Menu

kelapa sawit

Foto: Kolase Bendera Eropa dengan Indonesia. (Pool AP Photo)

Organisasi Perdagangan Dunia Dukung Uni Eropa atas Indonesia Soal Isu Kelapa Sawit

, , , , , 0

Para ahli dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagian besar mendukung pembatasan penggunaan minyak kelapa sawit dalam bahan bakar nabati oleh Uni Eropa, setelah adanya keluhan dari Indonesia. Keputusan panel yang disampaikan pada hari Jumat (10/1/2025), menyimpulkan bahwa meskipun tindakan-tindakan Uni Eropa tersebut sebagian besar sejalan dengan peraturan perdagangan, namun ada beberapa kekurangan yang ditemukan dalam persiapan, publikasi, dan administrasi pembatasan tersebut.

Sengketa ini berpusat pada Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa tahun 2018 (RED II), yang membatasi penggunaan bahan bakar nabati berbasis tanaman untuk memenuhi target energi terbarukan dan bertujuan untuk menghapuskan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit secara bertahap pada tahun 2030. Uni Eropa telah menjustifikasi langkah-langkah ini dengan melabeli produksi minyak kelapa sawit sebagai produksi yang tidak berkelanjutan.

Indonesia, produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, mengajukan keluhan pada tahun 2019, menentang keputusan Uni Eropa tersebut. Keputusan serupa dikeluarkan oleh panel WTO pada tahun 2024 terkait keluhan Malaysia atas masalah yang sama. Bersama-sama, Indonesia dan Malaysia menyumbang sebagian besar produksi minyak kelapa sawit dunia, yang merupakan bahan baku berbagai produk, mulai dari makanan hingga kosmetik.

Kelompok-kelompok lingkungan telah lama mengkritik produksi minyak kelapa sawit karena kontribusinya terhadap deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati, karena wilayah hutan hujan yang luas telah dibuka untuk perkebunan. Keputusan WTO ini semakin memperumit perdebatan yang sedang berlangsung mengenai keseimbangan antara kepentingan perdagangan dan masalah lingkungan.

 

Indonesia berupaya menyamakan data perhutanan dengan standar keberlanjutan Uni Eropa

Sebelumnya pada tahun 2024 lalu, Indonesia sedang berupaya meningkatkan sistem data hutan dan rantai pasoknya untuk memenuhi Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EU Deforestation Regulation/EUDR), yang melarang impor komoditas seperti kelapa sawit, kopi, dan kakao yang terkait dengan deforestasi. Peraturan tersebut mengharuskan produsen dan perusahaan yang memperdagangkan komoditas tersebut ke Uni Eropa untuk memberikan bukti terperinci yang membuktikan bahwa komoditas tersebut tidak diproduksi dari lahan yang mengalami deforestasi sejak tahun 2020. Peraturan baru ini memberikan waktu kepada produsen dan perusahaan hingga 30 Desember 2024 untuk mematuhi peraturan tersebut.

Namun, terdapat perbedaan antara data hutan Indonesia dan peta Forest Observatory Uni Eropa. Uni Eropa menggunakan data Forest Observatory-nya untuk memantau perubahan hutan dan sungai, sedangkan Indonesia menggunakan sistem monitoringnya sendiri bernama SIMONTANA. Uni Eropa menggunakan definisi ‘hutan’ berdasarkan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, sedangkan Indonesia menggunakan definisinya sendiri.

Menurut Indonesia, Uni Eropa melebih-lebihkan tutupan hutan dengan memasukkan semak belukar dan lahan pertanian, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Indonesia akan dicap sebagai negara “berisiko tinggi”, yang berpotensi membuat ekspornya diawasi lebih ketat. 

Guna mengatasi hal ini, Indonesia bekerja sama dengan para pejabat Uni Eropa untuk menyelaraskan definisi dan data hutan sebelum implementasi EUDR pada bulan Desember 2024. Duta besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah melakukan pendekatan dengan Uni Eropa, mengindikasikan peta yang disiapkan oleh pusat penelitian gabungan Eropa memiliki kekeliruan. Maka dari itu pada pertemuan Indonesia dan Uni Eropa tahun 2024 lalu, kedua pihak membandingkan catatan dan peta untuk menyelaraskan data.

Apa selanjutnya?

Kecuali jika laporan panel WTO diajukan banding, laporan tersebut harus diadopsi oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO dalam waktu dua bulan ke depan (60 hari). Jika diadopsi, laporan tersebut akan mengikat Indonesia dan Uni Eropa. Uni Eropa kemudian akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghormati kewajiban-kewajiban WTO. Para pihak biasanya mencoba untuk menyepakati jangka waktu yang masuk akal bagi Anggota WTO yang bersengketa untuk mematuhinya. Jika hal ini tidak dapat disepakati, maka akan diputuskan oleh arbiter. 

Uni Eropa Kembali Membantah Diskriminasi Minyak Sawit

, , , , , , , , 0

Menyusul kembali memanasnya pembahasan mengenai minyak kelapa sawit asal Indonesia dan Malaysia, Uni Eropa melalui laman sosial medianya kembali membantah adanya pelarangan komoditas apapun. Uni  Eropa menekankan bahwa blok ini tidak mendiskriminasi komoditas apapun dari negara mana pun karena semua produk boleh masuk ke pasar Eropa, jika mereka legal dan bebas deforestasi.

Sebelumnya, Uni Eropa juga pernah menampik isu yang sama, di mana Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket menyebutkan bahwa Uni Eropa tidak melakukan diskriminasi minyak sawit Indonesia. Duta Besar Piket menyatakan bahwa sepuluh bulan pertama tahun 2020, ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa naik sebesar 27 persen.

Meskipun begitu, Piket tidak menampik terdapat beberapa isu terkait minyak sawit asal Indonesia dan Malaysia, sehingga perlu beberapa pelatihan dan adaptasi tambahan.

Dalam unggahan di sosial media, Uni Eropa menekankan bahwa tujuan dari UU untuk Deforestasi dan Degradasi Lahan Uni Eropa adalah mendukung permintaan produk dan komoditas yang bebas dari deforestasi. Hal ini penting untuk meminimalisir risiko masuknya produk yang berhubungan langsung dengan deforestasi ke pasar Uni Eropa.

Berdasarkan UU tersebut, degradasi hutan terjadi disebabkan perluasan lahan pertanian dan peternakan seperti sawit, sapi, kedelai, kopi, kakao, kayu dan karet serta produk turunannya.

 

Nilai total ekspor Indonesia ke Uni Eropa meningkat dari tahun 2020 ke 2021, terutama untuk produk minyak sawit sebagai komoditas yang lebih banyak dieskpor di bandingkan komoditas lainnya. Uni Eropa juga menjadi mitra dagang terbesar ke lima bagi Indonesia di tahun 2021, dengan total dagang hingga Euro 24.7 milliar. Ekspor minyak sawit dari Indonesia ke Uni Eropa juga berada di 26 persen atau sekitar EUR4.3 miliar.

Sebagai wilayah negara yang mengedepankan ekonomi hijau, Uni Eropa menyatakan kesiapannya untuk bekerja bersama negara Indonesia dalam mempromosikan perdagangan yang berkelanjutan, untuk menangkal deforestasi, perubahan iklim, serta kehilangan biodeversitas yang penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Terkait dengan isu ini, Indonesia juga seharusnya tidak perlu ‘takut’ menghadapi aturan produk bebas deforestasi ini, karena Indonesia yang juga mendukung isu keberlanjutan dapat turut berbenah.

Berdasarkan pantauan lembaga swadaya Auriga Nusantara, terdapat penurunan angka deforestasi dari kurun waktu 2019-2021, di mana total luasan hutan alam di dalam izin yang terkonversi menjadi tutupan sawit yakni sebesar 37 ribu, 36 ribu, dan 13 ribu hektar. Dengan angka ini, jika dibandingkan dengan lahan terdeforestasi, maka hanya 4.6 persen saja sawit yang berasal dari lahan terdeforastasi yang dikirim ke Uni Eropa. Maka dari itu, Indonesia sebaiknya perlu mendukung dan menunjukkan komitmen untuk menghentikan laju deforestasi.