Menu

Protes

Sekitar 6000 warga Iran dari diaspora berdemonstrasi di jalan-jalan Brussels pada 20 Februari 2023 di Brussels, Belgia. (Foto oleh Thierry Monasse/Getty Images)

Iran Memenjarakan Jurnalis Menjelang Peringatan Kematian Mahsa Amini

, , , , , , , , 0

Dua jurnalis wanita, Negin Bagheri dan Elnaz Mohammadi dikabarkan telah dimasukan ke penjara oleh pemerintah Iran, sesaat sebelum peringatan kematian Mahsa Amini, seorang wanita yang tewas setelah ditangkap oleh polisi karena memperlihatkan rambutnya di publik. Negin Bagheri yang bekerja untuk surat kabar independen Haft-e Sobh, dan Elnaz Mohammadi ditahan di penjara Evin selama seminggu pada bulan Februari, meskipun alasan penangkapannya masih belum jelas, dilansir dari France 24.

Menurut Amir Raisian, pengacara yang mewakili Bagheri dan Mohammadi, kedua wartawan tersebut akan menjalani sebagian dari hukuman mereka, yang kurang dari sebulan, di penjara.  Raisian menyampaikan pernyataan ini kepada surat kabar reformis Ham Mihan, tempat Mohammadi bekerja.

Pengacara mereka juga menyebutkan bahwa bagian dari hukuman mereka juga meliputi pelatihan etika profesional dan melarang mereka meninggalkan negara. Raisian tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang kemungkinan mengajukan banding atas putusan tersebut, dan laporan tersebut tidak memberikan rincian tentang tuduhan terhadap para jurnalis.

Elahe Mohammadi, saudara perempuan Elnaz Mohammadi, yang juga bekerja di Ham Mihan, telah berada di penjara sejak September 2022 karena liputannya tentang pemakaman Mahsa Amini yang meninggal dalam tahanan polisi pada 16 September 2022. Menyambut peringatan kematian Amini, organisasi hak asasi manusia berbasis luar negeri telah melaporkan banyak penangkapan.

Demonstrasi tahun sebelumnya menyebabkan banyak korban, termasuk warga sipil dan personel keamanan, dengan ribuan individu ditangkap atas tuduhan terkait apa yang pejabat sebut sebagai “kerusuhan yang digerakkan oleh pihak asing.” Tujuh pria telah dieksekusi dalam kasus-kasus terkait kekerasan terhadap pasukan keamanan dalam protes. Media lokal baru-baru ini melaporkan bahwa otoritas Iran telah memeriksa atau menangkap lebih dari 90 wartawan sejak protes-protes tersebut.

Selain itu, sebuah agen berita Iran melaporkan pada hari Rabu bahwa jurnalis Nazila Maroufian, yang sebelumnya telah dibebaskan dengan jaminan pada bulan Agustus, telah ditangkap kembali karena tidak mematuhi kode berpakaian ketat Iran, terutama karena tidak mengenakan jilbab di tempat umum.

Para lulusan menghadiri parade kelulusan di Hong Kong Police College pada 9 Juli 2022 di Hong Kong, Tiongkok. (Foto oleh Li Zhihua/China News Service via Getty Images)

1 Juli – Hong Kong Kembali ke China

, , , , , , , 0

Pada tengah malam tanggal 1 Juli 1997, Hong Kong dikembalikan ke pemerintahan China dari Inggris dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, Pangeran Charles dari Wales, Presiden China, Jiang Zemin dan Menteri Luar Negeri AS, Madeleine Albright.

Inggris pertama kali mengambil alih pulau Hong Kong pada tahun 1842, setelah mengalahkan China dalam Perang Opium Pertama. Setelah Perang Opium Kedua, Beijing terpaksa juga menyerahkan Kowloon pada tahun 1860, wilayah di daratan seberang pulau. Pada tahun 1898, untuk menegakkan kontrolnya atas wilayah tersebut, Inggris menyewa tanah tambahan, yang dikenal sebagai New Territories, berjanji untuk mengembalikannya ke China dalam 99 tahun yang kini dikenal sebagai Hong Kong.

Hong Kong berkembang pesat di bawah kekuasaan Inggris, menjadi salah satu pusat keuangan dan bisnis utama dunia. Kemudian pada tahun 1982, London dan Beijing memulai proses negosiasi yang sulit untuk mengembalikan wilayah itu ke pemerintahan China. Hong Kong telah mengembangkan sistem politik dan ekonomi yang sangat berbeda dari China daratan yang sejak 1949 berada di bawah pemerintahan komunis satu partai yang otoriter.

China setuju untuk memerintah Hong Kong berdasarkan prinsip “satu negara, dua sistem”, di mana kota tersebut akan menikmati “otonomi tingkat tinggi, kecuali dalam urusan luar negeri dan pertahanan” selama 50 tahun ke depan.

Hong Kong menjadi Daerah Administratif Khusus, dan akan mempertahankan kebebasan tertentu, termasuk peradilan yang independen, pembentukan partai politik, dan kebebasan berkumpul dan bicara yang kini tengah menjadi kontroversi karena protes besar yang terjadi di Hong Kong sejak tahun 2019.

Selama bertahun-tahun, China semakin memperketat cengkeramannya atas Hong Kong. Titik kritisnya adalah pada tahun 2019 ketika China mengusulkan RUU ekstradisi yang berpotensi memungkinkan warga Hong Kong yang dituduh melakukan kejahatan untuk diadili di China.

Kemarahan atas RUU meletus menjadi beberapa protes terbesar yang pernah ada di Hong Kong. Pasukan polisi menanggapi pengunjuk rasa dengan meriam air, peluru karet, dan gas air mata, memperburuk ketegangan antara pengunjuk rasa dan pemerintah.

Dan pada 1 Juli 2019, pengunjuk rasa memaksa masuk ke parlemen, merobohkan potret, menghancurkan furnitur, bahkan ada yang mengibarkan bendera kolonial Inggris kuno. Sebagai tanggapan, China mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang sangat kontroversial pada tahun 2020 – undang-undang tersebut mengkriminalkan setiap tindakan pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing.

Beijing bersikeras bahwa undang-undang itu diperlukan untuk membawa stabilitas ke kota, tetapi para kritikus berpendapat bahwa undang-undang itu didefinisikan dengan sangat longgar sehingga lebih mudah bagi Beijing untuk menekan protes dan kebebasan berbicara.

Ratusan pengunjuk rasa, aktivis, dan mantan anggota parlemen oposisi juga telah ditangkap sejak undang-undang tersebut diberlakukan. Ekspresi perbedaan pendapat politik juga telah diredam sejak itu. Protes tersebut telah membuat beberapa tahun terakhir hanya terjadi sedikit pertemuan publik di Hong Kong karena para demonstran banyak ditangkap karena “perbedaan pendapat”.

China memiliki kewajiban atas Hong Kong hingga tahun 2047 dimana Hong Kong dapat memiliki pemerintahannya sendiri. Setelah tahun 2047, China daratan tidak lagi berkewajiban untuk memberikan Hong Kong otonomi yang disepakati dengan Inggris sebelum penyerahan tahun 1997, sehingga nasib pulau  tersebut tidak jelas.

Tetapi seorang pejabat senior Beijing mengatakan prinsip pemerintahan “satu negara, dua sistem” belum tentu berubah pada tahun 2047. “Tidak perlu diubah setelah 50 tahun,” kata Shen Chunyao pada konferensi hukum di minggu-minggu menjelang peringatan 25 tahun penyerahan dikutip dari BBC pada tahun 2022.

Tetapi yang lain telah mengambil sikap yang lebih kuat. “Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari China, kita tidak bisa menjadi negara yang merusak keamanan China,” kata Regina Ip, salah satu anggota parlemen pro-Beijing paling terkenal di Hong Kong. “Jika mereka menganggap sistem saat ini tidak berkelanjutan, pilihannya adalah mengintegrasikan kembali Hong Kong, bahkan sebelum 2047.”

Pada tahun 2019, protes pro-demokrasi besar-besaran pecah di Hong Kong karena meningkatnya penindasan dari Tiongkok daratan. Puluhan orang di kalangan akademisi, media, serta aktivis prodemokrasi telah ditangkap di tengah tindakan keras pemerintah.

Ribuan pengunjuk rasa anti-pemerintah berbaris di jalan-jalan ibu kota Kenya, Nairobi. Mereka menentang meningkatnya biaya hidup.

Penangguhan Protes Anti-Pemerintah di Kenya Setelah Bentrok Berdarah

, , , , , , 0

Pemimpin oposisi Kenya, Raila Odinga, mengumumkan penangguhan aksi protes anti-pemerintah setelah beberapa hari terjadi bentrokan dan kekerasan antara para pengunjuk rasa dan aparat keamanan. Dalam sebuah pernyataan pada Senin (3/4), Odinga mengatakan bahwa ia memutuskan untuk menangguhkan protes “untuk kepentingan perdamaian” dan memberikan kesempatan bagi pemerintah yakni Presiden William Ruto untuk menangani masalah yang menjadi kekhawatiran oposisi.

Protes yang dimulai pada pekan lalu dipicu oleh partai Odinga, National Super Alliance (NASA), yang menuntut reformasi pemilu dan pemilihan presiden baru. Selain itu, ribuan masyarakat juga memprotes kenaikan harga bahan pokok dan tuntutan reformasi pemilihan serta pengusutan dugaan kecurangan dalam pemilihan umum yang diselenggarakan tahun lalu. Namun, tindakan kekerasan selama demonstrasi berujung pada korban jiwa dan luka-luka yang tidak dapat dihindari.

Dilansir dari VoA, demonstrasi tersebut dengan cepat berubah menjadi kekerasan, dengan polisi menggunakan gas air mata, meriam air, dan amunisi tajam untuk membubarkan pengunjuk rasa. Setidaknya tiga orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam bentrokan tersebut.

Pemerintah menuduh oposisi menghasut kekerasan dan telah memperingatkan bahwa mereka tidak akan mentoleransi adanya kerusuhan lebih lanjut.

Odinga, yang telah memperdebatkan hasil pemilihan presiden tahun 2022, mendukung aksi protes damai dan menuduh pemerintah melakukan kecurangan dalam pemilihan tersebut.

Penangguhan aksi protes terjadi setelah beberapa organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Afrika, meminta ketenangan dan dialog antara pemerintah dan oposisi.

Odinga mengatakan bahwa ia tetap berkomitmen untuk perjuangan demokrasi dan menginginkan reformasi pemilihan di Kenya. Ia menekankan penangguhan aksi protes ini hanya sementara. Ia meminta para pendukungnya untuk tetap waspada dan terus mendorong perubahan melalui cara yang damai.

Di sisi lain, Presiden Ruto menyatakan akan mendorong reformasi bipartisan untuk komisi pemilihan.

Seorang pengunjuk rasa memegang tanda yang membuat Netanyahu terlihat seperti seorang diktator China di Downing Street pada 24 Maret 2023 di London, Inggris. (Foto oleh Martin Pope/Getty Images)

Israel Meloloskan Hukum Yang Melindungi Jabatan Netanyahu

, , , , , , , 0

Benjamin Netanyahu menolak panggilan untuk perombakannya yang kontroversial terhadap peradilan Israel dalam pidato pada 23 Maret 2023, beberapa waktu setelah pemerintahnya mengesahkan undang-undang yang berupaya untuk melindungi posisinya.

Politisi oposisi Israel sebelumnya mengutuk undang-undang baru itu yang dapat membatasi tuduhan bahwa seorang perdana menteri dinyatakan tidak layak untuk jabatan, menggambarkannya sebagai cara untuk melindungi Netanyahu yang tengah menghadapi persidangan korupsi.

Netanyahu, yang merupakan perdana menteri Israel pertama yang muncul di pengadilan sebagai terdakwa, diadili atas tuduhan penipuan, pelanggaran kepercayaan, dan penyuapan. Dia menyangkal kesalahan.

Dengan pemungutan suara terakhir 61 – 47, Knesset menyetujui RUU yang menyatakan bahwa hanya Perdana Menteri sendiri atau kabinet, dengan mayoritas dua pertiga suara, dapat menyatakan pemimpin yang tidak layak.

Mantan Perdana Menteri Israel, Yair Lapid menyebut langkah itu sebagai “hukum pribadi yang memalukan dan korup” dan mengatakan Netanyahu hanya mementingkan dirinya sendiri. Selain membuat UU yang dapat menyelamatkan dirinya, Netanyahu juga menggandakan rencana kontroversial untuk melemahkan peradilan Israel, meskipun ada banyak protes dan intervensi dari para aktor internasional dan kekhawatiran dari keamanan dan militer Israel.

Media Israel sebelumnya melaporkan pada 23 Maret bahwa Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant akan mengumumkan bahwa ia yakin perbaikan yudisial perlu dihentikan karena merusak militer Israel. Ratusan cadangan personel militer Israel, termasuk kru angkatan udara yang terlatih secara khusus, telah mengumumkan bahwa mereka akan menolak panggilan untuk bertugas jika perbaikan tidak segera dilakukan karena mereka tidak akan lagi merasa bahwa mereka akan melayani pemerintahan yang demokratis.

Selain merombak undang-undang untuk mempertahankan dirinya, Pemerintahan sayap kanan Netanyahu juga berusaha merombak sistem peradilan negara itu dengan merusak Mahkamah Agung, melemahkan pengawasan yudisial atas pembuatan kebijakan.

Pembuatan RUU ini terjadi satu hari setelah Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat dipanggil atas pemungutan suara di Knesset pada hari 22 Maret 2023 untuk memberlakukan kembali undang-undang 2005 yang sebelumnya memerintahkan evakuasi empat permukiman Israel yang didirikan di Tepi Barat Utara.

Dalam sebuah pernyataan, Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan “keputusan parlemen untuk mencabut bagian-bagian dari undang-undang pemisahan diri mengakhiri undang-undang yang diskriminatif dan memalukan yang melarang orang Yahudi tinggal di daerah Samaria utara, bagian dari tanah air bersejarah kita,” dilansir dari CNN.

Sampai tanggal 27 Maret, protes massal meletus di Israel sejak 26 Maret 2023 ketika ribuan orang turun ke jalan di Tel Aviv dan Yerusalem di tengah krisis politik yang memburuk di negara itu, dan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant dipecat setelah dia menyerukan jeda dalam upaya pemerintah untuk merombak sistem peradilan negara itu.

Demonstrasi pendukung oposisi Georgia menyerukan pemerintah untuk mengikuti jalur 'pro-Barat', di luar parlemen di Tbilisi pada 9 Maret 2023. (Foto oleh ZURAB TSERTSVADZE/AFP via Getty Images)

Protes Masyarakat Georgia atas RUU “Agen Asing” Berlanjut

, , , , , , , , 0

Puluhan ribu orang berkumpul di luar parlemen Georgia hingga 9 Maret 2023, hari ketiga protes di ibu kota Tbilisi atas rancangan undang-undang “agen asing” yang dikhawatirkan para kritikus dapat membuat perpecahan antara negara Kaukasia dan Eropa.

Para pengunjuk rasa terlihat mengibarkan bendera Uni Eropa, bendera Amerika Serikat dan Ukraina, serta bendera Georgia. Video yang beredar di media sosial juga menunjukkan beberapa pengunjuk rasa melemparkan batu ke jendela gedung dan berusaha memecahkan penghalang pelindung, sedangkan polisi mengerahkan meriam air dan gas air mata.

RUU kontroversial tersebut akan mengharuskan organisasi yang menerima 20 persen atau lebih dari pendapatan tahunan mereka dari luar negeri untuk mendaftar sebagai “agen asing” atau menghadapi denda berat, sebuah proposal yang diperingatkan oleh para ahli akan menimbulkan efek mengerikan bagi masyarakat sipil di negara itu dan merusak demokrasinya.

Partai Dream Georgia yang berkuasa mengatakan bahwa RUU itu meniru undang-undang AS, lapor Reuters. Tetapi para kritikus mengatakan rancangan undang-undang yang kontroversial itu akan menjadi dasar pembatasan dan persyaratan kejam pada organisasi dan individu yang memiliki hubungan asing.

RUU tersebut telah dibacakan pada 7 Maret 2023 di badan legislatif dan akan menghadapi beberapa langkah lebih lanjut sebelum menjadi undang-undang. Namun, pengesahan terhadap RUU itu dikatakan akan dilakukan walaupun mendapat tanggapan negatif dari masyarakat, tetapi RUU tersebut mendapat dukungan kuat di antara anggota parlemen.

Dalam sebuah pernyataan pada 8 Maret, Kementerian Dalam Negeri Georgia menyerukan “pada para pengunjuk rasa, penyelenggara, dan pemimpin politik untuk tidak melampaui batas yang ditentukan oleh undang-undang tentang kebebasan berkumpul dan berekspresi.”

BERLIN, GERMANY - DECEMBER 03: A demonstrator holds a banner with an image of Chinese President Xi Jinping, during a protest in front of the Chinese Embassy in solidarity with protesters in China on December 3, 2022 in Berlin, Germany. Protests have been occurring in cities across China recently over the country's ongoing intense Covid lockdowns. A common feature has included protesters holding up blank sheets of A4 paper to symbolize China's heavy-handed enforcement against free speech. (Photo by Omer Messinger/Getty Images)

From Covid-19 to Politics: Does it Affect Xi Jinping’s Credibility?

, , , , , , , 0

Unusual protests in China due to the zero-Covid-19 policy may have affected Chinese President Xi Jinping’s power.

China recently reported that approximately 60,000 people with Covid-19 had died in hospitals since it abandoned its zero-COVID policy last month. China has been under lockdown, which forced residents to stay home for several months.

It appeared that due to the isolation, firefighters were troubled to reach out to victims of a deadly fire incident, which triggered people to come to the street, demanding an end to the lockdown. Do these protests affect Xi Jinping’s leadership?

As the protestor numbers swelled, many even used this momentum to demand greater political freedoms, including the removal of Chinese leader Xi Jinping. Some people shouted for Xi to ‘step down’ and sang The Internationale, a socialist anthem used for wide demonstration, including during a pro-democracy protest in Tiananmen Square in 1989.

The ‘pro-democracy’ protests are always there, but Xi may not be able to afford the bigger wave if it gets bigger. Although, without a doubt, the protest will not necessarily affect Xi’s power in the Chinese, but after the demonstrations swept China, a top official signalled a softer approach to Covid-19. The zero-Covid policy was then abandoned not long after the demonstrations peaked. Some cities have changed the Covid-19 policies, including lifting lockdowns, easing quarantine requirements, and eliminating mass testing.

On different occasions, at the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit, Xi Jinping himself stated that the ‘colour revolutions,’ a term for pro-democracy, must be prevented. Xi’s statement reflects that, as a communist country, he considers the colour revolution a threat to preserving his ideologies and values.

 

 

 

Why is this ‘unusual’ protest in China so significant?

 

An Associate Professor at Georgia State, Maria Repnikova, argues that although protests do occur in China, they rarely happen on this large scale and take direct aim at the president.

As a communist country, China has restricted its people with fewer rights to voice their opinion, with also a high-tech surveillance state to control its citizen. On this demonstration, CNN reported that at least 23 demonstrations took place across 17 Chinese cities, including in Beijing and Shanghai. Not only in China but solidarity support in China has also begun worldwide, driven by the Chinese diaspora.

The social unrest in China is a tipping point in Covid dissent. Many people have been discontented with the Covid-19 restriction, which complicates a situation that is already difficult for the government. Many of these protestors are young people frustrated by the condition, and they demand policy changes, and at some points, China and its executives ‘hear’ the people.

 

 

Why does Xi Jinping change his Covid-19 policy?

For almost three years, the country has strictly kept the zero-Covid policy to keep infections at bay. Still, since Xi Jinping made a turn in his policies and abandoned the ‘zero-Covid’ strategy, it has brought a costly effect on political and public health terms.

In June 2020, China’s State Council (the cabinet) announced that the pandemic had posed a crucial test for Chinese’s government system and also the party’s ability to maintain its credibility during the Covid-19 spread.

Differing from democratic countries whose policies are the result of public debate, including political opposition and media, the Chinese autocratic system seeks legitimacy from their outcomes. Even in an autocracy, in addition to using coercion to enforce policies, the Chinese executive still needs to ‘convince’ its citizens.

There were some speculations on the internal governments in China to a more relaxed approach to Covid-19. The protests due to Covid-19 and the economic situation added more degree to passing the ease Covid-19 restrictions policy, allowing economic growth.

China’s economy in 2022 also grew by just 3 per cent, resulting from the longstanding zero-Covid strategy. It was China’s second-lowest GDP growth in more than 40 years. As the Covid-19 restriction eases, Xi is trying to stimulate China to put the economy back on track while reducing social tension and protests in China.

The halt of the zero-Covid strategy without the preparation of vaccination and the strengthening of public health infrastructure has caused a new outbreak in China. Xi needs to brace for more Covid-19 cases and its domino effects in the social and political aspects.

Protes hari kedua untuk mendukung demokrasi, para pengunjuk rasa membawa spanduk, poster, dan bendera untuk membela pemilu dan pemeliharaan negara demokrasi di kawasan tengah Rio de Janeiro, Brasil pada 10 Januari 2023. (Foto oleh Fabio Teixeira/ Anadolu Agency melalui Getty Images)

Pemimpin Brasil Mengutuk “Teror” Para Pendukung Bolsonaro

, , , , , , , , 0

Para pemimpin dari tiga cabang pemerintahan Brasil telah mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk aksi penyerbuan gedung-gedung pemerintah oleh pendukung mantan Presiden sayap kanan, Jair Bolsonaro.

Dalam sebuah pernyataan pada hari 9 Januari 2023, Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva bergabung dengan ketua Mahkamah Agung dan dua majelis Kongres untuk menolak tindakan kekerasan politik yang mengguncang ibu kota, Brasilia, sehari sebelumnya.

Para pemimpin menyerukan ketenangan “dalam membela perdamaian dan demokrasi” dan mengatakan mereka “menolak tindakan teroris dan kriminal, vandalisme yang melakukan kudeta yang terjadi” dalam pernyataan yang dibagikan di media sosial.

Ribuan pendukung Bolsonaro yang menolak untuk menerima kekalahan elektoral menyerbu Kongres, Mahkamah Agung, dan istana kepresidenan pada sehari sebelumnya, bahkan beberapa pelaku menyerukan intervensi militer untuk mengembalikan Bolsonaro ke tampuk kekuasaan atau mencopot Lula dari jabatannya, dilansir dari Al Jazeera.

Insiden itu terjadi hanya beberapa hari setelah Lula dilantik sebagai presiden pada 1 Januari 2023, menyusul salah satu pemilihan presiden yang paling memecah belah dalam sejarah Brasil. Pemimpin sayap kiri itu mengalahkan Bolsonaro dengan tipis dalam pemilihan putaran kedua 30 Oktober, mengamankan 50,8 persen dari total suara.

Bolsonaro, yang tidak pernah secara resmi mengakui kekalahan tetapi mengesahkan transisi presiden, telah mengklaim selama berbulan-bulan sebelum pemilihan bahwa sistem pemungutan suara elektronik Brasil rentan terhadap penipuan. Banyak pendukungnya terus percaya bahwa pemungutan suara telah dicurangi.

Menanggapi penyerbuan para pendukung Bolsonaro, ratusan tentara dan polisi dikerahkan untuk membongkar kamp improvisasi, tempat sekitar 3.000 pendukung Bolsonaro mendirikan tenda dan sekitar 1.500 orang ditangkap di lokasi protes, kata para pejabat.

Sementara itu, kontingen besar polisi anti huru hara dikerahkan untuk mengunci Three Powers Square di ibu kota, rumah bagi gedung-gedung modernis ikonik yang berfungsi sebagai markas dari tiga cabang pemerintahan.

Menteri Kehakiman Brasil, Flavio Dino mengatakan kerusuhan merupakan “terorisme” dan kudeta dan bahwa polisi telah mulai melacak mereka yang membayar bus yang mengangkut pengunjuk rasa ke ibu kota. “Mereka tidak akan berhasil menghancurkan demokrasi Brasil. Itu perlu kita sampaikan sepenuhnya, dengan segala ketegasan dan keyakinan,” kata Dino, dikutip dari Al Jazeera.

Dalam konferensi pers pada 8 Januari 2023, Menteri Hubungan Kelembagaan Brasil, Alexandre Padilha juga mengumumkan bahwa bangunan akan diperiksa untuk bukti termasuk sidik jari dan gambar pengawasan untuk meminta pertanggungjawaban dari orang-orang yang terlibat dalam kerusuhan.

Pemerintah Brasil yang berusia 11 hari itu saat ini tengah bersiap untuk lebih banyak protes oleh pendukung mantan Presiden Jair Bolsonaro, yang dinilai sebagai serangan terburuk terhadap institusi negara dalam beberapa dekade. Untuk itu, Presiden da Silva memperkuat langkah-langkah keamanan nasional ketika selebaran muncul di media sosial pro-Bolsonaro yang menyerukan demonstrasi massal di kota-kota Brasil untuk “merebut kembali kekuasaan.”

Sejauh ini, 727 dari lebih dari 1.500 orang yang terlibat dalam kerusuhan hari Minggu telah dipenjara. Hampir 600 telah dibebaskan karena “alasan kemanusiaan” terutama orang tua, orang dengan masalah kesehatan dan orang tua dari anak kecil, menurut pernyataan polisi federal Brasil.

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell Fontelles arrives at the EUCO, the EU leaders summit in Brussels in Belgium on 15 December 2022 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)

UE Menjatuhkan Sanksi Untuk Iran: Demonstrasi dan Pengiriman Drone

, , , , , , , , , 0

Menteri Luar Negeri Uni Eropa memberlakukan sanksi baru terhadap pemerintah Iran termasuk pejabat senior dan pegawai media pemerintah atas tindakan keras terhadap protes anti-pemerintah dan memasok drone ke Rusia untuk digunakan di Ukraina.

Dua puluh orang dan satu entitas dijatuhi sanksi pada 12 Desember 2022 atas pelanggaran hak asasi manusia, sementara empat orang lagi dan banyak entitas ditambahkan atas masalah drone. Sanksi termasuk pembekuan aset dan larangan perjalanan ke UE. Salah satu yang dijatuhi sanksi adalah saluran penyiaran Pemerintah Iran dibekukan asetnya karena dianggap sebagai “corong” bagi pemerintah Iran untuk membela kekerasan terhadap demonstran.

Sebelumnya, masyarakat Iran telah memprotes pembatasan pemerintah pada kehidupan sehari-hari sejak akhir September, menyusul kematian Mahsa Amini karena diduga melanggar aturan berpakaian ketat Republik Islam. Protes anti-pemerintah, yang telah berubah menjadi pemberontakan rakyat Iran dari semua lapisan masyarakat, kini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi para pemimpin negara sejak revolusi Iran 1979.

Dalam sebuah pernyataan, para menteri negara anggota UE mengatakan “Uni Eropa mengutuk keras penggunaan kekuatan yang meluas, brutal dan tidak proporsional oleh otoritas Iran terhadap pengunjuk rasa damai, termasuk wanita dan anak-anak, yang menyebabkan hilangnya ratusan nyawa.” Bahkan kemarahan masyarakat internasional semakin meningkat karena Iran telah mengeksekusi orang kedua dari pengunjuk rasa dengan menggantungnya di depan umum dari derek konstruksi sebagai peringatan bagi pengunjuk rasa Iran lainnya.

Selain sanksi, karena penanganan demonstrasi yang melanggar HAM, anggota UE juga mengecam Iran karena memasok drone ke Rusia yang merenggut banyak korban sipil. Rusia dituduh mengirim drone buatan Iran ke Ukraina untuk menyerang pembangkit listrik dan infrastruktur utama lainnya.

Dalam beberapa minggu terakhir, meskipun ada penyangkalan oleh Iran dan Rusia, gambar drone Shahed-136 (di Rusia diganti namanya menjadi Geran-2), siluet sayap delta mereka yang khas di langit, telah beredar di media global. Iran telah mengkonfirmasi telah mengirimkan sejumlah kecil drone ke Rusia, tetapi itu telah dilakukan sebelum invasi Moskow ke Ukraina.

Para pemimpin Barat mengatakan bahwa mereka yakin Teheran juga akan segera memasok Rusia dengan rudal balistik. Para menteri luar negeri memperingatkan Iran agar tidak memasok lebih banyak senjata, dan “khususnya, setiap langkah menuju kemungkinan transfer rudal balistik jarak pendek ke Rusia yang akan menjadi eskalasi serius”.

Sejak kematian Mahsa Amini, banyak protes terjadi di Iran, LSM Hak Asasi Manusia Iran mengatakan bahwa banyak pengunjuk rasa telah terbunuh. Kematian Mahsa Amin memicu protes di seluruh dunia. Toulouse. Perancis. 3 Desember 2022. (Foto oleh Alain Pitton/NurPhoto via Getty Images)

Iran Meninjau Ulang Undang-undang Wajib Jilbab Tetapi Polisi Moralitas Masih Aktif

, , , , , , , 0

Jaksa Agung Iran, Mohammad Jafar Montazeri mengatakan bahwa parlemen dan kehakiman Iran sedang meninjau undang-undang wajib jilbab negara itu. Selain itu, Montazeri juga dikutip mengatakan polisi moralitas Iran yang ditakuti telah “dihapuskan” tetapi media pemerintah Iran dengan keras menolak komentar tersebut.

Mengenakan jilbab di depan umum saat ini wajib bagi perempuan di Iran di bawah hukum Islam yang ketat yang ditegakkan oleh polisi moralitas negara itu. Undang-undang seputar jilbab itu memicu gerakan protes nasional setelah kematian Mahsa Amini yang berusia 22 tahun dalam tahanan polisi setelah ditangkap oleh polisi moralitas karena diduga tidak mengenakan jilbabnya dengan benar.

Semenjak itu, telah terjadi protes besar-besaran di Iran untuk memprotes kebijakan tersebut dan merambat ke berbagai keluhan lain di masyarakat. Sebelumnya, protes tersebut diredam dengan kekerasan oleh aparat kepolisian. Dalam investigasi CNN baru-baru ini, kesaksian rahasia mengungkapkan kekerasan seksual terhadap pengunjuk rasa, termasuk anak laki-laki, di pusat penahanan Iran sejak awal kerusuhan.

Mengenai hukum wajib jilbab, Montazeri berkata bahwa pemerintah menganggap bahwa jika kebijakan wajib jilbab dihapuskan, hal itu tidak sesuai dengan norma yang dianut oleh Iran, “Kami tahu Anda merasa sedih saat menyaksikan [wanita] tanpa jilbab di kota-kota, apakah menurut Anda para pejabat diam tentang hal itu? Sebagai seseorang yang bergerak di bidang masalah ini, saya katakan bahwa parlemen dan kehakiman bekerja, misalnya, baru kemarin kami mengadakan pertemuan dengan komisi kebudayaan parlemen, dan Anda akan melihat hasilnya dalam minggu depan atau minggu setelahnya,” dikutip ISNA, media yang berafiliasi dengan negara Iran.

Televisi pemerintah Iran, Al-Alam mengklaim media asing menggambarkan komentar Montazeri sebagai “kemunduran pihak Republik Islam dari sikapnya terhadap jilbab dan moralitas agama sebagai akibat dari protes”. Banyak aktivis dan pengunjuk rasa mengatakan mereka merasa frustasi dengan laporan berita bahwa Iran menghapuskan polisi moralitas, dan bahwa itu adalah aksi pemerintah untuk mengalihkan perhatian pengunjuk rasa. “Terlalu sering, narasi rezim diberi kepercayaan lebih besar daripada para pengunjuk rasa, dan bias itu harus diubah,” kata aktivis Masih Alinejad kepada TIME.

Seorang peserta memegang spanduk bertuliskan "Kebebasan di Tiongkok" saat para demonstran memprotes di depan Kedutaan Besar Tiongkok sebagai bentuk solidaritas dengan pengunjuk rasa di Tiongkok pada 3 Desember 2022 di Berlin, Jerman (Foto oleh Omer Messinger/Getty Images)

Protes Besar Anti-lockdown di China: Xi Jinping Akan Turun?

, , , , , , , , 0

Pemimpin China, Xi Jinping tengah menghadapi protes yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah ribuan demonstran memprotes di kota-kota di seluruh China selama akhir pekan menentang strategi nol-Covid-nya. Sebelumnya, pada akhir November, jumlah kasus harian Covid-19 China daratan telah meningkat menjadi sekitar 28.000 per hari, bahkan saat ini, dilaporkan bahwa kasus harian mencapai 35.000 kasus.[1]

Kebijakan nol-covid yang dilakukan oleh China sendiri menuai kemarahan masyarakat China dimana banyak negara di belahan dunia lain telah melonggarkan kebijakan covidnya, bahkan banyak negara yang sudah mengangkat kebijakan penggunaan masker di tempat publik.

Protes yang terlihat di kota-kota tersebut menyerukan agar pemimpin China yang baru saja dilantik untuk periode ketiganya, Xi Jinping beserta partainya untuk mundur dari pemerintahan, beberapa masyarakat terlihat dengan berani secara terbuka menyerukan pemecatan Xi dan partainya.[2]

Meskipun protes tersebut menjadi berita utama di media internasional, media pemerintah China justru memuat cerita dan opini yang menekankan parahnya wabah Covid dan perlunya bertahan dengan metode lockdown untuk memberantasnya. Hal ini dilakukan seraya melakukan sensor terhadap sejumlah berita yang tidak sejalan dengan pemerintah.

 

Protes yang jarang terjadi di China

Protes massa ini bermula sejak kebijakan lockdown di pusat manufaktur China sejak awal November yang berkembang hingga saat ini. Walaupun protes baru terlihat sejak bulan November, kebijakan lockdown telah dilakukan sejak awal tahun, pada bulan Maret, beberapa wilayah di Shanghai mengunci masyarakatnya di rumah masing-masing selama dua bulan. Salah satu pemicu lainnya adalah kebakaran mematikan pada Kamis, 24 November 2022 di sebuah blok apartemen di wilayah paling barat Urumqi. Penanganan kebakaran itu terkesan lambat akibat kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat.[3]

Di puluhan universitas, mahasiswa berdemonstrasi dan memasang poster protes. Di banyak wilayah lain yang tengah dilakukan lockdown, masyarakat terlihat merobohkan barikade penghalang yang dipasang oleh pemerintah untuk membatasi aktivitas masyarakat dan turun ke jalan untuk melakukan protes anti-lockdown.[4] Demonstrasi tersebut mendapat banyak dukungan di situs media sosial Weibo, di mana mereka yang ikut serta disebut sebagai “berani”.[5]

Protes besar semacam ini sangat jarang terjadi di China sebelumnya, hal ini karena Partai Komunis China, kerap membungkam ekspresi masyrakat yang mengekspresikan pendapat yang berbeda dengan pemerintah China. Tetapi setelah tiga tahun pandemi berlangsung, banyak masyarakat yang mulai muak akan kebijakan ketat yang diberlakukan oleh Xi Jinping.

Pada 27 November 2022, demonstrasi massal telah menyebar ke Beijing, Chengdu, Guangzhou, dan Wuhan, di mana ribuan penduduk menyerukan tidak hanya diakhirinya pembatasan Covid, tetapi mereka kini menuntut kebebasan politik. Protes kali ini adalah pertunjukan oposisi paling luas terhadap partai yang berkuasa dalam beberapa dekade.[6]

Seorang saksi bahkan melihat beberapa orang ditangkap dan dibawa ke dalam kendaraan polisi ataupun dibawa ke belakang garis polisi.[7] Protes yang terus terjadi membuat kepolisian China mengambil pendekatan yang lebih keras, bergerak lebih cepat dan agresif untuk menangkap dan membubarkan massa.[8]

Awal bulan ini, pemerintah China merilis pedoman 20 poin untuk membatasi aturan nol-Covid dalam kehidupan sehari-hari termasuk kegiatan ekonomi. Pada pedoman tersebut, diatur masa karantina yang dipersingkat, dihapusnya persyaratan karantina untuk kontak sekunder, dan menghapus pembatasan besar pada penerbangan internasional.[9]

Pedoman itu sebelumnya disambut baik oleh masyarakat maupun pelaku ekonomi, tetapi lonjakan kasus baru kemudian membuat pemerintah kembali melaksanakan lockdown jangka panjang dan meluas. Ada tanda-tanda bahwa pejabat China merasakan panasnya ketidakpuasan publik yang meningkat akibat beban sosial dan ekonomi yang berat akibat kebijakan lockdown.[10]

Alih-alih melonggarkan ketatnya kebijakan, banyak pejabat lokal kembali ke buku pedoman tanpa toleransi, mencoba membasmi infeksi sesegera mungkin. Salah satunya dilaksanakan di Kota Shijiazhuang dimana pihak berwenang memberlakukan kembali penguncian pada 28 November.

Di Guangzhou, pejabat berwenang memperpanjang penguncian di distrik Haizhu untuk kelima kalinya, walaupun protes terlihat tetap berlangsung. Zhengzhou, rumah bagi pabrik Foxconn tempat para pekerja bentrok dengan polisi, memberlakukan penguncian selama lima hari di distrik perkotaan utamanya.

Apakah cukup signifikan untuk menggulingkan pemerintahan Xi?

Kebebasan berbicara di China sendiri baru mulai diterapkan pada beberapa tahun terakhir, tetapi hanya dari kategori orang tertentu, semacam “elit kebebasan berbicara”, dan hanya kemudian di forum yang dikendalikan pemerintah.[11] Kelompok elit yang dimaksud tentu bukan masyarakat secara umum atau sekedar memiliki pengaruh, tetapi kelompok ini terdiri dari para pemimpin senior pemerintah dan Partai Komunis China dan mereka yang mendapat perlindungan dari para pemimpin China.

Hal ini lah yang akhirnya menimbulkan protes besar di China. Tetapi, pendekatan koersif dan tidak adanya penjelasan resmi dari pemerintah China akan pergerakan masa ini memperlihatkan bahwa Xi Jinping belum cukup khawatir akan ketidakpuasan masyarakatnya. Sampai saat ini baru ditemukan satu pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri China, Zhao Lijian terkait protes di China, dengan berdalih bahwa apa yang tengah diberitakan di media masa bukan apa yang terjadi sebenarnya serta “membela” kebijakan Partai Komunis China dalam menyelesaikan masalah COVID-19.[12]

Sampai saat ini, Badan kepemimpinan tertinggi China, komite tetap politbiro, belum membuat pengumuman resmi tentang sikapnya terhadap pelonggaran pembatasan. Meski begitu, Presiden Xi Jinping tampaknya mengarahkan perubahan kebijakan, menurut orang yang mengetahui masalah tersebut.[13]

[1] Selina Wang dan Nectar Gan, “As anger rises and tragedies mount, China shows no sign of budging on zero-Covid”, CNN, 25 November 2022, https://edition.cnn.com/2022/11/25/china/china-zero-covid-discontent-reopening-mic-intl-hnk/index.html

[2] Biro Beijing CNN dan Nectar Gan, “Protests erupt across China in unprecedented challenge to Xi Jinping’s zero-Covid policy”, CNN, 28 November 2022, https://edition.cnn.com/2022/11/26/china/china-protests-xinjiang-fire-shanghai-intl-hnk/index.html

[3] James FitzGerald dan Sophie Williams, “China Xinjiang: Urumqi rocked by Covid lockdown protests after deadly fire”, BBC, 26 November 2022, https://www.bbc.com/news/world-asia-china-63766125

[4] Op. Cit., Biro Beijing CNN dan Nectar Gan

[5] Op. Cit., FitzGerald dan Williams

[6] “Protesters are so upset with China’s COVID rules some are openly saying Xi should go”, NPR, 27 November 2022,

https://www.npr.org/2022/11/26/1139273138/china-xinjiang-loosens-covid-restrictions-lockdown-protest

[7] Op. Cit., Biro Beijing CNN dan Nectar Gan

[8] Op. Cit., NPR

[9] Op. Cit., Selina Wang dan Nectar Gan

[10] Ibid.

[11] “Freedom of Expression in China: A Privilege, Not a Right”, Congressional-Executive COmmision on China, https://www.cecc.gov/freedom-of-expression-in-china-a-privilege-not-a-right

[12] Casey Hall dan Martin Quin Pollard, “China tightens security after rare protests against COVID curbs”, Reuters, 28 November 2022, https://www.reuters.com/world/china/china-covid-cases-hit-fresh-record-high-after-weekend-protests-2022-11-28/

[13] Eleanor Olcott dan Tom Mitchell, “Chinese cities ease Covid restrictions following nationwide protests”, Financial Times, 4 Desember 2022  https://www.ft.com/content/bfbc7afb-3994-4e4c-b649-ca791675b296

Load More

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..