Pemecatan Srettha Thavisin dan Pengangkatan Paetongtarn, Bagaimana Arah Masa Depan Politik Thailand?
Pemecatan Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin, oleh Mahkamah Konstitusi (MK) negara Thailand telah memicu pergolakan politik. MK menemukan bahwa Srettha melanggar etika dengan mengangkat Pichit Chuenban, seorang mantan narapidana yang pernah dijatuhi hukuman enam bulan penjara pada 2008 karena kasus korupsi, sebagai menteri dalam kabinetnya. Meskipun mengetahui rekam jejak Pichit, Srettha tetap memasukkannya dalam kabinet, yang oleh MK dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap standar etika. Pelanggaran ini menunjukkan hilangnya legitimasi kepemimpinan Srettha, yang pada akhirnya menyebabkan pemecatannya.
Dalam situasi ini, Parlemen Thailand bergerak cepat untuk memilih pemimpin baru, dan Paetongtarn Shinawatra, ketua umum partai berkuasa Pheu Thai, terpilih sebagai Perdana Menteri baru Thailand. Paetongtarn, yang merupakan putri sulung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, kini menjadi perdana menteri termuda dalam sejarah Thailand, terpilih pada usia 37 tahun, dan menjadi perdana menteri perempuan kedua. Pengangkatan Paetongtarn sebagai PM tidak hanya mencerminkan perubahan dalam kepemimpinan, tetapi juga dianggap membawa kembali fokus pada dinasti politik Shinawatra, yang telah lama menjadi kekuatan dominan dalam politik Thailand.
Kehadiran Paetongtarn di posisi tertinggi pemerintahan ini dapat menarik perhatian karena berbagai alasan. Pertama, sebagai bagian dari dinasti politik Shinawatra, kepemimpinannya akan menjadi ujian penting bagi bagaimana keluarga ini berusaha mempertahankan pengaruh mereka dalam politik nasional. Dinasti Shinawatra telah mengalami pasang surut dalam beberapa dekade terakhir, terutama setelah kudeta militer yang menggulingkan Thaksin dan kemudian adiknya, Yingluck Shinawatra. Meskipun Paetongtarn berusaha menunjukkan kemandirian dari pengaruh ayahnya, Thaksin Shinawatra, namun banyak pengamat politik yang tetap skeptis. Mereka melihat risiko bahwa pemerintahan Paetongtarn bisa menjadi perpanjangan dari kekuasaan Thaksin, memperkuat persepsi bahwa keluarga ini terus berusaha mengendalikan politik Thailand melalui generasi baru.
Konsep dinasti politik yang mengacu pada kekuasaan yang diwariskan atau dipertahankan dalam satu keluarga melalui beberapa generasi dianggap relevan oleh beberapa pengamat. Dalam konteks Thailand, keluarga Shinawatra telah menjadi simbol dari dinamika ini, dengan pengaruh yang berkelanjutan dalam politik nasional. Meskipun ada upaya dari Paetongtarn untuk menunjukkan bahwa ia memiliki pemikiran dan kebijakan sendiri, persepsi publik dan pengamat politik masih dipengaruhi oleh sejarah panjang dinasti ini. Keberhasilan Paetongtarn dalam mempertahankan kekuasaan dan legitimasi kepemimpinannya akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk melepaskan diri dari bayang-bayang ayahnya dan mengembangkan agenda politik yang independen dan inovatif.
Selain tantangan dalam mempertahankan legitimasi, Paetongtarn juga menghadapi ekspektasi tinggi terkait kebijakan ekonomi. Keluarga Shinawatra dikenal dengan kebijakan populis yang berhasil memenangkan dukungan luas dari masyarakat pedesaan dan kelas menengah bawah. Thaksin, selama masa jabatannya, memperkenalkan program-program subsidi yang signifikan dan investasi besar-besaran dalam infrastruktur. Kebijakan ini tidak hanya populer tetapi juga menjadi fondasi bagi dukungan politik keluarga Shinawatra. Kini, publik dan pengamat akan memantau dengan cermat apakah Paetongtarn akan melanjutkan warisan populis ini, terutama dalam konteks tantangan ekonomi yang dihadapi Thailand saat ini, termasuk pertumbuhan ekonomi yang melambat dan ketidaksetaraan yang semakin meningkat.
Hubungan Paetongtarn dengan militer Thailand juga akan menjadi fokus utama. Thailand memiliki sejarah panjang kudeta militer, dengan ketegangan yang sering kali muncul antara militer dan keluarga Shinawatra. Thaksin sendiri digulingkan oleh kudeta militer pada tahun 2006, dan Yingluck pada tahun 2014. Dengan latar belakang ini, banyak yang akan mengamati bagaimana Paetongtarn akan mengelola hubungan dengan militer. Militer tetap menjadi kekuatan penting dalam politik Thailand, dan interaksi Paetongtarn dengan militer akan sangat menentukan stabilitas politik di negara ini. Keberhasilannya dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan militer bisa menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pemerintahannya.
Selain tantangan domestik, Paetongtarn juga diharapkan dapat mengadopsi pendekatan baru dalam hubungan luar negeri Thailand. Thailand, sebagai salah satu negara di ASEAN dengan berbagai dinamika di kawasan Asia Tenggara, diharapkan dapat pula menyeimbangkan kepentingannya di antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China. Di bawah kepemimpinan Paetongtarn, harapannya Thailand akan terus memperkuat hubungan dengan negara-negara ASEAN dan meningkatkan perannya dalam diplomasi regional. Dalam konteks global yang semakin kompleks, Paetongtarn harus mampu menavigasi hubungan luar negeri dengan hati-hati untuk memastikan bahwa Thailand tetap relevan dan berpengaruh di kancah internasional.
Pernyataan Paetongtarn yang menyampaikan bahwa ia berharap kualitas hidup warga Negeri Gajah Putih bisa meningkat di bawah pemerintahannya dan bertekad memberdayakan seluruh masyarakat Thailand di setiap lini, menunjukkan bahwa ia menyadari pentingnya inklusivitas. Namun, implementasi kebijakan yang efektif akan menjadi kunci keberhasilannya dalam memenuhi ekspektasi publik. Paetongtarn harus mampu menunjukkan kemandirian, kepemimpinan yang visioner, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika yang kuat untuk memastikan bahwa pemerintahannya tidak hanya bertahan tetapi juga berhasil memajukan Thailand dalam menghadapi tantangan global dan domestik.
