Sebuah pengadilan Thailand pada hari Rabu (13/12//2023) menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada seorang aktivis yang menjadi anggota parlemen karena pelanggaran mengenai postingan media sosial yang dianggap menghina monarki dan mencemarkan nama baik keluarga kerajaan.
Menurut pernyataan pengadilan, Lukchanok Srinok dari Partai Progresif dinyatakan bersalah atas dua postingan di platform media sosial X pada tahun 2020. Menurut pengacaranya, dia diberikan jaminan dan kini bisa terus bekerja sebagai anggota parlemen.
Salah satu postingan menuduh pemerintah menggunakan distribusi vaksin virus corona untuk mempromosikan citra monarki, yang oleh pengadilan dianggap mencemarkan nama baik. Unggahan lain yakni mengenai dirinya yang mengunggah ulang unggahaan orang lain yang dianggap sebagai penghinaan besar kepada raja.
Undang-undang ‘lese-majeste’ merupakan aturan ketat yang melindungi raja, ratu, ahli waris, dan bupati dari kritik di mana dapat menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun untuk pelanggaran apa pun yang dianggap menghina monarki.
Lukchanok dikenal sebagai aktivis gerakan demokrasi anti-pemerintah yang dipimpin oleh kaum muda, yang menyerukan reformasi istana dan undang-undang lese majeste, yang terkadang menarik lebih dari 100.000 orang. Ia kemudian bergabung dengan Move Forward, yang bertujuan untuk mereformasi Undang-Undang Penghinaan Keluarga Kerajaan, dan memenangkan kursi parlemen pada pemilihan umum bulan Mei.
Kelompok advokasi Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand menyatakan setidaknya 262 orang telah didakwa menghina monarki sejak tahun 2020. Menurut berita yang beredar, Lukanok dibebaskan dengan jaminan 500.000 baht ($13.970) dengan syarat dia tidak melakukan kejahatan lebih lanjut, kata pengacaranya dan sesama anggota parlemen Weeranan Fuadsiri.
Ruckhanok yang merasa tidak bersalah berencana untuk mengajukan banding. Pengadilan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa selama persidangan, Luchanok “tidak menunjukkan kecenderungan untuk memberikan bukti yang membuktikan bahwa dia tidak bersalah”, dan menambahkan bahwa ini adalah masa yang sulit bagi warga Thailand yang “menghormati Raja dan tidak menyinggung perasaannya.’
Selain Ruchanok, beberapa pemimpin lain dari partai yang sama juga dijatuhi dakwaan serupa, di mana banyak dari mereka merupakan aktivis yang turut andil dalam protes tahun 2020 lalu. Protes ini berkaitan dengan tuntutan reformasi Thailand.