Menu

Keamanan Siber

Hacker

Pusat Data Nasional Diretas, Baik Kominfo dan BSSN Belum Tahu Pelaku Peretasan

, , , 1

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan bahwa pihaknya masih mendalami kasus peretasan yang menyebabkan gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejak seminggu yang lalu. PDNS mengalami gangguan dikarenakan serangan siber ransomware, di mana pelaku juga meminta tebusan sebesar USD8 juta atau sekitar Rp131 miliar. 

Selain itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian juga menyatakan bahwa PDN telah mengalami gangguan sejak tanggal 20 Juni 2024 lalu dikarenakan serangan siber bentuk ransomware dengan nama brain chiper ransomware Lockbit 3.0.

Dalam upaya mendalami insiden ini, Tim Siaga BSSN sudah berkoordinasi dengan lembaga terkait, yakni Kominfo maupun Telkom Sigma, sebagai lembaga yang mengelola Pusat Data Sementara.

Tidak hanya itu, Kepala BSSN Hinsa juga menyatakan tidak ada cadangan atau ‘back up’ untuk data-data pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang telah mengalami gangguan dengan serangan siber tersebut.

Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Hinsa menyatakan bahwa kejadian ini menunjukkan adanya permasalahan utama dalam tata kelola ketahanan siber Indonesia, yang di mana mestinya data-data tersebut bisa diselamatkan jika terdapat cadangan pada PDNS lainnya.

Sebagaimana tercatut dalam Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang pedoman manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, seharusnya terdapat cadangan data. 

PDNS 1 berlokasi di Serpong sedangkan PDNS 2 berlokasi di Surabaya, dan pemerintah juga memiliki Pusat Data Nasional di Batam. Kepala BSSN Hinsa menuturkan bahwa hanya terdapat sekitar dua persen data dari PDNS 2 yang sudah tercadangkan di PDN yang berlokasi di Batam. 

 

Dampak serangan siber

Terdapat setidaknya 282 tenant layanan pemerintah yang terdampak dari serangan siber ini, termasuk layanan imigrasi Kemenkumham. Selain itu, per 26 Juni 2024, baru terdapat 5 dari 44 tenant yang berhasil dipulihkan datanya, sedangkan data yang tidak memiliki cadangan tidak bisa diselamatkan.

Merespons insiden ini, SAFEnet menggagas petisi yang mendesak Menteri Kominfo yakni Budi Arie untuk mundur dari jabatannya. SAFEnet menyatakan hal ini dilakukan karena tidak adanya penjelasan situasi kepada publik tentang apa yang sedang terjadi. Selain itu, SAFEnet juga mendesak agar serangan siber dan dampaknya dapat diinformasikan kepada publik dengan segera dan terbuka.

Nancy Faeser (SPD), Menteri Dalam Negeri Federal, berdiri di samping Arne Schönbohm, Presiden BSI, selama kunjungan ke Kantor Federal untuk Keamanan Informasi (BSI). Foto: Rolf Vennenbernd/dpa (Foto oleh Rolf Vennenbernd/aliansi gambar via Getty Images)

Kepala Keamanan Siber Jerman Dipecat

, , , , , , , 0

Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser memecat Arne Schönbohm, kepala Kantor Federal untuk Keamanan Informasi Jerman (BSI) dari tugasnya, setelah laporan media baru-baru ini menuduh dia memiliki hubungan dengan badan intelijen Rusia. “Tidak ada lagi kepercayaan pada kepemimpinan Schönbohm,” menurut Faeser kepada CNN. Schönbohm adalah kepala BSI sejak Februari 2016.

Setelah krisis perang hibrida Rusia, tuduhan terhadap Schönbohm telah merusak kepercayaan publik atas netralitas dan ketidakberpihakan perilaku Schönbohm sebagai presiden otoritas keamanan siber terpenting Jerman.

Tuduhan itu “juga mempengaruhi hubungan kepercayaan antar menteri yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan kantornya,” tambah Faeser. “Semua tuduhan yang diketahui akan diselidiki secara menyeluruh dan penuh semangat dan menjadi sasaran evaluasi terperinci. Sampai penyelidikan ini selesai, Tuan Schönbohm dianggap tidak bersalah,” kata juru bicara itu menyimpulkan.

Menurut laporan di media Jerman, dia terhubung ke Rusia melalui perannya di Dewan Keamanan Siber ​​Jerman. Pada tahun 2012, Schönbohm ikut mendirikan organisasi tersebut, yang menggambarkan dirinya sebagai pihak netral secara politik dan memberi nasihat kepada sektor swasta dan publik tentang masalah keamanan siber.

Di antara anggotanya adalah perusahaan Jerman yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan keamanan siber Rusia yang didirikan oleh mantan anggota Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB). KGB adalah badan keamanan utama untuk Uni Soviet dari tahun 1954 hingga 1991.

Juru bicara Dewan Keamanan ​​Siber mengatakan pada 19 Oktober lalu bahwa perusahaan telah “berulang kali memperingatkan bahwa aktor Rusia dapat mengeksploitasi kelemahan dalam pertahanan siber Jerman.” “Fokus kami ke depan akan terus memperkuat arsitektur keamanan nasional sebaik mungkin. Ini secara eksplisit mencakup kemungkinan ancaman lebih lanjut dari Rusia,” tambah juru bicara itu.

60f842f73e963

Microsoft Exchange Diretas, China Dituduh Sebagai Dalangnya

, , , , , 0

Perusahaan teknologi multinasional Microsoft dikabarkan telah diserang oleh peretas. Serangan itu menarget server Microsoft Exchange dan mempengaruhi setidaknya 30.000 organisasi dan perusahaan di seluruh dunia. Pada Senin, 19 Juli 2021, Amerika Serikat (AS) dan negara barat lainnya seperti Inggris, Australia, Uni Eropa, termasuk perusahaan Microsoft itu sendiri menuduh China sebagai dalang dari insiden yang diumumkan oleh pihak Microsoft sejak Maret lalu. China juga dituduh melakukan spionase yang lebih luas walaupun China lewat pernyataan dari Kementerian Keamanan Negaranya telah membantah tuduhan atas peretasan dan menentang melakukan kejahatan dunia maya.

Penuduhan terhadap China ini bermula pada Januari lalu ketika sebuah kelompok peretas yang dikenal sebagai Hafnium mulai mengeksploitasi kerentanan server Microsoft Exchange. Kelompok ini sendiri disinyalir berhubungan dengan Pemerintah China, dimana kegiatan peretasan kelompok tersebut memanfaatkan kerentanan server untuk masuk ke dalam sistem dan masuk ke kotak masuk email penggunanya. Negara-negara Barat kemudian menuduh Pemerintah China bahwa mereka menggunakan peretas sewaan untuk melakukan tindakan merugikan tersebut. Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris mengatakan diperkirakan 7.000 server telah terpengaruh oleh kerentanan server Microsoft Exchange dan baru setengah yang sudah ditingkatkan keamanannya. Peretasan massal oleh Kelompok Hafnium ini mulai diketahui pada akhir Februari dan menghasilkan ribuan perusahaan menjadi korban.

Tuduhan dari AS sendiri terhadap China berangkat dari sebuah sumber resmi dari Pentagon yang melaporkan pada bulan April bahwa peretas yang berasosiasi dengan Pemerintah China berulang kali menargetkan jaringan militer AS sejak tahun 2014. Insiden ini yang membuat akhirnya Presiden ke-44 AS, Barrack Obama menjadikan keamanan siber sebagai agenda utama sejak 2015 dan membahas masalah ini dalam pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping. Sejak saat itu, pejabat militer AS menjadi semakin vokal tentang spionase dunia maya dan serangan yang diluncurkan oleh China, Rusia, dan lainnya.

Selain negara-negara barat, Microsoft juga menyalahkan China atas kelompok peretas yang melakukan spionase dunia maya karena menargetkan kelemahan di Microsoft Exchange yang memungkinkan peretas masuk ke kotak masuk email dan menggunakannya. Pihak perusahaan teknologi itu juga mengatakan bahwa Kelompok Hafnium merupakan kelompok yang disponsori negara dan berbasis di China walaupun memiliki beberapa cabang di wilayah AS. Alasan dari tuduhan bahwa kelompok ini disponsori oleh sebuah negara adalah karena para peretas itu merupakan “aktor yang sangat terampil dan canggih“.

Atas tuduhan-tuduhan tersebut, pihak China membalasnya dengan mengatakan bahwa tuduhan atas peretasan perusahaan teknologi besar itu tidak berdasar dan merupakan kepentingan politik. Lewat akun Twitter Liu Pengyu, juru bicara Kedutaan China di Washington, ia mengatakan “AS telah berulang kali melakukan serangan tak berdasar dan fitnah jahat terhadap China pada keamanan siber,” dan “hal itu hanya tipuan lama, tanpa ada yang baru di dalamnya.” Zhao Lijian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China juga mengatakan “Berhenti menuangkan air kotor,” pada konferensi pers Selasa, yang ditujukan pada AS dan sekutunya atas tuduhan tersebut.

Hackers

Investigasi: Spyware Pegasus Asal Israel Kembali Retas Ponsel Jurnalis

, , , , , 0

Laporan Investigasi yang dikeluarkan oleh The Washington Post, the Guardian, Le Monde, dan beberapa kantor berita lain menyebutkan  perangkat lunak Pegasus digunakan untuk melakukan peretasan pada sekitar 37 ponsel milik jurnalis, aktivis kemanusiaan, dan CEO. Termasuk juga meretas ponsel dua orang wanita yang dekat dengan jurnalis Arab Saudi yang dibunuh yakni Jamal Khashoggi.

Pemimpin yang teridentifikasi berada dalam daftar yakni presiden Prancis, Emmanuel Macron, lalu presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, PM Pakistan, Imran Khan, Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia Ghebreyesus, dan tokoh penting lainnya. Namun daftar-daftar ini belum dikonfirmasi ponselnya sudah diretas, namun menjadi target peretasan.

Apa itu Pegasus?

Dilansir oleh Washington Post, perangkat lunak Pegasus yang memiliki kemampuan setingkat militer ini memiliki lisensi perusahaan swasta spyware Israel NSO Group. Pegasus dikembangkan, diperjualbelikan, sekaligus dilisensikan kepada pemerintah di berbagai negara oleh NSO Group. Beberapa kliennya yakni negara Bahrain, India, Meksiko, Arab Saudi, Maroko, dll.

Pegasus bisa menginfeksi perangkat keras seperti Android dan iPhones yang memberikan jalan operasi untuk mengambil data pesan, foto, e-mail, dan riwayat panggilan, termasuk secara sembunyi mengaktifkan mikrofon.

Bahkan tanpa disadari, Pegasus juga bisa dioperasikan dan mengaktifkan perangkat mata-mata selama 24 jam, sehingga berbagai gerak-gerik pengguna bisa diamati dan disimpan datanya.

Sebelumnya kasus ini juga pernah terjadi di tahun 2016, di mana Pegasus menginfeksi ponsel melalui pesan dan e-mail yang membuat target menekan link yang terinfeksi. Lalu pada tahun 2019, WhatsApp juga menyatakan perangkat lunak NSO sudah mengirimkan malware pada lebih dari 1,400 ponsel. 

Kemampuan peretasan ini semakin berkembang, sehingga pada saat ini operasi bisa dilakukan tanpa menekan link apapun pada ponsel target.

Ribuan Nomor Tersebar

Investigasi menemukan ponsel-ponsel yang diretas muncul dalam daftar berjumlah lebih dari 50,000 nomor yang tersebar di negara-negara yang melakukan pengawasan pada warga negaranya dan menggunakan jasa NSO Group.

Berdasarkan nomor tersebut, kelompok HAM seperti Amnesty International bersama dengan kantor berita dunia melakukan riset dan analisis untuk mengidentifikasi nomor tersebut menggunakan metode penelitian dan interview di 4 Benua. Interview ini dilakukan pada anggota kerajaan Arab, setidaknya 65 orang pemimpin perusahaan, 85 aktivis kemanusiaan, 189 jurnalis, 600 politisi (menteri, diplomat, petugas militer dan keamanan, kepala negara, perdana menteri, dll).

Amnesty membagikan salinan data kepada Citizen Lab yang selanjutnya mengkonfirmasi adanya infeksi Pegasus.

Namun, NSO menyangkal tuduhan peretasan jurnalis tersebut dan menyebutkan perangkat lunak ini hanya digunakan pada anggota teroris dan kriminal, sehingga hanya tersedia terbatas pada anggota militer, penegak hukum, agensi intelijen dari berbagai negara yang memiliki nilai hak asasi manusia yang baik.

NSO menyatakan investigasi ini tidak berdasar dan dilebih-lebihkan. Shalev Hulio, Kepala Eksekutif NSO menyatakan, “Perusahaan kami menghormati jurnalis dan aktivis, terutama masyarakat sipil secara umum. Kami memahami beberapa kondisi dimana konsumen kami mungkin menyalahgunakan sistem kami. Selanjutnya, kami akan melakukan investigasi atas klaim ini.”

13 juli part 5

China Menyusun Rencana Industri Keamanan Siber Baru

, , , 0

Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China mengatakan pada hari Senin (12/07) bahwa pihaknya telah mengeluarkan rancangan rencana aksi tiga tahun untuk mengembangkan industri keamanan siber negara itu, memperkirakan sektor tersebut mungkin bernilai lebih dari 250 miliar yuan ($38,6). miliar) pada tahun 2023.

Draf tersebut muncul ketika otoritas China sedang meningkatkan upaya untuk merancang peraturan untuk mengatur penyimpanan data, transfer data, dan privasi data pribadi dengan lebih baik. Cyberspace Administration of China (CAC) mengusulkan rancangan aturan yang menyerukan semua perusahaan teknologi kaya data dengan lebih dari 1 juta pengguna untuk menjalani tinjauan keamanan sebelum mendaftar di luar negeri.

Peraturan itu muncul setelah penyelidikan regulasi dari raksasa ride-hailing China Didi Chuxing karena diduga melanggar undang-undang privasi data. CAC menyatakan pada hari Minggu(11/07) bahwa mereka telah memerintahkan toko aplikasi smartphone untuk berhenti menawarkan aplikasi Didi Global Inc (didi) setelah menemukan bahwa raksasa ride-hailing ini telah mengumpulkan data pribadi pengguna secara ilegal.

Pihak didi telah mendapat pemeberitahuan dari CAC untuk membuat perubahan untuk mematuhi aturan perlindungan data China, empat hari setelah Didi mulai berdagang di New York Stock Exchange, pasca mengumpulkan $4,4 miliar dalam penawaran umum perdana. CAC sendiri tidak merinci sifat pelanggaran Didi dalam sebuah pernyataan di umpan media sosialnya.Pihak Didi sendiri menanggapi hal ini dengan mengatakan bahwasanya pihaknya telah berhenti mendaftarkan pengguna baru dan akan menghapus aplikasinya dari toko aplikasi, serta akan membuat perubahan guna mematuhi aturan dan melindungi hak pengguna.

Otoritas China saat ini sedang giat menekan raksasa teknologi dalam negerinya guna megatasi masalah antimonopoli dan keamanan data.

60b859c83e78d

Kebocoran Data BPJS Kesehatan: Masih Amankah Data kita?

, , 0

Kasus kebocoran data yang diperjualbelikan di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Baru-baru ini terjadi lagi kasus serupa dimana terduga BPJS Kesehatan mengalami kebocoran data yang di unggah oleh akun bernama Kotz yang memberikan akses download secara gratis untuk file sebesar 240 Mb yang berisi 1.000.0002 data pribadi masyarakat Indonesia. Kebocoran data file BPJS tersebut dibagikan sejak 12 Mei 2021, yang mana oleh akun Kotz ini diklaim mempunyai lebih dari 270 juta data lainnya yang dijual seharga $6.000 dollar AS. Kasus seperti ini menimbulkan keresahan pada masyarakat sehingga memunculkan pertanyaan, masih amankah data kita? Dan upaya apa yang perlu dilakukan untuk mencegah hal ini terulang kembali?

Kebocoran data di Indonesia

Berdasarkan riset platform manajemen media sosial HootSuite dan agensi marketing sosial We Are Social bertajuk Global Digital Reports 2020, yang dirilis akhir Januari lalu, sudah lebih dari setengah jumlah populasi, yaitu sebesar 64 persen penduduk Indonesia terkoneksi dengan internet.[1] Pertumbuhan ini juga mengiringi angka kejahatan yang memanfaatkan dunia digital.

Pada laporan tahunan Pusat Operasi Keamanan Siber (Pusopskamsinas) 2020 menunjukkan adanya peningkatan tren malware serta insiden data breach menjadi topik besar di Indonesia selama tahun 2020, sejak bocornya 91 juta data berupa identitas pengguna salah satu e-commerce terbesar di Indonesia yakni Tokopedia pada Mei 2020 lalu.[2]

Sebelum kasus kebocoran data yang diperoleh dari data BPJS kesehatan, beberapa kasus data di Indonesia juga terkuak dari pengguna Tokopedia yang terjadi pada bulan Mei 2020 lalu. Kemudian, pada bulan Agustus 2020, firma keamanan siber asal Amerika serikat menyebut bahwa data pribadi milik 890.000 nasabah kredit plus bocor dan dijual di situs gelap.  Lalu pada bulan November 2020, terungkap adanya 5,8 juta data pengguna RedDoorz yang dijual seharga 2.000 dollar AS di Raid forums.

Kebocoran Data BPJS

Kasus kebocoran data kali ini jumlahnya tidak main-main. Diduga, data milik 279 juta penduduk di Indonesia bocor dan dijual di forum online Raid Forums. Penjual merupakan anggota forum online Raid Forums dengan nama akun “Kotz”. Di dalam deskripsinya, penjual mengatakan bahwa data tersebut berisi NIK, nomor ponsel, e-mail, alamat, dan gaji. Data tersebut termasuk data penduduk yang telah meninggal dunia. Dari data 279 juta orang tersebut, 20 juta di antaranya disebut memuat foto pribadi. Adapun data tersebut dijual dengan harga 0,15 bitcoin yang jika dikonversi ke rupiah sekitar Rp 81,6 juta.[3]

Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber memangil Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti pada Senin (24/5) guna penyelidikan dugaan kebocoran 279 juta data pribadi.[4] Atas kejadian ini, Kemenkominfo menemukan ada kebocoran 100.002 data pengguna BPJS Kesehatan dari klaim 1 juta data pribadi WNI setelah melakukan pencocokan data pada Jumat (21/05) dini hari sebagaimana disampaikan oleh Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi.[5]

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, pihaknya melaporkan kasus penawaran data di forum daring kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Laporan ini menindaklanjuti dugaan kemiripan data peserta BPJS Kesehatan yang disebarkan pihak tidak bertanggung jawab. “Selama ini kami telah melakukan upaya maksimal untuk melindungi data peserta melalui penerapan tata kelola teknologi informasi dan tata kelola data sesuai ketentuan dan standar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya, Selasa (25/5).[6] Ghufron menambahkan BPJS Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan kebenaran berita tersebut, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Adapun jumlah peserta yang saat ini sudah mencapai 222 juta jiwa, data yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan tentu sangat besar menjadikan dalam pengelolaan datanya memanfaatkan teknologi cloud system untuk menyimpan data-data dan teknologi Artificial Intelligence untuk menganalisis data yang masuk sehingga bentuk data yang dimiliki bukan hanya data mentah tetapi data yang telah dikelola dan dianalisis dengan baik setiap harinya oleh sistem.[7] Dalam hal ini, BPJS Kesehatan bekerjasama layanan anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk (Persero), Telkomsigma, untuk layanan data center yang mana mengimplementasikan sistem keamanan data yang sesuai dengan standar ISO 27001 (certified), Control Objectives for Information Technologies (COBIT) serta mengoperasionalkan Security Operation Center (SOC) yang bekerja 24 jam 7 hari.[8]

 Masih amankah data kita?

Berkaca dari kasus kebocoran data diatas, keamanan dunia siber Indonesia secara khususnya perlindungan terhadap data pribadi WNI masih tergolong lemah. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus dalam upaya peningkatan keamanan siber di Indonesia. Bila melihat dari 5 aspek bidang kerja keamanan siber GCI yakni pertama Legal (hukum), Technical, Organizational, Capacity Building dan Cooperation.[9]

Dalam hal ini secara hukum masih terdapat kendala pada framework keamanan siber di Indonesia karena Indonesia belum memiliki Undang-Undang (UU) baik yang menjadi Strategi Kemananan Siber Nasional serta UU yang melindung data pribadi konsumen yang mana selama ini secara nyata terlihat bahwa penegak hukum masih kesulitan untuk menerapkan sanksi tegas yang sifatnya pidana kepada oknum yang membocorkan data ataupun yang menyalahgunakannya.  Sehingga penting untuk mengesahkan segera RUU perlindungan data pribadi sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat sebagai stakeholders media sosial dan teknologi digital.

Adapun dukungan teknis yang dilakukan untuk menghindari pelaku peretasan sebaiknya mulai saat ini semua instansi di bawah pemerintah wajib bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan audit digital forensic guna menutupi celah sistem keamanan siber. Sebagaiamana diihat pada kasus BPJS Kesehatan yang telah menerapkan sistem keamanan teknologi informasi berlapis-lapis sesuai dengan sistem pengamanan sesuai standar yang berlaku, namun masih dimungkinkan terjadinya peretasan atau dalam hal ini kebocoran.

 Selain itu Pemerintah juga wajib melakukan pengujian sistem atau Penetration Test (Pentest) secara berkala kepada seluruh sistem lembaga pemerintahan sebagaimana yang terjadi pada layanan BPJS Kesehatan yang dalam pengelolaan datanya ini melibatkan lembaga milik pemerintah lainnya. Ini merupakan langkah preventif perwujudan mitigasi sehingga dari awal dapat ditemukan kelemahan ataupun celah yang harus diperbaiki segera.

 Yang tak kalah pentingnya ialah koordinasi dan kerjasama antara pembuat kebijakan baik pemerintah dan juga pihak swasta untuk secara bersama-sama melakukan penguatan sistem dan peningkatan kesadaran literasi digital masyarakat Indonesia, mengingat Indonesia masih dianggap rawan akan peretasan karena memang kesadaran keamanan siber masih sangat rendah. Pada prinsipnya, data pribadi memang menjadi incaran banyak orang. Sangat berbahaya bila data yang dihimpun mengalami kebocoran, mengingat data yang valid dan bisa digunakan sebagai bahan baku kejahatan berbasis digital, sehingga diperlukan komitmen dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk secara Bersama menjaga keamanan data.

[1] Ayi Achmad Hidayah & Shila Ezerli, “Kasus kebocoran data semakin banyak, belanja daring paling rentan” Loxal data, 13 Agustus 2020, Retrived From: https://lokadata.id/artikel/kasus-kebocoran-data-semakin-banyak-belanja-daring-paling-rentan

[2]Andi Shalini, “RI Masih Rentan, Ini Sederet Kebocoran Data Fantastis di 2020”, CNBC Indonesia, 6 Maret 2021 https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210306135457-37-228290/ri-masih-rentan-ini-sederet-kebocoran-data-fantastis-di-2020

[3]Kompas, Kronologi Kasus Kebocoran Data WNI, Dijual 0,15 Bitcoin hingga Pemanggilan Direksi BPJS, 22 Mei 2021, https://tekno.kompas.com/read/2021/05/22/09450057/kronologi-kasus-kebocoran-data-wni-dijual-0-15-bitcoin-hingga-pemanggilan?page=all

[4] Kompas TV, Bareskrim Polri Panggil Dirut BPJS Kesehatan Terkait Kasus Kebocoran Data Pribadi Hari Ini, 24 Mei 2021, Retrived From: https://www.kompas.tv/article/176817/bareskrim-polri-panggil-dirut-bpjs-kesehatan-terkait-kasus-kebocoran-data-pribadi-hari-ini

[5] Kompas TV, “Lebih dari 100 Ribu Data WNI Bocor, Kominfo Panggil Direksi BPJS Kesehatan”, 21 Mei 2021, https://www.youtube.com/watch?v=3xT6vIuXKGM

[6] Kompas.Com,“BPJS Kesehatan Laporkan Kasus Kebocoran Data ke Bareskrim Polri”, 25 Mei 2021, https://nasional.kompas.com/read/2021/05/25/21535611/bpjs-kesehatan-laporkan-kasus-kebocoran-data-ke-bareskrim-polri?page=all

[7] BPJS Kesehatan, “Media Info BPJS Kesehatan Edisi 88”, https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/2391c687e3ea823ba430a3f0f5d78de9.pdf

[8]CNN Indonesesia,”BPJS Kesehatan Gerak Cepat Tangani Dugaan Data Bocor’, 26 Mei 2021, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210526023006-83-646968/bpjs-kesehatan-gerak-cepat-tangani-dugaan-data-bocor

[9] ITU. 2017. Global Cybersecurity Index 2017. International Telecommunication Unit.

WhatsApp Image 2021-02-18 at 16.06.43

Gunakan Serangan Siber, Hacker asal Korea Utara Dituduh Telah Melakukan Pencurian!

, , , 0

(Foto: Markus Spiske/Unsplash.com)

Pengadilan Amerika Serikat (AS) “menuduh” tiga hacker dari Korea Utara melakukan pencurian besar yang merugikan lebih dari USD1,3 miliar dalam bentuk uang dan mata uang kripto sejak tahun 2014 hingga 2020, yang dimulai dari perusahaan seperti Sony Pictures Entertainment sebagai balasan atas film “The Interview” karena menggambarkan pemimpinnya Kim Jong Un dan berbagai bank di wilayah Asia serta Afrika.

Ketiga orang ini berasal dari intelijen militer Korea Utara bernama Lazarus Group atau Advanced Persistent Threat 38 (APT 38)  yang menggunakan serangan siber transnasional untuk menambah pundi keuangan domestik Korea Utara dan pemimpinnya yakni Kim Jong Un sembari menghindari sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sudah banyak mengurangi pendapatan domestik Korea Utara. Tiga orang ini, Jon Chang-hyok berusia 31 tahun, Kim Il berusia 27 tahun, dan Park Jin-hyok berusia 36 tahun.

AS menyebut mereka sebagai “peretas kelas atas dunia” dan “sindikat peretas berbendera”. Perwakilan dari AS juga menyatakan ketiga orang Korea Utara ini bekerja di beberapa wilayah berbeda termasuk China dan Rusia.

Park Jin Hyok juga sudah pernah dituduh sebagai pelaku ransomware Wanna Cry 2.0, pelaku kasus di tahun 2014, dan kasus pencurian USD 81juta dari Bank Bangladesh. Pada masa pandemi ini, Korea Selatan juga menyatakan hackers ini mencuri data teknologi vaksin virus Corona.

Taktik yang digunakan menyerang yakni pembuatan aplikasi mata uang kripto berbahaya, membuka akses target, meretas sistem perusahaan digital, dan mengembangkan platform blockchain untuk menghindari sanksi, dan secara diam-diam mengumpulkan dana.

Dilansir dari CoinDesk, mereka juga merampok mata uang digital di Slovenia sebanyak USD 75 juta pada Desember 2017, mata uang kripto sebanyak USD 24,9 di Indonesia pada September 2018 dan berbagai kasus lain yang jumlah kerugian akibat serangan siber ini tidak bisa dipastikan

Peristiwa ini dapat menjadi pertimbangan dan fokus kebijakan pemerintah bersama dengan seluruh masyarakat terkait pentingnya kewaspadaan dan pengelolaan risiko serangan siber untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, yakni keamanan dan perekonomian Indonesia.

Sumber:
AFP, 2021, US charges three North Korean hackers over $1.3bn cryptocurrency attacks, The Guardian, https://www.theguardian.com/technology/2021/feb/17/north-korea-hack-cryptocurrency-us-charges

Nikhilesh De, 2021, DOJ Charges 3 North Korean Hackers With Stealing $100M+ From Crypto Firms, Coin Desk, https://www.coindesk.com/doj-charges-3-north-korean-hackers-with-stealing-100m-from-crypto-exchanges

Robert Hart, 2021, Report: North Korean Hackers Tried To Steal Covid-19 Vaccine Tech From Pfizer, The Forbes, https://www.forbes.com/sites/roberthart/2021/02/16/report-north-korean-hackers-tried-to-steal-covid-19-vaccine-tech-from-pfizer/?sh=5b0133854102