Pada 8 Desember 2025 masyarakat Suriah kembali merayakan peringatan satu tahun sejak rezim Partai Ba’ath dan dinasti politik Bashar Al-Assad runtuh akibat dari serangan kilat yang dilancarkan oleh kelompok pemberontak Tentara Pembebasan Suriah (FSA) faksi Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) pada 27 November 2024. Dalam perayaan ini, diselenggarakan parade militer di Aleppo, Homs, Hama, dan Damaskus. Selain itu pemerintah Suriah juga menyelenggarakan festival yang dihadiri oleh Presiden Ad Interim Ahmed Al-Sharaa dan beberapa anggota kabinetnya. Dalam festival tersebut, beberapa anak yatim memberikan pidato yang menjelaskan pengalaman mereka dalam menghadapi situasi tersebut. Tidak lama setelah pidato rampung, Presiden Al-Sharaa naik ke panggung dan memeluk salah satu yatim, Ali Mustafa al-Mohammad, sebagai simbol bahwa revolusi untuk menghancurkan tirani dan opresi telah tercapai.
Satu tahun setelah Bashar Al-Assad runtuh, Suriah telah mengalami perubahan yang cukup pesat. Dalam sektor ekonomi, sistem ekonomi terencana (planned economy) dengan fokus untuk mencapai autarki yang telah melekat sejak Partai Ba’ath berkuasa pada tahun 1963 digantikan dengan sistem perekonomian kapitalisme pasar bebas (free market capitalism) dengan intervensi pemerintahan dalam beberapa sektor vital seperti migas. Selanjutnya, Pemerintah Transisi Suriah (STG) juga secara resmi mengakhiri isolasi perekonomian Negeri Al-Sham dengan kembali bergabung dalam jaringan pembayaran global Perhubungan Sosial Untuk Telekomunikasi keuangan Antar Bank Seluruh Dunia (SWIFT) pada 20 Juni 2025. Hal ini merupakan perkembangan signifikan bagi perekonomian Suriah karena masyarakat Negeri Al-Sham sekarang dapat melakukan transaksi internasional tanpa harus menggunakan perantara. Selain itu, Suriah juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti Saudi Arabia, ConocoPhilips, Bank Dunia, Jordania, Uni Emirat Arab, dan Turki untuk mempercepat proses rekonstruksi infrastruktur serta membangun ulang perekonomian Negeri Al-Sham yang hancur akibat dari perang saudara.
Negeri Al-Sham juga mengalami perubahan drastis dalam hal politik dan pemerintahan. Perubahan tersebut dapat dilakukan dalam waktu relatif cepat karena sebelumnya HTS telah memiliki sebuah sistem pemerintahan paralel di Idlib dengan nama Pemerintah Penyelamatan Suriah (SSG). Tidak lama setelah pasukan pemberontak membebaskan Damaskus, HTS mulai mengimplementasikan sistem yang telah mereka gunakan di Idlib ke wilayah lain Suriah. Akibat dari reformasi tersebut, prosedur yang sebelumnya memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan dapat diselesaikan dalam waktu menit. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa contoh seperti prosedur pembuatan kartu identitas penduduk (KTP) serta registrasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di era Partai Ba’ath dan Dinasti Assad, kedua hal tersebut dapat memakan waktu yang cukup lama karena proses yang ada dilakukan secara manual. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat Suriah terpaksa memberikan uang suap kepada pejabat Partai Ba’ath agar proses tersebut dipercepat. Sejak HTS berkuasa, kedua proses ini telah mengalami digitalisasi sehingga waktu penyelesaian dirampingkan menjadi 5 hingga 10 menit.
Namun perlu ditekankan bahwa walaupun Suriah saat ini telah mengalami perkembangan positif yang cukup signifikan, terdapat juga tantangan yang dapat mengancam seluruh hal tersebut. Salah satu tantangan tersebut adalah postur pertahanan yang cukup lemah. Kelemahan ini diakibatkan oleh beberapa hal seperti serangan udara dan invasi Israel, attrition akibat dari perang saudara yang telah berlangsung selama 14 tahun, keterbatasan jumlah persenjataan modern, serta faksionalisme antar kelompok FSA yang ada di bawah naungan STG. Untuk memperbaiki seluruh permasalahan tersebut, STG telah melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Turki, mengintegrasikan seluruh kelompok bersenjata FSA ke dalam satu struktur komando di bawah kementerian pertahanan (Kemhan), serta berupaya untuk mengakuisisi persenjataan modern untuk menggantikan yang sudah usang. Akan tetapi seluruh upaya tersebut telah menghadapi berbagai tantangan baru seperti keengganan beberapa kelompok untuk mengintegrasikan diri, serangan udara Israel terhadap gudang amunisi dan persenjataan, dan potensi Kuda Troya akibat dari beberapa kelompok yang sebelumnya mendeklarasikan kesetiaan mereka kepada pihak lain.
Selain postur pertahanan lemah, Suriah juga menghadapi tantangan dalam isu persatuan nasional dan integritas wilayah. Isu ini dihadapi karena hingga saat ini STG tidak mengendalikan seluruh dari wilayah Suriah. Di selatan, wilayah Al-Suwayda masih dikendalikan oleh kelompok milisi etnis Druze yang dipimpin oleh Hikmat Al-Hijri yang telah beberapa kali menyatakan keinginan mereka untuk memisahkan diri dari Suriah. Sementara itu di utara, kelompok milisi Tentara Demokratik Suriah (SDF) dan organisasi Wilayah Demokratik Otonom Utara dan Timur Suriah (AANES) masih mengendalikan provinsi Raqqa, Deir Ez-Zor, dan Al-Hasakah. Walaupun STG sedang berupaya untuk mengintegrasikan wilayah AANES dengan melakukan negosiasi politik, kemungkinan serupa sulit terjadi untuk milisi Al-Suwayda. Kesulitan tersebut ada karena sebelumnya negosiasi yang dilakukan oleh STG pada akhirnya menjadi pencetus terjadinya sebuah konflik sektarian yang menyebabkan setidaknya 800 korban jiwa.