Korea Utara “Dibela” Rusia dan China Soal Sanksi Proliferasi Nuklir

China dan Rusia bersama-sama mengajukan draf resolusi pada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) untuk meringankan sanksi pada Korea Utara. Sanksi pada Korea Utara sudah ditetapkan sejak tahun 2006 lalu menyusul pelanggaran pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik negara tersebut. Baik China maupun Rusia mengajukan proposal pada DK-PBB dengan dasar tidak adanya upaya percobaan proliferasi nuklir dan tes rudal jarak jauh oleh Pyongyang sejak tahun 2017.

Namun dikutip dari Arms Control, Korea Utara masih melakukan beberapa tembakan menggunakan senjata lain yakni rudal jarak dekat misil KN-25 pada Maret 2020 dan memberi isyarat Pyongyang akan tetap memiliki “senjata baru strategis” di masa depan. Selain itu, dilansir oleh BBC, pada 19 Oktober 2021 lalu militer Korea Selatan menyatakan bahwa Korea Utara telah menembakan rudal balistik yang diduga diluncurkan dari kapal selam mengarah ke wilayah perairan Jepang. Percobaan tembakan ini juga yang sebelumnya menghambat China-Rusia mengajukan draf proposal.

Dasar Pembentukan Draf Resolusi China-Rusia

Draf resolusi ini dipandang sebagai pertama kalinya dua negara tersebut bersama-sama berupaya merelaksasi sanksi bagi Korea Utara sejak Desember 2019. China dan Rusia bermaksud mendorong 15 negara anggota permanen dan non permanen DK-PBB untuk menghilangkan sanksi. Tujuannya yakni ‘meningkatkan taraf hidup masyarakat sipil’ yang terisolasi di wilayah Asia Timur tersebut. Draf resolusi memerhatikan kesulitan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Korea Utara selama beberapa tahun ke belakang. Bagi China maupun Rusia, atas dasar mendukung hak, martabat, dan kesejahteraan masyarakat Korea Utara, maka sanksi yang sedang berlaku perlu dipertimbangkan kembali.

“China selalu mendukung adanya diskusi mengenai pentingnya memerhatikan dimensi kemanusiaan akibat sanksi yang dikeluarkan DK-PBB.” kata Zhang Jun, Duta Besar China untuk PBB.

Kabarnya China dan Rusia sudah berdiskusi secara informal mengenai isu ini sejak tahun 2019 lalu yang menghasilkan kerangka draf resolusi pada tahun 2019 tersebut. Namun China-Rusia belum pernah secara resmi mengajukan voting terkait draf resolusi bagi Korea Utara karena ketidaksetujuan Amerika Serikat (AS). Juru bicara AS untuk PBB mengatakan fokus saat ini adalah memastikan Korea Utara akan terus patuh dengan sanksi yang ada saat ini.

China dan Rusia juga bermaksud menghilangkan sanksi bagi masyarakat Korea Utara yang ingin bekerja di luar negeri dan menghilangkan batasan proyek kerja sama kereta api dan jalan antar-Korea.

China-Rusia menunjukan strategi politik untuk mendukung Pyongyang dengan dasar penggunaan isu hak asasi manusia yang menjadi dasar nilai liberal Barat.

Draf Resolusi China-Rusia Kecil Kemungkinan Didukung

Dilansir CNN, seorang pejabat resmi menyatakan draf resolusi China-Rusia tidak akan banyak didukung. Pejabat tersebut menambahkan China-Rusia belum menjadwalkan kembali pertemuan untuk memformulasikan draf resolusi terbaru. Terlebih, dalam DK-PBB, dibutuhkan sembilan dukungan negara anggota, dengan tidak adanya veto dari lima negara anggota permanen yakni China, Rusia, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Sangat kecil kemungkinan negara Barat dan AS tidak melakukan veto peringanan sanksi proliferasi nuklir Korea Utara.

“Dewan Keamanan telah berulang kali menegaskan bahwa mereka siap untuk mengubah, menangguhkan, atau mencabut tindakan yang mungkin diperlukan sehubungan dengan kepatuhan Korea Utara. Namun, Korea Utara tidak mengambil langkah untuk memenuhi tuntutan Dewan Keamanan mengenai program nuklir dan rudal balistik yang dilarang,” kata juru bicara AS untuk PBB.

Seorang investigator PBB menyatakan bahwa DK-PBB sudah memberikan pengecualian pada isu kemanusiaan, terutama karena adanya tingkat kelaparan masyarakat yang meningkat selama pandemi Covid-19. Namun, Korea Utara tetap mengembangkan program nuklir dan rudal balistiknya meskipun kondisi ekonomi domestik yang sedang menurun.