Thailand dan Kamboja sepakat untuk memulai perundingan gencatan senjata di Malaysia pada Senin, 28 Juli 2025, setelah empat hari bentrok di perbatasan kedua negara. Sebagai ketua ASEAN yang menjabat tahun ini, Malaysia menjadi tuan rumah sekaligus fasilitator dialog bilateral ini. Dilansir dari Al Jazeera, pembicaraan itu akan dihelat mulai pukul 15.00 waktu Malaysia. Perdana Menteri sementara Thailand Phumtham Wechayachai akan memimpin delegasi Bangkok, serta Perdana Menteri Kamboja Hun Manet diperkirakan hadir langsung dan memimpin perwakilan negaranya.
Kesepakatan dialog gencatan senjata dicapai akibat intervensi diplomatik dari PresidenAmerika Serikat, Donald Trump, yang menghubungi langsung kedua pemimpin—Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Plt. Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai—serta mengancam akan menunda pembicaraan dagang bilateral jika kekerasan tidak dihentikan. Pembicaraan ini muncul setelah Thailand dan Kamboja dihajar tarif impor 36 persen yang akan berlaku mulai 1 Agustus mendatang dan hendak bernegosiasi kepadaAmerika Serikat.
Di satu sisi, Kamboja menyatakan siap melakukan gencatan senjata tanpa syarat dan telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri untuk segera menyusun langkah-langkah implementasi bersama Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, serta pihak Thailand. Sementara itu, Thailand menyambut baik ajakan berdialog, tetapi menuntut Kamboja terlebih dahulu menghentikan serangan sebagai bukti itikad baik. Thailand juga menekankan pentingnya pembentukan mekanisme prosedural untuk memastikan penghentian konflik berjalan efektif dan berkelanjutan. Meski kesepakatan perundingan telah diumumkan, pertempuran di perbatasan masih terus berlanjut hingga Minggu pagi. Serangan artileri beratdan roket masih terdengar di berbagai titik konflik, menunjukkan belum adanya penghentian kekerasan secara nyata di lapangan.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memastikan bahwatidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam bentrokan bersenjata antara Thailand dan Kamboja. Kepastian ini disampaikan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, berdasarkan pemantauan aktif dari KBRI di Phnom Penh dan Bangkok. KBRI telah mengeluarkan imbauan kepada WNI untuk meningkatkan kewaspadaan, menghindari wilayah konflik, dan mengikuti informasi dari otoritas lokal. Para WNI juga diminta segera menghubungi perwakilan RI jika menghadapi situasi darurat. Kemlu RI berharap kedua negara dapat menyelesaikan konflik secara damai sesuai prinsipPiagam ASEAN dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama.
Negosiasi yang akan dimulai di Malaysia menjadi harapan awal untuk meredam konflik perbatasan yang semakin memanas. Meski pertempuran masih berlangsung, tekanan diplomatik dari berbagai pihak serta keinginan bersama untuk mencari solusi damai membuka peluang tercapainya stabilitas di kawasan dalam waktu dekat.
