Menu

News

pull berita dari dipnews

China Peringatkan Warganya Hindari Jepang Usai Pernyataan Kontroversial PM Takaichi tentang Taiwan

China Peringatkan Warganya Hindari Jepang Usai Pernyataan Kontroversial PM Takaichi tentang Taiwan

, , , , 0

Ketegangan diplomatik antara China dan Jepang memuncak setelah pemerintah China mengeluarkan imbauan kepada warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Jepang dalam waktu dekat. Langkah ini merupakan respons keras atas pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, yang menyebut bahwa serangan militer terhadap Taiwan dapat menimbulkan“situasi yang mengancam kelangsungan hidup” Jepang dan berpotensi memicu intervensi militer Tokyo.

Hal ini bermula pada pernyataan 7 November 2025, dimana Takaichi menyampaikan pidato di parlemen Jepang yang menyiratkan bahwa jika China melancarkan serangan bersenjata terhadap Taiwan, Jepang bisa menggunakan hak pembelaan kolektif (collective self-defence)untuk meresponsnya. Suatu pernyataan yang sangat sensitif di mata Beijing, terkait Taiwan.

China bereaksi dengan kuat. Kementerian Luar Negeri China menuntut agar Takaichi mencabut pernyataannya yang disebut sebagai “tidak berdasar” dan “provokatif.” Beijing menyatakan bahwa komentar PM Jepang tersebut merusak “suasana komunikasi antar masyarakat” dan menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan warga China di Jepang. Namun demikian, PM Takaichi mengatakan pernyataannya sejalan dengan posisi pemerintah dan ia tidak akan mencabutnya.

Imbauan Perjalanan dan Peringatan Keamanan

Melalui unggahan WeChat dan pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri China bersamaKedutaan Besar serta konsulat di Jepang menyatakan “risiko signifikan bagi keselamatan pribadi dan nyawa warga negara China” jika tetap melakukan perjalanan ke Jepang dalam periode mendatang. Mereka meminta warganya untuk menahan perjalanan dan bila sudah berada di Jepang, meningkatkan kewaspadaan, memantau situasi keamanan lokal, dan memperkuat langkah perlindungan diri.

Paralel dengan imbauan ini, maskapai-maskapai besar China seperti Air China, China Southern, dan China Eastern mengumumkan kebijakan pengembalian dana atau perubahanjadwal tanpa biaya untuk penerbangan ke Jepang hingga akhir tahun.

Menurut China, situasi ini memperburuk iklim “people-to-people exchange” antara keduanegara yang selama ini relatif kuat. Ketegangan semacam ini menambah risiko geopolitik regional, terutama terkait masa depan Taiwan dan peran Jepang dalam konflik di Selat Taiwan.

Dampak Diplomatik dan Respon Jepang

Pada Jumat 14 November, Beijing dikabarkan telah memanggil duta besar Jepang sebagai bentuk protes diplomatik atas pernyataan Takaichi. Sementara, Tokyo telah memanggil duta besar China setelah sebuah unggahan di media sosial yang “tidak pantas“ dan sekarang telah dihapus.

Pihak Jepang menyatakan protes resmi atas imbauan perjalanan China. Menurut SekretarisKabinet Jepang, Minoru Kihara, tindakan China tersebut “tidak sejalan dengan promosi hubungan strategis dan saling menguntungkan” dan menegaskan pentingnya komunikasi berlapis antara kedua negara meski ada perbedaan. Tokyo menyerukan ketenangan serta stabilitas dalam hubungan bilateral.

Indonesia dan Australia Sepakati Perjanjian Kerja Sama Pertahanan Baru

, , , , , , , , , 0

Pada 12 November 2025 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese mengumumkan dalam sebuah konferensi pers bahwa kedua negara telah menyepakati perjanjian kerja sama pertahanan baru. Pengumuman tersebut diumumkan oleh Presiden Prabowo dan PM Anthony di atas dek kapal induk HMAS Canberra milik Angkatan Laut Australia (RAN). Dalam perjanjian ini, jika salah satu pihak merasa terancam pemimpin dari kedua negara akan melakukan diskusi komprehensif untuk membahas tentang langkah yang dapat diambil guna menghadapi ancaman tersebut. Presiden Prabowo menyatakan perjanjian ini merupakan perluasan dari Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (DCA) yang ditandatangani oleh Indonesia dan Australia pada 29 Agustus 2024.

Menanggapi perkembangan tersebut PM Australia Anthony Albanese menyatakan bahwa perjanjian ini merupakan momen bersejarah yang menandakan era baru dalam kerja sama bagi kedua negara. PM Anthony menambahkan bahwa perjanjian kerja sama ini menunjukkan komitmen Indonesia dan Australia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas regional dengan bertindak secara sinergis. PM Albanese juga menyatakan kerja sama ini didasari oleh perjanjian serupa yang ditandatangani oleh PM Paul Keating dan Presiden Soeharto pada Desember 1995. Sementara itu Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada PM Albanese dan menekankan kebijakan bertetangga baik sebagai dasar bagi hubungan bilateral Indonesia-Australia. Presiden Prabowo menambahkan bahwa Indonesia dan Australia ditakdirkan hidup berdampingan untuk saling membantu dalam menghadapi tantangan bersama.

Indonesia dan Australia merupakan tetangga yang memiliki tantangan keamanan yang serupa. Salah satu tantangan tersebut adalah China yang dianggap oleh kedua negara sebagai mitra ekonomi penting sekaligus rival strategis dengan kekuatan militer yang semakin kokoh di wilayah sengketa Laut China Selatan dan kawasan Indo-Pasifik. Pandangan ini dikonfirmasi oleh mantan PM Paul yang menyatakan dalam sebuah wawancara dengan ABC News bahwa 3 dekade sebelumnya beliau dan Presiden Soeharto gelisah dengan China yang semakin kuat. Mantan PM Paul mengklaim Presiden Soeharto khawatir dengan China karena beliau menganggap kekuatan militer Indonesia tidak cukup untuk mempertahankan seluruh wilayah negara dari serangan musuh yang lebih kuat dan kompeten.

12 Orang Tewas dalam Bom Bunuh Diri di Islamabad, Picu Ketegangan Lintas Negara

12 Orang Tewas dalam Bom Bunuh Diri di Islamabad, Picu Ketegangan Lintas Negara

, , , , , 0

Pada 11 November 2025 pukul 12.39 waktu setempat, sebuah bom bunuh diri meledak di luargedung pengadilan distrik Islamabad, ibu kota Pakistan. Serangan ini menewaskan sedikitnya12 orang dan melukai sekitar 27 orang lainnya, dimana sebagian besar merupakan warga sipil. Awalnya, pelaku diduga mencoba masuk kompleks pengadilan namun gagal hingga kemudian meledakkan bom di dekat kendaraan polisi di area tersebut.

Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi mengonfirmasi insiden ini dan menyatakan pihak kepolisian tengah melakukan identifikasi pelaku dan penyelidikan mendalam. Pemerintah Pakistan menuding Taliban Afghanistan berada di balik serangan teror tersebut. Perdana Menteri Shehbaz Sharif juga menyebut India sebagai dalang yang mensponsori aksi tersebut dari wilayah Afghanistan, hingga meningkatkan ketegangan diplomatik antaraPakistan dan India.

Menanggapi insiden ini, pemerintah Pakistan menetapkan status “state of war” dan mengancam akan memberikan respons penuh terhadap Kabul, Afghanistan. Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif menyebut serangan ini sebagai “seruan untuk bangkit” bagi negara dan menilai serangan tersebut sebagai “pesan dari Kabul” yang tidak akan dibiarkan. Tuduhan ini berkaitan erat dengan ketegangan panjang antara Pakistan dan Afghanistan, dimana kelompok militan Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) yang beroperasi dariwilayah Afghanistan dituding sebagai pelaku di balik serangan ini.

Ketegangan kedua negara ini dipicu oleh konflik perbatasan dan keberadaan kelompok militan yang berlindung di wilayah Afghanistan, yang dianggap oleh Pakistan sebagai kegagalan pemerintah Afghanistan dalam mengendalikan terorisme. Meskipun terdapatupaya diplomasi dan perjanjian gencatan senjata, hubungan bilateral tetap tegang dan konflikmiliter di wilayah perbatasan meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Pakistan menuntuttindakan lebih tegas dari pemerintah Kabul untuk menghentikan kelompok militan yang melancarkan serangan di Pakistan.

Kelompok Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) mengaku bertanggung jawab atas serangan ini dengan menyatakan bahwa target mereka adalah hakim, pengacara, dan pejabat yang menjalankan hukum non-Islam versi mereka. Mereka juga mengancam akan melancarkan lebih banyak serangan sampai hukum versi mereka diberlakukan di Pakistan.

Presiden Pakistan Asif Zardari mengecam keras serangan ini dan menyebutnya sebagai ancaman keamanan nasional dari aksi terorisme yang disponsori asing. Serangan ini menambah dinamika geopolitik yang kompleks di kawasan, terutama terkait hubungannya dengan India dan Afghanistan yang telah lama diliputi ketegangan dan konflik yang bersifat lintas negara.

Yoon Suk Yeol in court standing trial for his martial law decree

Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Didakwa

, , , , , , 0

Pada 10 November 2025 Kejaksaan Agung (Kejagung) Korea Selatan secara resmi mendakwa mantan presiden Yoon Suk-Yeol akibat dari deklarasi darurat militer sepihak yang dilakukan oleh sang mantan presiden pada 3 Desember 2024. Dakwaan tersebut disampaikan oleh Jaksa Park Ji-young dalam sebuah konferensi pers di hari yang sama. Jaksa Park menyatakan mantan Presiden Yoon menyalahgunakan kekuasaan dengan melancarkan sebuah konspirasi yang membentuk kondisi ideal untuk mendeklarasikan status darurat militer. Jaksa Park juga menyatakan bahwa kondisi yang dibentuk oleh mantan Presiden Yoon dapat menguntungkan Korea Utara dan meningkatkan eskalasi militer. Selain mantan Presiden Yoon, Kejagung Korea Selatan juga mendakwa mantan menhan Kim Yong-hyun serta mantan Komandan Satuan Intelijen Angkatan Bersenjata Korea Selatan (DIC) Yeo In-hyung dengan dengan dakwaan serupa.

Dalam menyampaikan dakwaan tersebut, Jaksa Park memberikan beberapa bukti penting seperti memo internal yang dituliskan oleh mantan komandan DIC pada bulan Oktober 2024 yang mendorong adanya sebuah kondisi keamanan tidak kondusif agar darurat militer bisa dilakukan. Dalam memo tersebut militer Korea Selatan diperintahkan untuk menargetkan kota besar di Korea Utara seperti Wonsan dan Pyongyang menggunakan drone sehingga pemerintahan Negeri Kerajaan Pertapa tidak memiliki pilihan lain selain menyerang Korea Selatan. Jaksa Park juga menemukan memo internal lainnya di ponsel pribadi mantan Presiden Yoon yang dianggap sebagai bukti bahwa pemerintahannya ingin meningkatkan ketegangan dengan Korea Utara. Akan tetapi Jaksa Park enggan menunjukan seluruh memo internal yang ditemukan oleh Kejagung Korea Selatan karena dia tidak ingin rahasia militer bocor ke tangan publik.

Sebelumnya mantan Presiden Yoon Suk-yeol mendeklarasikan darurat militer dengan klaim untuk melindungi negara dari elemen pro-Korea Utara yang berada di Parlemen Nasional Korea Selatan. Tidak lama setelah upaya tersebut gagal, Mahkamah Konstitusi (MK) Korea Selatan secara resmi mencabut Yoon dari jabatannya sebagai presiden karena mereka menganggap sang mantan jaksa telah menyalahgunakan kekuasaannya. Tidak lama setelah dimakzulkan, mantan Presiden Yoon ditahan karena terdapat kekhawatiran sang mantan jaksa dapat menghancurkan barang bukti penyelidikan.

Japanese PM Sanae Takaichi giving an address in parliament

China Kecam Pernyataan PM Sanae Takaichi Tentang Isu Kedaulatan Taiwan

, , , , , , , , 0

Pada 10 November 2025 Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China Li Jian menyampaikan dalam sebuah konferensi pers bahwa Negeri Tirai Bambu mengecam pernyataan yang diberikan oleh Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi tentang isu Taiwan. Li menyatakan bahwa PM Sanae telah menyampaikan pernyataan provokatif terhadap isu Taiwan yang melanggar prinsip satu China dan norma dasar dalam menjalankan hubungan antar negara. Li menambahkan bahwa pernyataan ini tidak konsisten dengan komitmen politik yang telah diberikan oleh pemerintah Jepang sejauh ini. Li juga menyatakan bahwa China secara tegas menolak segala bentuk pernyataan yang dapat mendorong sentimen separatisme di Taiwan dan intervensi dari pihak luar terhadap isu internal Negeri Tirai Bambu.

Tidak lama setelah memberikan pernyataan tersebut Konsul Jenderal China di Osaka Xue Jian menyampaikan di media sosial X/Twitter dengan pernyataan bahwa dia akan memotong leher PM Sanae tanpa keraguan. Selain Konsul Jenderal Xue, beberapa diplomat China juga menyampaikan di media sosial bahwa jika Jepang mengerahkan JSDF untuk membantu Taiwan, Negeri Tirai Bambu akan memerintahkan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) untuk melancarkan serangan balik ke daratan utama Negeri Sakura. Menanggapi pernyataan tersebut juru bicara pemerintah Jepang Minoru Kihara menyatakan unggahan yang diberikan China tidak pantas. Kihara menambahkan bahwa Jepang akan menyampaikan protes formal kepada kedutaan besar dan Kemlu China.

Sebelumnya PM Sanae menyampaikan dalam sebuah pertemuan dengan Komite Anggaran Parlemen Nasional Jepang bahwa Negeri Sakura perlu menganggap agresi militer yang dilancarkan China terhadap Taiwan sebagai ancaman terhadap keberlangsungan hidup mereka. Jika situasi tersebut tidak dapat dihindari Jepang akan mengerahkan Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) untuk melancarkan intervensi militer dengan Amerika Serikat berdasarkan prinsip pertahanan kolektif (collective self defense). Pernyataan PM Sanae merupakan perkembangan signifikan karena pemerintahan sebelumnya enggan memberikan pernyataan yang secara eksplisit menyatakan dukungan terhadap Taiwan. Walaupun hal ini mendapatkan reaksi keras dari China, PM Sanae enggan menarik pernyataan yang telah diberikan. Akan tetapi PM Sanae menyatakan bahwa di waktu yang akan datang dia akan lebih hati-hati dalam menyampaikan pernyataan apapun yang berkaitan dengan isu Taiwan.

Zohran Mamdani addressing his supporters after his victory in the NYC Mayoral Election

Zohran Mamdani Terpilih Sebagai Walikota Kota New York

, , , 0

Pada 4 November 2025 Kota New York (NYC) menyelenggarakan pemilu untuk menentukan siapa yang akan menggantikan Walikota Petahana Eric Adams. Dalam pemilu tersebut terdapat tiga kandidat yakni Zohran Mamdani dari Partai Demokrat, Curtis Sliwa dari Partai Republikan, dan Andrew Cuomo dari blok independen. Pemilu ini dimenangkan oleh Zohran Mamdani yang berhasil meraih 50,4% suara sementara rival utama nya Andrew Cuomo hanya mendapatkan 41,6% suara. Kemenangan Zohran Mamdani merupakan sebuah hari bersejarah bagi NYC karena sang mantan rapper merupakan walikota NYC pertama dari kalangan imigran, muslim, dan etnis Asia Selatan. Dalam pidato kemenangannya Zohran menyatakan bahwa NYC akan terus menjadi kota yang dibangun dan digerakkan oleh para imigran.

Kemenangan Zohran Mamdani memicu reaksi dari berbagai pihak. Senator Bernie Sanders menyampaikan selamat kepada Zohran dan menyatakan bahwa hal ini merupakan sebuah gejolak besar dalam dunia politik Amerika Serikat. Senator Bernie menambahkan kemenangan Zohran menunjukan bahwa keinginan untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat merupakan sesuatu yang memungkinkan. Sementara itu Senator Alexandra Ocasio-Cortez juga menyampaikan selamat kepada Zohran dan berharap NYC dapat menjadi tempat yang terjangkau bagi para pekerja dan imigran yang tinggal di kota tersebut. Di sisi lain Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat Mike Johnson mengecam kemenangan Zohran dan menyatakan bahwa Partai Demokrat NYC sudah gila karena mereka memilih seorang ekstrimis dan komunis. Ketua DPR Mike juga menyatakan bahwa Partai Republikan akan melakukan segala cara untuk memastikan bahwa agenda komunis Zohran tidak dapat menjadi masa depan Amerika Serikat.

Sebelum mencalonkan diri sebagai walikota, Zohran Mamdani merupakan anggota Parlemen Negara Bagian New York yang sudah menjabat selama tiga periode. Dalam kampanye politik nya Zohran mendorong agenda yang bersifat sayap kiri dan anti-Trump. Selain itu Zohran merupakan seorang yang kritis terhadap genosida yang dilakukan oleh pasukan Israel di Gaza. Hal ini dibuktikan dalam sebuah wawancara dengan kanal media Zeteo yang mana Zohran menyatakan bahwa jika terpilih dia akan menahan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu jika sang PM datang ke NYC.

Komite Parlemen Israel Ajukan UU Hukuman Mati Terhadap Warga Palestina

, , , 0

Pada 3 November 2025 media Israel melaporkan komite keamanan nasional Parlemen Negeri Bintang Daud (Knesset) mengajukan sebuah undang-undang (UU) hukuman mati terhadap warga Palestina yang mendapatkan tuduhan pembunuhan terhadap warga Israel. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa sistem peradilan Israel dapat memberikan hukuman mati terhadap siapapun yang melakukan pembunuhan terhadap warga Negeri Bintang Daud dengan motivasi yang bersifat nasionalis. Akan tetapi hukuman yang tertera dalam UU ini hanya berlaku terhadap masyarakat Palestina sementara warga Israel yang melakukan aksi serupa terhadap populasi Negeri Batu Kapur diberikan pengecualian. Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah memberikan dukungan terhadap UU ini karena dinamika yang menyebabkan peraturan ini ditangguhkan sudah tidak berlaku. Menanggapi hal tersebut Menteri Keamanan Nasional (Menkamnas) Israel Itamar Ben Gvir memberikan apresiasi terhadap dukungan yang diberikan oleh PM Netanyahu terhadap UU yang diajukan melalui media sosial X/Twitter. Menkamnas Ben Gvir menambahkan bahwa UU ini menunjukan bahwa siapapun yang melakukan aksi sabotase terhadap Israel akan langsung diberikan hukuman mati.

Di sisi lain Hamas menyatakan kecaman mereka terhadap pengajuan UU tersebut karena peraturan ini menunjukan kebusukan dari pendudukan yang dilakukan oleh entitas Zionis. Hamas juga mendesak pembentukan sebuah komite internasional yang dapat memasuki penjara Israel untuk melihat kondisi yang sedang dihadapi para napi Palestina. Sementara itu organisasi non-pemerintah (NGO) Pusat Advokasi Tawanan Palestina (PCPA) menyatakan UU yang diajukan di Knesset merupakan sebuah kejahatan perang. PCPA menambahkan UU tersebut memiliki potensi untuk menjerumuskan kawasan Timur Tengah dalam sebuah siklus perang abadi. Kementerian Luar Negeri Palestina juga mengecam UU tersebut dan menyatakan bahwa hal ini merupakan eskalasi dari kejahatan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina.

Keinginan Menkamnas Ben Gvir untuk memberikan hukuman mati terhadap warga Palestina bukan hal baru karena sebelumnya pada tahun 2022 sang menteri telah mengajukan UU serupa dengan beberapa amandemen. Selain itu Ben Gvir juga telah mendesak Netanyahu untuk  mengesahkan UU yang dapat menghukum mati warga Palestina sebagai syarat bagi partai nya, Ozmet Yehudit, untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan PM Netanyahu. Sejak menjabat sebagai menteri keamanan nasional, Menkamnas Ben Gvir telah meningkatkan aksi represif terhadap warga Palestina yang saat ini ditahan di penjara Negeri Bintang Daud.

Pemimpin Asia-Pasifik Serukan Perdagangan Inklusif Saat KTT APEC Berakhir di Tengah Pergeseran Kekuatan AS-China

, , , 0

Pemimpin dari seluruh kawasan Asia-Pasifik menutup Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) yang tegang namun kolaboratif, dengan mengadopsi deklarasi bersama. Deklarasi ini menekankan manfaat bersama dan ketahanan dalam perdagangan di tengah tatanan ekonomi global yang terus berubah, ditandai dengan meningkatnya proteksionisme, gesekan geopolitik, dan persaingan AS-China.

KTT APEC 2025, yang diselenggarakan oleh Korea Selatan, berlangsung di tengah strategi ekonomi yang kontroversial, seperti tarif AS dan kontrol ekspor China, yang telah mengubah rantai pasokan dan norma perdagangan. Deklarasi bersama tersebut secara mencolok tidak menyebutkan multilateralisme dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), sebuah penyimpangan dari tradisi yang menurut analis mencerminkan transformasi mendalam dalam lanskap perdagangan global.

Sebelum KTT, Presiden AS Donald Trump menandatangani kesepakatan perdagangan dengan beberapa negara, termasuk China dan Korea Selatan, tetapi ia meninggalkan acara sebelum pertemuan para pemimpin dimulai. Ketidakhadirannya memberi ruang bagi Presiden China Xi Jinping untuk menempatkan dirinya sebagai pendukung perdagangan terbuka. China akan menjadi tuan rumah APEC pada 2026 di Shenzhen, kata Xi.

“Sedikit negara yang percaya bahwa dapat ada tatanan perdagangan baru yang mengesampingkan Amerika Serikat,” kata Heo Yoon, profesor perdagangan internasional di Universitas Sogang di Seoul. “Namun, jelas bahwa paradigma lama sedang berubah.”

Di KTT tersebut, Xi mengusulkan pembentukan Organisasi Kerja Sama Kecerdasan Buatan Dunia, mencerminkan ambisi China untuk membentuk tata kelola teknologi baru. Para pemimpin juga mengadopsi pernyataan tentang kecerdasan buatan dan tantangan demografis, meskipun tanpa mendukung regulasi kecerdasan buatan.

Presiden Korea Selatan yang baru terpilih, Lee Jae Myung, yang menjabat pada Juni setelah pendahulunya digulingkan, berusaha menavigasi keseimbangan yang rumit antara AS dan China. Setelah menyambut baik Trump dan Xi dalam kunjungan negara pada minggu yang sama, Lee menekankan perlunya “jalur kerja sama yang saling menguntungkan” dalam pembicaraan dengan Xi, kunjungan resmi pertama China ke Korea Selatan dalam 11 tahun.

Seoul, sekutu militer utama AS, menampung hampir 28.500 tentara AS dan tetap berada di bawah payung nuklir AS akibat ketegangan yang terus berlanjut dengan Korea Utara. Namun, ekonominya tetap sangat terintegrasi dengan China, mitra dagang terbesar Korea Selatan. Lee mencari kerja sama Xi untuk melanjutkan dialog dengan Korea Utara, tujuan yang ditolak oleh Pyongyang, yang menganggap upaya denuklirisasi sebagai “mimpi belaka.” Rob York, Direktur Urusan Regional di Pacific Forum yang berbasis di Hawaii, mengatakan bahwa Lee ingin hubungan terpenting Korea Selatan tetap stabil, yang berarti mengurangi ketegangan dengan China, mencegah penurunan drastis dalam hubungan dengan AS, dan memanfaatkan upaya diplomatik yang telah dilakukan oleh pendahulunya dengan Jepang.


Xi dan Trump mengadakan pertemuan bilateral langka beberapa hari sebelum KTT, mencapai gencatan senjata dalam persaingan perdagangan mereka yang telah berlangsung bertahun-tahun. Kesepakatan tersebut mencakup pengurangan tarif AS atas barang-barang China sebagai imbalan atas tindakan keras Beijing terhadap fentanyl ilegal, pemulihan pembelian kedelai AS, dan kelanjutan ekspor logam langka dari China.

Sementara itu, perwakilan Taiwan di KTT, Lin Hsin-i, mengadakan pembicaraan di sela-sela acara dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengenai rantai pasokan semikonduktor, bidang strategis lain di mana persaingan AS-China sangat menonjol.

Deborah Elms, kepala kebijakan perdagangan di Hinrich Foundation, mengatakan keberadaan deklarasi tersebut merupakan kejutan mengingat perbedaan politik: “Ini berada di ujung tanduk hingga menit terakhir saat pejabat mengganti kata-kata untuk menemukan kompromi yang dapat diterima.”

Dengan APEC 2025 kini ditutup, kawasan ini tetap waspada, terjebak antara visi ekonomi yang bersaing dan tekanan strategis. Perang tarik-menarik yang terus berlanjut antara Washington dan Beijing kemungkinan akan mendefinisikan jalan ke depan, sementara negara-negara seperti Korea Selatan mencari ruang untuk manuver di tengah pergeseran kekuatan global.

Amerika Serikat dan China Sepakat Bentuk Jalur Komunikasi Militer

, , , , , , , , 0

Pada 2 November 2025 Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat Pete Hegseth menyampaikan bahwa Negeri Paman Sam sepakat dengan usulan Menhan China Laksamana Dong Jun untuk membuka jalur komunikasi militer langsung antara kedua negara. Hegseth menambahkan bahwa hal ini diperlukan untuk meredakan ketegangan dan meningkatkan diskusi antara militer kedua negara guna mencapai sebuah solusi. Hegseth juga menyatakan bahwa hubungan baik antara China dan Amerika Serikat merupakan jalur terbaik bagi kedua negara karena hal tersebut memiliki dampak positif terhadap perdamaian dan stabilitas regional. Selain itu Hegseth juga menyatakan bahwa pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan merupakan landasan bagi perdamaian antara kedua negara.

Sebelumnya Laksamana Dong dan Menhan Hegseth bertemu di sela-sela forum ASEAN Defense Ministerial Meeting-PLUS (ADMM+) yang dilaksanakan di Kuala Lumpur pada 1 November 2025. Dalam pertemuan tersebut Laksamana Dong menyatakan bahwa China dan Amerika Serikat perlu membangun hubungan antar-militer berdasarkan asas kesetaraan, serta perkembangan positif dan stabil. Pernyataan Hegseth terhadap usulan Laksamana Dong diberikan beberapa jam setelah sang menhan menyatakan di media sosial X/Twitter bahwa negara anggota ASEAN harus meningkatkan postur pertahanan mereka untuk menghadapi China. Selain itu Hegseth juga mendorong negara anggota ASEAN untuk merampungkan pembuatan kode etik Laut China Selatan dan mengembangkan sistem pengawasan maritim terintegrasi agar mereka dapat menghadapi aksi agresif dan provokatif dari pihak luar.

Menanggapi kedua pernyataan tersebut pakar Asia Tenggara Bridget Welsh menyatakan hal ini menunjukan bahwa dalam politik Amerika Serikat terdapat dua pemikiran yang mendefinisikan hubungan antara kedua negara. Di satu sisi terdapat pandangan yang menganggap China sebagai ancaman terbesar bagi Negeri Paman Sam sementara di sisi lain terdapat pemikiran yang menganggap Negeri Tirai Bambu sebagai mitra potensial. Hal tersebut menunjukan bahwa saat ini hubungan antara Amerika Serikat dan China memiliki sifat ganda (dual nature) yakni kompetisi dengan kerja sama secara waspada dalam beberapa sektor.

Australia dan Kanada Bersatu untuk Mengurangi Ketergantungan pada China dalam Mineral Kritis

, , , , , , 0

Australia dan Kanada telah menandatangani perjanjian bersejarah untuk berkolaborasi dalam pengembangan dan pengolahan mineral kritis sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada China dan memperkuat rantai pasokan global alternatif. Mineral kritis adalah mineral yang memiliki andil penting dalam perekonomian, pertahanan dan keamanan sebuah negara.

Perjanjian tersebut bernama Deklarasi Bersama tentang Kerjasama Mineral Kritis ditandatangani di Toronto oleh Menteri Sumber Daya dan Australia Utara Australia, Madeleine King, dan Menteri Sumber Daya dan Energi Kanada, Tim Hodgson, di sela-sela Pertemuan Menteri Energi dan Lingkungan G7.

Kemitraan baru ini bertujuan untuk memfasilitasi investasi bersama dalam proyek-proyek mineral kritis besar, memfasilitasi pengolahan lintas batas sumber daya masing-masing negara, serta mendorong kolaborasi komersial dan penelitian antara kedua negara. Berdasarkan kesepakatan ini, mineral yang diekstraksi di Australia dapat diolah di Kanada dan sebaliknya, memperkuat ketahanan pasokan dan meningkatkan diversifikasi pasar.

Menteri King menekankan bahwa langkah ini didorong oleh ketidakstabilan rantai pasokan yang terkait dengan pembatasan ekspor China, yang baru saja ditangguhkan minggu ini setelah pembicaraan antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump. Ia mencatat bahwa volatilitas tersebut menyoroti pentingnya membangun “rantai pasokan alternatif yang dapat diandalkan” untuk mineral kritis. King menyatakan bahwa kebanyakan anggota negara G7, kecuali Jepang, sangat bergantung bahkan bergantung sepenuhnya pada China untuk mineral kritis, termasuk untuk magnet langka dan logam baterai.

“Kanada dan Australia adalah dua negara produsen besar yang memiliki visi serupa dan menguasai sebagian cadangan mineral kritis terbesar di dunia,” bunyi deklarasi bersama tersebut. “Kami sepakat akan kebutuhan…. untuk memperdalam aliansi bilateral kami dan beralih dari persaingan ke kolaborasi.”

Perjanjian ini juga akan berfokus pada pengembangan teknologi pengolahan rendah karbon, perbaikan proses persetujuan, dan berbagi praktik terbaik dalam standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Langkah terbaru ini mengikuti kesepakatan serupa antara Australia dan AS yang diumumkan awal tahun ini, di mana kedua negara akan berinvestasi bersama dalam proyek-proyek mineral kritis senilai lebih dari USD13 miliar. AS sejak itu menandatangani kesepakatan serupa dengan Jepang, Malaysia, dan Thailand, dalam upaya yang semakin intensif untuk menyaingi dominasi China di sektor ini.

Mineral kritis seperti unsur tanah jarang, kobalt, dan litium sangat penting bagi berbagai industri, termasuk energi bersih, pertahanan, dan manufaktur canggih.

Menteri King menyambut baik arah kerja sama yang diambil oleh anggota G7, “Saya menantikan kerja sama dengan Kanada untuk membangun rantai pasokan yang tangguh yang mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi.”

Load More