Peringatan internasional terkait “penurunan tingkat demokrasi” di Brasil tengah disuarakan oleh berbagai pihak Barat, ebelum pemilihan umum untuk Presiden Brazil baru yang telah menimbulkan perpecahan di negara tersebut.
Hal ini berkaitan dengan situasi politik yang tengah memanas di Rio de Janeiro. Bahkan, penanggung jawab dari partai sayap kanan yang mendukung Jair Bolsonaro telah menyarankan bahwa dia dapat menolak hasil pemilu jika dia kalah. Pesaing utamanya, pejabat dari partai sayap kiri Brazil, Presiden Luiz Inacio Lula da Silva memenangkan prediksi suara sementara dengan memimpin 13 poin.
Beberapa kandidat lain juga sedang mengejar kursi kepresidenan. Jika tidak ada yang memenangkan mayoritas suara, pemungutan suara putaran kedua dijadwalkan pada 30 Oktober 2022 mendatang. Dilaporkan dari Rio de Janeiro pada hari Kamis (29/09), Manuel Rapalo dari Al Jazeera mengatakan pemilihan itu telah mempolarisasi masyarakat Brazil dengan tajam, terutama antara Bolsonaro dan Lula.
Para pengamat juga telah menyuarakan kekhawatiran bahwa para pendukung Bolsonaro dapat turun ke jalan dalam jumlah besar jika dia gagal terpilih kembali. Selama berbulan-bulan, Bolsonaro sendiri telah membuat tuduhan tidak berdasar bahwa sistem pemungutan suara elektronik Brasil rentan terhadap penipuan yang meluas – tuduhan yang dikhawatirkan oleh kelompok hak asasi dapat menjadi panggung baginya untuk memperdebatkan hasil untuk tetap berkuasa.
Terkait hal ini, Senat AS mengeluarkan resolusi yang mendukung pemilihan umum yang bebas di Brasil dan mengecam “upaya untuk menghasut kekerasan politik dan merusak proses pemilihan“. Anggota parlemen AS, Bernie Sanders, sponsor utama resolusi Senat, mengatakan tindakan itu bertujuan untuk mengirim pesan bahwa Kongres mendukung demokrasi di Brasil.
“Tidak dapat diterima bagi Amerika Serikat untuk mengakui pemerintah yang berkuasa secara tidak demokratis, dan itu akan mengirim pesan yang mengerikan ke seluruh dunia,” kata Sanders dalam sebuah pernyataan. “Penting bagi rakyat Brasil untuk mengetahui bahwa kami berada di pihak mereka, di pihak demokrasi.” Tambahnya, dilansir dari Al Jazeera.
Minggu ini, lusinan anggota parlemen Eropa juga mendesak UE untuk “mengambil langkah tambahan untuk memperjelas kepada Presiden Bolsonaro dan pemerintahnya bahwa konstitusi Brasil harus dihormati dan upaya untuk menumbangkan aturan demokrasi tidak dapat diterima” sebagai langkah untuk mencegah Bolsonaro mengeksploitasi pemilu.
Dalam sebuah surat kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan kepala kebijakan luar negeri blok itu Josep Borrell, para anggota parlemen mengatakan “penting” untuk menghalangi kepemimpinan militer Brasil yang diraih melalui kudeta.
