Menu

Search Results for: Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pertemuan Liga Bangsa-Bangsa (Photo via BBC)

10 Januari – Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, Momen Penting Liberalisme

, , , , , , 0

Pada 10 Januari 1920, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) secara resmi dibentuk setelah perjanjian Liga Bangsa-Bangsa yang pada satu tahun sebelumnya diratifikasi oleh 42 negara. LBB sendiri terbentuk akibat Perang Dunia I yang terjadi akibat pembunuhan dengan alasan politik di Sarajevo pada tahun 1914.

Akibat PD I, masyarakat Amerika Serikat dan juga Inggris mulai menyerukan keinginan untuk pembentukan badan internasional untuk menjaga perdamaian dunia, agar perang serupa tidak terjadi kembali. Saat itu, Presiden AS, Woodrow Wilson mengusulkan konsep dari organisasi internasional yang rampung pada tahun 1918 dengan membuat sketsa sebuah organisasi internasional dengan 14 poin yang mengarah pada berakhirnya perang.

Dokumen pendiriannya, yang dikenal sebagai Kovenan Liga Bangsa-Bangsa, dirancang selama negosiasi perdamaian di akhir Perang Dunia Pertama. Itu terdiri dari 26 pasal, dan mencakup banyak aspek organisasi, seperti persyaratan keanggotaan, fungsi organ utama, mekanisme penyelesaian damai perselisihan internasional, dan kewajiban Negara Anggota. Perjanjian itu juga memuat prinsip-prinsip utama yang mendasari LBB itu dibangun.[1]

Pada November 1918, Blok Sentral yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Bulgaria menyetujui gencatan senjata untuk menghentikan pembunuhan dalam Perang Dunia I. Dua bulan kemudian, Sekutu, yang terdiri dari Inggris, Prancis, Uni Soviet, Italia, bertemu dengan Blok Sentral di Versailles untuk menuntaskan persyaratan perdamaian formal.[2]

Kemudian, Presiden Wilson mendesak perdamaian yang adil dan abadi, tetapi Inggris dan Prancis tidak setuju karena mereka memaksa ganti rugi perang yang keras dari Blok Sentral.[3] Namun, di samping itu, Liga Bangsa-Bangsa berhasil disetujui, yang dimulai dengan Perjanjian Versailles dan Perjanjian Liga Bangsa-Bangsa yang diratifikasi oleh Senat AS.

Liga Bangsa-Bangsa juga bertugas mengawasi sistem Mandat. “Wilayah mandat” adalah bekas jajahan Jerman dan wilayah Utsmaniyah yang ditempatkan di bawah apa yang oleh Kovenan disebut sebagai “pengawasan” kekuasaan wajib sampai mereka dapat menjadi negara merdeka.[4]

LBB sendiri mengadakan pertemuan pertamanya di Jenewa pada 15 November 1920 tanpa partisipasi Wilson karena alasan kesehatan. Selama tahun 1920-an, LBB berhasil menambah anggota baru dan berhasil memediasi perselisihan internasional kecil tetapi sering diabaikan oleh negara dengan kekuatan besar.

Pembentukan LBB menandai era baru kerjasama multilateral. Kovenan LBB mengikat negara anggotanya untuk mencoba menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Dengan bergabung dengan LBB, negara anggota juga meninggalkan diplomasi rahasia, berkomitmen untuk mengurangi persenjataan mereka, dan setuju untuk mematuhi hukum internasional. LBB dianggap sebagai upaya pertama untuk membangun sistem keamanan kolektif. Prinsip ini mengandalkan ide sederhana yang bagus pada teorinya: agresor terhadap negara anggota mana pun harus dianggap sebagai agresor terhadap semua negara anggota lainnya, namun tidak berjalan pada praktiknya.[5]

Otoritas LBB, bagaimanapun, tidak ditentang secara serius sampai awal tahun 1930-an, ketika serangkaian peristiwa mengungkapnya sebagai tidak efektif. Jepang baru saja keluar dari organisasi tersebut setelah invasinya ke China dikecam, dan LBB juga tidak berdaya untuk mencegah persenjataan kembali Jerman dan invasi Italia ke Ethiopia.

Meskipun Kovenan LBB berfokus pada pencegahan konflik dan penyelesaian perselisihan secara damai, beberapa pasal merujuk pada peran LBB dalam mempromosikan kerja sama internasional di bidang-bidang seperti kesehatan, perdagangan narkoba, transit, kebebasan komunikasi, dan perdagangan manusia. Upaya di bidang ini menjadi semakin penting selama bertahun-tahun dan, dalam beberapa kasus, membuka jalan bagi pembentukan entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti Badan Khusus dan Dana dan Program PBB.[6]

Liga Bangsa-Bangsa adalah organisasi antar pemerintah dunia pertama yang misi utamanya adalah menjaga perdamaian dunia. Didirikan pada 10 Januari 1920 setelah Konferensi Perdamaian Paris yang mengakhiri Perang Dunia Pertama, ia berhenti beroperasi pada 20 April 1946. Paling banyak dari 28 September 1934 hingga 23 Februari 1935, ia memiliki 58 anggota. Setelah beberapa keberhasilan penting dan beberapa kegagalan awal di tahun 1920-an, Liga tersebut akhirnya terbukti tidak mampu mencegah agresi oleh kekuatan Poros di tahun 1930-an.[7]

Liberalisme sendiri hadir sebagai “tandingan” dari teori dalam Hubungan Internasional yang paling tua: realisme. Realisme sendiri menekankan bahwa tujuan sebuah negara adalah untuk mendapatkan power sebanyak-banyaknya untuk menghadapi dunia yang anarkis, sehingga tidak ada yang dapat menjamin negara manapun untuk melindunginya. Hasilnya, perang merupakan salah satu aktifitas yang dapat digunakan untuk mendapatkan power tersebut. Sehingga, kemungkinan bahwa perang terjadi terasa lebih besar dari sudut pandang realisme.

Bagi kaum liberal, LBB sebagai organisasi internasional memberikan elemen kedua yang menggarisbawahi teori mereka dengan asumsi negara pada dasarnya menginginkan perdamaian, dengan cara bekerja sama. Cukup dengan memiliki ‘meja besar’ permanen untuk berinteraksi dan melakukan diplomasi negara dapat menemukan cara untuk menyelesaikan perselisihan.[8] Teori ini melihat bahwa kebanyakan negara bersedia menerima kerja sama dengan aktor lain dan jarang untuk menolaknya. Menurut Ikenberry, kekuasaan negara itu penting, tetapi institusi internasional dan nilai-nilai liberal juga penting.[9]

Organisasi internasional berfungsi untuk mengurangi kebutuhan akan perang dan menyediakan forum diplomasi yang dapat menawarkan solusi yang dapat diterima oleh mereka yang tengah berkonflik. Oleh karena itu, organisasi internasional merupakan inti dari pandangan liberal modern tentang hubungan internasional. Dengan berada di dalam satu institusi, perdamaian sendiri akan muncul secara alami karena menganut nilai dan institusi yang sama.

[1] “The League of Nations”, The United Nations Office at Geneva, https://www.ungeneva.org/en/library-archives/league-of-nations

[2] “League of Nations instituted”, History, https://www.history.com/this-day-in-history/league-of-nations-instituted

[3] Ibid.

[4] Op. Cit., The United Nations Office at Geneva

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] “The League of Nations”, E-International Relations, https://www.e-ir.info/2021/06/01/league-of-nations/

[8] Stephen McGlinchey dan Dana Gold, “Liberalism”, E-International Relations, https://www.e-ir.info/2022/05/20/liberalism/

[9] G. John Ikenberry, “Liberal Internationalism 3.0: America and the Dilemmas of Liberal World Order”, Perspectives on Politics, Vol. 7 No. 1, Maret 2009, hlm. 71-87, hlm. https://www.jstor.org/stable/40407217

Meksiko

Meksiko Meminta Mahkamah Internasional Menangguhkan Keanggotaan Ekuador

, , , , 0

Dokumen pengadilan yang diunggah oleh Mahkamah Internasional (ICJ) melaporkan bahwa Meksiko meminta pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menangguhkan keanggotaan Ekuador sampai negara Amerika Selatan itu mengeluarkan permintaan maaf publik atas serbuan terhadap kedutaan Meksiko di Quito.

Kasus yang diajukan oleh Meksiko tersebut didasari oleh tuduhan bahwa Ekuador melanggar hukum internasional dan perjanjian PBB tentang hubungan diplomatik dengan melakukan serbuan bersenjata terhadap kedutaan Meksiko. Meksiko menilai pentingnya  prinsip-prinsip dan norma-norma dasar hukum internasional, untuk menjamin perbaikan atas kerugian moral yang dialami oleh Negara-negara Meksiko Bersatu dan warga negaranya yang terkena dampak.”

Hubungan diplomatik antara kedua negara telah ditangguhkan ketika polisi Ekuador secara paksa masuk ke kedutaan tersebut untuk menangkap mantan Wakil Presiden Jorge Glas, yang telah mencari dan diberikan suaka politik di Meksiko. Namun, pemerintah Presiden Ekuador Daniel Noboa telah berargumen bahwa perlindungan suaka tersebut ilegal karena tuduhan korupsi yang dihadapi oleh Glas.

Meksiko telah meminta ICJ untuk melakukan langkah-langkah darurat, termasuk mengamankan kedutaan dan fasilitas diplomatik lainnya serta memungkinkan pejabat Meksiko membersihkan bangunan diplomatik dan rumah-rumah pribadi agen diplomatik mereka di Ekuador.

Biasanya ICJ menetapkan dengar pendapat tentang langkah-langkah darurat dalam beberapa minggu setelah pengajuan. Putusan akhir dalam kasus ini bisa memakan waktu bertahun-tahun dan meskipun putusannya final, pengadilan tidak memiliki cara untuk menegakkannya. 

Indonesia HRC

Indonesia Kembali Calonkan Diri Sebagai Anggota Dewan HAM PBB  

, , , , 0

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengonfirmasi bahwa Indonesia mencalonkan diri kembali sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2024-2026. Pernyataan ini disampaikan saat dirinya menghadiri Sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Swiss pada 27 Februari lalu.

Menlu RI menyatakan akan mengangkat tema ‘Inclusive Partnership for Humanity’ yang bertujuan untuk menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap pentingnya penegakan isu HAM. Dengan visi ini, Indonesia sudah meminta dukungan dari negara-negara terkait tujuan Indonesia.

Indonesia dalam rangkaian pertemuan para menlu G20 di New Delhi India pada Kamis (2/3/2023) turut pertemuan bilateral dengan perwakilan negara lain. Negara ini yakni dari Australia, Afrika Selatan, Belanda, Brazil, Denmark, Inggris, Kanada, Spanyol, Swedia, Amerika Serikat, High Representative Uni Eropa/Vice-President Komisi Eropa, Argentina, Arab Saudi, dan Mesir.

Menlu Retno menyatakan pentingnya kerja sama untuk terus membangun dunia yang adil, setara, dan inklusif.

Tidak hanya mengenai pencalonan sebagai anggota dewan HAM PBB periode 2024-2026, Indonesia juga turut menggalang dukungan untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030.

Upaya ini menunjukkan bahwa Indonesia memang ingin terus berkontribusi dalam upaya mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di dunia melalui partisipasi dalam Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Pencalonan diri Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026 menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam isu-isu global terkait hak asasi manusia.

 

Sudah pernah mengajukan diri

Indonesia telah mengajukan diri sebagai calon anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk periode 2022-2024. Pendaftaran calon dilakukan pada September 2021 dan pemilihan akan dilakukan pada bulan Oktober 2021 di markas PBB di New York.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB adalah badan antar-pemerintah yang bertanggung jawab untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Dewan ini terdiri dari 47 negara anggota yang dipilih oleh Majelis Umum PBB untuk masa jabatan tiga tahun.

Indonesia sebelumnya telah menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk periode 2015-2017 dan 2018-2020. Keterlibatan Indonesia dalam Dewan ini merupakan upaya untuk memperkuat kerja sama internasional dalam menjaga hak asasi manusia dan memperkuat peran Indonesia dalam membantu menangani isu-isu global terkait pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Indonesia akan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan terkait hak asasi manusia di seluruh dunia. Selain itu, Indonesia juga dapat memperkuat hubungan dan kerja sama dengan negara-negara lain dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia.

#HelloTürkiye (Foto oleh AA News)

Mengintip Sedikit Kepentingan Turki Dibalik Pergantian Namanya: #HelloTürkiye

, , , , , , , , , 0

Negara Turki, kini telah berganti nama menjadi “Türkiye”. Pergantian ini dilakukan atas permintaan pemerintah Turki yang disetujui di aula Perserikatan Bangsa-Bangsa, “Proses yang kami mulai di bawah kepemimpinan Presiden kami Recep Tayyip Erdogan untuk meningkatkan nilai merek negara kami harus diselesaikan,” menurut Menteri Luar Negeri Turkiye pada awal Juni.[1]

Dalam surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Cavusoglu menulis: “Saya ingin memberi tahu Anda bahwa, sesuai dengan Surat Edaran Presiden … tertanggal 2 Desember 2021, tentang penggunaan kata ‘Türkiye’ dalam bahasa asing.[2] Pemerintah Republik Turkiye, selanjutnya akan mulai menggunakan ‘Türkiye’ untuk menggantikan kata-kata seperti ‘Turki,’ ‘Turkei’ dan ‘Turkey’ yang telah digunakan di masa lalu untuk merujuk ke ‘Republik Turkiye.'”

Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric sendiri mengatakan institusi internasional itu tidak mempermasalahkan pergantian nama dari sebuah negara. “Negara bebas memilih cara mereka ingin diberi nama. Itu tidak terjadi setiap hari, tetapi bukan hal yang aneh jika negara mengubah nama mereka.”[3]

Cavusoglu mengatakan kepada kantor berita milik pemerintah Anadolu pada awal Juni bahwa melalui kerja sama dengan Direktorat Komunikasi Turki, pemerintah telah berhasil meletakkan dasar untuk perubahan citra tersebut.[4] Direktur Komunikasi Turki Fahrettin Altun juga kemudian memposting video promosi di Twitter dengan judul: #HelloTürkiye. Pemerintah telah memulai kampanye re-branding besar-besaran, di mana “Made in Türkiye ‘akan ditampilkan di semua produk yang diekspor.

Proses rebranding nama oleh Turkiye sendiri sudah dimulai sejak tahun lalu. Pada Desember 2021, Erdogan membuat pernyataan bahwa “kata Turkiye mewakili dan mengekspresikan budaya, peradaban, dan nilai-nilai bangsa Turki dengan cara terbaik.”[5]

Mengapa Turki ingin disebut Turkiye?

Sebenarnya, di dalam negeri, warga menyebut negara itu sebagai Turkiye, tetapi versi Inggrisnya ‘Turki’ diadopsi secara internasional.[6] Dilansir dari Indian Express, sebuah laporan dari Perusahaan Radio dan Televisi Turki (TRT) tahun lalu yang menjelaskan beberapa alasan pergantian nama negara. Dikatakan bahwa nama ‘Turki’ diadopsi setelah kemerdekaan negara pada tahun 1923. “Selama berabad-abad, orang Eropa awalnya menyebut Turki sebagai negara Ottoman dan kemudian ke Turkiye dengan lebih banyak nama sebutan lainnya.[7] Tetapi nama yang paling melekat adalah “Turquia” dan “Turki” yang lebih umum di mana-mana dan menjadi sebutan paling populer.

Rupanya, pemerintah Turkiye sendiri tidak senang dengan hasil pencarian Google yang muncul untuk kata ‘Turki’. Beberapa dari hasil ini termasuk burung besar yang disajikan hari besar di daerah Amerika Utara. Pemerintah juga keberatan dengan definisi kata ‘turki’ dalam Kamus Cambridge tentang istilah “kalkun”; “sesuatu yang gagal dengan buruk” atau “orang bodoh atau konyol”.

Apakah negara lain pernah mengubah nama mereka?

Dilihat ke belakang, terdapat beberapa negara yang pernah mengganti namanya, hal ini berkaitan dengan nama yang merupakan warisan penjajah, ataupun untuk merubah citranya seperti yang Turkiye lakukan. Beberapa contoh termasuk Belanda yang awalnya bernama Makedonia, yang berubah nama menjadi Makedonia Utara karena perselisihan politik dengan Yunani; Iran, yang mengubah namanya dari Persia pada tahun 1935; Siam, yang berubah nama menjadi Thailand; dan Rhodesia, yang berubah menjadi Zimbabwe untuk menjatuhkan warisan kolonialnya. Penggantian nama negara Turkiye sendiri bukanlah yang pertama kali. Upaya serupa dilakukan pada pertengahan 1980-an di bawah Perdana Menteri Turgut Ozal tetapi tidak pernah mendapatkan sorotan yang besar seperti saat ini.[8]

Mengapa perubahan citra perlu dilakukan?

“Alasan utama mengapa Turki mengubah namanya adalah untuk menghilangkan asosiasi dengan burung itu,” kata Sinan Ulgen, Ketua EDAM yang berbasis di Istanbul.[9] Bagi Erdogan, nama baru itu mengungkapkan “budaya, peradaban, dan nilai-nilai bangsa Turki dengan cara terbaik.” Menurut Francesco Siccardi, manajer program senior di lembaga pemikir Carnegie Europe, penggantian nama ini juga sebagai “strategi lain yang digunakan oleh pemerintah Turki untuk menjangkau pemilih nasionalis di tahun yang penting bagi politik Turki,”

Posisi Erdogan dalam jajak pendapat telah turun secara signifikan selama bertahun-tahun. Jajak pendapat dari akhir tahun lalu menunjukkan dukungan untuk partai berkuasa yang diikuti oleh Erdogan sekitar 31-33% menurut Reuters, turun dari 42,6% selama pemilihan parlemen 2018.[10] Hal ini juga dapat menjadi sebuah cara pengalihan isu karena krisis ekonomi yang tengah terjadi di negara tersebut.

Selain itu, pergantian nama ini juga berkaitan dengan citra dari sebuah negara. Proposisi utama dari teori citra adalah bahwa “perilaku bergantung pada citra.”[11] Citra sendiri sangat penting bagi sebuah negara untuk melangsungkan kepentingan nasionalnya di ranah internasional. Citra ini dapat berpengaruh pada praktik-praktik hubungan internasional seperti diplomasi dan juga kerja sama di ranah internasional.

[1] Mina Alsharif, Hande Atay Alam, dan Eliza Mackintosh, “Turkey rebrands as ‘Türkiye,’ changing name at the United Nations”, CNN, 3 Juni 2022, https://edition.cnn.com/2022/06/02/europe/turkey-trkiye-united-nations-scli-intl/index.html

[2] Ibid.

[3] “Turkey officially changes name at UN to Türkiye”, The Guardian, 3 Juni 2022. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/03/turkey-changes-name-to-turkiye-as-other-name-is-for-the-birds

[4] Op. Cit.

[5] “Explained: Why Turkey now wants to be called Türkiye”, India Express, 4 Juni 2022, https://indianexpress.com/article/explained/turkey-name-change-turkiye-explained-7952091/

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Mohammed Abdelbary, “Why Turkey changed its name: populism, polls and a bird”, CNN, 3 Juni 2022, https://edition.cnn.com/2022/06/03/middleeast/turkey-name-change-mime-intl/index.html

[9] Ibid.

[10] https://www.reuters.com/markets/currencies/erdogans-approval-ratings-up-lira-stabilises-poll-2022-01-20/

[11] Kenneth E. Boulding, “The Image: The Knowledge in Life and Society”, Ann Arbor Paperbacks The University of Michigan Press, Amerika Serikat

This photograph taken on February 24, 2021 shows a Covax tag on a shipment of Covid-19 vaccines from the Covax global Covid-19 vaccination programme, at the Kotoka International Airport in Accra. - Ghana received the first shipment of Covid-19 vaccines from Covax, a global scheme to procure and distribute inoculations for free, as the world races to contain the pandemic. Covax, launched last April to help ensure a fairer distribution of coronavirus vaccines between rich and poor nations, said it would deliver two billion doses to its members by the end of the year. (Photo by Nipah Dennis / AFP) (Photo by NIPAH DENNIS/AFP via Getty Images)

COVAX Berhasil Distribusi 1 Miliar Dosis ke Seluruh Dunia

, , , , 0

Pandemi Covid-19 masih menjadi permasalahan global, terutama dengan varian baru Omicron dan Detacron (Delta Omicron). Proses vaksinasi masih berlangsung secara global dengan penyediaan akses yang adil dan bebas untuk vaksin Covid-19.

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama beberapa negara anggota meluncurkan program inisiasi bersama terkait akses vaksin. Kerja sama ini ditujukkan guna memperluas akses vaksin terutama ke negara-negara miskin.

Fokus ke negara miskin didasari adanya akses yang sangat terbatas, di mana negara yang lebih maju ‘mengamankan’ kebanyakan dosis vaksin untuk negaranya.

Baru-baru ini, COVAX berhasil mencapai satu miliar dosis vaksin ke seluruh dunia. Sekitar 144 negara mendapatkan akses tambahan untuk dosis vaksin.

Program COVAX yang dimulai sejak tahun 2020 lalu tersebut juga didukung oleh Indonesia, di mana Menlu Retno Marsudi menjadi salah satu salah satu Ketua Covax Advance Market Commitment Engagement Group (AMC EG).

Per 6 Desember 2021, Indonesia memperoleh sekitar 45 juta dosis vaksin dari fasilitas COVAX.

 

 

Tantangan pengelolaan program COVAX

 

Target COVAX yakni mengirimkan dua miliar dosis di akhir tahun 2021, namun proses menjadi lambat dikarenakan penimbunan awal oleh negara-negara kaya.

Terlebih juga adanya pembatasan ekspor, dan seringnya perubahan-perubahan dalam organisasinya.

Dilansir Reuters, program ini mulai menyebarkan dosis vaksin sejak Februari 2021. Sekitar sepertiga dosisnya telah disumbangkan oleh negara-negara kaya, meskipun rencana awal COVAX hanya memasok suntikan yang diperoleh langsung oleh program dengan anggaran lebih dari USD10 miliar dari dana donor.

Pada 24 Februari 2021, Ghana menjadi negara pertama di dunia yang menerima vaksin melalui COVAX, di mana sekitar 600.000 dosis vaksin Oxford–AstraZeneca dikirimkan ke Accra.

Perubahan strategi telah menyebabkan penundaan, karena donor sering meminta untuk mengirim dosis ke negara-negara yang dipilih oleh mereka.

 

 

Ketimpangan akses vaksin masih sangat tinggi

Menurut siaran pers PBB per 13 Januari 2022, dari 194 negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia, 36 negara telah memvaksinasi kurang dari 10% dari populasi mereka, dan 88 negara kurang dari 40%.

Di kesempatan lain, Menlu RI Retno Marsudi, mengapresiasi pencapaian COVAX.

“Tapi akhirnya COVAX membuktikan multilateralisme dapat bekerja dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh dunia. Covax memperlihatkan kita bisa berhasil kalau kita bekerjasama dan mengutamakan solidaritas. Bagi banyak negara, Covax sangat diandalkan untuk memperoleh pasokan vaksin Covid-19,” kata Retno.

Retno mendorong semua negara dan komunitas dunia agar mendukung program COVAX melalui investasi.

Menlu RI juga menekankan bahwa program COVAX merupakan kepentingan bersama terkait memastikan akses yang adil untuk bantuan vaksin Covid-19 ke seluruh dunia.

Pentingnya investasi dan kerja sama semua pihak akan memperlancar proses pemulihan dunia dari virus Covid-19.

UNSC

5 Negara Anggota Tetap DK-PBB Menyetujui Persetujuan ‘Langka’

, , , 0

Lima negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) menyetujui perjanjian untuk menghentikan penyebaran senjata nuklir.  Rusia pada laman resmi negara nya merilis ‘Joint Statement’ dari Rusia, China, Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis mengenai penyebaran lebih lanjut dari senjata nuklir harus dicegah. Kelima negara juga memandang bahwa perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh diperangi.

Pernyataan bersama para negara pemilik nuklir ini jarang terjadi. Terutama dengan melihat adanya peningkatan tensi politik dan kompetisi antara Negara Timur dan Barat belakangan ini. Pernyataan langka tersebut muncul pada dilakukan tinjauan terakhir dari Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) – yang pertama kali berlaku pada tahun 1970, namun ditunda dari tanggal yang dijadwalkan 4 Januari hingga akhir tahun karena Pandemi Covid-19. Persamaan pandangan kelima negara terkuat di dunia ini juga terjadi pada masa di mana terdapat peningkatan kapabilitas militer Rusia di perbatasan Ukraina. Lalu, tensi politik keamanan antara AS-China di lingkup global.

Mengesampingkan perbedaan saat ini yang telah menyebabkan ketegangan besar antara China dan Rusia dan mitra Barat, lima kekuatan dunia mengatakan mereka melihat “penghindaran perang antara negara-negara pemilik senjata nuklir dan pengurangan risiko strategis sebagai tanggung jawab utama kami.”

AS dalam pernyataan pers juga menilai bahwa “Karena penggunaan nuklir akan memiliki konsekuensi yang luas, kami juga menegaskan bahwa senjata nuklir – selama mereka terus ada – harus melayani tujuan defensif, mencegah agresi, dan mencegah perang.”

Wakil Menteri Luar Negeri China Ma Zhaoxu mengatakan pernyataan bersama itu dapat membantu meningkatkan rasa saling percaya dan “menggantikan persaingan di antara negara-negara besar dengan koordinasi dan kerja sama,” menambahkan bahwa China memiliki kebijakan “tidak akan mulai menggunakan” senjata nuklir.  Pernyataan China merefleksikan pandangan bahwa China tidak akan menggunakan nuklir jika bukan karena pihak lain menggunakan terlebih dahulu senjata nuklir pada China.

Prancis juga merilis pernyataan itu, menggarisbawahi bahwa lima kekuatan menegaskan kembali tekad mereka untuk kontrol senjata nuklir dan perlucutan senjata. Mereka akan melanjutkan pendekatan bilateral dan multilateral untuk pengendalian senjata nuklir.

Dalam pernyataan resmi tersebut, terdapat rencana dan komitmen negara. Pertama, yakni menggarisbawahi keinginan untuk bekerja dengan semua negara untuk menciptakan lingkungan keamanan yang lebih kondusif untuk kemajuan pelucutan senjata. Tujuan akhirnya yakni dunia tanpa senjata nuklir dengan keamanan yang tidak berkurang untuk semua.

Kedua, yakni bermaksud untuk terus mencari pendekatan diplomatik bilateral dan multilateral untuk menghindari konfrontasi militer, memperkuat stabilitas dan prediktabilitas, meningkatkan saling pengertian dan kepercayaan, dan mencegah perlombaan senjata yang tidak akan menguntungkan siapa pun dan membahayakan semua orang.

Ketiga, yakni memutuskan untuk melakukan dialog konstruktif dengan saling menghormati dan mengakui kepentingan dan masalah keamanan satu sama lain.

China Rusia

Korea Utara “Dibela” Rusia dan China Soal Sanksi Proliferasi Nuklir

, , , , , , 1

China dan Rusia bersama-sama mengajukan draf resolusi pada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) untuk meringankan sanksi pada Korea Utara. Sanksi pada Korea Utara sudah ditetapkan sejak tahun 2006 lalu menyusul pelanggaran pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik negara tersebut. Baik China maupun Rusia mengajukan proposal pada DK-PBB dengan dasar tidak adanya upaya percobaan proliferasi nuklir dan tes rudal jarak jauh oleh Pyongyang sejak tahun 2017.

Namun dikutip dari Arms Control, Korea Utara masih melakukan beberapa tembakan menggunakan senjata lain yakni rudal jarak dekat misil KN-25 pada Maret 2020 dan memberi isyarat Pyongyang akan tetap memiliki “senjata baru strategis” di masa depan. Selain itu, dilansir oleh BBC, pada 19 Oktober 2021 lalu militer Korea Selatan menyatakan bahwa Korea Utara telah menembakan rudal balistik yang diduga diluncurkan dari kapal selam mengarah ke wilayah perairan Jepang. Percobaan tembakan ini juga yang sebelumnya menghambat China-Rusia mengajukan draf proposal.

 

Dasar Pembentukan Draf Resolusi China-Rusia

Draf resolusi ini dipandang sebagai pertama kalinya dua negara tersebut bersama-sama berupaya merelaksasi sanksi bagi Korea Utara sejak Desember 2019. China dan Rusia bermaksud mendorong 15 negara anggota permanen dan non permanen DK-PBB untuk menghilangkan sanksi. Tujuannya yakni ‘meningkatkan taraf hidup masyarakat sipil’ yang terisolasi di wilayah Asia Timur tersebut. Draf resolusi memerhatikan kesulitan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Korea Utara selama beberapa tahun ke belakang. Bagi China maupun Rusia, atas dasar mendukung hak, martabat, dan kesejahteraan masyarakat Korea Utara, maka sanksi yang sedang berlaku perlu dipertimbangkan kembali.

“China selalu mendukung adanya diskusi mengenai pentingnya memerhatikan dimensi kemanusiaan akibat sanksi yang dikeluarkan DK-PBB.” kata Zhang Jun, Duta Besar China untuk PBB.

Kabarnya China dan Rusia sudah berdiskusi secara informal mengenai isu ini sejak tahun 2019 lalu yang menghasilkan kerangka draf resolusi pada tahun 2019 tersebut. Namun China-Rusia belum pernah secara resmi mengajukan voting terkait draf resolusi bagi Korea Utara karena ketidaksetujuan Amerika Serikat (AS). Juru bicara AS untuk PBB mengatakan fokus saat ini adalah memastikan Korea Utara akan terus patuh dengan sanksi yang ada saat ini.

China dan Rusia juga bermaksud menghilangkan sanksi bagi masyarakat Korea Utara yang ingin bekerja di luar negeri dan menghilangkan batasan proyek kerja sama kereta api dan jalan antar-Korea.

China-Rusia menunjukan strategi politik untuk mendukung Pyongyang dengan dasar penggunaan isu hak asasi manusia yang menjadi dasar nilai liberal Barat.

 

Draf Resolusi China-Rusia Kecil Kemungkinan Didukung

Dilansir CNN, seorang pejabat resmi menyatakan draf resolusi China-Rusia tidak akan banyak didukung. Pejabat tersebut menambahkan China-Rusia belum menjadwalkan kembali pertemuan untuk memformulasikan draf resolusi terbaru. Terlebih, dalam DK-PBB, dibutuhkan sembilan dukungan negara anggota, dengan tidak adanya veto dari lima negara anggota permanen yakni China, Rusia, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Sangat kecil kemungkinan negara Barat dan AS tidak melakukan veto peringanan sanksi proliferasi nuklir Korea Utara.

“Dewan Keamanan telah berulang kali menegaskan bahwa mereka siap untuk mengubah, menangguhkan, atau mencabut tindakan yang mungkin diperlukan sehubungan dengan kepatuhan Korea Utara. Namun, Korea Utara tidak mengambil langkah untuk memenuhi tuntutan Dewan Keamanan mengenai program nuklir dan rudal balistik yang dilarang,” kata juru bicara AS untuk PBB.

Seorang investigator PBB menyatakan bahwa DK-PBB sudah memberikan pengecualian pada isu kemanusiaan, terutama karena adanya tingkat kelaparan masyarakat yang meningkat selama pandemi Covid-19. Namun, Korea Utara tetap mengembangkan program nuklir dan rudal balistiknya meskipun kondisi ekonomi domestik yang sedang menurun.

4528

Perang drone di Myanmar: Implikasi strategis

, , , , , , , 0

 

Dalam beberapa bulan terakhir, kelompok-kelompok etnis bersenjata telah memenangkan sebagian besar pertempuran mereka melawan pemerintah Junta yang canggih dan bersenjata lengkap di Myanmar, yang menunjukkan kehebatan strategis dan taktis mereka dalam peperangan modern. Seiring dengan semakin intensifnya pertempuran, penggunaan drone bersenjata komersial muncul sebagai pengubah permainan yang sangat penting dalam perang melawan Junta.

Pemerintah dan angkatan udara konvensional telah lama mendominasi penggunaan kendaraan udara tak berawak (UAV) dalam peperangan. Namun, komersialisasi teknologi drone telah memungkinkan entitas non-negara untuk memperoleh dan mempersenjatai drone komersial yang terjangkau. Pergeseran ini dicontohkan oleh pasukan pertahanan lokal di Myanmar ketika mereka menggunakan drone untuk melawan Tatmadaw.

Menurut Centre for Information Resilience, dari Oktober 2021 hingga Juni 2023, 1.400 video online tentang penerbangan drone[1], dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menentang militer Myanmar. Pada awal 2023, organisasi tersebut melaporkan telah mengotentikasi 100 penerbangan per bulan.[2] Seiring berjalannya waktu, drone telah berevolusi dari quadcopter siap pakai yang dibuat oleh perusahaan Cina seperti DJI menjadi lebih beragam[3], termasuk drone improvisasi yang dibuat dengan teknologi pencetakan 3D.

Kelompok-kelompok etnis bersenjata, terutama Aliansi Tiga Persaudaraan, telah menggunakan strategi mematikan yang mencakup penggunaan drone sebagai bagian dari pendekatan perang utama mereka. Kelompok-kelompok ini menggunakan drone untuk memetakan wilayah, menilai kekuatan pasukan, dan secara efektif membongkar pos-pos rezim dan kelompok pengintai. Selama Oktober-November tahun lalu, angkatan bersenjata etnis menjatuhkan lebih dari 25.000 bom yang dijatuhkan[4] menggunakan drone di pangkalan militer. Serangan dari berbagai arah ini membatasi kemampuan militer untuk mendapatkan kembali kendali atau mengerahkan resimen untuk bantuan dan bala bantuan. Awalnya terkejut dengan strategi ini, militer berjuang untuk beradaptasi.

 

 

Perubahan dinamika serangan drone

Angkatan Udara Myanmar meluncurkan serangan drone pertamanya terhadap kelompok etnis bersenjata, Tentara Arakan, pada tahun 2020.[5] Hingga saat itu, aktor negara hanya mampu melakukan serangan drone. Pada masa-masa awal, kelompok-kelompok etnis tersebut juga merasa mustahil untuk menembus pengacau yang digunakan oleh pemerintah militer.

Kudeta tahun 2021 mengubah dinamika secara signifikan, karena Tatmadaw dengan cepat kehilangan monopoli serangan udara sejak para pejuang perlawanan yang melek teknologi memperoleh teknologi drone yang memfasilitasi penggunaannya di antara kelompok-kelompok non-negara. Perkembangan teknologi drone telah memungkinkan pasukan perlawanan untuk mendapatkan drone komersial yang murah dan bersenjata. Meskipun pasukan anti-Junta tidak dapat menandingi keunggulan Tatmadaw dalam pesawat terbang sayap tetap tradisional, penggunaan drone bersenjata mereka telah secara signifikan berdampak pada medan perang dengan memaksa pasukan Junta untuk lebih berhati-hati dalam keterlibatan taktis mereka.

Karena drone digunakan untuk berbagai tujuan termasuk fotografi udara / videografi, pengawasan, penyelamatan dan bantuan, penggunaan pertanian, dll., memprediksi pelanggan mana yang akan mempersenjatai drone komersial ini masih menjadi tantangan. Sebagian besar drone dibeli secara online dengan pengiriman di depan pintu atau dirakit di rumah. Platform online berfungsi sebagai fasilitator[6] bagi individu untuk mempersenjatai drone dan mengumpulkan dana untuk inisiatif mereka. Video serangan dan perakitan drone diposting untuk mendapatkan daya tarik dan mendapatkan pendanaan.

Meskipun sebagian besar serangan drone pada awalnya terbatas pada serangan sporadis pada pos-pos militer yang terisolasi, kantor polisi, dan konvoi militer, taktik ini berubah secara signifikan pada bulan April. Serangan drone massal yang menargetkan bagian penting dari pasukan militer dilakukan di ibu kota, yang dianggap sebagai benteng pertahanan militer, pada tanggal 4 April. Serangan tersebut, yang menggunakan sekitar 30 drone[7], menargetkan markas besar militer, kediaman jenderal yang berkuasa di Myanmar, Min Aung Hlaing, dan bandara di Naypyitaw. Junta mengklaim telah menembak jatuh tujuh drone setelah mencegatnya, salah satunya diledakkan di landasan pacu, dan militer melaporkan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.

Tim Kloud (Shar Htoo Waw)[8], sebuah unit Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF), sebuah komponen bersenjata dari Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang terkenal dengan keahliannya dalam perang drone, mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Lebih dari sekadar bertujuan untuk melukai fisik, pesawat tak berawak itu digunakan sebagai senjata psikologis untuk menimbulkan rasa tertekan di antara faksi-faksi militer, yang menunjukkan bahwa mereka dapat menyerang kapan saja, di mana saja.

 

Apakah Junta hanya berdiam diri?

Menurut laporan terbaru[9], militer telah membeli ribuan UAV komersial Cina dan memodifikasinya dengan amunisi lokal, sebuah trik yang tampaknya dipelajari dari kelompok-kelompok pemberontak. Pada tahun 2013, militer Myanmar memesan sekitar 12 UAV CH-3 bersenjata dari Tiongkok. Karena Junta telah melanjutkan serangan drone terhadap kelompok-kelompok etnis bersenjata pada pergantian tahun ini[10]; menurut laporan media dan laporan dari para tentara di kelompok-kelompok perlawanan anti-Junta, militer menggunakan drone komersial multi-rotor, termasuk drone untuk pertanian, alih-alih menggunakan UAV yang lebih canggih ini, yang tampaknya hanya digunakan pada saat-saat kritis.

Langkah ini menunjukkan dua hal: Pertama, potensi eskalasi skala dan besarnya peperangan drone dan kedua, militer tampaknya menilai kekuatan dan strategi oposisi, menunggu saat yang tepat untuk menyerang dengan peningkatan kekuatan militer yang didukung melalui wajib militer. Apakah hal ini akan berperan penting dalam mengubah arah konflik, masih harus dilihat.

 

Dampak potensial

Eskalasi serangan pesawat tak berawak dapat berdampak besar pada dinamika domestik dan regional. Pertama, meluasnya penggunaan drone dan potensi serangan drone secara massal menimbulkan kekhawatiran tentang dampak kemanusiaan dan keselamatan warga sipil yang terjebak di zona konflik. Dampak psikologis dan fisik terhadap penduduk sipil bisa sangat besar. Saat ini, 2,8 juta orang[11] telah mengungsi secara internal, dan jumlah ini dapat meningkat, yang berpotensi menyebabkan gelombang pengungsi lain yang melarikan diri ke negara-negara tetangga. India, Bangladesh, dan Thailand telah menampung[12] lebih dari 2 juta pengungsi[13] dari Myanmar, termasuk sebelum kudeta. Sementara Thailand telah membuka koridor kemanusiaan, India dan Bangladesh menghadapi tantangan dalam memobilisasi sumber daya yang memadai untuk membantu para pengungsi.

Kedua, serangan drone yang berasal dari atau menargetkan wilayah perbatasan dapat menyebabkan peningkatan ketidakamanan di negara-negara tetangga. Hal ini mencakup kekhawatiran tentang pergerakan lintas batas kelompok bersenjata, potensi serangan balasan, dan perlunya langkah-langkah keamanan perbatasan yang lebih tinggi. Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan (DRDO) dan Bharat Electronics[14] telah menciptakan sistem kontra-drone untuk mendeteksi, melacak, dan mencegat drone nakal. Dengan kerangka kerja yang ada ini, teknologi yang digunakan untuk mengamankan perbatasan di Kashmir dan Punjab dapat diadaptasi untuk digunakan di India Timur Laut untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh potensi serangan drone dari kelompok-kelompok pemberontak yang memiliki hubungan dengan Organisasi Bersenjata Etnis (EAO) di Myanmar. Thailand dan Bangladesh saat ini tidak memiliki sistem serupa untuk melawan potensi ancaman drone di sepanjang wilayah perbatasan mereka yang menyoroti kesenjangan dalam mengatasi masalah keamanan tersebut.

Pada tanggal 6 Juni, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menanggapi situasi yang memburuk di Negara Bagian Rakhine[15] dengan mendesak semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menahan diri secara maksimal, memprioritaskan perlindungan warga sipil sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional, dan menahan diri untuk tidak meningkatkan ketegangan dan kekerasan komunal. Namun, hanya ada sedikit kemajuan nyata dalam mengimplementasikan langkah-langkah ini di tengah-tengah konflik yang sedang berlangsung. Meskipun pernyataan mereka untuk bekerja sama dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)[16] dan negara-negara tetangga patut dihargai, memastikan akuntabilitas atas tindakan dan dialog sangat penting untuk mencapai kemajuan yang berarti dalam mencapai resolusi.

Komunitas internasional menghadapi tugas yang kompleks untuk menyeimbangkan bantuan kemanusiaan dengan masalah keamanan. Pada saat yang sama, pemerintah regional harus menavigasi tantangan ganda dalam mengakomodasi populasi pengungsi dan memperkuat perbatasan terhadap potensi ancaman keamanan. Seiring dengan berkembangnya perang drone, kewaspadaan yang berkelanjutan dan upaya terkoordinasi sangat penting untuk mengurangi dampaknya yang lebih luas terhadap perdamaian dan stabilitas regional.

[1] Hannah Beech and Paul Mozur.. (2024, May 4). Drones Changed This Civil War, and Linked Rebels to the World. The New York Times https://www.nytimes.com/2024/05/04/world/asia/myanmar-war-drones.html#:~:text=From%20October%202021%20to%20June,documenting%20100%20flights%20per%20month.

[2] Ibid.

[3] Hannah Beech and Paul Mozur.. (2024, May 4). Drones Changed This Civil War, and Linked Rebels to the World. The New York Times https://www.nytimes.com/2024/05/04/world/asia/myanmar-war-drones.html#:~:text=From%20October%202021%20to%20June,documenting%20100%20flights%20per%20month.

[4] Reuters. (2024, June 13). Insight: Learing from Myanmar’s rebels, junta builds new Chinese drone fleet. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/learning-myanmars-rebels-junta-builds-new-chinese-drone-fleet-2024-06-13/

[5] Resistance Forces in Myanmar: Changing the State of Play with Weaponised Drones | FULCRUM. (2023, February 10). FULCRUM. https://fulcrum.sg/resistance-forces-in-myanmar-changing-the-state-of-play-with-weaponised-drones/

[6] Crowdfunding a War: The Money behind Myanmar’s Resistance | Crisis Group. (2022, December 27). https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/328-crowdfunding-war-money-behind-myanmars-resistance

[7] The Irrawaddy. (2024, April 5). Myanmar Resistance Takes War to Junta Capital With Kamikaze Drone Strikes. https://www.irrawaddy.com/news/war-against-the-junta/myanmar-resistance-takes-war-to-junta-capital-with-kamikaze-drone-strikes.html#google_vignette

[8] Ibid.

[9] US News. (2024, June 12). Learning From Myanmar’s Rebels. Junta Builds New Chinese Drone Fleet. https://www.usnews.com/news/world/articles/2024-06-12/learning-from-myanmars-rebels-junta-builds-new-chinese-drone-fleet

[10] Reuters. (2024, June 13). Insight: Learing from Myanmar’s rebels, junta builds new Chinese drone fleet. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/learning-myanmars-rebels-junta-builds-new-chinese-drone-fleet-2024-06-13/

[11] Myanmar Humanitarian Update No. 37 | 5 April 2024 – Myanmar. (2024, April 5). ReliefWeb. https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-37-5-april-2024?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwsaqzBhDdARIsAK2gqnfa7p5DHMMpPHEuCATQgkH0GZmsUto2P3gpd-n3kiZUfPxe6cjZVdoaAueDEALw_wcB

[12] Bhattacherjee, K. (2024, February 7). Conflict in Myanmar is worrying India and Bangladesh: Hasan Mahmud. The Hindu. https://www.thehindu.com/news/international/conflict-in-myanmar-is-worrying-india-and-bangladesh-hasan-mahmud/article67822543.ece

[13] Sreeparna Banerjee (2024, January 5). Refuge in transition: Thailand’s humanitarian challenges amid Myanmar crisis. Observer Research Foundation. https://www.orfonline.org/expert-speak/refuge-in-transition-thailand-s-humanitarian-challenges-amid-myanmar-crisis

[14] Online, E. (2024, March 21). Army deploys advanced anti-drone defense systems along China border. The Economic Times. https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/army-deploys-advanced-anti-drone-defense-systems-along-china-border/articleshow/108664579.cms?from=mdr

[15] UN chief condemns escalating violence and civilian attacks in Myanmar. (2024, June 6). UN News. https://news.un.org/en/story/2024/06/1150751#:~:text=UN%20chief%20condemns%20escalating%20violence%20and%20civilian%20attacks%20in%20Myanmar,-6%20June%202024&text=The%20UN%20Secretary%2DGeneral%20Ant%C3%B3nio,statement%20released%20on%20Thursday.

[16] Ibid.

KTT trilateral antara Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat yang dilaksanakan di Camp David, Maryland, AS pada Jumat (18/8/2023). (AP/Andrew Harnik)

AS, Jepang, dan Korea Selatan Sepakat Lakukan Latihan Militer

, , , , , , 0

Pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan sepakat untuk mengadakan latihan gabungan trilateral baru pada musim panas ini. Pernyataan ini dikeluarkan setelah pertemuan menteri pertahanan ketiga sekutu tersebut dilakukan pada Minggu (2/6/2024).

Sekretaris Pertahanan AS, Llyod Austin, Perdana Menteri Jepang Minoru Kihara, dan Menteri Pertahanan Korea Selatan Shin Won-siik bertemu di SIngapura dalam ditengah pertemuan Dialog Pertahanan Shangri-La. Ketiga negara berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama keamanan trilateral untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea, Indo-Pasifik, dan sekitarnya.

Tidak hanya itu, ketiga negara ini juga membentuk Kerangka Kerja sama Keamanan Trilateral tahun ini sebagai upaya untuk meninstitusionalisasi kerja sama keamanan mereka. Ketiga negara ini juga turut mengkritik tindakan Korea Utara yang baru-baru ini kembali meluncurkan misil balistik dan satelit militer mata-mata menggunakan teknologi rudal balistik sebagai pelanggaran resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB).

Kerja sama ketiga negara ini semakin meningkat sebagai bagian komitmen AS jika presiden Trump kembali terpilih di bulan November nanti. Terdapat juga kekhawatiran mengenai perubahan politik antara Seoul dan Tokyo yang dapat mengakibatkan konflik terhadap perjanjian kerja sama yang sudah disepakati sebelumnya.

Ahli politik dari Universitas Tokyo, Sebastian Maslow, menilai bahwa politik domestik menjadi faktor paling penting dari dinamika hubungan trilateral ketiga negara ini. Ketiga negara ini mencoba untuk fokus dalam membuat aliansi kerja sama yang kuat dan mampu menghadapi berbagai perubahan politik di AS. Pejabat resmi AS menyatakian bahwa kerangka kerja sama ini juga termasuk di dalamnya konsultasi kebijakan pada tingkat senior, berbagi informasi, kerja sama trilateral, dan kerja sama pertukaran lainnya, di mana mereka menyatakan akan menjadi tuan rumah berbagai pertemuan tingkat tinggi yang akan dilaksanakan.

Selain itu, pejabat dari Jepang juga mengonfirmasi bahwa latihan yang dilakukan akan mencakup berbagai sektor seperti daratan, laut, udara dan siber, namun keputusan lebih lanjut belum disepakati.

Di masa lalu, baik Jepang dan Korea Selatan sama-sama berisiko dalam hubungan luar negerinya terhadap China, di mana sedikit keretakan pun dapat dapat merusak hubungan dagang dengan China. 

North Korean leader Kim Jong Un shakes hands with Russian President Vladimir Putin in Vladivostok

Menghidupkan kembali bonhomie lama: Menilai fase berikutnya dari hubungan Korea Utara-Rusia

, , , 0

 

Pada tahun-tahun menjelang perang Ukraina, akibat sanksi dan pergeseran pasar ke Asia, kepentingan Rusia dalam urusan kawasan Euro-Atlantik berkurang, dan hal ini mengakibatkan poros tak terelakkan bagi Moskow untuk beralih ke Asia. Perang Ukraina secara geopolitik mengkonfigurasi ulang prioritas Rusia di Indo-Pasifik, menghidupkan kembali hubungan dengan Korea Utara yang telah kehilangan relevansinya dengan berakhirnya Perang Dingin. Meskipun kedekatan yang semakin erat antara kedua negara ini merupakan faktor melemahnya situasi politik internal mereka, hal ini juga merupakan mikrokosmos dari pergeseran yang lebih besar yang harus dihadapi oleh kawasan Asia Timur Laut, cepat atau lambat, yaitu dinamika kekuatan yang semakin meningkat. Ketika negara-negara melihat persamaan geopolitik baru muncul, mereka dipaksa untuk menghitung ulang penilaian strategis mereka dan bertindak sesuai dengan itu, seperti halnya Pyongyang dan Moskow. Tahun ini menandai tahun ke-75[1] hubungan bilateral antara kedua negara dan Presiden Rusia Vladimir Putin dapat mengunjungi Pyongyang[2], menandai kunjungan pertama setelah 24 tahun.[3] Karena keseimbangan kekuatan sedang bergeser di Asia Timur Laut, sangat penting untuk memahami sifat kerja sama Rusia-Korea Utara dalam konteks aliansi geopolitik yang sedang berkembang ini.

 

Lintasan hubungan Rusia dan Korea Utara

Hubungan antara kedua negara, Korea Utara dan Rusia (dulu Uni Soviet), sudah terjalin sejak akhir tahun 1940-an. Hubungan antara kedua negara semakin kuat di bawah kepemimpinan Joseph Stalin dan Kim Il Sung. Hubungan Rusia-Korea Utara selama Perang Dingin didorong oleh kesamaan ideologi sebagai negara komunis, dan hubungan mereka berkembang pesat saat Stalin memerintah Uni Soviet. Namun, setelah kematian Stalin, hubungan tersebut merosot seiring dengan upaya yang dilakukan untuk memengaruhi status politik Kim Il Sung. Persepsi ini mengubah hubungan Pyongyang dengan Moskow hingga tahun 1957 ketika formasi kabinet kedua diterima, dan sejak saat itu, Kim menjadi satu-satunya pemimpin Korea Utara.

Pada tahun 1961, Korea Utara menandatangani Perjanjian Persahabatan, Kerja Sama, dan Bantuan Timbal Balik dengan Moskow dan Beijing[4], yang berjanji untuk membela rezim jika terjadi serangan. Hubungan berkembang secara positif hingga runtuhnya Uni Soviet, yang disintegrasi menyebabkan implikasi serius bagi Pyongyang dan ekonominya, yang menyebabkan salah satu krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Di bawah Presiden Rusia Boris Yeltsin, hubungan dengan Korea Utara diabaikan. Pada pergantian abad, Putin melakukan upaya serius untuk menghidupkan kembali hubungan, namun, tidak banyak kemajuan yang terjadi saat Pyongyang melakukan serangkaian negosiasi dengan Amerika Serikat (AS), yang kemudian gagal dengan uji coba senjata nuklir pertama Korea Utara. Moskow dan Beijing mendukung sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), yang kemudian berdampak serius pada hubungan tersebut. Namun, tren ini berubah dengan invasi Rusia ke Ukraina, karena kedua belah pihak melihat peluang untuk bersatu melawan pembentukan aliansi baru di Asia Timur Laut.

 

Hubungan Rusia-Korea Utara Pasca Perang Ukraina

Pada tahun 2023, pertukaran dimulai dengan kunjungan menteri pertahanan Rusia ke Pyongyang[5], diikuti dengan kunjungan pertama Kim Jong Un ke negara asing pasca pandemi COVID-19. Setelah kunjungan Kim, menteri luar negeri Korea Utara, Choe Son-Hui, mengunjungi Moskow,[6] dan menteri luar negeri Rusia, Sergey Lavrov, melakukan kunjungan balasan[7] ke Pyongyang untuk mendiskusikan penguatan hubungan. Semua kunjungan ini telah mempercepat hubungan antara kedua negara di tingkat bilateral, regional, dan institusional. Baru-baru ini, direktur Badan Intelijen Luar Negeri Rusia, Sergey Naryshkin, mengunjungi Pyongyang[8], yang kemudian terjadi keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya di DK PBB, di mana Rusia memveto[9] keputusan untuk melanjutkan perpanjangan Panel Pakar PBB untuk sanksi Korea Utara yang dibentuk di bawah Resolusi DK PBB No. 1718. Setelah tindakan terbuka Rusia mendukung Korea Utara, hubungan Rusia dengan sekutu AS seperti Korea Selatan dan Jepang memburuk.

Setelah krisis Ukraina, Pyongyang melihat sebuah peluang untuk berpihak pada Rusia dan memberikan dukungannya secara tegas untuk berperang. Meskipun ini dimulai dengan langkah oportunistik, hal ini kemudian diwujudkan dalam dukungan yang substansial. Rusia menerima senjata Korea Utara[10], yang membuat perang Rusia-Ukraina menjadi lebih buruk, dan demikian pula, Pyongyang menerima bantuan teknis dalam peluncuran satelit mata-mata tahun lalu.[11]

 

Ketika Korea Utara berusaha memodernisasi militernya dengan sistem baru, Korea Utara sangat mencari mitra pertahanan. Meskipun Rusia mungkin tidak terlibat dalam kemitraan pertahanan dengan Korea Utara, Rusia tentu saja dapat meningkatkan kemampuan non-nuklirnya. Selama bertahun-tahun, hubungan antarwarga antara Korea Utara dan Rusia telah meningkat. Ribuan warga Korea Utara bekerja di Rusia. Dengan banyaknya pekerja migran dari Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS) yang meninggalkan Rusia, perusahaan-perusahaan Rusia tertarik untuk mempekerjakan pekerja dari Korea Utara. Pada tahun 2022, lebih dari 31.000 pekerja di Rusia berasal dari Korea Utara.[12] Selain itu, pada akhir tahun 2023, sebuah aplikasi diajukan untuk mempekerjakan lebih dari 2.000 pekerja[13] di sektor konstruksi dari Korea Utara; ini tampaknya merupakan tahap pertama yang kemungkinan besar akan diikuti oleh lebih banyak mobilitas pekerja dalam waktu dekat.

 

Rusia dan Faktor Indo-Pasifik

Selain kebutuhan mendesak akan peralatan militer, salah satu faktor utama yang menentukan hubungan ini adalah faktor Asia-Pasifik. Pyongyang melihat aliansi AS yang sedang terbentuk di sekitarnya sebagai ancaman bagi keamanannya; oleh karena itu, sebagai cara untuk melawan aliansi ini, Pyongyang ingin membina kemitraan yang komprehensif dengan Moskow yang berdiri sendiri sebagai mitra yang cocok, terutama saat ini ketika menghadapi isolasi strategis dari Barat. Sebaliknya, bagi Moskow, ini adalah taruhan strategis yang mengamankan posisinya sebagai pemangku kepentingan penting dalam permainan politik Asia Timur Laut yang sedang berkembang, di mana Moskow memiliki kepentingan strategis yang kritis. Konsep Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia tahun 2023[14] menyerukan pengembangan kerja sama internasional yang luas untuk melawan kebijakan yang bertujuan memecah belah kawasan Asia-Pasifik, yang menunjukkan pentingnya Korea Utara dalam strategi Asia-Pasifik. Meskipun prioritas utama Moskow terletak pada sisi baratnya dengan Eropa Timur, Moskow tidak meremehkan tantangan yang muncul dari kemitraan AS dan Jepang yang semakin meningkat yang akan menimbulkan hubungan keamanannya sendiri dengan Jepang, yang memiliki sengketa teritorial maritim. Oleh karena itu, kemitraan strategis antara Rusia dan Korea Utara merupakan kepentingan bersama dari kedua mitra, yang bertujuan untuk melemahkan arsitektur keamanan apa pun yang mencoba mengancam keamanan masing-masing.

 

Selain itu, hal ini juga memberikan kesempatan bagi Rusia untuk menjadi pemangku kepentingan yang relevan dalam perhitungan geopolitik Asia-Pasifik (juga dikenal sebagai Indo-Pasifik), yang telah lama dicurigai.[15] Kepentingan jangka panjang Rusia bertumpu pada Asia-Pasifik, di mana Rusia tidak ingin ada pemain tunggal yang menjadi terlalu dominan, terutama di wilayah Pasifik Utara. Dalam strategi ini, Korea Utara membantu mendiversifikasi hubungan strategis Rusia di kawasan Asia-Pasifik, yang datang dengan investasi yang lebih sedikit dan keuntungan yang lebih baik di masa depan. Bagi Rusia, Korea Utara juga menjadi sangat penting karena saat ini Rusia tidak memiliki banyak pembeli, dan mereka yang memiliki hubungan baik dengan Rusia terlibat dalam strategi lindung nilai antara Cina dan AS. Bagi Pyongyang, kesepakatan ini membantunya menjadi lebih relevan dalam keamanan Asia-Pasifik, lebih jauh lagi mendapatkan banyak manfaat dari Moskow dan bahkan Beijing, yang kemungkinan besar akan memainkan peran yang lebih terlihat dengan kedua tetangganya jika keadaan tidak berjalan sesuai keinginannya.

 

Faktor penting lain yang mendorong hubungan ini adalah munculnya pemain-pemain baru di wilayah ini, terutama NATO. Sejak perang Ukraina, sebuah konsep baru telah didorong oleh AS dan Jepang.[16] Konsep ini adalah ‘keamanan yang tak terpisahkan’, yang pada dasarnya berarti bahwa keamanan kawasan Indo-Pasifik terkait dengan keamanan Eropa. Hubungan strategis antara keamanan kedua wilayah ini telah membuat Korea Utara[17] dan Rusia[18] bersiaga. Hal ini terlihat dalam pertemuan tahunan NATO di mana Korea Selatan dan Jepang[19] sekarang menjadi undangan tetap. Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, telah menyerukan[20] kerja sama lebih lanjut antara kedua belah pihak untuk melawan kekuatan otoriter. Kedua ibu kota ini sangat berhati-hati dengan aliansi antar-benua yang muncul untuk melawan Rusia dan Korea Utara. Meskipun Beijing semakin menjadi topik yang umum dibicarakan, namun tetap saja Beijing belum mendapatkan perhatian yang dibutuhkan. Oleh karena itu, faktor pendorong hubungan ini bersifat jangka pendek dan jangka panjang.

 

Faktor Beijing dan jalan ke depan

Sementara hubungan Rusia dan Korea Utara berkembang[21] lebih cepat dari yang diperkirakan, kita juga menyaksikan pergeseran sikap Beijing terhadap Pyongyang. Sejauh ini, Beijing telah memberikan respons yang tidak terlalu keras terhadap hubungan Rusia-Korea Utara.[22] Namun, secara paralel, Beijing telah meningkatkan keterlibatannya dengan Pyongyang.[23] Tanggapan Beijing yang tidak banyak bicara merupakan penerimaan terhadap hubungan Korea Utara dan Rusia, karena Beijing melihat perkembangan ini menambah perhitungan strategisnya, yang bertujuan untuk melemahkan mekanisme keamanan trilateral yang dianggap mengancam hegemoni mereka di wilayah tersebut. Jika situasi geopolitik menjadi mengancam Beijing karena perluasan kerangka kerja kisi-kisi AS di Indo-Pasifik, kemungkinan besar Beijing akan dipaksa untuk mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Korea Utara. Bersama-sama, dukungan Rusia dan Cina untuk ekonomi Korea Utara akan menyia-nyiakan semua upaya sanksi yang dilakukan oleh AS dan sekutunya sejak tahun 2009. Hal ini juga akan menandai dimulainya Perang Dingin yang aktif, seperti yang terjadi dengan dimulainya Perang Korea pada tahun 1950-an. Perang di Ukraina telah menciptakan efek kupu-kupu, yang dapat mengubah arsitektur keamanan Asia Timur Laut; karakteristik awalnya dapat diamati melalui penguatan hubungan Rusia-Korea Utara. Di tahun-tahun mendatang, akan menarik untuk mengamati lintasan perkembangan geopolitik di Asia Timur Laut. Akan tetapi, kemungkinan terjadinya konfrontasi sangat kecil.

[1] RBC. Kim Jong Un invited Putin to visit North Korea.. (n.d.). РБК. https://www.rbc.ru/politics/14/09/2023/650240729a79470be233f8ca

[2] RBC. Putin was invited to North Korea, calling him its closest friends. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/65ac5c679a79479c728ae267

[3] Ibid.

[4] United Nations.(1961, July 6). Treaty of friendship, co-operation and mutual assistance No.6045 UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS and DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLCI OF KOREA https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20420/volume-420-I-6045-English.pdf

[5] AlJazeera. (2023, July 27). North Korea’s Kim Hong Un meets Russian defence chief, showcases missiles. https://www.aljazeera.com/news/2023/7/27/north-koreas-kim-jong-un-meets-russian-defence-minister-in-pyongyang

[6] AP News. (2024, 15 January). North Korean foreign minister visit Moscow for talks as concern grows over an aleeged arms deal. https://apnews.com/article/russia-north-korea-foreign-minister-choe-visit-58b2bd3259b680d2d35ed19479f4abab

[7] AlJazeerra. (2023, October 18). Russia’s Lavrov visits North Korea amid claims of military cooperation. https://www.aljazeera.com/news/2023/10/18/russias-lavrov-to-visit-north-korea-as-moscow-deepens-ties-in-asia

[8] Reuters. (2024, March 28). Putin’s spy chief visited North Korea, Russian intelligence service says. https://www.reuters.com/world/russian-delegation-visits-pyongyang-discuss-cooperation-against-spying-kcna-says-2024-03-27/#:~:text=Sergei%20Naryshkin%2C%20the%20head%20of,Chang%20Dae%2C%20the%20SVR%20said.

[9] Edith M. Lederer. (2024, May 7). Russia defends veto of UN resolution to prohibit nukes in outer space, urges vote to ban all weapons. AP News. https://apnews.com/article/un-russia-veto-nuclear-weapons-space-us-35610238289a460bfabd04417e414f10

[10] AlJazeera (2024, February 28). North Korea sent Russia millions of munitions in exchange for food: Seoul. https://www.aljazeera.com/news/2024/2/28/n-korea-sent-russia-millions-of-munitions-in-exchange-for-food-says-seoul#:~:text=here%20to%20search-,North%20Korea%20sent%20Russia%20millions%20of%20munitions%20in%20exchange%20for,million%20artillery%20shells%20since%20September.

[11] Kang Jae Eun (2023, November 23). NIS says Russia’s help was behind N. Korea’s successful satellite launch. https://en.yna.co.kr/view/AEN20231123006551315

[12] Why do Russian construction sites need workers from North Korea?. https://mperspektiva.ru/topics/zachem-rossiyskim-stroykam-rabochie-iz-severnoy-korei/

[13] Anton Sokolin (2023, December 22). Russian region in Siebria seeks 2.000 North Koreans for construction projects. NK News.  https://www.nknews.org/2023/12/russian-region-in-siberia-seeks-2000-north-koreans-for-construction-projects/

[14] The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. (2023. March 31). The Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation. https://mid.ru/en/foreign_policy/fundamental_documents/1860586/

[15] The Wire. (2020, January 15). ‘Indo-Pacific’ Coined to Contain China, India Smart to Not to Get Into It: Sergei Lavrov. https://thewire.in/diplomacy/indo-pacific-concept-china-india-russian-foreign-minister

[16] Swasti Rao. (2023, January 13). Japan, the only country merging two security theatres in Europe and Indo-Pacific. The Print. https://theprint.in/opinion/japan-the-only-country-merging-two-security-theatres-in-europe-and-indo-pacific/1312666/

[17] Abhishek Sharma. (2023, September 4). How NATO’s expansion to Asia risks playing into North Korea’s hand. NK News. https://www.nknews.org/pro/how-natos-expansion-to-asia-risks-playing-into-north-koreas-hand/

[18] Michito Tsuruoka. (2023, June 28). The ‘Russia Factor’ in NATO-Japan Relations. United States Institute of Peace. https://www.usip.org/publications/2023/06/russia-factor-nato-japan-relations

[19] Kim Eun-jung. (2024, April 10). NATO invites S.Korea to Washington summit in July. Yonhap News Agency.  https://en.yna.co.kr/view/AEN20240403008500315

[20] NATO. (2024, April 4). Opening Remarks. https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_224172.htm?selectedLocale=en

[21] Harsh V. Pant & Pratnashree Basu. (2024, March 5). The quick transformation of Russia-North Korea ties. Observer Research Foundation. https://www.orfonline.org/research/the-quick-transformation-of-russia-north-korea-ties

[22] Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. (2023, September 13). Foreign Ministry Spokesperson Mao Ning’s Regular Press Conference on September 13, 2023. https://www.fmprc.gov.cn/eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202309/t20230913_11142374.html

[23] Simone McCarthy. (2024, April 11). China is sending its highest-level delegation to North Korea since 2019 to kick off a’friendship year’. CNN. https://edition.cnn.com/2024/04/10/china/china-delegation-northkorea-zhao-leji-intl-hnk/index.html

Load More

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..