Menu

Transisi

Ahmed Al-Sharaa Sahkan Piagam Konstitusi Suriah

, , , 0

Pada 14 Maret 2025 Presiden Ad Interim Suriah Ahmed Al-Sharaa mengesahkan piagam konstitusi Suriah yang akan digunakan sebagai dasar hukum dalam periode transisi selama 5 tahun. Dalam sebuah konferensi pers, Presiden Ad Interim Al-Sharaa berharap konstitusi tersebut dapat menandakan babak baru dalam sejarah Suriah. Menanggapi hal tersebut utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Suriah Geir Pedersen mengapresiasi seluruh langkah yang dapat mengembalikan rule of law di Suriah. Pedersen menambahkan piagam konstitusi yang telah disahkan berpotensi untuk menutupi legal vacuum akibat dari runtuhnya rezim Bashar Al-Assad. Akan tetapi Administrasi Demokratik Otonom Suriah Utara dan Timur (DAANES) mengkritik piagam konstitusi yang disahkan karena mereka menganggap isi dari piagam tersebut bertentangan dengan kebhinekaan Suriah.

Kritik serupa juga disampaikan oleh pakar hukum seperti Jian Badrakhan yang menyatakan melalui wawancara dengan Voice of America (VOA). Dalam wawancara tersebut Badrakhan menyatakan bahwa penggunaan kata ‘Arab’ dalam pasal 1 piagam tersebut melemahkan pasal dan bahasa inklusif yang digunakan dalam dokumen tersebut. Selain itu Badrakhan menganggap piagam konstitusi ini menolak identitas multikultural Suriah karena tidak ada pasal atau bahasa yang mengafirmasi etnis minoritas seperti etnis Kurdi dan etnis Assyria. Selanjutnya terdapat juga kekhawatiran bahwa piagam konstitusi ini anti-demokratis karena dalam dokumen tersebut presiden diberikan kekuasaan untuk menunjuk 1/3 anggota parlemen sementara dan hakim mahkamah agung. Hal ini menyebabkan ratusan warga Suriah etnis Kurdi menyelenggarakan aksi protes karena mereka menganggap piagam konstitusi yang disahkan Pemerintah Transisi Suriah (STG) tidak mengakomodasi aspirasi dari etnis minoritas Negeri Sham.

Ahmed Al-Sharaa ditunjuk sebagai presiden ad interim Suriah oleh STG pada 29 Januari 2025 setelah kelompok pemberontak Tentara Pembebasan Suriah (FSA) faksi Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) melancarkan serangan kejutan yang meruntuhkan rezim Assad dalam waktu 11 hari. Setelah ditunjuk sebagai presiden ad interim, Ahmed Al Sharaa menyatakan Suriah membutuhkan waktu setidaknya tiga tahun untuk merancang konstitusi baru dan empat tahun untuk menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu).

Suriah Bentuk Komite Pembentukan Piagam Konstitusi

, , 0

Pada 2 Maret 2025 Pemerintah Transisi Suriah (STG) mengumumkan pembentukan sebuah komite yang bertugas merancang piagam konstitusi sebagai dasar hukum untuk mengaturperiode transisi politik Suriah setelah runtuhnya rezim Bashar Al-Assad. Komite ini memiliki anggota tujuh pakar hukum seperti Dr. Abd al-Hamid al-Awak sebagai ahli hukum konstitusional dan Dr. Bahia Mardini Ph.D, seorang wanita etnis Kurdi yang ditunjuk sebagai perwakilan Koalisi Nasional Revolusioner Suriah di Inggris Raya. Dalam sebuah pernyataan STG menyatakan bahwa komite tersebut akan memberikan gagasan mereka kepada Presiden Ad Interim Suriah Ahmed Al-Sharaa. Akan tetapi STG tidak memberikan keterangan tentang jangka waktu yang diberikan kepada komite untuk merancang proposal piagam konstitusi.

Pembentukan komite perancang deklarasi konstitusi merupakan salah satu upaya STG dalam membangun ulang Suriah dan institusi negara setelah perang saudara yang berlangsung selama 13 tahun berakhir dengan kemenangan pasukan pemberontak pada 8 Desember 2024. Setelah ditunjuk sebagai presiden ad interim oleh STG, Ahmed Al-Sharaa menjanjikan piagam konstitusi yang akan digunakan sebagai dasar hukum sementara Suriah hingga periode transisi politik rampung. Selain itu piagam konstitusi tersebut dianggap sebagai bagian dari aspirasi warga Suriah yang ingin membangun negara mereka berdasarkan prinsip rule of law dan hal-hal yang telah disepakati dalam Konferensi Dialog Nasional (KDN). Dalam pernyataan bersamakonferensi tersebut para peserta sepakat untuk mempercepat pembentukan piagam konstitusi yang dapat memenuhi kebutuhan periode transisi politik. Pernyataan tersebut juga mendorong pembentukan komite pembentukan konstitusi permanen yang dapat menyeimbangi antara kekuasaan negara dengan prinsip keadilan, kebebasan, dan kesetaraan.

Akan tetapi pembentukan komite ini dianggap tidak inklusif karena mengesampingkan partai politik Kurdi yang berada dalam Wilayah Demokratik Otonom Suriah Utara dan Timur (DAANES). Menanggapi hal tersebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokratik-Progresif Kurdi menyatakan bahwa hal ini bukan pertama kalinya Presiden Ad Interim Ahmed Al-Sharaa mengesampingkan pihak DAANES. Sebelumnya 35 partai politik dalam AANES tidak menghiraukan pernyataan bersama yang dihasilkan KDN karena mereka menganggap hal tersebut tidak berarti akibat dari minimnya perwakilan dari etnis Kurdi dan minoritas lainnya.

Ahmed al-Sharaa Ditunjuk Sebagai Presiden Ad Interim Suriah

, , , 0

Pada 29 Januari 2025 juru bicara Departemen Operasi Militer Pemerintah Transisi Suriah (STG) Hassan Abdel Ghani mengumumkan bahwa Ahmed Al-Sharaa yang dikenal dengan nom de guerre nya Abu Mohammad Al-Julani telah ditunjuk sebagai presiden ad interim Republik Suriah. Ghani menambahkan bahwa STG telah menangguhkan konstitusi tahun 2012, membubarkan Dewan Rakyat Suriah, seluruh aparatur pertahanan dan keamanan bekas rezim Bashar Al-Assad, Partai Ba’ath, dan menarik peraturan darurat yang disahkan saat perang saudara. Sebagai presiden ad interim Ahmed al-Sharaa diberikan kewenangan untuk membentuk sebuah badan legislatif sementara hingga konstitusi baru telah dibentuk. Seluruh hal ini diumumkan dalam pertemuan yang dihadiri oleh para pemimpin kelompok pemberontak yang berpartisipasi dalam menjatuhkan rezim Bashar Al-Assad.  

Setelah pengumuman tersebut Presiden Ad Interim Suriah Ahmed Al-Sharaa memberikan pidato yang menguraikan prioritas STG terhadap Suriah seperti mencegah vakum kekuasaan, menjaga perdamaian, membangun ulang institusi negara, dan mengembangkan perekonomian. Presiden Ad Interim Al-Sharaa menambahkan bahwa hal ini merupakan tugas berat dengan tanggung jawab besar. Selain itu Presiden Ad Interim Al-Sharaa kembali menekankan bahwa revolusi Suriah berbeda dengan perang lainnya karena setelah mencapai kemenangan para pemberontak menunjukkan belas kasihan, empati, dan kebajikan diri mereka. Menanggapi penunjukan Ahmed al-Sharaa sebagai presiden ad-interim, Jurnalis Carnegie Middle East Centre Mohanad Hage Ali menyatakan hal ini merupakan upaya konsolidasi kekuatan STG dan Al-Sharaa. Selain itu Ali menambahkan bahwa pengumuman tersebut tidak mencerminkan kebhinekaan etnis, agama, dan politik Suriah setelah Bashar Al-Assad runtuh.

Sebelumnya Presiden Ad Interim Ahmed Al-Sharaa merupakan pemimpin dari kelompok pemberontak Hayat Tahrir Al-Sham (HTS). Kelompok pemberontak ini merupakan salah satu pencetus dari serangan militer yang menjatuhkan rezim Bashar Al-Assad pada 8 Desember 2024. Tidak lama setelah rezim Bashar Al-Assad runtuh, Ahmed Al-Sharaa dan STG telah menjanjikanproses transisi yang inklusif untuk membentuk pemerintahan dan konstitusi baru. Akan tetapi dalam pertemuan penunjukan presiden ad interim tidak ada perwakilan yang hadir dari kelompok pemberontak etnis Kurdi Pasukan Demokratik Suriah (SDF).

Gabon Gelar Referendum Konstitusi Satu Tahun Setelah Kudeta Militer

, , , , , 0

Pada 16 November 2024 Junta Militer Gabon yang bernama Komite Transisi dan Restorasi Institusi (CTRI) menyelenggarakan sebuah referendum untuk menentukan pembentukan konstitusi baru yang akan digunakan negara tersebut. Dalam referendum tersebut 91 persen pemilih menyetujui pembentukan konstitusi baru dengan jumlah pemilih (turnout) sebanyak 53,5 persen dari seluruh populasi Gabon. Dalam konstitusi baru terdapat beberapa poin penting yang menarik perhatian pengamat seperti penghapusan jabatan perdana menteri, pembentukan sistem pemerintahan presidensial, batasan masa jabatan, dan pembasmian politik dinasti. Selain itu konstitusi baru Gabon juga melarang warga negara yang memiliki kewarganegaraan ganda dalam waktu tiga tahun setelah mereka mengajukan diri untuk berpartisipasi dalam pemilu. Sebelum referendum diselenggarakan CTRI mendeklarasikan hari libur selama dua hari dan memberikan pemilih kebebasan untuk mengikuti referendum di TPS berbeda untuk menghindari bahaya musim hujan.

Referendum konstitusi ini dianggap penting oleh pemimpin CTRI Presiden Brice Oligui Nguema karena dalam sebuah pernyataan dia mendorong warga Gabon untuk tidak abstain. Setelah hasil dari referendum diumumkan oleh Mahkamah Agung (MA) Presiden Nguema menyampaikan di media sosial X/Twitter bahwa hal ini merupakan kemenangan bagi demokrasi dan langkah bersejarah bagi pemulihan institusi. Selain itu Keuskupan Katolik Gabon menyatakan bahwa referendum tersebut merupakan langkah pertama untuk pemulihan demokrasi. Keuskupan Katolik Gabon juga memuji mekanisme yang dibuat untuk pembentukan konstitusi seperti kontribusi inklusif dan dialog nasional. Akan tetapi hal ini tidak berarti konstitusi baru Gabon sepenuhnya diterima karena terdapat oposisi seperti serikat pekerja Dynamique Unitaire yang mendorong masyarakat untuk memberikan suara “tidak”. Oposisi ini terbentuk karena mereka menganggap konstitusi baru memberikan presiden kekuasaan terlalu besar. Menurut seorang pengacara, Marlene Fabienne Essola Efountame, konstitusi ini dibuat untuk mengakomodasi seorang diktator.

Presiden Brice Oligui Nguema diangkat sebagai presiden Gabon setelah dia mengkudeta Presiden Ali Bongo Ondimba pada 30 Agustus 2023, tak lama setelah memenangkan pemilu yang dianggap curang oleh partai oposisi. Kudeta yang dilakukan oleh Nguema yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Garda Republik mengakhiri kekuasaan dinasti politik keluarga Bongo yang sudah berkuasa selama 55 tahun. Setelah diangkat sebagai presiden Nguema berjanji untuk mengadakan pemilu dan memulihkan demokrasi di Gabon namun dia mengatakan hal tersebut membutuhkan waktu agar kesalahan yang dilakukan pemerintahan sebelumnya tidak terulang.