News
pull berita dari dipnews
Korea Utara Hilangkan Reunifikasi Semenanjung Sebagai Tujuan Nasional
Pada 6 Mei 2026, kanal berita Korea Selatan Yonhap melaporkan bahwa Korea Utara telah melakukan amandemen signifikan terhadap konstitusi negara mereka. Dalam amandemen tersebut, Korea Utara mendefinisikan ulang perbatasan wilayah negara yakni dengan Rusia dan China di utara serta dengan Republik Korea di selatan. Selain mendefinisikan perbatasan negara, revisi konstitusi ini juga menghilangkan klausul reunifikasi sebagai tujuan nasional Korea Utara. Revisi ini juga secara resmi mengafirmasi Kim Jong Un yang menjabat sebagai Ketua Komisi Urusan Negara (SAC) sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara. Selain itu, amandemen ini juga mendefinisikan Korea Utara sebagai negara nuklir yang bertanggung jawab serta menempatkan seluruh pasukan strategis di bawah kendali Ketua SAC.
Menanggapi perkembangan tersebut, ilmuwan politik dari Universitas Nasional Seoul Profesor Lee Jung Chul menyatakan bahwa amandemen ini memiliki potensi untuk menciptakan perdamaian permanen di semenanjung Korea. Profesor Lee menyampaikan pandangan tersebut karena menurutnya amandemen ini merupakan sinyal bahwa saat ini Korea Utara enggan melancarkan aksi provokatif terhadap Korea Selatan dalam waktu dekat. Di sisi lain, konsultan senior dari International Crisis Group (ICG) Christopher Green menyatakan revisi ini merupakan bagian dari upaya Kim Jong Un untuk mendefinisikan ulang status Korea Utara. Green juga menganggap bahwa upaya ini dapat memicu terjadinya perseteruan baru antara kedua negara karena terdapat beberapa sengketa wilayah seperti Garis Batasan Utara (NLL) yang belum memiliki resolusi. Selain itu, Dosen Hubungan Internasional Universitas Oxford Edward Howell menyatakan hal ini menunjukkan Korea Utara memiliki persepsi bahwa pemisahan semenanjung Korea sebagai sesuatu yang permanen.
Amandemen konstitusi ini merupakan satu dari serangkaian aksi provokatif yang telah dilancarkan oleh Korea Utara terhadap Korea Selatan sejak Januari 2024. Sebelumnya, Kim Jong Un telah melakukan amandemen konstitusi yang mendefinisikan Korea Selatan sebagai rival dan musuh Korea Utara. Selain itu, Korea Utara juga enggan menjawab tawaran dialog komprehensif dan negosiasi perdamaian dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Seluruh aksi ini menunjukkan bahwa Korea Utara sedang mengimplementasikan doktrin ‘dua negara’ yang digagas oleh Kim Jong Un dalam kerangka hukum tertinggi negara tersebut.
Indonesia dan Jepang Sepakati Perjanjian Kerja Sama Pertahanan
Pada 4 Mei 2026, Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shinjiro Koizumi melakukan kunjungan resmi ke Indonesia untuk bertemu dengan Menhan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dan membahas menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan antara kedua negara. Tidak lama setelah bertemu, kedua menhan melakukan pertemuan tertutup di kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Indonesia untuk membahas cakupan perjanjian kerja sama tersebut. Setelah pertemuan rampung, Menhan Koizumi dan Menhan Sjafrie menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan yang mencakup kolaborasi industri pertahanan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan peluang bagi Indonesia untuk membeli senjata buatan Jepang. Selain itu, perjanjian ini juga mengafirmasi komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama dalam bidang keamanan maritim dan manajemen respon bencana.
Menanggapi hal tersebut, Menhan Jepang Shinjiro Koizumi menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa perjanjian ini akan menjadi fondasi bagi kerja sama pertahanan yang lebih komprehensif antara kedua negara di masa yang akan datang. Menhan Koizumi juga menganggap perjanjian ini sebagai lompatan besar bagi hubungan bilateral Indonesia dan Jepang. Selain itu Menhan Koizumi juga menekankan bahwa di tengah konflik Timur Tengah yang semakin memanas, kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Jepang diperlukan karena kedua negara memiliki status sebagai negara maritim yang memiliki shared fundamental values. Pandangan serupa juga diberikan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait dalam sebuah konferensi pers sehari setelah penandatanganan perjanjian tersebut. Brigjen Rico menambahkan bahwa perjanjian kerja sama pertahanan ini membuka peluang bagi kedua negara untuk mengembangkan teknologi pertahanan secara bertahap. Selain itu, Brigjen Rico berharap kerja sama ini dapat diperluas untuk memperkuat kapabilitas pertahanan kedua negara.
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan langkah lanjutan dari pertemuan antara Menhan Koizumi dan Menhan Sjafrie pada November 2025 yang membahas bagaimana kedua negara dapat meningkatkan hubungan bilateral ke level baru. Kerja sama ini memiliki potensi yang dapat menguntungkan kedua negara karena di satu sisi Indonesia memerlukan mitra untuk memperbaharui persenjataan militernya. Di sisi lain, Jepang perlu memperkuat posisinya sebagai mitra geopolitik regional yang terpercaya serta meningkatkan kapabilitas industri pertahanannya.
Jepang dan Filipina Sepakat Untuk Percepat Ekspor Kapal Perusak Tua
Pada 5 Mei 2026, Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shinjiro Koizumi melakukan kunjungan resmi ke Filipina untuk bertemu dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr dan Menhan Filipina Gilbert Teodoro Jr serta melihat latihan bersama antara militer kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk mempercepat ekspor kapal perusak pengawal (DE) tua kelas Abukuma dan pesawat pengawas pengintai maritim multiguna Beechcraft TC-90. Agar hal tersebut tercapai, Jepang dan Filipina akan membentuk komite kerja yang membahas detail teknis dan pembahasan hukum ekspor persenjataan tersebut. Komite ini terdiri dari pejabat sipil dan perwira militer yang terlibat secara langsung dalam proses ekspor. Selain itu, kedua negara juga sepakat meningkatkan kerja sama pertahanan untuk menghalau aksi China yang semakin asertif di Laut China Selatan dan Laut China Timur.
Menanggapi hal tersebut, Menhan Koizumi menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa untuk menghadapi segala bentuk aksi koersif yang bertujuan mengubah status quo secara sepihak, Filipina dan Jepang harus meningkatkan kemampuan pengawasan wilayah maritim. Koizumi menambahkan bahwa peningkatan kapabilitas ini perlu dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya situasi tidak terduga dan mempertahankan tatanan maritim internasional berdasarkan supremasi hukum. Sementara itu, Menhan Filipina Gilbert Teodoro Jr menyatakan bahwa Filipina mengucapkan terima kasih kepada Jepang yang telah menunjukkan komitmennya untuk mempercepat ekspor persenjataan yang dibutuhkan. Menhan Gilbert juga mengapresiasi revisi aturan ekspor persenjataan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi. Sebagai timbal balik, Menhan Gilbert menyatakan bahwa Filipina berkomitmen untuk menunjukkan hasil nyata dari kerja sama pertahanan antara kedua negara dalam waktu relatif cepat.
Kerja sama pertahanan antara Jepang dan Filipina telah mengalami peningkatan pesat sejak tahun 2024 saat kedua negara menandatangani perjanjian yang membuka peluang latihan bersama antara Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) dan Militer Filipina (AFP). Selain latihan bersama, Jepang juga telah mengekspor atau menghibahkan beberapa persenjataan tidak mematikan kepada Filipina seperti radar pengawas maritim dan sistem komando terintegrasi. Revisi peraturan ekspor persenjataan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi membuka pintu bagi kerja sama ini untuk diperluas karena industri pertahanan Jepang diberikan peluang untuk menjual persenjataan canggih kepada Filipina.
Konferensi HAM Global di Zambia Dibatalkan Usai Tekanan Terkait Taiwan
Konferensi internasional “RightsCon 2026” tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan teknologi yang dijadwalkan berlangsung pada 5-8 Mei 2026 di Lusaka, Zambia, resmi dibatalkan pada awal Mei 2026 hanya beberapa hari sebelum pelaksanaannya. Pembatalan ini terjadi setelah adanya tekanan diplomatik terkait keikutsertaan aktivis dan organisasi dari Taiwan dalam acara tersebut.
Acara yang dijadwalkan berlangsung di Lusaka tersebut rencananya akan dihadiri lebih dari 2.600 peserta dari lebih dari 150 negara, termasuk aktivis, peneliti, perusahaan teknologi, serta organisasi internasional. Konferensi ini dikenal sebagai salah satu forum terbesar di dunia yang membahas isu hak digital, kebebasan berekspresi, dan tata kelola teknologi.
Menurut penyelenggara organisasi Access Now, pembatalan dilakukan setelah pemerintah Zambia menyampaikan bahwa acara tersebut tidak dapat dilanjutkan dalam kondisi yang ada. Pihak penyelenggara menyebut adanya tekanan agar perwakilan dari Taiwan tidak diikutsertakan dalam konferensi. China selama ini berpegang pada kebijakan “One China Policy”, yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Dalam kerangka kebijakan tersebut, China secara konsisten menolak kehadiran Taiwan dalam forum internasional yang melibatkan negara lain.
Kemudian sejumlah organisasi HAM internasional, termasuk Human Rights Watch, mengkritik pembatalan ini. Mereka menilai keputusan tersebut mencerminkan meningkatnya pengaruh politik terhadap ruang diskusi global, khususnya dalam isu HAM dan kebebasan digital. Sementara itu, pemerintah Zambia belum memberikan penjelasan rinci terkait keputusan tersebut, namun menegaskan bahwa pembatalan dilakukan demi menjaga kepentingan nasional dan hubungan internasional.
Kasus ini menambah daftar panjang pembatasan terhadap partisipasi Taiwan dalam berbagai forum internasional sebagai konsekuensi dari kebijakan One China Policy. Dalam beberapa tahun terakhir, Taiwan kerap menghadapi hambatan serupa dalam keikutsertaannya di organisasi global, termasuk di bidang kesehatan, penerbangan, dan diplomasi. Pembatalan RightsCon 2026 menyoroti bagaimana isu geopolitik, khususnya hubungan China dan Taiwan yang semakin memengaruhi ruang-ruang yang sebelumnya dianggap netral, termasuk forum HAM dan teknologi global.
JNIM dan Milisi Pemberontak Lancarkan Serangan Mendadak Terhadap Junta Militer Mali
Pada 26 April 2026, kelompok teroris Jamaat Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM) yang terafiliasi dengan Al-Qaeda, milisi Front Pembebasan Azawad (ALF), dan kelompok milisi lainnya melancarkan serangan mendadak serentak terhadap berbagai lokasi di Mali. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh JNIM, serangan ini menargetkan beberapa target vital seperti Bandara Internasional Bamako serta empat kota lainnya yang berada di Selatan dan Utara Mali. Berdasarkan pernyataan dari jurnalis AP yang berada di lokasi saat serangan berlangsung, serangan yang dilancarkan JNIM dan kelompok milisi lainnya dilakukan menggunakan senjata berat dan senapan mesin. Serangan ini juga menargetkan dan menewaskan Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal Sadio Camara yang saat itu sedang berada di rumahnya. Tidak lama setelah serangan rampung, ALF mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menguasai Kota Kidal dan sebagian dari Kota Gao.
Beberapa hari setelah serangan kejutan tersebut, Presiden Mali Assimi Goita menyatakan kepada publik dalam pidato televisi bahwa dia mengecam aksi yang dilancarkan para teroris. Presiden Assimi juga menyatakan bahwa dia berkomitmen untuk memastikan bahwa kelompok teroris yang bertanggung jawab atas serangan ini akan sepenuhnya mendapatkan balasan setimpal. Selain itu, Assimi menekankan bahwa saat ini situasi sudah terkendali dan Pasukan Pertahanan Mali akan melanjutkan operasi pembersihan hingga seluruh kelompok yng bertanggung jawab dapat sepenuhnya ditumpas. Tidak lama setelah memberikan pidato tersebut, Assimi bertemu dengan Duta Besar Rusia untuk Mali Igor Gromyko untuk membahas kerja sama anti-terorisme antara kedua negara. Sementara itu Dubes Gromyko menyampaikan bahwa Rusia berkomitmen untuk mendukung pemerintah Mali dalam memberantas jaringan terorisme internasional.
Serangan ini merupakan salah satu dari serangkaian peristiwa yang telah memperburuk situasi keamanan di Mali sejak Presiden Assimi berkuasa akibat dari kudeta yang dilancarkan pada periode 2020-2021. Akibat dari kudeta ini, Mali menghentikan kerja sama dengan Militer Prancis sekaligus mengusir Pasukan Keamanan PBB yang telah menetap sejak tahun 2013. Untuk menutupi kekurangan akibat dari penarikan mundur Prancis dan PBB, pemerintah Mali memutuskan untuk bekerja sama dengan Rusia dan kelompok tentara bayaran Wagner Group. Akan tetapi, kerja sama ini tetap tidak mampu menghadang serangan dari JNIM, FLA, dan kelompok milisi lainnya karena mereka masih menguasai sebagian besar wilayah Selatan dan Utara Mali.
Ukraina Panggil Dubes Israel Akibat Isu Gandum Rampasan
Pada 28 April 2026, Kementerian Luar Negeri Ukraina secara resmi memanggil duta besar (dubes) Israel untuk memberikan nota protes akibat isu bahwa mereka telah memperbolehkan beberapa kapal kargo Rusia yang mengangkut gandum rampasan untuk berlabuh di Haifa. Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Ukraina Andrii Sybiha menyatakan di media sosial X/Twitter bahwa aksi Israel dapat memperburuk hubungan antara kedua negara. Menlu Andrii menambahkan bahwa dia sulit sulit memahami mengapa Israel tidak merespon permintaan Ukraina untuk menyita kapal kargo yang terbukti mengangkut gandum rampasan. Tidak lama setelah menlu Ukraina memberikan pernyataan tersebut, Uni Eropa (EU) menyatakan mereka mengecam seluruh aksi yang mendukung upaya invasi Rusia terhadap Ukraina. EU juga menyatakan bahwa mereka akan memberikan sanksi terhadap individu yang terlibat dalam transaksi tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Menlu Israel Gideon Sa’ar menyatakan di X/Twitter bahwa tuduhan yang diberikan oleh Ukraina tidak memiliki bukti yang kuat. Menlu Gideon juga mengkritik Kemenlu Ukraina yang menurutnya tidak pernah memberikan permintaan resmi kepada Israel untuk membahas isu kapal Rusia yang mengangkut gandum rampasan. Namun Menlu Gideon menyatakan bahwa hal tersebut akan diselidiki oleh institusi terkait karena Israel merupakan negara hukum. Pernyataan yang diberikan oleh Menlu Gideon tidak sepenuhnya benar karena berdasarkan laporan yang telah dirilis oleh Haaretz, Israel telah menerima empat kapal kargo yang telah terbukti membawa gandum rampasan Ukraina. Investigasi ini juga memperlihatkan bagaimana kapal kargo tersebut berusaha untuk menyembunyikan diri sebelum memuat gandum rampasan dari Sevastopol dengan mematikan sistem pemancar otomatis (AIS).
Investigasi Haaretz diperkuat oleh sumber anonim dari Kemenlu Ukraina yang menyatakan bahwa Israel tidak mempedulikan permintaan yang diberikan oleh Ukraina. Sumber anonim tersebut menambahkan bahwa jika Israel tidak menolak impor gandum rampasan, Ukraina berhak melancarkan respon diplomatik dan hukum secara komprehensif. Selain itu, sumber anonim ini menganggap aksi Israel sebagai pengkhianatan terhadap niat baik Ukraina yang telah mengesahkan regulasi untuk melawan meningkatnya sentimen anti-Yahudi.
ST Engineering Kantongi Kontrak Baru Rp56 Triliun di Q1 2026, Didorong Permintaan Pertahanan Global
Perusahaan teknologi dan pertahanan asal Singapura, ST Engineering, mencatat perolehan kontrak baru sebesar S$4,8 miliar (sekitar Rp56 triliun) pada kuartal pertama 2026. Angka ini tercatat meningkat sekitar S$400 juta dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan mencerminkan kuatnya permintaan global di sektor pertahanan dan kedirgantaraan Negeri Singa.
Kontrak terbesar berasal dari segmen defence & public security. Segmen ini menyumbang S$2,4 miliar, atau sekitar setengah dari total kontrak baru. Sementara itu, divisi commercial aerospace menyumbang S$1,7 miliar, dan segmen urban solutions & satcom sebesar S$700 juta.
Ekspansi Timur Tengah jadi pendorong utama
Pertumbuhan signifikan ini dinilai tidak lepas dari meningkatnya belanja militer global di tengah ketegangan geopolitik yang terjadi saat ini. ST Engineering memperluas kehadirannya di Timur Tengah dengan sejumlah kontrak strategis, yakni kontrak pemeliharaan (MRO) senilai sekitar S$470 juta untuk mendukung angkatan darat Qatar, serta subkontrak sekitar S$600 juta dari Abu Dhabi Ship Building untuk sistem kapal militer bagi Angkatan Laut Kuwait.
Tidak hanya itu, permintaan amunisi kaliber 40 mm dan 155 mm juga meningkat dari berbagai pelanggan internasional.
Bisnis dirgantara tetap kuat, smart city dan satelit ikut menopang
Di sektor kedirgantaraan, perusahaan mendapatkan berbagai kontrak pemeliharaan pesawat (MRO) multi-tahun, termasuk untuk armada Airbus dan Boeing milik maskapai penumpang dan kargo. Ada juga kontrak konversi pesawat penumpang menjadi kargo Airbus A330.
Segmen solusi perkotaan dan satuan komunikasi juga menunjukkan pertumbuhan stabil, didorong oleh proyek sistem transportasi pintar dan rel di Singapura dan Taiwan, proyek jalan pintar di Timur Tengah, serta proyek infrastruktur satelit di Asia dan Eropa.
Dengan tambahan kontrak ini, ST Engineering diperkirakan memiliki backlog pesanan yang kuat, memberikan visibilitas pendapatan untuk beberapa tahun ke depan. Walaupun perusahaan menyatakan kontrak tersebut tidak akan berdampak material terhadap laba per saham dalam jangka pendek.
Implikasi terhadap Pemerintah
Di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks, perlunya memperkuat kerja sama internasional, mendorong kemandirian industri pertahanan dalam negeri merupakan hal yang penting. Namun, hal ini perlu dilakukan dengan tetap memastikan setiap peningkatan belanja dilakukan secara efektif dan akuntabel agar tidak membebani fiskal jangka panjang. Dengan demikian, peluang kolaborasi dengan pemain global kemudian dapat dimanfaatkan untuk transfer teknologi dan pengembangan kapasitas industri nasional, khususnya di sektor dirgantara, keamanan siber, dan infrastruktur pintar.
Suriah Buka Sidang Pengadilan Untuk Penjahat Perang Era Assad
Pada 27 April 2026, Pemerintah Transisi Suriah (STG) secara resmi membuka pengadilan pertama terhadap pejabat sipil dan militer era Bashar Al-Assad yang terbukti telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam pengadilan ini mantan Brigjen Atef Najib, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Departemen Keamanan Politik Provinsi Dara’a, dituduh sebagai sosok yang bertanggung jawab atas pembantaian warga sipil pada protes tahun 2011. Pengadilan ini juga menuduh in absentia mantan presiden Bashar Al-Assad, mantan Komandan Divisi Tank Ke-4 Maher Al-Assad, dan pejabat tinggi era Ba’ath lainnya atas kejahatan pemerasan, penyiksaan, pengedaran narkoba, dan pembunuhan massal warga sipil. Sidang ini dilakukan di Istana Keadilan, Damaskus, dan dipimpin oleh Ketua Otoritas Keadilan Transisi Nasional (NTJA) Abdul Basit Abdul Latif dan Jaksa Hassan Al-Turba.
Menanggapi perkembangan tersebut, Presiden Ad Interim Suriah Ahmed Al-Sharaa menyatakan bahwa perjuangan untuk mencari keadilan adalah semangat revolusi dan negara berkomitmen untuk memastikan bahwa hal tersebut dapat dicapai. Al-Sharaa menambahkan bahwa institusi yang bertugas untuk memberikan keadilan harus memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara transparan dan adil. Menurut Al-Sharaa, kedua hal ini penting karena transparansi dapat mengobati rasa sakit psikologis, mendorong perdamaian nasional, dan menegaskan komitmen negara untuk mempertahankan semangat revolusi. Sementara itu Ketua NTJA Abdul Basit Abdul Latif menyatakan pengadilan ini merupakan langkah pertama yang telah ditunggu oleh banyak korban. Dilansir dari AP, salah satu dari anggota keluarga korban, Ramez Abu Nabbout, menyatakan dia berhadap Najib mendapatkan hukuman mati karena dia telah membunuh kakaknya yang saat itu sedang mengikuti protes damai di Dara’a.
Pembukaan sidang pengadilan ini dilakukan beberapa hari setelah STG menangkap Amjad Youssef, seorang mantan perwira intelijen yang bertanggung jawab atas Pembantaian Tadamon pada tahun 2013. Kedua perkembangan ini menunjukkan bahwa STG sedang meningkatkan upaya mereka untuk menangkap dan mengadili pejabat sipil dan militer era Assad. Hal ini merupakan perkembangan signifikan karena sebelumnya, STG telah mendapatkan kritik dari elemen masyarakat sipil karena mereka dianggap lamban dalam melancarkan proses pengadilan yang telah dijanjikan.
China dan AS Kembali Bersaing ke Bulan dalam “Space Race”
Persaingan antara China dan Amerika Serikat kembali memanas, kali ini dalam perlombaan menuju Bulan. Laporan media Inggris The Guardian menyoroti bagaimana kedua negara kini berlomba tidak hanya untuk mendaratkan manusia, tetapi juga membangun kehadiran permanen di Bulan. Amerika Serikat melalui program Artemis yang dipimpin National Aeronautics and Space Administration (NASA) menargetkan pendaratan astronaut pada sekitar tahun 2028. Program ini didukung oleh perusahaan swasta seperti SpaceX dan Blue Origin. Namun, menurut laporan tersebut, proyek Artemis menghadapi tantangan berupa perubahan kebijakan politik serta tekanan anggaran yang kerap berubah.
Di sisi lain, China melalui badan antariksa nasionalnya, China National Space Administration (CNSA), menunjukkan kemajuan yang lebih stabil. China sebelumnya sukses menjalankan misi Chang’e, termasuk pengambilan sampel dari Bulan. Pemerintah China menargetkan pendaratan manusia di Bulan sekitar tahun 2030. Direktur Jenderal European Space Agency (ESA), Josef Aschbacher, dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa eksplorasi bulan kini memasuki fase baru, yaitu pembangunan infrastruktur jangka panjang. Ia menyebut bahwa “perlombaan saat ini bukan hanya tentang siapa yang tiba lebih dulu, tetapi siapa yang mampu bertahan dan beroperasi secara berkelanjutan.”
Sementara itu, analis kebijakan luar angkasa dari Secure World Foundation, Victoria Samson, menilai pendekatan China yang terpusat dan konsisten memberi keuntungan tersendiri. “China bergerak lebih terencana dan stabil, sementara program AS lebih kompleks karena melibatkan banyak aktor,” ujarnya dikutip oleh The Guardian. Persaingan ini juga memiliki dimensi strategis. Selain eksplorasi ilmiah, Bulan dinilai memiliki potensi sumber daya seperti air es yang dapat digunakan sebagai bahan bakar masa depan. Hal ini menjadikan Bulan sebagai titik penting dalam pengembangan ekonomi luar angkasa. Dengan meningkatnya investasi dan ambisi kedua negara, para pengamat menilai bahwa dekade ini akan menjadi penentu arah dominasi manusia di luar angkasa. Perlombaan ke Bulan kini tidak lagi sekadar simbol prestise, melainkan bagian dari strategi kekuatan global jangka panjang.