Menu

G7

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berharap gencatan senjata di Gaza Palestina segera.(AFP/JIM WATSON via AP)

G7 Desak Hamas Terima Usulan Gencatan Senjata

, , , , 0

Para pemimpin negara-negara forum politik dan ekonomi Kelompok Tujuh (Group 7 (G7)) mendukung usulan dari Presiden AS Joe Biden untuk gencatan senjata penuh. Negara G7 yakni Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol.

Pernyataan pada hari Senin tersebut berbunyi, “Kami, pemimpin dari Kelompok Tujuh, secara penuh mendukung kesepakatan komprehensif yang mengarah pada gencatan senjata segera di Gaza.” Pernyataan ini juga akan mengarah pada “pembebasan semua sandera, peningkatan bantuan kemanusiaan yang signifikan dan berkelanjutan” dan pengakhiran krisis yang berkelanjutan.

Pertemuan G7 di Italia tersebut memastikan kembali dukungan untuk arah perdamaian yang melibatkan solusi dua negara. Usulan Biden memiliki tiga fase yakni menghentikan konflik, membebaskan seluruh sandera, dan juga rekonstruksi teritorial Palestina tanpa Hamas berkuasa. Solusi ini akan dimulai dengan waktu enam minggu untuk gencatan senjata penuh yang juga akan mengarah pada tentara Israel mundur dari area Gaza.

Negara G7 juga mendorong agar Hamas menerima perjanjian ini dan meminta ‘negara berpengaruh kepada Hamas’ untuk memastikan Hamas juga melakukan hal tersebut. Hamas awalnya mengumumkan bahwa mereka mendukung perjanjian tersebut secara positif, namun, media Timur Tengah melaporkan bahwa dari sisi Hamas, mereka meminta jaminan dari gencatan senjata permanen. 

Gedung Putih mengatakan bahwa Joe Biden sudah berbincang dengan Qatari Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yang akan melakukan mediasi dan negosiasi. Biden juga meminta agar Amir Tamim melakukan segala cara agar Hamas, yang dinilai sebagai satu-satunya tantangan dalam perjanjian ini, untuk menerima gencatan senjata penuh.

Di sisi lain, anggota sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan protes, di mana mereka yakin bahwa Hamas tidak akan dengan mudah berkompromi.

9c987d2d8fb79b94beb63c972cb2ed74-copy

Babak baru untuk aliansi G7 dan Quad: Persaingan Teknologi China

, , , , , , , 0

Dalam pertemuan KTT G7 yang menarik para pemimpin global ke dalam wadah diskusi kritis bertempat di Hiroshima, Jepang, pada bulan Mei 2023. Di tengah-tengah pertemuan ekonomi Barat ini, para pemimpin Quad mengadakan pertemuan di sela-sela sesi KTT G7, kehadiran mereka mengisyaratkan visi bersama dan potensi untuk mengimbangi kemajuan China di sejumlah masalah termasuk telekomunikasi, Kecerdasan Buatan, jaringan 5G, dan manufaktur berteknologi tinggi.

Menyelami masalah keamanan nasional seputar kemajuan teknologi China dan konvergensi strategis dari aliansi G7 dan Quad dalam menanganinya, serta visi kolaboratif dalam aliansi-aliansi ini untuk membentuk penggunaaan teknologi bagi kebaikan bersama dan menegakkan tatanan internasional berbasis aturan.

 

Keamanan nasional dan dinamika global yang membentuk peran China

Ada kekhawatiran yang meningkat seputar keamanan nasional, khususnya mengenai potensi pengaruh pemerintah, spionase, dan pencurian kekayaan intelektual yang terkait dengan perusahaan-perusahaan teknologi China seperti Huawei, ZTE, TikTok, Tencent WeChat, dan DJI. Kasus yang menonjol adalah peluncuran Huawei 5G[1] pada tahun 2019 yang merupakan suatu alat penting yang tidak hanya berdampak pada keamanan nasional tetapi juga ekonomi, masyarakat, dan kota. Demikian juga, India memberlakukan langkah-langkah untuk melarang WeChat pada tahun 2020,[2] dengan alasan kekhawatiran atas privasi data, keamanan, dan potensi penyensoran oleh pemerintah China. Sebaliknya, di bawah pemerintahan Biden pada tahun 2021, larangan sebelumnya terhadap TikTok dan WeChat, yang diberlakukan pada masa kepresidenan Trump,[3] dicabut. Sebagai gantinya, tinjauan keamanan yang komprehensif terhadap aplikasi milik asing dibuat, yang bertujuan untuk menilai potensi risiko dan melindungi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat (AS).

Hal ini memperlihatkan kekhawatiran keamanan nasional AS di mana bayang-bayang teknologi China membayangi. Selain itu, pengaruh geopolitik China yang semakin meluas, yang dicontohkan oleh inisiatif seperti Belt and Road Initiative,[4] telah memicu tanggapan strategis dari G7 dan Quad. Misalnya, Jepang akan memberlakukan pembatasan ketat pada ekspor semikonduktor ke China pada Juli 2023,[5] seperti yang dilakukan AS, sementara pemerintahan Biden menekan Taiwan dan Korea Selatan untuk melakukan hal yang sama. Sebagai tanggapan, China telah membalas dengan melarang chip dari produsen chip yang berbasis di AS, Micron Technology,[6] memanfaatkan dominasi logam tanah jarang yang penting untuk transisi teknologi hijau, yang merupakan komponen penting dalam berbagai perangkat berteknologi tinggi, termasuk chip. Dengan membatasi ekspor logam tanah jarang, China secara tidak langsung dapat berdampak pada industri manufaktur chip dan mengganggu rantai pasokan global. Namun, Micron, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa mereka berkomitmen untuk China dan akan menginvestasikan 4,3 miliar yuan (US$603 juta)[7] selama beberapa tahun ke depan di fasilitas pengemasan chip di kota Xian, China.

Selain itu, dalam menanggapi masalah keamanan nasional ini, baik aliansi G7 dan Quad telah menerapkan upaya terkoordinasi untuk mengatasi implikasinya, yang mencakup pembatasan perdagangan, kontrol ekspor, dan upaya kolaboratif untuk menavigasi lanskap yang kompleks, yang menyoroti konvergensi strategis.

 

Konvergensi G7 dan Quad

G7 dan Quad telah menyatakan keprihatinannya tentang dominasi raksasa telekomunikasi China, Huawei, dalam pengembangan dan penyebaran infrastruktur 5G,[8] mendorong negara-negara anggotanya dan sekutu lainnya untuk membatasi atau mengecualikan Huawei dari jaringan mereka karena potensi risiko keamanan, serta mempromosikan vendor alternatif tepercaya untuk teknologi 5G. Khususnya, para pemimpin Quad juga menunjukkan komitmen mereka di Hiroshima untuk menopang lembaga-lembaga regional – ASEAN, Pacific Island Forum (PIF), dan Indian Ocean Rim Association (IORA) – dan keputusan mereka untuk mendirikan dan memperluas persekutuan infrastruktur, konektivitas kabel bawah laut, jaringan radio dan telekomunikasi, serta kesadaran domain maritim, yang menandakan pengakuan mereka akan bahaya yang jelas dan nyata yang ditimbulkan oleh China.

Kanada menerapkan proses penyaringan wajib bagi para ilmuwannya untuk memastikan bahwa dana pemerintah Kanada tidak secara tidak sengaja digunakan untuk mendukung program penelitian dan pengembangan (R&D)[9] yang dapat membahayakan atau memusuhi pemerintah mereka, yang merupakan langkah yang lebih luas untuk memitigasi potensi risiko yang terkait dengan pengaruh asing, termasuk pengaruh China. Jepang telah membentuk posisi baru di tingkat kabinet yang disebut Menteri Keamanan Ekonomi,[10] yang perannya adalah untuk melindungi rantai pasokan, kekayaan intelektual, dan infrastruktur penting negara dari spionase ekonomi. Uni Eropa (UE) juga bersiap untuk mengadopsi kontrol ekspor pada semikonduktor, memberlakukan pembatasan pada investasi sektor swasta[11] di perusahaan-perusahaan teknologi China, dan memberlakukan aturan yang dimaksudkan untuk memblokir China agar tidak mendominasi pasar energi terbarukan di Eropa.

Sejalan dengan visi kolaboratif, kemungkinan untuk memanfaatkan kekuatan domestiknya, yang mencakup industri TI yang berkembang, tenaga kerja terampil, dan ekosistem startup yang dinamis, juga membuat India menjadi anggota yang tak ternilai. Terlibat dalam sektor-sektor transformatif seperti teknologi digital, pengembangan sumber daya manusia, dan inovasi juga memperkuat peran penting India, berkontribusi terhadap tujuan bersama dalam mendorong inovasi, menciptakan peluang ekonomi, dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan di kawasan ini.

Tindakan-tindakan ini menandakan pergeseran dalam pendekatan G7 dan Quad, yang mencerminkan pengakuan mereka terhadap praktik-praktik predator China, termasuk menyebarluaskan kemungkinan peluncuran peraturan AI di China;[12] rancangan undang-undang pertama Uni Eropa tentang Undang-Undang AI;[13] dan menetapkan standar umum untuk berbagi pengetahuan, mengatasi tantangan global, dan mendorong inovasi untuk negara-negara anggota Quad dan G7.

Visi kolaboratif

Aliansi Quad dan G7 memupuk lingkungan yang kolaboratif, mendorong pertukaran pengetahuan, sinergi antara sektor publik dan swasta, dan transformasi ide menjadi solusi yang berdampak. Keahlian dan sumber daya kolektif dari negara-negara anggota, membuat aliansi ini menjadi katalisator untuk inovasi, mendorong kemajuan, dan mengatasi tantangan global dengan tekad bersama. Aliansi ini merintis lintasan menuju masa depan yang ditandai dengan kecakapan teknologi, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan, yang dicapai melalui pembentukan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi yang terbuka dan berdasarkan aturan; tata kelola pemerintahan yang transparan dan proses pengambilan keputusan, yang menggabungkan konsultasi, diskusi, dan pelibatan pemangku kepentingan, menjadi landasannya; sementara fitur inklusivitas menonjol, mengakui pentingnya melibatkan berbagai negara yang memiliki nilai dan kepentingan yang sama dalam musyawarah dan upaya terkait kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, dan keamanan regional.

Karena lanskap digital terus berkembang dengan pesat, negara-negara anggota Quad dan G7 siap untuk membentuk narasi, mengarahkan teknologi ke arah lintasan yang melayani kebaikan bersama, mengacu pada tujuan dan kepentingan bersama negara-negara anggota dalam memanfaatkan teknologi untuk kemajuan masyarakat. Promosi Quad atas Digital Connectivity Partnership;[14] dan G7 GDPR,[15] membangun inklusi, memastikan privasi dan perlindungan data, mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan keamanan siber, serta mengatasi tantangan global.

Melalui kesepahaman bersama yang dicapai bahwasanya Quad dan G7 telah mengakui kemajuan teknologi China dalam bidang-bidang seperti telekomunikasi 5G, komputasi kuantum, dan bioteknologi. Sektor teknologi China juga memiliki signifikansi ekonomi yang sangat besar dengan menawarkan basis konsumen dan potensi pasar yang luas, sehingga menimbulkan kekhawatiran keamanan nasional yang sah di antara negara-negara anggota Quad dan G7.  Mengingat fakta-fakta ini, Quad dan G7 telah mencapai tekad bersama untuk mengatasi kebangkitan sektor teknologi China dengan mempromosikan kerja sama teknologi, memperkuat kemampuan teknologi dalam negeri, mendorong inovasi, dan mempertahankan sikap waspada terhadap risiko keamanan nasional. Tekad bersama ini mencerminkan respons pragmatis terhadap realitas kemajuan teknologi China sembari memprioritaskan perlindungan nilai-nilai bersama, kepentingan nasional, dan tatanan internasional berbasis aturan.

[1] Gauta, Chikermane, 5G Infrastructure, Huawei’s Techno-Economic Advantages and India’s National Security Concerns: An Analysis, ORF Occasional paper December 2016, https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2019/12/ORF_OccasionalPaper_226_Huawei.pdf

[2]Ministry of Electronic & IT of India, Government Blocks 118 Mobile Apps Which are Prejudicial to Sovereignty and Integrity of India, Defence of India, Security of State and Public Order, 2 September 2022. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1650669

[3] The White House, Executive Order on Protecting Americans’ Sensitive Data from Foreign Adversaries, 9 Juni 2021. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/06/09/executive-order-on-protecting-americans-sensitive-data-from-foreign-adversaries/

[4] The Star, Belt and Road Initiative spurs massive investment, job creation, 16 Juni 2023. https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2023/06/16/belt-and-road-initiative-spurs-massive-investment-job-creation

[5] Japan Times, Japan to tighten controls on semiconductor exports to China, 25 Mei 2023. https://www.japantimes.co.jp/news/2023/05/22/business/semiconductor-exports-china/

[6] Rita Liao, Chian bans Micron chips in key infrastructure over ‘national security’ risks, Techrunch, 22 Mei 2023. https://techcrunch.com/2023/05/21/china-bans-micron/

[7] CNN Business, Micron invests another $600 million in China despite partial sales ban, 16 Juni 2023.https://edition.cnn.com/2023/06/16/tech/micron-china-investment/index.html

[8]Shimona Mohan & Tobias Scholz, Practising digital osmosis: India’s role in the global splinternet, Observer Research Foundation, 7 Februari 2023. https://www.orfonline.org/expert-speak/practising-digital-osmosis-indias-role-in-the-global-splinternet/

[9]Richard L.Hudson, Researchers ask: Can Canada keep up in the race for R&D leadership?, Science Business, 13 Januari 2022. https://sciencebusiness.net/news/researchers-ask-can-canada-keep-race-rd-leadership

[10] Suzuki Kazuto, Inching Toward Economic Security: Kishida Cabinet to Focus on Defensive Tools, Nippon.com, 9 Februari 2022. https://www.nippon.com/en/in-depth/a07901/

[11] European Commision, Speech by presiden von der Leyen on EU-China relations to the Mercator Institute for China Studies and the European Policy Centre, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_23_2063

[12] Hindustan Times, Chna likely to launch regulations on Al, Elon Musk says after his recent visit, 6 Juni 2023. https://www.hindustantimes.com/technology/china-likely-to-launch-regulations-on-ai-elon-musk-says-after-his-recent-visit-101686004204398.html

[13] European Parliament News, EU AI Act: first regulation on artificial intelligence, 14 Juni2023. https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence

[14]The White House, Quad Leaders’ Summit Fact Sheet, 20 Mei 2023. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/05/20/quad-leaders-summit-fact-sheet/

[15]REGULATION EU 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC  (General Data Protection Regulation) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679

The G7-China Rivalry: Power Dynamics and Influence Strategies in a Shifting World

The G7-China Rivalry: Power Dynamics and Influence Strategies in a Shifting World

, , , , , , , , , , 0

The recent G7 Summit in Hiroshima, Japan, issued a final communique emphasising economic and military pressure on China. While the G7 claimed to seek stable and constructive relations with China, they strongly opposed militarization in the Asia-Pacific region. 

The G7 Summit in Hiroshima, Japan, received notable attendance from partners, including Indonesia and Ukraine, adding to the discussions and deliberations.

The G7 so-called ‘constructive’ relations received backlash from China as it summoned Japan and criticized Britain over the ‘anti-China’ G7 Summit. China’s reaction signals its anger and protest over China-related issues. Not only on militarisation issues, such as in the Taiwan Strait, the G7 also pointed out the problems such as nuclear arms, economic coercion, and human rights abuses, which heightened the tension. 

The Global Times stated that the US is trying so hard to weave an anti-China in the Western world, and it is a brutal interference in China’s internal and undisguised urge for confrontation. China’s close ally, Russia, was also against the summit, seen as an ‘incubator’ for anti-Russian and anti-Chinese.

 

 

The G7 and China ‘Rivalry’ on Influence

The G7 member states emphasized that their approach is not designed to harm China, but from the Chinese, it is threatening its interest globally. Japan’s ambassador to China, Hideo Tarumi, said that the issues discussed at the G7 Summit are justified and reflected the long concern with China’s behaviour. And they will continue the pressure if the Chinese refuse to change its policy and action. 

Japan refers to China’s rhetoric around Taiwan and, as a whole, its economy and military action, including telling China to use its influence with Russia to ask Russia to withdraw its troop from Ukraine.

The continued rivalry between the G7 on China and Russia resulted in a ‘new Cold War.’ States compete, and to obtain and sustain their international influence, conditions must be more attentive to the power mechanism instead of just deploying their power resources. Power mechanism is states’ resources and activities to influence, which classify as a reward, punishment, expertise, attractiveness, and recognition, which then need to decide which approach and mechanism are most suitable for different targets.

Not only military power, but the state can also employ economic power. The G7 decided to influence its allies and partners to use ‘coercive’ tools through economic statecrafts, such as sanctions on Russia due to the war in Ukraine. Moreover, the G7 also decided to overview China’s ‘coercive’ economic approach while reducing economic dependence on China.

 

 

Power mechanism to influence other states

In international relations, a country’s power resources play a crucial role in its ability to exert influence. When a country possesses a wider range of power resources, it can have a stronger impact on other countries. Like Western countries and China, they have the power to influence; however, engaging in numerous influence activities doesn’t automatically lead to success. 

Power mechanisms can be categorized into leverage (reward and punishment) and affective (expertise, attractiveness, and recognition). Leverage mechanisms change the costs or benefits of complying with the influencer’s preferences, while affective mechanisms alter the target’s perceptions of the influencer and the bilateral relationship.

Leverage mechanisms like reward and punishment are straightforward. Reward mechanisms involve providing positive benefits or protecting the target from negative consequences to increase compliance. Examples include military aid, trade agreements, and development assistance. Punishment mechanisms involve threatening or imposing negative sanctions to raise non-compliance costs. This can include military force, trade restrictions, and diplomatic censure. The leverage mechanism is used by the G7 member states and its alliance, including Australia, who support the effort taken at the G7 Summit to China. Protecting the member and partners of G7 from China’s ‘negative’ consequences are used through diplomatic censures such as warning and collective actions. 

In the time the West focused on China, China broadened its engagement with Central Asia. China uses an affective mechanism, especially through its Belt and Road Initiative (BRI) program. China also held a ‘counter’ for the G7 Summit through the China-Central Asia Summit, focusing on regional trade and investment advancement. He highlighted the need for trust-building and expressed China’s willingness to provide support in areas such as law enforcement, security, and defence capability construction to enhance the development of Central Asian nations.

The rivalry highlights the importance of power mechanisms and influence strategies, with the G7 employing leverage mechanisms like economic coercion and punishment, while China focuses on affective mechanisms such as trust-building and economic support through initiatives like the Belt and Road Initiative.

KECDPKOS6FPLFOOZI7WPMKR4FQ

Pertempuran Pembatasan Harga Oleh G7 Pada Minyak Rusia Baru Dimulai

, , , , , , , 0

Pada tanggal 2 September, para menteri keuangan negara-negara G7 (Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat) mengeluarkan pernyataan yang mengonfirmasi rencana mereka untuk menerapkan batasan harga pada minyak mentah dan produk minyak Rusia.

 

Gagasan pembatasan harga dilakukan untuk memanfaatkan kendali Amerika Serikat dan Eropa atas sektor layanan asuransi dan pengiriman guna melarang industri-industri tersebut memfasilitasi pengiriman minyak apa pun yang tidak memenuhi batas harga yang ditentukan, sehingga memaksa Rusia untuk mematuhi regulasi yang ada. Setelah rencana tersebut selesai, negara-negara G7 berharap untuk menerapkan pembatasan minyak mentah mulai 5 Desember, dengan pembatasan produk olahan menyusul dua bulan kemudian.

 

Menteri Keuangan AS Janet Yellen menyebut langkah itu sebagai “langkah maju yang kritis dalam mencapai tujuan ganda kami untuk dalam menekan harga energi global sambil menolak pendapatan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mendanai perang brutalnya di Ukraina,” dalam sebuah pernyataan terpisah yang dirilis pada hari yang sama. Amerika Serikat dan Eropa berharap manuver seperti itu akan membantu mengisi celah dalam sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang telah dijatuhkan Barat terhadap Rusia sejak invasinya ke Ukraina pada Februari 2022. Sejauh ini, ekonomi Rusia berhasil bertahan karena penjualan minyak. Menurut Wall Street Journal, Moskow telah menghasilkan pendapatan $74 miliar melalui penjualan minyak hingga Juli tahun ini.

 

Jika G7 berhasil menerapkan batasan harga, itu bisa menjaga harga minyak relatif stabil sambil membatasi keuntungan Rusia, menemukan jalan tengah antara status quo dan proposal sebelumnya untuk mengeluarkan larangan lengkap untuk mengasuransikan pengiriman minyak Rusia yang akan diambil. efek pada akhir tahun, dan yang kemungkinan akan melihat harga minyak meroket. Pertanyaan tentang apakah rencana ini dapat dilaksanakan dan seberapa efektif itu akan tetap ada.

 

Yang paling penting dari rancangan rencana ini adalah bagaiamana bagaimana tanggapan Moskow. Sementara kebijakan konvensional menunjukkan bahwa Rusia akan mematuhi aturan baru karena bahkan dengan adanya pengurangan, keuntungan yang didapatkan dari penjualan masih lebih disukai daripada tidak adanya penjualan sama sekali. “Rusia adalah pemain strategis dengan fungsi nilai yang agak eksotis, mahir dalam permainan penjumlahan negatif,” ujar Sergey Vakulenko, seorang analis energi independen dan mantan kepala Strategi dan Inovasi di Gazprom Neft, mengingat hal itu, Moskow mungkin cenderung menyebut gertakan Barat dan menetapkan bukan batas harga tetapi dasar untuk minyak mentahnya, melarang ekspor dengan harga lebih rendah dari ambang batas tersebut dan kemudian Moskow hanya bisa menunggu pembelot kartel pembeli datang mengetuk pintunya.” tambahnya.

 

Presiden Putin telah mengancam akan melakukan tindakan pembalasan terhadap negara-negara yang berpartisipasi dalam pembatasan harga minyak dan juga sanksi lainnya. Presiden Putin dan sekutunya pasti memikirkan bagaimana berhasil menghindari pembatasan yang akan datang, termasuk apakah ekspor minyak dapat diasuransikan oleh perusahaan asuransi Rusia atau Asia.

 

Faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana pemangku kepentingan penting lainnya di luar Rusia atau G7 menanggapi inisiatif tersebut, termasuk negara-negara Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Presiden Joe Biden melakukan perjalanan ke Arab Saudi awal musim panas ini dalam upaya meyakinkan Riyadh untuk memompa dan mengirim lebih banyak minyak, sebagian untuk mengurangi dampak kemungkinan pembatasan harga di Rusia. Pada saat itu, dilaporkan bahwa ini bisa menjadi tugas yang hampir mustahil, sebagian karena Arab Saudi mungkin sudah kehabisan pasokan.

 

Tetapi membantu Barat dalam menegakkan batas harga minyak Rusia juga dapat bertentangan dengan kepentingan Arab Saudi dan anggota OPEC lainnya. Menetapkan batas harga menimbulkan ancaman langsung terhadap kemampuan OPEC untuk menetapkan harga minyak global. Secara paradoks, Rusia mungkin mendapatkan bantuan dari negara-negara OPEC di sini. Bagi mereka, kartel pembeli yang baru muncul berisiko memanipulasi seluruh pasar minyak dan harganya. Oleh karena itu, terlepas dari apakah Arab Saudi memiliki pasokan minyak tambahan atau tidak, mungkin ragu untuk meningkatkan ekspor.

 

Meskipun tanggapannya terhadap pembatasan harga masih harus dilihat, sejauh ini Arab Saudi dan OPEC telah mengambil pendekatan yang berlawanan. Sebagai akibat dari penurunan harga minyak baru-baru ini, organisasi setuju untuk mengurangi produksi.

 

Sehingga, G7 kemungkinan juga akan membutuhkan dukungan dari China dan India agar rencana mereka berhasil. Kedua kekuatan ekonomi tersebut telah menjadi pembeli besar sejak invasi ke Ukraina dan bertanggung jawab atas lebih dari setengah ekspor minyak laut Rusia. Sejauh ini, kedua negara tidak memiliki komitmen mengenai bagaimana mereka akan menanggapi pembatasan harga. Menteri perminyakan India Shri Hardeep Singh Puri telah mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan proposal tersebut tetapi pada akhirnya dia tidak memiliki konflik moral dengan melakukan bisnis dengan Rusia. “Saya memiliki kewajiban moral kepada konsumen saya,” kata Puri awal bulan ini.

 

Seorang juru bicara kementerian luar negeri China mengatakan bahwa Beijing berharap bahwa “negara-negara terkait akan melakukan upaya konstruktif untuk meredakan situasi melalui dialog dan konsultasi, bukan sebaliknya.”

 

Jika Rusia tidak mematuhi batas harga, itu bisa memicu perang gesekan antara Moskow dan Barat. Jika Putin memutuskan untuk menghentikan ekspor ke negara-negara yang memberlakukan pembatasan sebelum Desember, harga minyak akan kembali meningkat, menciptakan sakit kepala politik bagi Biden menjelang pemilihan paruh waktu yang semakin dekat.

 

Akibatnya, sementara niat di balik batas harga mungkin bermanfaat, mungkin sulit untuk dilakukan dalam praktik. Ada terlalu banyak pemangku kepentingan berbeda yang harus diperhitungkan, dan jika G7, Rusia, dan OPEC semuanya tidak mau mengalah, biayanya bisa signifikan.

 

Sebagai salah satu negara dengan ekonomi yang cukup besar dan terintegrasi ke pasar dunia, anggota G7 dan pemasok energi, sejauh ini Rusia belum pernah ditargetkan dalam sanksi sebelumnya. Harga bahan bakar, pupuk, dan makanan meningkat sebagai akibat gabungan dari konflik dan sanksi yang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Pasar keuangan, produksi industri, dan rantai pasokan juga sangat terpukul. Selain itu, ini merupakan pertama kalinya bank sentral sebagai pemeran ekonomi utama diberikan sanksi, di mana sanksi tersebut berpotensi mempengaruhi semua transaksi perbankan di dalam dan di luar negeri. Penggunaan instrumen yang relatif baru dan lebih agresif ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya lembaga Rusia yang saat ini terdaftar di bawah rezim sanksi Barat. Terlepas dari berbagai tindakan ekonomi anti – sanksi yang telah diambil Vladimir Putin, perekonomian Rusia diprediksi akan mengalami penurunan PDB terbesar sejak pecahnya Uni Soviet. Selain itu, inflasi juga akan meningkat, pelarian modal akan terjadi, dan potensi gagal bayar utang juga menjadi resiko yang harus dihadapi Rusia. Diperlukan waktu berbulan – bulan atau bahkan bertahun – tahun sebelum dampak penuh perang dan sanksi dapat dirasakan secara ekonomi.

Di sisi lain, industri Rusia yang memproduksi elektronik, komputer, pesawat terbang, mobil, atau peralatan militer juga terdampak sanksi impor semikonduktor. Sanksi menempatkan penghalang pada kemampuan Rusia untuk membangun rudal presisi di daerah yang jelas penting dalam konflik di Ukraina. Hal ini menyebabkan tentara Rusia tidak sering menggunakan rudal berpemandu presisi di darat akibat kurangnya pasokan, di mana kondisi tersebut telah juga menyebabkan angkatan udara Rusia bernasib buruk di Ukraina. Industri lain yang sangat merasakan dampak sanksi tersebut adalah industri mobil, di mana mayoritas bisnis asing memilih untuk meninggalkan Rusia, dan produksi pada bulan Mei 2022 dicatat 97% lebih rendah dari pada 2021. Selain itu, beberapa kendaraan yang terus dibuat oleh pembuat mobil Rusia juga mengalami kekurangan transmisi otomatis dan airbag.

Hal yang paling penting bagi suatu negara untuk kepentingan ekonominya adalah perkembangan dan kemajuan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Adanya kepentingan ekonomi karena suatu negara ingin meningkatkan keseimbangan perdagangan, memperkuat basis industri, menjamin akses terhadap gas dan energi lainnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Daniel Papp, bahwa kepentingan ekonomi termasuk pada kepentingan nasional suatu negara, termasuk Rusia. Tujuan Rusia paling utama adalah membuat kebijakan luar negeri pada sektor energi untuk mencapai perekonomian nasional dan kepentingan nasionalnya. Demi mencapai hal itu, maka dengan dimulainya pembatasan harga pada minyak Rusia oleh negara-negara anggota G7 akan  mendorong kompetisi antar negara dan regional yang bisa berimbas pada ekonomi global.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi (Foto oleh TANG CHHIN SOTHY/AFP via Getty Images)

China Memanggil Diplomat Negara-Negara Lain yang Mengkritik Latihan Militernya

, , , , , , , , 0

China dikabarkan telah memanggil diplomat Eropa di Beijing untuk memprotes pernyataan yang dikeluarkan oleh negara-negara G7 dan Uni Eropa yang mengkritik latihan militer China di sekitar Taiwan. Kementerian Luar Negeri China pada 5 Agustus mengatakan Wakil Menteri Deng Li membuat “pernyataan serius” atas apa yang disebutnya “campur tangan sembarangan dalam urusan internal China.“

China sendiri telah mengirim kapal angkatan laut dan pesawat tempur yang ditambah dengan meluncurkan rudal ke Selat Taiwan sebagai tanggapan atas kunjungan Ketua DPR AS, Nancy Pelosi ke Taiwan pada awal Agustus yang dianggap mengganggu kebijakan China. Di sisi lain, latihan militer China juga dilakukan di dekat perairan Taiwan dengan melibatkan pasukan dari angkatan laut, angkatan udara, pasukan roket, pasukan pendukung strategis dan pasukan pendukung logistik, menurut kantor berita resmi Xinhua.

Lima dari rudal yang ditembakkan oleh China sejak latihan militer dimulai pada 4 Agustus itu dikabarkan mendarat di Zona Ekonomi Eksklusif Jepang di lepas pantai Hateruma, sebuah pulau jauh di selatan pulau-pulau utama Jepang, kata Menteri Pertahanan Jepang, Nobuo Kishi. Dia mengatakan Jepang memprotes pendaratan rudal China sebagai “ancaman serius terhadap keamanan nasional Jepang dan keselamatan rakyat Jepang.”

Akibat kunjungan Pelosi, China membatalkan pertemuan para menteri luar negeri dengan Jepang untuk memprotes pernyataan G7 bahwa tidak ada pembenaran untuk latihan tersebut. China juga sebelumnya telah memanggil Duta Besar AS untuk China, Nicholas Burns untuk memprotes kunjungan Pelosi.

Latihan itu berlangsung dari Kamis hingga Minggu dan termasuk serangan rudal terhadap sasaran di laut utara dan selatan pulau itu, sebagai gema dari “latihan militer besar China” yang bertujuan mengintimidasi para pemimpin dan pemilih Taiwan yang diadakan pada 1995 dan 1996. Taiwan di sisi lain telah menempatkan militernya dalam siaga dan menggelar latihan pertahanan sipil, tetapi suasana keseluruhan tetap tenang pada hari Jumat. Penerbangan telah dibatalkan atau dialihkan dan nelayan tetap berada di pelabuhan untuk menghindari latihan China.

Para menteri negara anggota berpose untuk foto keluarga selama pertemuan Menteri Luar Negeri G7 di Wangels, Jerman utara, pada 13 Mei 2022. Konferensi tiga hari tersebut berfokus pada perang Rusia saat ini di Ukraina. Para menteri luar negeri Ukraina dan Moldova juga hadir. (Foto oleh Georg Wendt - Pool/Getty Images)

Negara-negara G7 berjanji untuk menghentikan impor minyak Rusia

, , , , , , , , , , 0

Pernyataan dari G7 yang terdiri dari Prancis, Kanada, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat menyatakan bahwa akan menghentikan impor minyak dari Rusia walaupun tidak merinci secara pasti komitmen apa yang akan dibuat masing-masing negara untuk menjauh dari salah satu sumber impor energi mereka.

Pengumuman itu datang ketika G7 mengadakan pertemuan ketiga tahun ini pada 8 Mei 2022 melalui konferensi video, dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dikabarkan turut hadir. Sejauh ini, negara anggota G7 telah menunjukkan koordinasi yang erat dalam pengumuman sanksi terhadap Rusia, tetapi belum bergerak dengan kecepatan yang sama dalam hal minyak dan gas Rusia.

Pertemuan kali ini dinilai sangat simbolis bahwa tanggal 8 Mei diperingati Eropa berakhirnya Perang Dunia II di Eropa. Hal ini disusul dengan Parade militer keesokan harinya oleh Rusia dalam rangka memperingati kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman.

Hal ini dinilai dapat menekan Putin dengan cara melumpuhkan ekonomi Rusia dan berharap Moskow menghentikan invasinya di Ukraina. “Kami berkomitmen untuk menghapus ketergantungan kami pada energi Rusia, termasuk dengan menghapus atau melarang impor minyak Rusia. Kami akan memastikan bahwa kami melakukannya secara tepat waktu dan teratur, dan dengan cara yang memberikan waktu bagi dunia untuk mengamankan pasokan alternatif,” dilansir dari France 24.

Pihak AS sendiri mengatakan penghentian impor akan ‘menghancurkan’ Rusia.”Ini akan menghantam keras arteri utama ekonomi Putin dan menghalangi pendapatan yang dia butuhkan untuk mendanai perangnya,” AS yang bukan menjadi konsumen utama energi hasil Rusia telah melarang penuh impor dari negara pimpinan Putin.

Selain melarang impor energi, AS juga mengumumkan babak baru sanksi terhadap Rusia dalam pernyataan Gedung Putih dengan fokus pada dua bidang utama: media, dan akses oleh perusahaan Rusia dan individu kaya ke layanan akuntansi dan konsultasi AS yang terkemuka di dunia. Washington juga melarang penyediaan “akuntansi, kepercayaan dan pembentukan perusahaan, dan layanan konsultasi manajemen kepada siapa pun di Federasi Rusia,” menurut Gedung Putih.

Perusahaan AS mana pun akan dilarang mendanai mereka melalui iklan atau menjual peralatan kepada mereka. Layanan tersebut digunakan untuk menjalankan perusahaan multinasional, tetapi juga berpotensi untuk menghindari sanksi atau menyembunyikan kekayaan haram, kata pejabat Gedung Putih. Pejabat itu menekankan bahwa sementara Eropa memiliki hubungan industri terdekat dengan Rusia, Amerika Serikat dan Inggris mendominasi dunia akuntansi dan konsultasi, terutama melalui “The Big Four” — empat raksasa audit dan konsultan global Deloitte, EY, KPMG dan PwC.

Sedangkan negara-negara Eropa yang lebih bergantung pada Rusia dibandingkan AS, pihak Uni Eropa telah mengatakan bahwa pihaknya bertujuan untuk mengurangi ketergantungannya pada gas Rusia hingga dua pertiga tahun ini, meskipun Jerman telah menentang boikot penuh, dengan negara-negara anggota melanjutkan negosiasi yang intens pada 8 Mei 2022

21 juni 2021

Pembahasan Isu Lingkungan pada Konferensi Tingkat Tinggi G7 ke-47

, , , , 1

Pada 11 – 13 Juni 2021, G7 melangsungkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Cornwall, Inggris. KTT ini di gelar secara langsung dan merupakan pertemuan G7 pertama antara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan pemimpin Uni Eropa (UE) setelah Brexit pada tahun 2020. Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris selaku tuan rumah KTT G7 ke-47 ini mengatakan bahwa perubahan iklim dan isu lingkungan menjadi salah satu isu utama dengan judul KTT kali ini adalah “Build Back Better” yang tentu berkaitan dengan isu pandemi Covid-19. Perdana Menteri Inggris menyatakan tujuan Inggris pada KTT ini adalah menyatukan negara-negara demokrasi terkemuka untuk membantu dunia berjuang dan kemudian membangunnya kembali dengan lebih baik dan menciptakan masa depan yang lebih hijau dan lebih sejahtera. Dilansir dari New York Times, Boris Johnson mengatakan bahwa “Kita perlu memastikan bahwa kita belajar dari pandemi dengan tidak mengulangi kesalahan yang kita buat selama sekitar 18 bulan terakhir.”

Tujuh anggota tetap G7, ditambah dengan UE, Australia, India, Korea Selatan, dan Afrika Selatan akhirnya menggelar pertemuan tatap muka di Carbis Bay, Cornwall, Inggris pada 11-13 Juni 2021. Lewat dokumen Carbis Bay G7 Summit Communiqué, terdapat beberapa kesepakatan dari G7 mengenai isu lingkungan. Hal terpenting yang menjadi sorotan dunia tentu bagaimana menyelesaikan pandemi Covid-19 dengan membuat serangkaian mekanisme penanganan dan menyumbangkan vaksin ke negara-negara yang membutuhkan. Selain itu, dalam dokumen tersebut dituliskan bahwa G7 akan melindungi bumi dengan mendukung revolusi hijau yang menciptakan lapangan kerja, mengurangi emisi, dan berupaya membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat, mencapai nol emisi paling lambat pada 2050, dan meningkatkan pendanaan pencegahan perubahan iklim hingga 2025 untuk melestarikan atau melindungi setidaknya 30 persen dari tanah dan lautan kita pada tahun 2030. Selain itu, G7 juga menyepakati  menyumbang dana untuk memenuhi target dari negara-negara maju berkontribusi 100 miliar dollar AS untuk usaha pencegahan perubahan iklim ke negara-negara miskin karena pencapaian target tidak terpenuhi disebabkan pandemi Covid-19.

G7 atau Group of Seven adalah organisasi berisi negara-negara dengan perekonomian yang kuat yang terdiri dari Amerika Serikat (AS), Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Inggris yang melakukan pertemuan tiap tahun untuk membahas isu dan agenda global. Awalnya, G7 dibentuk untuk mendiskusikan masalah ekonomi dan politik akibat krisis minyak tahun 1973. Kemudian, ketika isu lingkungan menjadi tragedy of common, pada 1979 isu lingkungan menjadi salah satu pembahasan utamanya.  KTT ke-46 sendiri tidak berhasil diselenggarakan karena kondisi pandemi Covid-19, rencana awal dari KTT yang akan diselenggarakan di Trump National Doral, Florida ini telah berencana bahwa isu lingkungan tidak akan ada dalam agenda pembahasan menurut Mick Mulvaney, pejabat kepala staf Gedung Putih. Sedangkan pada pertemuan G7 ke-45 tahun 2019 di Prancis, pembahasan mengenai perubahan iklim menjadi salah satu isu utama. Hasil dari pertemuan di Biarritz, Prancis  itu menyetujui bahwa G7 dan Uni Eropa (UE) akan menegaskan kembali komitmen mereka terhadap Perjanjian Paris, menindaklanjuti Piagam Plastik Laut G7, dan mengesahkan piagam tentang keanekaragaman hayati. Pada masa kepresidenan Donald Trump sendiri, AS keluar dari perjanjian Paris dan menolak untuk melakukan kerja sama terkait pandemi Covid-19 karena ingin mengedepankan urusan AS terlebih dahulu, namun Presiden AS ke-46 Joe Biden mendorong pendekatan yang lebih terpadu memerangi pandemi dan mendesak anggota G7 lainnya untuk merangkul kerja sama yang bertujuan membangun infrastruktur perawatan kesehatan dunia sehingga dapat merespon keadaan darurat dengan lebih cepat di masa depan.