policy Issues for the Prosecutor in the Israel-Hamas Situation. Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/article/three-challenging-policy-issues-prosecutor-israel-hamas-situation

Munculnya peran opini publik dan media sosial dalam politik Timur Tengah

, , , , , , 0

Di tengah perang di Gaza, lonjakan media berita alternatif dan media sosial telah secara signifikan meningkatkan dukungan untuk perjuangan Palestina

 

Serangan Hamas: Mengganggu proses perdamaian Timur Tengah

Hingga paruh kedua tahun 2023, negara-negara Timur Tengah dan Muslim telah mengesampingkan masalah Palestina, dan sering kali lebih memilih keuntungan politik daripada menunjukkan dukungan ideologis untuk Palestina. Dengan Uni Emirat Arab (UEA) – salah satu perantara kekuatan terkuat di kawasan itu – menormalkan hubungan dengan Israel (di antara yang lain) di bawah Kesepakatan Abraham, tampaknya sekutu dekatnya, Arab Saudi, kemungkinan besar akan mengikutinya dan perjuangan Palestina akan dilupakan. Bahkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, pendukung keuangan dan logistik kelompok bersenjata Hamas[1], secara perlahan-lahan meningkatkan perdagangan dan hubungan lainnya dengan Israel dalam upaya untuk menopang ekonominya yang sedang merosot dan memanfaatkan penemuan gas di Laut Tengah.[2] Amerika Serikat (AS) di bawah Biden perlahan-lahan mulai masuk ke dalam gagasan proses perdamaian Timur Tengah yang tidak terbebani oleh aksi-aksi Israel di Palestina.

Namun, proses ini secara signifikan dipengaruhi oleh serangan 7 Oktober di Israel ketika Hamas[3] merobek-robek sistem pertahanan Israel yang canggih untuk meluncurkan serangan darat, udara, dan laut yang terkoordinasi. Dalam prosesnya, warga Israel terbunuh atau ditangkap, yang mengarah pada respon brutal oleh Israel yang telah menewaskan banyak warga Palestina selama beberapa bulan terakhir.

 

Dampak

Perang yang terjadi antara Israel dan Palestina telah menyebabkan kecaman yang meluas terhadap Israel dan Hamas serta perubahan geopolitik yang besar di wilayah tersebut. Pertama, lintasan Perjanjian Abraham terhenti dan bahkan dibatalkan dalam beberapa hal. Arab Saudi, yang berada di ambang normalisasi hubungan dengan Israel, harus menghentikan sementara rencananya dan fokus untuk mengakhiri perang sesegera mungkin. Erdogan, yang pada awalnya terlihat netral, segera melontarkan kritik keras terhadap Israel dan pemimpinnya, Netanyahu.[4]

Yang membuat frustasi kepemimpinan Israel, tidak hanya tidak berhasil mencapai tujuan awalnya untuk menghancurkan Hamas, tetapi tindakannya juga dirujuk ke Mahkamah Internasional untuk genosida yang masuk akal.[5] Meskipun tidak ada keputusan konkret yang dijatuhkan, pertimbangan atas tindakannya menjadi pukulan besar bagi citranya di mata opini publik global.

Baru-baru ini, seruan untuk solusi dua negara telah meningkat secara signifikan. Solusi dua negara mengacu pada pembentukan sebuah negara Palestina yang terpisah berdasarkan perbatasan yang disepakati pada tahun 1967[6], sebuah langkah yang akan memberikan kedaulatan kepada Palestina dan, selanjutnya, kehadirannya di badan-badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PM Israel Netanyahu telah menolak secara bulat langkah tersebut, dan menganggapnya sebagai ancaman keamanan.

Namun, seruan ini semakin kuat sejak perang dimulai. Bahkan Presiden AS Biden[7], sekutu terdekat Israel, telah mengulangi seruannya untuk solusi dua negara setelah perang mereda. Arab Saudi baru-baru ini menyatakan bahwa mereka tidak akan menormalkan hubungan dengan Israel tanpa adanya solusi dua negara di atas meja.[8]

 

Menjelaskan pembalikan politik: Opini publik

Lintasan hubungan Timur Tengah dengan Israel sebelum Oktober 2023 dan dukungan jangka panjang AS untuk Israel membuktikan bahwa faktor ideologis tidak memotivasi seruan baru untuk solusi dua negara. Sebuah entri baru dalam kotak hitam pembuatan kebijakan luar negeri adalah kuatnya opini publik yang mendukung Palestina, yang memaksa para pemimpin negara untuk mengambil posisi yang setidaknya netral, jika tidak positif terhadap Palestina.

Media sosial telah menjadi salah satu alat terkuat yang digunakan oleh para netizen untuk menyoroti berbagai kebrutalan tentara Israel di Palestina dan mempengaruhi opini publik. Dalam hal ini, jurnalis warga seperti Wael al-Dahlouh[9] dan Motaz Azaiza[10] telah mendokumentasikan berbagai masalah di Palestina yang melewati media tradisional dan menjangkau warga biasa di seluruh dunia.

Begitu parahnya dampak yang ditimbulkan sehingga seorang pejabat TikTok harus mengeluarkan klarifikasi bahwa bukan algoritme yang mendukung opini pro-Palestina[11], melainkan pengguna TikTok yang secara berlebihan memposting untuk mendukungnya. Selain itu, outlet berita seperti Al Jazeera, TRT World, RT News, dan media alternatif yang tidak berpihak pada Barat dalam konflik ini telah memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi berita yang pro-Palestina.[12]

Hal ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap politik dalam negeri di banyak negara. Sebagai contoh, peringkat persetujuan Presiden AS Biden telah turun secara signifikan karena masalah Palestina.[13] Ini merupakan salah satu contoh pertama di mana isu kebijakan luar negeri yang tidak melibatkan tentara Amerika (setidaknya untuk beberapa bulan pertama) menyebabkan penurunan peringkat persetujuan. Partai Demokrat juga menghadapi pemilu yang ketat pada tahun 2024 dengan mantan Presiden Donald Trump yang mencoba untuk kembali. Dengan latar belakang ini, negara-negara bagian yang memiliki populasi Arab-Amerika yang signifikan seperti Michigan, Arizona, Minnesota, dan lain-lain, telah meluncurkan kampanye untuk memberikan suara menentang Partai Demokrat[14], yang mengarah pada tindakan seperti membuka daftar Islamofobia untuk menenangkan para pemilih Muslim.[15]

Demikian pula, Turki dan Arab Saudi juga telah tergerak oleh tekanan opini publik. Dengan demikian, meskipun Erdogan[16] berusaha mempertahankan sikap netral dan telah menawarkan diri untuk menjadi penengah dalam konflik tersebut, opini publik di negaranya, seperti yang terlihat dalam demonstrasi pro-Palestina yang besar, membuatnya mengubah sikapnya dan mengutuk Israel dengan keras. Pola yang sama dapat dilihat di banyak negara lain seperti Mesir, Yordania, dan banyak negara mayoritas Arab dan Muslim lainnya di seluruh dunia. Sebagai contoh, Bahrain, yang telah menormalkan hubungan dengan Israel[17], memanggil pulang duta besarnya untuk Israel (selangkah lagi untuk memutuskan hubungan), yang menunjukkan pembalikan keuntungan politik bagi Israel di wilayah tersebut. Seperti yang diukur oleh proyek barometer Arab Princeton, opini publik[18] di sebagian besar dunia Arab semakin mendukung Palestina dan, dalam beberapa kasus, bahkan Hamas sebagai gerakan perlawanan karena penyebaran luas media sosial dan outlet berita lokal.

Serangan 7 Oktober bukan hanya serangan terhadap kepentingan Israel, namun juga terhadap normalisasi hubungan dengan Israel di seluruh dunia Arab dan Muslim. Bangkitnya opini publik sebagai kekuatan mobilisasi yang kuat merupakan salah satu faktor besar yang telah memaksa negara-negara Barat dan Arab untuk mengubah arah pandangan mereka terhadap Israel dan konflik. Tidak diragukan lagi, hal ini mungkin bukan satu-satunya faktor yang mendorong kebijakan, tetapi pasti akan memainkan peran utama di masa depan.

Oleh karena itu, untuk memahami hasil masa depan dari konflik Timur Tengah, kita harus melampaui pertimbangan politik tradisional dan menambahkan reaksi yang dipicu oleh media sosial ke dalam campuran tersebut. Meskipun tampaknya ada jeda dalam dukungan untuk perjuangan Palestina selama beberapa dekade terakhir, munculnya outlet media berita alternatif dan media sosial telah memainkan peran yang kuat dalam menopang dukungan lagi. Dengan demikian, di masa depan, para pemimpin negara harus mengingat suasana hati negara mereka masing-masing ketika memutuskan bagaimana mendekati konflik di masa depan, terutama ketika menyangkut Israel, yang telah terbukti menjadi salah satu masalah tersulit untuk ditangani sejauh ini.

[1] Tuvan Gumrukcu & Huseyin Hayatsever. (2023, October 25). Turkey’s Erdogan says Hamas is not terrorist organization, cancel trip to Israel. Reuters.  https://www.reuters.com/world/middle-east/turkeys-erdogan-says-hamas-is-not-terrorist-organisation-2023-10-25/

[2] Contributor, J. J. O. (2023, September 29). The Hill. The Hill. https://thehill.com/opinion/international/4228775-what-turkey-israel-reconciliation-means-for-the-region-and-the-world

[3] Ragad, A., Brown, R. I., Garman, B., & Seddon, S. (2023, November 27). How Hamas built a force to attack Israel on 7 October. BBC. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-67480680

[4] Aydıntaşbaş, A. (2023, November 22). The sultan’s ghost: Erdoğan and the Israeli-Palestinian conflict. Brookings. https://www.brookings.edu/articles/the-sultans-ghost-erdogan-and-the-israeli-palestinian-conflict/

[5] Amnesty International. (2024, January 29). Israel must comply with key ICJ ruling ordering it do all in its power to prevent genocide against Palestinians in Gaza. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/01/israel-must-comply-with-key-icj-ruling-ordering-it-do-all-in-its-power-to-prevent-genocide-against-palestinians-in-gaza/

[6] Case, B. (2024, February 6). A two-state solution for Israelis and Palestinians might actually be closer than ever. The Conversation. https://theconversation.com/a-two-state-solution-for-israelis-and-palestinians-might-actually-be-closer-than-ever-220524

[7] Biden: Two-state solution still possible with Netanyahu in power. (2024, January 19). POLITICO. https://www.politico.com/news/2024/01/19/biden-speaks-with-netanyahu-amid-two-state-solution-outrage-00136649#:~:text=President%20Joe%20Biden%20on%20Friday,Benjamin%20Netanyahu%20in%20his%20post.

[8] Reuter. (2024, February 7). Saudi Arabia: no Israel ties without recognition of Palestinian state. https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-arabia-says-there-will-be-no-diplomatic-relations-with-israel-without-an-2024-02-07/

[9] Al-Jazeera. (2023, November 1). To kill a family: The loss of Wael Dahdouh’s family to an Israeli bomb. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2023/11/1/to-kill-a-family-the-loss-of-wael-dahdouhs-family-to-israeli-bombs

[10] Al-Jazeera. (2024, January 23). Photojournalist Motaz Azaiza evacuates from Gaza. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2024/1/23/gazas-motaz-azaiza-who-documented-israeli-atrocities-evacuates-to-qatar

[11] Jennings, R. (2023, December 13). TikTok isn’t intentionally pushing pro-Palestine content to young Americans. Vox. https://www.vox.com/culture/23997305/tiktok-palestine-israel-gaza-war

[12] Varghese, J. (2024, January 15). Alternative, social media help shape pro-Palestine opinion. Gulf Times. https://gulf-times.com/article/675556/qatar/alternative-social-media-help-shape-pro-palestine-opinion

[13] The New York Times. (2023, December 19). Poll Finds Wide Disapproval of President. https://www.nytimes.com/2023/12/19/us/politics/biden-israel-gaza-poll.html

[14] Myah Ward. (2023, March 12). Swing-state Muslim leaders launch campaign to ‘abandon’ Biden in 2024. Politco. https://www.politico.com/news/2023/12/02/swing-state-muslim-leaders-biden-00129758

[15] Clerkin, B. (2023, November 2). Kamala Harris unveils anti-Islamophobia push as antisemitism soars. The Jewish Chronicle. https://www.thejc.com/news/world/kamala-harris-unveils-anti-islamophobia-push-as-antisemitism-soars-w5zqo5od

[16] Aydıntaşbaş, A., & Huggard, K. (2023, December 7). Understanding Turkey’s response to the Israel-Gaza crisis. Brookings. https://www.brookings.edu/articles/understanding-turkeys-response-to-the-israel-gaza-crisis/

[17] Al-Jazeera, (2023, November 2). Bahrain recalls ambassador from Israel amid escalating assault on Gaza. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2023/11/2/bahrain-recalls-ambassador-from-israel-amid-escalating-assault-on-gaza

[18] Hamzawy, A. (2023, November 1). Pay attention to the Arab public response to the Israel-Hamas war. Carnegie Endowment for International Peace. https://carnegieendowment.org/2023/11/01/pay-attention-to-arab-public-response-to-israel-hamas-war-pub-90893

Load More