Demokrasi

Ratusan orang berkumpul di depan pangkalan militer Prancis untuk menggelar protes menuntut tentara Prancis meninggalkan negaranya, di Niamey, Niger pada 24 September 2023. (Foto oleh Balima Boureima/Anadolu Agency via Getty Images)

September 27 2023

Prancis Akan Mengakhiri Kehadiran Militernya Di Niger Pada Akhir Tahun 2023

Anita Susanto Africa, Europe, News, Politics, Security and Defence Demokrasi, Emmanuel Macron, Kudeta, Militer, Niger, prancis 0

Prancis akan mengakhiri kehadiran militernya di Niger pada akhir tahun 2023 menurut Presiden Prancis, Emmanuel Macron pada 24 September 2023, menandai perkembangan besar terbaru di tengah tingginya ketegangan antara kedua negara sejak junta militer menguasai Niger pada bulan Juli.

Prancis belum mengakui otoritas militer Niger dan bersikeras bahwa Presiden terguling, Mohamed Bazoum, yang digulingkan dalam kudeta, tetap menjadi satu-satunya otoritas sah di negara tersebut. “Kami mengakhiri kerja sama militer kami dengan otoritas de facto Niger karena mereka tidak ingin memerangi terorisme lagi,” kata Macron mengenai para pemimpin militer yang mengambil alih kekuasaan di negara Afrika barat laut tersebut.

Pernyataan ini disusul bahwa penarikan pasukannya akan dilakukan dalam beberapa minggu yang akan datang. “Mereka akan kembali secara tertib dalam beberapa minggu dan bulan mendatang, dan untuk itu, kami akan berkoordinasi dengan para pemberontak karena kami ingin hal ini terjadi dengan tenang,” kata Macron. Kekuatan militer yang berkuasa di Niger mengatakan mereka menyambut baik keputusan Prancis untuk menarik pasukannya dari negara itu, menurut sebuah pernyataan yang diposting ke televisi pemerintah Niger, Tele Sahel.

Menurut pernyataan yang sama, “Kekuatan imperialis dan neo-kolonialis tidak lagi diterima di wilayah nasional kita.” Perancis telah menempatkan pasukan militer di negara tersebut, banyak di antaranya berada di sana untuk membantu misi kontraterorisme, atas dasar bahwa Niger adalah negara demokrasi yang relatif stabil di wilayah yang penuh dengan pergolakan politik, terorisme dan pemberontakan Islam, CNN melaporkan.

Sampai saat ini, sekitar 1.500 tentara Prancis masih tersisa di Niger. Awal bulan ini, dua pejabat AS juga mengatakan AS akan mulai menarik pasukannya dari Niger dalam beberapa minggu mendatang. Presiden Prancis juga mengatakan dia telah memutuskan untuk memulangkan duta besar negaranya untuk Niger, Sylvain Itte ke Prancis “Dalam beberapa jam mendatang, duta besar kami bersama beberapa diplomat akan kembali ke Prancis,” kata Macron.

Pengumuman itu muncul seminggu setelah Macron mengatakan duta besarnya “benar-benar disandera di kedutaan Prancis,” dan setelah produk makanan dilarang dikirim ke kedutaan di ibu kota Prancis, Niamey. Setelah kudeta pada bulan Juli, junta militer memerintahkan Itte meninggalkan negara tersebut, dan kemudian mencabut visanya dan memerintahkan polisi untuk mengusirnya.

Namun diplomat tersebut tetap menjabat, menurut kepresidenan Prancis, dan pihak berwenang Prancis menegaskan kembali bahwa mereka tidak mengakui otoritas junta. Itte masih bekerja, kata Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna awal bulan ini, seraya menambahkan bahwa dia “akan tinggal (di Niger) selama kami menginginkannya” dan kembalinya pejabat tersebut adalah keputusan Macron.

Sekitar 6000 warga Iran dari diaspora berdemonstrasi di jalan-jalan Brussels pada 20 Februari 2023 di Brussels, Belgia. (Foto oleh Thierry Monasse/Getty Images)

September 5 2023

Iran Memenjarakan Jurnalis Menjelang Peringatan Kematian Mahsa Amini

Anita Susanto Asia Pacific, News, Politics, Social and Culture Demokrasi, iran, Kritik, Mahsa Amini, Pemerintah, Protes 0

Dua jurnalis wanita, Negin Bagheri dan Elnaz Mohammadi dikabarkan telah dimasukan ke penjara oleh pemerintah Iran, sesaat sebelum peringatan kematian Mahsa Amini, seorang wanita yang tewas setelah ditangkap oleh polisi karena memperlihatkan rambutnya di publik. Negin Bagheri yang bekerja untuk surat kabar independen Haft-e Sobh, dan Elnaz Mohammadi ditahan di penjara Evin selama seminggu pada bulan Februari, meskipun alasan penangkapannya masih belum jelas, dilansir dari France 24.

Menurut Amir Raisian, pengacara yang mewakili Bagheri dan Mohammadi, kedua wartawan tersebut akan menjalani sebagian dari hukuman mereka, yang kurang dari sebulan, di penjara. Raisian menyampaikan pernyataan ini kepada surat kabar reformis Ham Mihan, tempat Mohammadi bekerja.

Pengacara mereka juga menyebutkan bahwa bagian dari hukuman mereka juga meliputi pelatihan etika profesional dan melarang mereka meninggalkan negara. Raisian tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang kemungkinan mengajukan banding atas putusan tersebut, dan laporan tersebut tidak memberikan rincian tentang tuduhan terhadap para jurnalis.

Elahe Mohammadi, saudara perempuan Elnaz Mohammadi, yang juga bekerja di Ham Mihan, telah berada di penjara sejak September 2022 karena liputannya tentang pemakaman Mahsa Amini yang meninggal dalam tahanan polisi pada 16 September 2022. Menyambut peringatan kematian Amini, organisasi hak asasi manusia berbasis luar negeri telah melaporkan banyak penangkapan.

Demonstrasi tahun sebelumnya menyebabkan banyak korban, termasuk warga sipil dan personel keamanan, dengan ribuan individu ditangkap atas tuduhan terkait apa yang pejabat sebut sebagai “kerusuhan yang digerakkan oleh pihak asing.” Tujuh pria telah dieksekusi dalam kasus-kasus terkait kekerasan terhadap pasukan keamanan dalam protes. Media lokal baru-baru ini melaporkan bahwa otoritas Iran telah memeriksa atau menangkap lebih dari 90 wartawan sejak protes-protes tersebut.

Selain itu, sebuah agen berita Iran melaporkan pada hari Rabu bahwa jurnalis Nazila Maroufian, yang sebelumnya telah dibebaskan dengan jaminan pada bulan Agustus, telah ditangkap kembali karena tidak mematuhi kode berpakaian ketat Iran, terutama karena tidak mengenakan jilbab di tempat umum.

Niger’s coup leaders waving at a crowd of supporters in Niamey on August 6, 2023. Balima Boureima/Anadolu Agency via Getty Images

August 21 2023

Kudeta Niger: Menjadi wilayah konflik geopolitik tambahan?

Chatrine Debora Africa, Politics, Security and Defence, Think Demokrasi, Kudeta, Militer, Niger 0

Negara-negara anggota Afrika Barat (ECOWAS) sedang bersiap untuk melakukan intervensi militer sebagai respons terhadap kudeta di Niger. Komisioner ECOWAS untuk urusan politik, perdamaian, dan keamanan, Abdel Fatau Musah, mengungkapkan dalam pertemuan para pemimpin militer di Accra, Ghana, bahwa pemerintahan militer di Niger menolak usaha diplomasi dengan menolak delegasi dari ECOWAS.

Beberapa negara anggota ECOWAS juga mendesak pembebasan segera untuk Presiden Niger yang telah digulingkan dan ditahan oleh junta militer, Mohamed Bazoum. Pertemuan di Accra diadakan untuk merinci persiapan kekuatan militer dalam rangka mematuhi batas waktu yang diberikan agar Niger membebaskan Bazoum dan mengembalikan tatanan demokrasi.

Meskipun diplomasi menjadi prioritas, Musah menegaskan bahwa ECOWAS tetap mempersiapkan opsi militer jika upaya negosiasi tidak berhasil. “Kekuatan militer dan sipil di Afrika Barat siap menjalankan tanggung jawab ini,” kata Musah di kamp militer Burma, Accra.

Kecuali negara-negara yang saat ini di bawah pemerintahan militer dan Cape Verde, semua anggota ECOWAS telah sepakat untuk mengirim pasukan ke Niger. ECOWAS sendiri secara internal tidak memiliki kesatuan suara yang sama mengenai kondisi kudeta di Niger. Jenderal Christopher Gwabin Musa, Kepala Staf Pertahanan Nigeria, menegaskan bahwa yang mereka perjuangkan adalah demokrasi menuju perdamaian dan stabilitas. Namun, bagaimana intervensi ECOWAS akan memengaruhi Niger dan kawasan?

Kudeta cerminan perpecahan di internal Niger?

Demonstrasi mengenai kudeta di Niger tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat, namun juga politisi. Masyarakat memiliki pandangan dan kekhawatiran mengenai kondisi negara dan sebagian juga mengangkat keterlibatan Prancis. Prancis memiliki sejarah panjang di Afrika Barat, di mana menjadi kekuatan kolonial hingga tahun 1960. Sejak merdeka, Prancis telah menjaga hubungan perdagangan dan kehadiran militer di wilayah tersebut, yang telah menyebabkan ketegangan jangka panjang yang kini tampak mencapai puncak baru.

Setelah menarik pasukannya dari Mali pada tahun 2022 dan Burkina Faso pada tahun 2023 akibat kudeta militer, Prancis kini menghadapi potensi penarikan pasukan dari Niger, sebuah negara yang sebelumnya dianggap sebagai sekutu kunci di wilayah Sahel. Kehadiran kekuatan militer asing juga turut menjadi salah satu faktor perpecahan di Niger karena beberapa menilai ketertarikan Prancis terhadap sumber mineral di Niger membuat mereka tertarik juga pada isu keamanan di negara tersebut.

Seperti yang terjadi di Burkina Faso dan Mali, di Niger juga terjadi protes di jalanan untuk mendukung kudeta militer yang menggulingkan Presiden terpilih Mohamed Bazoum dari jabatannya. Motivasi di balik protes ini beragam. Terdapat oposisi yang cukup besar terhadap Bazoum dan partainya, Partai Niger untuk Demokrasi dan Sosialisme (PNDS), yang telah berkuasa selama 12 tahun, terutama di ibu kota Niger, Niamey.

Sebagian dari para pengunjuk rasa turun ke jalan untuk mengekspresikan oposisi mereka terhadap pemerintah, bukan karena mereka mendukung gagasan kudeta militer. Sementara yang lain mungkin sepenuhnya meyakini bahwa pengambilalihan militer akan memberikan manfaat positif bagi negara. Harus dicatat bahwa beberapa warga Niger juga mendukung presiden dalam protes, tetapi mereka segera dihalau oleh pasukan keamanan.

Meskipun semua konstitusi di Afrika Barat mengusung prinsip demokrasi, kenyataannya berbeda dengan praktik politik yang terjadi. Afrika tidak memiliki sistem pemilihan yang kredibel, adanya penyalahgunaan prosedur hukum untuk menghilangkan oposisi, masalah korupsi, dan kesenjangan ekonomi. Selain itu, kepemimpinan Niger juga gagal dalam menghalau gerakan terorisme seperti dari afiliasi Al-Qaeda, ISIS, termasuk Boko Haram yang beroperasi di wilayah ini.

Namun, prinsip fundamental demokrasi yang mendasari, yaitu memiliki pemerintahan yang dipilih oleh rakyat untuk bekerja demi kepentingan rakyat, tetap tidak dipertanyakan. Kejadian ini sekali lagi menunjukkan kegagalan untuk membangun negara-negara yang solid dengan institusi yang efektif sejak merdeka dari penjajahan Prancis.

Kegagalan dalam tata kelola negara sering menjadi alasan yang digunakan oleh militer untuk merebut kekuasaan, dan pandangan ini juga dianut oleh sebagian anggota masyarakat. Ketika sebuah negara hampir menghadapi keruntuhan keamanan di bawah pemerintahan demokratis – seperti yang terjadi di Burkina Faso – tidak mengherankan jika sebagian besar masyarakat mendukung campur tangan militer, yang berjanji akan mengembalikan keamanan.

Pentingnya Niger dalam konteks regional

Niger telah menjadi salah satu mitra demokratis utama bagi banyak negara Barat. Selain sosial politik, isu keamanan dan militer selalu memiliki peran penting dalam politik.

Kudeta di Afrika umumnya akan menggunakan isu keamanan – situasi keamanan, Boko Haram misalnya – tetapi juga pemberontakan jihadis. Ini adalah salah satu alasan yang sering digunakan dalam konteks Sahel yang lebih luas, yaitu kerapuhan negara-negara di wilayah tersebut. Dalam isu ini, terdapat juga keterlibatan pemain internasional seperti Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Namun di sisi lain, terdapat juga pihak yang lebih mendekat ke Rusia, terlebih dengan adanya perbincangan untuk memberikan bantuan militer dan ekonomi.

Keterlibatan militer akan menghasilkan konsekuensi lanjutan yang bahkan lebih mengancamn kestabilan negara dan regional. Terlebih, mengingat kedua aliansi Barat dan Rusia tengah berfokus pada krisis di Ukraina dan intensitas politik di Indo-Pasifik. Barat, sama seperti Rusia, tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di Afrika Barat, sehingga mereka sendirilah yang juga harus berupaya untuk kembali menunjukan kapasitas, kapabilitas, dan akuntabilitas kepada masyarakat dengan memenuhi kebutuhan mendasar rakyat.

Intervensi militer dari ECOWAS akan memperburuk situasi, dapat menciptakan konsekuensi tak terduga, dan mungkin tidak mampu membawa Presiden Bazoum kembali dengan cara yang paling cepat. Namun, solusi yang lebih kuat akan datang melalui negosiasi yang kokoh. ECOWAS yang secara dasarnya dibentuk untuk tujuan ekonomi bisa memainkan peran untuk meningkatkan kredibilitasnya, karena setelah kudeta yang berhasil terjadi di Burkina Faso, Guinea, Mali, sekarang warga negara di wilayah ECOWAS mempertanyakan efektivitas ECOWAS. Maka dari itu, memperkuat kekuatan demokratis, berinteraksi dengan berbagai mitra dan masyarakat, mengarahkan sebagian bantuan luar negeri untuk memperkuat berbagai mekanisme akuntabilitas akan menjadi fokus yang lebih tepat, dibandingkan intervensi militer.

Para lulusan menghadiri parade kelulusan di Hong Kong Police College pada 9 Juli 2022 di Hong Kong, Tiongkok. (Foto oleh Li Zhihua/China News Service via Getty Images)

July 1 2023

1 Juli – Hong Kong Kembali ke China

Anita Susanto Asia Pacific, History, News, Politics China, Demokrasi, History, Hong Kong, Protes 0

Pada tengah malam tanggal 1 Juli 1997, Hong Kong dikembalikan ke pemerintahan China dari Inggris dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, Pangeran Charles dari Wales, Presiden China, Jiang Zemin dan Menteri Luar Negeri AS, Madeleine Albright.

Inggris pertama kali mengambil alih pulau Hong Kong pada tahun 1842, setelah mengalahkan China dalam Perang Opium Pertama. Setelah Perang Opium Kedua, Beijing terpaksa juga menyerahkan Kowloon pada tahun 1860, wilayah di daratan seberang pulau. Pada tahun 1898, untuk menegakkan kontrolnya atas wilayah tersebut, Inggris menyewa tanah tambahan, yang dikenal sebagai New Territories, berjanji untuk mengembalikannya ke China dalam 99 tahun yang kini dikenal sebagai Hong Kong.

Hong Kong berkembang pesat di bawah kekuasaan Inggris, menjadi salah satu pusat keuangan dan bisnis utama dunia. Kemudian pada tahun 1982, London dan Beijing memulai proses negosiasi yang sulit untuk mengembalikan wilayah itu ke pemerintahan China. Hong Kong telah mengembangkan sistem politik dan ekonomi yang sangat berbeda dari China daratan yang sejak 1949 berada di bawah pemerintahan komunis satu partai yang otoriter.

China setuju untuk memerintah Hong Kong berdasarkan prinsip “satu negara, dua sistem”, di mana kota tersebut akan menikmati “otonomi tingkat tinggi, kecuali dalam urusan luar negeri dan pertahanan” selama 50 tahun ke depan.

Hong Kong menjadi Daerah Administratif Khusus, dan akan mempertahankan kebebasan tertentu, termasuk peradilan yang independen, pembentukan partai politik, dan kebebasan berkumpul dan bicara yang kini tengah menjadi kontroversi karena protes besar yang terjadi di Hong Kong sejak tahun 2019.

Selama bertahun-tahun, China semakin memperketat cengkeramannya atas Hong Kong. Titik kritisnya adalah pada tahun 2019 ketika China mengusulkan RUU ekstradisi yang berpotensi memungkinkan warga Hong Kong yang dituduh melakukan kejahatan untuk diadili di China.

Kemarahan atas RUU meletus menjadi beberapa protes terbesar yang pernah ada di Hong Kong. Pasukan polisi menanggapi pengunjuk rasa dengan meriam air, peluru karet, dan gas air mata, memperburuk ketegangan antara pengunjuk rasa dan pemerintah.

Dan pada 1 Juli 2019, pengunjuk rasa memaksa masuk ke parlemen, merobohkan potret, menghancurkan furnitur, bahkan ada yang mengibarkan bendera kolonial Inggris kuno. Sebagai tanggapan, China mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang sangat kontroversial pada tahun 2020 – undang-undang tersebut mengkriminalkan setiap tindakan pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing.

Beijing bersikeras bahwa undang-undang itu diperlukan untuk membawa stabilitas ke kota, tetapi para kritikus berpendapat bahwa undang-undang itu didefinisikan dengan sangat longgar sehingga lebih mudah bagi Beijing untuk menekan protes dan kebebasan berbicara.

Ratusan pengunjuk rasa, aktivis, dan mantan anggota parlemen oposisi juga telah ditangkap sejak undang-undang tersebut diberlakukan. Ekspresi perbedaan pendapat politik juga telah diredam sejak itu. Protes tersebut telah membuat beberapa tahun terakhir hanya terjadi sedikit pertemuan publik di Hong Kong karena para demonstran banyak ditangkap karena “perbedaan pendapat”.

China memiliki kewajiban atas Hong Kong hingga tahun 2047 dimana Hong Kong dapat memiliki pemerintahannya sendiri. Setelah tahun 2047, China daratan tidak lagi berkewajiban untuk memberikan Hong Kong otonomi yang disepakati dengan Inggris sebelum penyerahan tahun 1997, sehingga nasib pulau tersebut tidak jelas.

Tetapi seorang pejabat senior Beijing mengatakan prinsip pemerintahan “satu negara, dua sistem” belum tentu berubah pada tahun 2047. “Tidak perlu diubah setelah 50 tahun,” kata Shen Chunyao pada konferensi hukum di minggu-minggu menjelang peringatan 25 tahun penyerahan dikutip dari BBC pada tahun 2022.

Tetapi yang lain telah mengambil sikap yang lebih kuat. “Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari China, kita tidak bisa menjadi negara yang merusak keamanan China,” kata Regina Ip, salah satu anggota parlemen pro-Beijing paling terkenal di Hong Kong. “Jika mereka menganggap sistem saat ini tidak berkelanjutan, pilihannya adalah mengintegrasikan kembali Hong Kong, bahkan sebelum 2047.”

Pada tahun 2019, protes pro-demokrasi besar-besaran pecah di Hong Kong karena meningkatnya penindasan dari Tiongkok daratan. Puluhan orang di kalangan akademisi, media, serta aktivis prodemokrasi telah ditangkap di tengah tindakan keras pemerintah.

Seorang pengunjuk rasa memegang tanda yang membuat Netanyahu terlihat seperti seorang diktator China di Downing Street pada 24 Maret 2023 di London, Inggris. (Foto oleh Martin Pope/Getty Images)

March 27 2023

Israel Meloloskan Hukum Yang Melindungi Jabatan Netanyahu

Anita Susanto Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence Demokrasi, Israel, Netanyahu, Protes, Tel Aviv 0

Benjamin Netanyahu menolak panggilan untuk perombakannya yang kontroversial terhadap peradilan Israel dalam pidato pada 23 Maret 2023, beberapa waktu setelah pemerintahnya mengesahkan undang-undang yang berupaya untuk melindungi posisinya.

Politisi oposisi Israel sebelumnya mengutuk undang-undang baru itu yang dapat membatasi tuduhan bahwa seorang perdana menteri dinyatakan tidak layak untuk jabatan, menggambarkannya sebagai cara untuk melindungi Netanyahu yang tengah menghadapi persidangan korupsi.

Netanyahu, yang merupakan perdana menteri Israel pertama yang muncul di pengadilan sebagai terdakwa, diadili atas tuduhan penipuan, pelanggaran kepercayaan, dan penyuapan. Dia menyangkal kesalahan.

Dengan pemungutan suara terakhir 61 – 47, Knesset menyetujui RUU yang menyatakan bahwa hanya Perdana Menteri sendiri atau kabinet, dengan mayoritas dua pertiga suara, dapat menyatakan pemimpin yang tidak layak.

Mantan Perdana Menteri Israel, Yair Lapid menyebut langkah itu sebagai “hukum pribadi yang memalukan dan korup” dan mengatakan Netanyahu hanya mementingkan dirinya sendiri. Selain membuat UU yang dapat menyelamatkan dirinya, Netanyahu juga menggandakan rencana kontroversial untuk melemahkan peradilan Israel, meskipun ada banyak protes dan intervensi dari para aktor internasional dan kekhawatiran dari keamanan dan militer Israel.

Media Israel sebelumnya melaporkan pada 23 Maret bahwa Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant akan mengumumkan bahwa ia yakin perbaikan yudisial perlu dihentikan karena merusak militer Israel. Ratusan cadangan personel militer Israel, termasuk kru angkatan udara yang terlatih secara khusus, telah mengumumkan bahwa mereka akan menolak panggilan untuk bertugas jika perbaikan tidak segera dilakukan karena mereka tidak akan lagi merasa bahwa mereka akan melayani pemerintahan yang demokratis.

Selain merombak undang-undang untuk mempertahankan dirinya, Pemerintahan sayap kanan Netanyahu juga berusaha merombak sistem peradilan negara itu dengan merusak Mahkamah Agung, melemahkan pengawasan yudisial atas pembuatan kebijakan.

Pembuatan RUU ini terjadi satu hari setelah Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat dipanggil atas pemungutan suara di Knesset pada hari 22 Maret 2023 untuk memberlakukan kembali undang-undang 2005 yang sebelumnya memerintahkan evakuasi empat permukiman Israel yang didirikan di Tepi Barat Utara.

Dalam sebuah pernyataan, Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan “keputusan parlemen untuk mencabut bagian-bagian dari undang-undang pemisahan diri mengakhiri undang-undang yang diskriminatif dan memalukan yang melarang orang Yahudi tinggal di daerah Samaria utara, bagian dari tanah air bersejarah kita,” dilansir dari CNN.

Sampai tanggal 27 Maret, protes massal meletus di Israel sejak 26 Maret 2023 ketika ribuan orang turun ke jalan di Tel Aviv dan Yerusalem di tengah krisis politik yang memburuk di negara itu, dan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant dipecat setelah dia menyerukan jeda dalam upaya pemerintah untuk merombak sistem peradilan negara itu.

Protes hari kedua untuk mendukung demokrasi, para pengunjuk rasa membawa spanduk, poster, dan bendera untuk membela pemilu dan pemeliharaan negara demokrasi di kawasan tengah Rio de Janeiro, Brasil pada 10 Januari 2023. (Foto oleh Fabio Teixeira/ Anadolu Agency melalui Getty Images)

January 12 2023

Pemimpin Brasil Mengutuk “Teror” Para Pendukung Bolsonaro

Anita Susanto America, News, Politics, Security and Defence Brazil, Demokrasi, Jair Bolsonaro, Luis Inácio Lula da Silva, Protes, Unjuk Rasa 0

Para pemimpin dari tiga cabang pemerintahan Brasil telah mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk aksi penyerbuan gedung-gedung pemerintah oleh pendukung mantan Presiden sayap kanan, Jair Bolsonaro.

Dalam sebuah pernyataan pada hari 9 Januari 2023, Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva bergabung dengan ketua Mahkamah Agung dan dua majelis Kongres untuk menolak tindakan kekerasan politik yang mengguncang ibu kota, Brasilia, sehari sebelumnya.

Para pemimpin menyerukan ketenangan “dalam membela perdamaian dan demokrasi” dan mengatakan mereka “menolak tindakan teroris dan kriminal, vandalisme yang melakukan kudeta yang terjadi” dalam pernyataan yang dibagikan di media sosial.

Ribuan pendukung Bolsonaro yang menolak untuk menerima kekalahan elektoral menyerbu Kongres, Mahkamah Agung, dan istana kepresidenan pada sehari sebelumnya, bahkan beberapa pelaku menyerukan intervensi militer untuk mengembalikan Bolsonaro ke tampuk kekuasaan atau mencopot Lula dari jabatannya, dilansir dari Al Jazeera.

Insiden itu terjadi hanya beberapa hari setelah Lula dilantik sebagai presiden pada 1 Januari 2023, menyusul salah satu pemilihan presiden yang paling memecah belah dalam sejarah Brasil. Pemimpin sayap kiri itu mengalahkan Bolsonaro dengan tipis dalam pemilihan putaran kedua 30 Oktober, mengamankan 50,8 persen dari total suara.

Bolsonaro, yang tidak pernah secara resmi mengakui kekalahan tetapi mengesahkan transisi presiden, telah mengklaim selama berbulan-bulan sebelum pemilihan bahwa sistem pemungutan suara elektronik Brasil rentan terhadap penipuan. Banyak pendukungnya terus percaya bahwa pemungutan suara telah dicurangi.

Menanggapi penyerbuan para pendukung Bolsonaro, ratusan tentara dan polisi dikerahkan untuk membongkar kamp improvisasi, tempat sekitar 3.000 pendukung Bolsonaro mendirikan tenda dan sekitar 1.500 orang ditangkap di lokasi protes, kata para pejabat.

Sementara itu, kontingen besar polisi anti huru hara dikerahkan untuk mengunci Three Powers Square di ibu kota, rumah bagi gedung-gedung modernis ikonik yang berfungsi sebagai markas dari tiga cabang pemerintahan.

Menteri Kehakiman Brasil, Flavio Dino mengatakan kerusuhan merupakan “terorisme” dan kudeta dan bahwa polisi telah mulai melacak mereka yang membayar bus yang mengangkut pengunjuk rasa ke ibu kota. “Mereka tidak akan berhasil menghancurkan demokrasi Brasil. Itu perlu kita sampaikan sepenuhnya, dengan segala ketegasan dan keyakinan,” kata Dino, dikutip dari Al Jazeera.

Dalam konferensi pers pada 8 Januari 2023, Menteri Hubungan Kelembagaan Brasil, Alexandre Padilha juga mengumumkan bahwa bangunan akan diperiksa untuk bukti termasuk sidik jari dan gambar pengawasan untuk meminta pertanggungjawaban dari orang-orang yang terlibat dalam kerusuhan.

Pemerintah Brasil yang berusia 11 hari itu saat ini tengah bersiap untuk lebih banyak protes oleh pendukung mantan Presiden Jair Bolsonaro, yang dinilai sebagai serangan terburuk terhadap institusi negara dalam beberapa dekade. Untuk itu, Presiden da Silva memperkuat langkah-langkah keamanan nasional ketika selebaran muncul di media sosial pro-Bolsonaro yang menyerukan demonstrasi massal di kota-kota Brasil untuk “merebut kembali kekuasaan.”

Sejauh ini, 727 dari lebih dari 1.500 orang yang terlibat dalam kerusuhan hari Minggu telah dipenjara. Hampir 600 telah dibebaskan karena “alasan kemanusiaan” terutama orang tua, orang dengan masalah kesehatan dan orang tua dari anak kecil, menurut pernyataan polisi federal Brasil.

Presiden AS Joe Biden berbicara saat menghadiri Vigili Nasional Tahunan ke-10 untuk Semua Korban Kekerasan Senjata Api di Gereja Episkopal St. Mark di Washington, DC, AS, pada Rabu, 7 Desember 2022. (Fotografer: Chris Kleponis/CNP/Bloomberg via Gambar Getty)

December 8 2022

Pemerintahan Biden Akan Kembali Menjadi Tuan Rumah Bersama KTT Demokrasi Tahun Depan

Anita Susanto America, News, Politics amerika serikat, Demokrasi, Joe Biden, Korupsi 0

Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah bersama “KTT untuk Demokrasi” kedua tahun depan, diumumkan oleh Gedung Putih pada akhir bulan November yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi dan memerangi korupsi di seluruh dunia.

Dalam pernyataan tersebut, KTT tersebut akan diselenggarakan pada 29 dan 30 Maret bersama dengan Kosta Rika, Belanda, Korea Selatan, dan Zambia. Selama ‘Tahun Aksi’ setelah KTT pertama untuk Demokrasi pada Desember 2021 lalu, AS dan lebih dari 100 pemerintah mitra di seluruh dunia telah mengambil langkah untuk membangun demokrasi yang lebih tangguh, memerangi korupsi, dan membela hak asasi manusia.

Pemerintahan Biden mengatakan manfaat dari KTT tersebut, “Peserta KTT telah melakukan reformasi pro-demokrasi yang penting di dalam negeri, berkontribusi pada inisiatif multilateral yang berdampak, dan bekerja sama untuk melawan agresi otoriter, termasuk perang Rusia yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan melawan Ukraina,” dilansir dari Al Jazeera.

Presiden AS Joe Biden mengumpulkan lebih dari 100 pemimpin dunia selama KTT perdana pada 9 dan 10 Desember 2021, mendesak para pemimpin dunia untuk “berpegangan tangan” untuk mendukung demokrasi dan mencegah “kemunduran” terus berlanjut.

Biden membuat permohonan serupa menjelang pemilu paruh waktu AS awal bulan ini, memberi tahu orang Amerika bahwa demokrasi “ada dalam pemungutan suara” di tengah penolakan pemilu dan kekerasan yang diilhami klaim palsu semacam itu di negara itu.

“KTT untuk Demokrasi” pertama yang dilaksanakan tahun lalu terjadi ketika gejolak protes oleh para pendukung mantan Presiden Donald Trump menyerbu Capitol AS dalam upaya untuk menghentikan Kongres mengesahkan kemenangan pemilihan Biden.

Upaya Biden untuk menjadi pemimpin dalam mempromosikan demokrasi global meskipun terjadi penurunan kepercayaan pada lembaga demokrasi AS telah menimbulkan pertanyaan di antara beberapa pengamat. “Kami memiliki krisis kredibilitas yang nyata terhadap AS, seperti yang akan dialami Joe Biden, duduk di ujung meja dan mendiskusikan demokrasi,” Daniel Adler, koordinator umum di Progressive International, mengatakan kepada program Garis Bawah Al Jazeera terakhir tahun.

Seorang peserta memegang spanduk bertuliskan "Kebebasan di Tiongkok" saat para demonstran memprotes di depan Kedutaan Besar Tiongkok sebagai bentuk solidaritas dengan pengunjuk rasa di Tiongkok pada 3 Desember 2022 di Berlin, Jerman (Foto oleh Omer Messinger/Getty Images)

December 5 2022

Protes Besar Anti-lockdown di China: Xi Jinping Akan Turun?

Anita Susanto Asia Pacific, Politics, Social and Culture, Think China, COVID-19, Demokrasi, Lockdown, Politbiro, Protes 0

Pemimpin China, Xi Jinping tengah menghadapi protes yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah ribuan demonstran memprotes di kota-kota di seluruh China selama akhir pekan menentang strategi nol-Covid-nya. Sebelumnya, pada akhir November, jumlah kasus harian Covid-19 China daratan telah meningkat menjadi sekitar 28.000 per hari, bahkan saat ini, dilaporkan bahwa kasus harian mencapai 35.000 kasus.[1]

Kebijakan nol-covid yang dilakukan oleh China sendiri menuai kemarahan masyarakat China dimana banyak negara di belahan dunia lain telah melonggarkan kebijakan covidnya, bahkan banyak negara yang sudah mengangkat kebijakan penggunaan masker di tempat publik.

Protes yang terlihat di kota-kota tersebut menyerukan agar pemimpin China yang baru saja dilantik untuk periode ketiganya, Xi Jinping beserta partainya untuk mundur dari pemerintahan, beberapa masyarakat terlihat dengan berani secara terbuka menyerukan pemecatan Xi dan partainya.[2]

Meskipun protes tersebut menjadi berita utama di media internasional, media pemerintah China justru memuat cerita dan opini yang menekankan parahnya wabah Covid dan perlunya bertahan dengan metode lockdown untuk memberantasnya. Hal ini dilakukan seraya melakukan sensor terhadap sejumlah berita yang tidak sejalan dengan pemerintah.

Protes yang jarang terjadi di China

Protes massa ini bermula sejak kebijakan lockdown di pusat manufaktur China sejak awal November yang berkembang hingga saat ini. Walaupun protes baru terlihat sejak bulan November, kebijakan lockdown telah dilakukan sejak awal tahun, pada bulan Maret, beberapa wilayah di Shanghai mengunci masyarakatnya di rumah masing-masing selama dua bulan. Salah satu pemicu lainnya adalah kebakaran mematikan pada Kamis, 24 November 2022 di sebuah blok apartemen di wilayah paling barat Urumqi. Penanganan kebakaran itu terkesan lambat akibat kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat.[3]

Di puluhan universitas, mahasiswa berdemonstrasi dan memasang poster protes. Di banyak wilayah lain yang tengah dilakukan lockdown, masyarakat terlihat merobohkan barikade penghalang yang dipasang oleh pemerintah untuk membatasi aktivitas masyarakat dan turun ke jalan untuk melakukan protes anti-lockdown.[4] Demonstrasi tersebut mendapat banyak dukungan di situs media sosial Weibo, di mana mereka yang ikut serta disebut sebagai “berani”.[5]

Protes besar semacam ini sangat jarang terjadi di China sebelumnya, hal ini karena Partai Komunis China, kerap membungkam ekspresi masyrakat yang mengekspresikan pendapat yang berbeda dengan pemerintah China. Tetapi setelah tiga tahun pandemi berlangsung, banyak masyarakat yang mulai muak akan kebijakan ketat yang diberlakukan oleh Xi Jinping.

Pada 27 November 2022, demonstrasi massal telah menyebar ke Beijing, Chengdu, Guangzhou, dan Wuhan, di mana ribuan penduduk menyerukan tidak hanya diakhirinya pembatasan Covid, tetapi mereka kini menuntut kebebasan politik. Protes kali ini adalah pertunjukan oposisi paling luas terhadap partai yang berkuasa dalam beberapa dekade.[6]

Seorang saksi bahkan melihat beberapa orang ditangkap dan dibawa ke dalam kendaraan polisi ataupun dibawa ke belakang garis polisi.[7] Protes yang terus terjadi membuat kepolisian China mengambil pendekatan yang lebih keras, bergerak lebih cepat dan agresif untuk menangkap dan membubarkan massa.[8]

Awal bulan ini, pemerintah China merilis pedoman 20 poin untuk membatasi aturan nol-Covid dalam kehidupan sehari-hari termasuk kegiatan ekonomi. Pada pedoman tersebut, diatur masa karantina yang dipersingkat, dihapusnya persyaratan karantina untuk kontak sekunder, dan menghapus pembatasan besar pada penerbangan internasional.[9]

Pedoman itu sebelumnya disambut baik oleh masyarakat maupun pelaku ekonomi, tetapi lonjakan kasus baru kemudian membuat pemerintah kembali melaksanakan lockdown jangka panjang dan meluas. Ada tanda-tanda bahwa pejabat China merasakan panasnya ketidakpuasan publik yang meningkat akibat beban sosial dan ekonomi yang berat akibat kebijakan lockdown.[10]

Alih-alih melonggarkan ketatnya kebijakan, banyak pejabat lokal kembali ke buku pedoman tanpa toleransi, mencoba membasmi infeksi sesegera mungkin. Salah satunya dilaksanakan di Kota Shijiazhuang dimana pihak berwenang memberlakukan kembali penguncian pada 28 November.

Di Guangzhou, pejabat berwenang memperpanjang penguncian di distrik Haizhu untuk kelima kalinya, walaupun protes terlihat tetap berlangsung. Zhengzhou, rumah bagi pabrik Foxconn tempat para pekerja bentrok dengan polisi, memberlakukan penguncian selama lima hari di distrik perkotaan utamanya.

Apakah cukup signifikan untuk menggulingkan pemerintahan Xi?

Kebebasan berbicara di China sendiri baru mulai diterapkan pada beberapa tahun terakhir, tetapi hanya dari kategori orang tertentu, semacam “elit kebebasan berbicara”, dan hanya kemudian di forum yang dikendalikan pemerintah.[11] Kelompok elit yang dimaksud tentu bukan masyarakat secara umum atau sekedar memiliki pengaruh, tetapi kelompok ini terdiri dari para pemimpin senior pemerintah dan Partai Komunis China dan mereka yang mendapat perlindungan dari para pemimpin China.

Hal ini lah yang akhirnya menimbulkan protes besar di China. Tetapi, pendekatan koersif dan tidak adanya penjelasan resmi dari pemerintah China akan pergerakan masa ini memperlihatkan bahwa Xi Jinping belum cukup khawatir akan ketidakpuasan masyarakatnya. Sampai saat ini baru ditemukan satu pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri China, Zhao Lijian terkait protes di China, dengan berdalih bahwa apa yang tengah diberitakan di media masa bukan apa yang terjadi sebenarnya serta “membela” kebijakan Partai Komunis China dalam menyelesaikan masalah COVID-19.[12]

Sampai saat ini, Badan kepemimpinan tertinggi China, komite tetap politbiro, belum membuat pengumuman resmi tentang sikapnya terhadap pelonggaran pembatasan. Meski begitu, Presiden Xi Jinping tampaknya mengarahkan perubahan kebijakan, menurut orang yang mengetahui masalah tersebut.[13]

[1] Selina Wang dan Nectar Gan, “As anger rises and tragedies mount, China shows no sign of budging on zero-Covid”, CNN, 25 November 2022, https://edition.cnn.com/2022/11/25/china/china-zero-covid-discontent-reopening-mic-intl-hnk/index.html

[2] Biro Beijing CNN dan Nectar Gan, “Protests erupt across China in unprecedented challenge to Xi Jinping’s zero-Covid policy”, CNN, 28 November 2022, https://edition.cnn.com/2022/11/26/china/china-protests-xinjiang-fire-shanghai-intl-hnk/index.html

[3] James FitzGerald dan Sophie Williams, “China Xinjiang: Urumqi rocked by Covid lockdown protests after deadly fire”, BBC, 26 November 2022, https://www.bbc.com/news/world-asia-china-63766125

[4] Op. Cit., Biro Beijing CNN dan Nectar Gan

[5] Op. Cit., FitzGerald dan Williams

[6] “Protesters are so upset with China’s COVID rules some are openly saying Xi should go”, NPR, 27 November 2022,

https://www.npr.org/2022/11/26/1139273138/china-xinjiang-loosens-covid-restrictions-lockdown-protest

[7] Op. Cit., Biro Beijing CNN dan Nectar Gan

[8] Op. Cit., NPR

[9] Op. Cit., Selina Wang dan Nectar Gan

[10] Ibid.

[11] “Freedom of Expression in China: A Privilege, Not a Right”, Congressional-Executive COmmision on China, https://www.cecc.gov/freedom-of-expression-in-china-a-privilege-not-a-right

[12] Casey Hall dan Martin Quin Pollard, “China tightens security after rare protests against COVID curbs”, Reuters, 28 November 2022, https://www.reuters.com/world/china/china-covid-cases-hit-fresh-record-high-after-weekend-protests-2022-11-28/

[13] Eleanor Olcott dan Tom Mitchell, “Chinese cities ease Covid restrictions following nationwide protests”, Financial Times, 4 Desember 2022 https://www.ft.com/content/bfbc7afb-3994-4e4c-b649-ca791675b296

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Moskow, Rusia, 3 Oktober 2022 (Foto oleh Kontributor/Getty Images)

November 9 2022

Menlu Rusia Menyamakan Perang Ukraina dan Krisis Rudal Kuba

Anita Susanto America, Europe, Politics, Security and Defence, Think Demokrasi, krisis, Kuba, Menteri Luar Negeri, Rusia, Sosialisme, Ukraina 0

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov mengatakan dia berharap Presiden AS, Joe Biden memiliki ‘kebijaksanaan’ untuk menghadapi invasi ke Ukrainanya serupa dengan krisis rudal Kuba tahun 1962. Invasi Rusia ke Ukraina telah memicu permusuhan terbesar antara Moskow dan Barat sejak krisis Kuba, ketika Uni Soviet dan Amerika Serikat mendekati perang nuklir.

Pada krisis Kuba, Presiden AS pada saat itu, John F Kennedy menemukan bahwa pemimpin Soviet, Nikita Khrushchev telah mengerahkan rudal nuklir di Kuba setelah invasi Teluk Babi yang gagal – upaya kudeta yang didukung AS oleh orang-orang buangan Kuba untuk menggulingkan kepemimpinan komunis.

Pada Oktober 1962, seorang kapten kapal selam Soviet dikatakan berencana meluncurkan senjata nuklir setelah Angkatan Laut AS menjatuhkan muatan ke kedalaman di sekitar kapal selam Uni Soviet. Namun, akibat ancaman penggunaan nuklir oleh Uni Soviet, Kennedy menyetujui untuk menghapus semua rudal AS dari Turki dengan imbalan Khrushchev mencabut ancaman nuklir yang sama dari Kuba.

Dalam sebuah wawancara untuk film dokumenter televisi pemerintah Rusia tentang krisis rudal, Lavrov mengatakan ada “kesamaan” dengan krisis Kuba, terutama karena Rusia sekarang terancam oleh senjata Barat di Ukraina.

“Situasi ini sangat mengganggu. Perbedaannya adalah bahwa pada tahun 1962 yang jauh, Khrushchev dan Kennedy menemukan kekuatan untuk menunjukkan tanggung jawab dan kebijaksanaan, dan sekarang kita tidak melihat kesiapan seperti itu di pihak Washington dan satelitnya.”[1]

Setelah pernyataan itu, seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menolak mengomentari pernyataan Lavrov tetapi mengatakan bahwa AS tetap berusaha untuk menjaga jalur komunikasi tetap terbuka dengan Moskow.

Lavrov mengatakan kepemimpinan Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin, masih siap untuk diskusi tentang Ukraina. “Kesiapan Rusia, termasuk presidennya, untuk bernegosiasi [tentang Ukraina], tetap tidak berubah,” katanya.[2] “Kami akan selalu siap untuk mendengarkan proposal apa yang dimiliki mitra Barat kami untuk mengurangi ketegangan” dilansir dari Al Jazeera.

AS dan sekutu Eropanya mengatakan kekhawatiran Rusia itu berlebihan dan tidak dapat membenarkan invasi terhadap bekas tetangga Soviet yang perbatasannya diakui Moskow setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Invasi Rusia terhadap Ukraina sendiri terjadi sejak beredar informasi bahwa Ukraina berusaha untuk bergabung dengan NATO, dengan perbatasan Ukraina dan Rusia secara langsung, Rusia merasa sangat terancam dengan grup negara barat dengan kekuatan gabungannya.

Mengubah Narasi, Kegagalan Rusia Di Sebagian Besar Ukraina Membuat Mereka Mengubah Strategi

Rusia sendiri kini terlihat cukup kooperatif dan mulai mendekatkan dirinya ke arah AS dan pihak Barat, walaupun terkadang Moskow juga menyalahkan pihak barat atas apa yang terjadi di Ukraina dan serangan-serangan di balik Ukraina. Hal ini dapat dilihat akibat berbagai kegagalan dan perlawanan dari pihak Ukraina yang berhasil merebut kembali beberapa wilayah di Ukraina. Pasukan Ukraina mengatakan mereka sekarang telah merebut kembali 544 pemukiman di wilayah tersebut, dengan hanya 32 yang tersisa di bawah pendudukan Rusia.^[3]

Usaha Ukraina Yang Berhasil

Pasukan Ukraina memperlihatkan peningkatan dan berhasil mengambil alih beberapa aspek yang telah direbut oleh Rusia. Ukraina mengatakan telah merebut kembali 6.000 km persegi wilayah dari Rusia pada awal September, memaksa kembali unit Rusia di wilayah Kharkiv.[4]

Ukraina mengambil alih pusat logistik utama Lyman di Donetsk pada awal Oktober dan terus mendorong pasukan militer Rusia lebih jauh ke timur menuju wilayah Luhansk. Institute for the Study of War bahkan mengatakan mereka telah “membuat keuntungan besar” di wilayah tersebut.

Pasukan Rusia terlihat telah menarik diri dari kota-kota utama Izyum dan Kupiansk walaupun dengan alasan memang menarik mundur pasukannya, namun militer Ukraina dalam beberapa pekan terakhir, dibantu oleh senjata Barat telah memperlihatkan kesuksesan pengambilalihan wilayah di Kota Kherson.[5]

Menyalahkan Ukraina

Kemunduran pasukan militer di Rusia ini membuat Moskow menyalahkan pihak lain atas kegagalannya. Duta Besar Rusia untuk AS, Anatoly Antonov mengecam AS karena tidak mengutuk apa yang dia katakan sebagai “tindakan sembrono oleh rezim Kyiv” dalam serangan pelabuhan Sevastopol. Selain dilakukan oleh diplomat, Kementerian Pertahanan Rusia menyalahkan angkatan laut Inggris atas pipa gas Nord Stream bulan lalu yang diklaim oleh Kanada adalah “tuduhan tidak berdasar.”

Baru-baru ini, Rusia kembali menyalahkan Kanada atas serangan 16 buah drone dari Ukraina ke kapal Rusia di Laut Hitam. Hal ini dilakukan karena drone tersebut memiliki suku cadang buatan Kanada dalam sistem navigasinya. Drone yang digunakan untuk menyerang kapal Rusia di Laut Hitam di Krimea dilengkapi dengan suku cadang buatan Kanada yang digunakan dalam sistem navigasi, menurut kementerian pertahanan Rusia.

Selain menyalahkan Kanada, Moskow menuduh Inggris membantu Ukraina merencanakan serangan pesawat tak berawak di Armada Laut Hitam di pelabuhan Sevastopol, dan mengatakan bahwa salah satu kapalnya hanya mengalami kerusakan “kecil”.

Akibat serentetan kemunduran di medan perang, Putin terlihat melunakkan sikap kerasnya terhadap perang di Ukraina, menteri pertahanan Moskow mengadakan pembicaraan yang jarang terjadi dengan pihak Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu, sementara itu, berbicara di telepon dengan kepala Pentagon AS Lloyd Austin pada akhir Oktober.

Hal ini juga disetujui oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang menjadi penengah antara konflik Rusia dan Ukraina, mengatakan bahwa Putin tampak “jauh lebih lembut dan lebih terbuka untuk negosiasi” dengan Ukraina daripada sebelumnya.

Saling Mengancam dan Saling Terancam

Tindakan dan komunikasi antara pihak Barat dan Rusia memperlihatkan bahwa kedua belah pihak sama-sama merasa terancam, dan juga berusaha mengancam satu sama lain. Hal ini dapat dimengerti sebagai dilema keamanan. Dilema keamanan adalah situasi di mana tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk meningkatkan keamanannya sendiri menyebabkan reaksi dari negara lain, yang mengarah pada penurunan daripada peningkatan keamanan negara akibat aktor lain berusaha melampaui kekuatan negara lain.[6]

Dalam konteks invasi Rusia ke Ukraina, kedua belah pihak saling menyerang dan berusaha menggunakan alutsista yang semakin lama kausalitasnya semakin besar. Penggunaan drone merupakan salah satunya. Rusia sendiri dikatakan telah membeli drone canggih dari Turki, dan Ukraina diberi drone oleh pihak Barat. Di tambah, struktur dunia yang anarki membuat tidak ada kekuatan yang lebih tinggi dari negara yang dapat menjamin perdamaian, sehingga, ketika kesepakatan lewat diplomasi gagal dilakukan, maka ‘perang’ terjadi, seperti apa yang saat ini tengah terjadi.

Namun, perang juga telah menelan biaya dan korban begitu banyak, Rusia berusaha mengganti strateginya ke arah yang lebih lunak. Perandaian kesamaan invasi Ukraina dengan Kuba dapat dilihat sebagai cara Moskow mempengaruhi pihak Barat dalam melihat mengapa Moskow menyerang Ukraina. Bahkan di antara negara-negara yang tidak memiliki nilai-nilai bersama—seperti Rusia dan pihak-pihak Barat—keamanan kooperatif mungkin dicapai.[7]

[1] “Lavrov draws parallels between Ukraine war, Cuban missile crisis”, Al Jazeera, 30 Oktober 2022, https://www.aljazeera.com/news/2022/10/30/lavrov-draws-parallels-between-ukraine-war-cuban-missile-crisis

[2] Ibid.

[3] John Psaropoulos, “As Ukraine war drags into ninth month, Russia’s woes worsen”, Al Jazeera, 26 Oktober 2022, https://www.aljazeera.com/news/2022/10/26/as-ukraine-war-drags-into-ninth-month-russia-woes-worsen

[4] “Ukraine in maps: Tracking the war with Russia”, BBC, 29 Oktober 2022, https://www.bbc.com/news/world-europe-60506682

[5] Ibid.

[6] Andres Wivel, “Security Dilemma”, International Encyclopedia of Political Science, Januari 2011

[7] Juan Díez Nicolás, “The perception of security in an international comparative perspective”, Real Instituto Elcano, 3 November 2015, https://www.realinstitutoelcano.org/en/work-document/the-perception-of-security-in-an-international-comparative-perspective/

Brazilian President and re-election candidate Jair Bolsonaro speaks with media members at Palácio da Alvorada, in Brasilia, on October 9, 2022. (Photo by SERGIO LIMA/AFP via Getty Images)

October 10 2022

Peringatan Internasional Tumbuh Karena Ancaman Terhadap Demokrasi Di Brasil

Anita Susanto America, News, Politics Brazil, Demokrasi, Jair Bolsonaro, Lula da Silva, pemilihan umum, Politik 0

Peringatan internasional terkait “penurunan tingkat demokrasi” di Brasil tengah disuarakan oleh berbagai pihak Barat, ebelum pemilihan umum untuk Presiden Brazil baru yang telah menimbulkan perpecahan di negara tersebut.

Hal ini berkaitan dengan situasi politik yang tengah memanas di Rio de Janeiro. Bahkan, penanggung jawab dari partai sayap kanan yang mendukung Jair Bolsonaro telah menyarankan bahwa dia dapat menolak hasil pemilu jika dia kalah. Pesaing utamanya, pejabat dari partai sayap kiri Brazil, Presiden Luiz Inacio Lula da Silva memenangkan prediksi suara sementara dengan memimpin 13 poin.

Beberapa kandidat lain juga sedang mengejar kursi kepresidenan. Jika tidak ada yang memenangkan mayoritas suara, pemungutan suara putaran kedua dijadwalkan pada 30 Oktober 2022 mendatang. Dilaporkan dari Rio de Janeiro pada hari Kamis (29/09), Manuel Rapalo dari Al Jazeera mengatakan pemilihan itu telah mempolarisasi masyarakat Brazil dengan tajam, terutama antara Bolsonaro dan Lula.

Para pengamat juga telah menyuarakan kekhawatiran bahwa para pendukung Bolsonaro dapat turun ke jalan dalam jumlah besar jika dia gagal terpilih kembali. Selama berbulan-bulan, Bolsonaro sendiri telah membuat tuduhan tidak berdasar bahwa sistem pemungutan suara elektronik Brasil rentan terhadap penipuan yang meluas – tuduhan yang dikhawatirkan oleh kelompok hak asasi dapat menjadi panggung baginya untuk memperdebatkan hasil untuk tetap berkuasa.

Terkait hal ini, Senat AS mengeluarkan resolusi yang mendukung pemilihan umum yang bebas di Brasil dan mengecam “upaya untuk menghasut kekerasan politik dan merusak proses pemilihan“. Anggota parlemen AS, Bernie Sanders, sponsor utama resolusi Senat, mengatakan tindakan itu bertujuan untuk mengirim pesan bahwa Kongres mendukung demokrasi di Brasil.

“Tidak dapat diterima bagi Amerika Serikat untuk mengakui pemerintah yang berkuasa secara tidak demokratis, dan itu akan mengirim pesan yang mengerikan ke seluruh dunia,” kata Sanders dalam sebuah pernyataan. “Penting bagi rakyat Brasil untuk mengetahui bahwa kami berada di pihak mereka, di pihak demokrasi.” Tambahnya, dilansir dari Al Jazeera.

Minggu ini, lusinan anggota parlemen Eropa juga mendesak UE untuk “mengambil langkah tambahan untuk memperjelas kepada Presiden Bolsonaro dan pemerintahnya bahwa konstitusi Brasil harus dihormati dan upaya untuk menumbangkan aturan demokrasi tidak dapat diterima” sebagai langkah untuk mencegah Bolsonaro mengeksploitasi pemilu.

Dalam sebuah surat kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan kepala kebijakan luar negeri blok itu Josep Borrell, para anggota parlemen mengatakan “penting” untuk menghalangi kepemimpinan militer Brasil yang diraih melalui kudeta.