Pandemi

Peta belahan bumi barat menyoroti Amerika Selatan (Stok foto via Getty Images)

December 2 2022

PBB: Amerika Latin Dapat Menghadapi Krisis Berkepanjangan Pasca Pandemi

Anita Susanto America, Climate, News, Politics Amerika Latin, Hutan Amazon, Krisis Iklim, Pandemi, Pemanasan Global 0

Sebuah laporan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa wilayah Amerika Latin dan Karibia dapat menghadapi “krisis sosial yang berkepanjangan” setelah pandemi COVID-19. Laporan oleh Komisi Ekonomi untuk Amerika Latin dan Karibia (ECLAC) yang dirilis pada hari Kamis menemukan bahwa 56,5 juta orang di wilayah tersebut terkena dampak kelaparan, dan diperkirakan 45,4 persen orang berusia 18 tahun atau lebih muda di Amerika Latin hidup dalam kemiskinan.

“Kami menghadapi serangkaian krisis yang memperburuk ketidaksetaraan dan kekurangan kawasan ini,” kata Jose Manuel Salazar-Xirinachs, sekretaris eksekutif ECLAC, dalam siaran pers pada akhir November dilansir dari Al Jazeera. Laporan tersebut menggarisbawahi dampak berkepanjangan dari pandemi COVID-19, dengan tingkat kemiskinan tetap berada di atas tingkat pra-pandemi dan sekitar 13 persen penduduk kawasan ini hidup dalam kemiskinan ekstrem.

Faktor lainnya termasuk inflasi yang tinggi dan dampak dari invasi Rusia ke Ukraina kemungkinan akan dapat menimbulkan lingkungan yang menantang bagi pemerintah di kawasan Amerika Latin untuk memperbaiki situasi. Laporan dari ECLAC juga mencatat bahwa kenaikan harga dapat menyebabkan peningkatan malnutrisi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan, 12 juta lebih orang menghadapi kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut sejak 2019, sebelum pandemi COVID-19. PBB juga menyoroti dampak pandemi terhadap pendidikan, menyatakan bahwa lembaga pendidikan di wilayah tersebut ditutup selama rata-rata 70 minggu, dibandingkan dengan rata-rata global selama 41 minggu. Laporan tersebut mengatakan bahwa wilayah tersebut menghadapi dampak “diam tapi menghancurkan” terkait tingkat pendidikan di sana. Persentase orang berusia 18 hingga 24 tahun di Amerika Latin yang tidak belajar atau menganggur naik dari 22,3 persen pada 2019 dan meningkat 28,7 persen pada 2020, menurut laporan tersebut.

COVID-19 sendiri memakan banyak korban di negara-negara di Amerika Latin dan Karibia dengan hampir 700.000 kematian di Brasil dan lebih dari 330.000 di Meksiko, menurut perusahaan data Statista. Sebuah laporan oleh Amnesty International dan Pusat Hak Ekonomi dan Sosial menemukan bahwa “ketidaksetaraan yang mengejutkan” merupakan faktor utama angka kematian di seluruh wilayah. Sementara Amerika Latin menyumbang sekitar 8,4 persen dari populasi dunia, itu menyumbang sekitar 28 persen kematian akibat COVID-19.

July 26 2022

WHO Deklarasikan Wabah Monkeypox Sebagai Darurat Kesehatan Internasional

Anita Susanto Africa, America, Asia Pacific, Breaking, Europe, Health, News breaking, Cacar Monyet, Darurat, Kesehatan, Monkeypox, Pandemi, Virus, Wabah, WHO 0

Pada 23 Juli 2022, World Health Organization (WHO) mendeklarasikan “darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional” terkait penyebaran virus monkeypox atau cacar monyet yang sebelumnya diberitakan telah menyebar di banyak negara.

Bulan lalu, 3.040 kasus cacar monyet dilaporkan ke WHO dari 47 negara. Sejak itu, jumlah kasus terus berkembang, dan saat ini, terdapat lebih dari 16 ribu kasus yang dilaporkan dari 75 negara dan lima kematian akibat virus ini. Untuk itu, beberapa hari sebelumnya WHO mengumpulkan kembali komite untuk meninjau data terbaru dan memberi saran yang sesuai kepada ketua WHO. Wabah cacar monyet kemudian ditetapkan sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat internasional.

Dari tinjauan WHO, organisasi ini menilai bahwa cacar monyet berisiko secara global walaupun dalam level “moderate” (ringan dan dalam batas wajar), kecuali di wilayah Eropa dengan tingkat risiko penularan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Eropa saat ini menjadi pusat penyebaran global, dilaporkan lebih dari 80% infeksi cacar monyet dikonfirmasi berada di wilayah Eropa.

Lebih lanjut, WHO juga menyatakan bahwa ada kemungkinan penyebaran internasional. Secara singkat, WHO juga menegaskan bahwa telah terjadi wabah baru dengan cara penularan yang baru yang masih perlu diteliti.

Akibat penyebaran wabah ini, negara-negara anggota WHO merespon kesiapsiagaan mereka untuk mempersiapkan diri masing-masing dengan mempertimbangkan amandemen pada Peraturan Kesehatan Internasional, termasuk cara-cara untuk meningkatkan proses untuk menyatakan darurat kesehatan masyarakat.

Kebanyakan orang pulih dari cacar monyet dalam dua hingga empat minggu, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS. Virus ini menyebabkan ruam yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Orang yang terkena virus biasanya muncul ruam yang terlihat seperti jerawat atau lecet, dan bisa sangat menyakitkan.

Pada awal Mei, Inggris melaporkan kasus cacar monyet dari seorang warganya yang baru saja kembali dari perjalanan ke Nigeria. Beberapa hari kemudian, Inggris melaporkan tiga kasus cacar monyet lagi pada orang yang tampaknya telah terinfeksi secara lokal. Negara-negara Eropa lainnya, Kanada dan AS kemudian juga mulai mengkonfirmasi kasus. Sampai saat ini, darimana virus cacar monyet berasal masih belum jelas.

Petugas kesehatan mendisinfeksi tempat kerja di Pabrik Pyongyang di Pyongyang pada 16 Juni 2022. (Foto oleh KIM WON JIN/AFP via Getty Images)

June 27 2022

Korea Utara Melaporkan ‘Epidemi’ Penyakit Usus Tak Dikenal Setelah Gelombang Covid-19 Yang Parah

Anita Susanto Asia Pacific, Health, News, Social and Culture COVID-19, Korea Utara, Lockdown, Pandemi, Penyakit, Usus 0

Korea Utara dilaporkan mengirim tim medis dan penyelidik epidemiologi ke sebuah provinsi yang sedang memerangi wabah penyakit usus tidak dikenal, media pemerintah melaporkan pada Minggu, 19 Juni 2022. Setidaknya 800 keluarga yang menderita “epidemi enterik akut” telah menerima bantuan di Provinsi Hwanghae Selatan, Korea Utara. Kata enterik mengacu pada saluran pencernaan dan pejabat Korea Selatan kemungkinan wabah tersebut mungkin adalah penyakit kolera atau tipus.

Wabah baru di Korea Utara ini pertama kali dilaporkan pada minggu lalu yang semakin membebani negara yang terisolasi itu karena krisis pangan dan gelombang Covid-19 yang memperparah keadaan. Pada hari Minggu, kantor berita negara Korea Utara, KCNA merinci upaya pencegahan, termasuk karantina, “penyaringan intensif untuk semua penduduk,” dan perlakuan khusus serta pemantauan orang-orang yang rentan seperti anak-anak dan orang tua.

Menurut laporan KCNA, “Tim Diagnosis dan Perawatan Cepat” nasional Korea Utara bekerja dengan pejabat kesehatan setempat untuk menanggulangi wabah ini dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa produksi pangan tidak terganggu di area pertanian utama. Pekerjaan desinfeksi sedang dilakukan untuk memastikan keamanan air minum dan air rumah tangga, kata laporan itu.

Sebelumnya, Korea Utara dilaporkan mendapati 18.820 lebih banyak kasus demam walaupun tidak ada kematian baru di tengah wabah resmi COVID-19 pertamanya, karena pihak Pyongyang mengatakan bahwa penyebaran virus Covid-19 tersebut terkendali. Negara ini telah melaporkan lebih dari 4,6 juta kasus demam selama wabah resmi pertamanya, tetapi pihak berwenang belum mengungkapkan berapa banyak dari pasien tersebut yang dinyatakan positif Covid-19.

Tim Peters, pendiri organisasi bantuan yang berbasis di Seoul, Helping Hands Korea Seoul, mengatakan kemungkinan Korea Utara meremehkan tingkat krisis di negara itu. “Apa lagi selain Covid-19 yang bisa dapat menjangkit 4,6 juta orang secara tiba-tiba sejak penerimaan kasus COVID di DPRK pada pertengahan Mei? Pihak berwenang di sana memiliki banyak alasan untuk sangat khawatir bahwa sistem medisnya yang reyot akan mengalami tsunami kasus dan kewalahan,” kata Peters dilansir dari Al Jazeera.

Siluet warna-warni dari orang-orang yang mengenakan masker pelindung terhadap infeksi (Foto: Getty Images)

December 23 2021

Di Penguhujung Tahun 2021, Covid-19 Masih Menjadi Isu Utama Secara Global

Anita Susanto Africa, America, Asia Pacific, Breaking, Europe, News COVID-19, Omicron, Pandemi 1

Varian Omicron Telah Menyebar Ke Berbagai Negara

Virus Covid-19 varian Omicron pertama kali diidentifikasi di Afrika Selatan dan telah menyebar secara global. Sebelumnya, World Health Organization (WHO) menyebut varian ini sebagai “varian yang mengkhawatirkan”. Walaupun varian ini menyebar sangat cepat, belum ada bukti bahwa varian ini menyebabkan gejala yang lebih serius dari varian-varian sebelumnya.

Menurut data dari World Health Organization (WHO), kasus Covid-19 berkurang 12% di Amerika Serikat tetapi meningkat di sejumlah negara. Walaupun begitu, kasus Covid-19 di AS masih menjadi yang tertinggi menurut laporan yang dirilis pada 21 Desember 2021. Kasus varian Omicron ini menurut WHO telah tersebar di 106 negara. Menurut Organisasi tersebut “Bukti terbaru menunjukkan bahwa varian Omicron memiliki keunggulan pertumbuhan dibandingkan varian Delta dan menyebar dengan cepat, bahkan di negara-negara dengan transmisi komunitas yang terdokumentasi dan tingkat kekebalan populasi yang tinggi,”

Pandemi yang diakibatkan Covid-19 ini telah mempengaruhi banyak aspek secara global. Selain mempengaruhi perekonomian, vaksin menjadi isu yang sangat penting hingga adanya diplomasi vaksin dan juga apartheid vaksin di negara-negara maju dan selatan juga menjadi fenomena dan permasalahan global. Pesatnya penyebaran Covid-19 varian baru ini membuat banyak negara melakukan berbagai tindakan pencegahan.

Israel Akan Memulai Program Dosis Ke-Empat Untuk Kelompok Rentan

Israel sendiri mengumumkan bahwa mereka akan memulai program dosis ke-empatnya. Dosis tambahan rencananya akan diberikan kepada orang-orang berusia di atas 60 tahun, pekerja medis, dan orang-orang yang rentan. Kantor Perdana Menteri mengumumkan bahwa kebijakan ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari ahli virus corona di negara tersebut. Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett sangat mendukung program ini “Berita bagus, jangan buang waktu – (segera) pergi vaksinasi.”

Aturan untuk dosis ke-empat ini akan diberikan setelah empat bulan vaksin dosis ketiga. Sedangkan jarak dosis vaksin kedua dan ketiga juga dipersingkat menjadi tiga bulan dari sebelumnya lima bulan. Salah satu anggota panel ahli mengatakan kepada radio Israel bahwa keputusan untuk mengambil dosis keempat bukanlah keputusan yang mudah.

Mayoritas Negara Di Uni Eropa Kembali Memberlakukan Pembatasan Sosial

Di Uni Eropa (UE) varian Omicron terdeteksi di setidaknya 38 dari 53 negara kawasan Eropa yang meliputi Rusia dan Turki, menurut WHO. Inggris, Prancis, dan Jerman melaporkan jumlah kasus baru Covid-19 tertinggi pekan lalu dimana kasus di Inggris meningkat sebanyak 45%.

Jerman mengumumkan bahwa mulai 28 Desember, pembatasan akan kembali yang membatasi pertemuan pribadi hingga 10 orang dan menutup tempat hiburan. Portugal juga menerapkan peraturan yang sama yang dimulai sejak 26 Desember dan mewajibkan kerja dari rumah. Sama seperti Jerman dan Portugal, di Swedia, Menteri Kesehatan Lena Hallengren memperkirakan kasus Omicron akan meningkat dan memperingatkan bahwa “beban pada sistem kesehatan meningkat”.

Pembatasan yang lebih ketat sendiri dilakukan oleh Belanda. Pemerintah Belanda mengumumkan lockdown sejak 20 Desember 2021. Namun, koresponden BBC Eropa Nick Beake mengatakan para pemimpin Eropa lainnya ingin menunda kontrol yang lebih ketat sampai setelah periode perayaan jika memungkinkan.

Kasus Omicron Menjadi Varian Dominan Di Amerika Serikat

Varian omicron menjadi varian dominan di Amerika Serikat (AS) sebanyak 73% kasus menurut data yang diterbitkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) pada pertengahan Desember 2021. Varian baru ini telah Omicron has menggantikan varian delta yang sebelumnya dominan,

Jumlah kasus harian rata-rata di New York City lebih dari dua kali lipat terhitung dari awal hingga 17 Desember menurut data di website Departemen Kesehatan Kota. Menurut situs tersebut, New York melaporkan 7.200 kasus per hari dalam satu minggu terakhir, naik dari sekitar 3.200 minggu sebelumnya.

Untuk itu, Biden lewat pernyataan di website Gedung Putih menyatakan rencana kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran Omicron yang semakin luas. Secara garis besar, AS akan memberikan vaksin tambahan untuk orang dewasa, vaksinasi anak-anak, respon cepat terhadap peningkatan kasus, serta pengetatan protocol kesehatan. Selain itu, AS juga tetap berkomitmen untuk

Kasus Covid Varian Omicron Di Indonesia Bertambah

Di Indonesia, berita mengenai terkonfirmasinya varian omicron memiliki jarak waktu yang cukup lama dibandingkan negara lain. Sampai saat ini kasus positif Covid-19 varian Omicron di Indonesia bertambah 2 orang dari sebelumnya 3. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan sebanyak 60 orang dinyatakan positif virus Covid-19 yang sempat kontak erat dengan tiga kasus terkonfirmasi varian Omicron.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menyebut puluhan orang yang positif saat ini tengah menjalani karantina di RSDC Wisma Atlet sembari menunggu hasil pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS).

Menurut Kemenkes, tiga orang tersebut adalah petugas kebersihan Wisma Atlet Kemayoran, dan WNI yang pulang dari Amerika Serikat dan Inggris. Untuk itu, Pemerintah Indonesia saat ini menambah daftar negara yang dilarang masuk Indonesia untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 varian Omicron. Negara tersebut antara lain Inggris, Norwegia, dan Denmark. Selain itu, Pemerintah juga menutup pintu kedatangan WNA yang berasal atau sempat mengunjungi beberapa negara di kawasan Afrika dan juga Hong Kong.

Seorang penumpang (kiri) yang mengenakan alat pelindung diri (APD) mengantre untuk check-in penerbangan di Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) di Sepang pada 29 November 2021, ketika negara-negara di seluruh dunia menutup perbatasan dan memperbarui pembatasan perjalanan sebagai tanggapan terhadap penyebaran variasi virus corona Covid-19 baru yang sangat bermutasi yang dijuluki Omicron. (Foto oleh Mohd RASFAN / AFP) (Foto oleh MOHD RASFAN/AFP via Getty Images)

December 7 2021

“Varian Corona Virus Baru Yang Mengkhawatirkan” Ditemukan Di Berbagai Negara

Anita Susanto Africa, Europe, Health, News COVID-19, Delta, Omicron, Pandemi 0

Mendekati akhir tahun 2021, virus Covid-19 belum juga usai. Pasalnya, virus Covid-19 ini bermutasi dengan cepat dan menghasilkan berbagai varian baru yang berbahaya. Menurut Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa mengatakan bahwa dunia sedang berpacu dengan waktu dengan virus Omicron, sebuah varian dari virus Corona.

Ursula juga mengatakan bahwa para peneliti setidaknya membutuhkan waktu beberapa minggu untuk memahami jenis varian Omicron ini. Varian ini pertama kali teridentifikasi oleh peneliti di Afrika Selatan dengan jumlah kasus meningkat secara tidak wajar. Penemuan varian ini dikonfirmasi pada 9 November dari sebuah data sampel. Walaupun pertama kali ditemukan di Afrika Selatan, varian Omicron ini juga ditemukan di banyak negara di benua Eropa, Afrika, dan Asia.

Pada 28 November, pemerintahan Belanda mengumumkan setidaknya 13 orang positif Covid-19 di Bandara Schipol Amsterdam setelah perjalanan dari Afrika Selatan. Profesor biostatistik Sheila Bird mengatakan hasil tes Covid-19 di Amsterdam mengkhawatirkan tetapi diperlukan lebih banyak data. Menurut Sheila, kemungkinan akan ada cluster baru dari 13 orang yang terkonfirmasi positif itu, mulai dari cluster bandara sampai cluster rumahan.

Sebelumnya, varian Omicron ini disebut dengan vaian B.1.1.529, sebuah varian yang “dikhawatirkan”. Pernyataan terkahir dari World Health Organization (WHO) sendiri menyatakan bahwa peneliti di berbagai negara masih mencari tahu apakah varian Omicron lebih mudah menyebar dibandingkan varian lain. WHO juga belum mengetahui secara pasti apakah varian ini menyebabkan penyakit yang lebih parah dibandingkan dari varian lain.

Para peneliti mengkhawatirkan varian baru ini karena dianggap lebih berbahaya dari varian Delta walaupun masih menjadi hipotesis. Hal ini dikarenakan varian Omicron memiliki lebih dari 30 mutasi pada spine protein mahkota virus-nya, lebih dari dua kali lipat dari yang ditemukan di varian Delta. Perubahan dramatis semacam itu telah menimbulkan kekhawatiran bahwa antibodi dan vaksinasi sebelumnya mungkin tidak efektif.

WHO menyarankan agar negara-negara untuk mengambil langkah pencegahan seperti melakukan dan meningkatkan pengawasan dan pengurutan kasus varian Omicron. Hal ini untuk mempermudah penanganan dan penelitian varian baru yang mengkhawatirkan ini. Langkah yang tepat harus diambil oleh negara. Banyak negara dengan kasus terkonfirmasi positif telah melakukan penutupan akses perjalanan dari negara-terkonfirmasi varian Omicron. Negara-negara terkonfirmasi ini mayoritas berada di daerah selatan benua Afrika.

Penutupan akses perjalanan ini menimbulkan kemarahan dari negara-negara di selatan Afrika. Menurut Cyril Ramaphosa, presiden Afrika Selatan “Penutupan akses ini tidak memiliki dasar sains yang pasti dan belum tentu efektif dalam mencegah penyebaran varian ini. Satu-satunya hal terjadi adalah merusak ekonomi negara yang terkena dampak dan melemahkan kemampuan mereka untuk menanggapi dan pulih dari pandemi. Namun tindakan ini tentu merupakan respon dan pembelajaran dari lonjakan kasus varian Delta sebelumnya.

Belajar dari lonjakan kasus varian Delta akibat libur Idul Fitri, Indonesia menetapkan kebijakan PPKM Level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru 2022. Kebijakan ini tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2001. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan selain PPKM Level 3, akan ada beberapa pengetatan tambahan. Langkah antisipasi ini tentu akan membantu Indonesia untuk menangani penyebaran virus Omicron, walaupun begitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sendiri mengatakan bahwa varian tersebut belum terdeteksi di Indonesia.

Penerapan kebijakan PPKM Level 3 ini menjadi langkah tepat untuk Indonesia sebagai salah satu langkah pencegahan virus di level masyarakat. Namun terkait dengan varion Omicron yang lebih berbahaya, masyarakat Indonesia harus lebih berhati-hati. Banyak peneliti yang menyarankan agar negara memberikan dosis booster, namun jumlah masyarakat Indonesia yang telah divaksinasi baru sekitar 94 juta dari 272 juta jiwa. Pemberian booster saat ini tentu akan menghasilkan ketimpangan vaksinasi, karena baru sekitar 35% masyarakat Indonesia yang mendapatkan vaksin.

Protesters wearing mask depicting syringes hold a Swiss flag during a rally against the current measures to tackle the spread of the coronavirus, Covid-19 health pass and vaccination, in Lausanne on October 16, 2021. - On 28 November 2021, Swiss will vote on challenging the law underpinning many of the governments coronavirus measures. The countrys vaccination rate is lower than that of many other European nations. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

December 1 2021

Mayoritas Masyarakat Swiss Setujui Rencana Pemerintah Terkait Respons Covid-19

Chatrine Debora Europe, Health, News, Politics, Social and Culture COVID-19, Dampak Pandemi, Eropa, Pandemi 0

Menyusul gelombang ke lima Covid-19 di Eropa, Swiss berencana meningkatkan upaya penanganan pandemi Covid-19. Swiss mendeteksi penambahan kasus baru sekitar 75,843 dalam kurun waktu dua minggu. Namun, voting yang dilakukan dinilai cukup langka di Swiss, terutama karena pemerintah federal Swiss belum merespons Covid-19 dengan batasan-batasan baru.

Analis politik menilai keputusan ini dilakukan untuk tidak meningkatkan lebih banyak lagi oposisi pada kebijakan anti-Covid 19 sebelum voting tanggal 28 November 2021 kemarin ditetapkan.

Sebanyak 62,01 persen mayoritas masyarakat Swiss menyetujui rencana pemerintah dalam merespons peningkatan kasus Covid-19 di Eropa. Persentase dukungan ini meningkat sekitar 2 persen dibandingkan pemilihan pada Juni 2020 lalu terkait aturan Covid-19. Dengan partisipasi sekitar 65,72 persen pada tahun 2021 ini, referendum menunjukkan kebanyakan pemilih Swiss menginginkan batasan-batasan melawan Covid-19 tetap diberlakukan.

Sebelumnya, perhitungan cepat memprediksi persentase yang serupa yakni sekitar 60 persen masyarakat yang mendukung hukum baru. Polling lain pada awal November menunjukkan adanya pertumbuhan masyarakat sekitar 38 persen yang menolak rencana aturan baru pemerintah Swiss.

Pembatasan kehidupan publik untuk membatasi penyebaran infeksi virus Corona memicu oposisi di Swiss, di mana kondisi ini juga memicu referendum Swiss, terutama dengan varian baru yakni Omicron yang mengkhawatirkan masyarakat global.

Seperti kebanyakan negara Eropa, gelombang protes juga terjadi di Swiss. Protes yang dipimpin “Freiheitstrychler” atau Kelompok Kebebasan tidak jarang berubah menjadi kerusuhan dengan pihak kepolisian.

Masyarakat Swiss akhirnya menyetujui beberapa modifikasi aturan hukum Covid-19 yang sudah diadopsi oleh Parlemen pada Maret 2021 lalu. Di Swiss, setiap keputusan yang diambil di tingkat federal, kanton atau kotamadya dapat dipertanyakan oleh pemilih, terkadang beberapa bulan setelah implementasinya.

Dari sejumlah 26 kanton, hanya dua kanton yang menolak yani Schwyz dan Appenzell Innerrhoden yang beraliran konservatif dan berada di daerah pedesaan timur Swiss. Dengan hasil tersebut, maka keberlanjutan aturan-aturan Covid-19 akan tetap diberlakukan, bahkan ditingkatkan.

Perbedaan yang ditetapkan yakni pemanjangan bantuan ekonomi bagi masyarakat yang tidak mampu, termasuk meningkatkan upaya melacak kasus kontak dan kapasitas tes Covid-19. Pemerintah juga menetapkan dasar hukum untuk menggunakan “Sertifikat Covid-19” untuk memfasilitasi keperluan bepergian ke luar negeri untuk keperluan-keperluan tertentu.

Dengan adanya sertifikat vaksin, maka hanya orang yang sudah divaksin, sembuh, atau hasil negatif yang diperbolehkan menghadiri acara publik dan pertemuan-pertemuan.

LONDON, ENGLAND - APRIL 24: A Met Police officer walks amongst protestors during a "Unite For Freedom" anti-lockdown demonstration held to protest against the use of vaccine passports in the United Kingdom, on April 24, 2021 in London, England. The proposed vaccine passports would enable members of the public to prove that they have received a COVID-19 vaccination, which many argue will allow major events to take place. Opposers of the scheme fear that the passports will result in discrimination against those who have not been vaccinated. (Photo by Hollie Adams/Getty Images)

November 24 2021

Dampak Pengetatan Aturan Covid-19, Ribuan Masyarakat Eropa Protes

Chatrine Debora Europe, Health, News, Politics, Security and Defence, Social and Culture COVID-19, Dampak Pandemi, Demonstrasi, Eropa, Pandemi 0

Peningkatan kasus Covid-19 di Eropa, terutama dengan varian baru Delta secara signifikan mempengaruhi kondisi sosial dan kesehatan di wilayah Eropa. Gelombang terbaru yang disebut sebagai gelombang keempat membuat Jerman dan Belanda mengeluarkan kebijakan ketat.

Belanda memberlakukan lockdown sebagian, sedangkan Jerman sudah memperingatkan warganya mengenai rencana batasan baru yang akan dirilis. Di wilayah Jerman, tingkat infeksi saat ini menunjukkan adanya rata-rata kematian per-hari mencapai 200 orang.

Lothar Wieler, Kepala Badan pengendalian penyakit Jerman, Robert Koch Institute, menyatakan pada konferensi pers bahwa kegiatan publik harus dilarang dan pengembangan vaksin terbaru harus terus dilakukan. Wieler juga menambahkan, dengan penambahan kasus sekitar 50,000 per hari, maka akan terjadi peningkatan pasien di rumah sakit.

Sejauh ini, hampir 100,000 masyarakat Jerman meninggal akibat Covid-19, sehingga tingkat infeksi juga lebih tinggi dari biasanya. Pemerintah Jerman banyak bergantung pada paspor vaksin dan batasan akses di wilayah tertentu.

Di sisi lain, pemerintah Belanda menghadapi peningkatan kasus hingga 21,000 per hari, sehingga pemerintah memberlakukan kembali keharusan memakai masker dan kartu vaksin.

Dr. Hans Kluge mengingatkan bahwa akan terdapat pertambahan kematian akibat Covid-19 mencapai 500,000 orang jika aksi darurat segera ditetapkan.

Protes Lockdown di Eropa

Sejak mengalami lockdown ketiga di tahun lalu, banyak pemuda turun ke jalan guna menolak pembatasan terbaru yang dilakukan oleh pemerintah. Di Belanda, setidaknya 50 orang ditangkap dan lima petugas kepolisian terluka di tengah keramaian di Rotterdam yang disertai dengan tembakan.

Demonstrasi awalnya berlangsung secara damai, namun berubah menjadi kerusuhan disertai kekerasan saat ratusan orang mulai menyerang kepolisian, menghancurkan mobil, dan membakar tempat sampah.

Wali Kota Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, menilai kerusuhan yang terjadi membuat polisi perlu menggunakan senjata untuk melindungi diri mereka sendiri. Otoritas Belanda menggunakan gas air mata, anjing polisi, dan peralatan lain untuk menghentikan para pemuda yang menjadi provokator.

Para demonstran berteriak “Kebebasan, kebebasan, kebebasan!” Kebanyakan dikarenakan pengetatan aturan, terutama bagi mereka yang belum divaksin. Keharusan vaksinansi vaksin Covid-19 membuat masyarakat baik yang sudah divaksin, terutama yang belum divaksin, kesulitan masuk ke restoran, pusat pembelanjaan, dan acara olahraga di wilayah lokal mereka.

Bahkan terdapat masyarakat yang menilai saat kebijakan pemerintah sebagai tirani yang dijadikan aturan hukum, sehingga kerusahan disertai kekerasan adalah sebuah kewajiban.

Di wilayah lain yakni Austria, sekitar 40,000 orang melakukan demonstrasi menolak pembatasan yang dinilai berlebihan, terutama melihat rendahnya tingkat vaksinasi nasional. Austria juga turut membatasi arus masuknya turis hingga tanggal 13 Desember karena pemberlakuan lockdown. Negara Austria menjadi negara Eropa pertama yang mengumumkan bahwa vaksinasi Covid-19 menjadi sebuah keharusan hukum. Peraturan yang diharapkan berlaku pada Februari nanti isu masih dalam tahap diskusi menyeluruh.

Ribuan masyarakat Eropa lain juga tidak ketinggalan menolak pembatasan Covid-19 seperti terjadi di Kroasia, Italia, Prancis, dan Denmark. Meskipun di beberapa wilayah Eropa tingkat vaksinasi sudah tinggi, namun kampanye vaksinasi tetap diperlukan untuk mencapai kekebalan kelompok.

Andrea Ammon, Direktur Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa menilai keharusan vaksin merupakan gambaran adanya “pedang bermata dua” di mana aturan ketat mampu memberikan pemikiran pada masyarakat yang meragukan vaksin.

August 31 2021

Diduga Terkontaminasi, Moderna Mengundur Penggunaan 1.63 Juta Dosis Vaksin di Jepang

Chatrine Debora News Jepang, Moderna, Pandemi, Vaksin Covid-19 0

Moderna Inc menyatakan akan menangguhkan sementara sekitar 1.63 juta dosis suplai vaksin Moderna di Jepang setelah mendapat laporan adanya kontaminasi “material asing.” Hal ini dikarenakan produksi vaksin yang merupakan satu produksi di pabrik manufaktur di Spanyol.

Moderna mengklaim hanya 565.400 dosis yang menjadi bagian produksi yang sama dengan dosis yang terkontaminasi, namun memutuskan untuk menangguhkan jutaan vaksin yang sudah diproduksi tersebut.

Menteri Kesehatan Jepang pada 26 Agustus 2021 memutuskan akan mengundur penggunaan vaksin yang dicurigai terkontaminasi setelah berkonsultasi dengan farmasi nasional Jepang yakni Takeda. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir dampak vaksin terkontaminasi yang ditakutkan.

Jutaan dosis vaksin Moderna sudah didistribusikan ke 863 pusat vaksin nasional Jepang, di mana setelahnya Takeda Pharmaceutical Co. mendapat laporan kontaminasi pada sekitar 39 botol vaksin yang belum digunakan. Kementerian kesehatan Jepang menyatakan kontaminasi yang ditemukan merupakan partikel meta

Menteri Kesehatan Jepang mendapat laporan bahwa dua orang Jepang tewas usai mendapat vaksin Moderna yang diduga terkontaminasi tersebut. Salah satu korban tewas berusia 30 tahun yang meninggal dua hari setelah mendapat dosis kedua vaksin Moderna. Sebelumnya, korban mengalami panas dan demam, namun pemerintah dan perusahaan terkait menyatakan belum ada bukti kuat vaksin yang digunakan merupakan vaksin yang terbukti terkontaminasi.

“Pada saat ini, kami belum memiliki bukti bahwa penyebab kematian dikarenakan vaksin Moderna. Namun, tetap diperlukan investigasi resmi untuk menentukan keterkaitan dan kemungkinan yang ada.” kata Moderna dan Takeda.

Menteri Kesehatan Jepang dan Takeda meminta Moderna untuk melakukan investigasi menyeluruh, di mana menginformasikan juga untuk tidak menggunakan dosis vaksin yang terlihat tidak baik dan terkontaminasi.

Meskipun Moderna mengklaim belum ada masalah maupun kasus yang teridentifikasi, namun kasus ini bisa memengaruhi kepercayaan dan kerja sama negara lain dengan perusahaan Moderna ini. Mengingat, pemerintah Jepang sampai mengambil langkah pembatalan vaksin guna meminimalisir risiko yang tidak diinginkan.

Selain itu, kasus ini juga bisa menjadi penghambat dalam pemulihan dari kondisi pandemi karena dibutuhkannya kondisi imunitas di wilayah nasional dan global.

Pengembangan riset dan teknologi terus dibutuhkan untuk meminimalisir kasus serupa tidak terulang kembali.

May 24 2021

Apartheid Vaksin dan Human Security

Anita Susanto America, Asia Pacific, Europe, Health, Think COVID-19, Human security, Pandemi, Vaksin, WHO 1

Pada 17 Mei 2021, Direktur Jenderal World Health Organization (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan bahwa dunia sedang dalam kondisi apartheid vaksin yang telah dikhawatirkan WHO setelah beredarnya vaksin COVID-19 di hampir seluruh negara. Pada Forum Perdamaian Musim Semi Paris, Ghebreyesus mengatakan bahwa dunia tidak hanya berisiko mengalami apartheid vaksin, tetapi sudah dalam keadaan apartheid vaksin.^[1] Hal ini membuktikan bahwa isu kesehatan saat ini menjadi salah satu hal terpenting yang mengancam keselamatan manusia atau sering disebut human security yang harus ditangani oleh negara. Bukan hanya virus yang menyerang keamanan negara, tetapi bagi beberapa negara, cara menghilangkannya juga menjadi kegentingan lain yang harus ditangani. Menurut UNDP, human security sendiri adalah kondisi dimana manusia terbebas dari ketakutan dimana salah satu dimensinya adalah kesehatan.

Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat ini telah ditetapkan menjadi pandemi sejak 11 Maret 2020. Semenjak WHO mendapatkan informasi mengenai COVID-19 pada akhir Desember 2019 hingga ditetapkan pandemi terjadi, tercatat 118.000 kasus di 114 negara, dan 4.291 kematian.^[2] Tentu dengan dunia dihadapkan kepada pandemi, para peneliti vaksin sejak awal Januari 2020 berusaha secepat mungkin untuk menemukan vaksin COVID-19. Tepat setahun sejak informasi penyebaran COVID-19 pertama kali, vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19 diberikan persetujuan untuk digunakan pertama kali di Inggris oleh The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) dimana seorang wanita di Inggris menjadi penerima vaksin pertama pada 8 Desember 2020, 6 hari setelah persetujuan peredaran vaksin.^[3] Selain Inggris, Amerika Serikat (AS) juga berusaha mendapatkan vaksin secepat mungkin, perusahaan vaksin Moderna telah memasok pemerintah AS dengan 18 juta dosis dan proyek untuk menyediakan hampir 100 juta dosis bagi orang AS pada akhir kuartal pertama tahun 2021.^[4]

Hampir 6 bulan semenjak vaksin pertama disuntikkan, mayoritas dari seluruh negara berusaha menyelenggarakan program vaksin, namun ketimpangan antara negara maju berpenghasilan tinggi dan menengah ke bawah mulai terlihat. Dari pernyataan Ghebreyesus, negara maju menyumbang hanya 15% dari populasi dunia, namun memiliki 45% dari total vaksin dunia.^[5] Sedangkan negara-negara menengah ke bawah menyumbang hampir setengah dari populasi dunia, tetapi hanya menerima 17% dari total vaksin dunia.^[6] Hal ini lah yang menyebabkan terjadinya apartheid vaksin, di negara-negara berkembang, terdapat masyarakat dengan profesi yang berisiko terpapar virus dan belum mendapatkan vaksin, sedangkan masyarakat biasa dan anak-anak di negara maju sudah bersiap untuk mendapatkan vaksin karena persediaan vaksin yang banyak.

Apartheid vaksin ini tentu juga berkaitan dengan bagaimana sebuah negara menyikapi human security di negaranya. Misalnya, hingga Maret 2021, China telah mengekspor sekitar 60% dari vaksin yang telah diproduksi karena sebagian besar virus dapat terkendali, sedangkan AS sama sekali belum melakukan ekspor karena keinginannya untuk memvaksin semua masyarakat dewasa di AS.^[7] AS mempersepsikan bahwa untuk mencapai human security, ia harus memvaksinasi sebanyak mungkin masyarakatnya, sedangkan China mampu membagikan vaksinnya walau masih terdapat banyak masyarakatnya yang belum di vaksin.

Negara maju dengan kekuatan ekonominya tentu menjadikan akses terhadap produksi vaksin lebih mudah, menurut Dr. Peter Hortez, seorang peneliti vaksin dan dekan National School of Tropical Medicine di Baylor College of Medicinedi Texas “Masalah dengan vaksin adalah memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mengetahui cara membuat vaksin”.^[8] Bagi negara maju, tentu anggaran dan sumber daya manusia akan lebih mudah tersedia, sebaliknya untuk negara-negara menengah ke bawah. Tidak banyak negara menengah ke bawah yang dapat memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia untuk memproduksi vaksin.

Lonjakan kasus di India juga menjadi kasus yang seharusnya ditangani bersama, karena efek dari insiden ini tidak hanya berdampak pada satu negara saja. Negara-negara dengan kepemilikan vaksin yang banyak seharusnya membantu negara-negara yang kesulitan mendapatkannya. Namun, konsep dari human security ini sendiri masih sangat luas, sehingga banyak perbedaan definisi, tentu untuk selamat dari human insecurity tidak semua negara bertindak dengan cara yang sama. Sebelum vaksin COVID-19 ditemukan, negara-negara di sekitar Italia menutup perbatasannya karena takut adanya penyebaran massal COVID-19 Italia di awal tahun 2020.

Sekarang, setelah vaksin diproduksi masal, selain banyak negara maju yang menyimpan banyak dosis vaksin untuk masyarakat negaranya, kelangkaan vaksin di negara-negara menengah ke bawah ini bukan hanya terjadi karena kasus yang meningkat, tetapi karena akses yang sulit dan juga daya beli yang rendah. Dilansir dari UNAIDS, Afrika Selatan dan negara-negara berpenghasilan rendah harus membayar lebih dari dua kali lipat harga yang dibayarkan oleh Uni Eropa untuk vaksin Astra Zeneca.^[9] Melansir Independent, Ghebreyesus telah berulang kali mengkritik “bencana moral”.^[10]Hal ini terjadi karena vaksin paling banyak didistribusikan dan disimpan oleh negara kaya tanpa membagikannya ke negara-negara yang tingkat urgensi vaksin tinggi. Jika tidak ada perubahan dari tindakan negara-negara maju ini, angka penyebaran COVID-19 sendiri juga tidak akan menurun walaupun masyarakat seperti di AS hampir seluruhnya mendapatkan vaksin karena penyebaran virus ini masih tinggi di belahan bumi yang lain. Walaupun suatu negara telah berhasil memvaksin seluruh masyarakatnya, namun jika masyarakat dari negara lain masih berpotensi memaparkan virus, tidak akan tercipta keamanan dari rasa takut atas COVID-19.

^[1] “Director-General’s opening remarks at Paris Peace Forum Spring Meeting – 17 May 2021”, World Health Organization, 17 Mei 2021, https://www.who.int/director-general/speeches/detail/director-general-s-opening-remarks-at-paris-peace-forum-spring-meeting-17-may-2021

^[2] “Coronavirus disease (COVID-19) pandemic”, World Health Organization Regional Office For Europe, https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov#:~:text=On%2031%20December%202019%2C,2019%2DnCoV”

^[3] Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, “UK medicines regulator gives approval for first UK COVID-19 vaccine”, Gov.uk, 2 Desember 2020, https://www.gov.uk/government/news/uk-medicines-regulator-gives-approval-for-first-uk-covid-19-vaccine

^[4] AJMC Staff, “A Timeline of COVID-19 Vaccine Developments in 2021”, AJMC, 11 Mei 2021, https://www.ajmc.com/view/a-timeline-of-covid-19-vaccine-developments-in-2021

^[5] Op.cit., “Director-General’s opening remarks at Paris Peace Forum Spring Meeting – 17 May 2021”

^[6] Ibid.

^[7] Dave Lawler, “Where COVID-19 vaccines are coming from”, AXIOS, 17 Maret 2021, https://www.axios.com/covid-coronavirus-vaccines-astrazeneca-pfizer-357c2fa9-3df8-4115-9baa-c5b2375beb44.html

^[8] Jessica Glenza, “Coronavirus: how wealthy nations are creating a ‘vaccine apartheid’”, The Guardian, 31 Maret 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/mar/30/coronavirus-vaccine-distribution-global-disparity

^[9] Winnie Byanyima, “A global vaccine apartheid is unfolding. People’s lives must come before profit”, UNAIDS, 3 Februari 2021, https://www.unaids.org/en/20210203_oped_guardian

^[10] Graeme Massie, “‘Vaccine apartheid’: US under fire for sitting on stockpile while developing nations face deadly shortage”, Independent, 25 April 2021, https://www.independent.co.uk/news/world/americas/covid19-vaccine-apartheid-us-coronavirus-b1837039.html

April 30 2021

‘Tsunami’ COVID-19 India: Indonesia Selanjutnya?

Cristiyunisca Reviani Rongkas Think COVID-19, India, Indonesia, Pandemi 0

India mencatatkan dirinya sebagai salah satu negara penyumbang kasus positif dan kematian akibat COVID-19 terbesar saat ini. Hal ini terjadi setelah gelombang kedua COVID-19 menghatam negara itu pada pertengahan April 2021. Penambahan jumlah kasus positif dan kematian di India itu bahkan dikatakan sebagai ‘Tsunami’ COVID-19. Kuatnya ‘Tsunami’ ini menghantam, pemerintah India mengalami kesulitan dalam penanganan lonjakan kasus dan kematian ini dan beberapa negara tercatat telah mengirimkan bantuan medis ke India.

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa ‘Tsunami’ COVID-19 di India disebabkan oleh tiga faktor utama yakni perkumpulan massa, tingkat vaksinasi yang rendah dan mutasi baru COVID-19.[1] Beberapa hari sebelum puncak ‘Tsunnami’ itu, terjadi perkumpulan massal karena sebuah festiva bernama Kumbh Mela. Polisi India memperkirakan sekitar 650,000 orang ikut dalam festival itu untuk “mandi bersama”, tanpa menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Sehari setelah festival ini, terjadi lonjakan kasus yang sangat tinggi dan semakin tinggi di hari-hari berikutnya.[2] Sehingga festival ini dianggap menjadi salah satu yang memperarah penularan covid-19 di India.

‘Tsunami’ covid-19 yang terjadi di India sekali lagi menunjukan bahwa kita masih belum bisa mengalahkan virus itu. Kejadian ini harus menjadi refleksi dan dipelajari untuk menghindari terjadinya ‘Tsunami’ tersebut, terutama bagi Indonesia. Tiga faktor yang menurut WHO sebagai faktor utama dari ‘Tsunami’ di India pada kenyataan juga ada di Indonesia; tingkat vaksinisasi yang rendah, perkumpulan massa dan kemungkinan varian baru.

Indonesia memang mencatatkan dirinya sebagai salah satu negara yang pertama kali melakukan vaksinisasi kepada masyarakatnya. Namun, tingkat vaksinisasi masih sangat rendah. Baru sekitar 2.70% (29/04) dari total populasi yang telah mendapatkan 2 dosis suntikan vaksin atau dipaksin secara penuh.[3] Sementara mayoritas masyarakat belum memiliki kekebalan yang menyebabkan penularan virus masih akan terus.

Berbicara mengenai perkumpulan massa, kegiatan ini sejak awal telah dinilai sebagai sumber penularan virus COVID-19.[4] Tentunya, kita di Indonesia tidak asing dengan acara bekumpul bahkan memiliki ‘budaya kumpul-kumpul’. Berkumpul untuk perayaan ulang tahun, buka puasa bersama di bulan Ramadhan sampai acara arisan adalah beberapa contoh kegiatan berkumpul yang tidak lepas dari kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, ada juga praktik keagamaan tidak bisa dipungkiri sebagai acara perkumpulan paling besar dan paling sering di lakukan oleh masyarakat Indonesia.

Pemerintah Indonesia sempat memberlakukan kebijakan pembatasan dan pemberhentian pada bentuk-bentuk perkumpulan untuk menekan penularan virus. Sistem Work From Home (WFH) diberlakukan untuk perkantoran, semua aktvitas dunia pendidikan dilakukan secara daring, pembatasan jumlah pelanggan pada tempat makan dan pusat perbelanjaan sampai pemberhentian pada perkumpulan praktik keagamaan juga dilakukan. Sayangnya, kebijakan ini mendapatkan kecaman dari masyarakat yang menganggap pemerintah berupaya untuk menghentikan aktivitas keagamaan mereka. Akibatnya, kebijakan ini hanya membuahkan hasil sementara dan tidak secara signifikan menurunkan tingkat penularan.

Walaupun sempat mengambil kebijakan untuk menutup pintu masuk penerbangan internasional, kebijakan ini tidak berlangsung lama. Indonesia kembali membuka pintu untuk turis tanpa protokol karantina yang ketat. Nampaknya, perekonomian Indonesia memang masih sangat bergantung pada turis yang masuk ke negara ini. Akibatnya, potensi mutasi virus masuk ke Indonesia sangat beragam dan semakin tinggi.

Penularan COVID-19 saat ini masih sangat tinggi dan variasi baru yang lebih berbahaya masih sangat mungkin muncul. Oleh karenanya, WHO menyatakan bahwa pengawasan terhadap varian baru COVID-19 masih tetap harus dilakukan. Hal ini penanganan terhadap COVID-19 semakin akan sulit untuk dilakukan jika virus itu berhasil bermutasi dan menghasilkan varian baru.[5] Vaksin yang sekarang tersedia bisa menjadi percuma karena varian baru itu.

Kondisi Indonesia saat ini ternyata sangat mirip dengan kondisi India. Jika kita terus menormalisasi perkumpulan massa dan perpindahan masyarakat dari satu daerah ke daerah lain yang disaat bersamaan tingkat vaksinisasi masih rendah, dalam waktu dekat ‘Tsunami’ juga akan terjadi di Indonesia. Lalu, apa yang harus dilakukan? Pertanyaan ini cukup sulit dijawab karena pada dasarnya penanganan terhadap COVID-19 sangat kompleks. Pemerintah dan masyarakat selalu diperhadapkan pada situasi sulit dan tidak punya banyak pilihan.

[1] Hannah Ellis-Petersen, “WHO Blames ‘Perfect Storm’ of Factors for India COVID Crisis”, TheGuardian.com, 27 April 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/apr/27/international-aid-arrives-in-india-to-combat-deadly-covid-crisis

[2] Neha Arora, dkk. “ ‘Super-spreader’ Erupts as Devout Hindus Throng Indian Festival”, Reuters.com, April 15 2020 https://www.reuters.com/world/india/super-spreader-erupts-devout-hindus-throng-indian-festival-2021-04-14/

[3] Coronavirus Resource Center, “Vaccine Tracker: Indonesia”, John Hopkins University. Data diambil pada 29 April 2021, 14.00 WIB.

[4] Brian McCloskey, dkk. “Mass Gathering Events and Reducing Further Global Spread of COVID-19:A Political and Public Health Dilemma”, Elsevier Public Health Emergency Collection, Lancet 2020 4-10 April, 2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7138150/

[5] World Health Organization, “SARS-CoV-2 Variants”, Disease Outbreak News, 31 Desember 2020, https://www.who.int/csr/don/31-december-2020-sars-cov2variants/en/#:~:text=While%20mutations%20of%20SARS%2D,make%20control%20more%20difficult.