Menu

News

pull berita dari dipnews

Presiden Taiwan Melakukan Kunjung Transit Ke Hawaii

, , 0

Pada 30 November 2024 Presiden Taiwan Lai Ching-te melakukan transit ke Negara Bagian Hawaii sebagai bagian dari kunjungan kerja ke negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Dalam kunjungan kerja ini Presiden Lai akan mengunjungi tiga negara di Pasifik Selatan yang masih memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan yaitu Palau, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall. Setelah tiba di Hawaii Presiden Lai disambut oleh Gubernur Josh Green dan Kepala Institut Amerika di Taiwan (AIT) Ingrid Larson. Selain itu Presiden Lai juga mengunjungi beberapa tempat seperti memorial Museum Kapal Perang USS Arizona, Museum Uskup (Bishop) Hawaii, dan Badan Manajemen Darurat Hawaii. Selain itu Presiden Lai juga memberikan sambutan di Hawaii yang menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan kesia-siaan perang. Presiden Lai menambahkan bahwa Taiwan dan Amerika Serikat harus membantu satu sama lain karena kedua negara menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Menanggapi kunjungan ini Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China mengecam kunjungan transit Presiden Lai ke Hawaii sebagai aksi separatisme dalam sebuah pernyataan tertulis yang diterbitkan pada 1 Desember 2024. Selain itu juru bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan) China Wu Qian menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa mereka mengutuk segala bentuk interaksi resmi yang dilakukan terhadap wilayah Taiwan. Selain itu Wu menambahkan bahwa Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) memiliki sebuah tugas suci untuk menjaga kedaulatan nasional dan mereka akan menghancurkan segala bentuk aksi separatisme Taiwan. Di sisi lain Gubernur Negara Bagian Hawaii Josh Green dalam media sosial X/Twitter menyambut baik kunjungan Presiden Tsai sebagai sebuah peristiwa penting.

Sebelumnya Kemlu Amerika Serikat telah menyetujui potensi penjualan suku cadang dan radar untuk pesawat tempur F-16 Fighting Falcon ke Taiwan dengan perkiraan nilai sebesar USD 385 juta. Persetujuan tersebut diberikan beberapa jam sebelum Presiden Tsai melakukan kunjungan transit ke Hawaii. Menanggapi hal tersebut Kemlu China memberikan pernyataan bahwa penjualan senjata tersebut mengirimkan sinyal yang salah kepada Angkatan Bersenjata Taiwan dan dapat merusak hubungan AS-China. Kemlu China juga menyatakan bahwa mereka akan mengambil tindakan tegas untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah mereka.

China Kecam Rencana Kontingensi Taiwan yang Dibentuk Amerika Serikat dan Jepang

, , , , , 0

Pada 25 November 2024 Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China Mao Ning menyampaikan China menolak rencana kontingensi Taiwan yang sedang dibentuk Amerika Serikat dan Jepang sebagai alasan untuk meningkatkan kehadiran militer di kawasan Indo-Pasifik. Juru Bicara Kemlu China Mao menambahkan bahwa pembentukan rencana tersebut akan meningkatkan ketegangan dan konfrontasi, serta merusak stabilitas dan perdamaian regional. Selain itu Mao juga menekankan bahwa Taiwan merupakan wilayah China dan satu-satunya cara yang bisa digunakan untuk menjaga stabilitas dan perdamaian adalah dengan mempertahankan komitmen terhadap prinsip satu China (one China principle).

Dilansir dari Kyodo News, dalam rencana kontingensi tersebut Amerika Serikat akan mengerahkan pasukan Marine Littoral Regiment mereka yang dilengkapi dengan sistem artileri roket HIMARS ke pangkalan sementara yang akan dibuat di Kepulauan Ryukyu/Nansei. Sementara itu Angkatan Darat Amerika Serikat akan mengerahkan Multi Domain Task Force (MTDF) ke Filipina untuk menghadapi ancaman multidomain. Dalam rencana kontingensi ini Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) memiliki peran utama sebagai penyedia logistik bagi Marinir Amerika Serikat yang dikerahkan ke Kepulauan Ryukyu/Nansei. Menurut pakar pertahanan dari Universitas Nasional Australia (ANU) Jennifer Parker hal ini merupakan sebuah perkembangan signifikan bagi kawasan Indo-Pasifik. Hal ini dianggap signifikan karena aksi tersebut menunjukan komitmen Amerika Serikat untuk mendukung sekutu dan mitra mereka di kawasan tersebut dari retorika dan aksi agresif China. Sementara itu peneliti kawasan Asia Tenggara Lowly’s Institute Dr. Abdul Rahman Yaacob menyatakan hal ini merupakan tanda bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan di kawasan Indo-Pasifik. Yacoob menambahkan Jepang dan Filipina memiliki peran penting dalam dua skenario yakni evakuasi warga Taiwan dan mempertahankan wilayah kedua negara dari serangan militer China.

Saat ini China sedang meningkatkan tekanan terhadap Taiwan dan sekaligus memperkuat kapasitas militer mereka. Menurut Komandan Angkatan Udara Amerika Serikat di Wilayah Pasifik (PACAF) Jendral Kevin B. Schneider dalam lima bulan terakhir aksi provokasi yang dilakukan China terhadap Taiwan telah meningkat sebesar 300 persen. Aksi tersebut dianggap oleh Taiwan sebagai bagian dari taktik gray zone warfare yang dilakukan China. Menanggapi eskalasi tersebut Taiwan telah meningkatkan latihan pertahanan udara untuk memastikan kesiapan militer mereka dalam menghadapi ancaman dari China.

 

Pasukan Pemberontak Suriah Lancarkan Serangan Kejutan di Aleppo

, , 0

 Pada 27 November 2024 Tentara Pembebasan Suriah (FSA) di wilayah Idlib melancarkan sebuah serangan militer ke wilayah Aleppo yang dipimpin oleh kelompok pemberontak islam militan Hayat Tahrir Al-Sham (HTS). Dilansir dari CNN, sejauh ini ofensif yang dilancarkan telah berhasil menguasai 13 pemukiman serta Pangkalan Resimen ke-46 Tentara Arab Suriah (SAA) yang merupakan pangkalan militer terbesar milik SAA di wilayah Aleppo Barat. Selain itu pasukan pemberontak juga menyerang Bandara Al-Nayrab di timur Kota Aleppo yang diduduki oleh milisi pro-Iran. Berdasarkan pernyataan dari para pemberontak tujuan utama dari serangan ini adalah untuk membebaskan wilayah Suriah agar para pengungsi bisa kembali dengan aman dan teratur. Selain itu juru bicara kelompok pemberontak Jaysh Al-Izzah Mustafa Bakkour menyatakan serangan ini dilancarkan sebagai balas dendam terhadap serangan yang dilancarkan oleh pemerintahan Bashar Al-Assad terhadap wilayah barat laut dalam beberapa minggu terakhir.

Menanggapi serangan ini pasukan SAA dengan bantuan pasukan Rusia di Suriah melancarkan serangan udara yang menargetkan posisi dan instalasi pasukan pemberontak.  Selain itu SAA juga melancarkan serangan artileri terhadap pasukan pemberontak di Kota Idlib, Ariha, Sarmada, dan wilayah Idlib Selatan. Akan tetapi sejauh ini serangan tersebut belum bisa menghentikan laju dari pasukan pemberontak yang saat ini telah maju lebih dari 10 km dan berjarak sekitar 2,7 km dari Kota Aleppo. Menurut Direktur Program Suriah Middle East Institute (MEI) Charles Lister kemajuan ini tercapai karena pasukan pemberontak seperti HTS berhasil menggunakan pengalaman dan latihan ekstensif mereka dalam pertempuran malam hari. Selain itu pasukan pemberontak Suriah mengklaim bahwa mereka berhasil menyergap dan menghancurkan sekelompok pasukan khusus (SOF) Rusia di dekat pinggiran luar Kota Aleppo. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh pemerhati Konflik Suriah di media sosial X/Twitter, klaim ini kemungkinan besar benar karena pemberontak berhasil merebut senjata yang digunakan SOF Rusia seperti AK-74M yang telah dimodifikasi, senjata anti-drone, dan pistol MP-446.

Serangan yang dilancarkan HTS dengan bantuan kelompok pemberontak lainnya adalah serangan terbesar yang dilakukan FSA sejak gencatan senjata yang berlaku pada Maret 2020. Serangan ini telah direncanakan oleh para pemberontak sejak Oktober 2024 pada saat organisasi Pemantau Hak Asasi Manusia Suriah (SOHR) menyatakan bahwa HTS sedang bersiap untuk melancarkan serangan dengan melakukan perekrutan anggota baru. Selain itu pasukan pemberontak juga mengerahkan persenjataan berat mereka seperti artileri berat, peluncur roket, dan rudal anti tank BGM-71 TOW yang diberikan oleh Amerika Serikat.

 

Menolak Tuduhan, Uni Eropa Tarik Duta Besar dari Niger

, , , , 0

Uni Eropa menyatakan akan menarik duta besarnya untuk Niger di tengah-tengah meningkatnya ketegangan politik kedua pihak dikarenakan permasalahan alokasi bantuan kemanusiaan sebesar 1,3juta Euro. Langkah ini diambil menyusul tuduhan dari junta militer Niger bahwa Uni Eropa telah mengabaikan otoritas lokal dengan mengarahkan bantuan untuk korban banjir langsung ke organisasi lokal setempat. Uni Eropa mengumumkan bahwa mereka telah memanggil kembali Salvador Pinto da França, duta besarnya untuk Niger, untuk melakukan konsultasi di Brussel, menggarisbawahi ketegangan yang semakin meningkat dalam hubungan tersebut.

Menanggapi tuduhan ini, badan urusan luar negeri Uni Eropa, European External Action Service (EEAS), dengan tegas menolak tuduhan tersebut. EEAS menekankan komitmen mereka untuk terus mendukung penduduk Niger melalui bantuan kemanusiaan yang diberikan ‘secara netral, tidak memihak, dan independen’ melalui badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi internasional, dan organisasi lokal. Uni Eropa juga menekankan tidak perlunya mempolitisasi bantuan-bantuan tersebut.

Sebelumnya, Niger berada di bawah kekuasaan militer sejak junta mengambil alih kekuasaan dalam kudeta pada Juli 2023. Sejak mengambil alih kekuasaan tersebut, para pemimpin militer negara ini telah menjauhkan diri dari mantan penguasa kolonial mereka, Prancis, dan hubungan dengan Uni Eropa juga semakin tegang.

Sejak kudeta tersebut, Uni Eropa juga mengumumkan sanksi kepada junta militer yang dinilai sudah menyebabkan instabilitas politik dan memperparah krisis keamanan di Niger. Sanksi ini ditujukan kepada pejabat militer yang dianggap telah melanggar sistem demokrasi, pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Selain itu, sanksi lainnya juga yakni larangan perjalanan ke negara-negara anggota Uni Eropa, pembekuan aset, dan lain-lain.

Indonesia Pulangkan Lima Anggota Geng Narkoba Bali Nine ke Australia

, , 0

Pada 24 November 2024 Menteri Hukum (Menhum) Indonesia Suptratman Andi Agras menyatakan bahwa Indonesia akan memulangkan lima anggota geng bandar narkoba Bali Nine ke Australia. Menhum Supratman juga menyatakan hal ini merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang telah disetujui secara prinsip atas dua dasar yaitu dasar kemanusiaan dan menjaga hubungan baik dengan negara tetangga. Sementara itu Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (MenkoH2IP) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemulangan Bali Nine merupakan bentuk dari transfer of prisoner. Dalam transfer of prisoner narapidana (napi) yang dipulangkan akan melanjutkan hukuman pidana mereka di negara asal. Kebijakan pemulangan ini diapresiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia sebagai contoh bagi negara-negara lain untuk menghargai kesepakatan internasional.

Keputusan untuk memulangkan lima anggota Bali Nine ke Australia dilakukan beberapa minggu setelah Presiden Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese di Peru pada 15-16 November 2024 dalam rangka menghadiri KTT APEC. Dalam sela-sela KTT tersebut PM Anthony mengangkat isu penahanan Bali Nine di Indonesia dan berharap Indonesia dapat menyetujui pemindahan napi. Hal tersebut ditindaklanjuti pada 20 November 2024 saat pemerintah Australia mengajukan permohonan pemindahan napi warga negara mereka dari Indonesia. Berdasarkan pernyataan dari sumber anonim di pemerintahan Australia permintaan tersebut dilakukan sebagai sebuah aksi persahabatan. Namun menurut Profesor Donald Rothwell dari Universitas Nasional Australia (ANU) kebijakan ini menghadapi beberapa hambatan yakni tidak adanya mekanisme pemindahan napi antara Indonesia dan Australia. Pandangan serupa juga disampaikan oleh ahli hukum internasional Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana, beliau juga meminta pemerintah Indonesia untuk berhati-hati dalam melakukan pemindahan napi karena kebijakan tersebut belum memiliki dasar hukum yang jelas. Selain itu Profesor Juwana menambahkan bahwa kebijakan luar negeri Presiden Prabowo tidak boleh menghiraukan hukum nasional Indonesia karena bisa menciptakan preseden buruk.

Kebijakan untuk memulangkan lima anggota Bali Nine terjadi sehari setelah Indonesia memulangkan terpidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina. Mary divonis mati pada Oktober 2010 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman setelah dia tertangkap membawa 2,6 kilogram Heroin di Bandar Udara Adisucipto, Yogyakarta. Akan tetapi Mary lolos dari hukuman mati setelah pemerintah Filipina meminta eksekusi tersebut ditunda akibat dari indikasi bahwa dia dijebak untuk menyelundupkan heroin ke Indonesia.

 

Netanyahu Resmi Jadi Buronan Pengadilan Pidana Internasional

, , , , 0

Per Kamis (21/11/2024), Pengadilan Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Galant, dan juga tokoh Hamas Ibrahim Al-Masri atau Mohammed Deif. Panggilan penangkapan ini berkaitan dengan kejahatan perang yang terjadi di Gaza dan mendapat respons positif dari berbagai negara di dunia.

Untuk pertama kalinya, para pemimpin dari negara demokratis yang beraliansi dengan negara Barat menghadapi dakwaan oleh pengadilan, yang menandai keputusan paling signifikan dalam 22 tahun dalam sejarah.

 

International Criminal Court (ICC) atau Pengadilan Pidana Internasional sendiri merupakan sebuah mahkamah internasional yang memiliki peran dalam menyelidiki dan mengadili individu yang melakukan tindak kejahatan berat. Kejahatan berat yang termasuk dalam kategori ini yakni genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Sebagai mahkamah internasional, proses hukum ICC beragam tergantung dengan proses yuridiksi nasional yang berlaku pada negara-negara di seluruh dunia.

Meskipun Israel bukan negara anggota ICC, namun Netanyahu dan Gallant tetap dapat menghadapi penangkapan jika mereka memasuki salah satu dari 124 negara yang menjadi penandatangan Statuta Roma, yang membentuk pengadilan tersebut. Sebelumnya, Majelis memutuskan bahwa ada alasan masuk akal yang mengarah pada Netanyahu dan Galant, di mana keduanya tanggung jawab dalam tindak “kejahatan perang dengan menggunakan kelaparan sebagai metode perang” dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak berperikemanusiaan lainnya.

Panel yang terdiri dari tiga hakim juga menyimpulkan bahwa ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa Deif bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan penyanderaan, yang terkait dengan serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Dalam serangan tersebut, para militan membunuh lebih dari 1.200 orang-sebagian besar warga sipil Israel-dan menculik 250 orang lainnya.

Pada bulan September, Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan bahwa mereka telah mengajukan dua dokumen hukum yang menentang yurisdiksi ICC, dan menegaskan bahwa pengadilan tidak memberikan kesempatan kepada Israel untuk melakukan investigasi sendiri atas tuduhan-tuduhan tersebut sebelum meminta surat perintah. Namun, ICC menanggapi dengan menekankan bahwa “penerimaan Israel atas yurisdiksi Pengadilan tidak diperlukan.”

Mendapat respons beragam

Amerika Serikat mengutuk keputusan penangkapan tersebut, di mana Presiden Joe Biden menyebut surat perintah itu “keterlaluan.” Ia menegaskan, “Biar saya perjelas sekali lagi: apa pun yang mungkin disiratkan oleh ICC, tidak ada kesetaraan – tidak ada sama sekali – antara Israel dan Hamas. Kami akan selalu berdiri bersama Israel melawan ancaman terhadap keamanannya.”

Tidak hanya itu, pemerintahan Netanyahu mengecam keputusan tersebut, menyebutnya sebagai “antisemistik” dan melabeli ICC sebagai “badan politik yang bias dan diskriminatif.” Pernyataan tersebut menambahkan, “Israel sepenuhnya menolak tuduhan palsu dan tidak masuk akal dari pengadilan kriminal internasional. Tidak ada perang yang lebih adil daripada perang yang dilakukan Israel di Gaza.”

Di sisi lain, dalam sebuah konferensi pers, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menekankan bahwa surat perintah penangkapan ICC sama sekali tidak bermotif politik dan Ia menekankan pentingnya menghormati dan melaksanakan keputusan pengadilan. Tidak hanya itu, Hamas juga menyambut baik surat perintah penangkapan ICC terhadap Netanyahu dan Galant, dan menyebutnya sebagai langkah penting menuju keadilan.

Selain itu, Indonesia juga mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan dukungan dalam upaya penangkapan ini dan menekankan pentingnya memastikan pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh Israel.

Pemerintah Belanda juga menyatakan bahwa mereka akan menangkap Netanyahu jika Ia datang ke Belanda. Menteri Luar Negeri Caspar Veldkamp menyatakan bahwa mereka menghormati keputusan ICC

COP29 Berakhir: Negara Berkembang Kecewa Dana Iklim Jauh dari Harapan

, , , , , , 0

COP29 (Conference of the Parties ke-29) secara resmi ditutup pada pukul 03.00 Minggu (24/11/2024) waktu setempat di Baku, Azerbaijan, setelah negosiasi yang berlangsung hampir 30 jam lebih lama dari jadwal semula. Negosiasi seharusnya selesai pada Jumat (22/11/2024) tetapi mengalami perpanjangan waktu karena perwakilan dari hampir 200 negara tidak menemui kata sepakat.

Salah satu isu utama yang dibahas adalah permintaan negara berkembang untuk dana iklim yang memadai guna mendanai proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Namun, tuntutan ini gagal terwujud. Meskipun negara-negara berkembang mengajukan angka sebesar 1,3 triliun dolar AS untuk Dana Iklim Baru (NCQG), hasil akhirnya adalah janji dari negara-negara maju untuk memberikan 300 miliar dolar AS per tahun mulai tahun 2035.

Keputusan tersebut mendapat kritik tajam dari kelompok negara berkembang dan masyarakat sipil global. Beberapa negara, termasuk negara pulau kecil dan negara-negara yang paling tidak berkembang, bahkan melakukan walkout karena merasa tuntutan mereka tidak tercakup dalam draft keputusan yang sedang dibahas.

Sementara itu, sejumlah LSM dan kelompok masyarakat sipil terus menggelar aksi di luar gedung konferensi untuk mendesak agar negara-negara maju tidak mengabaikan tuntutan tersebut.

Menurut Climate Action Network, negara maju, khususnya Amerika Serikat, harus disalahkan atas hasil yang tidak memadai ini. “Amerika Serikat telah menggunakan hasil pemilu mereka sebagai alasan untuk memaksakan keputusan buruk ini. Meskipun ada atau tidak ada Trump, AS terus berusaha melemahkan Konvensi dan Perjanjian Paris,” demikian pernyataan mereka.

Keterlibatan Amerika Serikat dalam negosiasi ini dianggap menguntungkan pihak negara maju, di mana AS berperan besar dalam mengatur jalannya pembicaraan untuk menurunkan tuntutan dari negara-negara berkembang.

Victor Menotti, Koordinator Global Campaign to Demand Climate Justice, menilai, “Negara-negara maju mengabaikan aturan yang ada dan memaksakan kehendak mereka. Mereka bertindak seolah-olah mereka yang membuat aturan dan negara-negara lain harus mengikuti.”

 

COP29 yang dimaksudkan untuk mencari sumber pembiayaan yang dapat diandalkan untuk mengatasi dampak krisis iklim dan mengantisipasi dampak yang semakin buruk, dianggap gagal memenuhi harapan. Tasneem Essop, Direktur Eksekutif Climate Action Network (CAN), menilai, “Negosiasi iklim kali ini adalah yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir, karena ketidakjujuran negara-negara maju. Sebagai Finance COP, seharusnya ini menjadi kesempatan untuk mendukung negara-negara Selatan, namun yang terjadi justru pengkhianatan terhadap mereka.”

Gabon Gelar Referendum Konstitusi Satu Tahun Setelah Kudeta Militer

, , , , , 0

Pada 16 November 2024 Junta Militer Gabon yang bernama Komite Transisi dan Restorasi Institusi (CTRI) menyelenggarakan sebuah referendum untuk menentukan pembentukan konstitusi baru yang akan digunakan negara tersebut. Dalam referendum tersebut 91 persen pemilih menyetujui pembentukan konstitusi baru dengan jumlah pemilih (turnout) sebanyak 53,5 persen dari seluruh populasi Gabon. Dalam konstitusi baru terdapat beberapa poin penting yang menarik perhatian pengamat seperti penghapusan jabatan perdana menteri, pembentukan sistem pemerintahan presidensial, batasan masa jabatan, dan pembasmian politik dinasti. Selain itu konstitusi baru Gabon juga melarang warga negara yang memiliki kewarganegaraan ganda dalam waktu tiga tahun setelah mereka mengajukan diri untuk berpartisipasi dalam pemilu. Sebelum referendum diselenggarakan CTRI mendeklarasikan hari libur selama dua hari dan memberikan pemilih kebebasan untuk mengikuti referendum di TPS berbeda untuk menghindari bahaya musim hujan.

Referendum konstitusi ini dianggap penting oleh pemimpin CTRI Presiden Brice Oligui Nguema karena dalam sebuah pernyataan dia mendorong warga Gabon untuk tidak abstain. Setelah hasil dari referendum diumumkan oleh Mahkamah Agung (MA) Presiden Nguema menyampaikan di media sosial X/Twitter bahwa hal ini merupakan kemenangan bagi demokrasi dan langkah bersejarah bagi pemulihan institusi. Selain itu Keuskupan Katolik Gabon menyatakan bahwa referendum tersebut merupakan langkah pertama untuk pemulihan demokrasi. Keuskupan Katolik Gabon juga memuji mekanisme yang dibuat untuk pembentukan konstitusi seperti kontribusi inklusif dan dialog nasional. Akan tetapi hal ini tidak berarti konstitusi baru Gabon sepenuhnya diterima karena terdapat oposisi seperti serikat pekerja Dynamique Unitaire yang mendorong masyarakat untuk memberikan suara “tidak”. Oposisi ini terbentuk karena mereka menganggap konstitusi baru memberikan presiden kekuasaan terlalu besar. Menurut seorang pengacara, Marlene Fabienne Essola Efountame, konstitusi ini dibuat untuk mengakomodasi seorang diktator.

Presiden Brice Oligui Nguema diangkat sebagai presiden Gabon setelah dia mengkudeta Presiden Ali Bongo Ondimba pada 30 Agustus 2023, tak lama setelah memenangkan pemilu yang dianggap curang oleh partai oposisi. Kudeta yang dilakukan oleh Nguema yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Garda Republik mengakhiri kekuasaan dinasti politik keluarga Bongo yang sudah berkuasa selama 55 tahun. Setelah diangkat sebagai presiden Nguema berjanji untuk mengadakan pemilu dan memulihkan demokrasi di Gabon namun dia mengatakan hal tersebut membutuhkan waktu agar kesalahan yang dilakukan pemerintahan sebelumnya tidak terulang.

Joe Biden Izinkan Ukraina Gunakan Rudal ATACMS Untuk Serang Wilayah Rusia  

, , , , , , 0

Pada 17 November 2024 Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengizinkan Ukraina gunakan persenjataan jarak jauh buatan Negeri Paman Sam untuk melakukan serangan ke wilayah Rusia. Dilansir dari CNN izin untuk menggunakan senjata jarak jauh seperti rudal balistik jarak pendek ATACMS diberikan akibat dari bantuan pasukan yang dikirimkan oleh Korea Utara ke wilayah Kursk. Menurut pernyataan dari tiga pejabat anonim dari Amerika Serikat, Ukraina berencana untuk melakukan serangan jarak jauh dalam beberapa hari setelah izin tersebut diberikan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menanggapi kebijakan tersebut dengan sebuah pernyataan bahwa hal tersebut tidak perlu diumumkan karena serangan rudal yang akan berbicara.

Kebijakan ini merupakan sebuah perubahan yang signifikan karena sebelumnya Negeri Paman Sam tidak memperbolehkan Ukraina menggunakan ATACMS untuk menyerang wilayah Rusia karena pertimbangan eskalasi konflik. Hal ini mendorong Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy untuk melobi dan menekan Amerika Serikat karena larangan tersebut menyulitkan Ukraina untuk menghentikan serangan rudal dan drone Rusia terhadap kota mereka. Menanggapi perubahan kebijakan Amerika Serikat juru bicara Kremlin Dimitri Peskov menyatakan hal tersebut dapat memperburuk perang, meningkatkan ketegangan internasional, dan dapat mengubah dinamika konflik. Sementara itu Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa kebijakan ini menandakan Amerika Serikat dan negara anggota North Atlantic Treaty Organization (NATO) sedang berperang melawan Rusia. Di sisi lain Menteri Luar Negeri (Menlu) Estonia Margus Tsahkna menyatakan perubahan kebijakan tersebut merupakan sebuah perkembangan positif. Selain itu Presiden Polandia Andrzej Duda menyatakan apresiasi nya terhadap kebijakan Presiden Joe Biden yang masuk akal.

Akan tetapi keputusan ini juga menuai kritik dan skeptisisme dari berbagai pihak karena berbagai faktor seperti keterbatasan stok rudal ATACMS dan pemilihan waktu kebijakan. Seorang perwira militer anonim dari Prancis menyatakan kebijakan Presiden Joe Biden yang mengizinkan Ukraina menyerang wilayah Rusia tidak akan merubah kondisi di medan pertempuran. Sementara itu peneliti senior Atlantic Council Alex Plitsas menyatakan bahwa kebijakan untuk mengizinkan penggunaan ATACMS untuk menyerang wilayah Rusia datang terlambat, sama seperti keputusan untuk memberikan Ukraina senjata canggih seperti F-16 dan tank M1 Abrams.

Pertemuan Terakhir Biden dan Xi: Sepakati Pengendalian Nuklir Tidak Boleh Dikuasai AI

, , 0

Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping menggelar pertemuan terakhir mereka pada Sabtu (16/11) di sela-sela KTT Konferensi Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Lima, Peru.

Dalam pertemuan tersebut, Biden dan Xi menyepakati bahwa senjata nuklir harus tetap berada di bawah kendali manusia, bukan kecerdasan buatan. Keduanya menekankan pentingnya mempertimbangkan risiko AI dalam pengembangan militer secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Menurut Gedung Putih, kesepakatan ini mencerminkan langkah maju dalam menyikapi potensi bahaya penggunaan teknologi AI di bidang pertahanan. Data Departemen Pertahanan AS menunjukkan bahwa China memiliki sekitar 500 hulu ledak nuklir dan diperkirakan akan melampaui 1.000 hulu ledak pada 2030. Meski begitu, angka ini masih lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat dan Rusia, yang masing-masing memiliki lebih dari 1.700 hulu ledak.

 

Pertemuan ini juga berlangsung di tengah ketidakpastian global akibat kembalinya Trump ke Gedung Putih. Trump, yang menang atas Kamala Harris, diprediksi akan mengadopsi kebijakan “America First” yang berpotensi mengguncang aliansi internasional yang telah dibangun Biden, termasuk di Asia dan Eropa; dimana Trump sebelumnya mengancam akan mengenakan tarif hingga 60 persen pada barang impor China dan mengurangi komitmen pertahanan AS terhadap sekutu jika mereka tidak berbagi beban finansial. Ancaman tersebut tidak hanya berdampak pada ekonomi China, tetapi juga pada mitra dagang Amerika dan stabilitas geopolitik.

Gedung Putih menyebut pertemuan Biden dan Xi ini sebagai upaya menjaga saluran komunikasi tetap terbuka, termasuk hotline militer yang dipulihkan tahun lalu. Keduanya sepakat bahwa persaingan antara AS dan China harus dikelola dengan hati-hati agar tidak memicu konflik langsung.

 

Sementara itu, setelah KTT APEC, Biden dijadwalkan menghadiri KTT G20 di Rio de Janeiro sebagai bagian dari kunjungan diplomatik terakhirnya sebelum Trump resmi menjabat.

 

 

Load More