Menu

Geopolitik

Yaman Selatan Deklarasikan Kemerdekaan

, , , , , , 0

Pada 3 Januari 2026 Ketua Dewan Transisi Yaman (STC) Aidarous al Zoubeidi mengumumkan dalam sebuah video bahwa STC akan merancang konstitusi baru sebagai bentuk dari persiapan pembentukan negara baru di bagian selatan Yaman. Dalam video tersebut STC juga menyatakan konstitusi yang dirancang akan berlaku dalam dua tahun setelah sebuah referendum yang akan menentukan masa depan masyarakat Yaman Selatan diselenggarakan. Dalam periode tersebut, STC mendorong Yaman Utara dan Selatan untuk melakukan dialog guna membentuk sebuah mekanisme yang dapat menjamin hak fundamental dari masyarakat kawasan selatan. Dalam rancangan konstitusi yang dirilis ke media, nama negara baru yang digunakan oleh STC adalah Arabia Selatan.

Beberapa hari setelah pengumuman tersebut Ketua Dewan Kepemimpinan Presidensial (PLC) Republik Yaman Rashad al-Alimi meminta Saudi Arabia untuk menyelenggarakan forum guna mengurangi ketegangan antara seluruh pihak yang sedang berseteru. Menanggapi hal tersebut Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Saudi Arabia merespon usulan yang diberikan oleh PLC dan STC secara positif. Saudi Arabia juga mengajak STC untuk berpartisipasi dalam sebuah forum di Riyadh untuk mendiskusikan solusi komprehensif yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat Yaman Selatan. Selain menyelenggarakan forum, Saudi Arabia dan milisi PLC juga melancarkan serangan terhadap posisi STC di Provinsi Hadramaout dan Al-Mahra. Akibat dari serangan tersebut STC terpaksa meninggalkan posisi mereka di kota Mukalla, Al-Qatn, dan Seiyun.

Perang Saudara Yaman telah berlangsung sejak tahun 2014 saat kelompok milisi Houthi yang didukung oleh Iran berhasil menguasai Sana’a dari pemerintahan Presiden Abddrabbuh Mansour Hadi. Perkembangan tersebut mendorong Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab (UAE) untuk melakukan intervensi militer dengan melancarkan serangan udara serta mengirimkan pasukan kepada pemerintahan Hadi. Akan tetapi ketegangan antara Saudi Arabia dan UAE telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir akibat dari berbagai faktor seperti ekonomi dan perbedaan pendekatan resolusi konflik. Ketegangan ini pada akhirnya mendorong Saudi Arabia untuk melancarkan serangan udara terhadap pasokan militer UAE yang disimpan di kota Mukalla.

Spanyol Beli 30 Pesawat Latih Jet Hurjet Dari Turki

, , , , , , 0

Pada 29 Desember 2025 Ketua Sekretariat Industri Pertahanan Turki (SSB) Haluk Gorgun mengumumkan bahwa Spanyol telah menandatangani kontrak pembelian 30 pesawat tempur latih jet Hurjet buatan Turkish Aerospace Industries (TAI). Kontrak tersebut memiliki nilai sebesar USD 2,8 miliar. Gorgun menyatakan bahwa kontrak ini merupakan bukti bahwa saat ini Turki merupakan salah satu negara eksportir persenjataan yang dapat diandalkan. Gorgun menambahkan kontrak ini juga menandakan bahwa Turki sudah mampu mengekspor pesawat tempur dengan teknologi canggih. Selain itu Gorgun juga menyatakan bahwa kontrak pembelian ini memiliki paket komprehensif yang mencakup integrasi sistem pelatihan pilot, simulator pesawat, infrastruktur perbaikan berkala, dan dukungan operasional dalam jangka waktu panjang.

Spanyol memutuskan untuk membeli jet Hurjet karena Angkatan Udara dan Luar Angkasa Spanyol (EDAE) membutuhkan pesawat baru yang dapat menggantikan pesawat tempur F-5M yang digunakan oleh Skadron Pelatihan Ala 23 di Lapangan Udara Talavera. Untuk menemukan pengganti yang sesuai pemerintah Spanyol memutuskan untuk membuka proses tender antara beberapa kompetitor yakni Hurjet buatan Turki, T/FA-50 Korea Selatan, dan Boeing T-7 buatan Amerika Serikat. Proses tender ini juga melibatkan beberapa aktor dari industri pertahanan Spanyol seperti Indra, ITP, GMV, Aertec, Airtificial, dan SENER dengan tugas untuk mengintegrasikan sistem dan merancang simulasi untuk pilot EDAE. Hurjet dianggap unggul dibandingkan dengan kompetitor lain karena kecepatan, ketahanan, dan avionik yang dimiliki dianggap cukup untuk melatih pilot EDAE generasi baru.

Spanyol telah menyampaikan keinginan untuk membeli beberapa persenjataan lain dari Turki untuk mengurangi ketergantungan pertahanan terhadap Amerika Serikat. Sebelumnya pada Oktober 2025, media Spanyol melaporkan bahwa pemerintahan Negeri Matador tertarik untuk membeli pesawat tempur siluman KAAN. Tidak lama setelah kabar tersebut beredar, dilaporkan juga bahwa Spanyol tertarik untuk membeli rudal anti-tank buatan Roketsan setelah mereka memutuskan untuk tidak lagi menggunakan teknologi Israel. Keinginan Spanyol untuk membeli persenjataan dari Turki selaras dengan kepentingan nasional Negeri Dua Benua karena mereka ingin memiliki peran lebih besar dalam pembangunan postur pertahanan Uni Eropa (EU).

 

Pemerintah Jepang Sepakati Rancangan Anggaran Baru

, , , , , , , 0

Pada 27 Desember 2025 kabinet pemerintahan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menyetujui rancangan anggaran baru yang akan diberikan kepada Parlemen Nasional Negeri Sakura (Diet). Dalam rancangan tersebut, Jepang akan meningkatkan anggaran pertahanan sebesar 9,4% (USD 58 miliar) pada tahun fiskal 2026 untuk membangun ulang kapabilitas pertahanan Negeri Sakura guna menghadapi ancaman dari China. Untuk membangun kemampuan tersebut Jepang akan membangun kapabilitas serangan balik dengan mengakuisisi persenjataan strategis seperti rudal penjelajah, rudal anti-kapal, dan drone penyerang. Menanggapi rencana anggaran tersebut, Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shinjiro Koizumi menyatakan bahwa anggaran pertahanan perlu ditingkatkan karena saat ini Negeri Sakura sedang menghadapi dinamika keamanan regional yang cukup kompleks.

Tidak lama setelah pemerintah Jepang mengumumkan hal tersebut, beberapa kanal media China mempublikasikan artikel yang menyampaikan sikap kritis terhadap rencana anggaran yang telah disetujui. China Daily menyatakan bahwa keputusan pemerintah Jepang untuk meningkatkan anggaran pertahanan merupakan perkembangan yang mengkhawatirkan akibat dari trauma sejarah yang dialami kawasan Asia di era perang dunia kedua. Sementara itu Xinhua News menyatakan rencana anggaran yang telah disepakati kabinat PM Sanae Takaichi telah mendapatkan pertentangan dari publik Negeri Sakura. Artikel Xinhua juga mengutip sejahrawan Jepang Atsushi Kotetsu yang menyatakan kekecewaannya karena anggaran tersebut tidak mempertimbangkan kebutuhan hidup masyarakat Negeri Sakura. Selain itu Global Times menekankan bahwa rencana anggaran ini merupakan tanda Jepang sedang berupaya untuk meninggalkan pasifisme.

Hubungan antara Jepang dan China telah memburuk sejak 7 November 2025 saat PM Sanae Takaichi menyatakan dalam Diet bahwa Negeri Sakura akan mengerahkan Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) ke Taiwan jika pulau tersebut menghadapi serangan dari China. Pernyataan tersebut menghadapi respon keras dari China yang melarang impor makanan hasil laut Jepang, menghentikan berbagai acara budaya di Negeri Tirai Bambu yang diselenggarakan oleh artis Negeri Sakura, dan menyarankan warga mereka untuk tidak mengunjungi Jepang. Walaupun demikian, PM Sanae enggan menarik pernyataan tersebut karena sang menteri menganggap pernyataan tersebut selaras kebijakan luar negeri Jepang terhadap Taiwan. Akan tetapi PM Sanae menyatakan bahwa selanjutnya dia akan lebih hati-hati dalam menyampaikan pernyataan yang menyangkut tentang Taiwan.

Tantangan Kogabwilhan Sebagai Struktur Pertahanan Terintegrasi

, , , , , , , 0

Sebagai negara dengan wilayah yang cukup luas, sudah sewajarnya Indonesia memiliki sistem komando militer yang mengintegrasikan seluruh matra Tentara Nasional Indonesia (TNI) yakni Angkatan Darat (TNI-AD), Angkatan Laut (TNI-AL), dan Angkatan Udara (TNI-AU) dalam sebuah struktur komando tunggal. Struktur tersebut dibutuhkan karena jika sebuah perang meletus, TNI perlu menggunakan seluruh aset yang ada secara terpadu agar serangan musuh dapat ditepis dan integritas wilayah Negeri Nusantara terjaga. Selain itu, jika situasi memungkinkan, TNI juga dapat melancarkan serangan balik ke wilayah musuh untuk mengeliminasi kekuatan serang mereka sekaligus mengirimkan pesan politik bahwa serangan dalam bentuk apapun terhadap Indonesia akan dibalas dengan aksi serupa. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sebuah struktur komando terintegrasi karena setiap matra TNI harus berkoordinasi untuk menjalankan operasi militer dengan mengerahkan aset tempur yang ada secara efektif.

Dalam konteks sistem pertahanan Indonesia, peran tersebut dipegang oleh Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Secara garis besar Kogabwilhan memiliki fungsi untuk mengoordinasikan seluruh aset pangkalan dari ketiga matra TNI dalam operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Dilansir dari Indo News, tujuan dari dibentuknya sistem komando ini adalah untuk mempermudah koordinasi antara matra TNI sehingga jika konflik meletus, militer Indonesia dapat bereaksi lebih cepat untuk menghadang serangan musuh dan merencanakan serangan balik. Untuk melaksanakan peran tersebut, Kogabwilhan memerlukan dua hal penting yaitu integrasi komunikasi dan interoperabilitas. Dalam hal integrasi, seluruh aset yang berada di bawah kendali Kogabwilhan harus mampu berkomunikasi antara satu sama lain menggunakan jaringan komunikasi dengan enkripsi yang cukup baik. Selanjutnya, untuk meningkatkan kapabilitas battlefield awareness, seluruh unit tempur yang berada di bawah komando Kogabwilhan juga perlu menggunakan sistem tautan data (datalink) yang serupa sehingga aset yang ada dapat membagikan informasi terkini kepada semua unit yang terlibat. Selain integrasi komunikasi, unit tempur yang berada di bawah komando Kogabwilhan juga harus memiliki interoperabilitas dalam hal amunisi dan suku cadang karena dalam sebuah operasi gabungan hal tersebut dapat menjadi force multiplier bagi pasukan yang menyerang atau bertahan. Agar hal tersebut dapat tercapai, Indonesia perlu memberlakukan standarisasi amunisi untuk mempermudah pasokan logistik sekaligus memperbanyak persediaan peluru secara interchangeable dengan persenjataan yang digunakan oleh ketiga matra TNI.

Kedua hal ini merupakan tantangan signifikan bagi Indonesia karena saat ini persenjataan yang digunakan oleh ketiga matra TNI memiliki beberapa perbedaan signifikan. Perbedaan tersebut ada karena Indonesia tidak ingin memiliki ketergantungan terlalu besar dalam hal impor alat utama sistem persenjataan (alutsista) sehingga Indonesia perlu memutuskan untuk mengakuisisi senjata dari berbagai pemasok (supplier) seperti Amerika Serikat, Rusia, Jerman, dan Korea Selatan. Selain itu, kebijakan ini juga diterapkan karena sebelumnya pada tahun 1965 dan 1998 Indonesia telah merasakan dampak dari TNI yang terkena embargo dari negara pemasok seperti Uni Soviet, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Akibat dari embargo tersebut persenjataan modern yang dimiliki oleh TNI tidak dapat digunakan secara optimal karena bantuan teknisi asing, kiriman suku cadang secara berkala, dan pembaharuan perangkat lunak senjata tidak bisa dilakukan. Kondisi ini menyebabkan TNI terpaksa melakukan kanibalisasi suku cadang agar armada yang tersisa dapat menjalankan operasi militer secara optimal.

Alhasil saat ini TNI memiliki kemajemukan persenjataan baik artileri, sistem tautan data, peswat tempur, dan rudal anti-udara. Hal ini dapat dilihat dengan persenjataan yang digunakan oleh TNI seperti pesawat tempur Su-27/30 Flanker, F-16 Fighting Falcon, kapal anti kapal selam (ASW) kelas Parchim, rudal pertahanan udara jarak dekat (MANPADS) seri QW, dan sistem rudal pertahanan jarak jauh tipe SİPER/Trisula-U. Walaupun persenjataan ini memiliki kapabilitas yang cukup baik, upaya mengoordinasikan seluruh unit tersebut merupakan sebuah tantangan besar karena isu siloed networks yang diakibatkan dari perbedaan sistem tautan data membuat persenjataan tersebut kurang mampu untuk membagikan informasi terkini dan berkomunikasi dengan kawan menggunakan jaringan komunikasi yang terenkripsi.

Agar hal ini dapat dimitigasi, Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa langkah. Langkah pertama yang perlu dipertimbangkan adalah melakukan streamlining terhadap persenjataan yang ada. Dalam langkah ini, Indonesia perlu meninjau ulang kebijakan akuisisi persenjataan luar negeri sebagai mitigasi terhadap siloed networks. Dalam kata lain, Indonesia perlu mempertimbangkan apakah senjata yang ingin dibeli kompatibel dengan sistem tautan data yang digunakan TNI. Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia harus menentukan haluan atau preferensi persenjataan yang diperlukan karena sistem tautan data buatan Blok Barat seperti Amerika Serikat yakni Link 16/20 sulit diintegrasikan dengan TKS-2 dan S-108 yang digunakan oleh Rusia. Langkah kedua merupakan langkah yang diambil oleh Angkatan Bersenjata Pakistan (PAF) yaitu mengembangkan tautan data yang dapat mengintegrasikan sistem persenjataan barat dan timur. Jika Indonesia memutuskan untuk melakukan pilihan ini, diperlukan komitmen politik, teknis, dan finansial yang cukup signifikan karena biaya untuk mengembangkan sistem tersebut cukup signifikan.

Libyan army cadets perform for an audience including the prime minister, the commander of the Turkish training mission, and other dignitaries at their graduation ceremony of in Tripoli, Libya, on Feb. 8, 2022.

Parlemen Nasional Turki Perpanjang Durasi Intervensi Militer Ke Libya Selama 24 Bulan

, , , , , , 0

Pada 23 Desember 2025, Parlemen Nasional Turki menyepakati sebuah mosi dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang akan memperpanjang durasi intervensi militer Negeri Dua Benua di Libya selama dua tahun. Dalam perdebatan yang membahas tentang mosi tersebut, pihak pemerintahan dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) menyatakan bahwa intervensi ini dilakukan berdasarkan perjanjian antara Turki dan pemerintah Libya di Tripoli. Selanjutnya, Ketua Komite Kebijakan Luar Negeri Parlemen Fuat Okay menyatakan Turki merupakan negara yang selalu konsisten dalam membantu masyarakat Libya. Fuat juga menekankan persahabatan dekat antara Turki dan Libya yang telah ada sejak abad ke-16. Di sisi lain, blok oposisi yang dipimpin oleh Partai Republikan Rakyat (CHP) menyatakan mereka akan mendukung perpanjangan tersebut dengan beberapa kondisi seperti keamanan prajurit.

Dalam dekrit tersebut, tertulis bahwa tujuan Turki memperpanjang intervensi di Libya untuk membantu Pemerintah Persatuan Nasional (GNA) Libya dalam mempertahankan gencatan senjata serta mengamankan kepentingan nasional Negeri Dua Benua di Negeri Perangga. Akan tetapi walaupun intervensi ini memiliki dukungan yang cukup signifikan di Turki, hal tersebut telah menjadi salah satu isu paling kontroversial di Libya. Di satu sisi, terdapat pihak di Libya yang menganggap intervensi Turki penting untuk menjaga keamanan sekaligus memperbaiki situasi politik yang cukup buruk. Di sisi lain terdapat juga pihak yang menganggap intervensi Turki di Libya merupakan sebuah pelanggaran kedaulatan karena pemerintahan Negeri Perangga tidak pernah meminta bantuan militer dari Negeri Dua Benua.

Sebelumnya pada 14 Desember 2025 Presiden Erdogan telah menyatakan keinginannya untuk memperpanjang durasi intervensi militer Turki di Libya. Menurut sang presiden, situasi politik Negeri Perangga membuat pemilu sulit untuk diselenggarakan dan hal tersebut bisa memperburuk situasi keamanan dan stabilitas nasional. Sejak Januari 2020, Turki telah mengerahkan pasukan ke Libya untuk membantu pemerintah GNA Libya yang saat itu sedang menghadapi gempuran pemerintah rival yang berada di Tobruk. Akibat dari intervensi tersebut, pasukan GNA Libya berhasil membebaskan beberapa wilayah yang sebelumnya telah diduduki oleh pemerintahan rival Tobruk. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong diberlakukannya gencatan senjata pada Oktober 2020.

 

Abu Bakr al-Tartousi, part of the HTS military that now is guarding the building where Captagon was made.

Industri Captagon Suriah Terkekang Akibat Runtuhnya Rezim Assad

, , , , , , 0

Pada 23 Desember 2025 Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Isu Narkoba dan Kejahatan (UNODC) menerbitkan laporan yang menyatakan industri Captagon telah dikekang akibat aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Transisi Suriah (STG) sejak runtuhnya rezim Assad. Dalam laporan tersebut, UNDOC menyatakan bahwa sejauh ini STG telah menghancurkan setidaknya 15 laboratorium produksi Captagon skala besar dan 13 gudang penyimpanan narkoba sejak 8 Desember 2024. Laporan UNODC juga menyatakan aksi pencegatan yang dilakukan oleh STG dan negara lain di kawasan Timur Tengah telah membuahkan hasil karena setidaknya 177 juta tablet Captagon berhasil disita oleh otoritas terkait. Direktur Operasi UNODC Bo Mathiasen menyatakan kolaborasi antar negara, pertukaran informasi intelijen, dan operasi pencegatan bersama telah berhasil menyita lebih banyak pil Captagon pada tahun 2025.

Akan tetapi, laporan ini tidak dapat mengkonfirmasi tentang kemungkinan bahwa sebagian dari industri Captagon Suriah memindahkan lokasi produksi mereka ke benua lain seperti Afrika. Selain itu laporan UNODC juga memberikan peringatan jaringan penyelundupan narkoba akan berpotensi untuk kembali mengedarkan narkoba sintesis jenis Sabu Metamfetamin jika jumlah pil Captagon tidak dapat cukup untuk memenuhi permintaan pasar. Agar hal tersebut dapat diantisipasi, UNODC mendorong negara yang terdampak untuk mempelajari faktor yang menyebabkan permintaan Captagon cukup tinggi. Selain itu laporan ini juga menyatakan bahwa pengedaran Captagon dari Suriah masih berlangsung karena masih terdapat stok pil yang dapat mencukupi permintaan pasar.

Akibat dari perang saudara yang menyebabkan kerusakan besar terhadap perekonomian Suriah, rezim Bashar Al-Assad memutuskan untuk mengembangkan industri narkoba Captagon pada tahun 2018-2019 agar Negeri Al-Sham dapat memiliki sumber pemasukan. Dalam hal ini, sekutu dan anggota keluarga Dinasti Al-Assad berinvestasi untuk mengembangkan fasilitas produksi, memperbesar gudang penyimpanan, dan memperkokoh jaringan penyelundupan. Dilansir dari VOA News, rezim Assad mendapatkan setidaknya USD 10 miliar per tahun dari perdagangan Captagon di seluruh kawasan Timur Tengah. Akibat dari keputusan tersebut, Amerika Serikat dan Uni Eropa (EU) menjatuhkan sanksi terhadap Bashar Al-Assad dan tokoh lain yang terlibat dalam perdagangan Captagon.

 

New Zealand Defense Minister Judith Collins, left, and Japan Foreign Minister Toshimitsu Motegi at the ACSA signing in Tokyo on Dec. 19

Jepang dan Selandia Baru Perkuat Kerja Sama Pertahanan

, , , , , , , , 0

Pada 19 Desember 2025 Jepang dan Selandia baru menandatangani perjanjian bilateral kerja sama pertahanan baru. Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Selandia Baru Judith Collins dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang Toshimitsu Motegi di Tokyo. Dalam perjanjian baru ini, Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) dan Angkatan Bersenjata Selandia Baru (NZDF) diberikan kewenangan untuk bertukar pasokan, bahan bakar, dan personel. Perjanjian ini juga memperbolehkan JSDF untuk menggunakan fasilitas militer milik NZDF dan sebaliknya jika mereka sedang menyelenggarakan latihan bersama. Selain itu, perjanjian ini juga memperkuat kerja sama intelijen antara Jepang dan Selandia Baru dengan menjamin kerahasiaan informasi yang diberikan oleh badan intelijen dari kedua negara.

Menanggapi perkembangan tersebut, Menhan Selandia Baru Judith Collins menyatakan bahwa kerja sama ini akan membentuk sebuah kondisi yang akan memperkuat kolaborasi antara JSDF dan NZDF. Collins menambahkan bahwa kerja sama antara Jepang dan Selandia Baru akan semakin penting di tengah kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian. Selain itu Collins juga menyatakan bahwa perjanjian tersebut merupakan bentuk komitmen nyata dari Jepang dan Selandia baru untuk memastikan keamanan dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik. Di sisi lain, Menhan Jepang Shinjiro Koizumi menyatakan destabilisasi kawasan Indo-Pasifik tidak akan menguntungkan siapapun. Koizumi juga menjelaskan bahwa selain perjanjian ini, kedua negara sedang mendiskusikan peluang untuk memperdalam kerja sama dalam bidang lain. Selain itu Koizumi juga memberikan penjelasan kepada Collins tentang insiden penguncian radar antara pesawat tempur China dan Jepang yang terjadi pada 6 Desember 2025.

Negosiasi perjanjian kerja sama pertahanan antara Selandia Baru dan Jepang telah berlangsung sejak Juli 2025 saat menlu kedua negara bertemu di Tokyo. Hal tersebut dilakukan oleh Selandia Baru karena Negeri Kiwi menganggap kerja sama dengan Jepang penting untuk menghadapi China yang semakin asertif. Selain membahas tentang peluang kerja sama pertahanan antara kedua negara, Selandia Baru juga telah menyampaikan keinginan mereka untuk membeli fregat siluman kelas Mogami buatan Jepang.

Chinese MoFA Spokesperson Go Jiakun Speaking At a Press Conference

China Jatuhkan Sanksi Terhadap Mantan Kepala Staf JSDF

, , , , , , , , 0

Pada 15 Desember 2025 Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China menyatakan bahwa mereka telah memberikan sanksi kepada mantan Kepala Staf Gabungan Pasukan (JCS) Pertahanan Jepang (JSDF) Shigeru Iwasaki. China memberikan sanksi kepada Iwasaki karena mereka mengklaim sang mantan jenderal JSDF telah melakukan kolusi kepada kelompok separatis Taiwan dengan menjabat sebagai penasihat politik kabinet Presiden Lai Ching-te. Kemenlu China juga mengklaim aksi Iwasaki melanggar prinsip satu China (one China policy) yang secara jelas menyatakan Taiwan adalah bagian dari Negeri Tirai Bambu. Selain itu Kemenlu China juga mengklaim dengan menyepakati jabatan sebagai konsultan politik, Iwasaki telah merusak kedaulatan dan integritas wilayah China.

Menanggapi perkembangan tersebut Kemenlu Taiwan menyampaikan keberatan terhadap sanksi yang diberikan oleh China kepada Iwasaki karena mereka menganggap penunjukan sang mantan jenderal JSDF sebagai konsultan merupakan sesuatu yang wajar. Kemenlu Taiwan juga menyatakan bahwa Negeri Formosa secara rutin mengangkat warga negara asing (WNA) sebagai penasehat dalam bidang tertentu berdasarkan pengalaman profesional yang dimiliki oleh individu tersebut. Selain itu Kemenlu Taiwan menekankan bahwa China tidak memiliki yurisdiksi atau wewenang terhadap aktivitas yang dilakukan oleh negara atau WNA dengan Negeri Formosa. Kemenlu Taiwan juga mendesak China untuk tidak melakukan politisasi terhadap isu pertukaran internasional (international exchanges) karena hal tersebut dapat menggerus kepercayaan bersama antara berbagai pihak. Di sisi lain Menteri Sekretariat Kabinet Jepang Minoru Kihara menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa aksi sepihak China terhadap warga Jepang merupakan bentuk intimidasi.

Sebelumnya pada bulan September 2025 China telah melakukan aksi serupa terhadap anggota Parlemen Nasional Jepang (Diet) Seki Hei dari Fraksi Partai Inovasi Jepang (JIP). Negeri Tirai Bambu melakukan aksi tersebut karena mereka menganggap Seki telah menyebarkan misinformasi tentang Taiwan, sengketa Pulau Senkaku, dan isu sejarah antara kedua negara. Keputusan China untuk memberikan sanksi terhadap Iwasaki dilakukan saat ketegangan antara Jepang dan Negeri Tirai Bambu sedang meningkat akibat dari pernyataan yang diberikan oleh Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi kepada Diet Jepang pada 24 Oktober 2025. Dalam pernyataan tersebut PM Sanae menyatakan Jepang akan mengirimkan JSDF untuk membantu Taiwan jika pulau tersebut menghadapi serangan militer dari China.

 

Taiwanese Soldiers In Marksmanship Training

Taiwan Klaim Militer Mereka Mampu Hadapi Serangan Dadakan China

, , , , , , 0

Pada 16 Desember 2025 Kementerian Pertahanan Nasional (Kemhanas) Taiwan menyatakan kepada Parlemen Taiwan (Yuan Legislatif) bahwa militer Negeri Formosa memiliki kemampuan memadai untuk menghadapi serangan dadakan dari China. Dalam penjelasan yang diberikan, Kemhanas Taiwan menyatakan bahwa jika serangan dadakan terjadi setiap unit Angkatan Bersenjata Taiwan (ROCA) diberikan wewenang untuk beroperasi secara otonom. Dalam hal ini, jika Taiwan menghadapi serangan mendadak dari Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), seluruh unit ROCA dapat melancarkan serangan balik tanpa harus menunggu perintah dari markas besar (mabes) atau Kemhanas Taiwan. Sistem komando ini diimplementasikan oleh Kemhanas Taiwan karena mereka menganggap terdapat kemungkinan China akan menggunakan latihan militer rutin di Selat Taiwan sebagai kamuflase terhadap upaya invasi.

Selain mengubah struktur komando ROCA, Kemhanas Taiwan juga telah menetapkan sebuah mekanisme yang dapat meningkatkan kesiapan tempur militer Negeri Formosa jika terdapat tanda China akan melakukan aksi agresif. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemhan) China mengklaim pemerintahan Presiden Taiwan Lai Ching-te sedang membesar-besarkan ancaman dari Negeri Tirai Bambu. Kemhan China juga menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Lai meningkatkan kecemasan masyarakat Taiwan terhadap potensi terjadinya perang dengan Negeri Tirai Bambu menggunakan pernyataan provokatif. Selain itu Kemhan China juga mendorong masyarakat Taiwan untuk menyikapi upaya persiapan perang yang dilakukan oleh Presiden Lai secara bijak. Kemhanas China mengklaim upaya ekstrim tersebut dapat memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat Taiwan. Merespon hal tersebut, Taiwan menyatakan hanya masyarakat mereka yang dapat menentukan masa depan Negeri Formosa.

Sejak awal 2025, China telah melancarkan latihan perang gabungan dan patroli maritim di sekitar perairan Taiwan dengan skala cukup besar secara rutin setiap hari. Seluruh aksi tersebut dianggap oleh Taiwan sebagai taktik zona abu-abu (grey zone tactics) yang memiliki tujuan untuk menggerus kesiapan operasional ROCA. Akan tetapi pada tahun ini cakupan aktivitas tersebut diperluas oleh China ke Samudra Pasifik dengan mengirimkan kapal perang menuju Australia dan Selandia Baru. Kemhanas Taiwan mengingatkan bahwa latihan perang yang dilakukan oleh China tidak bersifat simbolis karena terdapat penekanan untuk melakukan operasi bersama (joint operations) dengan kondisi tempur nyata.

Syrian people celebrating the fall of Assad

1 Tahun Sejak Runtuhnya Assad: Tantangan Apa Yang Masih Dihadapi Suriah?

, , , , , 0

Pada 8 Desember 2025 masyarakat Suriah kembali merayakan peringatan satu tahun sejak rezim Partai Ba’ath dan dinasti politik Bashar Al-Assad runtuh akibat dari serangan kilat yang dilancarkan oleh kelompok pemberontak Tentara Pembebasan Suriah (FSA) faksi Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) pada 27 November 2024. Dalam perayaan ini, diselenggarakan parade militer di Aleppo, Homs, Hama, dan Damaskus. Selain itu pemerintah Suriah juga menyelenggarakan festival yang dihadiri oleh Presiden Ad Interim Ahmed Al-Sharaa dan beberapa anggota kabinetnya. Dalam festival tersebut, beberapa anak yatim memberikan pidato yang menjelaskan pengalaman mereka dalam menghadapi situasi tersebut. Tidak lama setelah pidato rampung, Presiden Al-Sharaa naik ke panggung dan memeluk salah satu yatim, Ali Mustafa al-Mohammad, sebagai simbol bahwa revolusi untuk menghancurkan tirani dan opresi telah tercapai.

Satu tahun setelah Bashar Al-Assad runtuh, Suriah telah mengalami perubahan yang cukup pesat. Dalam sektor ekonomi, sistem ekonomi terencana (planned economy) dengan fokus untuk mencapai autarki yang telah melekat sejak Partai Ba’ath berkuasa pada tahun 1963 digantikan dengan sistem perekonomian kapitalisme pasar bebas (free market capitalism) dengan intervensi pemerintahan dalam beberapa sektor vital seperti migas. Selanjutnya, Pemerintah Transisi Suriah (STG) juga secara resmi mengakhiri isolasi perekonomian Negeri Al-Sham dengan kembali bergabung dalam jaringan pembayaran global Perhubungan Sosial Untuk Telekomunikasi keuangan Antar Bank Seluruh Dunia (SWIFT) pada 20 Juni 2025. Hal ini merupakan perkembangan signifikan bagi perekonomian Suriah karena masyarakat Negeri Al-Sham sekarang dapat melakukan transaksi internasional tanpa harus menggunakan perantara. Selain itu, Suriah juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti Saudi Arabia, ConocoPhilips, Bank Dunia, Jordania, Uni Emirat Arab, dan Turki untuk mempercepat proses rekonstruksi infrastruktur serta membangun ulang perekonomian Negeri Al-Sham yang hancur akibat dari perang saudara.

Negeri Al-Sham juga mengalami perubahan drastis dalam hal politik dan pemerintahan. Perubahan tersebut dapat dilakukan dalam waktu relatif cepat karena sebelumnya HTS telah memiliki sebuah sistem pemerintahan paralel di Idlib dengan nama Pemerintah Penyelamatan Suriah (SSG). Tidak lama setelah pasukan pemberontak membebaskan Damaskus, HTS mulai mengimplementasikan sistem yang telah mereka gunakan di Idlib ke wilayah lain Suriah. Akibat dari reformasi tersebut, prosedur yang sebelumnya memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan dapat diselesaikan dalam waktu menit. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa contoh seperti prosedur pembuatan kartu identitas penduduk (KTP) serta registrasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di era Partai Ba’ath dan Dinasti Assad, kedua hal tersebut dapat memakan waktu yang cukup lama karena proses yang ada dilakukan secara manual. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat Suriah terpaksa memberikan uang suap kepada pejabat Partai Ba’ath agar proses tersebut dipercepat. Sejak HTS berkuasa, kedua proses ini telah mengalami digitalisasi sehingga waktu penyelesaian dirampingkan menjadi 5 hingga 10 menit.

Namun perlu ditekankan bahwa walaupun Suriah saat ini telah mengalami perkembangan positif yang cukup signifikan, terdapat juga tantangan yang dapat mengancam seluruh hal tersebut. Salah satu tantangan tersebut adalah postur pertahanan yang cukup lemah. Kelemahan ini diakibatkan oleh beberapa hal seperti serangan udara dan invasi Israel, attrition akibat dari perang saudara yang telah berlangsung selama 14 tahun, keterbatasan jumlah persenjataan modern, serta faksionalisme antar kelompok FSA yang ada di bawah naungan STG. Untuk memperbaiki seluruh permasalahan tersebut, STG telah melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Turki, mengintegrasikan seluruh kelompok bersenjata FSA ke dalam satu struktur komando di bawah kementerian pertahanan (Kemhan), serta berupaya untuk mengakuisisi persenjataan modern untuk menggantikan yang sudah usang. Akan tetapi seluruh upaya tersebut telah menghadapi berbagai tantangan baru seperti keengganan beberapa kelompok untuk mengintegrasikan diri, serangan udara Israel terhadap gudang amunisi dan persenjataan, dan potensi Kuda Troya akibat dari beberapa kelompok yang sebelumnya mendeklarasikan kesetiaan mereka kepada pihak lain.

Selain postur pertahanan lemah, Suriah juga menghadapi tantangan dalam isu persatuan nasional dan integritas wilayah. Isu ini dihadapi karena hingga saat ini STG tidak mengendalikan seluruh dari wilayah Suriah. Di selatan, wilayah Al-Suwayda masih dikendalikan oleh kelompok milisi etnis Druze yang dipimpin oleh Hikmat Al-Hijri yang telah beberapa kali menyatakan keinginan mereka untuk memisahkan diri dari Suriah. Sementara itu di utara, kelompok milisi Tentara Demokratik Suriah (SDF) dan organisasi Wilayah Demokratik Otonom Utara dan Timur Suriah (AANES) masih mengendalikan provinsi Raqqa, Deir Ez-Zor, dan Al-Hasakah. Walaupun STG sedang berupaya untuk mengintegrasikan wilayah AANES dengan melakukan negosiasi politik, kemungkinan serupa sulit terjadi untuk milisi Al-Suwayda. Kesulitan tersebut ada karena sebelumnya negosiasi yang dilakukan oleh STG pada akhirnya menjadi pencetus terjadinya sebuah konflik sektarian yang menyebabkan setidaknya 800 korban jiwa.

Load More