Menu

Kesehatan

Uganda’s queer activist Papa De raises a fist outside the Ugandan High Commission during a picket against the country's anti-homosexuality bill in Pretoria. Phill Magakoe/AFP via Getty Images

Presiden Uganda Sahkan UU Anti-LGBT Ter-Ekstrem Sedunia

, , , , , , , 0

Ketua Parlemen Uganda mengonfirmasi bahwa Presiden Uganda, Yoweri Museveni, telah menandatangani beberapa undang-undang anti-LGBTQ yang paling ekstrem di dunia, menentang tekanan internasional.

Undang-undang tersebut mengamanatkan hukuman penjara seumur hidup bagi siapa pun yang terlibat dalam hubungan seks sesama jenis. Setiap orang yang mencoba menjalin hubungan sesama jenis dapat terancam hukuman penjara hingga satu dekade.

Rancangan undang-undang tersebut turut membahas hukuman mati bagi “homoseksualitas berat” yang meliputi hubungan seks dengan anak di bawah umur, berhubungan seks saat HIV positif, hubungan sesama anggota keluarga (incest), hubungan dengan orang berkebutuhan khusus, hubungan di bawah tekanan, dan saat seseorang tidak sadarkan diri.

Undang-undang ini juga menjadikan pendidikan seks bagi komunitas gay sebagai tindakan kriminal dan membuatnya ilegal untuk tidak melaporkan pelaku homoseksualitas berat kepada polisi. Undang-undang ini juga menyebutkan “rehabilitasi” – terapi konversi yang banyak dikritik – bagi pelaku homoseksual.

Museveni telah mengirim rancangan undang-undang ini kembali ke parlemen untuk direvisi pada awal tahun ini. Versi terbaru undang-undang ini disahkan pada bulan ini.

 

Kritik internasional termasuk dari Presiden AS

Presiden Uganda yang sudah lama menjabat ini telah menghadapi kritik yang luas dari pemerintah Barat, termasuk AS, terkait undang-undang ini. Presiden AS, Joe Biden, mengutuk dengan tegas undang-undang baru di Uganda yang anti-gay, menyebutnya sebagai “memalukan” dan “pelanggaran tragis terhadap hak asasi manusia universal”. Pemimpin Inggris dan Eropa juga mengutuk undang-undang tersebut, dengan diplomat puncak Uni Eropa, Josep Borrell, menggambarkannya sebagai “menyedihkan.”

Dalam pernyataannya pada hari Senin (29/5), Biden menyatakan bahwa undang-undang tersebut merupakan “tanda terbaru dari tren yang mengkhawatirkan dalam pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi di Uganda.”

Dia juga menyatakan bahwa Amerika akan “mengevaluasi dampak undang-undang ini terhadap segala aspek keterlibatan Amerika Serikat dengan Uganda.”

Sebelumnya, Undang-undang yang memiliki sifat homofobia di Uganda sudah dibatalkan oleh pengadilan pada tahun 2014. Ketua parlemen, Anita Annet Among, merayakan penandatanganan undang-undang ini dengan mengatakan bahwa parlemen telah “menjawab jeritan rakyat kami.”

“Saya berterima kasih kepada Yang Mulia, presiden, atas tindakan tegasnya demi kepentingan Uganda. Dengan penuh kerendahan hati, saya berterima kasih kepada rekan-rekan saya, Anggota Parlemen, yang mampu menahan tekanan dari pengganggu dan teori konspirasi pesimis demi kepentingan negara,” tambahnya.

Anita Annet Among, Ketua Parlemen Uganda, memimpin sidang saat pengajuan rancangan undang-undang Anti-Homoseksual di Parlemen di Kampala, Uganda, pada tanggal 9 Maret.

Anggota masyarakat sipil sudah mencoba menantang undang-undang ini.

“Ini tidak mengherankan bagi siapa pun yang mengikuti perkembangan ini secara cermat, tetapi tetap sangat mengkhawatirkan bahwa negara ini secara kejam mendiskriminasikan minoritas seksualnya. Garis pertempuran telah digambar dan tahap berikutnya dalam persaingan ini akan berlangsung di pengadilan,” kata Nicholas Opiyo, seorang pengacara hak asasi manusia.

Dampak dari UU baru ini membuat komunitas LGBTQ ketakutan, sehingga banyak dari mereka menutup diri, bahkan meninggalkan rumah dan kabur ke luar negeri. Aktivis lainnya juga mengatakan bahwa mereka akan mengajukan gugatan hukum terkait UU tersebut. 

 

Bagaimana dengan di Indonesia?

Dikaitkan dengan isu yang sama di Indonesia, sebelumnya, Mahfud Md menjelaskan alasan mengapa larangan terhadap LGBT tidak dimasukkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Menurut Mahfud, sulit untuk membuktikan secara hukum tindakan LGBT.

“Dilarangnya LGBT tidak bisa dimasukkan di dalamnya. Tidak ada larangan terhadap LGBT. ‘Tapi, itu kan hukum agama?’ Namun, bagaimana cara memasukkannya,” ujar Mahfud Md dalam pidatonya pada Rakernas KAHMI 2023 yang disiarkan melalui akun YouTube KAHMI Nasional, seperti dilaporkan oleh detikcom pada hari Minggu (21/5).

“Karena LGBT adalah kodrat, tidak bisa dilarang. Jadi yang dilarang adalah perilakunya. Orang LGBT diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, tidak bisa dilarang,” tambahnya.

Mahfud menjelaskan bahwa dalam KUHP, larangan diberlakukan terhadap hubungan seksual di luar nikah dengan anak di bawah umur. “Maka, rumusan dalam KUHP adalah, siapa pun yang melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan anak di bawah umur. Dalam hal ini, LGBT dapat masuk ke dalam rumusan tersebut meskipun tidak mencakup semua kasus,” ungkapnya.

Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio berpartisipasi dalam pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden di Oval Office Gedung Putih pada 13 Januari 2023 di Washington, DC. (Foto oleh Kevin Dietsch/Getty Images)

Kematian Akibat Covid Di Jepang Mencapai Rekor Tertinggi, Fasilitas Kesehatan Kewalahan

, , , , , , , 0

Jepang bukan lagi negara dengan kinerja terbaik dalam hal menghindari kematian akibat Covid. Gelombang infeksi Omicron membanjiri sistem kesehatannya selama musim dingin ini dan menunda perawatan medis untuk pasien, bahkan tingkat kematian di tiap harinya mencapai rekor tertinggi pada 14 Januari 2023 dengan lebih dari 500 orang menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg.

Peningkatan tersebut mendorong tingkat kematian keseluruhan Jepang, bahkan tingkat infeksi di Jepang yan sebelumnya termasuk rendah, kini meningkat pesat. Status itu memberi lebih banyak ruang bagi orang untuk tertular virus untuk pertama kalinya musim dingin ini yang meningkatkan risiko kematian, kata Norio Ohmagari, kepala pusat pengendalian dan pencegahan penyakit di Pusat Kesehatan dan Kedokteran Global Nasional.

“Jumlah orang yang terinfeksi kemungkinan akan meningkat lebih cepat daripada negara lain mulai sekarang,” kata Ohmagari. “Jepang adalah masyarakat yang sangat menua, yang berarti proporsi orang dengan risiko kematian yang lebih tinggi tinggi. Dalam jangka panjang, kemungkinan Jepang akan menjadi salah satu negara dengan tingkat kematian yang tinggi.”

Jepang adalah salah satu negara dengan tingkat penuaan masyarakat tercepat di dunia, dengan orang yang berusia lebih dari 65 tahun merupakan 29 persen dari 125 juta populasi. Kelompok tersebut termasuk yang berisiko tertinggi untuk Covid, dengan laporan bahwa banyak kematian selama gelombang saat ini terjadi di antara mereka yang memiliki kondisi mendasar seperti Alzheimer dan penyakit jantung.

Peningkatan infeksi virus secara cepat ini terjadi setelah China, pada awal Desember tahun 2022 lalu mencabut kebijakan nol-Covidnya yang berkontribusi pada gelombang infeksi di awal tahun 2023. Selain itu, struktur sistem kesehatan kemungkinan besar memperburuk jumlah korban akibat Covid. Jepang mengklasifikasikan Covid sebagai penyakit serius, seperti tuberkulosis atau flu burung, dan mengirimkan pasien ke fasilitas khusus yang diperlengkapi untuk menanganinya. Rumah sakit Covid yang ditunjuk kewalahan oleh peningkatan pesat pasien selama gelombang yang dimulai pada Oktober dan membuat pasien justru memilih untuk pulang, kata Kenji Shibuya, seorang ahli epidemiologi di Tokyo Foundation for Policy Research.

Ribuan pasien darurat ditolak perawatan oleh rumah sakit tiga kali atau lebih sejak wabah dimulai, dengan angka mencapai rekor 8.161 pasien pada 9 Januari lalu, menurut Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana. “Jumlah transportasi darurat dengan ambulans meningkat, membebani rumah sakit yang ditunjuk yang sudah kekurangan tenaga karena profesional medis juga terinfeksi,” kata Shibuya.

Untuk itu, ada seruan untuk menurunkan klasifikasi Covid, dan memperlakukannya seperti influenza, tetapi pemerintah telah menolaknya. Salah satu yang menjadi pertimbangan pemerintah sendiri adalah pertimbangan politik untuk menghindari membebankan biaya kepada pasien, karena jika klasifikasi diturunkan, masyarakat Jepang harus membayar sendiri untuk pengobatan seperti penyakit lain yang klasifikasinya rendah.

Petugas polisi berpatroli untuk menegakkan pembatasan penguncian Covid-19 baru di Kampala, Uganda, pada 25 Juni 2021. (Foto oleh BADRU KATUMBA/AFP via Getty Images)

Uganda Mengumumkan Lockdown Saat Kasus Ebola Meningkat

, , , , , , , 0

Presiden Uganda, Yoweri Museveni telah mengumumkan lockdown selama tiga minggu segera di dua distrik Mubende dan Kassanda berisiko tinggi saat negara itu memerangi peningkatan infeksi Ebola.

Semua pergerakan masuk dan keluar dari distrik Mubende dan Kassanda akan dihentikan sementara kecuali truk kargo, kata Museveni dalam pidato yang disiarkan televisi. Jam malam juga akan diberlakukan. Tempat ibadah, bar, pusat kebugaran, sauna, dan tempat hiburan lainnya akan ditutup tetapi sekolah akan tetap buka, tambahnya.

“Mengingat beratnya masalah dan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dan melindungi kehidupan dan mata pencaharian, pemerintah mengambil tindakan ekstra yang memerlukan tindakan dari kita semua,” kata Museveni dilansir dari CNN. Kementerian kesehatan Uganda juga akan meningkatkan pelacakan kontak dan bantuan ke fasilitas kesehatan setempat.

Ebola adalah penyakit langka tapi mematikan, karena penyakit ini menyebar melalui kontak langsung dengan cairan tubuh dan tidak ditularkan melalui partikel virus di udara seperti COVID-19, menurut informasi dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC). Namun, virus Ebola merupakan penyakit yang kerap memakan korban, karena sampai saat ini tidak ada obatnya dan tidak ada vaksin yang disetujui, meskipun ada upaya bersama untuk membuatnya.

Berbicara pada konferensi pers awal bulan ini, Direktur Jenderal World Health Organization, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan vaksin yang berhasil digunakan untuk mengekang wabah Ebola baru-baru ini di Republik Demokratik Kongo tidak efektif terhadap jenis virus Ebola yang sekarang beredar di Uganda.

“Namun, beberapa vaksin sedang dalam berbagai tahap pengembangan untuk melawan virus ini, dua di antaranya dapat memulai uji klinis di Uganda dalam beberapa minggu mendatang, sambil menunggu persetujuan peraturan dan etika dari pemerintah Uganda,” kata Tedros.

Uganda telah mengalami empat kali wabah Ebola. Yang paling mematikan menyebabkan lebih dari 200 orang tewas pada tahun 2000. Museveni mengumumkan wabah Ebola pada bulan September setelah kasus ebola muncul di Sudan yang relatif jarang dikonfirmasi dan mulai meningkat di seluruh distrik Uganda. Wabah terbaru sejauh ini telah menewaskan 29 di antara 63 kasus yang tercatat.

Menurut CDC, seseorang yang terinfeksi Ebola “tidak menular sampai gejala muncul (termasuk demam, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, kelelahan, kehilangan nafsu makan, gejala gastrointestinal, dan pendarahan yang tidak dapat dijelaskan)” menurut pernyataan dari CDC.

Seorang anggota staf dari pusat vaksinasi di Brill memegang sebotol vaksin Spikevax Moderna. (Foto oleh Sina Schuldt/aliansi gambar melalui Getty Images)

China Menyetujui Vaksin Covid Inhalasi Pertama

, , , , , , 0

China menjadi negara pertama yang mengizinkan vaksin Covid-19 dengan metode inhalasi, membuka  jalan bagi potensi penggunaan produk vaksin bebas jarum di Beijing. Produsen vaksin inhalasi, CanSino Biologics, mengatakan pada awal September bahwa regulator obat-obatan China telah menyetujui dosis vaksin inhalasi untuk penggunaan darurat sebagai vaksin penguat.

Vaksin yang dapat dihirup ini dikenal dengan nama Convidecia Air, memiliki metode berbeda dengan vaksin Covid-19 lainnya, Convidecia Air ini diberikan lewat hembusan udara dari nebulizer yang kemudian dihirup melalui mulut. Di sisi lain, vaksin Convidecia Covid-19 dengan metode suntik keluaran CanSino sendiri sudah digunakan di China dan telah disetujui di beberapa negara lain. Menurut database yang dikelola oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), produk baru CanSino adalah salah satu dari dua vaksin “inhalasi” khusus yang telah mencapai pengembangan fase klinis, karena sejumlah perusahaan di seluruh dunia meneliti cara-cara inovatif untuk memberikan perlindungan Covid-19 melalui hidung dan mulut.

Izin dari vaksin yang dihirup datang ketika beberapa kota di China memberlakukan lockdown kembali akibat penyebaran Covid skala besar dan pengujian massal sebagai tanggapan terhadap wabah skala kecil. China sampai saat ini masih menjadi negara yang ketat dalam menghalau penyebaran Covid dengan kebijakan nol-Covid yang ketat. Lebih dari 70 kota di China telah ditempatkan di bawah penguncian Covid penuh atau sebagian sejak akhir Agustus, berdampak pada lebih dari 300 juta orang, menurut penghitungan CNN.

China Daratan melaporkan 1.848 kasus virus corona baru untuk 3 September, termasuk infeksi bergejala dan tanpa gejala, dibandingkan dengan 1.988 kasus baru sehari sebelumnya. Tingkat vaksinasi yang rendah di kalangan orang tua adalah salah satu alasan medis yang digunakan oleh otoritas China untuk membenarkan tindakan pengendalian penyakit yang sedang berlangsung.

Dalam rilis berita, CanSino mengatakan Convidecia Air “dapat menginduksi imunitas humoral, seluler, dan mukosa yang kuat.” Dalam sebuah penelitian kecil yang diterbitkan pada bulan Agustus, peneliti CanSino melaporkan bahwa pada orang yang mendapat dua dosis suntikan vaksin CoronaVac, booster vaksin inhalasi meningkatkan kadar antibodi dibandingkan dengan dosis ketiga CoronaVac yang disuntikkan.

Secara global, produsen obat berlomba membuat vaksin generasi berikutnya yang dapat meningkatkan perlindungan terhadap Covid, termasuk yang menggunakan metode pemberian dosis yang inovatif. Ada harapan bahwa vaksin non-suntikan ini, yang diberikan dalam bentuk tetes, semprotan atau tablet ke mulut dan hidung, juga dapat mencegah penyebaran infeksi dari orang ke orang.

Convidecia sendiri menggunakan virus tidak berbahaya yang disebut adenovirus untuk mengangkut instruksi untuk membuat protein lonjakan Covid ke dalam sel sehingga tubuh dapat membuat antibodi untuk melawannya. Sampai saat ini, tidak ada produk CanSino yang diizinkan untuk digunakan di Amerika Serikat, tetapi Organisasi Kesehatan Dunia awal tahun ini mendaftarkan versi Convidecia yang disuntikkan untuk penggunaan darurat.

Palang merah dengan latar belakang kamuflase (Stock photo via Getty Images)

History 22 Agustus – Palang Merah Internasional Didirikan

, , , , , , , , , , 0

Pada 22 Agustus tahun 1864, Konvensi Jenewa terkait Perbaikan Kondisi Tentara yang Terluka dan Sakit di Lapangan (atau dikenal dengan the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick of Armies in the Field) diadopsi oleh 12 negara lewat pertemuan di Jenewa. Perjanjian tersebut dipimpin oleh seorang advokat kemanusiaan Swiss, Jean-Henri Dunant yang menyerukan perawatan non-partisan kepada orang terluka pada saat perang dan memberikan netralitas personel medis.

Ia juga mengusulkan penggunaan lambang internasional untuk menandai personel dan perbekalan medis. Untuk menghormati kewarganegaraan Dunant, sebuah palang merah dengan latar belakang putih—bendera Swiss terbalik—dipilih. Organisasi tersebut kemudian dikenal sebagai Komite Internasional Palang Merah. Palang Merah adalah jaringan kemanusiaan internasional yang mulai dibentuk sejak tahun 1863 di Swiss yang nantinya memiliki cabang di seluruh dunia yang memberikan bantuan kepada korban bencana, konflik bersenjata, dan krisis kesehatan.

Palang Merah ini dibentuk karena kesadaran Dunant pada tahun 1859 ketika ia menyaksikan hasil dari Pertempuran Solferino di Italia dimana personil medis tidak banyak ditemukan. Pertempuran itu menyebabkan sekitar 40.000 tentara tewas, terluka atau hilang, dan baik tentara, serta penduduk di wilayah itu, tidak diperlengkapi dengan baik untuk menghadapi jatuhnya korban sebanyak itu.

Pada tahun 1862, Dunant menerbitkan sebuah buku, A Memory of Solferino, di mana ia menganjurkan pembentukan organisasi bantuan nasional yang terdiri dari sukarelawan terlatih yang dapat menawarkan bantuan kepada tentara yang terluka perang, di sisi mana pun pertempuran mereka berada. Tahun berikutnya, Dunant menjadi bagian dari komite yang berbasis di Swiss yang menyusun rencana untuk asosiasi bantuan nasional. Awalnya organisasi ini hanya terdiri dari sukarelawan terlatih yang dapat menawarkan bantuan kepada tentara yang terluka pada saat perang, terlepas dari sisi pertempuran mana mereka berada.

Pada kurun waktu yang sama, Kekaisaran Ottoman juga menyadari pentingnya personil medis, namun alih-alih menggunakan lambang salib merah, kekaisaran ini menggunakan lambang bulan sabit merah yang kemudian diikuti oleh banyak negara Islam.

Pada tahun 1901, Dunant menerima Hadiah Nobel Perdamaian untuk jasanya yang begitu besar. Sejak saat itu, Palang Merah berkembang menjadi organisasi kemanusiaan yang banyak membantu korban perang. Selama Perang Dunia I, organisasi tersebut mengalami pertumbuhan yang signifikan, dari sekitar 100 cabang lokal pada tahun 1914 menjadi lebih dari 3.800 cabang empat tahun kemudian. Palang Merah merekrut 20.000 perawat untuk dinas militer dan memberikan dukungan bagi pasukan AS dan Sekutu serta pengungsi sipil.

Dalam Perang Dunia II, upaya organisasi ini merekrut lebih dari 104.000 perawat untuk angkatan bersenjata dan mengirim lebih dari 300.000 ton pasokan medis ke luar negeri. Pada tahun 1941, Palang Merah memulai program donor darah nasional untuk mengumpulkan darah bagi angkatan bersenjata AS dan pada tahun 1945, layanan tersebut telah mengumpulkan lebih dari 13 juta liter darah.

Dalam ilustrasi foto ini, kata Monkeypox terlihat di layar smartphone dengan logo Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di latar belakang. (Ilustrasi Foto oleh Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

WHO Deklarasikan Wabah Monkeypox Sebagai Darurat Kesehatan Internasional

, , , , , , , , , , , , , , 0

Pada 23 Juli 2022, World Health Organization (WHO) mendeklarasikan “darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional” terkait penyebaran virus monkeypox atau cacar monyet yang sebelumnya diberitakan telah menyebar di banyak negara.

Bulan lalu, 3.040 kasus cacar monyet dilaporkan ke WHO dari 47 negara. Sejak itu, jumlah kasus terus berkembang, dan saat ini, terdapat lebih dari 16 ribu kasus yang dilaporkan dari 75 negara dan lima kematian akibat virus ini. Untuk itu, beberapa hari sebelumnya WHO mengumpulkan kembali komite untuk meninjau data terbaru dan memberi saran yang sesuai kepada ketua WHO. Wabah cacar monyet kemudian ditetapkan sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat internasional.

Dari tinjauan WHO, organisasi ini menilai bahwa cacar monyet berisiko secara global walaupun dalam level “moderate” (ringan dan dalam batas wajar), kecuali di wilayah Eropa dengan tingkat risiko penularan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Eropa saat ini menjadi pusat penyebaran global, dilaporkan lebih dari 80% infeksi cacar monyet dikonfirmasi berada di wilayah Eropa.

Lebih lanjut, WHO juga menyatakan bahwa ada kemungkinan penyebaran internasional. Secara singkat, WHO juga menegaskan bahwa telah terjadi wabah baru dengan cara penularan yang baru yang masih perlu diteliti.

Akibat penyebaran wabah ini, negara-negara anggota WHO merespon kesiapsiagaan mereka untuk mempersiapkan diri masing-masing dengan mempertimbangkan amandemen pada Peraturan Kesehatan Internasional, termasuk cara-cara untuk meningkatkan proses untuk menyatakan darurat kesehatan masyarakat.

Kebanyakan orang pulih dari cacar monyet dalam dua hingga empat minggu, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS. Virus ini menyebabkan ruam yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Orang yang terkena virus biasanya muncul ruam yang terlihat seperti jerawat atau lecet, dan bisa sangat menyakitkan.

Pada awal Mei, Inggris melaporkan kasus cacar monyet dari seorang warganya yang baru saja kembali dari perjalanan ke Nigeria. Beberapa hari kemudian, Inggris melaporkan tiga kasus cacar monyet lagi pada orang yang tampaknya telah terinfeksi secara lokal. Negara-negara Eropa lainnya, Kanada dan AS kemudian juga mulai mengkonfirmasi kasus. Sampai saat ini, darimana virus cacar monyet berasal masih belum jelas.

Foto udara yang menunjukkan polusi udara di Jakarta. (Foto oleh BAY ISMOYO/AFP via Getty Images)

DKI Jakarta: Dua Kali Dinyatakan Sebagai Kota Dengan Kualitas Udara Terburuk Minggu Ini

, , , , , , , , 0

Lembaga data kualitas udara, IQ Air kembali menempatkan kualitas udara Jakarta pada posisi pertama di dunia sebagai kota dengan kualitas udara terburuk pada Jumat, 17 Juni 2022, pagi. IQ Air melalui laman resmi mencatat kualitas udara di Jakarta per pukul 07.50 WIB mencapai indeks 160. Sementara, berdasarkan standar Amerika Serikat (AQ US) menggolongkan indeks 151 hingga 200 merupakan kategori udara yang tidak sehat.

Sedangkan konsentrasi polutan particulate matter 2.5 saat ini mencapai 14,6 kali nilai pedoman kualitas udara tahunan WHO. Konsentrasi particulate matter mencapai 2.5 yang merupakan polutan pencemar udara yang paling kecil dan berbahaya bagi kesehatan tubuh. IQ Air menyarankan masyarakat untuk menggunakan masker, menghidupkan pemurni udara, menutup jendela dan menghindari aktivitas di luar rumah.

Sebelumnya, pada 15 Juni 2022, kualitas udara Jakarta juga menduduki posisi pertama di dunia dengan indeks kualitas udara tidak sehat pada pukul 11.00 WIB. Menurut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI hal ini terjadi karena suhu udara yang rendah dan tingkat kelembaban yang tinggi sehingga mengakumulasi polutan yang mendorong tingkat polusi udara di Ibu Kota.

Sementara itu, pemandangan kabut menyelimuti gedung-gedung pencakar langit di Jakarta pada Jumat pagi mengindikasikan kualitas udara yang buruk di tengah cuaca Ibu Kota yang berawan. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan volume kendaraan yang meningkat dinilai memicu kualitas udara Ibu Kota menjadi buruk. “Memang Jakarta ini cukup padat. Kendaraan kembali normal, ada peningkatan polusi,” kata Riza. Ia juga menyatakan akan mengevaluasi dan mengatasi masalah itu.

September lalu, Koalisi Ibu Kota sendiri memenangkan gugatan pemenuhan hak warga akan udara bersih yang ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta dan menyatakan siap akan menjalankan hasil putusan tersebut. Anies Baswedan menyebut Pemprov DKI Jakarta juga memiliki visi untuk memfasilitasi udara  bersih yang memang menjadi hak warga. Ia mengatakan bahwa dibutuhkan pendekatan multisektor untuk memperketat pengendalian sumber pencemaran udara, mendorong perubahan gaya hidup masyarakat, dan mengoptimalkan penghijauan.