Presiden Joko Widodo

Bertemu Di Malaysia, Jokowi-Prabowo Tertawa Lepas

June 13 2023

Jokowi Dinas ke Singapura-Malaysia, Sempat Bertemu Prabowo

Chatrine Debora Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence Jokowi, Nusantara, Perang Rusia-Ukraina, Prabowo, Presiden Joko Widodo 0

Presiden Joko “Jokowi” Widodo berangkat ke Singapura pada hari Rabu (7/6) untuk menghadiri konferensi regional “Ecosperity Week 2023” di mana ia akan mempromosikan pembangunan Ibukota Nusantara, sebelum melanjutkan perjalanannya ke Malaysia pada hari yang sama.

“Konferensi ini akan dihadiri oleh banyak investor, akademisi, dan pejabat pemerintah, dan saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan investasi, terutama di sektor transisi energi, infrastruktur hijau, dan pembangunan Ibukota Nusantara,” ujar Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Ecosperity Week 2023 di Singapura, dengan tema “Terobosan Menuju Net Zero,” akan menyatukan para pemimpin bisnis global, pembuat kebijakan, investor, dan masyarakat sipil dari berbagai industri untuk membahas teknologi berdampak tinggi, kebijakan, dan dukungan keuangan dalam membawa terobosan transformasional bagi bisnis, masyarakat, dan planet ini. Acara ini diselenggarakan oleh Temasek Singapore.

Pada hari Rabu sore, Jokowi akan langsung berangkat ke Kuala Lumpur atas undangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Yang di-Pertuan Agong Malaysia Sultan Abdullah.

Selama perjalanan ke negara tetangga, Jokowi didampingi oleh Ibu Negara Iriana Widodo dan delegasi terbatas.

Berbincang dengan Prabowo, singgung pernyataan soal Rusia-Ukraina

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dan menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di hotel tempat kepala negara bermalam di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (7/6/2023) petang.

Prabowo dan Jokowi sempat bercengkrama dan terlihat tertawa lepas saat penyambutan di hotel tersebut. Turut hadir pula beberapa menteri kabinet lainnya antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Kunjungan kerja Jokowi ke Malaysia kali ini adalah untuk membahas isu terkait perbatasan, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI), dan isu-isu penting lainnya.

Di Malaysia, Jokowi akan melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah.

Momen pertemuan Jokowi dan Prabowo menjadi sorotan di tengah ramai proposal perdamaian Ukraina dan Rusia yang dilayangkan Prabowo dalam gelaran Shangri La Dialogue akhir pekan lalu. Usulan itu membuat heboh lantaran dinilai tidak tepat.

Ketika ditemui di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma tadi pagi, Jokowi mengaku akan segera berbicara dengan Prabowo terkait proposal tersebut.

Terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, menjelaskan proposal perdamaian yang diusulkan Prabowo harus dilihat dari perspektif yang positif, karena menurutnya itu adalah niatan baik dari Menteri Pertahanan.

“Saya yakin bahwa Pak Prabowo menyampaikan itu pasti dengan niat baik,” kata Pramono. “Nah karena turunan dari kebijakan yang sudah diambil oleh Presiden, kebetulan saya mendampingi ketika Presiden ke Ukraina maupun ke Rusia, itulah yang menjadi pegangan,” tambahnya.

Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra menjelaskan alasan di balik proposal perdamaian yang diusulkan Prabowo.

“Intinya kita ingin konflik antara Rusia dan Ukraina itu segera selesai segera damai, masalah nanti proposal ada yang menerima atau tidak itu biasa,” kata Herindra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

“Tapi intinya perang yang sudah berjalan lebih dari setahun lebih ini itu akan menyengsarakan seluruh umat manusia. Kita gak mau itu lama-lama, kita mau segera damai karena perang menyengsarakan masyarakat,” kata Herindra.

June 2 2023

Mengapa Presiden Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir Laut?

Chatrine Debora Asia Pacific, Climate, News, Politics ekspor, Ekspor pasir laut, Jokowi, Lingkungan, Presiden Joko Widodo 0

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Kebijakan ini diumumkan pada tanggal 15 Mei 2023 sebagai langkah terpadu yang mencakup perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap sedimentasi di perairan laut.

Presiden Jokowi mengemukakan alasan utama di balik kebijakan ini, yaitu untuk meningkatkan kesehatan laut. Aturan ini dirancang dengan tujuan melindungi dan melestarikan lingkungan laut, serta mendukung keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesehatan ekosistem laut.

Salah satu ketentuan dalam kebijakan ini adalah izin ekspor pasir laut ke luar negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat Bab IV butir 2, di mana pemanfaatan pasir laut dapat digunakan untuk reklamasi dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan infrastruktur oleh sektor swasta, dan ekspor.

Persyaratan izin ekspor pasir laut, terutama bagi pelaku usaha

Meskipun izin ekspor pasir laut diberikan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Misalnya, izin usaha pertambangan untuk penjualan harus diperoleh dari menteri yang bertanggung jawab dalam urusan mineral dan batubara, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 10 Ayat 4. Izin pemanfaatan pasir laut juga dapat diperoleh dari gubernur berdasarkan kewenangannya setelah melalui evaluasi oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha yang mengajukan permohonan izin harus bergerak dalam bidang pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 11, pelaku usaha wajib memastikan kelangsungan hidup dan penghidupan masyarakat di sekitar lokasi pembersihan, menjaga keseimbangan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta memberikan akses kepada masyarakat sekitar lokasi pembersihan.

Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan melaporkan volume pengangkutan dan penempatan pasir laut yang telah direalisasikan di tempat tujuan pengangkutan. Laporan ini harus disampaikan oleh nakhoda kapal pengangkut kepada Kementerian.

Pelaporan volume pengangkutan dan penempatan tersebut harus dilakukan setiap tujuh hari melalui e-logbook pengangkutan hasil sedimentasi di laut. Rincian lebih lanjut mengenai pelaporan ini diatur dalam Peraturan Menteri. Pengekspor pasir laut harus menggunakan awak kapal yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Namun, jika tidak tersedia awak kapal yang memiliki kewarganegaraan Indonesia, diizinkan menggunakan awak kapal asing sesuai kebutuhan, dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari menteri.

Sebelumnya dilarang, kini diperbolehkan

Sejak tahun 2003, pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan larangan total terhadap ekspor pasir laut melalui Surat Keputusan (SK) Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Keputusan tersebut, yang ditandatangani oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Sumarno pada tanggal 28 Februari 2003 saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, mengemukakan alasan pelarangan ekspor tersebut untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.

Salah satu kerusakan lingkungan yang disebutkan adalah tenggelamnya pulau-pulau kecil, terutama di sekitar daerah terluar batas wilayah Indonesia di Kepulauan Riau, sebagai akibat dari penambangan pasir laut.

Selain itu, alasan lain yang dicantumkan dalam SK tersebut adalah belum teraturnya batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura. Proyek reklamasi di Singapura yang menggunakan pasir laut dari perairan Riau juga dikhawatirkan dapat mempengaruhi penetapan batas wilayah antara kedua negara.

“Penghentian ekspor pasir laut seperti yang dijelaskan dalam ayat (1) akan dievaluasi kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau-pulau kecil, serta setelah penyelesaian penetapan batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura,” demikian disebutkan dalam SK tersebut.

Menurut laporan dari Harian Kompas, eksploitasi pasir laut di Kepulauan Riau menjadi sangat populer karena tingginya permintaan pasir laut. Mulai dari tahun 1976 hingga 2002, pasir dari perairan Kepulauan Riau dieksploitasi untuk keperluan reklamasi di Singapura.

Volume ekspor pasir ke Singapura mencapai sekitar 250 juta meter kubik per tahun. Meskipun pasir dijual dengan harga 1,3 dollar Singapura per meter kubik, sebenarnya harga tersebut seharusnya bisa lebih tinggi, yaitu sekitar 4 dollar Singapura per meter kubik. Dengan selisih harga tersebut, Indonesia mengalami kerugian sekitar 540 juta dollar Singapura atau setara dengan Rp 2,7 triliun per tahun.

Meski pemerintah berargumen bahwa keputusan ini akan menghasilkan pendapatan yang sangat dibutuhkan, namun para aktivis berpendapat bahwa hal ini akan memperburuk degradasi ekosistem laut yang penting bagi negara.

Pengkampanye laut dari Greenpeace Indonesia, Afdillah, mengatakan bahwa peraturan ini merupakan upaya greenwashing, karena pemerintah memperlakukan ekspor pasir sebagai kegiatan konservasi untuk mengendalikan sedimentasi laut. Afdillah mengatakan bahwa langkah “cepat dan mudah” ini untuk mendapatkan pendapatan akan “melanggar hak ekosistem, masyarakat pesisir, dan nelayan”. Kurangnya pengawasan yang memadai dari pemerintah akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih besar, tambahnya.

May 25 2023

The G7-China Rivalry: Power Dynamics and Influence Strategies in a Shifting World

Chatrine Debora America, Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Social and Culture, Think amerika serikat, China, G7, Hiroshima, Jepang, Presiden Joko Widodo 0

The recent G7 Summit in Hiroshima, Japan, issued a final communique emphasising economic and military pressure on China. While the G7 claimed to seek stable and constructive relations with China, they strongly opposed militarization in the Asia-Pacific region.

The G7 Summit in Hiroshima, Japan, received notable attendance from partners, including Indonesia and Ukraine, adding to the discussions and deliberations.

The G7 so-called ‘constructive’ relations received backlash from China as it summoned Japan and criticized Britain over the ‘anti-China’ G7 Summit. China’s reaction signals its anger and protest over China-related issues. Not only on militarisation issues, such as in the Taiwan Strait, the G7 also pointed out the problems such as nuclear arms, economic coercion, and human rights abuses, which heightened the tension.

The Global Times stated that the US is trying so hard to weave an anti-China in the Western world, and it is a brutal interference in China’s internal and undisguised urge for confrontation. China’s close ally, Russia, was also against the summit, seen as an ‘incubator’ for anti-Russian and anti-Chinese.

The G7 and China ‘Rivalry’ on Influence

The G7 member states emphasized that their approach is not designed to harm China, but from the Chinese, it is threatening its interest globally. Japan’s ambassador to China, Hideo Tarumi, said that the issues discussed at the G7 Summit are justified and reflected the long concern with China’s behaviour. And they will continue the pressure if the Chinese refuse to change its policy and action.

Japan refers to China’s rhetoric around Taiwan and, as a whole, its economy and military action, including telling China to use its influence with Russia to ask Russia to withdraw its troop from Ukraine.

The continued rivalry between the G7 on China and Russia resulted in a ‘new Cold War.’ States compete, and to obtain and sustain their international influence, conditions must be more attentive to the power mechanism instead of just deploying their power resources. Power mechanism is states’ resources and activities to influence, which classify as a reward, punishment, expertise, attractiveness, and recognition, which then need to decide which approach and mechanism are most suitable for different targets.

Not only military power, but the state can also employ economic power. The G7 decided to influence its allies and partners to use ‘coercive’ tools through economic statecrafts, such as sanctions on Russia due to the war in Ukraine. Moreover, the G7 also decided to overview China’s ‘coercive’ economic approach while reducing economic dependence on China.

Power mechanism to influence other states

In international relations, a country’s power resources play a crucial role in its ability to exert influence. When a country possesses a wider range of power resources, it can have a stronger impact on other countries. Like Western countries and China, they have the power to influence; however, engaging in numerous influence activities doesn’t automatically lead to success.

Power mechanisms can be categorized into leverage (reward and punishment) and affective (expertise, attractiveness, and recognition). Leverage mechanisms change the costs or benefits of complying with the influencer’s preferences, while affective mechanisms alter the target’s perceptions of the influencer and the bilateral relationship.

Leverage mechanisms like reward and punishment are straightforward. Reward mechanisms involve providing positive benefits or protecting the target from negative consequences to increase compliance. Examples include military aid, trade agreements, and development assistance. Punishment mechanisms involve threatening or imposing negative sanctions to raise non-compliance costs. This can include military force, trade restrictions, and diplomatic censure. The leverage mechanism is used by the G7 member states and its alliance, including Australia, who support the effort taken at the G7 Summit to China. Protecting the member and partners of G7 from China’s ‘negative’ consequences are used through diplomatic censures such as warning and collective actions.

In the time the West focused on China, China broadened its engagement with Central Asia. China uses an affective mechanism, especially through its Belt and Road Initiative (BRI) program. China also held a ‘counter’ for the G7 Summit through the China-Central Asia Summit, focusing on regional trade and investment advancement. He highlighted the need for trust-building and expressed China’s willingness to provide support in areas such as law enforcement, security, and defence capability construction to enhance the development of Central Asian nations.

The rivalry highlights the importance of power mechanisms and influence strategies, with the G7 employing leverage mechanisms like economic coercion and punishment, while China focuses on affective mechanisms such as trust-building and economic support through initiatives like the Belt and Road Initiative.