Infrastruktur, Korupsi, dan Kualitas Personel: Sebuah Refleksi Dari Admiral Kuznetsov

Ambisi menghadirkan kekuatan angkatan laut yang mampu menjangkau lautan lepas mendorong Uni Soviet merancang armada kapal induk pada dekade 1970-an dan 1980-an, sebagai jawaban atas dominasi Amerika Serikat di laut. Dari ambisi itu lahir Admiral Kuznetsov, kapal yang mulai dibangun di galangan Laut Hitam di Mykolaiv, Ukraina, pada 1982, dan diluncurkan pada 1985 setelah berganti nama beberapa kali. Alih-alih disebut kapal induk murni, AL Uni Soviet menamainya kapal penjelajah berat pengangkut pesawat. Penamaan ini bukan sekadar istilah teknis, melainkan siasat hukum, sebab Konvensi Montreux membatasi kapal induk melintasi Selat Bosphorus dan Dardanella, sehingga status kapal penjelajah memungkinkannya keluar-masuk Laut Hitam tanpa hambatan. Desainnya pun mencerminkan kompromi ini, dilengkapi ski jump dibandingkan ketapel seperti kapal induk Amerika Serikat, serta persenjataan rudal jelajah anti-kapal yang berat sehingga mampu menyerang dan bertahan tanpa terlalu bergantung pada kapal pengawal. Tujuannya jelas, yaitu memproyeksikan kekuatan udara Uni Soviet di laut sekaligus menopang doktrin pertahanan berlapis, dan kapal ini semula dirancang sebagai yang pertama dari beberapa unit sejenis. Namun kapal ini baru resmi bernama Admiral Kuznetsov dan mulai bertugas pada 1991, tepat saat Uni Soviet berada di ambang keruntuhan.

Keruntuhan itulah yang menjadi awal petaka. Galangan yang membangunnya kini berdiri di negara lain, Ukraina, sementara kapal kedua yang sejenis tidak pernah rampung untuk Rusia dan akhirnya dijual ke Tiongkok, mengubur rencana menghadirkan lebih dari satu kapal induk. Sejak lahir, kapal ini kehilangan ekosistem industri yang seharusnya merawatnya sepanjang usia layanannya. Kekurangan ini diperparah oleh korupsi yang mengakar dalam industri pertahanan Rusia. Pada 2021, seorang pejabat galangan yang menangani perbaikan kapal ini ditahan karena menggelembungkan tagihan pembersihan tangki bahan bakar, menagih jauh lebih banyak jam kerja daripada yang sesungguhnya dikerjakan. Kasus ini bukan yang pertama; penyelidikan serupa juga pernah menjerat pejabat galangan lain yang menangani perbaikan kapal ini pada tahun-tahun sebelumnya, sebuah pola yang menunjukkan penyalahgunaan anggaran pemeliharaan bukan kejadian kebetulan, melainkan kebiasaan dalam sistem pengadaan pertahanan negara itu. Akibatnya, perbaikan menyeluruh yang dimulai sejak 2017 tidak kunjung selesai hingga hampir satu dekade kemudian, diwarnai insiden dok apung yang tenggelam pada 2018 dan merusak geladak kapal, serta kebakaran berulang saat perbaikan berlangsung.

Kualitas personel turut memperparah keadaan. Ketika kapal ini dikerahkan ke Suriah pada 2016, dua pesawat tempurnya jatuh dalam hitungan minggu akibat kabel penahan pendaratan yang putus, memaksa sebagian besar operasi penerbangan dipindahkan ke pangkalan darat. Masalah kabel penahan ini bukan hal baru, sebab insiden serupa sudah pernah terjadi lebih dari satu dekade sebelumnya tanpa pernah benar-benar diperbaiki. Keterbatasan anggaran membuat kabel penahan jarang diganti dan awak pesawat lebih jarang berlatih mendarat di kapal induk dibandingkan rival mereka di Angkatan Laut Amerika Serikat (USN) atau rekan mereka di Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLAN) Tiongkok. Kapal ini bahkan kerap harus dikawal kapal tunda karena rawan mogok, dan pengamat asing kerap mencatat karat di geladaknya serta asap hitam pekat dari cerobongnya, gambaran yang jauh dari kesan kekuatan yang ingin ditunjukkan. Kapal perang bukan sekadar baja dan mesin, melainkan hasil dari doktrin, basis industri, dan sumber daya manusia yang terjaga bertahun-tahun. Ketika ambisi politik melampaui kapasitas kelembagaan, simbol kekuatan justru berubah menjadi beban. Pada 2025, pejabat tinggi galangan kapal Rusia sendiri mengakui perbaikan lebih lanjut tidak lagi masuk akal secara ekonomi, dan kapal ini kini menanti nasibnya sebagai besi tua.

Saat ini, Indonesia sedang menghadapi babak baru dalam sejarah militernya karena pada 24 September 2026, Giuseppe Garibaldi resmi berganti bendera dan nama menjadi KRI Sriwijaya, kapal induk pertama milik TNI Angkatan Laut. Menariknya, kapal yang sama telah mengabdi di Angkatan Laut Italia selama lebih dari empat dekade, bahkan pernah menjadi kapal utama armada mereka, sebuah bukti bahwa desain semacam ini dapat bertahan lama apabila ekosistem kelembagaan di baliknya kokoh. Di sinilah pelajaran dari Admiral Kuznetsov menjadi relevan. Pertama, Indonesia perlu memastikan pangkalan dan fasilitas perawatan yang tengah dibangun di Lampung benar-benar dilengkapi kemampuan pemeliharaan dalam negeri, agar kapal ini tidak bergantung selamanya pada galangan asing untuk perbaikan besar. Kedua, transparansi anggaran pemeliharaan harus dijaga sejak awal, sebelum kebiasaan penyalahgunaan sekecil apa pun sempat mengakar. Ketiga, TNI Angkatan Laut yang saat ini masih mengkaji struktur satuan mana yang akan menaungi kapal ini sebaiknya mengambil keputusan itu dengan cermat, agar garis komando dan tanggung jawab pemeliharaan jelas sejak hari pertama. Keempat, langkah mengirim 100 personel untuk berlatih di Italia patut diapresiasi, tetapi harus menjadi kebijakan berkelanjutan, bukan proyek satu kali, lengkap dengan jenjang karier yang membuat awak terlatih bertahan lama dalam dinas. Kapal ini pun diproyeksikan untuk misi kemanusiaan, mengangkut bantuan dan helikopter bagi korban bencana di wilayah terpencil, sebuah tujuan yang jauh lebih mulia daripada sekadar unjuk kekuatan. Justru karena tujuan itulah keandalannya menjadi soal hidup dan mati bagi mereka yang bergantung pada bantuannya. Pilihannya kini ada di tangan Indonesia: menjadikan kapal ini instrumen kekuatan nasional yang benar-benar berfungsi, atau membiarkannya mengulang kisah yang sama seperti yang menimpa Admiral Kuznetsov.