amerika serikat
Ayatollah Khamenei Peringatkan Resiko Perang Regional Jika Amerika Serikat Serang Iran
Pada 1 Februari 2026, pemimpin tinggi (Ayatollah) Iran Ali Khamenei memberikan pidato yang memperingatkan bahaya meletusnya perang regional jika Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk menyerang Negeri Persia. Hal ini disampaikan beberapa hari setelah Presiden Trump menyatakan di media sosial bahwa sebuah armada laut sedang menuju ke perairan sekitar Iran. Ayatollah Khamenei juga menyatakan bahwa Amerika Serikat ingin menguasai cadangan minyak dan gas alam Iran dengan cara apapun. Selain itu Ayatollah Khamenei juga mengklaim bahwa demonstrasi anti-pemerintah atau ‘hasutan’ yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir memiliki pola yang mirip seperti sebuah percobaan kudeta. Klaim tersebut diberikan karena menurutnya para demonstran sengaja menyerang fasilitas penting seperti pos polisi, gedung kementerian, instalasi IRGC, masjid, dan bank untuk melumpuhkan kendali negara dalam menghadapi krisis.
Menanggapi pidato sang Ayatollah, Presiden Trump menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa pernyataan yang diberikan oleh Khamenei merupakan hal yang wajar. Trump juga menyatakan bahwa dia berharap Iran dan Amerika Serikat dapat mencapai sebuah kesepakatan terhadap program senjata nuklir Negeri Persia. Trump juga menekankan bahwa jika negosiasi tersebut gagal, terdapat kemungkinan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan operasi militer terhadap Iran. Kemungkinan ini didukung dengan kabar bahwa Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letjen Eyal Zamir sedang berkunjung ke Washington DC untuk bertemu dengan Ketua Kepala Staf Gabungan Militer Amerika Serikat Jenderal Dan Caine. Dilansir dari Japan Times, dalam pertemuan ini Letjen Zamir dan perwira IDF lainnya berupaya untuk mendorong Amerika Serikat melancarkan aksi yang dapat meruntuhkan rezim Ayatollah Khamenei.
Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran telah meningkat sejak protes anti-pemerintah meletus pada akhir Desember 2025. Akibat dari protes ini, Presiden Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan militer terhadap Iran jika rezim Ayatollah menembak masyarakat yang terlibat dalam demonstrasi tersebut. Selain itu Trump juga menyatakan bahwa dia akan mengirimkan sebuah armada yang dipimpin oleh kapal induk USS Abraham Lincoln ke perairan sekitar kawasan Timur Tengah.
NDS AS Dorong Korea Selatan Tingkatkan Peran Dalam Hadapi Korea Utara
Pada 24 Januari 2026, Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DoD) mempublikaskan dokumen Strategi Pertahanan Nasional (NDS) baru mereka. Dalam dokumen tersebut, tertulis bahwa Amerika Serikat akan mengurangi bantuan kepada Angkatan Bersenjata Korea Selatan. Keputusan tersebut diberikan karena Amerika Serikat menganggap Korea Selatan memiliki kapabilitas memadai untuk menghentikan aksi provokatif yang dilancarkan oleh Tentara Pembebasan Rakyat (KPA) Korea Utara. Dokumen ini juga menyatakan bahwa pengurangan bantuan tersebut sesuai dengan keinginan Amerika Serikat untuk memastikan pasukan mereka (USFK) dapat memiliki peran lebih fleksibel guna menghadapi skenario invasi Taiwan oleh China. Selain pengerahan USFK yang lebih fleksibel, NDS juga mendorong Angkatan Bersenjata Korea Selatan untuk memiliki peran lebih aktif dalam upaya Amerika Serikat membendung pengaruh China.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menyatakan di media sosial X/Twitter bahwa kemandirian pertahanan nasional merupakan sebuah keperluan dalam dinamika internasional yang kurang stabil. Presiden Lee juga menyatakan asumsi bahwa Korea Selatan tidak bisa mempertahankan negara secara mandiri merupakan sesuatu yang tidak masuk akal karena mereka memiliki anggaran mumpuni dan jumlah pasukan yang cukup besar. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan) Korea Selatan Chung Binna menyatakan dalam konferensi pers bahwa pemerintah Korea Selatan akan mendalami penilaian yang diberikan oleh DoD AS kepada Militer Korea Selatan secara bijak. Chung juga menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata Korea Selatan akan tetap melanjutkan kerja sama dengan Militer Amerika Serikat agar aliansi antara kedua negara dapat berkembang menjadi lebih komprehensif.
Dokumen NDS yang dipublikasikan DoD AS oleh merupakan bentuk tindak lanjut dari pernyataan bersama yang disepakati oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 14 November 2025. Dalam pernyataan tersebut, Korea Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kapabilitas militer yang dapat mendukung operasi militer gabungan dengan USFK. Selain itu NDS Amerika Serikat juga selaras dengan keinginan Presiden Lee untuk mengembangkan postur pertahanan secara mandiri serta mengembalikan kendali operasional Militer Korea Selatan kepada pemerintah dalam situasi perang.
Irak Umumkan Penarikan Mundur Pasukan AS Dari Wilayah Federal
Pada 18 Januari 2026 Kementerian Pertahanan (Kemhan) Irak mengumumkan bahwa pasukan Amerika Serikat telah sepenuhnya meninggalkan fasilitas militer yang berada di wilayah federal Negeri Dua Sungai. Kemhan Irak juga menyatakan bahwa kontingen terakhir penasehat Militer Amerika Serikat untuk Militer Irak telah meninggalkan Pangkalan Udara Al-Asad yang sebelumnya telah menjadi markas tetap militer AS di Negeri Dua Sungai selama dua dekade. Selain itu Kemhan Irak juga menyatakan bahwa selurh pangkalan yang ditinggalkan oleh Militer Amerika Serikat berada di bawah kendali Militer Irak dan dalam waktu dekat kedua negara akan menyepakati perjanjian kerja sama pertahanan bilateral baru. Perjanjian tersebut akan memiliki beberapa cakupan yakni latihan bersama, koordinasi operasional, dan akuisisi peralatan baru.
Menanggapi hal tersebut Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Seyed Abbas Aragachi menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa penarikan mundur pasukan Amerika Serikat mengafirmasi kedaulatan Irak. Menlu Abbas juga menekankan dukungan Iran terhadap Irak karena mereka memiliki kapasitas penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Menlu Abbas juga mengapresiasi dukungan yang diberikan kepada Irak terhadap masyarakat Iran. Merespon hal tersebut, Menlu Irak menyatakan dialog antara Iran dan Irak perlu dilanjutkan karena stabilitas nasional kedua negara memiliki dampak signifikan bagi keamanan kawasan Timur Tengah.
Amerika Serikat telah mengerahkan pasukan ke Irak sejak 2014 untuk membantu Irak melawan kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang pada saat itu menguasai sebagian besar wilayah Negeri Dua Sungai. Setelah ISIS mengalami kekalahan militer di Irak pada tahun 2017, Amerika Serikat mulai meninggalkan Negeri Dua Sungai secara berkala sementara penasehat militer diberikan kewenangan untuk melanjutkan misi mereka. Akan tetapi pada September 2024, Amerika Serikat dan Irak menandatangani perjanjian yang mengakhiri misi dari koalisi internasional anti-ISIS (CJTF-IOR) di Negeri Dua Benua. Selain itu ketegangan regional antara Amerika Serikat dan Iran juga mendorong Negeri Paman Sam untuk menarik mundur pasukan dari Irak karena terdapat ancaman bahwa pangkalan yang ada dapat diserang oleh Negeri Persia. Ancaman tersebut terbukti karena sejak tahun 2020, Pangkalan Udara al-Asad telah menghadapi serangan rudal dan roket dari milisi pro-Iran di Irak seperti Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) akibat dari berbagai peristiwa seperti pembunuhan Mayjen IRGC Qasem Soleimani.
China Mengecam Serangan AS di Venezuela: Nuansa Baru dalam Diplomasi Global
Penulis: M. Asdar Prabowo
Dinamika geopolitik global kembali menghangat setelah Amerika Serikat melancarkan operasi terhadap Venezuela yang memicu reaksi keras dari sejumlah negara. Di antara respons yang paling menonjol adalah sikap China yang secara terbuka mengecam tindakan tersebut. Beijing menilai langkah Amerika Serikat sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan prinsip hukum internasional. Sikap ini tidak hanya merefleksikan posisi China terhadap Venezuela, tetapi juga menunjukkan perubahan nuansa dalam cara Beijing memosisikan diri di panggung diplomasi global.
Bagi China, kecaman terhadap Amerika Serikat bukan sekadar respons situasional. Pernyataan tersebut merepresentasikan konsistensi Beijing dalam mengusung prinsip non-intervensi dan penolakan terhadap penggunaan kekuatan sepihak. Namun bagi Amerika Serikat dan sebagian sekutunya, sikap China dipandang sebagai bagian dari upaya memperluas pengaruh geopolitik dan menantang tatanan global yang selama ini didominasi Barat. Perbedaan tafsir inilah yang menjadikan respons China terhadap krisis Venezuela menarik untuk dianalisis lebih jauh.
Kedaulatan, Non-Intervensi, dan Posisi Moral China
Dalam pernyataan resminya, China menegaskan bahwa serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela merupakan bentuk intervensi yang melanggar prinsip kedaulatan negara. Sikap ini sejalan dengan kebijakan luar negeri China yang sejak lama mengedepankan prinsip non-intervensi, terutama terhadap negara berkembang. Prinsip tersebut menjadi bagian penting dari identitas diplomasi China, sekaligus pembeda dari pendekatan Amerika Serikat yang lebih sering menggunakan tekanan militer dan sanksi ekonomi. Bagi Beijing, isu Venezuela tidak semata berkaitan dengan Amerika Latin, tetapi menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yakni legitimasi penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional. Dengan mengecam tindakan Amerika Serikat, China berupaya menegaskan posisi moralnya sebagai pendukung tatanan internasional berbasis hukum dan Piagam PBB. Sikap ini sekaligus memperkuat citra China di mata negara-negara Global South yang selama ini memiliki pengalaman historis dengan intervensi asing.
Namun, klaim moral China dalam membela prinsip kedaulatan dan hukum internasional juga kerap menuai pertanyaan. Dalam konteks konflik Laut China Selatan, Beijing tidak mengakui sepenuhnya ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan tetap memaksakan klaim “nine-dash line” sebagai wilayah kedaulatannya, meskipun klaim tersebut ditolak oleh putusan Mahkamah Arbitrase Internasional pada 2016 dan dipersoalkan oleh sejumlah negara pengklaim.
Di lain hal, sikap China juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan strategisnya. Venezuela merupakan mitra ekonomi dan politik penting bagi Beijing, terutama dalam sektor energi. Dengan demikian, kecaman China terhadap Amerika Serikat juga mencerminkan upaya melindungi kepentingan ekonominya sekaligus mempertahankan stabilitas rezim mitra. Di sinilah batas antara idealisme diplomatik dan realisme politik menjadi kabur. Dalam politik internasional, klaim moral sering kali berjalan beriringan dengan kepentingan nasional. China memanfaatkan momentum ini untuk menampilkan diri sebagai kekuatan besar yang bertanggung jawab, sekaligus sebagai alternatif bagi negara-negara yang merasa tertekan oleh dominasi Barat. Respons terhadap Venezuela menjadi sarana bagi Beijing untuk menunjukkan bahwa dunia tidak lagi berada dalam satu pusat kekuasaan.
Persaingan Pengaruh dan Pergeseran Diplomasi Global
Kecaman China terhadap Amerika Serikat juga mencerminkan perubahan lanskap diplomasi global yang semakin kompetitif. Dunia saat ini bergerak menuju tatanan multipolar, di mana tidak ada satu negara pun yang dapat dengan mudah menentukan arah politik global tanpa tantangan. Dalam konteks ini, Venezuela menjadi medan simbolik bagi pertarungan narasi antara Amerika Serikat dan China. Amerika Serikat memandang tindakannya sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan demokrasi, sementara China menekankan pentingnya kedaulatan dan penolakan terhadap campur tangan eksternal. Perbedaan ini mencerminkan dua pendekatan besar dalam politik global diantaranya intervensi atas nama nilai versus stabilitas atas nama kedaulatan. Ketika China secara terbuka menentang langkah Amerika Serikat, Beijing sedang menegaskan bahwa interpretasi Barat atas legitimasi global tidak lagi bersifat tunggal.
Reaksi China juga menunjukkan bahwa diplomasi kini tidak hanya berlangsung melalui pertemuan tertutup, tetapi juga melalui pernyataan publik yang ditujukan untuk membentuk opini internasional. Dengan mengecam Amerika Serikat, China berbicara bukan hanya kepada Washington, tetapi juga kepada dunia, terutama negara-negara yang merasa terpinggirkan dalam tatanan global yang lama. Situasi ini memperlihatkan bahwa konflik global tidak selalu bermuara pada konfrontasi militer langsung, melainkan pada persaingan narasi dan legitimasi. Venezuela menjadi contoh bagaimana krisis regional dapat berubah menjadi panggung global bagi adu pengaruh antara kekuatan besar. Dalam konteks ini, kecaman China bukanlah peristiwa terisolasi, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperluas ruang diplomatiknya.
Kecaman China terhadap serangan Amerika Serikat di Venezuela menandai nuansa baru dalam diplomasi global. Sikap tersebut mencerminkan kombinasi antara prinsip non-intervensi, kepentingan nasional, dan ambisi China untuk tampil sebagai aktor global yang setara dengan Amerika Serikat. Peristiwa ini menunjukkan bahwa dunia tengah bergerak menuju tatanan yang lebih plural, di mana klaim moral dan kekuatan politik saling berkelindan. Bagi komunitas internasional, dinamika ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, persaingan pengaruh dapat meningkatkan risiko polarisasi global. Di sisi lain, munculnya lebih dari satu pusat kekuatan membuka ruang bagi dialog dan keseimbangan baru. Venezuela, dalam konteks ini, menjadi cermin dari perubahan besar dalam hubungan internasional, bahwa diplomasi global kini tidak lagi bersuara tunggal, dan setiap krisis regional dapat mencerminkan arah dunia yang sedang berubah.
Sang Naga Setara Dengan Sang Elang: Peluncuran Kapal Induk Fujian
Pada 5 November 2025 industri pertahanan China kembali mengejutkan dunia saat Presiden China dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis China (PKC) Xi Jinping meresmikan peluncuran kapal induk Fujian di Pangkalan Laut Sanya, Pulau Hainan. Upacara peresmian kapal induk Fujian dihadiri oleh 2000 delegasi dari sektor militer dan sipil yang berkontribusi dalam proses desain dan pembangunan kapal induk tersebut. Kapal induk Fujian merupakan aset tempur paling besar dan canggih yang sejauh ini digunakan oleh Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLAN). Kapal induk ini memiliki berat sekitar 85 ribu ton, dengan panjang 316 meter dan lebar 76 meter, serta dilengkapi dengan sistem ketapel peluncur pesawat elektromagnetik (EMALS). Kapal ini memiliki armada pesawat yang cukup signifikan yakni pesawat tempur multiguna J-15T, pesawat tempur siluman J-35, dan pesawat peringatan dini (AEW&C/AWACS) KJ-600. Tidak lama setelah upacara peluncuran rampung, kapal induk Fujian ditugaskan ke laut lepas untuk menjalankan uji kesiapan tempur.
Peluncuran kapal induk Fujian merupakan sebuah terobosan baru bagi industri pertahanan China karena aset tempur ini merupakan kapal pertama yang dirancang dan dibangun secara mandiri oleh galangan kapal Negeri Tirai Bambu. Hal ini menunjukan industri pembangunan kapal China telah mengalami perkembangan yang cukup pesat karena sebelumnya China hanya memiliki kapal induk era Uni Soviet yang mereka perbaharui agar mereka mampu mengangkut pesawat tempur modern serta peralatan tempur yang lebih terkini. Akan tetapi kedua kapal tersebut tetap memiliki kekurangan besar yaitu tidak adanya ketapel peluncur pesawat karena mereka diluncurkan melalui sistem ski-jump. Sistem ini merupakan sebuah kekurangan signifikan bagi sebuah kapal induk modern karena ski-jump membatasi jumlah muatan yang bisa diangkut oleh pesawat tempur agar mereka bisa lepas landas dari kapal induk. Hal ini menyebabkan pesawat tempur tidak mampu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi musuh. Sementara itu kapal induk yang menggunakan sistem ketapel dapat meluncurkan pesawat tempur mereka tanpa harus mengkhawatirkan persenjataan yang diangkut karena sistem tersebut mampu menggerakkan pesawat ke kecepatan tinggi dalam waktu pendek. Oleh karena itu peluncuran kapal induk Fujian dapat dianggap sebagai lompatan teknologi besar karena kapal tersebut memiliki EMALS yang dapat meluncurkan pesawat dengan kecepatan lebih tinggi dan tingkat keselamatan lebih baik.
Peluncuran kapal induk Fujian juga menandakan bahwa saat ini PLAN memiliki kekuatan yang setara atau lebih kuat dibandingkan dengan armada Angkatan Laut Amerika Serikat (USN) yang dikerahkan di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini merupakan hal yang perlu diwaspadai oleh USN karena walaupun Amerika Serikat memiliki 11 kapal induk, sebagian dari kapal tersebut tidak dikerahkan di kawasan Indo-Pasifik. Sementara itu walaupun China saat ini hanya memiliki tiga kapal induk, seluruh aset tempur ini memiliki ditugaskan untuk beroperasi di Samudra Pasifik sehingga jika perang terbuka meletus antara kedua negara, PLAN akan memiliki keunggulan jumlah karena mereka dapat mengerahkan lebih banyak pesawat tempur dari ketiga kapal induk untuk menyerang pangkalan Amerika Serikat dan sekutunya yang berada di gugusan pulau pertama (first island chain) dan kedua (second island chain). Untuk mencapai hal ini terdapat kemungkinan kapal induk Fujian akan digunakan sebagai aset penyerang utama karena sistem ketapel EMALS yang dimiliki kapal tersebut memperkuat kekuatan serang yang dimiliki oleh Satuan Penerbang Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLANAF) karena mereka dapat mengangkut persenjataan dengan jumlah besar dan aset AWACS yang mampu memberikan para pilot informasi terkini dari zona tempur yang akan dilalui oleh para pilot tempur. Selain digunakan sebagai aset tempur, kapal induk Fujian juga dapat digunakan sebagai instrumen proyeksi kekuatan (power projection) untuk menunjukan bahwa China kini memiliki kemampuan untuk menghancurkan musuh dimanapun mereka berada. Peran ini sebelumnya telah dilakukan oleh kapal induk USN dan hal tersebut dapat dilihat saat USS Enterprise melancarkan serangan terhadap pasukan milisi Taliban di Afghanistan tidak lama setelah serangan teroris 11 September 2001.
Akan tetapi walaupun kapal induk Fujian memiliki banyak potensi untuk memperkuat kapabilitas serang dan proyeksi kekuatan PLAN, terdapat beberapa kekurangan yang membuat kapal induk tersebut tidak setara dengan kapal induk buatan Amerika Serikat. Kekurangan yang paling mencolok adalah mesin yang digunakan. Walaupun Fujian memiliki sistem elektronik dan ketapel yang canggih, kapal ini masih digerakkan menggunakan sistem propulsi turbin uap (steam turbine). Hal ini membatasi jarak jangkau Fujian dari 8 ribu hingga 10 ribu mil laut (nm) sementara kapal induk USN seperti USS Nimitz yang dilengkapi dengan reaktor memiliki jarak jangkau tidak terbatas. Selain jarak jangkau terbatas, Fujian hanya mampu mengangkut 40-60 pesawat tempur dan AWACS sementara kapal induk USN memiliki kemampuan untuk membawa sekitar 60-70 pesawat serupa. Hal ini membuat Fujian berada dalam posisi yang kurang dalam pertempuran antara kapal induk karena Amerika Serikat dapat mengirimkan lebih banyak aset udara untuk mencari dan menyerang lawan mereka.
Zohran Mamdani Terpilih Sebagai Walikota Kota New York
Pada 4 November 2025 Kota New York (NYC) menyelenggarakan pemilu untuk menentukan siapa yang akan menggantikan Walikota Petahana Eric Adams. Dalam pemilu tersebut terdapat tiga kandidat yakni Zohran Mamdani dari Partai Demokrat, Curtis Sliwa dari Partai Republikan, dan Andrew Cuomo dari blok independen. Pemilu ini dimenangkan oleh Zohran Mamdani yang berhasil meraih 50,4% suara sementara rival utama nya Andrew Cuomo hanya mendapatkan 41,6% suara. Kemenangan Zohran Mamdani merupakan sebuah hari bersejarah bagi NYC karena sang mantan rapper merupakan walikota NYC pertama dari kalangan imigran, muslim, dan etnis Asia Selatan. Dalam pidato kemenangannya Zohran menyatakan bahwa NYC akan terus menjadi kota yang dibangun dan digerakkan oleh para imigran.
Kemenangan Zohran Mamdani memicu reaksi dari berbagai pihak. Senator Bernie Sanders menyampaikan selamat kepada Zohran dan menyatakan bahwa hal ini merupakan sebuah gejolak besar dalam dunia politik Amerika Serikat. Senator Bernie menambahkan kemenangan Zohran menunjukan bahwa keinginan untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat merupakan sesuatu yang memungkinkan. Sementara itu Senator Alexandra Ocasio-Cortez juga menyampaikan selamat kepada Zohran dan berharap NYC dapat menjadi tempat yang terjangkau bagi para pekerja dan imigran yang tinggal di kota tersebut. Di sisi lain Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat Mike Johnson mengecam kemenangan Zohran dan menyatakan bahwa Partai Demokrat NYC sudah gila karena mereka memilih seorang ekstrimis dan komunis. Ketua DPR Mike juga menyatakan bahwa Partai Republikan akan melakukan segala cara untuk memastikan bahwa agenda komunis Zohran tidak dapat menjadi masa depan Amerika Serikat.
Sebelum mencalonkan diri sebagai walikota, Zohran Mamdani merupakan anggota Parlemen Negara Bagian New York yang sudah menjabat selama tiga periode. Dalam kampanye politik nya Zohran mendorong agenda yang bersifat sayap kiri dan anti-Trump. Selain itu Zohran merupakan seorang yang kritis terhadap genosida yang dilakukan oleh pasukan Israel di Gaza. Hal ini dibuktikan dalam sebuah wawancara dengan kanal media Zeteo yang mana Zohran menyatakan bahwa jika terpilih dia akan menahan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu jika sang PM datang ke NYC.
Amerika Serikat dan China Sepakat Bentuk Jalur Komunikasi Militer
Pada 2 November 2025 Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat Pete Hegseth menyampaikan bahwa Negeri Paman Sam sepakat dengan usulan Menhan China Laksamana Dong Jun untuk membuka jalur komunikasi militer langsung antara kedua negara. Hegseth menambahkan bahwa hal ini diperlukan untuk meredakan ketegangan dan meningkatkan diskusi antara militer kedua negara guna mencapai sebuah solusi. Hegseth juga menyatakan bahwa hubungan baik antara China dan Amerika Serikat merupakan jalur terbaik bagi kedua negara karena hal tersebut memiliki dampak positif terhadap perdamaian dan stabilitas regional. Selain itu Hegseth juga menyatakan bahwa pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan merupakan landasan bagi perdamaian antara kedua negara.
Sebelumnya Laksamana Dong dan Menhan Hegseth bertemu di sela-sela forum ASEAN Defense Ministerial Meeting-PLUS (ADMM+) yang dilaksanakan di Kuala Lumpur pada 1 November 2025. Dalam pertemuan tersebut Laksamana Dong menyatakan bahwa China dan Amerika Serikat perlu membangun hubungan antar-militer berdasarkan asas kesetaraan, serta perkembangan positif dan stabil. Pernyataan Hegseth terhadap usulan Laksamana Dong diberikan beberapa jam setelah sang menhan menyatakan di media sosial X/Twitter bahwa negara anggota ASEAN harus meningkatkan postur pertahanan mereka untuk menghadapi China. Selain itu Hegseth juga mendorong negara anggota ASEAN untuk merampungkan pembuatan kode etik Laut China Selatan dan mengembangkan sistem pengawasan maritim terintegrasi agar mereka dapat menghadapi aksi agresif dan provokatif dari pihak luar.
Menanggapi kedua pernyataan tersebut pakar Asia Tenggara Bridget Welsh menyatakan hal ini menunjukan bahwa dalam politik Amerika Serikat terdapat dua pemikiran yang mendefinisikan hubungan antara kedua negara. Di satu sisi terdapat pandangan yang menganggap China sebagai ancaman terbesar bagi Negeri Paman Sam sementara di sisi lain terdapat pemikiran yang menganggap Negeri Tirai Bambu sebagai mitra potensial. Hal tersebut menunjukan bahwa saat ini hubungan antara Amerika Serikat dan China memiliki sifat ganda (dual nature) yakni kompetisi dengan kerja sama secara waspada dalam beberapa sektor.
Ketegangan Meningkat di Laut China Selatan: China Memantau Patroli yang Dipimpin Filipina Saat AS Meluncurkan Satuan Tugas Baru
China mengkritik patroli maritim bersama yang dilakukan Filipina dan sekutunya di Laut China Selatan yang disengketakan, dengan peringatan bahwa latihan tersebut mengancam perdamaian regional. Hal ini terjadi saat Amerika Serikat memperluas keterlibatan militernya di kawasan tersebut dengan meluncurkan satuan tugas baru, Task Force Philippines.
Patroli yang berlangsung pada 30 dan 31 Oktober tersebut melibatkan angkatan bersenjata Filipina, Australia, Selandia Baru, dan AS. Latihan tersebut berfokus pada mempromosikan kerja sama regional dan menegaskan hak navigasi di perairan yang diklaim China hampir 90% wilayahnya.
Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) menyatakan bahwa mereka memantau patroli tersebut dengan ketat, menuduhnya sebagai “ancaman serius” terhadap stabilitas. Tian Junli, juru bicara Komando Teater Selatan PLA, menyebut Filipina sebagai “pembuat onar” di kawasan tersebut dan berjanji bahwa pasukan China tetap “siaga tinggi” untuk melindungi “kedaulatan teritorial nasional dan hak serta kepentingan maritim China.” Di sisi lain, keduataan besar Filipina di Beijing belum berkomentar mengenai hal ini.
Patrol gabungan tersebut bertepatan dengan pengumuman besar dari Amerika Serikat: pembentukan Task Force Filipina, sebuah unit yang dirancang untuk memperkuat upaya pencegahan terhadap apa yang Washington anggap sebagai tekanan China yang semakin meningkat di Laut China Selatan. Satuan tugas ini juga akan meningkatkan latihan eksekusi, bantuan kemanusiaan, dan kesiapan terhadap bencana. Diumumkan pada 31 Oktober di Kuala Lumpur, Malaysia, oleh Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dan mitranya dari Filipina Gilbert Teodoro, satuan tugas ini akan terdiri dari sekitar 60 personel, dipimpin oleh seorang jenderal bintang satu atau perwira tinggi.
“Ini adalah langkah lain dalam kerja sama kita,” kata Hegseth, menekankan bahwa satuan tugas ini akan meningkatkan kesiapan dan interoperabilitas tanpa melibatkan pangkalan militer AS yang permanen atau penempatan pasukan tempur ofensif. Inisiatif ini mengikuti upaya serupa seperti Satuan Tugas Ayungin, yang dibentuk untuk mendukung operasi Filipina di dekat Second Thomas Shoal, salah satu titik panas di perairan yang disengketakan.
Peningkatan aliansi pertahanan antara AS dan Filipina terjadi di tengah meningkatnya sengketa maritim. Pekan ini, pasukan Filipina menangkap kapal nelayan China yang dituduh melakukan aktivitas ilegal menggunakan sianida, langkah yang dikritik media China sebagai menyebabkan “kerusakan fisik.”
Sementara itu, klaim China atas hampir seluruh Laut China Selatan tetap menjadi sengketa dengan negara-negara tetangga termasuk Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Pada tahun 2016, Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag memutuskan bahwa klaim Beijing tidak memiliki dasar hukum, sebuah keputusan yang ditolak mentah-mentah oleh China.
Armada Ketujuh AS, yang ikut serta dalam patroli terbaru, menyatakan latihan tersebut menunjukkan “komitmen bersama untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.” Namun, Beijing berargumen bahwa keterlibatan “negara-negara non-regional” seperti AS hanya memperburuk ketegangan.
Situasi yang terus berkembang menandakan lingkungan keamanan yang semakin kompleks di Laut China Selatan, di mana klaim teritorial yang tumpang tindih beririsan dengan persaingan strategis antara kekuatan global. Seiring dengan meningkatnya upaya diplomatik dan militer, risiko konfrontasi tetap tinggi di salah satu rute perdagangan maritim terpenting di dunia , di mana lebih dari USD3 triliun barang mengalir setiap tahun.
Jepang Berkomitmen Untuk Tingkatkan Anggaran Pertahanan
Pada 28 Oktober 2025 Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas berbagai isu seperti investasi, perjanjian ekspor mineral, dan penguatan aliansi militer antara kedua negara. Dalam pertemuan tersebut PM Sanae menyatakan kepada Presiden Trump bahwa Jepang berkomitmen untuk mempertahankan keamanan nasional dengan meningkatkan anggaran pertahanan mereka. Pernyataan ini kembali ditekankan saat Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shinjiro Koizumi bertemu dengan Menhan Amerika Serikat Pete Hegseth pada 29 Oktober 2025. Menhan Koizumi juga menambahkan bahwa Jepang akan berupaya untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka menjadi 2% dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir tahun fiskal 2025. Selain itu Menhan Koizumi juga menyatakan Jepang akan mengkaji ulang tiga dokumen yang berkaitan dengan keamanan nasional Negeri Sakura pada akhir tahun 2026.
Menanggapi hal tersebut Presiden Donald Trump menyampaikan apresiasi terhadap Jepang yang secara konsisten telah membeli persenjataan buatan Amerika Serikat seperti rudal penjelajah Tomahawk, pesawat tempur siluman F-35, dan berbagai tipe rudal anti-udara. Trump juga menyatakan aliansi militer antara Jepang dan Amerika Serikat merupakan salah satu hubungan bilateral paling hebat di dunia. Sementara itu Menhan Amerika Serikat Pete Hegseth menyambut baik upaya Jepang untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka. Hegseth menganggap hal tersebut perlu dilakukan secepatnya karena pembangunan kapasitas militer yang dilakukan China merupakan ancaman nyata yang harus dihadapi oleh kedua negara. Selain itu Hegseth juga menganggap aliansi militer antara Jepang dan Amerika Serikat penting untuk mencegah aksi agresif dari China serta menjaga perdamaian dunia.
Keinginan pemerintah Jepang untuk meningkatkan anggaran pertahanan bukanlah sesuatu yang mengejutkan karena pada 24 Oktober 2025 PM Sanae menyampaikan pidato kepada Parlemen Nasional Negeri Sakura untuk menjelaskan kebijakan yang akan dia ambil. Dalam pidato tersebut PM Sanae menjelaskan rencananya untuk meningkatkan anggaran pertahanan menjadi 2% dari PDB sekaligus membangun kekuatan dari Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF). Selain itu PM Sanae juga menjelaskan bahwa dokumen seperti strategi keamanan nasional, strategi pertahanan nasional, serta program pembangunan postur pertahanan harus diubah untuk menghadapi situasi geopolitik yang semakin rumit dan penuh dengan konflik.