Polusi

Joko Widodo, Indonesia's president, center, speaks to members of the media before he leaves the Mandiri Investment Forum with Luhut Binsar Pandjaitan, maritime and investment affairs minister, right, and Airlangga Hartarto, economic affairs minister, in Jakarta, Indonesia, on Wednesday, Feb. 1, 2023. The annual investment forum co-hosted by Bank Mandiri and Mandiri Sekuritas will continue through Feb. 2. Photographer: Dimas Ardian/Bloomberg via Getty Images

September 1 2023

Presiden Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Koordinator Penanganan Polusi

Chatrine Debora Climate, Health, News Polusi, Presiden Jokowi 0

Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk memimpin upaya penanganan polusi udara di Jakarta. Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang diadakan di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin (28/8).

“Mengenai keseluruhan koordinasi operasional, ini akan dipegang oleh Menko Marinves,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin (28/8).

Siti mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi memberikan beberapa arahan, salah satunya adalah pelaksanaan penanaman pohon besar di sekitar gedung pemerintahan dan gedung swasta.

Selain itu, beberapa langkah cepat akan diambil untuk mengurangi tingkat polusi. Misalnya, langkah penyemprotan air dari atas gedung atau rekayasa cuaca mikro.

“Dalam konteks ini, kami memiliki perangkat bernama mist generator, yang dikembangkan oleh BRIN. Perangkat ini memerlukan 500 liter air dan daya 2000 watt. Dalam pengujian dengan partikel PM 2,5, penurunan polusi memang signifikan,” jelas Siti.

Sebelumnya, pemerintah pusat telah mengambil langkah-langkah tindakan menghadapi memburuknya polusi udara di Jakarta. Presiden Jokowi telah mengadakan dua kali rapat terbatas yang membahas isu ini.

Beberapa kebijakan yang telah diambil melibatkan penerapan sistem kerja dari rumah atau “work from home” (WFH) untuk mengurangi mobilitas kendaraan pribadi di jalan-jalan Jakarta. Pemerintah juga telah meningkatkan pengawasan uji emisi kendaraan bermotor dan mendorong pemda (pemerintah daerah) untuk meningkatkan armada transportasi publik agar warga lebih memilih menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi.

Sebelumnya, pada tanggal 14 Agustus yang lalu, Presiden Jokowi juga memimpin pertemuan yang membahas mengenai masalah polusi udara.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa kualitas udara di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) selama satu minggu terakhir telah sangat memburuk.

Kementerian Kesehatan mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk turut serta mengurangi risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dengan menghindari aktivitas di luar ruangan.

Selain itu, masyarakat juga diberi saran untuk menggunakan masker dan memanfaatkan alat penjernih udara yang dapat menyaring polutan udara.

Foto udara yang menunjukkan polusi udara di Jakarta. (Foto oleh BAY ISMOYO/AFP via Getty Images)

June 18 2022

DKI Jakarta: Dua Kali Dinyatakan Sebagai Kota Dengan Kualitas Udara Terburuk Minggu Ini

Anita Susanto Asia Pacific, Climate, Culture, Health, News Indonesia, Jakarta, Kesehatan, Polusi, Udara 0

Lembaga data kualitas udara, IQ Air kembali menempatkan kualitas udara Jakarta pada posisi pertama di dunia sebagai kota dengan kualitas udara terburuk pada Jumat, 17 Juni 2022, pagi. IQ Air melalui laman resmi mencatat kualitas udara di Jakarta per pukul 07.50 WIB mencapai indeks 160. Sementara, berdasarkan standar Amerika Serikat (AQ US) menggolongkan indeks 151 hingga 200 merupakan kategori udara yang tidak sehat.

Sedangkan konsentrasi polutan particulate matter 2.5 saat ini mencapai 14,6 kali nilai pedoman kualitas udara tahunan WHO. Konsentrasi particulate matter mencapai 2.5 yang merupakan polutan pencemar udara yang paling kecil dan berbahaya bagi kesehatan tubuh. IQ Air menyarankan masyarakat untuk menggunakan masker, menghidupkan pemurni udara, menutup jendela dan menghindari aktivitas di luar rumah.

Sebelumnya, pada 15 Juni 2022, kualitas udara Jakarta juga menduduki posisi pertama di dunia dengan indeks kualitas udara tidak sehat pada pukul 11.00 WIB. Menurut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI hal ini terjadi karena suhu udara yang rendah dan tingkat kelembaban yang tinggi sehingga mengakumulasi polutan yang mendorong tingkat polusi udara di Ibu Kota.

Sementara itu, pemandangan kabut menyelimuti gedung-gedung pencakar langit di Jakarta pada Jumat pagi mengindikasikan kualitas udara yang buruk di tengah cuaca Ibu Kota yang berawan. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan volume kendaraan yang meningkat dinilai memicu kualitas udara Ibu Kota menjadi buruk. “Memang Jakarta ini cukup padat. Kendaraan kembali normal, ada peningkatan polusi,” kata Riza. Ia juga menyatakan akan mengevaluasi dan mengatasi masalah itu.

September lalu, Koalisi Ibu Kota sendiri memenangkan gugatan pemenuhan hak warga akan udara bersih yang ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta dan menyatakan siap akan menjalankan hasil putusan tersebut. Anies Baswedan menyebut Pemprov DKI Jakarta juga memiliki visi untuk memfasilitasi udara bersih yang memang menjadi hak warga. Ia mengatakan bahwa dibutuhkan pendekatan multisektor untuk memperketat pengendalian sumber pencemaran udara, mendorong perubahan gaya hidup masyarakat, dan mengoptimalkan penghijauan.

September 27 2021

8 Kali Ditunda, Sidang Putusan Terkait Polusi Udara Akhirnya Dimenangkan Koalisi Ibu Kota

Anita Susanto Health, News Anies Baswedan, Jakarta, Polusi 1

Sidang putusan terkait gugatan polusi udara akhirnya dimenangkan oleh Koalisi Ibu Kota, Kemenangan warga DKI Jakarta terhadap polusi udara ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia mengaku menghormati dan siap menjalankan hasil putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya, sidang putusan ditunda oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk yang kedelapan kalinya. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Ibu Kota mengatakan bahwa penundaan berkali-kali ini memberi kesan bahwa isu lingkungan bukan menjadi perhatian pemerintah saat ini. Yuyun Ismawati menyatakan kekesalannya atas penundaan putusan ini, utamanya karena alasan yang dikemukakan selalu diulang-ulang.

Gugatan pemenuhan hak warga atas udara bersih ini dilayangkan pada 4 Juli 2019 oleh kelompok masyarakat yang menamakan diri gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota), mereka mengajukan gugatan perdata terkait polusi udara Jakarta dan sekitarnya. Dilansir Kantor Berita DW, tujuh tergugat dalam kasus ini adalah Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.

Terkait penundaan yang kedelapan kalinya, majelis hakim pemeriksa perkara yang terdiri dari H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum, Duta Baskara, S.H., M.H, dan Tuty Haryati, S.H., M.H menyampaikan permintaan maafnya. Menurut hakim, alasan penundaan pembacaan putusan adalah musyawarah hakim belum selesai. Hakim ketua Saifuddin Zuhri mengaku telah ditegur oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakpus Muhammad Damis karena perkara ini berlarut-larut dan belum diputus.

Tim kuasa hukum warga, Ayu Eza Tiara, menyatakan pihaknya telah melayangkan surat laporan ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) terkait penundaan sidang putusan. Melansir DW, tiga Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dilaporkan atas dugaan penundaan perkara secara berlarut-larut dan dinilai melakukan pelanggaran Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Anies Baswedan menyebut Pemprov DKI Jakarta juga memiliki visi untuk memfasilitasi udara bersin yang memang menjadi hak warga. Ia mengatakan bahwa dibutuhkan pendekatan multisektor untuk memperketat pengemdalian sumber pencemaran udara, mendorong perubahan gaya hidup masyarakat, dan megoptimalkan penghijauan. Dilansi dari Polithings, Anies juga mengatakan “Khusus penanggulangan pencemaran udara di Ibu Kota, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan Instruksi Gubernur No. 66/ 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara sebagai quick wins untuk menyelesaikan masalah pencemaran udara, bahkan sebelum proses sidang dimulai,”

Salah satu poin dalam Ingub Nomor 66/2019 adalah Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan tidak ada angkutan umum yang berusia di atas 10 tahun dan tidak lulus uji emisi beroperasi di jalan dan penyelesaian peremajaan seluruh angkutan umum melalui program JakLingko pada 2020, dan hal itu sesuai amar keputusan Majelis Hakim poin 1A. Selain direspon cepat oleh Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil juga merespon hasil putusan Majelis Hakim. akan mengikuti arahan dari pusat hasil putusan gugatan Koalisi Ibu Kota terkait polusi udara.

Dilansir dari Kantor Berita Detik, Ridwan Kamil mengatakan “Terkait polusi kita mengikuti koordinasi dari pemerintah pusat, karena utamanya kan ke pemerintah pusat ya, kita turut bersama Banten kalau tidak salah, utamanya kan Jakarta, kitanya turut dan kita akan satu suara dengan pemerintah pusat dalam hal ini dengan Kementerian Lingkungan Hidup,” pada Kamis 23 September 2021, di Gedung DPRD Jawa Barat.