Kondisi keamanan sosial di Venezuela kembali memanas selama beberapa bulan ke belakang, terutama saat peristiwa bentrokan beberapa waktu lalu antara kepolisian dan anggota kelompok bersenjata Kolombia yang menewaskan 26 orang. Jumlah korban sipil masih belum dapat dipastikan, mengingat beberapa warga sipil banyak terkena peluru nyasar dampak dari bentrokan bersenjata ini.
Bentrokan ini terjadi di sekitar perbatasan kedua negara dan pecah setelah beberapa hari baku tembak terjadi, sehingga memaksa masyarakat sipil untuk menyelamatkan diri dan pergi ke beberapa wilayah yang lebih aman.
Otoritas setempat mengerahkan sekitar 2.500 anggota kepolisian ke Cota 905 untuk mengepung pergerakan kelompok bersenjata, termasuk meluncurkan tiga roket, ribuan amunisi dan senjata dalam operasi ini. Pemerintah Venezuela juga melakukan penawaran yakni uang sebanyak USD 500.000 untuk pemberitahuan lokasi pemimpin kelompok bersenjata tersebut.
Presiden Venezuela Nicolás Maduro mengatakan setidaknya terdapat 10 dari sekitar 20 orang “paramiliter” Kolombia tewas dalam bentrokan ini. Tiga orang di antaranya berhasil ditangkap beserta perlengkapan senjatanya, namun sisanya masih dalam pencarian. Venezuela hanya mencap kelompok bersenjata ini sebagai “teroris” atau mengaitkan dengan kelompok penjualan obat-obatan terlarang serta bagian dari kelompok bayaran Presiden Kolombia Ivan Duque.
Kritik Internasional
Penanganan krisis nasional yang berdampak pada regional ini dikritisi oleh para akademisi, aktivis kemanusiaan, dan internasional. Hal ini dikarenakan terdapat warga sipil yang menjadi korban bentrokan, lambatnya pelemahan kekuatan dan sumber senjata kelompok ini, serta lemahnya perlindungan keamanan pada sipil.
Situasi keamanan di Venezuela memang sudah cukup lama mengalami krisis terutama diperparah oleh faktor ekonomi, sehingga mendorong lemahnya perlindungan sipil karena banyaknya praktik obat-obatan ilegal, senjata, dan lain-lain. Kondisi ini membuat perluasan kekuatan kelompok bersenjata menguat, seakan pemerintah tidak dapat berbuat banyak untuk mengatasi hal ini.
Terlebih, Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodríguez juga menilai adanya campur tangan asing seperti Amerika Serikat dan Kolombia yang membiayai aksi kelompok tersebut untuk semakin melemahkan stabilitas negara Venezuela. Hubungan politik Kolombia – Venezuela sedang tidak membaik sejak 2019 lalu, sejak Kolombia mengakui kekuasaan pemimpin oposisi Venezuela. Hal ini dikarenakan pada politik domestik Venezuela juga rentan dengan konflik kepentingan terutama dari pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido yang menyatakan pemerintahan diktator Venezuela sedang melakukan pertunjukan politik selagi masyarakat sipil pergi menyelamatkan dirinya.
Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China mengatakan pada hari Senin (12/07) bahwa pihaknya telah mengeluarkan rancangan rencana aksi tiga tahun untuk mengembangkan industri keamanan siber negara itu, memperkirakan sektor tersebut mungkin bernilai lebih dari 250 miliar yuan ($38,6). miliar) pada tahun 2023.
Draf tersebut muncul ketika otoritas China sedang meningkatkan upaya untuk merancang peraturan untuk mengatur penyimpanan data, transfer data, dan privasi data pribadi dengan lebih baik. Cyberspace Administration of China (CAC) mengusulkan rancangan aturan yang menyerukan semua perusahaan teknologi kaya data dengan lebih dari 1 juta pengguna untuk menjalani tinjauan keamanan sebelum mendaftar di luar negeri.
Pihak didi telah mendapat pemeberitahuan dari CAC untuk membuat perubahan untuk mematuhi aturan perlindungan data China, empat hari setelah Didi mulai berdagang di New York Stock Exchange, pasca mengumpulkan $4,4 miliar dalam penawaran umum perdana. CAC sendiri tidak merinci sifat pelanggaran Didi dalam sebuah pernyataan di umpan media sosialnya.Pihak Didi sendiri menanggapi hal ini dengan mengatakan bahwasanya pihaknya telah berhenti mendaftarkan pengguna baru dan akan menghapus aplikasinya dari toko aplikasi, serta akan membuat perubahan guna mematuhi aturan dan melindungi hak pengguna.
Otoritas China saat ini sedang giat menekan raksasa teknologi dalam negerinya guna megatasi masalah antimonopoli dan keamanan data.
“Kami juga menegaskan kembali bahwa serangan bersenjata terhadap angkatan bersenjata Filipina, kapal umum, atau pesawat terbang di Laut China Selatan akan meminta komitmen pertahanan bersama AS berdasarkan Pasal IV Perjanjian Pertahanan Bersama AS-Filipina tahun 1951,” tambah Blinken.
Pasal perjanjian itu mengatakan sebagian bahwa “setiap Pihak mengakui bahwa serangan bersenjata di wilayah Pasifik pada salah satu Pihak akan berbahaya bagi perdamaian dan keselamatannya sendiri dan menyatakan bahwa ia akan bertindak untuk menghadapi bahaya bersama sesuai dengan ketentuannya. proses konstitusional.” Blinken juga meminta pemerintah China untuk “mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional (dan) menghentikan perilaku provokatifnya” di Laut China Selatan.”
Beijing pun melakukan penolakan atas putusan pengadilan tersebut dan terus membangun dan memperkuat posisinya secara militer di Laut China Selatan. China mengklaim AS dan negara-negara lain meningkatkan ketegangan di kawasan itu dengan mengirim kapal perang mereka ke sana yang melanggar kedaulatannya.
Washington kemudian membalas klaim tersebut dan menyatakan bahwa kehadiran angkatan lautnya di Laut China Selatan mendukung kebebasan navigasi di bawah hukum maritim internasional. Hal ini ditunjukkan dengan dikirmkannya kapal perusak berpeluru kendali USS Benfold untuk melakukan operasi kebebasan navigasi (FONOP) di dekat Kepulauan Paracel di bagian barat laut Laut China Selatan.
Presiden Haiti, Jovenel Moïse dibunuh di rumahnya oleh kelompok bersenjata yang juga membuat istri dari Presiden Haiti tersebut terluka parah menurut pernyataan dari Perdana Menteri Haiti, Claude Joseph. Dari kabar yang beredar, diduga pelaku yang turut andil pada pembunuhan tersebut melibatkan 28 orang. Sampai pada 9 Juli 2021, aparat kepolisian mengatakan bahwa telah berhasil menangkap 17 terduga pelaku dan 4 orang tewas dalam baku tembak dalam usaha penangkapan.
Leon Charles selaku Kepala Kepolisian Haiti mengatakan terdapat warga asing yang menjadi terduga pelaku pembunuhan yang dibenarkan oleh Claude Joseph yang saat ini mengemban tanggung jawab atas pemerintahan Haiti mengatakan bahwa ada enam orang berkewarganegaraan Kolombia dan dua orang berkewarganegaraan ganda Haiti-AS terlibat dalam pembunuhan yang terjadi di rumah pribadinya pada Rabu, 7 Juli 2021 pukul 01:00 waktu setempat di Kota Port-au-Prince, ibu kota Haiti. Kepanikan yang melanda Haiti ini akhirnya ditenangkan oleh Joseph lewat saluran televisi nasional pada hari yang sama pembunuhan terjadi. Joseph mengumumkan keadaan darurat di seluruh negeri dan memberi penegasan bahwa situasi terkendali. Melansir Channel 4 News, suasana di Ibu Kota Haiti itu sangat sepi karena ketidakpastian akan apa yang selanjutnya akan terjadi.
Menurut Dutar Besar Haiti untuk AS, Bocchit Edmond, pembunuh Moïse mengaku sebagai anggota Administrasi Penegakan Narkoba AS (Drug Enforcement Administration atau DEA) saat mereka memasuki kediamannya yang dijaga. Edmond juga menuturkan saat ini investigasi tengah dilakukan terkaitt motivasi dari pembunuhan Presiden berumur 53 tahun itu. Dari video yang didapatkan oleh Edmond, ia mengatakan kelompok bersenjata itu berkomunikasi dengan bahasa spanyol dan kemungkinan telah meninggalkan Haiti untuk menuju Republik Dominika. Edmond sendiri telah meminta AS untuk membantu mencari dan menangkap pembunuh Jovenel Moïse. Pada pernyataan tertulis Joe Biden selaku presiden AS turut berduka cita dan bersedia membantu mengusut insiden tersebut. Melansir AFP, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengadakan pertemuan darurat atas permintaas AS dan Meksiko secara tertutup.
Haiti sendiri merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rendah yang diperparah oleh bencana gempa bumi yang menewaskan lebih dari 200.000 jiwa pada tahun 2010 dan Badai Matthew yang menyebabkan kerugian sebesar 2.8 milliar dollar AS pada tahun 2016. Kesulitan pemerintah dalam mengembalikan perekonomian ini juga diperparah dengan ketidakstabilan politik, akibatnya inflasi melonjak serta terjadi kelangkaan pangan dan bahan bakar dimana 60% penghasilan penduduknya kurang dari 2 dolar AS per hari. Moïse sendiri semenjak menjabat Presiden Haiti pada tahun 2017 telah dihadapkan oleh banyak protes dari masyarakat dan oposisi yang menuduh Moïse diktator dan menjadi otoriter akibat melampaui mandatnya sebagai presiden walaupun tuduhan tersebut dibantah. Selain itu, terdapat tuduhan bahwa pemerintahan Moïse menjadi penyebab kekerasan politik dengan mendonorkan senjata dan uang kepada geng-geng untuk mengintimidasi musuh-musuh politiknya. Pada awal tahun 2021, di tengah tuduhan-tuduhan terhadap Moïse, ia menangkap 23 orang termasuk seorang hakim mahkamah agung dan seorang pejabat polisi senior dengan alasan terdapat kabar bahwa akan ada kudeta dan juga rencana pembunuhan terhadapnya.
China semakin mendekat dengan Eropa, di mana pada 5 Juli lalu ketiga pemimpin yakni China, Prancis, dan Jerman melakukan panggilan video untuk membicarakan berbagai isu seperti ekonomi, politik, dan keamanan yang mengarah kepada kesepakatan atau perjanjian.
Xi Jinping, Angela Merkel, dan Emmanuel Macron berbincang mulai dari pengembangan kerja sama investasi Uni Eropa dan China di tengah isu hak asasi manusia China dan praktik ekonomi China di Eropa pada beberapa negara anggota Uni Eropa.
Xi Jinping menyatakan ketiga negara juga sepakat untuk bekerja sama dalam isu global seperti perubahan iklim, pandemi dan vaksin Covid-19, serta perdagangan bebas demi terciptanya kerja sama dalam merespon tantangan global. Macron menyatakan bahwa Prancis berkomitmen untuk terus mempromosikan kerja sama dengan China dalam sikap yang pragmatis, memperkuat pertukaran budaya, dan membuka pintu untuk perusahaan China melakukan investasi di Prancis.
Prancis juga bersedia menjaga komunikasi dengan China terkait isu reformasi organisasi perdagangan dunia atau world trade organization dan isu lingkungan. Di sisi lain, Merkel juga menyatakan Jerman siap mendukung terlaksananya European Union – China Summit secepatnya dan berharap Perjanjian Investasi UE-China bisa disepakati. Ketiga negara juga membahas isu keamanan seperti perjanjian nuklir Iran, Afghanistan, dan Myanmar.
Koalisi anti China
Hubungan China dengan Uni Eropa secara politik sedang cukup panas dikarenakan adanya upaya pembentukan koalisi anti China oleh Presiden AS Biden. Terutama setelah Eropa pada G7 Summit lalu menyetujui saran Biden untuk penyelidikan asal muasal pandemi Corona.
Isu kemanusiaan di China masih menjadi perhatian Uni Eropa sejak peristiwa Tiananmen 1989, lalu Hongkong, Xinjiang dan Taiwan. Isu ekonomi juga cukup sensitif, di mana G7 akan meluncurkan program infrastruktur rival untuk menghalau ambisi Belt and Road Initiative China yakni dengan pembentukan dewan teknologi dan perdagangan.
Jerman juga di satu sisi melalui Menteri Pertahanan Annegret Kramp-Karrenbauer mendiskusikan situasi di wilayah Laut China Selatan dengan Jenderal China Wei Fenghe terkait pengiriman kapal Jerman di wilayah tersebut. Keputusan ini dibuat Jerman untuk menunjukkan posisi dan koalisi Jerman dengan aliansinya AS yang menilai China perlu mementingkan keputusan arbitrase tahun 2016 lalu demi perdamaian dan kestabilan regional serta global.
Seperti kebanyakan negara maju, mayoritas masyarakat China merupakan generasi lanjut usia dan memiliki angka kelahiran yang rendah. Dengan adanya peningkatan kemampuan ekonomi, politik, dan teknologinya, namun hal ini tidak sebanding dengan peningkatan partisipasi dan perlindungan hak wanita dalam lingkup sosial dan politik di China. Keterlibatan dan perlindungan hak sosial politik wanita di China masih tergolong rendah. Lalu, mengapa hal ini terjadi?
Wanita dan Pergerakan Sosial Politik di China
Kesetaraan gender merujuk kepada kesempatan dan kondisi yang sama antara wanita dan pria dalam merealisasikan hak asasi dan berkontribusi pada perkembangan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik nasional dan global.[1] Isu kesetaraan menjadi dasar dalam mendukung pencapaian dunia yang lebih damai, sejahtera, dan berkelanjutan, namun masih mengalami berbagai kendala termasuk diskriminasi dan norma sosial yang menekan wanita, di mana salah satunya terjadi di China yang perlu dilihat melalui beberapa aspek. Pertama secara politik, China memiliki wanita-wanita hebat yang memiliki pemikiran revolusioner, di mana berdasarkan sejarahnya keterlibatan wanita sangatlah rendah pada masa awal pembentukan partai Komunis China atau Chinese Communist Party(CCP) tahun 1921 lalu.[2] Posisi vital kebanyakan dipegang oleh lelaki, di mana pada masa awal tersebut terdapat salah satu seorang pemimpin wanita revolusioner pertama bernama Xiang Jingyu yang menjadi anggota yang mempromosikan peran dan partisipasi wanita,[3] di mana Xiang Jingyu melihat CCP sebagai alat liberalisasi wanita-wanita China, sehingga Jingyu mendedikasikan semasa hidupnya membangun CCP di antara wanita untuk memodernisasi China.
Upaya revolusioner Jingyu semakin meluas dengan kerja sama bersama wanita lainnya untuk mendekati para mahasiswa, sehingga aksi ini meningkat dengan berbagai aksi mengkritik kebijakan pemerintah China yang membuat kondisi disertai kekerasan meningkat. Sensitifnya isu yang diangkat menghasilkan kondisi kritikal yang mendorong Jingyu harus bergerak di bawah tanah untuk terus memperluas pandangannya, namun akhirnya Jingyu ditangkap dan dieksekusi. Tidak sedikit yang menganggap Jingyu sebagai martir, dibandingkan revolusioner[4], namun pemikiran liberalisasinya cukup berdampak pada Mao Zedong yang selanjutnya memproklaim “wanita yang memegang setengah langit.” Namun, figur-figur wanita yang kuat dan tegas terkadang dilihat sebagai tindakan irasional dan haus akan kekuasaan di China.[5]
Meskipun sudah mempromosikan peningkatan peran wanita, namun sejak Mao memimpin tahun 1949 lalu, namun hingga saat ini hanya enam wanita yang pernah menjabat di Komite CCP sejak 1949 tersebut. Saat inipun hanya dua wanita yang diberi posisi penting di Komite CCP, salah satunya Sun Chunlah yang ditunjuk sebagai koordinator penanganan virus Covid-19.[6] Hal ini dikarenakan hak-hak dasar wanita terutama pendidikan dan politik sangat dibatasi, sehingga perkembangan keterlibatan wanita dalam representasi politik di China juga sangatlah rendah. Selain itu, dari sekitar 120 juta anggota partai, hanya sekitar 28 juta orang yang merupakan wanita di mana fenomena ini tidak hanya terjadi di lingkup wilayah politik nasional, namun juga politik lokal. Pada acara kongres Nasional Partai Komunitas China pada tahun 2017 lalu juga menunjukkan partisipasi wanita hanya sekitar 83 orang dari jumlah total 938 delegasi elit politik China.[7] Fenomena ini menjadi gambaran masih kecilnya partisipasi wanita dalam politik China.
Kedua, secara sosial yakni masih terdapat pemahaman dan kondisi sosial yang menganggap bahwa laki-laki lebih memiliki kapabilitas dibandingkan wanita. Kondisi sosial ini tentu membuat semakin sulitnya posisi wanita di dalam berkarir yang kebanyakan jika dikaitkan dengan memiliki anak, maka anak akan dianggap sebagai “penghambat” karir wanita di jaman ini. Kondisi ini pun turut mendukung penurunan angka kelahiran China, di mana jika dilihat berdasarkan perubahan kebijakan berkeluarga di China, dengan peningkatan jumlah anak ternyata langkah ini tidak banyak berpengaruh dalam peningkatan angka kelahiran nasional. Sebaliknya, semakin menekan wanita terutama dari kalangan wanita pekerja yang mendapat diskriminasi sosial di China.
Dengan kondisi populasi yang semakin menua, kebijakan yang seakan menekan wanita China adalah kebijakan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh China yang memperbolehkan peningkatan jumlah anak di keluarga menjadi 3 orang. Berdasarkan gambar tersebut, beberapa dekade sebelumnya China menerapkan kebijakan satu anak atau one child policy dan two child policy, di mana kebijakan satu anak diberlakukan sejak tahun 1980 hingga 2015 yang dimaksudkan untuk memastikan pertumbuhan anak yang tidak memperparah berbagai permasalahan pengembangan ekonomi dan sumber daya alam yang terjadi pada masa tersebut.[8] Awalnya, kebijakan ini hanya berencana diterapkan sementara dan bertujuan menghambat penambahan kelahiran 400 juta anak lainnya. Namun, aturan ini baru secara resmi dihentikan pada tahun 2015 lalu dan pada tahun 2016 langsung dilanjutkan dengan kebijakan dua anak, lalu terakhir China memberlakukan kebijakan 3 anak.[9] Dampaknya cukup nyata dalam penurunan angka kelahiran di China yang secara garis besar terus mengalami penurunan.
Permasalahan ekonomi dan sosial semakin menekan wanita di China
Selain permasalahan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak, namun permasalahan norma gender bahwa wanita sebagai pengasuh utama anak juga masih sangat kental. Hal ini menjadi salah satu penghalang China dalam upaya meningkatkan pertumbuhan populasi yang berpengaruh juga pada perekonomian jangka panjang China. Bagi kebanyakan wanita China, keinginan tidak memiliki anak akan mengurangi risiko penghambat peningkatan karirnya. Berdasarkan survei, terdapat 1000 laporan terkait wanita China yang melaporkan perusahaannya karena memaksa wanita agar pensiun di usia ke 50.[10] Dengan semakin terbatasnya usia kerja, maka wanita akan cenderung berfokus untuk meningkatkan produktivitasnya sebelum menyentuh usia batas pensiun tersebut. Sehingga, kebijakan anak baru ini juga dilihat sebagai upaya untuk “mengembalikan” wanita ke rumah untuk mengurus anak.[11]
Keputusan dan kondisi ini menunjukkan perlunya perlindungan kuat atas hak para pekerja wanita terutama yang berencana menginginkan anak atau sudah memiliki anak. Melihat kondisi sosial China yang juga kurang mendukung, maka kesatuan pemikiran dari masyarakat, pekerja, perusahaan, dan pemerintah China untuk melindungi hak sosial, politik, dan ekonomi wanita di China perlu dipertimbangkan matang-matang agar terdapat cukup ruang bagi para wanita agar bisa mengejar karir sekaligus berumah tangga. Selain itu, bantuan-bantuan perekonomian bagi kelahiran anak di China, sosialisasi keluarga berencana, kelas parenting juga bisa dipertimbangkan untuk mendukung angka kelahiran di China. Upaya pembentukan aturan hukum dan sosial ini
[2] Jiayun Feng, (2021), Why there are so few women in Chinese politics, Sup China, https://supchina.com/2021/07/01/why-there-are-so-few-women-in-chinese-politics/
[3] Mitter, Rana (2004). A Bitter Revolution. New York: Oxford University Press. p. 147.
[4] Time, 1992: Xiang Jingyu 100 Women of The Year, TIME, https://time.com/5792627/xiang-jingyu-100-women-of-the-year/
[5] Jane Perlez, (2018), Was This Powerful Chinese Empress a Feminist Trailblazer?, New York Times, https://www.nytimes.com/2018/07/10/world/asia/china-empress-dowager-cixi.html
[6] Jane Cai, (2021), Coronavirus: The women leading China’s response to the outbreak, Inkstone, https://www.inkstonenews.com/society/coronavirus-women-leading-chinas-response-outbreak/article/3064767
[9] Teddy Berty, (2021), Resesi Seks di China, Banyak Wanita Mulai Enggan Punya Bayi, Liputan 6, https://www.liputan6.com/global/read/4565885/resesi-seks-di-china-banyak-wanita-mulai-enggan-punya-bayi
[10] Sun Yu, (2021), The Chinese women desperate to keep working but forced to retire, Financial Times, https://www.ft.com/content/ef82852f-aac3-4843-800c-a61356722157
[11] Jessie Yeung dan Nectar Gan, (2021), Chinese women were already discriminated in the workplace. A three-child policy might make things worse, CNN Business, https://edition.cnn.com/2021/06/05/business/china-three-child-policy-discrimination-intl-hnk-dst/index.html
Pada hari pertama diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang berlaku sejak 3-20 Juli 2021, 20 tenaga kerja asing (TKA) yang berasal dari China masuk ke Indonesia, lewat Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Kedatangan warga negara asing yang dibenarkan oleh Stakeholder Relation Manager Iwan Risdianto karena para TKA tersebut memiliki kontrak kerja dengan PT Huadi Nickel Alloydi Kabupaten Bantaeng menjadi sorotan masyarakat. Terkait tanggal kedatangan TKA tersebut, sebenarnya menurut penjelasan Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara walaupun 20 TKA China tersebut sampai di Makassar pada 3 Juli 2021, tetapi mereka tiba di Indonesia untuk pemeriksaan imigrasi Bandar Udara Soekarno-Hatta pada 25 Juni 2021.
HRD PT Huadi Nickel Alloy, Andriani Karaeng Rita Latippa juga angkat suara soal 20 TKA China yang datang ke Bantaeng, Sulawesi Selatan. Menurutnya, mereka (20 TKA dari China) merupakan tenaga ahli untuk membangun pabrik smelter dan kedatangan TKA tersebut untuk mempercepat pembangunan pabrik smelter yang akan dioperasikan pada November nanti sesuai target. Menurut Rita, para TKA ini akan terlebih dahulu menjalani uji coba keahlian dan akan dievaluasi kembali dan jika tidak sesuai standar akan dipulangkan. Rita juga menambahkan bahwa kedatangan TKA China ini penting bagi kemajuan perusahaan, ia menjelaskan “Makanya, pesat sekali pergerakan tenaga kerja kami. Karena kami juga kejar deadline (tenggat waktu), menuntaskan semua nilai investasi perusahaan kami, untuk percepatan pembangunan itu,”
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Indonesia mengikuti aturan internasional mengenai prosedur kedatangan TKA kanal Youtube Sekertariat Presiden yang juga diatur oleh Kemenker. Menurut Luhut, prosedur ketat telah dilakukan untuk mengizinkan para TKA masuk, seperti telah mendapatkan vaksin, melakukan tes dengan hasil negatif Covid-19, dan juga karantina. Terkait masuknya warga negara asing sendiri, mengacu pada Peraturan Menkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal pada masa adaptasi kebiasaan baru, orang asing yang datang untuk tujuan esensial seperti proyek strategis nasional memang dikecualikan dan diizinkan untuk masuk ke Indonesia. Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadly Harahap juga menjelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasionalbahwa Kawasan Industri Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional yang ada dalam Perpres dimaksud.
Sejak Januari tahun 2021, tercatat sebanyak 228 orang tenaga kerja asing (TKA) tercatat masuk ke Sulawesi Selatan untuk bekerja di sejumlah proyek strategis milik negara. Aris Wahyudi juga menjelaskan bahwa setelah 6 bulan masa bekerja, Pemerintah Indonesia akan menggantikan posisi TKA dengan pekerja lokal, ia menekankan pentingnya proses transisi dan transfer ilmu agar pekerja lokal dapat menduduki posisi tersebut. Walaupun begitu, kritik terhadap pemerintah terus berdatangan, terlebih dengan berlakunya PPKM Darurat. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan mengkritik aktivitas TKA yang masih bisa masuk ke Indonesia, hal itu menunjukkan kebijakan PPKM Darurat melempem. Menurut Irwan, kejadian ini menunjukkan pemerintah gagal memberikan rasa keadilan dan kepercayaan publik. Pasalnya, lanjutnya, pemerintah hanya membatasi kegiatan masyarakat di dalam negeri namun membiarkan warga negara asing tetap masuk ke Indonesia. Ditambah, menurut Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi, masuknya 20 TKA China ke Makassar saat PPKM Darurat sangat tidak tepat dari aspek waktu.
Sekitar pertengahan Juni 2021, Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara mengumumkan kelangkaan pangan tengah melanda Korea Utara pada pembukaan Rapat Pleno Komite Partai Buruh. Menurut media resmi Korea Utara, kelangkaan ini akibat sektor pertanian yang gagal memenuhi target produksi gabah akibat bencana topan tahun lalu. Walaupun Kim mengklaim bahwa perekonomian naik 25% dari tahun sebelumnya lewat sektor industri,[1]Institut Pengembangan Korea, sebuah lembaga think tank di Seoul, memperkirakan bahwa produksi biji-bijian telah turun 5,5% tahun lalu, menyebabkan kekurangan pangan sekitar 1,5 juta ton.[2] Selain bencana alam yang menimpa sektor pertanian, perekonomian Korea Utara juga bermasalah karena sanksi yang dijatuhi negara lain dan organisasi internasional serta kebijakan penutupan perbatasan sebagai tindakan menghalau pandemi Covid-19.
Menurut analisis dari the Korea Institute for National Unification, harga pangan meningkat karena kurangnya pasokan dan asumsi bahwa adanya intervensi otoritas Korea Utara melalui pembatasan harga atau distribusi publik.[3] Namun karena kebijakan penutupan perbatasan, tentu Korea Utara semakin kesulitan untuk menghadapi masalah ini, karena Korea Utara sering bergantung pada kerja sama dengan China dengan mengimpor berbagai bahan pangan, padahal Korea Utara bergantung pada China dalam hal pangan, pupuk, dan bahan bakar.[4] Organisasi internasional pun seperti Program Pangan Dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan diplomat dari negara lain yang berada di Korea Utara pun tidak dapat berbuat banyak karena orang asing yang berada di negaranya dipaksa keluar dari negara tersebut karena kebijakan yang sama demi mencegah penyebaran virus corona.
Negara tetangga Korea Selatan ini pernah mengalami tragedi The Arduous March, sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk pada perjuangan kelaparan massal di Korea Utara tahun 1990-an yang diperkirakan menyebabkan jutaan orang meninggal dunia pada masa kepresidenan Kim II-Sung. Kim Jong Un sendiri memperingatkan bahwa krisis pangan kali ini dapat menjadi tragedi yang terulang, sebuah pengakuan yang sangat jarang dilontarkan olehnya mengingat Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong Un selalu berusaha memperlihatkan Korea Utara sebagai negara yang makmur lewat pengembangan militernya. Ketika Kim mengambil jabatan presiden Korea Utara dari ayahnya pun, ia pernah mengatakan bahwa ia menjanjikan masa depan yang lebih sejahtera bagi rakyat Korea Utara, dimana masyarakat dapat makan daging dan akses listrik untuk aktifitas sehari-hari.[5]
Selain sanksi ekonomi sejak bertahun-tahun lalu akibat program nuklir yang terus dikembangkan dan juga penutupan perbatasan, Korea Utara juga dilanda dua badai besar musim panas lalu, yang menyebabkan banjir yang diyakini telah merusak sektor pertanian.[6] Peringatan dini oleh Kim sendiri mengenai The Arduous March dapat terjadi jika dilihat bagaimana harga pangan terus meningkat dan tetap tidak stabil. Menurut laporan oleh the Korea Institute for National Unification, harga beras baru-baru ini melonjak dari $0,5 menjadi $0,6 per kilogram menjadi $0,9 hingga $1,4 per kilogram.[7] Tingkat perdagangan dengan China juga turun secara drastis, Akibatnya perdagangan dengan China turun drastis hampir95% yang mengarah kepada kelangkaan bahan makanan dan kebutuhan dasar bukan hanya di daerah tertinggal, tetapi hingga ke ibu kota Pyongyang.[8]
Krisis ekonomi ini sendiri dapat berdampak pada kelangkaan pangan yang dapat membahayakan kedaulatan sebuah negara. Kelaparan yang disebabkan oleh kelangkaan pangan dapat mempengaruhi sebuah negara. Krisis pangan menyebabkan apa yang disebut dengan food insecurity. Jika merujuk pada Komite PBB untuk Ketahanan Pangan Dunia, berarti bahwa semua orang, setiap saat, tidak memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi yang memenuhi preferensi pangan dan kebutuhan pangannya untuk hidup aktif dan sehat. Menurut perkiraan PBB, terdapat lebih dari 40% dari 25 juta penduduk Korea Utara dianggap rawan pangan dimana terdapat peningkatan jumlah anak-anak dan orang tua yang terpaksa mengemis karena keluarga tidak dapat mendukung mereka.[9]
Secara umum, dampak dari food insecurity sendiri sangatlah banyak, dari menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sulitnya mendapatkan pangan bergizi, rendahnya daya jual beli karena harga pangan yang mahal dapat memperburuk tingkat kemiskinan di sebuah negara yang menciptakan efek bola salju ke berbagai permasalahan lainnya. Jika tragedi The Arduous March kembali terjadi dan menyebabkan jutaan masyarakat di Korea Utara meninggal, hal ini juga dapat berpengaruh pada perekonomian dan aspek sosial lainnya. Untuk itu, selain Kim harus memastikan bahwa sektor pertanian menjadi prioritas utama untuk menyelamatkan negaranya, tentu harus ada langkah-langkah lain yang dilakukan untuk menghalau tragedi pada tahun 1900an terjadi lagi.
Sebagai sebuah negara otoriter, Kim setidaknya harus membuka perbatasannya sedikit untuk perdagangan terutama dengan China yang merupakan rekan perdagangan utamanya dimana China sendiri lebih banyak melakukan kerja sama bilateral daripada mengatasnamakan organisasi internasional dengan Korea Utara. Dengan begitu, setidaknya Korea Utara bisa mendapatkan impor pangan dan komoditas yang dapat membantu sektor pertanian di negara dengan ibu kota Pyongyang tersebut. Selain itu, Korea Utara juga diasumsikan masih mengembangkan senjata pemusnah masalnya—yaitu senjata nuklir—dengan tidak memerhatikan sanksi ekonomi dari berbagai negara dan organisasi internasional. Jika food insecurity di Korea Utara ini semakin parah, salah satu atau pun dua langkah di atas dapat menjadi langkah termudah untuk setidaknya membantu mengatasi krisis pangan yang dapat menjadi masalah vital bagi Korea Utara.
[3] Mitch Shin, “Kim Jong Un’s Comments Reflect Growing Fear Over North Korea’s Food Crisis”, The Diplomat, 30 Juni 2021, https://thediplomat.com/2021/07/kim-jong-uns-comments-reflect-growing-fear-over-north-koreas-food-crisis/
[4] Laura Bicker, “Kim Jong-un admits North Korea facing a ‘tense’ food shortage”, BBC, 17 Juni 2021,
Beberapa waktu lalu, Rusia dan China bertemu secara daring untuk memperpanjangTreaty of Good-Neighborliness and Friendly Cooperation atau Perjanjian antar Tetangga dan Kerja sama yang Bersahabat yang sudah dimulai sejak 2001 lalu. Sebelumnya, kedua kepala negara menandatangani dan mengadopsi perjanjian ini pada tahun 1992 ke 2000 untuk mengembangkan hubungan bilateral kedua negara.
Perjanjian antar Tetangga dan Kerja sama yang Bersahabat ini bertujuan mempromosikan dan mendukung rezim internasional berdasarkan hukum, norma, dan prinsip internasional yang adil guna pencapaian keamanan, perdamaian, dan stabilitas di Asia dan dunia.
Kerja sama strategi antar kedua negara Rusia dan China didasari oleh prinsip-prinsip yang harus dijaga dan dihormati kedua negara, seperti menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara, non agresi, non intervensi politik masing-masing negara, kesetaraan, dan penciptaan perdamaian.
Pada peringatan dua dekade Perjanjian ini, Rusia dan China sama-sama menyadari pentingnya pengembangan hubungan kedua negara yang baik dan sehat, serta berjangka panjang.
Dalam pertemuan tersebut, Xi Jinping menyatakan “Konsep dari hubungan baik yang sudah dibangun melalui perjanjian ini menjadi asar kepentingan kedua negara dalam mempromosikan perdamaian dan pembangunan, termasuk pengembangan hubungan internasional yang baru di masa yang akan datang.”
Kerja sama keamanan Rusia – China
Hubungan “stabil, kuat, dan dewasa” antara Rusia dan China ini terus berkembang hampir di semua aspek terutama keamanan, di mana kedua negara juga menyepakati kerja sama teknologi militer di ruang angkasa untuk menyusul pengembangan program ruang angkasa Amerika Serikat. Pengembangan teknologi ruang angkasa Rusia ini banyak mengalami kendala terutama secara finansial karena Amerika Serikat membatasi dan melayangkan sanksi ekonomi pada Rusia.
China lalu muncul sebagai salah satu penantang ruang angkasa antar negara ini kemudian mampu mengirimkan astronot pertamanya tahun 2003 lalu, namun seakan diisolasi oleh Barat karena khawatir spionase. China dan Rusi terus mengembangkan kerja sama, di mana Rusia juga membutuhkan China untuk melakukan pengembangan ruang angkasa yang tersendat secara finansial yang bisa dibantu oleh China. Rusia-China setuju bekerja sama untuk misi robotik ke asteroid bernama Kamo’oalewa tahun 2024 nanti.
Putin Berikan Pesan Hangat pada Xi Jinping
Vladimir Putin menyampaikan selamatnya pada Xi Jinping sebagai Presiden China sekaligus Sekretaris Jenderal Komite Partai Komunis China atas peringatan 100 tahun Partai tersebut. Putih menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan XI Jinping, terdapat berbagai pencapaian pengembangan sosial ekonomi dan peran penting dalam perpolitikan global.
Putin mengaku puas atas pengembangan kerja sama kedua negara dan menyatakan akan siap untuk terus memperkuat hubungan kerjasama strategis ini dengan tetap menghormati batasan kedaulatan dan teritorial masing-masing negara.
Kedua negara juga menekankan akan bekerja sama dalam menolak stigmatisasi dan politisasi pandemi Covid-19, termasuk meneliti jejak awal virus berada. Kerja sama lain seperti vaksin, ekonomi perdagangan, dan sinergi antara Belt and Road Initiative dan the Eurasian Economic Union juga akan terus dikembangkan.
Pertemuan ini menjadi salah satu upaya kedua negara untuk terus memelihara dan menjalin hubungan baik guna mengatasi berbagai permasalahan domestik masing-masing negara dan tujuan strategis tingkat globalnya.
China cukup terkenal dengan diplomatnya yang tegas dan keras dalam menyampaikan pandangan politik maupun kritik yang dilontarkan global pada China, terutama dari negara-negara Barat. Hal ini dikarenakan adanya sentimen dari masyarakat China pada Barat karena dianggap selalu membesar-besarkan atau melakukan propaganda citra buruk China di media global. Terutama dengan meningkatnya kembali isu pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan Hong Kong, penyudutan terhadap China terkait dengan sumber virus Corona, dan berbagai tindakan agresivitas militer dan politik China yang membuat tensi politik China dengan Barat lebih sensitif. Tentu banyak diplomat China di luar negeri yang membela dan melindungi negaranya, bahkan mempromosikan teori-teori konspirasi dan menghina diplomat atau negara asing lainnya sebagai respon balasan.[1] Namun, Presiden China Xi Jinping baru-baru ini meminta para diplomatnya untuk membantu dalam membangun citra China yang “dapat diandalkan, dikagumi, dan dihormati” pada global.[2] Lalu, apakah China memutuskan menjadi lebih “pasif” dalam diplomasinya?
Diplomasi “Wolf-Warrior” China: Kombinasi Nilai China?
Penggunaan kata Wolf-Warrior diambil dari sebuah film aksi nasionalis heroik China yang bercerita tentang pahlawan yang melindungi nilai dan integritas China, serta menyelamatkan Afrika dari “barbarisme” Barat.[3]Wolf-Warrior pada hal ini merujuk pada praktik diplomasi yang ofensif dan agresif dalam melindungi nilai dan pencapaian kepentingan nasionalnya, baik dalam isu politik, ekonomi, maupun keamanan. Diplomat-diplomat China yang dikirimkan oleh Xi Jinping ini tidak sedikit yang disebut wolf-warrior karena menggunakan kata verbal yang “tegas” yang dianggap sebagai upaya pertahanan hak, nilai, dan kepentingan China, namun tidak sedikit juga negara lain yang menilai hal tersebut buruk. Metode ini berbeda dari strategi “tenang” saat kepemimpinan Deng Xiaoping dengan nilainya yakni “sembunyikan kekuatanmu dan tunggu waktu yang tepat” yang digunakan dalam dinamika perpolitikan global sambil menguatkan kekuatan domestik.[4] Strategi ini dilakukan mengingat pada masa tersebut, kekuatan China belum sekuat dan seberpengaruh sekarang, sehingga diplomasi China lebih pasif dan seakan hanya diam sembari memformulasikan upaya mencapai kepentingannya.
Namun, metode dalam wolf-warrior ini cukup mirip dengan strategi pendahulunya yakni Mao Zedong yang lebih tegas dalam politik internasional dengan nilainya “jika ingin mencapai sesuatu, perlu dilakukan dengan melawan musuh dari belakang.”[5]Wolf-warrior sendiri sudah diterapkan oleh diplomat pertama China yakni Zhou Enlai yang mengadopsi pendekatan ini untuk melindungi martabat China dan tidak mengulang masa lalu China. Kombinasi dari pemikiran-pemikiran ini yang selanjutnya digunakan oleh Xi Jinping dalam memimpin China dan memformulasikan kebijakan domestik serta luar negerinya. Hal ini penting sebagai pengimplementasian dan refleksi nilai pendahulu dan masyarakat China. Sekaligus, dikarenakan pemikiran ini, metode itu pula yang digunakan para diplomat China dalam membalas “serangan tersebut dengan pidato yang keras, terutama melalui cuitan dan unggahan di internet. Menariknya, investigasi memperlihatkan peningkatan kekuatan digital China yang salah satunya digunakan untuk memuat akun-akun palsu yang mencuit ulang unggahan tersebut ke seluruh dunia sebagai bentuk propaganda China untuk melindungi pandangannya pada masyarakat global.[6] Tindakan ini menunjukkan China menggunakan media sosial yang lingkupnya global sebagai salah satu taktik wolf warrior China dalam melindungi nilai-nilai China. Dengan kekuatan dan pengaruh China yang cukup besar sekarang, China jadi lebih berani dalam perpolitikan luar negerinya. Hal ini menunjukkan perubahan kekuatan negara dan pengaruhnya akan berpengaruh juga pada pendekatan yang digunakan.
Pernyataan Xi Jinping dalam diplomasi wolf-warrior
Berdasarkan definisinya, diplomasi diartikan sebagai praktik negosiasi dan dialog untuk mempromosikan hubungan damai antar negara dan aktor asing lain demi mencapai kesepakatan dan melindungi kepentingan domestik sekaligus internasionalnya.[7] Dalam hal ini, diplomasi “tegas” wolf-warrior ini menjadi alat China untuk mencapai ambisi internasionalnya sebagai negara dengan kekuatan ekonomi dan politik paling berpengaruh secara global, sekaligus menjaga legitimasi domestiknya, baik pada partai dan masyarakat China. Diplomasi wolf-warrior China yang sudah dilakukan sejak lama ini mulai mengalami pertentangan, baik dari lingkup internasional terutama dari Barat, maupun dari domestik. Salah satunya adalah protes dari Australia yang muncul setelah seorang diplomat China mengunggah cuitan mengenai keterlibatan “berdarah” Australia di Afghanistan, di mana Australia menuntut permintaan maaf dari China, namun China enggan melakukannya.[8] Cuitan sensitif ini mungkin tampak biasa saja, namun jika diteruskan bisa berpotensi melukai hubungan politik dengan negara lain dengan China, padahal China tahu membutuhkan hal tersebut untuk perbaikan hubungan dan citranya. Meskipun banyak masyarakat China yang setuju dengan ketegasan China dalam menghadapi Barat, namun pertentangan dari domestik juga cukup tinggi, di mana banyak yang menilai ketegasan China dalam politik internasional tetap dibutuhkan dan dilarang menjadi “lemah dan inkompeten” dalam pendekatannya.[9] Hal ini membuktikan, Xi Jinping masih perlu menyeimbangkan pendekatan diplomasinya antara kepentingan di internasional dan domestiknya.
Pernyataan Xi Jinping untuk “memperbaiki citra” China di global melalui para diplomatnya ini bukan tanpa alasan karena untuk menjaga market ekonominya, China menyadari pentingnya kerja sama dan hubungan baik global. Namun, bukan juga berarti China akan langsung menjadi pasif pada dunia internasional dan berubah dalam semalam. Hal ini dikarenakan keputusan perbaikan citra ini sekaligus dijadikan instrumen China untuk melakukan klasifikasi “teman” dan “musuh” bagi perpolitikan China. Tahapan ini dilakukan demi memutuskan negara yang bisa dikompromikan untuk pencapaian kepentingan ekonomi yakni pasar China, politik yakni pengaruh dan ambisi hegemoni regional China, dan pengembangan hubungan militer keamanan China dengan memodifikasi pendekatan politik Xi Jinping. Lebih lagi, upaya “perbaikan citra” ini juga tidak akan terlalu banyak berpengaruh karena masyarakat global terutama di Amerika Serikat menunjukkan sebanyak 67 persen masyarakatnya berpandangan negatif pada China, bahkan melihat sebagai musuh dan kompetitor dikarenakan berbagai isu kemanusiaan, Covid-19, dan ekonomi perdagangan.
[3] Hon-min Yau dan Bheki Mthiza Patrick Dlamini, (2021), Wolf Worries, Strategic Vision vol. 9, no. 46, https://en.csstw.org/upload/files/SV46-Wolf%20Worries.pdf
[4] Zainab Yasin, (2021), China’s Wolf Warrior Diplomacy: Major Change Drivers of its Policy, Modern Diplomacy, https://moderndiplomacy.eu/2021/06/26/chinas-wolf-warrior-diplomacy-major-change-drivers-of-its-policy/
[6] Josep Brouwer, (2021), IS XI RE-THINKING “WOLF WARRIOR” DIPLOMACY?, China Digital Times, https://chinadigitaltimes.net/2021/06/is-xi-re-thinking-wolf-warrior-diplomacy/
[7] Noe Cornago, (2008), Diplomacy, University of the Basque Country, Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict (pp.574-580), https://www.researchgate.net/publication/286221540_Diplomacy
[8] Daniel Hurst dan Helen Davidson, (2020), China rejects Australian PM’s call to apologise for ‘repugnant’ tweet, The Guardian, https://www.theguardian.com/australia-news/2020/nov/30/australia-china-pm-scott-morrison-demands-apology-fake-chinese-tweet-adf-soldier
