Menu

PBB

Meksiko

Meksiko Meminta Mahkamah Internasional Menangguhkan Keanggotaan Ekuador

, , , , 0

Dokumen pengadilan yang diunggah oleh Mahkamah Internasional (ICJ) melaporkan bahwa Meksiko meminta pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menangguhkan keanggotaan Ekuador sampai negara Amerika Selatan itu mengeluarkan permintaan maaf publik atas serbuan terhadap kedutaan Meksiko di Quito.

Kasus yang diajukan oleh Meksiko tersebut didasari oleh tuduhan bahwa Ekuador melanggar hukum internasional dan perjanjian PBB tentang hubungan diplomatik dengan melakukan serbuan bersenjata terhadap kedutaan Meksiko. Meksiko menilai pentingnya  prinsip-prinsip dan norma-norma dasar hukum internasional, untuk menjamin perbaikan atas kerugian moral yang dialami oleh Negara-negara Meksiko Bersatu dan warga negaranya yang terkena dampak.”

Hubungan diplomatik antara kedua negara telah ditangguhkan ketika polisi Ekuador secara paksa masuk ke kedutaan tersebut untuk menangkap mantan Wakil Presiden Jorge Glas, yang telah mencari dan diberikan suaka politik di Meksiko. Namun, pemerintah Presiden Ekuador Daniel Noboa telah berargumen bahwa perlindungan suaka tersebut ilegal karena tuduhan korupsi yang dihadapi oleh Glas.

Meksiko telah meminta ICJ untuk melakukan langkah-langkah darurat, termasuk mengamankan kedutaan dan fasilitas diplomatik lainnya serta memungkinkan pejabat Meksiko membersihkan bangunan diplomatik dan rumah-rumah pribadi agen diplomatik mereka di Ekuador.

Biasanya ICJ menetapkan dengar pendapat tentang langkah-langkah darurat dalam beberapa minggu setelah pengajuan. Putusan akhir dalam kasus ini bisa memakan waktu bertahun-tahun dan meskipun putusannya final, pengadilan tidak memiliki cara untuk menegakkannya. 

Sejumlah warga memeriksa sebuah bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel di kota Khan Younis di Jalur Gaza selatan (1/12/2023). ANTARA/Xinhua/Rizek Abdeljawad/aa.

Brasil Mengutuk PBB karena ‘Kegagalan PBB’ Atas Isu Palestina

, , , , 0

Pada pembukaan forum G20, Menteri Luar Negeri Brasil menyerukan reformasi Badan Perserikatan Bangsa-Bangda (PBB) dan lembaga multilateral lainnya pada hari Rabu (21/2/2024) sambil mengkritik ketidakmampuan mereka untuk mencegah konflik global.

Mauro Vieira menyampaikan kepada rekan-rekan menteri luar negeri selama pembukaan pertemuan G20 di Rio de Janeiro bahwa Dewan Keamanan PBB tidak dapat mencegah atau menghentikan konflik seperti yang terjadi di Ukraina dan Jalur Gaza.

“Institusi multilateral tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan saat ini, seperti yang ditunjukkan oleh paralisis yang tidak dapat diterima dari Dewan Keamanan terkait konflik yang sedang berlangsung,” ujar Vieira.

Menteri luar negeri dari 20 negara kaya dan berkembang tersebut melakukan pertemuan minggu ini untuk membahas kemiskinan, perubahan iklim, dan ketegangan global yang meningkat, menetapkan rencana kerja yang harus diselesaikan menjelang pertemuan puncak pada 18-19 November di Rio.

Salah satu proposal kunci Brasil, yang ditetapkan oleh Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, adalah reformasi lembaga-lembaga tata kelola global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, dan bank-bank multilateral, di mana Ia ingin mendorong representasi yang lebih kuat bagi negara-negara berkembang.

Pemimpin sayap kiri itu menekankan usulannya untuk memperluas Dewan Keamanan PBB, mempertimbangkan masuknya lebih banyak negara dari Afrika, Amerika Latin, serta India, Jerman, atau Jepang.

“Kita perlu menambah lebih banyak orang dan mengakhiri hak veto di PBB, karena tidak mungkin bagi satu negara saja untuk bisa memveto persetujuan sesuatu yang disetujui oleh semua anggota,” kata Lula saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Ethiopia.

Lucas Pereira Rezende, ilmuwan politik di Universitas Federal Minas Gerais meragukan apakah dorongan Lula akan berhasil karena anggota tetap Dewan Keamanan di masa lalu telah ‘meremehkan’ upaya reformasi yang akan mengakibatkan kehilangan kekuasaan mereka. “Saat ini tidak ada momentum untuk mereformasi PBB. PBB sedang dalam krisis, dan mungkin mengubah Dewan Keamanan sekarang bukanlah pilihan yang ideal.”

Vieira mengatakan bahwa Brasil “sangat khawatir” dengan meningkatnya jumlah konflik di seluruh dunia – tidak hanya di Ukraina dan Gaza, tetapi juga di lebih dari 170 lokasi.  Lebih dari $2 triliun per tahun dihabiskan untuk anggaran militer secara global dan seharusnya lebih banyak lagi digunakan untuk program bantuan pembangunan.

“Jika ketidaksetaraan dan perubahan iklim benar-benar merupakan ancaman eksistensial, saya merasa kita tidak memiliki tiindakan konkret dalam masalah-masalah ini,” ujar Vieira. “Ini adalah perang yang harus kita perangi pada tahun 2024.”

Lula mengatakan bahwa “apa yang terjadi di Jalur Gaza dan terhadap rakyat Palestina tidak pernah terjadi dalam sejarah lain. Bahkan, hal itu terjadi ketika Hitler memutuskan untuk membunuh orang Yahudi.” Sebagai respons, Israel menyatakan Lula “persona non grata”, memanggil duta besar Brasil di Israel, dan menuntut permintaan maaf. Sebagai balasan, Lula memanggil kembali duta besar Brasil untuk berkonsultasi. Setelah beberapa tahun terisolasi secara diplomatik di bawah Presiden sebelumnya, Jair Bolsonaro, Lula berusaha untuk mengembalikan Brasil ke panggung utama diplomasi global sejak kembali berkuasa pada Januari 2023.

2022_11$largeimg_231302598

2024: Kesempatan penebusan bagi PBB?

, , , , , , 0

 

Saat ini, lebih dari puluhan konflik berkecamuk di seluruh dunia-mulai dari perang saudara di Myanmar dan permusuhan Israel-Hamas di Jalur Gaza hingga konflik Rusia-Ukraina di Eropa dan kekerasan di Sudan Selatan. Pada tahun 2023, ketika gelombang konflik bergeser dalam lingkup dan intensitas, seperti tahun-tahun sebelumnya, ada satu hal yang tetap sama, yaitu ketidakmampuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk merespons dengan cepat dan efektif. Sebuah proyek besar yang diresmikan pada akhir Perang Dunia Kedua, yang ditandai dengan optimisme dan sanjungan, PBB kini menunjukkan angka yang menyedihkan. PBB telah gagal melaksanakan tugas utama yang diberikan kepadanya oleh Piagam PBB-pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, tujuan utamanya.[1] Dan masa depan juga tidak terlihat lebih cerah, dengan peringatan Sekretaris Jenderal António Guterres tentang “meningkatnya ketegangan, fragmentasi, dan lebih buruk” di masa mendatang.[2]

Apa yang membuat PBB yang telah berusia lebih dari 75 tahun ini tidak dapat melaksanakan kewajiban utamanya? Para kritikus telah menunjukkan beberapa alasan. Kurangnya konsensus di antara P-5 yang menyebabkan kelumpuhan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), tidak memadainya perimbangan kekuatan dan representasi saat ini terhadap negara-negara berkembang, serta memprioritaskan kepentingan nasional di atas kerja sama internasional, semuanya berkontribusi pada erosi kepercayaan, legitimasi, dan kredibilitas PBB. Kecuali negara-negara anggotanya mengambil langkah segera untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, PBB sedang menatap ke arah keusangan.

 

Menguraikan lanskap geopolitik yang berubah-ubah

Kita sedang menyaksikan “zaman tanpa perdamaian”, sebuah transisi paradigmatik dari era pasca-Perang Dingin.[3] Tatanan dunia yang terpecah belah yang sangat terpolarisasi antara Timur dan Barat, tetapi juga antara Utara dan Selatan – perpecahan yang diperdalam oleh defisit kepercayaan di antara negara-negara besar. Faktor-faktor sistemik mendorong persaingan keamanan di antara negara-negara besar. Perang antarnegara, yang tampak seperti fenomena kuno beberapa dekade yang lalu, kini menjadi kenyataan pahit; kekuatan nuklir masih menghindari konfrontasi militer langsung satu sama lain, dan lebih memilih berperang melalui proksi, tetapi kekuatan non-nuklir regional tidak memiliki keraguan seperti itu. Teknologi perbatasan sekarang menawarkan alat yang menambahkan elemen kecanggihan dan kehancuran pada perang yang belum pernah ada sebelumnya.[4] Selain itu, alih-alih mengurangi durasi konflik, kemampuan teknologi ini justru memperpanjangnya. Namun, PBB tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk mengatur persenjataan dan proliferasi teknologi perbatasan ini.

Kecenderungan untuk berperang dan berkonflik juga diperkuat oleh pergeseran pola pikir negara-negara, di mana mereka lebih memilih untuk menyelesaikan perselisihan di medan perang daripada di meja perundingan.[5] Perang Tigray di Ethiopia[6] dan serangan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh[7] melambangkan pergeseran sikap ini. Negara-negara tidak lagi mau menggunakan instrumen multilateral untuk perdamaian. Akibatnya, penciptaan perdamaian dan diplomasi menjadi kurang penting.[8] Tren ini akan semakin menonjol di tahun-tahun mendatang dan semakin membebani tugas PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Tren lain yang menonjol adalah semakin tumpulnya alat pemaksa non-militer seperti sanksi dan pembatasan perdagangan dalam membatasi penggunaan kekuatan. Dengan rezim sanksi DK PBB yang tidak dapat membuat kemajuan karena perbedaan P-5, Barat telah menerapkan rezim sanksi sepihak terhadap musuh-musuhnya.[9] Namun, kecuali dalam beberapa kasus, sanksi telah gagal mengubah perilaku mereka, yang menunjukkan kegunaannya yang terbatas. Namun, hal ini tidak akan menghalangi Barat, dan tahun-tahun mendatang akan melihat penggunaan sanksi sebagai instrumen kebijakan untuk menghindari konfrontasi militer langsung dengan musuh-musuhnya.

 

Menggunakan kembali PBB untuk tatanan dunia multipolar

Jelas bahwa PBB perlu mengubah fungsi untuk menyelamatkan kredibilitasnya dan membendung krisis multilateralisme. Dalam beberapa hal, tahun mendatang berpotensi memberikan kesempatan langka untuk memperkuat mandatnya dalam mengatasi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

PBB dijadwalkan untuk mengadakan KTT Masa Depan yang ambisius pada bulan September 2024.[10] Salah satu agenda utamanya adalah “Agenda Baru untuk Perdamaian”. Sekretaris Jenderal PBB telah menetapkan visinya untuk perdamaian dan cara-cara untuk membentuk sistem keamanan kolektif yang efektif.[11]

Agar visi ini dapat terwujud, PBB harus menyadari bahwa beberapa konflik mungkin tidak selalu berawal dari persaingan keamanan, tetapi dari faktor-faktor seperti kelangkaan sumber daya, perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidaksetaraan ekonomi. Oleh karena itu, PBB harus mengembangkan alat baru untuk pencegahan konflik dan berinvestasi dalam kemampuan peringatan dini untuk memperingatkan negara-negara anggota tentang konflik yang akan datang. Selain itu, PBB juga harus memperhitungkan peran berbahaya dari teknologi perbatasan dan mengembangkan kerangka kerja tata kelola global untuk mengekang proliferasi teknologi tersebut tanpa mengingkari manfaat positifnya bagi negara-negara di belahan dunia Selatan.

Kedua, PBB harus memanfaatkan kekuatan aktor geopolitik baru-kekuatan menengah, pengelompokan minilateral dan plurilateral, G20, dan aktor non-negara yang konstruktif-untuk menjembatani kesenjangan geopolitik. PBB perlu mengakui kontribusi mereka dalam menempa konsensus dalam berbagai konteks dan melibatkan mereka. PBB dapat melakukan hal ini dengan memberi mereka kepengurusan atas beberapa lembaga dan inisiatif pembangunan perdamaian untuk mengatasi defisit kepercayaan yang melanda P-5.

Yang terpenting, PBB harus menyusun peta jalan yang konkret dan terikat waktu pada KTT Masa Depan untuk mereformasi sistem PBB, khususnya DK PBB, yang saat ini mencerminkan perimbangan kekuatan dari abad lampau dan proyek kolonial.[12] Peta jalan ini haruslah membuat PBB menjadi lebih baik di masa depan dengan tidak hanya memberikan representasi yang memadai kepada negara-negara berkembang dan negara-negara yang sedang berkembang, namun juga memberikan hak-hak yang sama dengan P-5 yang sudah ada. Peta jalan ini harus menekan P-5 untuk meninggalkan pengejaran zero-sum game dan menyetujui reformasi untuk sistem PBB yang inklusif, akuntabel dan efektif. India telah mengajukan gagasannya tentang multilateralisme yang direformasi[13] dan efektif.[14] Demikian pula, Kelompok L69 yang terdiri dari Negara-negara Berkembang dari Afrika, Amerika Latin dan Karibia, Asia dan Pasifik (Negara-Negara Kepulauan Kecil) juga telah mempresentasikan visi mereka untuk reformasi DK PBB.[15]

Menemukan jalan menuju perdamaian memang telah menjadi upaya yang menantang bagi PBB dengan polarisasi yang mendalam dari tatanan dunia saat ini dan konflik yang membara.[16] Memang, ada tantangan politik dan prosedural yang harus dihadapi oleh PBB dalam hal reformasi. Namun, KTT Masa Depan memberikan momentum politik yang sangat penting bagi PBB untuk membentuk cetak biru bagi legitimasi dan keberlangsungannya. PBB harus menapaki jalan yang sulit namun menjanjikan ini untuk memperkuat kemampuannya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Seperti yang ditegaskan dengan tegas oleh Sekretaris Jenderal Guterres, PBB harus ‘melakukan reformasi atau bubar’.[17]

 

 

[1] United Nations. United Nations Charter (full text) https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text

[2] United Nations. Press Conference by Secretary-General Antonio Guterres ar United Nations Headquarters. 13 September 2023. https://press.un.org/en/2023/sgsm21938.doc.htm

[3] Mark Leonard. Welcome to the age of unpeace. Politco. 18 Oktober 2021. https://www.politico.eu/article/welcome-to-the-age-of-unpeace-geopolitics-conflict/

[4] Rajeswari PillaI Rajagopalan.Future Warfare and Rechnology: Issues and Strategies. ORF. https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2022/11/GP-ORF-Future-Warfare-and-Technology-01.pdf

[5] Observer Research Foundation. War Is Now Again An Acceptable Grammar Of Negotiation.  13 Desember 2023. https://www.youtube.com/watch?v=WAJHgrN0lfs&t=1s

[6] Afriyie, F. A., Ayangbah, S., & Effah, K. O. (2023). Diagnosing Ethiopia’s Tigray War: Reverberations in the Horn of Africa. Insight on Africa, 15(2), 139-151. https://doi.org/10.1177/09750878231170177

[7] Welt, C., & Bowen, A. S. (2021). Azerbaijan and Armenia: The Nagorno-Karabakh Conflict. Congressional Research Service, (R46651).

[8] Observer Research Foundation. War Is Now Again An Acceptable Grammar Of Negotiation.  13 Desember 2023. https://www.youtube.com/watch?v=WAJHgrN0lfs&t=1s

[9] Henry Farrell, Abraham L. Newman; Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion. International Security 2019; 44 (1): 42–79. doi: https://doi.org/10.1162/isec_a_00351

[10] United Nations. Summit of Future: What Would it Deliver. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/our-common-agenda-summit-of-the-future-what-would-it-deliver.pdf

[11] United Nations. Our Common Agenda Policy Brief 9 : A New Agenda for Peace. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/our-common-agenda-policy-brief-new-agenda-for-peace-en.pdf

[12] Rasisina Debates. The United Nations Security Council is constituted to further the colonization project. Observer Research Foundation. 2 Juni 2023. http://20.244.136.131/expert-speak/the-united-nations-security-council-is-constituted-to-further-the-colonisation-project

[13] Harsh V. Pant. Viviek Mishra. A ground plan for India’s reformed multilateralism. The Hindu. 26 September 2022. https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/a-ground-plan-for-indias-reformed-multilateralism/article65935206.ece

[14] Task Forces07 Towards Reformed Multilateralism Transforming Global Institutions and frameworks. https://t20ind.org/wp-content/uploads/2022/11/Task-Force-7-digital.pdf

[15] Ministry of External Affairs Government of India. L-9 Ministerial Joint Press Statement. 21 September 2023. https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/37132/L69_Ministerial_Joint_Press_Statement

[16]Shamala Kandiah Thompson, Karin Landgren & Paul Romita. The United Nations IN Hindsight: The Long and Winding Road to Security Council Reform.  Just Security. 30 September 2022. https://www.justsecurity.org/83310/the-united-nations-in-hindsight-long-winding-road-to-security-council-reform/

[17] United Nations. ‘Reform or rupture’says Guterres, calling for multilateralism tobe remade for the 21st century. https://www.un.org/en/desa/reform-or-rupture

Presiden Rusia Vladimir Putin berpidato saat pertemuan dengan personel militer Pangkalan Angkatan Udara Rusia di Kant di Kediaman Negara Ala-Archa pada 12 Oktober 2023, di Bishkek, Kyrgyzstan. (CIS) KTT Tahunan pada tahun 2023. (Foto oleh Kontributor/Getty Images)

Perjalanan Internasional Perdana Setelah Surat Penangkapan dari ICC, Putin Berkunjung ke Kyrgyzstan

, , , , , , , , , , 0

Pada hari Kamis, 12 Oktober 2023 kantor berita Rusia TASS, Interfax, dan RIA Novosti mengumumkan bahwa Putin tiba di Kyrgyzstan. Kunjungannya bertujuan untuk mengadakan diskusi dengan Presiden Kyrgyzstan, Sadyr Japarov, dan berpartisipasi dalam pertemuan puncak Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, bersama sekutunya dari Belarusia Alexander Lukashenko dan para pemimpin regional lainnya.

Kunjungan ini terjadi di tengah perpecahan dalam kelompok sekutu Rusia. Dua hari sebelum KTT, negara tuan rumah, Kyrgyzstan, mengumumkan bahwa pemimpin Armenia Nikol Pashinyan tidak akan menghadiri acara yang dihadiri Putin. Pashinyan mengkritik Moskow karena tidak melakukan intervensi ketika Azerbaijan melancarkan serangan yang berhasil untuk menguasai wilayah Nagorno-Karabakh yang memisahkan diri pada bulan sebelumnya. Keputusannya untuk melewatkan KTT tersebut terjadi setelah anggota parlemen Armenia mengambil langkah untuk bergabung dengan International Crime Court (ICC), yang membuat marah Moskow dan mungkin semakin membatasi pilihan perjalanan Putin. Putin berencana bertemu dengan presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, musuh bebuyutan Armenia.

Menurut media pemerintah Rusia, Putin juga berencana melakukan kunjungan mendatang ke Korea Utara dan Tiongkok. Moskow sangat menentang gagasan penangkapan Putin di luar negeri, menyamakannya dengan tindakan perang dan mengecam surat perintah tersebut sebagai tindakan yang “ilegal.” Dalam praktiknya, Rusia telah mengambil tindakan pencegahan dalam menanggapi keputusan ICC. Pada bulan Agustus, mereka mengirim Menteri Luar Negerinya, Sergei Lavrov, ke pertemuan puncak BRICS di Afrika Selatan, sebagai anggota ICC.

Sejak memulai serangan terhadap Ukraina pada Februari 2022, Vladimir Putin jarang berpergian keluar dari perbatasan Rusia. Tahun ini, perjalanan internasionalnya terbatas pada wilayah Ukraina yang diduduki Rusia, dengan perjalanan luar negeri terakhirnya dilakukan pada bulan Desember lalu ke Belarus dan Kyrgyzstan. Bahkan Putin kerap absen dari berbagai pertemuan internasional. Statuta Roma, sebuah perjanjian yang mewajibkan anggotanya untuk mematuhi keputusan ICC, telah diratifikasi oleh 123 negara. Putin, bersama Komisaris Hak Anak, Maria Lvova-Belova, dicari atas tuduhan kejahatan perang, khususnya karena diduga mendeportasi ribuan anak Ukraina ke Rusia tanpa izin hukum. Moskow dengan keras membantah tuduhan tersebut.

Selain itu, serangan Moskow terhadap Ukraina telah menimbulkan kekhawatiran di antara mitra-mitranya di Asia Tengah. Pada tahun 2022, Putin mengunjungi kelima negara regional, termasuk Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Kyrgyzstan, dan menjadikan mereka sebagai sekutu inti Rusia. Sebelum kunjungan Putin, Kyrgyzstan mengumumkan ratifikasi perjanjian sistem pertahanan udara bersama dengan Rusia. Moskow juga memiliki perjanjian serupa dengan negara sekutu lainnya, seperti Kazakhstan, Belarus, dan Tajikistan. Namun, tak satu pun negara Asia Tengah mendukung Rusia dalam pemungutan suara penting PBB mengenai Ukraina tahun lalu. Bahkan pemerintah negara-negara Asia Tengah yang sebagian besar warganya bekerja di Rusia, telah memperingatkan rakyatnya agar tidak ikut berperang bersama pasukan Moskow di Ukraina.

Pemilihan anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB diadakan di markas besar PBB di New York pada 10 Oktober 2023. (Foto oleh Kyodo News via Getty Images)

Rusia Merasa Layak Untuk Kembali Ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB

, , , , , , , , 0

Rusia secara aktif berupaya untuk kembali menjadi bagian dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB, meski sempat ditangguhkan tahun lalu karena intervensi militernya di Ukraina. Konflik di Ukraina terus berlanjut, disertai dengan banyaknya investigasi PBB terkait pelanggaran HAM oleh Rusia. Bahkan, Pengadilan Kriminal Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin terkait deportasi anak-anak Ukraina. Meskipun demikian, Moskow tetap berusaha untuk mendapatkan suara dukungan untuk kembali masuk ke Dewan HAM PBB.

Pemungutan suara Dewan Hak Asasi Manusia mendatang akan menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana masyarakat global memandang Rusia saat ini. Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung di Majelis Umum PBB di New York, dan dilakukan secara rahasia. Untuk mendukung pencalonannya, Misi Rusia untuk PBB menyelenggarakan sebuah acara di New York, di mana Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia menekankan kesiapan negaranya untuk memajukan hak asasi manusia sebagai sarana untuk mendorong rekonsiliasi antar negara dan kelompok, daripada “melanggengkan” perselisihan.

Di sisi lain, perwakilan AS tidak henti-hentinya mengingatkan negara-negara mengenai pelanggaran hak asasi manusia akibat invasi Moskow yang tidak beralasan. Meskipun proses pemungutan suara secara teoritis mempertimbangkan catatan hak asasi manusia dan komitmen para kandidat, pemungutan suara secara rahasia memberikan kesempatan kepada negara-negara untuk menyampaikan pesan-pesan mereka sendiri. Beberapa negara mungkin mendukung Rusia untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap perilaku AS sebagai negara adidaya global, sementara negara lain mungkin bergantung pada Rusia untuk sumber daya penting seperti pangan dan biji-bijian.

Rusia merupakan anggota Dewan Hak Asasi Manusia pada bulan Januari 2021. Namun, pada bulan April 2022, Rusia membuat sejarah dengan menjadi negara pertama yang dikeluarkan dari dewan tersebut sejak Libya pada tahun 2011. Langkah untuk mengusir Moskow mendapat dukungan besar, dengan 93 mendukung, 24 menentang, dan 58 abstain. Khususnya, Tiongkok, Kuba, Korea Utara, Iran, Suriah, dan Vietnam, bersama Rusia, menentang tindakan tersebut, sementara Brasil, Afrika Selatan, Meksiko, Mesir, dan Arab Saudi abstain.

Lusinan perempuan dan anak-anak mengantri di dalam pusat bantuan kemanusiaan Don Bosco di Tigray untuk menerima sup guna mengobati kekurangan gizi pada anak. (Foto oleh Ximena Borrazas/SOPA Images/LightRocket melalui Getty Images)

Penyelidikan PBB Terhadap Pelanggaran HAM di Ethiopia Usai: Pentingnya Peran Aktor Non-Negara & Norma Internasional

, , , , , , , , , , , 0

Investigasi resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Ethiopia diperkirakan akan selesai minggu depan, meskipun kekerasan masih terjadi di wilayah tersebut. Komisi Internasional Pakar HAM untuk Ethiopia, yang dibentuk pada tahun 2021 berdasarkan usulan Uni Eropa, akan secara resmi mengakhiri mandatnya setelah tanggal 13 Oktober 2023.

Keputusan ini diambil setelah komisi tersebut mengeluarkan laporan yang memperingatkan risiko pelanggaran HAM yang sedang berlangsung di Ethiopia dan menekankan kebutuhan mendesak untuk melanjutkan penyelidikan independen terhadap situasi hak asasi manusia di negara tersebut.[1] Konflik di wilayah Tigray di utara Ethiopia dimulai pada November 2020 ketika pasukan pemerintah Ethiopia bentrok dengan pemberontak yang mengakibatkan kekerasan yang meluas yang dilakukan oleh semua pihak.[2]

Meskipun perjanjian perdamaian yang dikenal sebagai Perjanjian Penghentian Permusuhan ditandatangani pada bulan November tahun 2021, kekejaman masih terus terjadi di beberapa wilayah Tigray, sebagaimana dicatat dalam laporan OHCHR.[3] Tahun lalu, mandat tersebut diperbarui dengan selisih yang tipis. Human Rights Watch mengkritik Uni Eropa dan negara-negara anggotanya karena mundur dari dukungan mereka dalam meneliti situasi hak asasi manusia di Ethiopia, dan menyebutnya sebagai “pukulan yang sangat buruk” bagi para korban kekejaman di negara tersebut.[4]

Ethiopia di sisi lain secara konsisten menentang penyelidikan yang diamanatkan PBB, dengan menyatakan bahwa kebijakan peradilan nasionalnya memberikan kesempatan yang memadai untuk melakukan penyelidikan, sebuah sikap yang ditentang oleh komisi PBB. Menanggapi pernyataan tersebut, juru bicara pemerintah Ethiopia Legesse Tulu menyatakan bahwa “Tidak perlu membicarakan jalan buntu.”[5]

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan dinilai oleh tim gabungan dari PBB dan Ethiopia, ditemukan pelanggaran luas terhadap hukum HAM internasional, kemanusiaan, dan pengungsi oleh semua pihak yang berkonflik di Tigray seperti: serangan secara acak terhadap warga sipil dan objek sipil yang melanggar hukum humaniter internasional dan kemungkinan dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Selain itu, banyak juga ditemukan kasus pembunuhan di luar hukum dan eksekusi di luar hukum oleh pihak berkonflik dan juga oleh  milisi lain seperti kelompok Fano dan Samri.[6]

Konflik The Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF) sendiri menyoroti bagaimana kekuatan regional dan global dapat terlibat dalam konflik lokal. Dalam kasus ini, negara-negara tetangga seperti Eritrea dan Sudan telah terlibat dalam konflik tersebut, dan aktor internasional seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa telah menyatakan keprihatinannya dan mengambil tindakan diplomatik. Selain negara, konflik ini memperlihatkan bahwa aktor non-negara, seperti PBB juga berperan dalam resolusi konflik dan asistensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

PBB sebagai aktor non-negara, hadir di tengah pihak berkonflik untuk berusaha membantu penyelesaian konflik yang berkepanjangan ini. Keberagaman antar aktor telah menciptakan peluang bagi terbentuknya sistem baru dan kemitraan baru, serta penguatan dan transformasi sistem lama.[7] Terlebih, secara teori, Aktor non-negara dapat meminta pertanggungjawaban negara atas tindakan yang dilakukan oleh negara. Contohnya, PBB dapat memantau dan melaporkan pelanggaran HAM dan pelanggaran lainnya, sehingga memberikan tekanan pada negara untuk mematuhi norma dan standar internasional.

Norma internasional menjadi salah satu aspek yang dapat menjadi pegangan aktor internasional dalam melakukan sebuah tindakan. Hal ini berkaitan dengan HAM dimana, meskipun hukum humaniter internasional tidak memberikan rincian yang sama mengenai investigasi, standar hak asasi manusia ini berlaku sepanjang waktu dan universal, termasuk dalam situasi konflik bersenjata. Untuk itu, norma-norma internasional juga memiliki peran penting dalam mengurangi risiko dengan memperjelas perilaku yang tidak dapat diterima dan membantu membentuk tindakan negara dan aktor non-negara.

[1] “EHRC-OHCHR Joint Investigation Report on Tigray Conflict”, Ethiopian Human Rights Commission, 12 Oktober 2022, https://ehrc.org/download/ehrc-ohchr-joint-investigation-report-on-tigray-conflict/

[2] Eve Brennan, “UN-mandated investigation into atrocities in Ethiopia to end”, CNN, 5 Oktober 2023, https://edition.cnn.com/2023/10/05/africa/un-ethiopia-investigation-lapses-intl/index.html

[3] “The acute risk of further atrocity crimes in Ethiopia: an analysis”, International Commission of Human Rights Experts on Ethiopia, Human Rights Council, 3 Oktober 2023, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/chreetiopia/A-HRC-54-CRP-2.pdf

[4] Op. Cit., Brennan

[5] Ibid.

[6] “Report of the Ethiopian Human Rights Commission (EHRC)/Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Joint Investigation into Alleged Violations of International Human Rights”, Ethiopian Human Rights Commission, 2021

[7] Neeraj Trivedi, “Role of Organisations as Non-State Actors in International Relations”, CLAWS Journal, vol. 13, no. 1, 2020, pp. 116-125.

Perdana Menteri Haiti Ariel Henry (Kiri) menyapa Sekretaris Kabinet Kenya untuk Urusan Luar Negeri dan Diaspora, Alfred Nganga Mutua (kanan) saat mereka menghadiri pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken (tengah) mengenai situasi keamanan di Haiti, di sela-sela pertemuan Sidang Umum PBB ke-78 di New York City pada 22 September 2023. (Foto oleh BING GUAN / POOL / AFP) (Foto oleh BING GUAN/POOL/AFP via Getty Images)

PBB Menyetujui Bantuan Angkatan Bersenjata Di Haiti

, , , , , , , , , , , 0

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui pengerahan pasukan multinasional bersenjata ke Haiti, ketika negara Karibia itu bergulat dengan kekerasan geng yang merajalela dan kelumpuhan politik. Meskipun disetujui oleh Dewan Keamanan PBB, pasukan tersebut tidak secara resmi berada di bawah kendali PBB. Misi ini diperkirakan akan dipimpin oleh Kenya bersama beberapa negara tetangga Haiti di Karibia yang juga telah menawarkan dukungan untuk misi tersebut.

Selama satu tahun terakhir, baik Perdana Menteri Haiti, Ariel Henry maupun Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres telah mendorong pembentukan sebuah kekuatan untuk mengatasi eskalasi krisis keamanan di Haiti. Namun, melihat sejarah tantangan yang dihadapi oleh upaya perdamaian sebelumnya di Haiti dan risiko-risiko terkait dengan mengirim kekuatan asing ke dalam situasi yang kompleks saat ini, usaha untuk menemukan negara yang bersedia memimpin upaya ini menjadi tugas yang sulit.

Pada akhir Juli lalu, Kenya mengumumkan kesiapannya untuk mengambil peran sebagai negara yang memimpin dan mengerahkan sebanyak 1.000 personel ke Haiti. Sementara itu, Amerika Serikat juga menunjukkan kesediaannya untuk memberikan dukungan logistik walaupun tanpa pengerahan pasukan ke lapangan, bulan lalu PBB juga mengungkapkan bahwa beberapa negara lain juga bersedia berkontribusi dalam kekuatan keamanan multinasional, termasuk Jamaika, Bahama, dan Antigua serta Barbuda.

Setelah berbulan-bulan perdebatan internal mengenai mandat yang sesuai, anggota Dewan Keamanan PBB akan memutuskan dengan cepat apakah akan memberikan persetujuan mereka untuk misi semacam ini, yang akan beroperasi secara independen tanpa kendali PBB. Pada pertengahan September lalu, Perdana Menteri Haiti, Henry kembali memohon kepada komunitas internasional di hadapan Sidang Umum PBB untuk memberikan bantuan “darurat” bagi negaranya.

Laporan terbaru dari kantor Sekretaris Jenderal PBB mengungkapkan bahwa berbagai krisis di Haiti memburuk selama tahun terakhir. Laporan DK PBB tersebut mencatat meningkatnya kekerasan yang semakin intensif dan brutal yang dilakukan oleh geng kriminal yang menguasai sebagian besar ibu kota Haiti, Port-au-Prince, dan beberapa daerah sekitarnya. Laporan tersebut juga mencatat penggunaan pemerkosaan sebagai senjata, penembak jitu yang menimbulkan ketakutan di antara penduduk setempat dari atap-atap, dan bahkan kasus pembakaran hidup-hidup.

Tercatat hampir 2.800 pembunuhan yang terjadi antara Oktober 2022 dan Juni 2023, termasuk 80 kematian anak di bawah umur yang tragis. Eskalasi kekerasan ini semakin diperparah oleh perdagangan senjata ilegal, terutama yang berasal dari Amerika Serikat. Meskipun begitu, laporan tersebut juga mencatat bahwa warga biasa Haiti telah mulai membentuk unit pertahanan diri untuk melawan kekuatan-kekuatan ini.

Pasukan “dukungan keamanan multinasional” akan mempunyai mandat selama 12 bulan di Haiti. Waktu kedatangannya belum ditentukan dan lebih banyak negara telah diundang untuk berpartisipasi. Resolusi tersebut juga menyerukan penghentian global penjualan senjata ke Haiti, kecuali untuk tujuan keamanan yang disetujui. Misi ini diharapkan dapat memperkuat keamanan lokal dan memperkuat Kepolisian Nasional Haiti dalam mengejar geng-geng tersebut. Pasukan keamanan Haiti telah menerima sejumlah dukungan internasional namun masih kekurangan staf dan kekurangan persenjataan.

Presiden Indonesia Joko Widodo (kiri) menyerahkan palu ASEAN kepada Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone saat upacara penutupan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta pada 7 September 2023. (Foto oleh WILLY KURNIAWAN/POOL/AFP via Getty Images)

KTT ASEAN Hari Ketiga: 93 Kesepakatan dan Berbagai Inisiasi Kemajuan

, , , , , , , , , , , , 0

KTT ke-43 ASEAN resmi ditutup pada hari ketiga yang telah berlangsung sejak 5 September 2023. Presiden Joko Widodo resmi memberikan palu ke untuk Perdana Menteri Laos, Sonexay Siphandone kemarin. Dalam pidatonya Jokowi memberi apresiasi kepada seluruh negara yang hadir. KTT ini diikuti 10 negara anggota ASEAN kecuali Myanmar dan beberapa mitra pentingnya seperti Amerika Serikat, China, Rusia, Australia, Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan (Korsel), Kanada, Bangladesh hingga India, dan Kepulauan Cook.

Presiden Joko Widodo memimpin empat pertemuan pada rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN hari ketiga yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) pada 7 September 2023. Mengawali kegiatannya, Presiden Republik Indonesia itu melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape di Ruang Kakatua, JCC.  Masih di ruangan yang sama, Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres.

Selanjutnya, Jokowi juga memimpin KTT ke-20 ASEAN-India yang diikuti oleh para pemimpin negara ASEAN dan PM India Narendra Modi selaku negara mitra penting. Setelah itu, Kepala Negara dan para pemimpin negara ASEAN serta mitra akan mengikuti KTT ke-18 Asia Timur yang digelar di Ruang Cendrawasih 3, JCC.  Selanjutnya, pada siang hari, Jokowi juga bertemu secara bilateral dengan PM Australia Anthony Albanese. Setelah beberapa pertemuan lainnya, Presiden RI menutup secara resmi gelaran KTT ke-43 ASEAN.

Menurut Presiden Republik Indonesia, perdamaian dan kemakmuran kawasan menjadi akar yang dibangun dari keketuaan Indonesia sebagai ‘Epicentrum of Growth’. Namun, Jokowi mengingatkan bahwa tugas para pemimpin ASEAN belum selesai, dilansir dari Ekonomi Bisnis. Pasalnya, pekerjaan rumah wilayah ASEAN tidak mungkin selesai dalam satu keketuaan saja. Ada banyak tantangan dinamis dan kompleksitas tantangan global yang akan dihadapi.

Pada penutupan KTT ASEAN ini, Jokowi menyatakan bahwa “Selama tiga hari ini, 12 pertemuan KTT telah diselenggarakan dan menghasilkan 90 outcome dokumen dan sejumlah kesepakatan-kesepakatan konkret dengan mitra,” kata Jokowi dalam pidato penutupan. “Selama pertemuan saya menangkap optimisme dan energi yang positif dari seluruh yang hadir,” tambahnya. Terdapat lebih dari 90 dokumen ASEAN yang dibahas dan disepakati pada KTT kali ini, untuk KTT ASEAN beberapa diantaranya adalah outcome document on myanmar, ASEAN leaders declaration on ASEAN as an Epicentrum of Growth, Asean Blue Economy Framework, dan 53 kesepakatan lainnya.

Lalu ASEAN-Australia Summit terdapat ASEAN-Australia Joint Leaders’ Statement on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crises dan lima dokumen lainnya. Pada ASEAN-China Summit terdapat ASEAN-China Joint Initiative on Enhancing Cooperation on E-Commerce dan 7 kesepakatan lainnya. Masih banyak lagi kesepakatan antara ASEAN dengan beberapa negara lainnya seperti India, Kanada, Jepang, Korea (Republic of Korea), Amerika Serikat, PBB, ASEAN+3, serta negara-negara Asia Timur.

Pasukan Perdamaian Sementara PBB (UNIFIL) berjaga sambil memegang bendera PBB di perbatasan wilayah Kafr Shuba, yang dianggap sebagai wilayah sengketa antara Lebanon dan Israel (Foto oleh Houssam Shbaro/Anadolu Agency via Getty Images)

Dewan Keamanan PBB Memperbarui Misi UNIFIL

, , , , , , , , , 0

Pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB berlangsung sesaat sebelum izin misi hampir berakhir. Pasukan Interim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL), yang telah hadir sejak tahun 1978, memiliki misi untuk membentuk zona penyangga antara Israel dan Lebanon, keduanya secara resmi dalam keadaan perang.

Resolusi yang disetujui Dewan Keamanan PBB pada 1 September ini menerima 13 suara setuju, sementara Rusia dan China abstain. Resolusi ini memperpanjang keberadaan UNIFIL di Lebanon hingga 31 Agustus 2024. Ketentuan mandatnya sangat mirip dengan tahun sebelumnya, yang melibatkan memberikan kebebasan pergerakan kepada sekitar 10.000 pasukan perdamaian yang ditempatkan di Lebanon. Aspek mandat ini telah menjadi poin perselisihan, ditantang baik oleh pemerintah Lebanon maupun kelompok pro-Iran Hezbollah yang berpengaruh.

Teks resolusi tersebut “menghimbau dengan tegas semua pihak yang terlibat untuk memastikan penghormatan dan akses yang tidak terhalang bagi UNIFIL dalam semua operasinya dan aksesnya ke seluruh Garis Biru.” Garis Biru mengacu pada batas yang ditandai oleh PBB pada tahun 2000 setelah pasukan Israel mundur dari selatan Lebanon.

Resolusi juga menjelaskan bahwa UNIFIL tidak memerlukan izin sebelum menjalankan tugas yang diberikan dan dapat beroperasi secara independen sambil menjaga koordinasi dengan pemerintah Lebanon. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, telah mengkritik keterbatasan akses UNIFIL ke beberapa wilayah, termasuk lokasi yang dimiliki oleh LSM lingkungan Lebanon yang dituduh oleh Amerika Serikat memiliki hubungan dengan Hezbollah.

Hassan Nasrallah, pemimpin Hezbollah, menentang perpanjangan mandat UNIFIL tahun 2022, menyatakan bahwa pasukan bersenjata asing tidak boleh beroperasi di tanah Lebanon tanpa persetujuan pemerintah dan koordinasi dengan tentara Lebanon. Pemerintah Lebanon, dalam surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, meminta kembali ke ketentuan mandat UNIFIL tahun 2021, yang lebih sedikit menekankan kemampuan operasional independen UNIFIL. Meskipun demikian, Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati menyambut perpanjangan mandat ini, mencatat bahwa resolusi tersebut mengakui permintaan Lebanon agar UNIFIL beroperasi dengan koordinasi pemerintah.

UNIFIL didirikan pada tahun 1978 untuk mengawasi penarikan pasukan Israel setelah invasi mereka ke Lebanon sebagai tanggapan terhadap serangan Palestina. Mandatnya diperluas pada tahun 2006 setelah Israel dan Hezbollah terlibat dalam perang selama 34 hari, dan tugasnya adalah memantau gencatan senjata antara kedua belah pihak. Meskipun dianggap sebagai organisasi “teroris” oleh banyak pemerintah Barat, Hezbollah tetap bersenjata dan berpengaruh dalam politik Lebanon, berbeda dengan faksi lain yang tidak bersenjata setelah perang saudara Lebanon dari tahun 1975 hingga 1990.

Inamullah Samangani, Wakil Juru Bicara Pusat (Tengah) Taliban duduk bersama pejabat Taliban lainnya di kantor barunya di departemen Kebudayaan dan Informasi kota Kandahar, di Afghanistan selatan, pada 25 Mei 2023 (Foto oleh Elise Blanchard untuk The Washington Post via Getty Images)

Kembali Memperlihatkan Jati Diri? Taliban Mengecam Laporan PBB

, , , , , , , 0

Taliban mengutuk laporan Dewan Keamanan PBB sebagai “tidak berdasar dan bias yang menyebut pemerintah Afghanistan “sangat eksklusif” dan “represif”. Laporan tersebut, yang dirilis awal Juni lalu oleh Tim Pemantau Dukungan dan Sanksi DK PBB, mengatakan struktur pemerintahan Taliban tetap “sangat eksklusif, berpusat pada Pashtun dan represif” terhadap semua bentuk oposisi. Terlebih semenjak pusat kekuasaaan kembali ke Kandahar, seperti masa pemerintahan Taliban di Afghanistan pada 1990-an.

Laporan DK PBB itu juga mengatakan kelompok itu berjuang melawan konflik internal atas kebijakan utama, sentralisasi kekuasaan dan kontrol keuangan dan sumber daya alam di Afghanistan. Perebutan kekuasaan yang sedang berlangsung membuat situasi semakin tidak stabil, ke titik di mana pecahnya konflik bersenjata antara faksi-faksi yang bersaing merupakan risiko nyata, tambah laporan itu.

Dalam beberapa bulan terakhir setidaknya dua juru bicara Taliban yang berbasis di Kabul diminta untuk pindah ke kota selatan Kandahar, menimbulkan spekulasi tentang peralihan kekuasaan dari ibu kota ke kota selatan Kandahar, tempat pemimpin tertinggi Haibatullah Akhunzada bermarkas. Pada bulan April lalu, juru bicara utama Taliban, Zabiullah Mujahid diminta untuk bekerja dari kedua tempat sementara Innamullah Samangani, wakil juru bicara pemerintah sementara lainnya, dipindahkan ke Kandahar.

Selain perpindahan kekuasaan ke wilayah Kandahar, Mujahid juga menolak “tuduhan” perselisihan di Afghanistan antara warga dan kelompok Taliban. Mengatakan bahwa itu tidak berdasar dan menunjukkan “permusuhan yang jelas” terhadap warga Afghanistan.[1] Desas-desus perselisihan antara para pemimpin kelompok itu merupakan kelanjutan dari propaganda 20 tahun terakhir, katanya, mengacu pada 20 tahun perang dan pendudukan AS. “Publikasi laporan yang bias dan tidak berdasar seperti itu oleh Dewan Keamanan tidak membantu Afghanistan dan perdamaian dan keamanan internasional, sebaliknya, itu meningkatkan kekhawatiran di antara orang-orang [Afghanistan],” menurut Mujahid dilansir dari Al Jazeera.[2]

Sejak mengambil alih negara itu pada Agustus 2021, grup tersebut telah memperluas pembatasannya terhadap kebebasan media dan hak-hak perempuan, dengan sekolah menengah untuk anak perempuan tetap ditutup. Pejabat Taliban pada awalnya berjanji untuk membuka sekolah setelah peningkatan infrastruktur. Menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi warga Afghanistan terutama wanita.

Beberapa pemimpin Taliban mendukung pemberdayaan perempuan, dengan mengatakan bahwa Islam menjamin hak perempuan atas pendidikan dan pekerjaan. Namun, apa yang dilaporkan oleh media internasional dan juga laporan PBB tidak menunjukan hal tersebut. Hak-hak wanita dan perempuan kembali “ditutup”. Pejabat Taliban juga membantah ada keretakan di antara para pemimpinnya. Laporan tersebut menggambarkan pemimpin Taliban, Akhunzada, sebagai orang yang “tertutup dan sukar dipahami” dan mengatakan dia memiliki langkah-langkah rumit untuk memastikan keselamatannya saat mengadakan pertemuan.

Walaupun begitu, dalam beberapa hari terakhir, Taliban telah berusaha untuk mengecualikan semua organisasi asing dari sektor pendidikan, menurut juru bicara sekretaris jenderal PBB, Stephane Dujarric, mengatakan pada hari Kamis akan menjadi “langkah mundur yang mengerikan” bagi rakyat Afghanistan. Badan-badan bantuan telah menyediakan makanan, pendidikan, dan dukungan kesehatan kepada warga Afghanistan setelah pengambilalihan Taliban pada Agustus 2021 setelah berbagai krisis kemanusiaan terjadi setelah itu.

Perubahan semacam ini, tentu bukan hal yang mengejutkan, identitas merupakan salah satu aspek yang penting dalam menentukan arah kebijakan oleh para pengambil kebijakan, dan Pemerintahan Taliban menjadi salah satu contoh nyata dimana identitas, mempengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara. Konsep identitas sendiri merupakan salah satu konsep dari pendekatan konstruktivisme.

Konstruktivis berusaha untuk mendorong domain empiris dan penjelas dari teori hubungan internasional di luar batas analitis teori lain, dengan mempermasalahkan identitas dan kepentingan negara. Lebih lanjut, konstruktivisme juga memperluas rangkaian faktor ideasional yang memengaruhi hasil internasional dengan memasukkan transformasi sebagai ciri normal politik internasional.[3]

Konstruktivisme berusaha mencari tahu bagaimana masa lalu membentuk cara para aktor memahami situasi mereka saat ini dan pada dasarnya ia berfokus pada proses historis.[4] Proses konstruksi identitas nasional tidak dapat dilepaskan dari wilayah sosial politik yang ditempatinya.[5] Secara historis, Taliban bekerja dengan cara yang radikal, hal ini mungkin menjadi pijakan dan titik awal dari bagaimana Taliban mengambil kebijakan saat ini.

Dihadapkan pada dunia internasional yang “tidak sepaham” dengan Taliban, membuat dirinya kembali menutup diri, seperti apa yang telah dilakukan hampir lebih dari 20 tahun silam. Walaupun begitu, memang terlihat beberapa perubahan dari Taliban yang dapat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi. Tetapi, apa yang dilakukan Taliban saat ini, dan apa yang ditakutkan oleh aktor internasional mengenai kembalinya “identitas” Taliban dapat terjadi.

[1] “Taliban slams UN report calling Afghan government ‘exclusionary’”, Al Jazeera, 11 Juni 2023, https://www.aljazeera.com/news/2023/6/11/taliban-slam-un-report-calling-afghan-government-exclusionary

[2] Ibid.

[3] J.G. Ruggie, “Constructing the World Polity”, London: Routledge, 1998, hlm 27

[4] S.G. Leander, “Constructivism and International Relations”, London: Routledge, 2006, hlm 19

[5] Isa Erbas, “Constructivist Approach in Foreign Policy and in International Relations”, Journal of Positive School Psychology, Vol. 6, No. 3, 2022, hlm 5087

Load More

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..