Menu

Konflik etnis

Masa Depan Etnis Kurdi Di Suriah: Antara Optimisme Dan Sejarah Kelam

, , , , 0

Pada 6 Januari 2026, prospek integrasi damai antara Pemerintah Transisi Suriah (STG) dengan kelompok milisi Tentara Demokratik Suriah (SDF) yang berada dibawah naungan pemerintah parallel Wilayah Demokratik Otonom Suriah Utara dan Timur (DAANES) runtuh akibat dari pertempuran yang terjadi di wilayah Sheikh Maqsoud, Kota Aleppo. Dalam pertempuran tersebut, wilayah Sheikh Maqsoud yang sebagian besar dihuni oleh masyarakat etnis Kurdi berhasil dikuasai oleh STG dan sebagian besar dari milisi SDF terpaksa melakukan evakuasi ke wilayah yang masih dikendalikan oleh kelompok milisi tersebut seperti Deir Hafer, Raqqa, dan Deir Ez-Zor. Beberapa hari setelah pertempuran di Aleppo rampung, STG melancarkan serangan terhadap Maskanah, Deir Hafer, Raqqa, dan Deir Ez-Zor untuk mengkonsolidasikan kekuasaan pemerintahan Presiden Ad Interim Ahmed Al-Sharaa terhadap seluruh wilayah Suriah.

Pertempuran dan serangan yang terjadi merupakan sebuah pukulan berat bagi berbagai pihak yang mendukung implementasi perjanjian 10 Maret 2025 antara STG dan SDF. Dalam perjanjian tersebut, SDF melakukan negosiasi dengan STG untuk menentukan bagaimana pasukan mereka akan diintegrasikan ke dalam struktur Angkatan Bersenjata Suriah yang baru. Perjanjian tersebut juga membahas bagaimana pejabat sipil yang saat ini menjabat di DAANES dapat melanjutkan pengabdian mereka di lembaga atau kementerian yang tersedia. Selain itu, perjanjian 10 Maret 2025 juga menekankan bahwa STG memiliki komitmen untuk memastikan bahwa etnis Kurdi dan minoritas lain di Suriah akan memiliki hak setara, tidak akan ada diskriminasi berdasarkan ras atau agama, serta jaminan perlindungan terhadap etnis minoritas yang akan dimasukkan dalam konstitusi baru.

Serangan yang dilancarkan oleh STG terhadap SDF setelah pertempuran Aleppo rampung meruntuhkan perjanjian tersebut karena tidak lama setelah serangan dilancarkan, Angkatan Bersenjata Suriah berhasil menguasai sebagian besar wilayah yang sebelumnya dibebaskan kelompok milisi tersebut dari grup teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS/Daesh) pada tahun 2015-2019. Saat ini, STG sudah mendekati dua kota yang sebagian besar dihuni oleh Kurdi yaitu Al-Hasakah dan Kobani. Hal ini menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat bahwa STG akan melakukan aksi penindasan dan kejahatan yang sebelumnya telah dilakukan oleh rezim Ba’ath Suriah dan Irak pada tahun 1962 dan 1988. Ketakutan tersebut diperkuat akibat dari beberapa video yang diunggah di media sosial X/Twitter yang memperlihatkan anggota pasukan STG mengeksekusi milisi SDF yang telah menyerah. Selain itu retorika yang digunakan oleh STG memiliki kemiripan dengan yang digunakan di Irak sebelum dilancarkannya kampanye Al-Anfal.

Selain aksi yang saat ini terjadi, ketakutan tersebut juga memiliki dasar sejarah yang cukup kuat karena pada 5 Oktober 1962, Republik Suriah yang saat itu dipimpin oleh Presiden Nazim Al-Qudsi memerintahkan sebuah sensus penduduk untuk dilakukan di Provinsi Al-Hasakah guna mengidentifikasi ‘elemen asing’ yang telah menginfiltrasi Negeri Al-Sham. Sensus ini merupakan bentuk dari diskriminasi terstruktur terhadap etnis Kurdi di Suriah karena tidak lama setelah sensus berakhir, pemerintah Suriah menarik kewarganegaraan dari setidaknya 120 ribu masyarakat Kurdi yang telah menetap di wilayah tersebut sejak sebelum Suriah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948. Akibat dari penarikan tersebut, masyarakat Kurdi di Suriah dianggap stateless sehingga mereka tidak mampu mendapatkan hak fundamental seperti akses pendidikan, hak untuk membeli rumah, kebebasan untuk pergi, serta pengakuan terhadap budaya dan cara hidup mereka. Hal ini mendorong sebagian besar dari mereka untuk bergabung dengan kelompok insurgensi seperti Peshmerga dan Partai Buruh Kurdistan (PKK).

Presiden Ad Interim Al-Sharaa merespon ketakutan tersebut dengan mengesahkan Dekrit Presiden No. 13 Tahun 2026 yang mengafirmasi keberadaan etnis Kurdi sebagai bagian dari Negeri Al-Sham, menetapkan tahun baru Kurdi (Newroz) sebagai hari libur nasional, menetapkan Bahasa Kurdi sebagai bahasa nasional, komitmen pemerintah transisi untuk melindungi etnis Kurdi dari segala bentuk diskriminasi, serta menarik seluruh peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah Suriah sejak dikeluarkannya sensus tahun 1962. Dekrit ini mendapatkan reaksi positif dari sebagian masyarakat Kurdi karena mereka menganggap hal tersebut sebagai perkembangan signifikan bagi status mereka sebagai warga di Suriah yang baru. Namun terdapat juga beberapa pihak dari etnis Kurdi seperti jurnalis Scharo Maroof yang skeptis terhadap dekrit tersebut. Scharo menyampaikan kekecewaannya karena menurutnya andaikan dekrit tersebut disahkan lebih cepat, pertempuran yang terjadi di Aleppo, Deir Hafer, dan Deir Ez-Zor dapat dihindari.

Akan tetapi, terdapat juga kelompok nasionalis Kurdi yang menolak dekrit tersebut karena mereka menganggap misi awal yang diperjuangkan oleh SDF dan DAANES yaitu terbentuknya sebuah persaudaraan rakyat (people’s brotherhood) antara etnis Kurdi dan kaum Arab tidak dapat tercapai. Menurut pandangan mereka, serangan yang dilancarkan STG terhadap wilayah SDF merupakan bukti bahwa pemerintah negara Arab seperti Suriah ingin tetap menindas etnis Kurdi dibandingkan dengan membangun hubungan baru yang setara. Akan tetapi, perlu ditekankan bahwa pandangan yang disampaikan oleh kelompok nasionalis cukup radikal karena dalam kelompok ini terdapat pandangan bahwa untuk mengamankan masa depan mereka, perlu dibentuk sebuah ethno-state di wilayah yang mayoritas memiliki penduduk Kurdi.

Pemerintah Suriah Tetapkan Gencatan Senjata Baru Dengan SDF

, , , , , , 0

Pada 18 Januari 2026, Pemerintah Transisi Suriah (STG) mengumumkan bahwa mereka telah menyepakati gencatan senjata baru dengan kelompok milisi Tentara Demokratik Suriah (SDF). Tidak lama setelah pengumuman tersebut, pemimpin SDF Mazloum Abdi menyatakan bahwa SDF menyepakati gencatan senjata dan tuntutan dari STG untuk meninggalkan Provinsi Raqqa dan Deir Ez-Zor yang sebagian besar memiliki penduduk etnis Arab. Presiden Ad Interim Suriah Ahmed Al-Sharaa juga menyatakan kepada jurnalis dalam konferensi pers bahwa gencatan senjata ini merupakan kemenangan bagi seluruh masyarakat Suriah. Setelah gencatan senjata tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, Mazloum diantarkan ke Damaskus menggunakan helikopter Amerika Serikat untuk melanjutkan negosiasi integrasi dengan Presiden Al-Sharaa.

Dalam pertemuan tersebut, Al-Sharaa mendesak Mazloum untuk mengintegrasikan SDF ke dalam struktur STG. Sebagai konsesi, Al-Sharaa menawarkan Mazloum posisi sebagai wakil menhan STG sementara perwira tinggi SDF dan pejabat sipil yang terafiliasi dengan Wilayah Otonom Utara dan Timur Suriah (AANES) akan mendapatkan jabatan dalam institusi negara. Akan tetapi, negosiasi ini gagal membuahkan hasil karena beberapa poin dalam kesepakatan baru tersebut bertentangan dengan perjanjian sebelumnya pada 4 Januari 2026. Selain itu SDF dan STG juga menyalahkan satu sama lain karena tidak lama setelah gencatan senjata disepakati, terjadi pertempuran antara kedua pasukan di sekitar wilayah Raqqa, Al-Hasakah, dan Kobani. Selain itu STG juga mengklaim bahwa SDF telah melepaskan napi dari kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dari Penjara Shaddadi. Namun SDF menolak klaim ini dan menyatakan bahwa penjara tersebut sudah berada di luar kendali mereka akibat dari serangan yang dilancarkan STG.

Sejak rezim Assad jatuh pada 8 Desember 2024, STG telah menghadapi kesulitan dalam mengkonsolidasikan kekuasaan mereka karena beberapa kelompok milisi seperti SDF dan Garda Nasional di Suwayda menguasai sebagian dari wilayah utara dan selatan di Negeri Al-Sham. Sebelumnya STG telah berupaya untuk mengintegrasikan kedua wilayah tersebut dengan membentuk kesepakatan antara SDF dan milisi Suwayda. Akan tetapi, kedua upaya tersebut gagal akibat dari berbagai faktor seperti ketidakpercayaan etnis Kurdi kepada STG, retorika provokatif, tuduhan pelanggaran, dan intervensi asing.

Konflik Etnis di Manipur

, , , , , , , 0

Bentrokan etnis di Manipur, sebuah negara bagian di timur laut India, berasal dari konflik historis yang tertanam kuat antara komunitas Meitei, yang terutama mendiami Lembah Imphal, dan suku-suku perbukitan, terutama suku Kukis dan Naga. Kekerasan ini dipicu oleh pawai solidaritas kesukuan yang menentang tuntutan komunitas Meitei untuk mendapatkan status Suku Terhormat (Scheduled Tribe/ST), sebuah langkah yang secara radikal dapat mengubah distribusi kekuasaan politik di negara bagian tersebut.

Ketegangan etnis dan kekerasan di Manipur merupakan tantangan yang cukup besar bagi pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi untuk menguji kemampuannya menavigasi dinamika historis dan etnis yang kompleks mempertahankan integritas nasional. Konflik ini memperburuk keadaan geografis yang unik, kekerasan komunal yang endemik, dan kekhawatiran transnasional yang kemungkinan besar akan berdampak pada hubungan India dengan negara tetangga, Myanmar.

 

Konteks sejarah dan agama dari kekerasan di Manipur

Konflik di Manipur berakar kuat pada sejarah, budaya, dan lingkungan agama di wilayah tersebut. Manipur adalah pusat multi-budaya dengan beragam etnis, yang masing-masing dengan penuh semangat menjaga warisan budaya, tanah, dan hak-haknya. Sebagian besar, suku Meitei adalah penganut Hindu, sementara suku Kuki dan Naga adalah penganut Kristen. Perpecahan agama ini sering kali mencerminkan perpecahan etnis, sehingga memperdalam persaingan antar komunitas. Serangan terbaru terhadap tempat-tempat ibadah menyoroti aspek sektarian dari konflik ini.

Akar sejarah kekerasan di Manipur dapat ditelusuri kembali ke era kolonial ketika Inggris mengklasifikasikan penduduk ke dalam ‘Bukit’ dan ‘Lembah’, yang masing-masing diatur oleh hukum yang berbeda. Klasifikasi ini semakin memperjelas perbedaan antara suku Meitei, yang terutama mendiami wilayah lembah, dan komunitas-komunitas suku yang tinggal di perbukitan, seperti suku Naga dan Kukis. Setelah kemerdekaan India, perbedaan ini tercermin dalam bentuk struktur politik yang memberikan status Suku Terhormat (ST) kepada suku-suku perbukitan tetapi tidak kepada suku Meiteis. Status ini memberikan keuntungan tertentu, termasuk reservasi dalam pekerjaan pemerintah dan lembaga pendidikan, yang merupakan sumber pertikaian penting antara kedua kelompok.

Tuntutan Meitei untuk mendapatkan status ST mengancam untuk mengganggu manfaat ekonomi yang telah dinikmati oleh kelompok-kelompok lain dan berisiko mengubah lanskap politik. Status ST dapat mengalihkan kekuasaan dan pengaruh politik ke arah Meitei karena besarnya jumlah komunitas mereka, yang mencapai lebih dari separuh populasi Manipur. Redistribusi kekuasaan ini berpotensi mencabut hak-hak suku Kuki dan Naga, dan memicu ketegangan etnis lebih lanjut.

Sebagai perbandingan, tindakan afirmatif yang kontroversial ini mencerminkan contoh-contoh lain di India, seperti agitasi Patidar di Gujarat dan protes Maratha di Maharashtra, di mana kelompok-kelompok dominan menuntut inklusi dalam kebijakan reservasi. Namun, situasi di Manipur sangat unik, mengingat penduduknya yang terdiri dari berbagai macam etnis dan potensi kekerasan komunal yang dapat meningkat menjadi konflik bersenjata yang berkepanjangan.

 

Implikasi politik untuk New Delhi

Saat ini, pemerintah negara bagian Manipur dipimpin oleh BJP. Namun demikian, pendekatan pemerintah pusat dapat memiliki dampak politik yang signifikan, terutama dalam konteks pemilihan umum nasional yang akan datang. Contoh-contoh kekerasan etnis sebelumnya di wilayah ini mengungkapkan sifat intervensi pemerintah yang bermata dua, termasuk kemungkinan pemberlakuan pasal 356 Konstitusi India, yang akan memungkinkan pemerintah pusat untuk membubarkan pemerintahan Manipur dan menegaskan kontrol federal atas negara bagian tersebut.

Keputusan untuk menggunakan pasal 356 memiliki risiko politik yang besar. Pertama, hal ini dapat memperdalam kebencian terhadap pemerintah pusat jika dilihat sebagai tindakan yang melampaui batas, sehingga memperburuk konflik yang sebenarnya ingin diselesaikan. Selain itu, mengingat kepentingan elektoral BJP yang kuat di Timur Laut, partai ini mewaspadai sentimen yang mengobarkan sentimen yang dapat merusak prospek politiknya di wilayah tersebut.

Sebagai hasilnya, respon Modi kemungkinan akan diukur dan diperhitungkan, yang bertujuan untuk meredakan ketegangan secara bertahap daripada mengadopsi pendekatan yang keras. Hal ini kemungkinan akan melibatkan perundingan antara kelompok-kelompok etnis yang bersaing, memperkuat langkah-langkah keamanan untuk menjaga hukum dan ketertiban, dan menggunakan manuver politik untuk menenangkan Meiteis dan Kukis tanpa terlihat memihak pada salah satu kelompok.

 

Ancaman ganda dari pemberontakan dan perdagangan narkotika

Konflik di Manipur memiliki implikasi yang cukup besar bagi negara-negara bagian tetangga dan sekitarnya. Konflik ini berisiko menghidupkan kembali ketegangan laten di bagian lain di Timur Laut India, sebuah wilayah dengan beragam kelompok etnis, yang sering kali memiliki klaim yang tumpang tindih atas sumber daya. Manipur juga terkait erat dengan ketegangan etnis yang lebih luas yang melintasi batas-batas negara. Suku Kuki di Manipur memiliki hubungan kekerabatan etnis dengan masyarakat di negara tetangga, Myanmar, sebuah negara yang terperosok dalam konflik sipil yang kompleks.

Setelah kudeta militer pada tahun 2021, tentara Myanmar telah meningkatkan kampanye kontra-pemberontakan di bagian barat laut negara ini, termasuk penggunaan serangan udara. Akibatnya, negara-negara bagian timur laut India berurusan dengan gelombang pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar. Sikap terhadap para pendatang baru ini merupakan sumber perselisihan lain di Manipur, dengan komunitas Meitei yang menentang perumahan bagi para pengungsi dari Myanmar, yang sebagian besar dari mereka memiliki ikatan budaya dengan komunitas Kuki dan Naga.

Yang memperparah ketidakamanan di wilayah Timur Laut India adalah peranan perdagangan narkotika yang lazim dan berulang. Manipur merupakan salah satu dari empat negara bagian India yang berbatasan dengan Myanmar yang berfungsi sebagai pusat transit penting untuk kegiatan perdagangan manusia. Pada bulan Maret, Kepala pemerintahan negara bagian Manipur mengadakan kampanye anti-narkoba tanpa kompromi yang menampilkan, di antara taktik-taktik lainnya, pemberantasan ladang opium yang ditanam di daerah-daerah perbukitan yang dihuni terutama oleh komunitas Kuki. Banyak kelompok separatis di timur laut India bergantung pada pendapatan dari kegiatan kriminal, mengaburkan batas antara kekerasan yang dimotivasi oleh perbedaan komunal dan insiden yang terkait dengan geng kriminal. Dalam konteks ini, hubungan Manipur dengan perdagangan narkoba di Myanmar mencerminkan dampak dari produksi heroin Afghanistan terhadap tindakan kelompok separatis barat laut India di Punjab dan Kashmir.

Kekerasan yang tak terkendali di Manipur kemungkinan besar akan beresonansi di seberang perbatasan, meningkatkan kondisi yang tidak stabil di Myanmar dan sebaliknya. Akibatnya, situasi ini menghadirkan risiko geopolitik yang kompleks bagi India: ketika berusaha untuk memadamkan kekerasan komunal di dalam perbatasannya, India juga perlu mengelola efek limpahan yang mungkin terjadi dari meningkatnya ketegangan etnis dari Myanmar.

Lebih jauh lagi, konflik yang sedang terjadi dan pengerahan militer di Timur Laut memberikan gambaran keamanan yang mengkhawatirkan bagi India bagian utara. Dengan sengketa teritorial yang sedang berlangsung di sepanjang perbatasan Cina-India dan konflik yang telah berlangsung lama di Jammu dan Kashmir, kekerasan komunal yang tidak terkendali di Timur Laut secara efektif menempatkan India pada posisi untuk mengatasi ancaman eksternal dan internal secara bersamaan. Hal ini membuat aparat keamanan India menjadi lemah, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang kesiapan negara ini untuk secara efektif menangani tantangan keamanan secara bersamaan.

 

Jalan menuju resolusi

Mengarahkan kembali strategi kontra-pemberontakan India dalam konteks ini membutuhkan pendekatan yang bernuansa dan bercabang. Penekanan perlu diberikan untuk mengatasi akar penyebab dari konflik-konflik ini, termasuk keluhan historis, ketidaksetaraan sosial-ekonomi, dan marjinalisasi politik. Hal ini akan melibatkan negosiasi dan upaya pembangunan perdamaian yang melampaui operasi keamanan kinetik. Selain itu, karena situasi menggarisbawahi perlunya kerja sama dengan negara-negara tetangga, diplomasi regional yang kuat kemungkinan besar akan dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi kontra-pemberontakan untuk mengelola potensi dampak lintas batas konflik.