Wilayah

Kedaulatan sebuah negara tidak hanya diuji dari kemampuannya menjaga perbatasan wilayah laut atau udara dari patroli militer asing. Di era globalisasi modern, ujian kedaulatan yang paling nyata justru sering kali terjadi di pedalaman, tersembunyi di balik rimbunnya hutan dan perbukitan tambang. Insiden penemuan 13 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang beroperasi secara ilegal di kawasan pertambangan emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku, pada paruh pertama tahun 2026 ini menjadi alarm keras yang mengguncang publik.

Kemunculan para pekerja tanpa dokumen resmi di lokasi yang terpencil seperti Pulau Buru memicu pertanyaan mendasar mengenai efektivitas sistem pengawasan kita. Bagaimana mungkin sekelompok warga asing bisa menyusup hingga ke pusat pelesapan kekayaan alam domestik tanpa terdeteksi sejak awal?

Menyikapi fenomena ini, tentu tidak boleh terjebak pada narasi xenofobia yang dangkal atau sentimen anti-asing yang destruktif. Isu ini bisa dilihat dari Teori Kapabilitas Negara (State Capability Theory) dalam sosiologi politik, bahwa keamanan dan kedaulatan ekonomi suatu wilayah sangat bergantung pada kemampuan institusi negara untuk menegakkan hukum secara efektif, mengontrol perbatasan, serta melakukan penetrasi administratif yang konsisten di seluruh

Kerapuhan Pengawasan di Titik Buta Administratif

Secara objektif, Indonesia adalah negara kepulauan raksasa dengan ribuan pintu masuk yang membuat pengawasan mobilitas manusia menjadi tantangan yang sangat kompleks. Namun, tantangan geografis tidak bisa dijadikan pembenaran atas kelalaian yang berulang. Melalui lensa Teori Kapabilitas Negara, kasus 13 TKA ilegal di Maluku ini menyingkap adanya “titik buta” (blind spot) dalam penetrasi administratif pemerintah, terutama di sektor pengawasan wilayah pertambangan rakyat yang terisolasi.

Gunung Botak selama ini dikenal sebagai ladang emas yang sarat dengan konflik tata kelola dan penambangan tanpa izin. Ketika institusi penegak hukum dan keimigrasian lokal tidak memiliki kapabilitas yang cukup baik dalam hal personel, teknologi pelacakan, maupun integritas wilayah-wilayah seperti ini bertransformasi menjadi area tanpa hukum (lawless zone).

Para pekerja asing ilegal dapat dengan mudah memanfaatkan kelonggaran pengawasan di pelabuhan-pelabuhan kecil atau menyalahgunakan visa kunjungan wisata untuk kemudian diserap oleh jaringan mafia tambang lokal. Ketidakmampuan negara untuk hadir dan mengontrol siapa saja yang beraktivitas di wilayah strategis tersebut menunjukkan bahwa kebocoran kedaulatan kita justru terjadi dari dalam akibat lemahnya kapasitas birokrasi pengawasan kita sendiri.

Konsekuensi Ekonomi bagi Sektor Ketenagakerjaan Lokal

Isu TKA ilegal ini menjadi sangat krusial adalah dampaknya yang langsung memukul rasa keadilan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Ketika perusahaan atau oknum penambang lebih memilih mempekerjakan TKA ilegal daripada buruh setempat, terjadi distorsi pasar tenaga kerja yang merugikan warga sekitar.

Dalam perspektif kapabilitas ekonomi negara, salah satu tugas utama pemerintah adalah memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam memberikan nilai tambah maksimal bagi kesejahteraan rakyatnya sendiri melalui penyediaan lapangan kerja yang sah. TKA ilegal yang bekerja tanpa izin kerja dan tanpa membayar pajak penghasilan asing tidak hanya merampas hak ekonomi pekerja lokal, melainkan juga merugikan pendapatan negara dari sektor non-pajak.

Penegakan hukum yang lemah di sektor ini menciptakan preseden buruk yang membuat iklim investasi menjadi tidak sehat. Investor yang patuh pada aturan dan menggunakan TKA prosedural sesuai keahlian mentransfer teknologi justru dirugikan oleh maraknya praktik curang penambang ilegal yang menggunakan tenaga kerja selundupan demi menekan biaya operasional.

Reformasi Imigrasi Berbasis Integritas dan Teknologi

Guna mengatasi kebocoran berulang ini, pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan inspeksi mendadak (sidak) yang bersifat reaktif setelah kasusnya viral di media sosial. Negara harus meningkatkan kapabilitas pengawasannya secara struktural melalui dua pendekatan utama yakni penguatan integritas aparat di tingkat bawah dan pemanfaatan teknologi digital terintegrasi.

Sistem imigrasi Indonesia harus mulai menerapkan pengawasan berlapis yang menghubungkan data manifestasi penumpang kapal laut inter-insuler dengan basis data visa elektronik secara real-time. Tim Pengawasan Orang Asing yang melibatkan imigrasi, kepolisian, dan pemerintah daerah di wilayah pelosok harus diaktifkan kembali secara substantif, bukan sekadar administratif di atas kertas.

Lebih dari itu, sanksi hukum yang dijatuhkan tidak boleh hanya menyasar para pekerja asing yang dideportasi, melainkan harus menghukum berat korporasi atau cukong lokal yang mengorganisasi dan menampung mereka. Penegakan hukum tanpa pandang bulu ini adalah satu-satunya cara untuk memulihkan wibawa kapabilitas negara di mata publik dan dunia internasional. Penangkapan 13 TKA ilegal asal China di Gunung Botak, Maluku, harus dimaknai sebagai tamparan keras bagi sistem keimigrasian dan penegakan hukum di Indonesia. Peristiwa ini memberikan pelajaran berharga bahwa kedaulatan ekonomi daerah tidak akan pernah tercipta selama institusi pengawasan kita masih memiliki celah struktural yang mudah disusupi.

Kelemahan kontrol birokrasi dan minimnya pengawasan di wilayah pelosok menjadi karpet merah bagi maraknya pelanggaran ketenagakerjaan asing. Oleh karena itu, reformasi imigrasi dan penguatan integritas aparat di daerah-daerah terpencil adalah agenda mendesak yang tidak bisa ditunda lagi. Melindungi Gunung Botak dari pekerja ilegal bukan bentuk dari sikap anti-investasi asing, melainkan manifestasi paling mendasar dari kewajiban negara untuk menjaga kehormatan hukum, melindungi hak pekerja domestik, dan menegakkan kedaulatan penuh di tanah air sendiri.