Kolonialisme

Pekan lalu, ketegangan di Selat Taiwan kembali memanas. Menariknya, pemantiknya bukan karena pergerakan kapal perang, pasokan komponen semikonduktor, atau tarif dagang terbaru. Beijing dan Taipei mendadak terlibat saling lempar retorika sengit tentang siapa yang paling berhak mewarisi sejarah Perang Dunia Kedua. Perselisihan ini mencuat setelah pernyataan diplomatik yang menyinggung posisi China sebagai sekutu Amerika Serikat saat melawan Jepang. Taipei langsung meradang dan mengingatkan dunia bahwa pemerintahan yang bersekutu dengan Washington pada tahun 1945 adalah Republik China, yang kini berada di Taiwan, bukan Republik Rakyat China (RRC) yang baru lahir pada tahun 1949.

Peristiwa ini mengonfirmasi satu hal penting bahwa kekuatan besar dunia tidak hanya bertarung untuk menguasai masa depan melalui teknologi dan militer, tetapi juga berebut kendali atas interpretasi masa lalu. Bagi Beijing, sejarah bukan sekadar catatan peristiwa yang telah mati, melainkan senjata geopolitik yang aktif dan bernilai tinggi.

Selama beberapa dekade, narasi sejarah China berpusat pada apa yang mereka sebut sebagai Abad Penghinaan, yaitu periode ketika China mengalami perang, intervensi asing, perjanjian tidak setara, kehilangan sebagian kedaulatannya, hingga pendudukan Jepang. Namun, di bawah kepemimpinan modern saat ini, narasi tersebut telah berevolusi secara cerdik. China tidak lagi sekadar memposisikan diri sebagai korban yang pasif. Narasi tersebut kini bergeser menjadi sebuah trilogi: China pernah dipermalukan, China berhasil bangkit dengan kekuatannya sendiri, dan pengalaman sejarah tersebut membuat China membangun citra sebagai kekuatan besar yang lebih memahami penderitaan bangsa-bangsa yang pernah mengalami kolonialisme.

Modal memori inilah yang dibawa Beijing saat merangkul negara-negara Global South, istilah yang secara umum merujuk pada negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan kawasan lainnya. Saat berbicara di panggung internasional, seperti pada peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA), diplomasi China kerap menghidupkan kembali Semangat Bandung (Bandung Spirit) untuk membangun kedekatan historis dengan negara-negara berkembang. Pesan terselubungnya jelas bahwa tidak seperti Barat yang datang dengan rekam jejak kolonial dan resep pembangunan yang menggurui, China adalah sesama mantan korban yang kini datang sebagai saudara besar yang sukses.

Namun, memori sejarah ini juga digunakan sebagai jangkar batas moral bagi para pesaingnya di Asia Timur. Setiap kali Jepang berniat menaikkan anggaran pertahanan atau mempererat aliansi militer dengan Amerika Serikat, Beijing dengan cepat mengaktifkan memori kolektif tentang kejamnya militerisme Jepang di masa lalu. Strategi ini menciptakan sebuah struktur moral yang kaku di kawasan bahwa China adalah penjaga kedamaian pasca 1945, sementara Jepang adalah bekas agresor yang gerak-geriknya harus terus dicurigai.

Di sinilah paradoks menarik itu muncul. Di satu sisi, China mengecam jaringan kemitraan keamanan yang dipimpin Amerika Serikat di Asia-Pasifik, seperti Australia, United Kingdom, and United States (AUKUS) dan forum strategis Quadrilateral Security Dialogue (Quad), sebagai produk mentalitas perang dingin dan politik blok. Namun di sisi lain, saat berbicara empat mata dengan Washington, Beijing dengan senang hati mengingatkan bahwa China dan Amerika Serikat pernah berada di pihak yang sama dalam perang melawan Jepang. Sejarah di mata Beijing menjadi sangat elastis di mana Amerika masa lalu adalah kawan seperjuangan, namun Amerika masa kini adalah ancaman stabilitas.

Pengaruh global China juga sering dibaca melalui kritik terhadap Belt and Road Initiative (BRI), terutama kekhawatiran bahwa proyek-proyek tersebut dapat menciptakan ketergantungan utang dan memperbesar pengaruh politik Beijing. Namun, menggambarkan seluruh BRI hanya sebagai strategi jebakan utang juga menyederhanakan kenyataan yang jauh lebih kompleks. Berbagai proyek jalan, pelabuhan, pembangkit energi, dan jaringan kereta api yang didukung China memang menjawab sebagian kebutuhan infrastruktur besar di negara berkembang serta menghasilkan manfaat ekonomi nyata, meskipun dampak dan risikonya berbeda di setiap negara.

Kendati demikian, kenyataan ini melahirkan kontradiksi moral yang gagal dijawab oleh Beijing. Ketika kekuatan ekonomi dan militer China kini telah menjelma menjadi raksasa terbesar kedua di bumi, apakah hubungan bilateral mereka dengan negara kecil bisa benar-benar setara? Ketika satu pihak bertindak sebagai kreditor, kontraktor, pemasok teknologi, sekaligus pembeli komoditas tunggal, struktur yang tercipta secara alamiah adalah hierarki kekuasaan baru.

Kritik paling mendasar bagi China bukanlah sekadar apakah mereka dapat disebut sebagai imperialis baru, melainkan bahwa pengalaman sebagai korban sejarah tidak otomatis memberikan kekebalan moral ketika sebuah negara telah menjadi kekuatan besar.

Kontradiksi ini terlihat jelas di Laut China Selatan. China menggunakan sejarah masa lalu sebagai salah satu dasar klaimnya atas wilayah tersebut. Namun, negara-negara tetangga seperti Filipina dan beberapa negara Asia Tenggara mempertanyakan klaim tersebut karena dianggap berpotensi mengurangi hak mereka di wilayah laut yang sama.

Situasi ini menghadirkan sebuah ironi dalam geopolitik. Negara yang pernah mengalami tekanan dari kekuatan asing kini berada pada posisi yang jauh lebih kuat dan harus membuktikan bahwa kebangkitan tersebut tidak melahirkan pola dominasi baru terhadap negara-negara yang lebih kecil.

China memang berhasil menantang dominasi Barat dalam menentukan cerita tentang sejarah global. Namun, semakin besar kekuatan Beijing, semakin besar pula tuntutan untuk membuktikan bahwa narasi tentang kolonialisme, ketidakadilan, dan solidaritas Global South bukan sekadar sumber legitimasi politik. Ujian sebenarnya bagi China terletak pada cara mereka menggunakan kekuatan hari ini. Jika kebangkitan China hanya menghasilkan hierarki baru dalam tatanan internasional, maka yang berubah bukanlah aturan permainannya, melainkan hanya siapa yang berada di posisi paling kuat.