Sejak bom dan rudal penjelajah pertama dari Angkatan Udara Amerika Serikat (USAF) dan Angkatan Udara Israel (IAF) menghantam kota-kota besar di Iran seperti Teheran, Ishafan, Shiraz, dan Tabriz, terdapat sebuah konsensus bahwa serangan ini merupakan decapitation strike yang bertujuan untuk menewaskan eselon tertinggi kepemimpinan Iran dan melancarkan sebuah perubahan rezim. Konsensus ini secara langsung dibuktikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam sebuah video yang dirilis di media sosial Truth Social pada 28 Februari 2026 yang mana dia menyatakan bahwa tujuan dari Operasi Kemarahan Epik adalah untuk menggulingkan rezim yang telah berkuasa sejak tahun 1979. Akan tetapi hingga saat ini rezim Iran belum runtuh, bahkan eselon pemimpin tertinggi yang telah tewas akibat dari serangan udara USAF dan IAF telah digantikan oleh tokoh lain. Selain itu, elit politik dan militer Iran yang sebelumnya memiliki perbedaan pendapat tentang bagaimana mereka harus menanggapi serangan blok AS-Israel saat ini memiliki pandangan bulat bahwa mereka harus menghadapi kedua ancaman dengan komitmen penuh.
Hal ini membuka pertanyaan yaitu apakah saat ini perubahan rezim di Iran bisa dilakukan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mendalami kedua peristiwa yang mana Iran menghadapi skenario perubahan rezim yakni kudeta Shah Mohammad Reza Pahlavi tahun 1953 dan Revolusi Islam tahun 1979. Kedua peristiwa ini berhasil mencapai tujuannya karena beberapa faktor seperti fragmentasi elit, perpecahan koalisi politik, dan keengganan atau ketidakmampuan sang pengambil keputusan tertinggi untuk melakukan aksi menentukan yang dapat mengakhiri upaya pengambilan kekuasaan. Dalam kudeta tahun 1953, hal ini dapat dilihat pada saat koalisi Front Nasional (NF) yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Mohammad Mossadegh mengalami perpecahan internal sehingga mereka tidak dapat memutuskan aksi apa yang akan selanjutnya dilakukan. Selanjutnya, PM Mossadegh juga tidak mampu mendapatkan dukungan penuh dari Militer Kerajaan Iran karena sebagian dari perwira tinggi nya seperti Letjen Fazlollah Zahedi merupakan aset Badan Pusat Intelijen (CIA) Amerika Serikat. Alhasil walaupun PM Mossadegh berhasil menggagalkan upaya pertama, dia tidak mampu melancarkan aksi menentukan yang seharusnya dapat mengakhiri upaya kudeta tersebut.
Sementara itu pada Revolusi Islam tahun 1979, elit politik dan militer yang mendukung Shah Mohammad Reza terpecah belah karena mereka tidak dapat memberikan usulan bulat kepada sang raja tentang aksi apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan stabilitas. Dalam perpecahan ini terdapat dua kubu yakni garis keras dan moderat. Individu dari kubu garis keras seperti Letjen Angkatan Udara Amir Hossein Rabii dan Jenderal Angkatan Udara Hassan Toufanian ingin melancarkan kudeta militer untuk menindas demonstrasi pro-Khomeini sekaligus mempertahankan kekuasaan Dinasti Pahlavi. Sementara itu blok moderat yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Shapour Bakhtiar dan Ketua terakhir SAVAK Letjen Nasser Moghaddam ingin bernegosiasi dengan kelompok oposisi. Perpecahan ini diperburuk dengan kebimbangan Shah Mohammad Reza karena dia bimbang tentang aksi apa yang harus dilakukan agar dinasti nya dapat tetap berkuasa sekaligus mendapatkan dukungan dari masyarakat. Seluruh hal ini pada akhirnya menjadi penyebab runtuhnya Kerajaan Iran yang telah berkuasa selama 25 abad.
Tidak lama setelah rezim berkuasa, mereka sempat menghadapi situasi serupa dengan adanya Nojeh coup plot tahun 1980 yang diselenggarakan oleh mantan perwira militer dan pejabat sipil yang masih setia kepada Shah Mohammad Reza. Upaya ini menjadi pelajaran penting bagi rezim karena akibat dari aksi ini mereka mulai membentuk struktur kekuasaan yang membuat kudeta, intervensi asing, dan decapitation strike sulit untuk berhasil. Dalam struktur ini, Korps Garda Revolusioner Islam (IRGC) yang sebelumnya berada di bawah komando Militer Reguler Iran (Artesh) dipisah untuk membentuk sebuah militer paralel yang hanya setia kepada sang Ayatollah (pemimpin tinggi). Selanjutnya, rezim Iran juga membangun prosedur pergantian, rencana darurat jika eselon tertinggi tewas, dan sistem yang mendistribusikan kekuasaan ke berbagai sektor. Hal ini membuat rezim Ayatollah berbeda dengan rezim otoriter Timur Tengah lainnya karena kekuasaan tidak dikendalikan sepenuhnya oleh satu orang. Selain itu, rezim Iran juga menggunakan trauma sejarah secara efektif untuk memobilisasi masyarakat dan elit.
Hal ini membuat upaya kudeta, intervensi asing, atau decapitation strike sulit untuk membawakan hasil yang diinginkan karena bahkan jika upaya awal berhasil, sang Ayatollah dapat mengerahkan IRGC dan aparatur sipil terkait untuk mengakhiri aksi tersebut secara menyeluruh. Sementara itu jika terjadi intervensi asing seperti invasi yang dilancarkan Irak pada tahun 1980 atau decapitation strike yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat pada tahun 2026, Iran dapat memobilisasi masyarakat dan elit menggunakan trauma sejarah dan retorika bahwa Iran sedang menghadapi pertempuran yang akan menentukan kelangsungan hidup bangsa (national survival).
