Menu

News

pull berita dari dipnews

China Perketat Regulasi “Manusia Digital”, Lindungi Anak dan Kendalikan Risiko AI

China Perketat Regulasi “Manusia Digital”, Lindungi Anak dan Kendalikan Risiko AI

0

Pemerintah China melalui Cyberspace Administration of China (CAC) mengeluarkan rancangan regulasi baru untuk mengawasi perkembangan “manusia digital” atau digital humans, seiring pesatnya adopsi kecerdasan buatan dalam ekosistem digital nasional. Layanan yang berpotensi menimbulkan kecanduan, terutama bagi anak di bawah usia 18 tahun, bahkan berpotensi akan dilarang.

Regulasi yang dikeluarkan secara eksplisit melarang penggunaan manusia digital untuk membangun hubungan “intim virtual” dengan anak-anak. Pemerintah menilai interaksi semacam ini berpotensi merusak perkembangan psikologis dan meningkatkan ketergantungan digital.

Tidak hanya itu, perusahaan juga dilarang menggunakan data pribadi tanpa izin untuk menciptakan avatar digital, memanfaatkan manusia digital untuk menghindari sistem verifikasi identitas, dan menyebarkan konten yang mengancam stabilitas politik atau persatuan nasional. Aturan ini sejalan dengan kebijakan China sebelumnya yang membatasi waktu bermain game online bagi anak-anak serta memperketat algoritma konten digital.

Kontrol Ketat di Tengah Ambisi AI

Laporan dari UNESCO tentang etika AI menyatakan pentingnya transparansi dan perlindungan kelompok rentan, termasuk anak-anak, dalam pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan.

Oleh karena itu, langkah regulasi yang diterapkan tidak serta merta mengartikan China melakukan penghambatan inovasi. Sebaliknya, negara tersebut justru tengah mendorong penggunaan AI secara agresif dalam berbagai sektor ekonomi melalui rencana pembangunan lima tahunan terbaru.

Menurut analisis dari Brookings Institution tentang kebijakan AI China, pendekatan Beijing menggabungkan dua strategi utama, yakni ekspansi cepat teknologi AI untuk daya saing global serta pengawasan ketat guna memastikan keselarasan dengan nilai negara. Model ini menciptakan ekosistem yang unik—di mana inovasi tetap tumbuh, namun dalam batasan yang dikontrol negara.

Regulasi manusia digital juga mencerminkan kekhawatiran global terkait penyalahgunaan teknologi AI, seperti deepfake dan manipulasi identitas, disinformasi berbasis avatar, serta eksploitasi emosional pengguna.

Laporan dari World Economic Forum tentang risiko AI generatifmenyebutkan bahwa konten sintetis yang semakin realistis dapat menjadi ancaman serius terhadap kepercayaan publik dan stabilitas sosial.

China kemudian menempatkan isu ini sebagai bagian dari keamanan nasional digital. Dalam dokumen CAC, pengelolaan manusia virtual bahkan disebut sebagai “masalah strategis ilmiah” yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan stabilitas ruang siber.

China Ajukan Proposal Perdamaian untuk Konflik Iran

, , , , , , , , 0

China bersama Pakistan mengajukan proposal perdamaian terkait konflik yang melibatkan Iran. Usulan tersebut disampaikan sebagai upaya untuk meredakan ketegangan yang meningkat di kawasan Timur Tengah. Proposal yang diajukan terdiri dari beberapa poin utama, antara lain mendorong untuk segera gencatan senjata, mengedepankan dialog sebagai sarana penyelesaian konflik, serta memastikan perlindungan terhadap warga sipil dan infrastruktur penting. Selain itu, China juga menekankan pentingnya menjaga keamanan jalur perdagangan internasional, termasuk di kawasan strategis seperti Selat Hormuz.

Dalam usulannya, China turut mendorong agar penyelesaian konflik dilakukan sesuai dengan hukum internasional dan melalui kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya diplomasi untuk menurunkan eskalasi konflik yang berpotensi meluas. Keterlibatan China dalam upaya mediasi ini mendapat berbagai tanggapan dari sejumlah negara. Misalnya Amerika Serikat, yang menilai bahwa proposal tersebut belum tentu memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian konflik yang sedang berlangsung.

Konflik yang melibatkan Iran menjadi perhatian internasional karena berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan dan keamanan energi global. Kawasan Timur Tengah merupakan salah satu jalur utama distribusi minyak dunia, sehingga setiap peningkatan ketegangan dapat berdampak pada perdagangan internasional. Sejauh ini, belum ada kepastian mengenai tindak lanjut dari proposal yang diajukan China dan Pakistan tersebut. Namun, upaya diplomasi terus menjadi salah satu pendekatan yang diharapkan dapat membantu meredakan konflik dan mencegah eskalasi lebih lanjut di kawasan tersebut.

Trump Copot Jaksa Agung Pam Bondi, Dipicu Kontroversi Kasus Epstein

Trump Copot Jaksa Agung Pam Bondi, Dipicu Kontroversi Kasus Epstein

, , 0

Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memberhentikan Jaksa Agung Pam Bondi pada Kamis (2/4/2026), setelah ketidakpuasan terhadap kinerjanya meningkat; terutama terkait penanganan dokumen kasus Jeffrey Epstein.

Keputusan ini diambil di tengah tekanan politik yang semakin kuat, baik dari internal Partai Republik maupun publik, yang menilai proses pengungkapan dokumen Epstein tidak transparan dan cenderung bermasalah.

Selain itu, menurut laporan Reuters, Trump juga merasa Bondi tidak cukup cepat dalam menindak pihak-pihak yang dianggap sebagai lawan politiknya melalui jalur hukum.

Namun demikian, dalam pernyataannya, Trump tetap memuji Bondi sebagai sosok loyal, serta menilai diperlukan perubahan kepemimpinan untuk mempercepat agenda pemerintahannya.

Sebagai pengganti sementara, Wakil Jaksa Agung Todd Blanche ditunjuk untuk memimpin Departemen Kehakiman (DOJ). Blanche diketahui memiliki kedekatan dengan Trump karena pernah menjadi pengacara pribadinya.

Kontroversi Dokumen Epstein Jadi Sorotan

Kasus Epstein kembali mencuat setelah Departemen Kehakiman merilis jutaan halaman dokumen yang sebelumnya dirahasiakan. Namun, banyak pihak menilai rilis tersebut tidak sepenuhnya transparan karena masih terdapat banyak bagian yang disensor (redacted).

Bahkan, kritik datang dari lintas partai di Kongres AS yang menilai proses tersebut justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan, termasuk soal kemungkinan keterlibatan tokoh-tokoh berpengaruh.

Sebagai respons, DPR AS akan memanggil Bondi dalam sidang pengawasan yang dijadwalkan akan berlangsung pada pertengahan April 2026.

Selama menjabat, Bondi dikenal sebagai pendukung kuat agenda Trump. Namun, kritik muncul dari beberapa pihak karena dianggap mengikis independensi Departemen Kehakiman dan menjadikannya alat politik.

Sejumlah pengamat dan politisi Demokrat menilai DOJ di bawah Bondi terlalu fokus pada penindakan terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan Trump, dibanding menjaga netralitas hukum.

Kasus terhadap tokoh seperti mantan Direktur FBI James Comey dan Jaksa Agung New York Letitia James bahkan sempat kandas di pengadilan karena dinilai bermasalah secara prosedural.

Pencopotan Jaksa Agung ini kemudian diperkirakan akan memengaruhi arah kebijakan Departemen Kehakiman ke depan, termasuk kemungkinan pendekatan yang lebih agresif terhadap lawan politik Trump; serta memperkuat kekhawatiran soal politisasi lembaga penegak hukum di Amerika Serikat, terutama menjelang dinamika politik yang semakin memanas.

Israel Sahkan UU Hukuman Mati Untuk Warga Palestina

, , , , , 0

Pada 30 Maret 2026, Parlemen Nasional Israel (Knesset) secara resmi mengesahkan undang-undang (UU) yang memerintahkan mahkamah militer untuk menetapkan hukuman mati bagi masyarakat Palestina yang membunuh warga mereka dengan melaksanakan aksi terorisme. Jika tertuntut, warga Palestina yang mendapatkan tuntutan mati harus di eksekusi dalam waktu 90 hari menggunakan hukuman gantung. Selain itu, warga Palestina yang telah mendapatkan tuntutan hukuman mati tidak dapat melakukan banding dan opsi pengurangan hukuman yang diberikan, penjara seumur hidup, hanya dapat diberlakukan berdasarkan ‘kondisi tertentu’. UU ini tidak akan menghukum warga Israel yang terbukti telah membunuh warga Palestina. UU ini sah dengan 62 anggota Knesset menyetujui, 48 menolak, dan satu tidak memberikan suara.

Menanggapi perkembangan ini, Menteri Keamanan Nasional dan Ketua Partai Otzma Yehudit Itamar Ben-Gvir menyatakan bahwa UU ini merupakan bentuk dari keadilan bagi warga Israel yang terbunuh dan ancaman keras bagi para musuh. Di sisi lain, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam UU tersebut sebagai pelanggaran hukum kemanusiaan internasional dan sebuah upaya untuk mengintimidasi masyarakat Palestina. Sementara itu organisasi militan Hamas dan Jihad Islam Palestina (PIJ) mendorong warga Palestina untuk melancarkan serangan sebagai balas dendam terhadap pengesahan UU tersebut. Di sisi lain, peneliti senior di Institut Pusat Demokrasi Israel Amichai Cohen menyatakan bahwa UU ini melanggar hukum internasional karena Israel tidak memiliki kedaulatan di wilayah Tepi Barat. Selain itu, Asosiasi Keadilan Sosial Israel menyatakan bahwa mereka telah memberikan petisi kepada Mahkamah Agung Israel untuk menantang UU tersebut karena mereka menganggap peraturan ini diskriminatif dan tidak memiliki dasar kuat.

UU hukuman mati Israel memiliki kemiripan dengan hukum serupa dari negara lain di kawasan Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Iran, dan Irak yang mengeksekusi individu terlibat dalam aksi terorisme dan penyelundupan narkoba. Akan tetapi, UU Israel memiliki perbedaan mencolok karena ketiga negara tersebut memberikan ruang bagi individu yang terdakwa untuk melakukan banding atau pengurangan hukuman melalui prosedur yang jelas dan terstruktur.

Iran Lancarkan Serangan Terhadap Pangkalan Udara Saudi Arabia

, , , , , , , , 0

Pada 28 Maret 2026, Militer Reguler Iran (Artesh) dan Korps Garda Revolusioner Islam (IRGC) melancarkan sebuah serangan rudal balistik dan drone kamikaze terhadap Pangkalan Udara Pangeran Sultan di Kerajaan Saudi Arabia. Akibat serangan tersebut, 15 personel dari Angkatan Udara Amerika Serikat (USAF) mengalami luka dan lima diantaranya sedang berada dalam kondisi kritis. Serangan ini menargetkan pesawat pengendali udara (AWACS) E-3 Sentry dan pesawat tanker KC-135 yang ditempatkan di pangkalan udara tersebut untuk membantu serangan udara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Tidak lama setelah melancarkan serangan tersebut, Juru Bicara Pusat Komando Khatam Al-Anbiya Brigjen Ebrahim Zolfaghari mengklaim mereka telah menghancurkan satu KC-135 dan merusak tiga pesawat lainnya.

Klaim ini didukung oleh gambar satelit yang menunjukkan kerusakan di tempat parkir pesawat AWACS E-3 Sentry dan KC-135 tanker. Sehari setelah gambar satelit tersebut dipublikasikan, muncul beberapa foto di media sosial X/Twitter yang menunjukkan sebuah pesawat AWACS E-3 Sentry hancur akibat dari serangan Iran. Menanggapi perkembangan ini, Direktur Riset dan Studi di Institut Kerdigantaraan Mitchell Heather Penney menyatakan hal ini merupakan sebuah pukulan signifikan karena E-3 memiliki peran penting dalam perang udara. Sementara itu, mantan perwira militer dan pemerhati konflik Preston Stewart menyampaikan kemarahannya terhadap eselon tertinggi kepemimpinan USAF karena dia menganggap mereka enggan mempelajari cara melindungi aset udara strategis dari serangan rudal dan drone musuh. Preston kemudian menekankan bahwa invasi Rusia terhadap Ukraina memberikan banyak pelajaran dalam bagaimana seharusnya USAF dapat melindungi pesawat yang berada di landasan pacu dari serangan drone atau rudal yang diluncurkan IRGC dan Artesh.

Sejak Amerika Serikat melancarkan Operasi Kemarahan Epik (Epic Fury) pada 28 Februari 2026, Iran telah melancarkan serangan rudal dan drone terhadap berbagai pangkalan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Serangan yang dilancarkan cukup akurat dan berhasil menghancurkan atau merusak beberapa aset strategis Amerika Serikat di kawasan tersebut. Dilansir dari The Jerusalem Post, keakuratan serangan ini menunjukkan Iran telah mendapatkan bantuan intelijen dari Rusia dan China untuk membantu proses penargetan.

CEO Rheinmetall Hadapi Kecaman Karena Mengejek Inovasi Drone Ukraina

, , , , , , , , 0

Pada 28 Maret 2026, United24 Media Ukraina melaporkan bahwa CEO Rheinmetall Armin Papperger menyatakan bahwa inovasi teknologi drone mereka merupakan sesuatu yang mirip dengan permainan lego. Dalam perbandingan ini, Papperger mengklaim bahwa ‘inovasi’ yang dimiliki oleh Ukraina tidak memiliki dasar apapun karena tidak ada terobosan teknologi baru dari para produsen drone. Papperger menambahkan bahwa perusahaan Ukraina yang memproduksi drone seperti Fire Point dan Skyfall mirip dengan ‘ibu rumah tangga’ karena mereka hanya memproduksi komponen drone menggunakan printer tiga dimensi di dapur dan ruang pribadi. Tidak lama setelah memberikan pernyataan tersebut, berbagai pejabat dan tokoh Ukraina menyampaikan kecaman dan bantahan terhadap klaim yang diberikan oleh Papperger karena dia menganggap remeh dan mengejek inovasi teknologi pertahanan yang dicapai oleh Ukraina.

Salah satu pejabat Ukraina yang menyampaikan bantahan adalah Penasehat Presiden Zelenskyy dalam Isu Strategis Alexander Kamyshin yang menyatakan di X/Twitter bahwa drone buatan ibu rumah tangga Ukraina telah menghancurkan setidaknya 11 ribu tank Rusia. Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Ukraina Yulia Svyrydenko menyampaikan pandangan serupa dengan menyatakan bahwa pertahanan Eropa saat ini ditopang oleh ibu rumah tangga Ukraina yang memproduksi drone. PM Yulia juga menyatakan bahwa tekad yang ditunjukkan oleh masyarakat Ukraina perlu dihargai dan dipelajari. Selain itu, co-founder dan penemu Institut Kebijakan Publik Global (GPPI) Thorsten Benner menyatakan di media sosial X/Twitter bahwa arogansi yang ditunjukkan oleh CEO Rheinmetall akan memberikan dampak negatif bagi Jerman.

Akibat dari kecaman tersebut, akun X/Twitter Rheinmetall merilis pernyataan klarifikasi yang menekankan bahwa mereka menghargai sepenuhnya tekad, inovasi, dan upaya yang diberikan oleh masyarakat Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia. Pernyataan ini juga menyampaikan bahwa Rheinmetall merasa terhormat karena dapat mendukung upaya pertahanan Ukraina menggunakan produk buatan mereka. Dilansir dari Bitget, klarifikasi ini menunjukkan perbedaan antara skeptisisme sang CEO dan posisi resmi perusahaan Rheinmetall tentang isu geopolitik dan bisnis penting.

Jerman Dorong Kerja Sama Pertahanan Baru Dengan Jepang

, , , , , , , , , 0

Pada 24 Maret 2026, Menteri Pertahanan (Menhan) Jerman Boris Pistorus melakukan kunjungan resmi ke pangkalan Pasukan Pertahanan Maritim Jepang (JMSDF) di Yokosuka dengan Menhan Jepang Shinjiro Koizumi. Dalam kunjungan tersebut, Menhan Boris mendorong perjanjian kerja sama pertahanan baru yang menyederhanakan pelaksanaan operasi gabungan antara Militer Jerman (Bundeswehr) dan Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF). Dalam perjanjian ini, Jepang dan Jerman akan melakukan reformasi administrasi dan hukum untuk mempermudah pengerahan Bundeswehr dan JSDF ke wilayah nasional mereka guna melakukan latihan bersama. Selain itu, Menhan Boris juga menyampaikan komitmen untuk melakukan reformasi pertahanan di Jerman untuk mempermudah kerja sama dengan sektor industri pertahanan Jepang.

Selain membahas tentang perjanjian kerja sama baru, menhan kedua negara juga menyampaikan komitmen bersama untuk memastikan bahwa Selat Hormuz kembali terbuka dengan mengirimkan aset maritim yang dapat melakukan operasi pembebasan ranjau. Namun operasi tersebut hanya akan dilakukan setelah pertempuran antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berhenti dengan adanya gencatan senjata. Menanggapi hal ini, Menhan Boris menyatakan bahwa kerja sama pertahanan dengan Jepang penting untuk mencapai tujuan ini karena kedua negara memiliki tujuan selaras untuk memastikan bahwa perdagangan maritim tetap bebas. Sementara itu, Menhan Jepang Shinjiro Koizumi menyatakan bahwa saat kerja sama antara kedua negara penting untuk menghadapi tantangan internasional sekaligus memperkuat deterrence. Menhan Koizumi menyatakan bahwa konsultasi pertahanan dengan Jerman akan meningkat untuk membahas bagaimana kedua negara dapat menghadapi krisis potensial secara serentak.

Kerja sama pertahanan antara Jerman dan Jepang telah mengalami peningkatan pesat sejak 2021 ketika kedua negara menandatangani perjanjian keamanan informasi dan pembentukan forum dialog pertahanan bilateral 2+2. Beberapa tahun setelah menyepakati perjanjian tersebut, Jepang mengerahkan pesawat tempur F-15J Peace Eagle dari Pasukan Pertahanan Udara Jepang (JASDF) ke Jerman untuk melaksanakan latihan bersama. Perkembangan ini selaras dengan strategi Jerman di kawasan Indo-Pasifik yang menekankan terbentuknya hubungan kuat dengan negara yang memiliki shared interest untuk menghadapi tantangan keamanan serupa.  Dalam hal ini, Jerman menganggap isu keamanan yang dihadapi oleh Jepang seperti Korea Utara dan China berhubungan dengan isu invasi Rusia terhadap Ukraina.

aviagames-opens-global-trust-centre-in-singapore-to-strengthen-security-for-real-money-games_l1200

AviaGames Dirikan Global Trust Center di Singapura, Perkuat Keamanan Digital Asia-Pasifik 

, 0

Perusahaan game global AviaGames resmi mendirikan Global Trust Center di Singapura sebagai langkah strategis untuk memperkuat keamanan data, perlindungan konten, serta kepercayaan dalam ekosistem digital di kawasan Asia-Pasifik.

Inisiatif ini hadir di tengah meningkatnya ancaman pembajakan digital, distribusi ilegal, serta serangan siber yang semakin kompleks dan lintas negara. Global Trust Center dirancang sebagai pusat kolaborasi lintas sektor yang mempertemukan pelaku industri, regulator, penyedia teknologi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Hadirnya Global Trust Center akan mendorong pertukaran intelijen terkait ancaman digital, pengembangan standar keamanan, serta penyusunan praktik terbaik dalam perlindungan konten digital. Pendekatan kolaboratif dinilai penting karena ancaman digital terus berkembang seiring pesatnya transformasi teknologi global. 

Selain sebagai forum kolaborasi tersebut, Global Trust Center juga berfungsi sebagai platform operasional untuk meningkatkan kapasitas industri dalam menghadapi pembajakan dan ancaman siber. Upaya yang dilakukan mencakup penguatan sistem deteksi distribusi ilegal, peningkatan mekanisme penegakan, serta perlindungan konten di berbagai platform digital.

Langkah ini menjadi semakin krusial mengingat perubahan model bisnis industri media dan hiburan yang kini bergantung pada distribusi digital. Platform digital tersebut dinilai rentan terhadap pelanggaran hak cipta dan penyalahgunaan konten.

Adapun pemilihan Singapura sebagai lokasi Global Trust Center mencerminkan posisi negara ini sebagai salah satu pusat teknologi dan digital terdepan di Asia. Singapura memiliki infrastruktur digital yang maju serta kerangka regulasi yang kuat dalam mendukung keamanan dan inovasi teknologi. Lingkungan tersebut dinilai ideal untuk menjadikan pusat ini sebagai hub koordinasi regional sekaligus laboratorium inovasi dalam tata kelola keamanan digital. Singapura yang juga aktif mendorong pengembangan ekosistem digital yang aman dan terpercaya, juga sejalan dengan tujuan AviaGames.

Pendirian Global Trust Center merupakan bagian dari strategi jangka panjang AviaGames dalam membangun ekosistem digital berbasis kepercayaan. Perusahaan yang bergerak di sektor skill-based mobile gaming ini telah menjangkau jutaan pengguna secara global dan mengelola ratusan juta turnamen setiap bulannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, AviaGames аktif memperluas ekspansi internasional serta memperkuat kemitraan dengan berbagai perusahaan teknologi untuk meningkatkan keamanan transaksi dan pengalaman pengguna. Oleh karena itu, aspek keamanan dan kepercayaan menjadi prioritas utama dalam strategi bisnis perusahaan.

Sementara itu, dalam perspektif yang lebih luas, kehadiran Global Trust Center mencerminkan pergeseran paradigma dalam industri digital global. Keamanan, transparansi, dan perlindungan konsumen tidak lagi menjadi aspek tambahan, melainkan faktor inti yang menentukan keberlanjutan bisnis. Dengan meningkatnya ketergantungan pada platform digital, perusahaan dituntut untuk tidak hanya menghadirkan inovasi, tetapi juga menjamin integritas sistem serta keamanan data pengguna. Melalui inisiatif ini, AviaGames berupaya membangun fondasi bagi ekosistem digital yang lebih tangguh, terintegrasi, dan berkelanjutan di masa depan.

Iran Tolak Tawaran Perdamaian Dari Amerika Serikat

, , , , , , , , 0

Pada 25 Maret 2026, media Iran melaporkan bahwa pejabat mereka menolak adanya perdamaian dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik di kawasan Timur Tengah. Dilansir dari Press TV, seorang pejabat yang terlibat dalam proses negosiasi menyatakan bahwa Iran tidak akan membiarkan Presiden Donald Trump untuk mendikte kapan perang mulai dan berakhir. Pejabat tersebut menambahkan bahwa Militer Reguler Iran (Artesh) dan Korps Garda Revolusioner Islam (IRGC) akan terus melancarkan serangan terhadap musuh hingga seluruh tuntutan yang diberikan oleh Iran dipenuhi. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Aragachi dalam sebuah wawancara yang diselenggarakan oleh media pemerintah. Dalam wawancara tersebut Menlu Abbas menekankan bahwa Iran tidak berencana untuk melakukan negosiasi apapun dengan Amerika Serikat.

Tidak lama setelah mengumumkan penolakan tersebut, pemerintah Iran mengumumkan lima tuntutan yang harus dipenuhi oleh Amerika Serikat untuk mengakhiri perang tersebut. Tuntutan tersebut diantaranya adalah menghentikan pembunuhan terhadap pejabat sipil dan militer Iran, ganti rugi akibat kerusakan perang, pengakuan terhadap kedaulatan Iran di Selat Hormuz, pembentukan mekanisme anti-agresi militer, dan gencatan senjata di seluruh medan. Selain lima tuntutan inti tersebut, Iran juga menuntut Amerika Serikat menutup markas militer nya di kawasan Timur Tengah, menghapuskan segala bentuk sanksi ekonomi, serta menghentikan segala bentuk upaya untuk membatasi program pengembangan rudal balistik. Seluruh hal ini bertolak belakang dengan tuntutan 15 poin Amerika Serikat yang mendesak Iran untuk mengakhiri program pengembangan rudal balistik mereka, berkomitmen untuk tidak membangun senjata nuklir, dan menetapkan Selat Hormuz sebagai jalur maritim internasional.

Menanggapi perkembangan ini, mantan Direktur Isu Iran dalam Dewan Keamanan Nasional (DKN) Amerika Serikat Nate Swanson menyatakan bahwa tuntutan yang diberikan Iran kepada Amerika Serikat dan sebaliknya tidak memenuhi persyaratan minimum apapun. Menurutnya hal ini akan menyebabkan negosiasi untuk mengakhiri perang sulit untuk dilakukan karena perkembangan tersebut menunjukkan kedua belah pihak enggan melakukan kompromi. Selain itu, Iran memiliki kecurigaan tinggi terhadap tawaran perdamaian dari Amerika Serikat karena dalam negosiasi sebelumnya mereka secara sepihak menghentikan proses perdamaian dengan melancarkan serangan udara mendadak.

Ghana Sepakati Pakta Pertahanan Dengan Uni Eropa

, , , , , , , , 0

Pada 24 Maret 2026, Wakil Presiden Ghana Naana Opoku-Agyemang dan Perwakilan Tinggi Uni Eropa (EU) dalam Urusan Luar Negeri Kaja Kallas menyatakan dalam konferensi pers bahwa kedua negara telah menyepakati sebuah pakta pertahanan dan keamanan. Dalam perjanjian ini, EU akan memperkuat kerja sama dengan Ghana dalam beberapa bidang yakni anti-terorisme, pertukaran intelijen, dan respon krisis. Selain itu, Kallas juga menyatakan bahwa EU akan menyediakan peralatan baru untuk Militer Ghana seperti sistem komunikasi canggih, drone pengintai, senjata anti-drone, dan sepeda motor. Bantuan ini merupakan bagian dari peningkatan komitmen EU terhadap keamanan Ghana dengan memperkuat kapabilitas tempur angkatan darat, laut, dan udara mereka dalam menghadapi ancaman terkini.

Selain memberikan bantuan keamanan kepada Ghana, EU juga akan berusaha untuk mencekal upaya Rusia melakukan perekrutan prajurit ilegal dari Ghana dengan menjanjikan hal-hal palsu seperti kesempatan untuk belajar atau bekerja di luar negeri dengan upah tinggi. Menanggapi perkembangan tersebut, Perwakilan Tinggi EU untuk Urusan Luar Negeri Kaja Kallas menyatakan bahwa perjanjian ini merupakan momen bersejarah dalam hubungan antara blok tersebut dengan benua Afrika. Kallas menambahkan bahwa tidak sepantasnya warga Ghana direkrut secara paksa oleh Rusia sebagai prajurit paksa untuk bertarung dalam sebuah perang yang tidak memiliki kaitan apapun dengan kehidupan mereka. Di sisi lain, Wakil Presiden Ghana Naana Opoku-Agyemang menyatakan bahwa perjanjian ini merupakan sesuatu yang diperlukan karena tidak ada negara yang bisa hidup dengan menutup diri. Agyemang menambahkan bahwa saat ini Ghana sedang menghadapi masalah terorisme dan kejahatan terorganisir. Isu ini membutuhkan pendekatan strategis dan terintegrasi dengan menggabungkan kebijakan keamanan dan pengembangan nasional.

Akibat dari konflik di kawasan Sahel yang semakin meluas dalam beberapa tahun terakhir, Ghana sedang berupaya untuk mencegah kelompok teroris seperti Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan Al-Qaeda memiliki markas di wilayah sekitar perbatasan mereka. Dalam hal ini, EU sebelumnya telah memberikan bantuan kepada Ghana dengan memberikan paket bantuan sebesar EUR 50 juta pada tahun 2023 untuk memperkuat keamanan perbatasan negara tersebut.

Load More