Kamis (19/6/2025), ratusan demonstran mendesak Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mundur dari jabatannya. Gelombang protes ini dipicu oleh bocornya rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, yang dinilai mencoreng martabat nasional dan memicu kemarahan publik Thailand.
Dalam rekaman yang bocor tersebut, Paetongtarn terdengar membahas sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja, termasuk insiden bentrokan bersenjata yang menewaskan seorang tentara Kamboja pada akhir Mei lalu. Menurut publik, Ia menyebut komandan militer di timur laut Thailand sebagai lawan, serta memanggil Hun Sen dengan sebutan “paman”; sebagai sikap kurang diplomatis dan merendahkan institusi militer.
Hal ini telah mengguncang koalisi pemerintahan Paetongtarn. Partai Bhumjaithai sebagai mitra utamanya, menarik diri dari koalisi dengan alasan tindakan Paetongtarn telah merusak integritas nasional dan citra militer. Kehilangan 69 anggota parlemen Bhumjaithai membuat Paetongtarn kini hanya memiliki sedikit suara untuk memperoleh mayoritas di parlemen. Penarikan diri Partai Bhumjaithai pun diikuti ancaman dari partai-partai koalisi lain yang juga mempertimbangkan hengkang, sehingga posisi Paetongtarn semakin terjepit dan pemerintahannya terancam runtuh.
Dalam aksi unjuk rasa, para demonstran—yang sebagian besar merupakan veteran gerakan “Baju Kuning” pro-monarki—melambaikan bendera Thailand dan membawa poster bertuliskan “Paetongtarn Pengkhianat”. Mereka menuntut Paetongtarn segera mundur, bahkan meneriakkan yel-yel keras seperti “Pergi!” dan “Pergi ke neraka!”
Menanggapi situasi ini, Paetongtarn yang baru 10 bulan menjabat, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia menyatakan bahwa pemerintahnya tetap bersatu dengan angkatan bersenjata untuk mempertahankan integritas teritorial Thailand dari segala gangguan oleh Kamboja. Paetongtarn berharap bahwa permintaan maafnya dan upayanya menunjukkan persatuan dengan militer cukup untuk meyakinkan mereka agar tetap bertahan. Namun demikian, permintaan maaf itu belum mampu meredakan tekanan publik dan elite politik yang menuntut pembubaran parlemen serta pemilu baru.
