Lingkungan

John Kerry, Utusan Khusus Presiden AS untuk Iklim, tiba pada konferensi pers pada hari ketujuh Konferensi Iklim COP28 UNFCCC di Expo City Dubai pada tanggal 06 Desember 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab. (Foto oleh Sean Gallup/Getty Images)

December 20 2023

Merevolusi Energi: Urgensi Menjaga Iklim Bagi Negara-Negara Berkembang

Anita Susanto Africa, Asia Pacific, Climate, Culture, Think Afrika, Bencana Alam, COP28, Global Warming, Lingkungan, Perubahan Iklim 0

Dunia telah mengalami hari dan bulan terpanas dalam sejarah pada tahun ini, bersamaan dengan rekor suhu es Antartika yang sangat rendah dan suhu laut yang sangat tinggi. Gelombang panas yang terik, berkurangnya kekeringan, dan terbatasnya sumber air adalah beberapa dampak yang dialami masyarakat di seluruh dunia. Negara-negara yang paling terkena dampak perubahan iklim adalah negara-negara berkembang dan kurang berkembang. KTT iklim PBB di Dubai (COP28) menghadirkan kesempatan sekali seumur hidup untuk membalikkan arah dan membangun masa depan yang lebih baik bagi manusia, lingkungan, dan iklim.

Bagi negara kurang berkembang terutama kepulauan kecil, mereka hanya menyumbang kurang dari 1% emisi gas rumah kaca, dibandingkan dengan 3,3% di negara kurang berkembang.^[1] Di wilayah Afika, emisi karbon global hanya sebesar 4% atau 1,45 miliar ton, dan merupakan rumah bagi 17% populasi dunia.[2] Namun, negara-negar berkembang di berbagai belahan dunia kini tengah bergulat dengan dampak paling mematikan akibat pemanasan global, dengan tindakan preventif yang minim dan tidak jarang menyebabkan kerugian yang besar. Untuk itu, banyak dari negara berkembang yang berjanji untuk peduli dan memperbaiki penggunaan emisinya.

Menjelang COP28, Pemerintah Mozambik telah menyetujui rencana transisi energi baru yang ambisius hingga tahun 2050, dengan harapan dapat menarik investasi sekitar $80 miliar untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan dan meningkatkan ketersediaan listrik, kata seorang pejabat senior energi pada akhir November 2023 sebelum COP28 berlangsung.[3] Sebelumnya, wilayah ini juga menjadi tempat terjadinya kekeringan dan banjir terburuk dalam beberapa tahun terakhir, termasuk Topan Freddy yang melanda Malawi dan Mozambik awal tahun ini dan menewaskan lebih dari 500 orang serta ratusan korban jiwa lainnya.[4]

Akibat bencana alam ini, $150 juta dari dana yang disisihkan Bank Dunia untuk proyek-proyek di Mozambik telah ditransfer untuk mendukung pemulihan negara tersebut dari Topan Freddy di Afrika Selatan.[5] Salah satu badai paling mematikan yang melanda benua ini dalam 20 tahun terakhir adalah Freddy. Sebelum berbalik arah dan kembali mendarat pada bulan Maret, badai tersebut melanda Malawi, Mozambik, dan Madagaskar pada akhir bulan Februari. Di wilayah tersebut, tercatat sekitar 1.000 kematian.[6]

Sembilan puluh persen dari hampir dua juta kematian akibat bencana cuaca, iklim, dan air yang terjadi antara tahun 1970 dan 2021 terjadi di negara-negara berkembang.[7] Sebanyak 12.000 bencana alam yang tercatat di seluruh dunia selama periode ini mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar $4,3 triliun, dan negara-negara berkembanglah yang menanggung kerugian terbesar, sehingga semakin menghambat kemajuan negara mereka.[8] Hingga pada konferensi terbesar terkait perubahan iklim, COP28 yang diadakan pada akhir November 2023 di Uni Emirat Arab, para delegasi secara tak terduga memutuskan untuk membentuk kumpulan dana yang telah lama ditunggu-tunggu—terutama dari negara-negara berkembang—untuk mengkompensasi kerugian yang disebabkan oleh kekeringan dan badai yang disebabkan oleh perubahan iklim, pada hari pertama yang biasanya terjadi pada menit-menit terakhir konferensi.

Dengan menyampaikan keputusan tersebut pada hari pertama konferensi, Presiden COP28 Sultan al-Jaber menciptakan kehebohan. Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan negara-negara maju lain dengan cepat menjanjikan sumbangan lebih dari $400 juta untuk negara-negara berkembang yang menderita dampak perubahan iklim. Kesepakatan ini diperkirakan akan menghasilkan konsensus yang lebih berani dan komprehensif mengenai tindakan-tindakan selama KTT.[9] Hal ini telah membuat banyak negara berkembang “lega” dan percaya akan usaha untuk mempertahankan kenaikan suhu bumi di bawah 1.5 Celcius.

Mengapa banyak negara berkembang nampaknya lebih peduli terhadap isu lingkungan hidup?

Meskipun terlihat negara-negara maju melakukan upaya untuk mencegah perubahan iklim menjadi lebih buruk, namun dalam pemberitaan, banyak sekali negara-negara berkembang yang terlihat lebih bersemangat untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup, meskipun kondisi ekonomi dan ekonomi mereka tidak baik. Masalah politik terkadang masih perlu diselesaikan secara internal. Ada beberapa alasan mengapa banyak negara berkembang menunjukkan kepedulian yang kuat terhadap permasalahan lingkungan.

Penting untuk diketaui bahwa persepsi negara-negara berkembang yang kurang peduli terhadap lingkungan hidup adalah sebuah kesalahpahaman. Pada kenyataannya, banyak dari negara-negara tersebut yang secara aktif terlibat dalam mengatasi tantangan lingkungan hidup. Hal ini terlihat ketika negara-negara kepulauan sering meneriakkan resolusi seperti ini dalam pertemuan organisasi internasional. Tindakan seperti ini dapat dilihat sebagai ketergantungan terhadap alam dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Teori ketergantungan menunjukkan bahwa negara-negara berkembang seringkali rentan secara ekonomi dan lingkungan karena ketergantungan mereka pada negara-negara maju.

Teori ini berpendapat bahwa degradasi lingkungan di negara-negara berkembang dapat menjadi konsekuensi dari ketergantungan ekonomi mereka, sehingga membuat negara-negara tersebut lebih cenderung mengatasi permasalahan lingkungan sebagai cara untuk melepaskan diri dari ketergantungan. Teori ketergantungan berpendapat bahwa dunia terbagi menjadi sebuah negara maju (core country), yang terdiri dari negara-negara maju secara ekonomi dan negara-negara industri, dan sebuah pinggiran (periphery), yang terdiri dari negara-negara kurang berkembang yang menyediakan bahan mentah dan tenaga kerja murah ke negara-negara tersebut.

Negara-negara berkembang seringkali menghadapi peningkatan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Negara-negara ini lebih rentan terhadap peristiwa cuaca ekstrem, naiknya permukaan air laut, dan dampak perubahan lingkungan lainnya, sehingga menjadikan lingkungan hidup sebagai isu penting bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka. Hal ini sejalan dengan bagaimana sistem pemikiran ekonomi Schumpeter yang menyatakan adanya hubungan simbiosis yang diperlukan antara elemen ekonomi, sejarah, politik, sosial dan semua elemen lain termasuk lingkungan dari proses berfungsinya dan perkembangan dunia kapitalis.^[10]

Fenomena ekonomi bukanlah sesuatu yang terisolasi dan tidak dapat ditentukan, namun hal ini tidak menjadi alasan untuk menjelaskan dunia ekonomi melalui faktor eksternal.^[11] Banyak negara berkembang sangat bergantung pada pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lainnya untuk penghidupan mereka. Degradasi lingkungan berdampak langsung pada sektor-sektor ini, sehingga mengarah pada pengakuan bahwa praktik lingkungan berkelanjutan sangat penting bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Negara-negara berkembang semakin menyadari pentingnya memasukkan kelestarian lingkungan ke dalam perencanaan ekonomi jangka panjang mereka. Teknologi ramah lingkungan dan praktik berkelanjutan dipandang sebagai jalan menuju pembangunan ekonomi yang meminimalkan dampak lingkungan.

[1] “The State of Climate Ambition: Snapshots for Least Developed Countries (LDCs) and Small Island Developing States (SIDS)”, UNDP, 17 Januari 2023, https://www.undp.org/publications/state-climate-ambition-snapshots-least-developed-countries-ldcs-and-small-island-developing-states-sids

[2] “Over 300 dead in Malawi, Mozambique as Cyclone Freddy losses pile”, Al Jazeera, 16 Maret 2023, https://www.aljazeera.com/news/2023/3/16/cyclone-freddy-toll-passes-300-as-mozambique-counts-bodies

[3] “Mozambique to present new $80bn energy transition plan at COP28”, Al Jazeera, 27 November 2023, https://www.aljazeera.com/news/2023/11/27/mozambique-to-present-new-80bn-energy-transition-plan-at-cop28

[4] Ibid.

[5] “World Bank Mobilizes $150 Million to Help Mozambique Recover From Cyclone Freddy

“, World Bank, 19 Mei 2023, https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/05/24/world-bank-mobilizes-150-million-to-help-afe-mozambique-recover-from-cyclone-freddy

[6] “World Bank gives Mozambique $150m for Cyclone Freddy recovery”, Al Jazeera, 19 Mei 2023, https://www.aljazeera.com/news/2023/5/19/world-bank-gives-mozambique-150m-for-cyclone-freddy-recovery

[7] “Economic costs of weather-related disasters soars but early warnings save lives”, World Meteorological Organization, 22 Mei 2023, https://wmo.int/news/media-centre/economic-costs-of-weather-related-disasters-soars-early-warnings-save-lives

[8] Josephine Latu-Sanft, “COP 28 Is a Crunch Point for Countries on the Front Lines of Climate Change”, Scientific American, 29 November 2023, https://www.scientificamerican.com/article/cop-28-is-a-crunch-point-for-countries-on-the-front-lines-of-climate-change1/

[9] Matt McGrath, “Poor countries win fight for climate cash at COP28”, BBC News, 1 Desember 2023, https://www.bbc.com/news/science-environment-67581277

[10] Alin Croitoru, “The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle by Joseph Schumpeter “, Journal of Comparative Research In Anthropology And Sociology, Vol. 3, No. 2, 2012

[11] Ibid.

Kebakaran hutan, kebakaran hutan dengan nyala api dan awan asap yang menyinari matahari saat senja di punggung gunung, Blue Mountains, Australia (Foto stok via Getty Images)

December 7 2023

Manusia Mengalami Tahun Terpanas Dalam 125.000 Tahun

Anita Susanto Climate, Culture, Health, News, Social and Culture COP28, Lingkungan, Perubahan Iklim, Rekor, Suhu Bumi 0

Sejak bulan Juni, dunia mengalami suhu yang luar biasa tinggi setiap bulannya, bahkan Bulan November dinobatkan sebagai bulan terpanas sepanjang sejarah. Dengan gelombang panas yang memecahkan rekor, kebakaran hutan yang ganas, badai dahsyat, dan banjir yang merusak, para ilmuwan menyamakan dampak perubahan iklim tahun ini dengan “film bencana”.

Minggu ini terdapat dua publikasi penting yang memberikan gambaran mengkhawatirkan tentang suhu panas yang tidak biasa ini: Satu laporan mengklaim bahwa umat manusia baru saja mengalami periode 12 bulan terpanas dalam setidaknya 125.000 tahun, sementara laporan lain memperkirakan bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun terpanas di dunia.

Direktur eksekutif Institut Perubahan Iklim Edinburgh di Universitas Edinburgh, David Reay, mengatakan kepada CNN bahwa “kita sudah terlalu terbiasa dengan catatan iklim yang berjatuhan seperti kartu domino dalam beberapa tahun terakhir.” 12 bulan terpanas terjadi antara November 2022 dan akhir Oktober 2023, dengan suhu rata-rata 1,32 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan suhu di masa pra-industri, menurut analisis data global yang dirilis oleh organisasi penelitian nirlaba Climate Central.

Dalam konferensi telepon dengan wartawan, wakil presiden bidang ilmu pengetahuan Climate Central, Andrew Pershing, menyatakan, “Ini adalah suhu yang tidak boleh kita alami.” Di samping itu, analisis dari Climate Central juga menemukan bahwa El Niño, fenomena laut dan cuaca alami di Pasifik tropis, baru saja mulai menaikkan suhu. Pembakaran bahan bakar fosil merupakan penyebab utama terjadinya tren pemanasan global jangka panjang yang signifikan di bumi. Ini tidak lazim, dan itulah kuncinya.

Para peneliti menemukan bahwa selama periode 12 bulan ini, 90% populasi dunia, atau 7,3 miliar orang, mengalami setidaknya 10 hari suhu tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar umat manusia terkena dampak panas yang luar biasa. Delapan puluh enam persen penduduk India, atau 1,2 miliar orang, mengalami suhu tinggi selama setidaknya 30 hari, sebuah kejadian yang setidaknya tiga kali lebih sering terjadi akibat perubahan iklim.

Pada awal November lalu, suhu di Tiongkok memecahkan lebih dari selusin rekor suhu bulanan, dengan beberapa wilayah mengalami suhu setinggi 34 derajat Celcius. Di AS, minggu ini telah terjadi pemecahan beberapa rekor suhu panas; pada hari Rabu, 8 November 2023, suhu di beberapa bagian Texas mencapai 33,8 derajat Celcius, melampaui suhu sebelumnya yang tercatat pada bulan November.

Menurut penelitian, hanya dua negara—Islandia dan Lesotho—yang mengalami suhu di bawah normal selama periode tersebut. Hasil Climate Central mengikuti perkiraan lain yang dirilis pada 8 November oleh Copernicus Climate Change Service dari Uni Eropa, yang menyimpulkan bahwa tahun 2023 kemungkinan akan menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat, dengan kemungkinan “hampir pasti.”

Perkiraan tersebut didasarkan pada kesimpulan laporan bahwa Oktober bulan lalu adalah rekor terpanas, melampaui rekor sebelumnya yang dicatat pada tahun 2019 sebesar 0,4 Celcius. Rata-rata suhu pra-industri lebih dingin 1,7 Celcius sepanjang bulan. Samantha Burgess, wakil direktur Copernicus, menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “Oktober 2023 telah terjadi anomali suhu yang luar biasa.”

Memasuki bulan Desember, para peneliti dari Layanan Perubahan Iklim Copernicus UE telah menyatakan bahwa rekor panas dipecahkan pada bulan November, menjadikan suhu rata-rata global pada tahun 2023 sebesar 1,46 derajat Celcius dibandingkan suhu pra-industri. Bahkan di bulan yang sama, terdapat dua hari yang lebih hangat 2 derajat Celsius dibandingkan suhu pada masa pra-industri, hal yang belum pernah terjadi satu hari pun yang tercatat dalam sejarah. Namun dalam beberapa dekade, suhu global harus tetap di atas 1,5C agar benar-benar melampaui target Perjanjian Paris.

June 2 2023

Mengapa Presiden Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir Laut?

Chatrine Debora Asia Pacific, Climate, News, Politics ekspor, Ekspor pasir laut, Jokowi, Lingkungan, Presiden Joko Widodo 0

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Kebijakan ini diumumkan pada tanggal 15 Mei 2023 sebagai langkah terpadu yang mencakup perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap sedimentasi di perairan laut.

Presiden Jokowi mengemukakan alasan utama di balik kebijakan ini, yaitu untuk meningkatkan kesehatan laut. Aturan ini dirancang dengan tujuan melindungi dan melestarikan lingkungan laut, serta mendukung keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesehatan ekosistem laut.

Salah satu ketentuan dalam kebijakan ini adalah izin ekspor pasir laut ke luar negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat Bab IV butir 2, di mana pemanfaatan pasir laut dapat digunakan untuk reklamasi dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan infrastruktur oleh sektor swasta, dan ekspor.

Persyaratan izin ekspor pasir laut, terutama bagi pelaku usaha

Meskipun izin ekspor pasir laut diberikan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Misalnya, izin usaha pertambangan untuk penjualan harus diperoleh dari menteri yang bertanggung jawab dalam urusan mineral dan batubara, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 10 Ayat 4. Izin pemanfaatan pasir laut juga dapat diperoleh dari gubernur berdasarkan kewenangannya setelah melalui evaluasi oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha yang mengajukan permohonan izin harus bergerak dalam bidang pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 11, pelaku usaha wajib memastikan kelangsungan hidup dan penghidupan masyarakat di sekitar lokasi pembersihan, menjaga keseimbangan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta memberikan akses kepada masyarakat sekitar lokasi pembersihan.

Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan melaporkan volume pengangkutan dan penempatan pasir laut yang telah direalisasikan di tempat tujuan pengangkutan. Laporan ini harus disampaikan oleh nakhoda kapal pengangkut kepada Kementerian.

Pelaporan volume pengangkutan dan penempatan tersebut harus dilakukan setiap tujuh hari melalui e-logbook pengangkutan hasil sedimentasi di laut. Rincian lebih lanjut mengenai pelaporan ini diatur dalam Peraturan Menteri. Pengekspor pasir laut harus menggunakan awak kapal yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Namun, jika tidak tersedia awak kapal yang memiliki kewarganegaraan Indonesia, diizinkan menggunakan awak kapal asing sesuai kebutuhan, dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari menteri.

Sebelumnya dilarang, kini diperbolehkan

Sejak tahun 2003, pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan larangan total terhadap ekspor pasir laut melalui Surat Keputusan (SK) Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Keputusan tersebut, yang ditandatangani oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Sumarno pada tanggal 28 Februari 2003 saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, mengemukakan alasan pelarangan ekspor tersebut untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.

Salah satu kerusakan lingkungan yang disebutkan adalah tenggelamnya pulau-pulau kecil, terutama di sekitar daerah terluar batas wilayah Indonesia di Kepulauan Riau, sebagai akibat dari penambangan pasir laut.

Selain itu, alasan lain yang dicantumkan dalam SK tersebut adalah belum teraturnya batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura. Proyek reklamasi di Singapura yang menggunakan pasir laut dari perairan Riau juga dikhawatirkan dapat mempengaruhi penetapan batas wilayah antara kedua negara.

“Penghentian ekspor pasir laut seperti yang dijelaskan dalam ayat (1) akan dievaluasi kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau-pulau kecil, serta setelah penyelesaian penetapan batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura,” demikian disebutkan dalam SK tersebut.

Menurut laporan dari Harian Kompas, eksploitasi pasir laut di Kepulauan Riau menjadi sangat populer karena tingginya permintaan pasir laut. Mulai dari tahun 1976 hingga 2002, pasir dari perairan Kepulauan Riau dieksploitasi untuk keperluan reklamasi di Singapura.

Volume ekspor pasir ke Singapura mencapai sekitar 250 juta meter kubik per tahun. Meskipun pasir dijual dengan harga 1,3 dollar Singapura per meter kubik, sebenarnya harga tersebut seharusnya bisa lebih tinggi, yaitu sekitar 4 dollar Singapura per meter kubik. Dengan selisih harga tersebut, Indonesia mengalami kerugian sekitar 540 juta dollar Singapura atau setara dengan Rp 2,7 triliun per tahun.

Meski pemerintah berargumen bahwa keputusan ini akan menghasilkan pendapatan yang sangat dibutuhkan, namun para aktivis berpendapat bahwa hal ini akan memperburuk degradasi ekosistem laut yang penting bagi negara.

Pengkampanye laut dari Greenpeace Indonesia, Afdillah, mengatakan bahwa peraturan ini merupakan upaya greenwashing, karena pemerintah memperlakukan ekspor pasir sebagai kegiatan konservasi untuk mengendalikan sedimentasi laut. Afdillah mengatakan bahwa langkah “cepat dan mudah” ini untuk mendapatkan pendapatan akan “melanggar hak ekosistem, masyarakat pesisir, dan nelayan”. Kurangnya pengawasan yang memadai dari pemerintah akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih besar, tambahnya.

Stan Saudi Aramco pada hari kedua konferensi Future Investment Initiative (FII) di Riyadh, Arab Saudi, pada Rabu, 26 Oktober 2022. Arab Saudi berharap FII akan menempatkan Riyadh di peta sebagai tujuan global untuk kesepakatan, sementara juga meningkatkan investasi dalam negeri yang selama ini terbatas. (Fotografer: Tasneem Alsultan/Bloomberg via Getty Images)

March 17 2023

Perusahaan Minyak Aramco Mencatat Laba Terbesarnya, Menuai Kritik Dari Aktivis

Anita Susanto Asia Pacific, Climate, Economy, News Arab Saudi, Aramco, Iklim, Lingkungan, Minyak 0

Produsen minyak raksasa milik Arab Saudi, Aramco telah melaporkan pendapatannya sebesar $161 miliar untuk tahun 2022, menjadikannya laba tahunan tertinggi yang pernah dicatat oleh perusahaan publik dan menuai kritik langsung dari para aktivis.

Keuntungan besar oleh Saudi Arabian Oil Co., atau dikenal dengan singkatan Aramco berasal dari kenaikan harga energi setelah Rusia melancarkan perangnya di Ukraina pada Februari 2022, dengan sanksi yang membatasi penjualan minyak dan gas alam Moskow di pasar Barat.

Aramco juga berharap dapat meningkatkan produksinya untuk memanfaatkan permintaan pasar saat China memasuki kembali pasar global setelah mencabut pembatasan virus corona. Namun, rencana menimbulkan kekhawatiran internasional yang meningkat atas pembakaran bahan bakar fosil yang mempercepat perubahan iklim. Sementara itu, harga energi yang lebih tinggi telah membuat hubungan tegang antara Riyadh dan Washington, serta mendorong inflasi di seluruh dunia.

Keuntungan Aramco sendiri naik 46,5 persen jika dibandingkan dengan hasil perusahaan tahun 2021 yang sebesar $110 miliar. Sedangkan pada tahun 2020, Saudi Aramco memperoleh $49 miliar ketika dunia menghadapi pandemi virus corona, gangguan perjalanan, dan harga minyak sempat menjadi negatif.

Aramco menempatkan produksi minyak mentahnya sekitar 11,5 juta barel per hari pada 2022 dan berharap mencapai 13 juta barel per hari pada 2027. Untuk meningkatkan produksi itu, Aramco berencana menghabiskan sebanyak $55 miliar tahun ini untuk proyek-proyek pengembangan perusahaan yang besar.

Hasil laba Aramco, dipandang sebagai penentu arah pasar energi global, mencerminkan keuntungan besar yang terlihat di beberapa perusahaan energi raksasa seperti BP, ExxonMobil, Shell, dan lainnya pada tahun 2022. Di sisi lain, keuntungan yang mengejutkan itu menuai kritik dari para aktivis yang khawatir tentang perubahan iklim, terutama karena pembicaraan iklim COP28 PBB akan dimulai November ini di negara tetangga Uni Emirat Arab.

Arab Saudi telah berjanji untuk memiliki emisi karbon nol bersih pada tahun 2060, seperti China dan Rusia, meskipun rencananya untuk mencapai tujuan itu masih belum jelas. Laporan pendapatan Aramco mencatat bahwa mereka memulai Dana “Keberlanjutan” $1,5 miliar pada bulan Oktober dan merencanakan fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon juga.

Malaysian Palm oil fruit ripen on the tree

February 23 2023

Uni Eropa Kembali Membantah Diskriminasi Minyak Sawit

Chatrine Debora Asia Pacific, Climate, Economy, Europe, News Crude palm oil, Ekonomi, kelapa sawit, Lingkungan, Uni Eropa 0

Menyusul kembali memanasnya pembahasan mengenai minyak kelapa sawit asal Indonesia dan Malaysia, Uni Eropa melalui laman sosial medianya kembali membantah adanya pelarangan komoditas apapun. Uni Eropa menekankan bahwa blok ini tidak mendiskriminasi komoditas apapun dari negara mana pun karena semua produk boleh masuk ke pasar Eropa, jika mereka legal dan bebas deforestasi.

Sebelumnya, Uni Eropa juga pernah menampik isu yang sama, di mana Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket menyebutkan bahwa Uni Eropa tidak melakukan diskriminasi minyak sawit Indonesia. Duta Besar Piket menyatakan bahwa sepuluh bulan pertama tahun 2020, ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa naik sebesar 27 persen.

Meskipun begitu, Piket tidak menampik terdapat beberapa isu terkait minyak sawit asal Indonesia dan Malaysia, sehingga perlu beberapa pelatihan dan adaptasi tambahan.

Dalam unggahan di sosial media, Uni Eropa menekankan bahwa tujuan dari UU untuk Deforestasi dan Degradasi Lahan Uni Eropa adalah mendukung permintaan produk dan komoditas yang bebas dari deforestasi. Hal ini penting untuk meminimalisir risiko masuknya produk yang berhubungan langsung dengan deforestasi ke pasar Uni Eropa.

Berdasarkan UU tersebut, degradasi hutan terjadi disebabkan perluasan lahan pertanian dan peternakan seperti sawit, sapi, kedelai, kopi, kakao, kayu dan karet serta produk turunannya.

Nilai total ekspor Indonesia ke Uni Eropa meningkat dari tahun 2020 ke 2021, terutama untuk produk minyak sawit sebagai komoditas yang lebih banyak dieskpor di bandingkan komoditas lainnya. Uni Eropa juga menjadi mitra dagang terbesar ke lima bagi Indonesia di tahun 2021, dengan total dagang hingga Euro 24.7 milliar. Ekspor minyak sawit dari Indonesia ke Uni Eropa juga berada di 26 persen atau sekitar EUR4.3 miliar.

Sebagai wilayah negara yang mengedepankan ekonomi hijau, Uni Eropa menyatakan kesiapannya untuk bekerja bersama negara Indonesia dalam mempromosikan perdagangan yang berkelanjutan, untuk menangkal deforestasi, perubahan iklim, serta kehilangan biodeversitas yang penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Terkait dengan isu ini, Indonesia juga seharusnya tidak perlu ‘takut’ menghadapi aturan produk bebas deforestasi ini, karena Indonesia yang juga mendukung isu keberlanjutan dapat turut berbenah.

Berdasarkan pantauan lembaga swadaya Auriga Nusantara, terdapat penurunan angka deforestasi dari kurun waktu 2019-2021, di mana total luasan hutan alam di dalam izin yang terkonversi menjadi tutupan sawit yakni sebesar 37 ribu, 36 ribu, dan 13 ribu hektar. Dengan angka ini, jika dibandingkan dengan lahan terdeforestasi, maka hanya 4.6 persen saja sawit yang berasal dari lahan terdeforastasi yang dikirim ke Uni Eropa. Maka dari itu, Indonesia sebaiknya perlu mendukung dan menunjukkan komitmen untuk menghentikan laju deforestasi.

Frans Timmermans, Wakil Presiden Komisi Eropa, berbicara dalam konferensi pers di KTT Perubahan Iklim PBB COP27. (Foto oleh Christophe Gateau/gambar aliansi melalui Getty Images)

November 16 2022

Konferensi COP27: Antara Perubahan Iklim dan Perang

Anita Susanto Africa, Climate, Politics, Social and Culture, Think COP27, Invasi, Konferensi Internasional, Lingkungan, Mesir, PBB, Perubahan Iklim 0

Suhu bumi telah menghangat lebih dari 1,1 derajat Celcius sejak akhir abad ke-19, dengan sekitar setengah dari peningkatan itu terjadi dalam 30 tahun terakhir, laporan itu menunjukkan. Menurut Sekretaris Jenderal World Meteorological Organization (WMO) Petteri Taalas, target pemanasan 1,5 derajat dari kesepakatan iklim Paris tidak mungkin tercapai mengingat tingkat karbon dioksida yang berada di atmosfer saat ini.[1]

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mencatat bahwa negara-negara maju bertanggung jawab atas sebagian besar emisi, sementara negara-negara berkembang kemungkinan akan menanggung beban terberat dari dampak perubahan iklim. Dia menambahkan bahwa kebijakan iklim saat ini “akan benar-benar bencana.”[2]

Perundingan COP27 yang diselenggarakan PBB diadakan di Sharm El Sheikh sejak 6 hingga 18 November 2022, di Semenanjung Sinai Mesir. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa dunia akan “terkutuk” jika negara maju dan negara berkembang gagal mencapai kesepakatan untuk membatasi dampak perubahan iklim.[3]

Gelombang peristiwa cuaca ekstrem yang diperparah oleh perubahan iklim telah mengacaukan kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia, apalagi di tahun 2022 ini. Dari mulai gelombang panas, banjir besar di Pakistan, curah hujan di bawah rata-rata di wilayah Afrika Timur yang menyebabkan kekeringan, terganggunya ekosistem sungai karena volume air yang berubah secara drastis.

Setelah kurang lebih tiga belas tahun semenjak negara-negara maju berkomitmen untuk menggalang dana sebesar $ 100 miliar per tahun pada tahun 2020, nyatanya angka tersebut belum terpenuhi. Target pendanaan iklim global, yang ditetapkan pada COP15 oleh negara-negara maju, belum sepenuhnya dipenuhi. LSM internasional Inggris Oxfam memperkirakan baru sebesar $21-$24,5 miliar yang terkumpul untuk pembiayaan iklim yang diberikan pada tahun 2020.[4]

Bank Dunia mengatakan bahwa perubahan iklim dapat secara tajam mengurangi kualitas kehidupan masyarakat global hingga 800 juta orang di beberapa wilayah dengan populasi termiskin dan paling rentan terhadap perubahan di dunia.[5] Asia Selatan berada di garis depan dalam hal perubahan iklim dan COP27 berlangsung pada saat yang kritis karena kawasan ini menghadapi peristiwa cuaca yang semakin sering dan intens.

Sebuah studi tahun 2021 oleh kelompok lingkungan German Watch yang berfokus pada dua dekade pertama abad ini mengungkapkan bahwa 3 dari 10 negara dalam indeks risiko iklim jangka panjang berasal dari Asia Selatan: yaitu Bangladesh, Pakistan, dan Nepal. “Banjir sangat merusak di Pakistan, dan saya pikir dibutuhkan sekitar $16 miliar untuk rekonstruksi,” menurut Thomas Michael Kerr, spesialis iklim utama Asia Selatan di Grup Bank Dunia.[6]

COP27 sendiri berfokus pada peningkatan solusi adaptasi sambil memobilisasi dan memperkuat akses ke pembiayaan untuk adaptasi. “Diskusi di COP27 harus maju menuju angka baru untuk pendanaan iklim mulai 2025 dan seterusnya yang secara akurat menangkap kebutuhan ini,” lanjutnya.

Keamanan Militer atau Keamanan Lingkungan?

Di sisi lain, invasi Rusia ke Ukraina sendiri memperburuk usaha negara-negara untuk memperlambat perubahan iklim. Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier mengatakan “konfrontasi militer” di dunia mengurangi kemungkinan tercapainya kesepakatan iklim. “Sulit untuk membayangkan bahwa, di masa konflik dan bahkan konfrontasi militer, negara-negara seperti Rusia atau China akan memainkan peran konstruktif di dan setelah Sharm el Sheikh (Konferensi COP27),” katanya berbicara pada diskusi tentang kebijakan iklim di Korea Selatan.[7]

Di sisi lain, Steinmeier mengatakan akan sulit menemukan uang untuk mengubah ekonomi Jerman menjadi ekonomi yang berkelanjutan karena Berlin mendedikasikan dana untuk meningkatkan anggaran pertahanannya dan mendukung upaya perang Kyiv.[8] Guterres mengatakan kepada surat kabar Guardian Inggris bahwa negara-negara kaya harus mencapai “pakta bersejarah” dengan negara-negara berkembang di KTT COP27 untuk meminimalkan dampak perubahan iklim.

Bagi negara-negara Eropa, keamanan secara tradisional, yang mengedepankan aspek militer tengah menjadi faktor utama pendorong terciptanya keamanan, bahkan bagi Rusia dan Ukraina, aspek lingkungan bukan menjadi hal penting untuk saat ini. Invasi dengan penggunaan alutsista juga merupakan penyumbang dari cepatnya perubahan iklim.

Banyak perubahan lingkungan dan sosial yang terjadi akibat konflik, salah satunya menjadi sumber emisi gas rumah kaca. Pada saat yang sama, runtuhnya tata kelola lingkungan yang terkait dengan konflik dapat menciptakan atau mempertahankan kondisi yang memungkinkan praktik polusi berkembang, dan menghambat upaya untuk mengatasinya.[9]

Pada fase awal pertempuran, emisi utama akan muncul dari infrastruktur yang rusak, hilangnya vegetasi, dan pengiriman bantuan kemanusiaan. Ancaman dan konflik yang meningkat dapat mendorong deforestasi karena medan perang dan peluncuran serta target rudal sering mengarah pada wilayah-wilayah penting dan perbatasan untuk melemahkan lawan. Pengeboman dan metode perang modern lainnya secara langsung merugikan satwa liar dan keanekaragaman hayati. Kerusakan tambahan dari konflik dapat membunuh hingga 90% hewan besar di suatu daerah.^[10]

Bahkan masalah lingkungan dapat meluas ke periode pasca konflik. Produksi energi, gudang penyimpanan, hingga infrastruktur transportasi sering menjadi sasaran pertempuran.[11] Kebakaran dan tumpahan minyak sering kali menghasilkan emisi, dan terkadang infrastruktur minyak secara aktif dipersenjatai. Emisi tidak langsung dari konflik aktif adalah yang paling sulit untuk diukur, tetapi mungkin yang paling signifikan mengingat mereka meluas ke banyak sektor, dan ke masa depan.[12].

Di Ukraina, pembangkit listrik Luhansk harus meningkatkan produksi dan beralih ke batubara kualitas rendah menyusul gangguan pasokan bahan bakar. Krisis ini telah mendorong pemerintah untuk kembali menggunakan bahan bakar fosil yang dinilai lebih efektif daripada solusi yang jelas dan perlu untuk mempercepat peralihan ke energi terbarukan pada situasi genting.[13]

Terlepas dari invasi militer, aktivitas militer pada periode damai sendiri mengkonsumsi banyak bahan bakar dan juga menghasilkan emisi yang sangat besar. Militer dunia menyumbang sekitar 6% dari semua emisi gas rumah kaca, dan banyak pemerintah bahkan tidak melaporkan data tentang emisi dari kegiatan militer.[14]

Sektor Militer mengkonsumsi sejumlah besar bahan bakar fosil, yang berkontribusi langsung terhadap pemanasan global. Bahkan 566.000 unit gedung Departemen Pertahanan AS, misalnya, menyumbang 40% dari penggunaan bahan bakar fosilnya.[15] Ini termasuk fasilitas pelatihan, asrama, pabrik, dan bangunan lain di hampir 800 basis departemen di seluruh dunia. Jika militer AS di hitung sebagai sebuah negara, maka ia akan berada di peringkat ke 47 penghasil emisi tertinggi di dunia.[16]

Meningkatnya ancaman dari berbagai negara akhir-akhir ini, seperti yang dilakukan oleh Rusia, China, hingga Korea Utara otomatis telah meningkatkan aktivitas militer negara-negara lainnya karena munculnya security dilemma.[17] Akibatnya, COP27 yang mungkin secara teori telah merumuskan rancangan untuk melindungi lingkungan tidak akan benar-benar efektif dalam praktiknya.

[1] “UN weather report reveals ‘chronicle of climate chaos’”, DW, 6 November 2022, https://www.dw.com/en/un-weather-report-reveals-chronicle-of-climate-chaos/a-63663708

[2] Saim Dušan Inayatullah, German president says COP27 conditions ‘not encouraging’”, DW, 11 5 November 2022, https://www.dw.com/en/german-president-says-cop27-conditions-not-encouraging/a-63661025

[3] Ibid.

[4] Zobaer Ahmed, “South Asia desperate for positives from COP27”, 4 November 2022, https://www.dw.com/en/south-asia-desperate-for-positives-from-cop27/a-63650600

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Op. Cit., Inayatullah

[8] Ibid.

[9] “We need to do more to understand the climate costs of war if we’re to identify pathways towards emissions reductions and increased resilience during recovery”, Conflict and Environment Observatory, 14 Juni 2021, https://ceobs.org/how-does-war-contribute-to-climate-change/

[10] Joe McCarthy, “How War Impacts Climate Change and the Environment”, Global Citizen, 7 April 2022, https://www.globalcitizen.org/en/content/how-war-impacts-the-environment-and-climate-change/

[11] Rifani Agnes Eka Wahyuni, “Perang Rusia-Ukraina Memicu Revolusi Energi”, DIP Institute, 8 Oktober 2022, https://dip.or.id/2022/10/08/perang-rusia-ukraina-memicu-revolusi-energi/

[12] Op. Cit., Conflict and Environment Observatory

[13] “Pricey food, precious forests – the invasion of Ukraine, global food security and deforestation”, Global Witness, 6 April 2022, https://www.globalwitness.org/en/blog/pricey-food-precious-forests-the-invasion-of-ukraine-global-food-security-and-deforestation/

[14] Tom Ambrose, “World’s militaries avoiding scrutiny over emissions, scientists say “, The Guardian, 11 November 2022, https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/11/worlds-militaries-avoiding-scrutiny-over-emissions

[15] Neta C. Crawford, “The Defense Department is worried about climate change – and also a huge carbon emitter”, The Conversation, 12 Juni 2019, https://theconversation.com/the-defense-department-is-worried-about-climate-change-and-also-a-huge-carbon-emitter-118017

[16] Op. Cit., Joe McCarthy

[17] Anita Susanto, “Intensifnya Penembakkan Rudal Balistik Oleh Korea Utara, Ada Apa?”, DIP Institute, 4 Oktober 2022, https://dip.or.id/2022/10/04/intensifnya-penembakkan-rudal-balistik-oleh-korea-utara-ada-apa/

SANTIAGO, CHILE - 18 MARET: Presiden Chili Gabriel Boric menandatangani secara simbolis rancangan perjanjian untuk menyetujui Perjanjian Escazu di Patio de Los Naranjos di Palacio de La Moneda pada tanggal 18 Maret 2022 di Santiago, Chili. (Foto oleh Sebastián Vivallo Oñate/Agencia Makro/Getty Images)

April 4 2022

Presiden Baru Chili Gabriel Boric Menandatangani Perjanjian Lingkungan Escazu

Anita Susanto America, Climate, News, Politics Chili, Climate Change, Gabriel Boric, Lingkungan, Perjanjian 0

Presiden baru Chili, Gabriel Boric dari partai sayap kiri yang baru saja dilantik telah menandatangani Perjanjian Escazu yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Padahal pemerintah Chili sebelumnya tidak pernah berencana apalagi mendukung perjanjian lingkungan karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Boric, pengganti presiden sebelumnya, Sebastian Pinera, telah berjanji untuk mengambil sikap tegas terhadap regulasi perubahan iklim dan regulasi terkait lingkungan. Presiden yang baru dilantik ini adalah seorang mantan aktivis mahasiswa yang dilantik pada 11 Maret lalu. Presiden termuda negara itu terpilih setelah berjanji untuk mengatasi ketidaksetaraan yang mengakar di Chili dan untuk meningkatkan akses ke perawatan kesehatan, pendidikan, dan pensiun.

Menurutnya, penandatanganan perjanjian ini adalah “mimpi lama” Boric dan juga pemerintah Chili. “Hari ini, kami menandatangani dan memenuhi komitmen ini.” yang mempelihatkan bahwa Chili akan ikut dengan banyak negara untuk melindungi lingkungan.

“Perjanjian ini merupakan tonggak dalam perjalanan menuju hubungan baru antara negara dan penduduknya dalam masalah lingkungan,” kata Boric pada hari Jumat saat upacara penandatanganan dilansir dari Al Jazeera. Walaupun telah ditandatangani Boric, perjanjian ini masih perlu ditandatangani oleh anggota kongres.

Presiden berumur 36 tahun itu juga sangat bersemangat untuk perjanjian ini. “Perjanjian lingkungan pertama dan satu-satunya di Amerika Latin dan Karibia muncul sebagai alat yang ampuh untuk perubahan yang kita rindukan”. Boric juga mengatakan bahwa pada KTT iklim COP27 berikutnya, yang akan diadakan di Mesir akhir tahun ini, Chili akan “sepenuhnya Escazu“.

Perjanjian Escazu merupakan perjanjian hasil dari Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20) tahun 2012. Escazu akan digunakan sebagai instrumen yang mengikat secara hukum pertama di dunia yang terkait tentang pembela hak asasi manusia, lingkungan, dan juga merupakan perjanjian lingkungan pertama yang diadopsi di Amerika Latin dan Karibia. Perjanjian ini telah ditandatangani banyak negara termasuk Argentina, Meksiko, dan Brasil, mulai berlaku pada April tahun lalu.

Pada konferensi tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh Komisi Ekonomi untuk Amerika Latin dan Karibia (Economic Commission for Latin America and the Caribbean / ECLAC), Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, menyatakan bahwa “Perjanjian Escazu hadir pada waktu yang tepat karena kita dapat membuat komitmen nyata untuk berubah.”

Namun, sejak diadopsi, proses ratifikasinya berjalan lambat akibat gejolak politik, pandemi COVID-19, serta lambatnya proses ratifikasi di dalam negeri. Apalagi, proses ratifikasi nasional ini seringkali diliputi oleh lobi-lobi dari kelompok oposisi dan penyebaran informasi palsu mengenai potensi dampak kesepakatan tersebut.

Escazu menjadi perjanjian yang berusaha untuk menangani berbagai hak lingkungan, seperti akses ke informasi lingkungan, partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan lingkungan, dan akses ke keadilan lingkungan. Akses ke informasi lingkungan berpotensi penting di negara-negara seperti Chili, di mana banyak keinginan masyarakat mengenai penggunaan air oleh perusahaan tembaga dan lithium dan efek penambangan pada gletser yang dimiliki oleh Pemerintah Chili.

Ilustrasi limbah makanan (Foto oleh Westend16/Getty Images)

November 10 2021

Mengapa Undang-Undang Anti Limbah Makanan China Perlu Diterapkan di Indonesia?

Anita Susanto Asia Pacific, Economy, Health, Social and Culture, Think China, Indonesia, limbah, Lingkungan, makanan 1

Konferensi G20 menekankan anggotanya untuk turut serta mencegah kenaikan suhu lebih dari 1.5C. Bahan bakar fosil merupakan pembahasan sekaligus permasalahan utama yang menyebabkan perubahan iklim. Namun, banyak aspek yang luput dari perhatian banyak pemimpin negara terkait komitmennya untuk menanggulangi pemanasan global. Salah satunya adalah tingginya limbah makanan yang berupa food loss (makanan mentah yang terbuang karena tidak dapat digunakan) dan food waste (makanan siap dikonsumsi yang dibuang) yang walaupun terkesan sebagai masalah kecil tetapi ternyata berdampak sangat besar.

Walaupun belum menjadi perhatian banyak negara, tetapi terdapat beberapa usaha menanggulangi permasalahan ini dan salah satunya adalah oleh China. Secara resmi China mengadopsi undang-undang mengenai limbah makanan. Setelah hampir 8 tahun melakukan kampanye nasional melawan limbah makanan seperti kampanye “Clean Plate”, rancangan undang-undang anti limbah makanan diajukan ke Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional pada 23 Desember 2020 dan disahkan pada akhir bulan April tahun 2021. Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai bagaimana China berusaha mengurangi limbah makanan dengan drastis dengan cara represif yaitu memberlakukan denda yang cukup besar.

Secara umum, undang-undang ini mengatur pengolahan limbah di level masyarakat dan usaha. Salah satunya China melarang video makan dengan porsi besar yang tengah menjadi tren dengan denda hingga 100.000 yuan. Pemerintah wilayah maupun otoritas diatasnya dapat memberi peringatan dan denda untuk siapapun yang menyisakan makanan dari 1.000 – 10.000 yuan.[1]

Mengapa limbah makanan perlu dikelola dengan baik? Limbah makanan yang biasanya tidak begitu diperhatikan banyak pihak ternyata memiliki dampak besar terhadap kerusakan lingkungan. Sejalan dengan agenda pertemuan-pertemuan internasional yang membahas lingkungan dan peubahan iklim seperti COP26, limbah makanan juga perlu menjadi perhatian global. Limbah makanan dalam skala kecil tidak terasa seperti masalah, tetapi jika dihitung dan diperhatikan pada level yang jauh lebih besar, limbah makanan merupakan masalah besar.

Pada level nasional, limbah makanan di Indonesia mencapai 23 juta ton-48 juta ton per tahun pada periode 2000-2019 menurut Bappenas,[2] dan 77kg per kapita dan hampir 21 juta ton pertahunnya menurut Food Waste Index 2021 dari The Food and Agriculture Organiation (FAO). Limbah sebanyak ini juga berdampak pada kerugian ekonomi sebesar Rp213 triliun hingga Rp551 triliun per tahun atau setara 4 persen-5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.^[3]

Dengan dana sebesar itu, tentu jika dapat dilakukan tindakan preventif agar meminimalisir limbah limbah. Dana tersebut dapat dialokasikan ke hal yang lebih penting guna mereduksi ancaman lain. Salah satu contoh permasalahan negara yang terjadi akibat faktor pangan adalah gagal panen di Korea Utara yang menyebabkan naiknya harga pangan karena komoditas yang menjadi langka di pasaran. Manajemen pangan yang baik menghasilkan minimnya limbah makanan ini dapat menjadi cara untuk membantu penyelesaian masalah seperti gagal panen karena cadangan dana dan pangan tersedia.

Selain itu, pengurangan limbah makanan ini juga berpengaruh langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Menurut PBB, jumlah limbah makanan 20 tahun terakhir di Indonesia dapat memberi makan sekitar 61-125 juta orang Indonesia.^[4] Dimana menurut Anissa Ratna Putri, Consulting Manager dan Team Leader FLW Study dari Waste4Change, mengatakan bahwa sebanyak 44% limbah makanan berasal dari kategori padi.^[5] Sehingga jika limbah makanan diatasi, lebih banyak masyarakat akan terbantu dengan tidak langkanya bahan pangan sehingga harga terjangkau.

Perencana Direktorat Lingkungan Hidup, Bappenas, Anggi Pertiwi Putri, mengatakan data ini menimbulkan ketimpangan pangan yang terjadi di masyarakat. Padahal, sekitar 8,34 persen penduduk Indonesia masih mengalami kekurangan pangan.^[6] Walaupun menurut Global Hunger Index, tingkat kelaparan masyarakat Indonesia ada di level sedang (moderate) yang seharusnya dapat dikurangi jika adanya pengaturan mengenai limbah makanan.

Selain merugikan negara dari segi ekonomi, dan juga kesejahteraan masyarakat, limbah makanan turut menyumbang masalah pencemaran lingkungan dan perubahan iklim. Limbah makanan menyumbang 7,3% emisi gas rumah kaca (GRK) setiap tahun di Indonesia.^[7] Dimana jumlah emisi yang dihasilkan mencapai 1.702,9 mega ton CO2-ek.^[8] Sejalan dengan pidato Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menangani perubahan iklim, seharusnya juga mengatur pengolahan limbah yang terkesan sebagai permasalahan kecil ini.

Di Indonesia sendiri, belum banyak pihak yang mepraktikan dan mengkampanyekan kesadaran akan pentingnya mengurangi limbah makanan. Hanya organisasi-organisasi lingkungan seperti kampanye #berkahpiringkosong oleh APRIL Group dan ZeroWasteID, serta kampanye seperti yang dilakukan Bank DBS yang menjalankan praktik bisnis berkelanjutan menginisiasi gerakan #MakanTanpaSisa dalam kampanye “Towards Zero Food Waste”, guna mendorong masyarakat sebagai konsumen untuk lebih memperhatikan dan peduli terhadap makanan yang mereka konsumsi agar mengurangi limbah makanan yang dihasilkan.^[9]

Selain kesadaran di level masyarakat yang minim, pemerintah juga tidak banyak melakukan aksi terkait penanganan dan juga usaha untuk menumbuhkan limbah makanan, walaupun begitu Bappenas sendiri mengatakan bahwa Indonesia mulai berkomitmen mengurangi dan melakukan penanganan limbah. Bappenas menargetkan untuk menurunkan jumlah limbah makanan hingga 55,88% pada 2045. Sejak periode 2000-2019 sendiri limbah food loss sebenarnya mengalami penurunan dari 61% menjadi 45%, namun sebaliknya, food waste mengalami peningkatan.[10]

Limbah makanan tentu menjadi salah satu limbah paling umum di masyarakat, kurangnya pengertian dan pengarahan untuk meminimalisir limbah menjadikan target pemerintah Indonesia untuk mengurangi limbah makanan tidak efektif. Salah satunya adalah lewat pembuatan undang-undang. Sampai saat ini, undang-undang yang mengatur pengelolaan limbah bersumber pada Undang-undang No.18 Tahun 2008 mengenai pengelolaan limbah dan juga Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Isi dari undang-undang yang membahas mengenai pengelolaan limbah rumah tangga ini terlalu umum. tDimana tidak menjelaskan secara tersurat mengenai limbah makanan, serta tidak menargetkan masyarakat sebagai aktor utama yang perlu bertindak menangani limbah makanan. Dengan peraturan anti limbah makanan seperti yang diterapkan China, seharusnya tren limbah makanan berkurang.

Sebagai negara dengan jumlah populasi yang banyak, tentu penanganan limbah makanan perlu diperhatikan dan diterapkan untuk kemaslahatan bersama sebagaimana green theory mempertanyakan tentang hubungan antara dan di antara manusia dan lingkungan dalam konteks komunitas dan pengambilan keputusan kolektif.

Undang-undang yang diterapkan oleh China memaksa masyarakatnya untuk menggunakan pangan secara bijak yang berdampak baik ke banyak aspek. Lewat tindakan masyarakat, tentu pemerintah lebih mudah dalam penanganan dan manajemen limbah agar mengurangi kerugian dari segi ekonomi dan lingkungan.

[1] “Anti-Food Waste Law of the People’s Republic of China“, Chinese National People’s Congress, 29 April 2021, http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202104/83b2946e514b449ba313eb4f508c6f29.shtml

[2] “Bappenas: Limbah Makanan RI Capai 48 Juta Ton Per Tahun”. CNN Indonesia, 9 Juni 2021, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210609112128-532-652051/bappenas-limbah-makanan-ri-capai-48-juta-ton-per-tahun

[3] Ibid.

[4] “Policy Briefing: Policy Reform to Reduce Food Loss and Waste and Support Low Carbon Development in West Java, Indonesia”, UN PAGE, 1 Juli 2021, https://www.un-page.org/files/public/policy_brief_flw_policy_scoping_west_java_province.pdf

[5] https://www.kompas.com/food/read/2021/10/27/133600175/limbah-makanan-di-indonesia-jadi-permasalahan-serius-?page=all

[6] Silvita Agmasari, “Sampah Makanan di Indonesia Jadi Permasalahan Serius”, Kompas, 27 Oktober 2021, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210609112128-532-652051/bappenas-limbah-makanan-ri-capai-48-juta-ton-per-tahun

[7] Op. Cit., UN PAGE.

[8] Ibid.

[9] Yandri Daniel Damaledo, “Bank DBS Dukung Kampanye Kurangi Sampah Makanan di Indonesia”, Tirto.id, 11 Desember 2020, https://tirto.id/f73y

[10] Verda Nano Setiawan, “Kerugian Limbah Makanan RI Dua Dekade Terakhir Capai RP 551 Triliun”, Katadata, 24 Agustus 2021, https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/6124cab6550a4/kerugian-limbah-makanan-ri-dua-dekade-terakhir-capai-rp-551-triliun

June 28 2021

China Menyusul Eropa dalam Pengembangan Energi Terbarukan?

Chatrine Debora News China, Energi terbarukan, Eropa, Isu Lingkungan, Lingkungan 0

Pembahasan terkait transisi penggunaan energi “kotor” merujuk pada batu bara, minyak bumi ke penggunaan energi “bersih” yakni energi terbarukan seperti dari sinar matahari, panas bumi, angin, dll., terus digalakkan. Hal ini dilakukan agar dunia semakin mengembangkan riset dan teknologinya dalam mendukung transisi energi global yang menghasilkan emisi dan polusi ke sumber energi terbarukan demi menjaga lingkungan dan aspek lain yang turut terdampak seperti ekonomi.

China dan Amerika Serikat (AS) menjadi dua negara tertinggi penghasil emisi karbon, di mana riset tahun 2019 dari Grup Rhodium menyatakan China menghasilkan sebesar 27 persen emisi, disusul Amerika yang berkisar kurang dari setengahnya yakni 11 persen. Indonesia juga menjadi negara teratas kelima setelah negara anggota Uni Eropa yang menghasilkan emisi sebanyak 3,4 persen di dunia.

Data dari Carbon Brief menunjukkan bahwa China masih menempati peringkat teratas penghasil emisi, meskipun sempat turun sebanyak 3 persen dikarenakan pandemi, namun mengingat pemulihan ekonomi China yang cukup cepat, jumlah emisi yang dihasilkan juga turut meningkat. Bahkan di kuartal pertama 2021 saja, emisi karbondioksida China naik menjadi 14,5 persen karena tingginya permintaan dan impor untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Target “Netralitas Karbon”

Sama seperti kebanyakan negara, terdapat target dari negara untuk mencapai pengurangan emisi karbon, termasuk China yang menargetkan “netral karbon” atau net zero emission pada tahun 2060. Netral karbon sendiri didefinisikan sebagai penghilangan semua emisi gas rumah kaca buatan manusia dari atmosfer sehingga suhu global menjadi lebih stabil. Memang perlu digaris bawahi, upaya netralitas dan transisi ke energi terbarukan tidaklah mudah dan murah, namun juga bukan berarti tidak bisa dilakukan. Transisi energi ini memerlukan pengembangan riset dan teknologi canggih, kekuatan kebijakan politik, dan investasi pasar yang mendukung di semua sektornya. Selain itu, diperlukan juga komitmen negara dan perusahaan-perusahaan yang masih sulit lepas dari energi “kotor” dalam aktivitas operasionalnya.

Meskipun begitu, China cukup menganggap serius energi terbarukan, terutama penggunaan angin yang bisa digunakan untuk irigasi pada aspek pertanian. China berhasil menjadi negara kapasitas listrik terbesar dengan kapasitas 100GW yang mana 1 GW saja mampu memberikan daya ke lebih dari 300,000 rumah. Hal ini dikarenakan adanya transisi energi angin dengan pembangunan fasilitas energi angin sejak 2020 lalu di wilayah Gansu yang lebih banyak dibandingkan negara-negara lain di Asia dan juga Eropa yang sudah lebih dahulu menggunakan energi angin di negaranya.

Secara hukum dan kebijakan, China mengembangkan pengaturan terkait agenda energi hijaunya, termasuk mendorong investasi perusahaan dalam mendukung strategi inovasi energi tersebut. Hal ini dikarenakan pengaturan di China cenderung lebih cepat dibanding di Eropa yang “lambat dan rumit” karena memerlukan “integrasi” internal dan kolektif.

Pembangunan fasilitas energi angin China juga tidak hanya dilakukan di domestik, namun di wilayah Asia yakni Kazahktan dan Afrika Selatan. Berbagai pembangunan di wilayah domestik dan global ini tidak hanya memberikan solusi pada situasi di domestik, namun juga menunjukkan upaya China mencapai kepemimpinan politik lingkungan China dalam mengatasi urgensi krisis iklim di berbagai wilayah global.

June 21 2021

Pembahasan Isu Lingkungan pada Konferensi Tingkat Tinggi G7 ke-47

Anita Susanto News Environmental Issue, G7, KTT, Lingkungan, Uni Eropa 1

Pada 11 – 13 Juni 2021, G7 melangsungkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Cornwall, Inggris. KTT ini di gelar secara langsung dan merupakan pertemuan G7 pertama antara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan pemimpin Uni Eropa (UE) setelah Brexit pada tahun 2020. Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris selaku tuan rumah KTT G7 ke-47 ini mengatakan bahwa perubahan iklim dan isu lingkungan menjadi salah satu isu utama dengan judul KTT kali ini adalah “Build Back Better” yang tentu berkaitan dengan isu pandemi Covid-19. Perdana Menteri Inggris menyatakan tujuan Inggris pada KTT ini adalah menyatukan negara-negara demokrasi terkemuka untuk membantu dunia berjuang dan kemudian membangunnya kembali dengan lebih baik dan menciptakan masa depan yang lebih hijau dan lebih sejahtera. Dilansir dari New York Times, Boris Johnson mengatakan bahwa “Kita perlu memastikan bahwa kita belajar dari pandemi dengan tidak mengulangi kesalahan yang kita buat selama sekitar 18 bulan terakhir.”

Tujuh anggota tetap G7, ditambah dengan UE, Australia, India, Korea Selatan, dan Afrika Selatan akhirnya menggelar pertemuan tatap muka di Carbis Bay, Cornwall, Inggris pada 11-13 Juni 2021. Lewat dokumen Carbis Bay G7 Summit Communiqué, terdapat beberapa kesepakatan dari G7 mengenai isu lingkungan. Hal terpenting yang menjadi sorotan dunia tentu bagaimana menyelesaikan pandemi Covid-19 dengan membuat serangkaian mekanisme penanganan dan menyumbangkan vaksin ke negara-negara yang membutuhkan. Selain itu, dalam dokumen tersebut dituliskan bahwa G7 akan melindungi bumi dengan mendukung revolusi hijau yang menciptakan lapangan kerja, mengurangi emisi, dan berupaya membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat, mencapai nol emisi paling lambat pada 2050, dan meningkatkan pendanaan pencegahan perubahan iklim hingga 2025 untuk melestarikan atau melindungi setidaknya 30 persen dari tanah dan lautan kita pada tahun 2030. Selain itu, G7 juga menyepakati menyumbang dana untuk memenuhi target dari negara-negara maju berkontribusi 100 miliar dollar AS untuk usaha pencegahan perubahan iklim ke negara-negara miskin karena pencapaian target tidak terpenuhi disebabkan pandemi Covid-19.

G7 atau Group of Seven adalah organisasi berisi negara-negara dengan perekonomian yang kuat yang terdiri dari Amerika Serikat (AS), Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Inggris yang melakukan pertemuan tiap tahun untuk membahas isu dan agenda global. Awalnya, G7 dibentuk untuk mendiskusikan masalah ekonomi dan politik akibat krisis minyak tahun 1973. Kemudian, ketika isu lingkungan menjadi tragedy of common, pada 1979 isu lingkungan menjadi salah satu pembahasan utamanya. KTT ke-46 sendiri tidak berhasil diselenggarakan karena kondisi pandemi Covid-19, rencana awal dari KTT yang akan diselenggarakan di Trump National Doral, Florida ini telah berencana bahwa isu lingkungan tidak akan ada dalam agenda pembahasan menurut Mick Mulvaney, pejabat kepala staf Gedung Putih. Sedangkan pada pertemuan G7 ke-45 tahun 2019 di Prancis, pembahasan mengenai perubahan iklim menjadi salah satu isu utama. Hasil dari pertemuan di Biarritz, Prancis itu menyetujui bahwa G7 dan Uni Eropa (UE) akan menegaskan kembali komitmen mereka terhadap Perjanjian Paris, menindaklanjuti Piagam Plastik Laut G7, dan mengesahkan piagam tentang keanekaragaman hayati. Pada masa kepresidenan Donald Trump sendiri, AS keluar dari perjanjian Paris dan menolak untuk melakukan kerja sama terkait pandemi Covid-19 karena ingin mengedepankan urusan AS terlebih dahulu, namun Presiden AS ke-46 Joe Biden mendorong pendekatan yang lebih terpadu memerangi pandemi dan mendesak anggota G7 lainnya untuk merangkul kerja sama yang bertujuan membangun infrastruktur perawatan kesehatan dunia sehingga dapat merespon keadaan darurat dengan lebih cepat di masa depan.