Menu

Thailand

Konflik Thailand–Kamboja, ASEAN Perkuat Diplomasi untuk Cegah Eskalasi

Konflik Thailand–Kamboja, ASEAN Perkuat Diplomasi untuk Cegah Eskalasi

, , , , , , , , 0

Para menteri luar negeri dari negara-negara anggota ASEAN menggelar pertemuan khusus di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (22/12/2025) untuk membahas eskalasi konflik perbatasan yang kembali mencuat antara Thailand dan Kamboja. Pertemuan ini diprakarsai oleh Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2025 dengan tujuan utama mencari solusi de-eskalasi dan mendorong perdamaian yang berkelanjutan di kawasan. 

Malaysia menyatakan bahwa rapat tersebut merupakan respons atas keputusan bersama antara pemimpin Malaysia, Kamboja, dan Thailand pada 11 Desember 2025 untuk membawa situasi konflik ke forum ASEAN. Pertemuan akan dipimpin oleh Menlu Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan, dengan menempatkan dialog konstruktif dan penghormatan terhadap hukum internasional sebagai pijakan utama pembahasan. 

Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja telah memanas sejak awal Desember ketika bentrokan bersenjata kembali meletus di wilayah yang mereka klaim bersama. Penggunaan pesawat tempur dan serangan udara telah menyebabkan puluhan korban jiwa dan ratusan ribu warga sipil mengungsi. Konflik ini muncul dari sengketa perbatasan yang telah berlangsung puluhan tahun. 

Posisi Negara Anggota ASEAN

Beberapa negara anggota ASEAN, salah satunya Laos, turut menyampaikan keprihatinannya atas eskalasi konflik tersebut. Pemerintah Laos menyerukan kedua pihak untuk menahan diri dan mengutamakan dialog dalam menyelesaikan perselisihan guna mencerminkan semangat solidaritas dan prinsip good neighbourliness di ASEAN. 

Sementara itu, Thailand menegaskan tidak ingin ditekan atau dirugikan dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang akan digelar di Malaysia pada 22 Desember 2025. Pemerintah Thailand menyatakan sikapnya tetap menginginkan perdamaian, menolak tudingan melanggar kedaulatan negara lain, serta meminta Kamboja menunjukkan ketulusan untuk gencatan senjata.

Upaya Diplomasi Internasional di Kawasan

Pada 31 Juli 2025, pernyataan resmi dari ASEAN dalam hasil pertemuan khusus yang diselenggarakan oleh Malaysia untuk membahas situasi terkini antara Kamboja dan Thailand telah menegaskan komitmen blok ini untuk mengupayakan penyelesaian damai melalui dialog dan mekanisme diplomatik. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan Piagam ASEAN dan Treaty of Amity and Cooperation (TAC), serta mendukung pelaksanaan gencatan senjata yang disepakati kala itu.

Selain ASEAN, aktor global juga telah terlibat dalam upaya mediasi. Salah satunya, utusan Khusus China untuk Urusan Asia, Deng Xijin, telah mengunjungi Phnom Penh untuk membahas upaya de-eskalasi dan mengakhiri konflik yang sedang berlangsung. Menurut Deng, China akan terus memainkan “peran konstruktif dalam memfasilitasi dialog antara Kamboja dan Thailand dengan tujuan untuk mempromosikan penyelesaian sengketa secara damai.

Pertemuan ASEAN hari ini (22/12) diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan baru untuk meredakan ketegangan, memperkuat implementasi gencatan senjata, serta membangun kerangka dialog yang memungkinkan kedua negara tetangga ini kembali ke jalur negosiasi damai. ASEAN berupaya menegaskan perannya sebagai forum sentral dalam menjaga stabilitas regional, sekaligus menggarisbawahi prinsip menyelesaikan konflik secara damai dan kolektif demi keamanan kawasan Asia Tenggara. 

Meski konflik ini secara teknis terjadi antara Thailand dan Kamboja, Hasil pertemuan ASEAN pada Juli 2025 dan mencuatnya kembali konflik ini memperlihatkan ASEAN yang kini tengah diuji dalam kapasitasnya untuk menyatukan negara-negara anggota di bawah satu visi keamanan kolektif, serta masih lemahnya hasil dari pertemuan ASEAN itu sendiri. 

Hasil pertemuan kali ini kemudian diharapkan dapat menentukan kembali arah diplomasi regional selanjutnya, serta kesiapan ASEAN dalam menangani konflik internal antar anggotanya di masa mendatang dalam jangka panjang. 

Negosiasi Gencatan Senjata Thailand-Kamboja Dimulai, Konflik Masih Berlanjut

Negosiasi Gencatan Senjata Thailand-Kamboja Dimulai, Konflik Masih Berlanjut

, , , , , , , 0

Thailand dan Kamboja sepakat untuk memulai perundingan gencatan senjata di Malaysia pada Senin, 28 Juli 2025, setelah empat hari bentrok di perbatasan kedua negara. Sebagai ketua ASEAN yang menjabat tahun ini, Malaysia menjadi tuan rumah sekaligus fasilitator dialog bilateral ini. Dilansir dari Al Jazeera, pembicaraan itu akan dihelat mulai pukul 15.00 waktu Malaysia. Perdana Menteri sementara Thailand Phumtham Wechayachai akan memimpin delegasi Bangkok, serta Perdana Menteri Kamboja Hun Manet diperkirakan hadir langsung dan memimpin perwakilan negaranya.

Kesepakatan dialog gencatan senjata dicapai akibat intervensi diplomatik dari PresidenAmerika Serikat, Donald Trump, yang menghubungi langsung kedua pemimpin—Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Plt. Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai—serta mengancam akan menunda pembicaraan dagang bilateral jika kekerasan tidak dihentikan. Pembicaraan ini muncul setelah Thailand dan Kamboja dihajar tarif impor 36 persen yang akan berlaku mulai 1 Agustus mendatang dan hendak bernegosiasi kepadaAmerika Serikat.

Di satu sisi, Kamboja menyatakan siap melakukan gencatan senjata tanpa syarat dan telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri untuk segera menyusun langkah-langkah implementasi bersama Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, serta pihak Thailand. Sementara itu, Thailand menyambut baik ajakan berdialog, tetapi menuntut Kamboja terlebih dahulu menghentikan serangan sebagai bukti itikad baik. Thailand juga menekankan pentingnya pembentukan mekanisme prosedural untuk memastikan penghentian konflik berjalan efektif dan berkelanjutan. Meski kesepakatan perundingan telah diumumkan, pertempuran di perbatasan masih terus berlanjut hingga Minggu pagi. Serangan artileri beratdan roket masih terdengar di berbagai titik konflik, menunjukkan belum adanya penghentian kekerasan secara nyata di lapangan.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memastikan bahwatidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam bentrokan bersenjata antara Thailand dan Kamboja. Kepastian ini disampaikan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, berdasarkan pemantauan aktif dari KBRI di Phnom Penh dan Bangkok. KBRI telah mengeluarkan imbauan kepada WNI untuk meningkatkan kewaspadaan, menghindari wilayah konflik, dan mengikuti informasi dari otoritas lokal. Para WNI juga diminta segera menghubungi perwakilan RI jika menghadapi situasi darurat. Kemlu RI berharap kedua negara dapat menyelesaikan konflik secara damai sesuai prinsipPiagam ASEAN dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama.

Negosiasi yang akan dimulai di Malaysia menjadi harapan awal untuk meredam konflik perbatasan yang semakin memanas. Meski pertempuran masih berlangsung, tekanan diplomatik dari berbagai pihak serta keinginan bersama untuk mencari solusi damai membuka peluang tercapainya stabilitas di kawasan dalam waktu dekat.

chart

Thailand dan Kamboja Memulai “Perang” di Perbatasan, Ribuan Warga Mengungsi

, , , , 0

Ketegangan lama antara Thailand dan Kamboja di wilayah perbatasan  meletus menjadi konflik bersenjata terbuka pada Kamis, 24 Juli 2025. Bentrokan terjadi menyusul eskalasi yang dipicu oleh insiden ranjau darat terhadap seorang tentara Thailand dan memicu krisis diplomatik. Thailand menuduh Kamboja sebagai pihak yang memasang ranjau, kemudian memanggil pulang duta besarnya dari Phnom Penh dan mengusir utusan diplomatik Kamboja dari Bangkok. Namun, Pemerintah Kamboja menolak tuduhan tersebut dan membalas dengan kecaman keras.

Puncak ketegangan terjadi ketika Thailand meluncurkan serangan udara menggunakan jet tempur F-16 ke target militer di wilayah Kamboja, menyusul serangkaian tembakan artileri dari Kamboja yang menewaskan 11 warga sipil dan satu tentara Thailand. Serangan udara ini merupakan yang pertama kali dilakukan Thailand dalam konflik perbatasan dengan Kamboja, dan menandai eskalasi paling serius dalam lebih dari satu dekade terakhir.

Bentrokan dilaporkan menyebar ke sedikitnya enam titik di sepanjang 209 kilometer wilayah perbatasan yang statusnya masih terus diperdebatkan, termasuk area di sekitar kuil kunoHindu Ta Moan Thom dan Preah Vihear. Rumah sakit di wilayah Surin, Thailand, turut menjadi sasaran tembakan artileri, yang oleh otoritas Thailand dikutuk sebagai kejahatanperang. Akibat pertempuran ini, lebih dari 40.000 penduduk desa di wilayah perbatasan dievakuasi ke tempat penampungan sementara.

Pemerintah Thailand mengklaim bahwa serangan udara ditujukan secara presisi ke instalasi militer Kamboja untuk membalas agresi sebelumnya. Namun, Kamboja mengecam keras serangan tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan agresi brutal yang melanggar hukum internasional. Sebagai respons lanjutan, Thailand menutup seluruh pos perbatasan denganKamboja dan hanya mengizinkan lalu lintas untuk keperluan darurat serta pengiriman kebutuhan pokok.

Ketegangan ini langsung memicu keprihatinan komunitas internasional. Pemerintah Kamboja secara resmi mengajukan permintaan sidang darurat kepada Dewan Keamanan PBB dan menuduh Thailand melanggar Piagam PBB. Sementara itu, Amerika Serikat menyerukan penghentian segera permusuhan dan meminta perlindungan terhadap warga sipil.

Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja memiliki sejarah panjang, terutama akibat ketidakjelasan batas wilayah yang diwariskan dari masa kolonial. Salah satu titik konflik utama adalah sengketa atas kepemilikan kuil Preah Vihear, yang meskipun telah diserahkan kepada Kamboja melalui putusan Mahkamah Internasional tahun 1962, namun terus memicu ketegangan dan nasionalisme di kedua negara hingga kini.

Demonstran Desak PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Mundur Imbas Bocornya Rekaman Telepon

Demonstran Desak PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Mundur Imbas Bocornya Rekaman Telepon

, , , , 0

Kamis (19/6/2025), ratusan demonstran mendesak Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mundur dari jabatannya. Gelombang protes ini dipicu oleh bocornya rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, yang dinilai mencoreng martabat nasional dan memicu kemarahan publik Thailand.

Dalam rekaman yang bocor tersebut, Paetongtarn terdengar membahas sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja, termasuk insiden bentrokan bersenjata yang menewaskan seorang tentara Kamboja pada akhir Mei lalu. Menurut publik, Ia menyebut komandan militer di timur laut Thailand sebagai lawan, serta memanggil Hun Sen dengan sebutan “paman”; sebagai sikap kurang diplomatis dan merendahkan institusi militer.

Hal ini telah mengguncang koalisi pemerintahan Paetongtarn. Partai Bhumjaithai sebagai mitra utamanya, menarik diri dari koalisi dengan alasan tindakan Paetongtarn telah merusak integritas nasional dan citra militer. Kehilangan 69 anggota parlemen Bhumjaithai membuat Paetongtarn kini hanya memiliki sedikit suara untuk memperoleh mayoritas di parlemen. Penarikan diri Partai Bhumjaithai pun diikuti ancaman dari partai-partai koalisi lain yang juga mempertimbangkan hengkang, sehingga posisi Paetongtarn semakin terjepit dan pemerintahannya terancam runtuh.

Dalam aksi unjuk rasa, para demonstran—yang sebagian besar merupakan veteran gerakan “Baju Kuning” pro-monarki—melambaikan bendera Thailand dan membawa poster bertuliskan “Paetongtarn Pengkhianat”. Mereka menuntut Paetongtarn segera mundur, bahkan meneriakkan yel-yel keras seperti “Pergi!” dan “Pergi ke neraka!”

Menanggapi situasi ini, Paetongtarn yang baru 10 bulan menjabat, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia menyatakan bahwa pemerintahnya tetap bersatu dengan angkatan bersenjata untuk mempertahankan integritas teritorial Thailand dari segala gangguan oleh Kamboja. Paetongtarn berharap bahwa permintaan maafnya dan upayanya menunjukkan persatuan dengan militer cukup untuk meyakinkan mereka agar tetap bertahan. Namun demikian, permintaan maaf itu belum mampu meredakan tekanan publik dan elite politik yang menuntut pembubaran parlemen serta pemilu baru.

A submarine attached to a naval submarine flotilla under the PLA Northern Theater Command steams in the sea during a training exercise recently in waters of the Yellow Sea. Photo: China Military

China dan Thailand Memperkuat Hubungan Militer dan Perdagangan dengan Latihan Angkatan Laut dan Perluasan Infrastruktur

, , , , 0

China dan Thailand akan mengadakan latihan angkatan laut bersama keenam mereka, “Blue Strike-2025,” di dekat Zhanjiang, provinsi Guangdong, dari akhir Maret hingga awal April. Kementerian Pertahanan Nasional China menyatakan bahwa latihan ini akan berfokus pada taktik kontraterorisme, operasi serangan maritim bersama, dan perang antikapal selam.

Latihan ini mencerminkan pendalaman kerja sama militer antara kedua negara. Sejak latihan “Blue Strike” pertama pada tahun 2010, China dan Thailand terus memperluas hubungan pertahanan mereka, melakukan latihan angkatan darat dan angkatan udara bersama di samping latihan angkatan laut. Angkatan Laut Thailand akan mengerahkan beberapa kapal perang, termasuk HTMS Angthong, HTMS Chao Phraya, dan HTMS Kraburi, yang pada awalnya dibangun di China.

Wang Yunfei, ahli militer China, mencatat bahwa fregat Tipe 053HT Thailand berbagi sejumlah metode pelatihan dan operasional serta persenjataan dan peralatan dengan rekan-rekan mereka dari China, dan latihan ini akan meningkatkan interoperabilitas di antara angkatan laut kedua negara. China dan Thailand juga mengadakan latihan bersama secara rutin di bawah latihan angkatan udara bersama seri Falcon Strike dan latihan angkatan darat bersama seri Strike.

Latihan ini dilakukan di saat China sedang memperkuat hubungan militer dengan negara-negara Asia Tenggara di tengah ketegangan yang sedang berlangsung di Laut China Selatan. Meskipun Thailand secara historis merupakan sekutu dekat Amerika Serikat, kerja sama militernya dengan China telah berkembang secara signifikan sejak kudeta militer Thailand tahun 2014, yang membuat hubungan dengan Washington tegang. Seiring dengan semakin dalamnya kolaborasi militer dan ekonomi, pengaruh China di Asia Tenggara terus berkembang, kerja sama ini mencerminkan pergeseran keseimbangan kekuatan di kawasan ini. Selain itu, jarang bagi China untuk mengadakan latihan anti-kapal selam dengan negara-negara selain Rusia. Angkatan darat, laut, dan udara kedua negara semuanya melakukan latihan bersama, yang mencerminkan tingkat kepercayaan timbal balik yang tinggi, demikian ungkap Wang.

Perspektif Konstruktivis dalam Pelegalan Pernikahan Sesama Jenis di Thailand

Perspektif Konstruktivis dalam Pelegalan Pernikahan Sesama Jenis di Thailand

, , , , , 0

Thailand telah mencatat sejarah sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan pernikahan sesama jenis melalui pengesahan Undang-Undang Kesetaraan Pernikahan pada 23 Januari 2025 yang didalamnya memberikan hak setara kepada pasangan sesama jenis, termasuk hak hukum, keuangan, dan medis.  Dengan diberlakukannya undang-undang ini, istilah “suami-istri” akan digantikan dengan “pasangan hidup” dalam mencerminkan prinsip kesetaraan yang tercantum dalam Konstitusi Thailand, yang menyatakan bahwa setiap individu setara di mata hukum. Langkah ini sekaligus menempatkan Thailand sebagai negara ketiga di Asia yang mengakui pernikahan sesama jenis, setelah Taiwan dan Nepal. Perjalanan menuju legalisasi ini dimulai sejak Undang-undang tersebut disetujui oleh parlemen Thailand melalui pemungutan suara 400 berbanding 10 pada bulan Maret, dan kemudian disetujui oleh senat Thailand dengan suara 130 berbanding 10 pada bulan Juni, hingga kemudian diratifikasi oleh Raja Maha Vajiralongkorn pada Agustus 2024.

Keputusan ini mendapat banyak dukungan dari pejabat pemerintah, termasuk Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, yang menekankan pentingnya pengakuan identitas gender. Masyarakat Thailand, terutama komunitas LGBTQ+, menyambut gembira langkah ini sebagai hasil dari perjuangan panjang selama dua dekade untuk kesetaraan hak pernikahan. Meskipun dinilai sebagai langkah maju yang signifikan, aktivis dan pendukung hak LGBTQ+ menekankan perlunya reformasi hukum lebih lanjut untuk meningkatkan perlindungan dan inklusivitas. Mereka berharap bahwa legalisasi ini akan mendorong perubahan budaya yang lebih luas dan meningkatkan penerimaan terhadap komunitas LGBTQ+ di Thailand dan kawasan sekitarnya.

Salah satu alasan Thailand lebih terbuka terhadap komunitas LGBT+ adalah karena agama Buddha yang dianut oleh mayoritas penduduk negara ini tidak melarang perilaku homoseksual. Selain itu, Thailand tidak pernah dijajah oleh negara Barat, yang membawa serta hukum-hukum yang melarang homoseksualitas seperti di banyak negara Asia lainnya. Dr. Naruphon Duangwiset dari Pusat Antropologi Putri Maha Chakri Sirindhorn,  seorang pakar sejarah, budaya, dan keberagaman komunitas LGBTQ Thailand telah meneliti LGBTQ lebih dari 10 tahun dan menyebutkan bahwa agama Buddha tidak memiliki larangan atau hukuman bagi orang-orang LGBTQ dan hanya melarang “bandhaka”, yaitu melarang individu biseksual atau kasim untuk menjadi biksu. “Dalam komunitas Buddha, orang-orang ini tidak ditangkap, dipenjara, atau dipukuli, seperti yang kadang-kadang ditemukan dalam masyarakat ajaran lainnya.” Ia juga menambahkan bahwa “Menurut cara hidup umat Buddha Theravada, jika seseorang tidak menyebabkan masalah bagi orang lain, orang tersebut dapat hidup sebagai setengah perempuan, setengah pria, atau transgender.” Karena alasan inilah, Ia melihat bahwa masyarakat Thailand, yang relatif multikultural, adalah masyarakat yang fleksibel.

Konteks legalisasi pernikahan sesama jenis di Thailand ini dapat dilihat melalui perspektif konstruktivisme yang menekankan bahwa aspek-aspek penting dalam hubungan internasional juga dapat dikonstruksi secara sosial, budaya, dan identitas nasional melalui sejarah dan interaksi antar aktor. Konstruktivisme menekankan bahwa kebijakan negara dapat lahir dan dipengaruhi oleh norma sosial yang berkembang di masyarakat.

Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, Thailand memiliki masyarakat yang lebih terbuka terhadap komunitas LGBTQ+ . Beberapa faktor yang menjadikan Thailand terbuka terjadap LGBTQ+, sebagai berikut:

1) Pengaruh Agama Buddha: Agama mayoritas di Thailand yakni Budha tidak memiliki larangan eksplisit terhadap homoseksualitas. Dalam ajaran Buddha, seseorang dapat hidup sesuai dengan identitas gendernya selama tidak menyebabkan masalah bagi orang lain. Hal inilah yang membentuk budaya yang lebih toleran terhadap keberagaman gender dan seksual.

2) Sejarah yang Berbeda dari Negara Asia Lainnya: Tidak seperti banyak negara Asia yang pernah dijajah oleh Barat dan mewarisi hukum anti-LGBT dari kolonialisme, Thailand memiliki sistem hukum serta norma sosial yang berkembang secara independen.

Tidak hanya itu, konstruktivisme juga melihat bagaimana norma dapat berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh interaksi antara aktor domestik dan global. Dalam kasus Thailand, terjadi evolusi norma sosial dimana masyarakat Thailand, terutama generasi muda, semakin menerima pernikahan sesama jenis karena paparan terhadap gerakan hak asasi manusia global dan perubahan dalam nilai-nilai sosial. Selain itu, aktivis LGBTQ+ di Thailand juga telah berjuang selama dua dekade untuk hak pernikahan. Mereka turut berperan dalam membentuk wacana publik dan mendesak pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif. Thailand mungkin juga terdorong untuk mengikuti langkah negara-negara lain seperti Taiwan dan Nepal dalam mengakui pernikahan sesama jenis, terutama karena posisi Thailand sebagai tujuan wisata internasional yang populer di kalangan LGBTQ+.

Konstruktivisme menjelaskan perubahan kebijakan Thailand. Legalisasi pernikahan sesama jenis di Thailand bukan hanya hasil keputusan politik, tetapi juga dipengaruhi oleh norma budaya, sejarah, dan perubahan identitas nasional. Norma inklusivitas yang telah lama berkembang di Thailand menjadi faktor kunci yang memungkinkan kebijakan ini diterima, berbeda dengan negara-negara lain di kawasan yang masih menolak pernikahan sesama jenis karena norma sosial yang lebih konservatif.

Aktivis Thailand Dipenjara Imbas Hina Kerajaan

, , , , , 0

Sebuah pengadilan Thailand pada hari Rabu (13/12//2023) menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada seorang aktivis yang menjadi anggota parlemen karena  pelanggaran mengenai postingan media sosial yang dianggap menghina monarki dan mencemarkan nama baik keluarga kerajaan.

Menurut pernyataan pengadilan, Lukchanok Srinok dari Partai Progresif dinyatakan bersalah atas dua postingan di platform media sosial X pada tahun 2020. Menurut pengacaranya, dia diberikan jaminan dan kini bisa terus bekerja sebagai anggota parlemen. 

Salah satu postingan menuduh pemerintah menggunakan distribusi vaksin virus corona untuk mempromosikan citra monarki, yang oleh pengadilan dianggap mencemarkan nama baik. Unggahan lain yakni mengenai dirinya yang mengunggah ulang unggahaan orang lain yang dianggap sebagai penghinaan besar kepada raja.

Undang-undang ‘lese-majeste’ merupakan aturan ketat yang melindungi raja, ratu, ahli waris, dan bupati dari kritik di mana dapat menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun untuk pelanggaran apa pun yang dianggap menghina monarki.

Lukchanok dikenal sebagai  aktivis  gerakan demokrasi anti-pemerintah yang dipimpin oleh kaum muda, yang menyerukan reformasi  istana dan undang-undang lese majeste, yang terkadang menarik  lebih dari 100.000 orang. Ia kemudian bergabung dengan Move Forward, yang bertujuan untuk mereformasi Undang-Undang Penghinaan Keluarga Kerajaan, dan memenangkan kursi  parlemen pada pemilihan umum bulan Mei.

Kelompok advokasi Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand menyatakan setidaknya 262 orang telah didakwa menghina monarki sejak tahun 2020. Menurut berita yang beredar, Lukanok dibebaskan dengan jaminan  500.000 baht ($13.970) dengan syarat  dia tidak melakukan kejahatan lebih lanjut, kata pengacaranya dan sesama anggota parlemen Weeranan Fuadsiri.

Ruckhanok yang merasa tidak bersalah berencana untuk mengajukan banding. Pengadilan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa selama persidangan, Luchanok “tidak menunjukkan kecenderungan untuk memberikan bukti yang membuktikan bahwa dia tidak bersalah”, dan menambahkan bahwa ini adalah masa yang sulit bagi warga Thailand yang “menghormati Raja dan tidak menyinggung perasaannya.’

Selain Ruchanok, beberapa pemimpin lain dari partai yang sama juga dijatuhi dakwaan serupa, di mana banyak dari mereka merupakan aktivis yang turut andil dalam protes tahun 2020 lalu. Protes ini berkaitan dengan tuntutan reformasi Thailand. 

8 November: Thailand’s Coup D’Etat in 1947

, , , , , , , 0

A coup d’etat occurred in Thailand on 8 November 1947, where an army-nominated civilian government replaced the constitutionally-elected civilian government. The ‘Coup Group’ overthrew the government of Pridi Banomyong’s man, Luang Thamrong, and was replaced by Khuang Aphaiwong, a royalist supporter and founder of the Democratic Party.

Coup d’etat refers to the sudden and violent overthrow of an existing government by a small group. The essential condition for a successful coup is complete or partial control of the armed forces, police, and other military elements.

Unlike a revolution, which usually involves many people fighting for fundamental changes in social, economic, and political aspects, a coup is a change of power from the top down, leading to the sudden replacement of key figures in the government. Typically, a coup does not result in significant changes in a country’s basic economic and social policies, nor does it result in a significant redistribution of power among political factions.

 

Coup Thailand in 1947

The coup leader was led by military supreme leader Phin Choonhavan, Kat Katsongkhram, and Field Marshal Pibul Songgram (Phibun). Phibun was the former prime minister who declared war on Britain and the United States in January 1942. At the time, he was still considered by many in the West to be a militarist figure and a dictator accused of collaboration with Tokyo from the beginning.

Just six months after the coup, he returned to serve as Prime Minister of Thailand. Even more astonishing is that he remained in power for nearly ten years, serving as a loyal and trustworthy ally of the United States, the very power that played a central role in the West’s victorious coalition against militarism and fascism. This decisive coup marked a significant turning point because it not only reestablished Pibul with his changed approach to Thai foreign policy but also brought a new generation of military politicians into the Thai political scene who would influence the government for the next three decades.

Over the next three years, Phibun faced many challenges in maintaining his government as rival military factions attempted coups.  In an effort to win support, he allowed disaffected political groups, including Khuang’s conservative Democratic Party, to participate in the drawing up of a new constitution, which was officially established in 1949. When the leaders of the anti-Phibun military faction were arrested in October 1948, supporters of former prime ministers Pridi and Khuang in the navy and marines were not arrested. In February 1949, an uprising allegedly supported by Pridi’s supporters in the Marines and Navy was crushed after three days of intense conflict. Then, in June 1951, the maritime and naval forces rebelled again and captured Phibun. The uprising was crushed by loyalist army and air force units, resulting in a significant reduction in naval strength and the withdrawal of senior naval officers.

Related to foreign influence?

After the Second World War, the US and USSR (Soviet Union) were in an ideology competition (Cold War) where both parties were trying to uphold their ideology and influence in the world. The US, led by the Harry Truman cabinet, wanted to prevent the influence of communism through the Bretton Woods system for financial and commercial relations in promoting capitalism after the Second World War. This coup also intensified Thai-American relations as the US became more involved in Thailand’s political and economic development. 

Right after the coup in 1947, the USA took a sturdy stance towards the Coup Group, especially its leaders. The American ambassador in Bangkok stated to Washington that the annulment of the prevailing charter became unlawful, stating, “The status of the present regime, therefore, is wholly illegal and is based solely on force.” As a result, the US authorities avoided officially spotting the brand-new regime. However, this poor response might persist for a short period.

In the spring of 1948, there was a sudden shift in the United States political stance closer to the Coup Group and its authorities. This extrade became even more significant as it took place properly after the Coup Group, disenchanted with the overall performance of the civilian authorities ordinarily hooked up to soothe the USA and British governments, suddenly disregarded the Khuang authorities and appointed Phibun as the brand new premier. Less than a month after Phibun assumed power, the US authorities formally diagnosed his authorities and commenced supplying sizable financial and navy help to Thailand.

During Phibun’s 2nd authority from 1948 to 1957, his rules carefully reflected the ones he had added inside the overdue 1930s. He reinstated the name “Thailand” in 1949, reverting from the term “Siam” that had been followed in 1946 as a reaction to intense nationalism. Legislation aimed toward aligning Thai social conduct with Western norms, first of all, added via way of means of Phibun earlier than the war, changed into reintroduced. There had been additionally first-rate upgrades made in secondary education and an enormous growth in navy funding.

The Phibun regime changed into marked via way of a stance of suspicion toward the Chinese community, viewing them as probably disloyal and, specifically after 1949, as capability communists. Phibun’s robust anti-communist stance notably inspired his overseas coverage. Thailand declined to understand the People’s Republic of China, supported UN intervention in Korea in 1950, and supplied aid to the French for their combat in opposition to communist insurgents in Indochina. Phibun’s Thailand became visible as one of the most steadfast supporters of the United States’ overseas coverage in mainland Southeast Asia.

f2820c0e-86be-4dc2-84aa-1a7f93ceb6d2_45b81407

Dilema geopolitik Thailand: Menyelaraskan diri dengan China sembari menghormati hubungan dengan AS

, , , , , 0

Ketika Srettha Thavisin dari Partai Pheu Thai mengambil peran sebagai Perdana Menteri Thailand ke-30, fokus utamanya, seperti yang diungkapkan dalam pidato pengukuhannya pada tanggal 11 September,[1] berpusat pada pemulihan ekonomi negara. Sementara Srettha segera mengarahkan perhatiannya pada kebangkitan ekonomi, dia juga harus tetap memperhatikan dinamika keamanan yang berkembang di kawasan ini. Kebijakan luar negeri Thailand sedang menavigasi arus kompleks yang dipengaruhi oleh perubahan dinamika di kawasan ini, terutama dalam hubungannya dengan China dan lanskap keamanan Asia-Pasifik yang lebih luas.

Thailand, negara yang dinamis dan memiliki posisi strategis di Asia Tenggara, telah lama mempertahankan pendekatan kebijakan luar negeri yang pragmatis dan bernuansa terhadap China. Hubungan ini telah berkembang, mencerminkan dinamika kompleks politik regional, ekonomi, dan masalah keamanan. Keterlibatan mendalam Thailand dengan China terutama menyangkut pertimbangan ekonomi, mengingat China adalah mitra dagang paling signifikan bagi Bangkok. Pada tahun 2022, China muncul sebagai tujuan utama Thailand untuk produk pertanian, dengan total perdagangan pertanian antara kedua negara mencapai 13,1 miliar dolar AS. Ekspor Thailand ke China mencapai US$10,3 miliar, mencerminkan pertumbuhan penting sebesar 3,1 persen dari tahun sebelumnya.[2]

China memberikan peluang besar dalam hal kesempatan kerja, prospek bisnis, dan investasi. Pada paruh pertama tahun 2023, China muncul sebagai investor asing terkemuka di Thailand, dengan investasi sebesar US$1,7 miliar untuk berbagai proyek.[3] Singapura dan Jepang menyusul di belakangnya dengan investasi masing-masing sebesar US$1,6 miliar dan US$1 miliar.[4] Namun demikian, ada beberapa ganjalan dalam hubungan bilateral, yang berasal dari tertundanya kemajuan dalam proyek kereta api berkecepatan tinggi, tantangan dalam kesepakatan kapal selam, dan dampak pariwisata.

Kedua belah pihak menyelesaikan sebagian besar perbedaan mereka di sela-sela pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada tahun 2022. Mereka secara kolaboratif menandatangani beberapa perjanjian, termasuk Rencana Aksi Bersama yang menguraikan Kerja Sama Strategis China-Thailand untuk tahun 2022-2026.[5] Thailand-China juga memprakarsai Rencana Kerja Sama untuk mempromosikan Sabuk Ekonomi Jalur Sutra dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21. Perjanjian-perjanjian ini akan membantu mempercepat pengembangan jalur kereta api Thailand-Laos-China, yang diharapkan akan selesai pada tahun 2027-2028. Selain itu, kedua negara juga menandatangani dokumen kerja sama yang mencakup berbagai aspek ekonomi, perdagangan, investasi, e-commerce, dan inovasi ilmiah dan teknologi.

 

Latihan militer bersama China-Thailand

Di bidang kerja sama militer, kedua negara menyetujui serangkaian latihan bersama untuk memperkuat kemampuan militer, angkatan laut, dan angkatan udara mereka. Ini termasuk Falcon Strike 2023, sebuah latihan tempur udara yang diadakan pada bulan Juli 2023; dan Assault 2023, atau Joint Strike 2023, yang melibatkan latihan militer anti-teroris yang berlangsung selama 21 hari. Pada bulan September, latihan angkatan laut bersama China-Thailand Blue Strike-2023 berlangsung, yang menjadi semakin penting karena pejabat Thailand menyetujui penggunaan mesin CHD620 buatan China untuk kapal selam kelas S26T Yuan.[6] Keputusan kontroversial ini telah menunda pembelian kapal selam, dan latihan angkatan laut bersama itu berusaha untuk mendapatkan wawasan tentang kemampuan kapal selam China. Kapal selam yang telah selesai dibangun dapat dikirim dalam waktu 40 bulan. Akan tetapi, rinciannya, seperti jaminan yang lebih lama dari biasanya dari China Shipbuilding and Offshore International Co. Ltd. dan dukungan pemeliharaan mesin, harus diselesaikan. Keputusan mengenai kapal kedua dan ketiga mungkin akan memakan waktu cukup lama.

Latihan-latihan ini, yang dilakukan di tengah-tengah ketegangan regional, khususnya di Laut China Selatan, telah dilakukan secara diam-diam karena perselisihan yang sedang berlangsung dan dampaknya terhadap hubungan Amerika Serikat (AS)-China. Meskipun latihan-latihan ini menggarisbawahi komitmen Thailand terhadap keamanan regional dan keinginannya untuk menjaga hubungan baik dengan China, latihan-latihan ini juga mencerminkan persaingan geopolitik yang lebih luas di kawasan ini. Mengenai skala dan ruang lingkup, beberapa analis menunjukkan bahwa latihan bersama China di kawasan Asia Tenggara tidak dapat dibandingkan dengan latihan yang dilakukan oleh AS, seperti Cobra Gold, yang biasanya melibatkan banyak negara dan pasukan atau penerbangan. Namun, China sedang bergerak menuju pencapaian kegiatan multilateral di Asia Tenggara.

Latihan Perdamaian dan Persahabatan 2023, yang saat ini dijadwalkan pada bulan November, akan melibatkan personel militer dari China, Kamboja, Laos, Malaysia, Thailand, dan Vietnam – sebuah kelompok yang lebih besar untuk pertama kalinya. Latihan bersama ini bertujuan untuk melawan dampak buruk dari “konsep keamanan blok zero-sum game” terhadap keamanan Asia-Pasifik,[7] terutama sehubungan dengan kegiatan pengeboran AS di kawasan Asia-Pasifik dan perjanjian Australia-Inggris-Amerika Serikat (AUKUS) baru-baru ini, yang mengharuskan AS untuk memasok kapal selam bertenaga nuklir ke Australia,[8] yang telah menimbulkan kekhawatiran dari China. Selain itu, AS melakukan latihan militer gabungan terbesar yang pernah ada dengan Korea Selatan di semenanjung Korea dan dengan Filipina pada bulan Maret dan April yang menyebabkan kekhawatiran China.

 

Latihan AS-Thailand

Thailand mempertahankan hubungan militer yang kuat dengan AS melalui berbagai latihan, termasuk latihan Cobra Gold yang terkenal. Selain itu, keterlibatan mitra abadi perdana yang melibatkan unit Angkatan Udara dari AS dan Thailand akan dimulai pada 11 September.[9] Keterlibatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan interoperabilitas di antara Angkatan Udara Thailand, Garda Nasional Udara Washington, dan Garda Nasional Udara Oregon sekaligus memperkuat hubungan pertahanan dan Program Kemitraan Negara antara kedua negara.

Permintaan Thailand untuk membeli delapan pesawat tempur F-35A Lightning II dari AS merupakan indikator signifikan dari kekuatan aliansi ini.[10] Namun, persetujuan untuk permintaan ini tidak pasti karena kekhawatiran tentang potensi akses militer China ke teknologi canggih. AS, sebagai sekutu perjanjian Thailand, mengamati dengan cermat interaksi Thailand dengan China, memastikan bahwa mereka tidak membahayakan keamanan atau melanggar ketentuan aliansi mereka.

Kedua negara baru-baru ini menyambut baik dimulainya kembali Pertemuan Dewan Bersama TIFA[11] setelah pandemi COVID-19 dan menekankan pentingnya meningkatkan hubungan ekonomi mereka. Mereka juga menyoroti kolaborasi mereka dalam inisiatif multilateral seperti Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity – IPEF) dan forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC).

 

Pertimbangan arsitektur kebijakan luar negeri

Menavigasi keseimbangan yang rumit antara hubungannya dengan AS dan China di tengah persaingan geopolitik global yang sedang berlangsung menghadirkan tantangan kebijakan yang signifikan bagi pemerintahan Thailand yang baru saja terbentuk. Thailand harus memanfaatkan kemahiran diplomatik dan pandangan strategis untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan mendorong stabilitas regional dalam lanskap geopolitik yang terus berubah. Thailand harus membina persahabatan yang bermartabat dan saling menghormati dengan negara-negara yang memiliki pengaruh global yang berbeda-beda. Konteks global yang terus berkembang tidak lagi membatasi Thailand pada peran pasif dalam interaksi internasional.

Namun, untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara, Thailand mendiversifikasi mitra ekonominya meskipun ada peluang signifikan yang ditawarkan oleh China. Bekerja sama dengan negara-negara seperti Jepang, India, dan Rusia dapat memberikan jalur pertumbuhan ekonomi dan investasi alternatif. Partisipasi aktif Thailand dalam blok regional, khususnya ASEAN, sangatlah penting. Upaya-upaya kolaboratif di dalam ASEAN menawarkan sebuah front persatuan dalam mengatasi tantangan dan perselisihan regional, termasuk yang terkait dengan Laut China Selatan. Meskipun Thailand tidak menganggap dirinya sebagai pemangku kepentingan dalam perdebatan mengenai Laut China Selatan, Laut China Timur, atau hubungan China-Taiwan, pendekatan proaktifnya terhadap diplomasi regional dapat menggarisbawahi komitmennya terhadap stabilitas dan kerja sama di kawasan Asia-Pasifik.

Namun, dinamika yang berkembang di Asia Tenggara dan arena global yang lebih luas akan terus membentuk pendekatan Thailand terhadap China, menjadikannya sebagai pemain penting dalam geopolitik yang kompleks di kawasan ini. Seiring dengan perkembangan dunia, komunitas internasional akan mengamati dengan seksama kebijakan luar negeri Thailand terhadap China.

[1] AP. Thailangs’S new Prime Minister tells Parliament his government will urgently tackles economic woes. 11 September 2023. https://www.thehindu.com/news/international/thailands-new-prime-minister-tells-parliament-his-government-will-urgently-tackle-economic-woes/article67294885.ece

[2] Global Times. China and Thailand jointly commit to safeguarding regional and international peace and stability. 3 Juli 2023. https://www.globaltimes.cn/page/202307/1293599.shtml

[3] Jitsiree Thongnoi. Thailand’s confusing election was a win for China. The China Project. 6 September 2023. https://thechinaproject.com/2023/09/06/thailands-confusing-election-was-a-win-for-china/

[4] Ibid

[5]Wang Cong, Zhang Han & Chen Qingqing. China, Thailand vow to build a community with a shared future, ‘marking high-level strategic trust, great cooperation potential’ Global Times. 19 November 2022. https://www.globaltimes.cn/page/202211/1279925.shtml

[6] Liu Xuanzun. China, Thailand hold joint naval drill, promote military cooperation. The Global Times. 3 September 2023. https://www.globaltimes.cn/page/202309/1297487.shtml

[7] Guo Yundan. Development of Peace and Friendship military exercise series conducive to regional peace and stability. China Military Online. 30 Mei 2023. http://eng.chinamil.com.cn/OPINIONS_209196/Opinions_209197/16227444.html

[8] Natasha Li. Are US military drills in Asia-Pacific a veiled attempt to curb Chinese power?. France 24. 14 Maret 2023. https://www.france24.com/en/asia-pacific/20230314-are-us-military-drills-in-asia-pacific-a-veiled-attempt-to-curb-chinese-power

[9] Lt.Col.Alyson Teeter. US. Thailand Air Forces to conduct first ever Enduring Patners Engagement. Air Guard. 7 September 2023. https://www.ang.af.mil/Media/Article-Display/Article/3518513/us-thailand-air-forces-to-conduct-first-ever-enduring-partners-engagement/#:~:text=US%2C%20Thailand%20Air%20Forces%20to%20conduct%20first%20ever%20Enduring%20Partners%20Engagement,-Published%20Sept.&text=Units%20from%20the%20United%20States,Thai%20Air%20Force%20Base%2C%20Thailand.

[10] Ian Storey. Whyis the U.S.-Thai Alliance Treading Water?. Fulcrum. 3 April 2023. https://fulcrum.sg/why-is-the-u-s-thai-alliance-treading-water/

[11]American Journal of Transportation. US and Thailand hold trade and Investment Framework Agreement Joint Council Meeting. 7 September 2023.  https://www.ajot.com/news/us-and-thailand-hold-trade-and-investment-framework-agreement-joint-council-meeting

201901wr_thailand_human_rights

Dilema Perdana Menteri Thailand yang terus berlanjut

, , , , , , , , , 0

Selama sebulan terakhir, dilema yang terus berlanjut telah menodai lanskap politik Thailand dalam menunjuk Perdana Menteri (PM) yang baru, yang secara signifikan berdampak pada pemerintahan dan stabilitas negara. Pemilu 14 Mei lalu menunjukkan kemenangan partai Move Forward,[1] yang didukung oleh para pemilih muda yang ingin mengakhiri pemerintahan yang dipengaruhi oleh militer. Namun, pahlawan politik mereka, Pita Limjaroenrat, telah dua kali ditolak untuk menjadi kepala negara oleh militer dan loyalis kerajaan, yang menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpastian politik.

Sistem politik negara ini ditandai dengan keseimbangan kekuasaan yang rumit antara pejabat terpilih dan institusi yang tidak terpilih, terutama militer dan kerajaan. Sejak tahun 1932, Thailand telah menyaksikan 22 intervensi militer atau kudeta,[2] 13 di antaranya berhasil menyebabkan gangguan yang signifikan dalam pemerintahan dan merusak perkembangan demokrasi negara ini. Setiap kudeta memainkan peran penting dalam membentuk lanskap politik negara, yang sering kali mengakibatkan perubahan signifikan pada Konstitusi dan struktur pemerintahan. Konstitusi saat ini, yang diadopsi pada tahun 2017, memberikan kekuasaan kepada militer, di mana para senator yang tidak terpilih membantu memilih pemimpin masa depan negara. Akibatnya, pemilihan Perdana Menteri terperosok ke dalam kompleksitas dan kontroversi.

 

Nasib Pita yang tidak menentu

Meskipun berhasil meraih posisi teratas dalam pemilihan umum bulan Mei dan membentuk koalisi delapan partai dengan total 312 kursi di majelis rendah yang beranggotakan 500 orang, partai liberal Move Forward menghadapi tantangan untuk menunjuk calon mereka sebagai kepala negara yang baru, yang membutuhkan suara mayoritas dari majelis rendah dan Senat yang beranggotakan 250 orang yang konservatif.

Dalam pencalonan awal Pita pada tanggal 13 Juli, ia kalah dengan lebih dari 50 suara,[3] dengan hanya 13 senator yang mendukungnya. Kemudian, pada minggu berikutnya, ia dicegah untuk melakukan upaya kedua karena Parlemen memilih untuk melarangnya mengajukan namanya lagi untuk pencalonan perdana menteri. Keputusan baru-baru ini memberikan bobot yang substansial pada pencalonan seorang kandidat, dengan kesempatan terbatas untuk negosiasi berikutnya berdasarkan dukungan awal kandidat.

Selain itu, hal ini mengindikasikan bahwa kandidat yang memiliki ideologi liberal mungkin akan menghadapi tantangan dalam mendapatkan posisi yang signifikan dalam arena politik. Sejumlah besar senator yang ditunjuk oleh pemerintahan militer sebelumnya telah menyatakan keberatan mereka tentang sikap Pita dalam mengubah Pasal 112 KUHP Thailand yang kontroversial, yang dikenal sebagai lèse-majesté, yang menjatuhkan hukuman berat atas penghinaan terhadap kerajaan dan telah banyak dikritik karena diduga disalahgunakan sebagai alat politik.

Pada tanggal 3 Agustus 2023, Mahkamah Konstitusi mengumumkan bahwa mereka membutuhkan waktu tambahan untuk mempertimbangkan penerimaan petisi dari ombudsman negara, yang mempertanyakan konstitusionalitas keputusan Parlemen yang melarang Pita dicalonkan sebagai kandidat perdana menteri untuk kedua kalinya. Sidang gabungan Parlemen dijadwalkan pada tanggal 18 atau 19 Agustus[4] untuk memutuskan apakah akan mempertimbangkan petisi mengenai pencalonan kembali pemimpin Move Forward untuk posisi perdana menteri atau apakah akan menangguhkan proses seleksi.

Terlepas dari keputusan pengadilan, peluang Pita Limjaroenrat untuk dicalonkan kembali sebagai perdana menteri tampaknya tidak mungkin terjadi. Partai Move Forward menghadapi berbagai tantangan hukum, yang oleh para pendukungnya dianggap sebagai taktik yang digunakan oleh saingan politiknya untuk mempertahankan cengkeraman mereka pada kekuasaan. Salah satu kasus ini menuduh Pita melanggar konstitusi dengan dugaan memiliki saham di sebuah perusahaan media saat mencalonkan diri.[5] Karena masalah hukum ini, ia diskors dari Parlemen selama debat pencalonan keduanya.

 

Pembentukan koalisi baru

Menambah tantangan bagi partai ini, partai Pheu Thai, partai terbesar kedua dalam koalisi delapan partai, telah memilih untuk maju tanpa partai Move Forward. Keputusan ini terutama disebabkan oleh advokasi partai ini untuk mereformasi hukum mengenai pencemaran nama baik kerajaan, yang membuatnya sulit untuk mendapatkan dukungan yang cukup dari partai-partai lain dan Senat. Pada tanggal 7 Agustus, partai Pheu Thai membentuk koalisi dengan Bhumjaithai,[6] partai terbesar ketiga yang mendapatkan 212 kursi, untuk pemungutan suara berikutnya, namun masih kurang dari 162 suara yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan baru. Dengan demikian, sentimen yang ada adalah bahwa menyelaraskan ideologi seseorang dengan militer dan anggota senat dapat berkontribusi dalam mengukuhkan kepemimpinan baru untuk pemerintahan Thailand.

Pheu Thai berniat mencalonkan taipan real estate Srettha Thavisin sebagai kandidat mereka,[7] yang mencerminkan upaya mereka untuk menarik komunitas bisnis dan menggambarkannya sebagai perwakilan dari prinsip-prinsip liberal moderat. Srettha menekankan pentingnya mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial sebagai masalah mendesak yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian segera. Ia memiliki pengalaman yang berharga dalam pemerintahan, visi yang komprehensif, dan kemampuan komunikasi yang sangat baik yang beresonansi dengan baik dengan publik, termasuk demografi yang lebih muda. Keputusan untuk membentuk koalisi baru tanpa pemahaman yang jelas di antara partai-partai mayoritas semakin memperumit dinamika partai, karena kehilangan 151 kursi partai Move Forward dapat membatasi pilihan Pheu Thai untuk membentuk pemerintahan koalisi. Hal ini membuat Pheu Thai berada dalam posisi yang kompleks dan genting meskipun mereka masih tetap berharap.

Selain itu, partai Pheu Thai juga harus memperhatikan dua kandidat lain yang ada di benak mereka -Paetongtarn Shinawatra, putri dari mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra,[8] yang digulingkan oleh kudeta militer tahun 2006; dan Chaikasem Nitsiri, ahli strategi partai tersebut -jika pilihan pertama mereka, Srettha Thavisin, tidak efektif. Keterkaitan partai ini dengan rencana kembalinya Thaksin ke Thailand di bulan Agustus atau September[9] nanti dapat mempengaruhi lanskap politik.

 

Dilema politik yang sedang berlangsung menggarisbawahi perlunya reformasi yang komprehensif dan dialog yang inklusif untuk memperkuat institusi-institusi demokratis dan mempromosikan persatuan nasional di Thailand. Saat ini, elemen-elemen penting ini masih belum ada. Untuk keluar dari siklus kudeta dan membangun demokrasi yang stabil, dibutuhkan kepemimpinan yang visioner dan komitmen bersama terhadap nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum. Tidak terpilihnya Pita merupakan bukti dari masalah politik yang ada di negara ini.

Pada titik kritis dalam sejarahnya, Thailand memiliki potensi untuk muncul sebagai negara yang lebih kuat dan stabil dengan upaya-upaya yang tulus untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi, mendamaikan perbedaan politik, dan memberdayakan lembaga-lembaga demokratis. Namun, militer-royalis dapat terus memberikan pengaruh dan dominasi dalam lingkungan politik, sehingga menimbulkan tantangan serius untuk mencapai stabilitas yang langgeng dan kemajuan demokratis.

[1]Sreeparna Banerjee. Thailand votes towards a transformative agenda. Observer Research Foundation. 16 Mei 2023. https://www.orfonline.org/expert-speak/thailand-votes-towards-a-transformative-agenda/

[2] Kornelius Purba, Thailand:A country of military coups, but stable and prosperous. The Jakarta Post.  25 Maret 2023. https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/03/24/thailand-a-country-of-military-coups-but-stable-and-prosperous.html

[3]AP News. Thai Parliament postpones vote to select new prime minister pending court ruling. 25 Juli 2023. https://apnews.com/article/thailand-prime-minister-parliament-pita-court-f1a2dac5ee632eef2a25945bd0f108ee

[4] Thai PBS. Next vote on new Thai PM could be on August 18 th or 19 th. https://www.thaipbsworld.com/next-vote-on-new-thai-pm-could-be-on-august-18th-or-19th/

[5] Outlook India. Selection Of Thailand’s New Prime Minister Delayed Again, To Await Court Decision On Election Winner. https://www.outlookindia.com/international/selection-of-thailand-s-new-prime-minister-delayed-again-to-await-court-decision-on-election-winner-news-307783

[6] Francesca Regaldo. Thailand’s Pheu Thai forms new coalition with third-largest party. Asia Nikkei. 7 Agustus 2023. https://asia.nikkei.com/Politics/Thai-election/Thailand-s-Pheu-Thai-forms-new-coalition-with-third-largest-party?utm_source=piano-esp&utm_medium=push&utm_campaign=18395

[7] Aekarach Sattaburuth. Srettha ‘ready to be PM’, LOOKS TO REVIVE ECONOMY. Bangkok Post.  18 Juli 2023. https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/2612989/srettha-ready-to-be-pm-looks-to-revive-economy

[8] AP News. Thai Parliament postpones vote to select new prime minister pending court ruling. 25 Juli 2023. https://apnews.com/article/thailand-prime-minister-parliament-pita-court-f1a2dac5ee632eef2a25945bd0f108ee

[9] AArab News. Former PM Thaksin Shinawatra delays return to Thailand. 5 Agustus 2023. https://www.arabnews.com/node/2349941/world

Load More