Surat perintah ICC untuk para pemimpin Israel dan Hamas: Tantangan ke depan

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel dan Hamas[1], Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, serta Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim al-Masri (yang juga dikenal sebagai Mohammed Deif), dan Ismail Haniyeh, masing-masing atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza. Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap keadilan internasional dan lanskap geopolitik di Timur Tengah. Yurisdiksi ICC atas konflik Gaza berawal dari penerimaan Otoritas Palestina atas otoritas pengadilan, meskipun Israel tidak menjadi anggota Statuta Roma[2]-perjanjian yang memberikan yurisdiksi ICC atas empat kejahatan utama: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Penerbitan surat perintah ini akan memungkinkan ICC untuk menyelidiki dugaan kejahatan yang dilakukan di wilayah Palestina baik oleh pejabat Israel maupun para pemimpin Hamas. Tuduhan potensial terhadap para pejabat Israel dapat mencakup kelaparan yang disengaja[3], menghalangi bantuan kemanusiaan, menyerang target non-militer, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap para tahanan. Untuk para pemimpin Hamas, dakwaan tersebut dapat mencakup pembunuhan warga sipil dan penyanderaan selama serangan 7 Oktober.

Implikasi hukum dan politik

Potensi tindakan ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant[4] bermula dari investigasi baru-baru ini terhadap konflik Israel-Hamas. Jaksa Karim Khan meminta surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant[5], menuduh mereka melakukan kejahatan perang, termasuk dengan sengaja membuat warga sipil Gaza kelaparan dengan cara merampas pasokan penting seperti makanan, air, dan obat-obatan. Strategi ini diduga bertujuan untuk memerangi Hamas dan memberikan hukuman kolektif kepada penduduk sipil Gaza.

Pada saat yang sama, tiga pemimpin senior Hamas-Yahya Sinwar, Mohammed Deif, dan Ismail Haniyeh[6]-menghadapi dakwaan atas peran mereka dalam serangan 7 Oktober terhadap warga sipil Israel. Mereka dituduh melakukan pembunuhan, penyanderaan, pemerkosaan, penyiksaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya.

Secara hukum, situasinya rumit. Untuk menghukum Israel, konflik ini harus dilihat sebagai konflik ‘internasional’, sementara tindakan Hamas dilihat dalam konteks ‘non-internasional’, yang menyoroti sifat hukum internasional yang rumit.

Secara politis, surat perintah penangkapan ini dapat menimbulkan dampak yang signifikan. Para pejabat Israel akan menghadapi dakwaan ICC[7], yang berpotensi merusak reputasi internasional Israel dan merenggangkan hubungan diplomatiknya, terutama dengan negara-negara Eropa yang menjadi anggota ICC. Negara-negara ini harus menyeimbangkan kewajiban hukum mereka dengan aliansi politik mereka, yang mungkin mengarah pada potensi gesekan diplomatik.

Jika ICC melanjutkan prosesnya, hal ini dapat menyebabkan dampak diplomatik yang parah, terutama karena baik Israel maupun Amerika Serikat (AS) tidak mengakui yurisdiksi ICC. Langkah ini dapat memperumit hubungan Israel dengan sekutu-sekutunya, membentuk kembali hubungan diplomatik internasional, dan mempengaruhi perilaku di masa depan di wilayah-wilayah konflik. Tindakan ICC menggarisbawahi keseimbangan yang sulit antara mencari keadilan dan menavigasi realitas politik dalam urusan internasional.

Sikap Amerika Serikat

Amerika Serikat bukan anggota ICC, dan secara historis menentang investigasi ICC terhadap sekutunya, dengan alasan bahwa Palestina tidak memenuhi kriteria kenegaraan yang diperlukan untuk mendelegasikan yurisdiksi kepada ICC.[8] Sebuah pernyataan baru-baru ini oleh Biden menyebut upaya ICC “keterlaluan”.[9] Pemerintahan Biden telah menyatakan penolakannya terhadap yurisdiksi ICC dalam hal ini, dengan menekankan bahwa Israel bukanlah anggota ICC dan, oleh karena itu, tidak boleh tunduk pada otoritasnya. Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre juga menyatakan bahwa meskipun AS tidak mendukung penyelidikan ICC, AS juga mengutuk setiap ancaman terhadap tokoh-tokoh peradilan internasional yang terlibat dalam proses tersebut.

Para senator dari Partai Republik di AS telah melangkah lebih jauh[10], dengan mengancam sanksi terhadap ICC jika mereka menargetkan para pejabat Israel. Sikap ini menyoroti pertaruhan politik yang signifikan dan intensitas dukungan AS untuk Israel. Mencerminkan hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-Undang Penanggulangan Pengadilan yang Tidak Sah, yang merekomendasikan sanksi terhadap ICC. Meskipun sebagian besar bersifat simbolis, tindakan ini menggarisbawahi konsensus bipartisan yang lebih luas dalam politik AS, yang memandang tindakan ICC berpotensi merusak hak Israel untuk mempertahankan diri dan kemampuannya untuk memerangi terorisme. Tanggapan yang kuat dari AS menandakan konsekuensi politik yang mendalam dan tingkat dukungan yang tinggi bagi Israel dalam menghadapi tantangan hukum internasional.

Tindakan ICC

Potensi tindakan ICC telah mendapat tentangan keras dari Israel dan Hamas. Perdana Menteri Israel Netanyahu mengutuk langkah ICC sebagai serangan terhadap hak Israel untuk mempertahankan diri, dan menyebut tindakan pengadilan tersebut sebagai tindakan yang bias dan bermotif politik. Netanyahu menyatakan[11], “Kami tidak akan pernah menerima upaya apa pun dari ICC untuk melemahkan hak kami untuk mempertahankan diri”. Demikian pula, Hamas telah mengkritik ICC karena menyamakan para pemimpinnya dengan para pejabat Israel, dan, menyatakan bahwa tindakan mereka adalah bagian dari perlawanan yang sah terhadap penjajahan.[12]

Menerbitkan surat perintah ini juga menghadirkan tantangan praktis. Menegakkan surat perintah ICC bergantung pada kerja sama dari negara-negara anggota, yang mungkin enggan untuk menangkap pejabat senior dari kedua belah pihak karena masalah politik dan diplomatik. Selain itu, surat perintah tersebut dapat mempersulit negosiasi perdamaian yang sedang berlangsung dan upaya kemanusiaan di wilayah tersebut, yang berpotensi meningkatkan ketegangan lebih lanjut.

Surat perintah ini merupakan bagian dari investigasi yang lebih luas oleh ICC terhadap potensi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam konflik Israel-Hamas. Penyelidikan ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional, terlepas dari status politik atau militer mereka.

Pertimbangan ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel dan Hamas menggarisbawahi tantangan-tantangan dalam mencapai akuntabilitas dan mengungkapkan adanya standar ganda dalam tindakan-tindakan ICC. Pengadilan ini telah menghadapi kritik karena fokusnya yang jelas dalam menuntut para pemimpin Afrika sementara menunjukkan keengganan untuk mengejar kasus-kasus yang melibatkan para pemimpin yang tidak didukung oleh negara-negara Barat. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan ketidakberpihakan dalam pendekatan ICC terhadap keadilan internasional. Mengejar keadilan atas dugaan kejahatan perang sangat penting, namun potensi dampaknya terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan ini tidak dapat diabaikan. Ada kekhawatiran tambahan bahwa partisipasi ICC[13] dapat mengganggu negosiasi perdamaian yang sedang berlangsung dan upaya gencatan senjata. Tindakan hukum terhadap para pemimpin dari kedua belah pihak dapat memperburuk perpecahan yang ada, sehingga mempersulit upaya diplomatik untuk mencapai resolusi.

Dakwaan potensial menggarisbawahi peran ICC dalam menangani dugaan kejahatan perang dan meminta pertanggungjawaban individu, terlepas dari status politik mereka. Hal ini dapat memperkuat posisi pengadilan namun juga memicu kritik dan perlawanan dari negara-negara yang menganggap tindakan tersebut merongrong kedaulatan mereka.

Seiring dengan berkembangnya situasi, masyarakat internasional akan mengamati dengan seksama keputusan-keputusan ICC dan dampaknya terhadap konflik Israel-Hamas. Amerika Serikat, yang tidak mengakui yurisdiksi ICC dan secara historis membela Israel di forum-forum internasional, telah menyatakan keprihatinannya atas tindakan pengadilan tersebut. Washington berpendapat bahwa keterlibatan ICC dapat menghambat upaya diplomasi dan negosiasi perdamaian. Meskipun demikian, ICC tetap berkomitmen pada mandatnya untuk memastikan keadilan bagi para korban kejahatan internasional yang serius. Terungkapnya dinamika ini menjanjikan untuk menjadi subplot yang memukau dalam membentuk masa depan kawasan ini.

[1] ICC seeking arrest warrants for Hamas leaders and Israel’s Netanyahu. (2024, May 21). UN News. https://news.un.org/en/story/2024/05/1149966

[2] Nashed, M. (2024, May 1). Why would Israel and its allies fear the ICC? Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/features/2024/5/1/why-would-israel-and-its-allies-fear-the-icc

[3] Alarabiya News. (2024, April 29). ICC may issue arrest warrants against Israeli leaders over Gaza war. https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2024/04/29/icc-may-issue-arrest-warrants-against-israeli-leaders-over-gaza-war

[4] Lazar Berman. (2024, April 28). National Security Council said leading push to thwart ICC arrest warrants. The Times of Israel. https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/national-security-council-said-leading-push-to-thwart-icc-arrest-warrants/

[5] Tvcn, Tvcn, & Tvcn. (2024, May 20). ICC Prosecutor Seeks To Arrest Netanyahu, 3 Hamas Leaders. Trending News – | Breaking News, Today’s News & Headlines – Latest News in Nigeria. https://www.tvcnews.tv/2024/05/icc-prosecutor-seeks-to-arrest-netanyahu-3-hamas-leaders/

[6] Jcookson. (2024, May 7). Seven questions (and answers) if the ICC issues arrest warrants for Israeli officials. Atlantic Council. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/seven-questions-and-answers-if-the-icc-issues-arrest-warrants-for-israeli-officials/

[7] Ibid.

[8] Jcookson. (2024, May 7). Seven questions (and answers) if the ICC issues arrest warrants for Israeli officials. Atlantic Council. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/seven-questions-and-answers-if-the-icc-issues-arrest-warrants-for-israeli-officials/

[9] Michael Williams. (2024, May 20). Biden denounces ICC for ‘outrageus’ implication of equivalence between Israel dan Hamas. CNN. https://edition.cnn.com/2024/05/20/politics/biden-denounce-icc-warrant-israel-hamas/index.html

[10] Scheffer, D. J. (2024, February 27). Three Challenging Policy Issues for the Prosecutor in the Israel-Hamas Situation. Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/article/three-challenging-policy-issues-prosecutor-israel-hamas-situation

[11] Right of peoples to self-determination/Struggle by all available means – GA resolution – Question of Palestine. (2019, March 11). Question of Palestine. https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-184801/

[12] Alarabiya News. (2024, April 29). ICC may issue arrest warrants against Israeli leaders over Gaza war. https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2024/04/29/icc-may-issue-arrest-warrants-against-israeli-leaders-over-gaza-war

[13] Scheffer, D. J. (2024, February 27). Three Challenging Policy Issues for the Prosecutor in the Israel-Hamas Situation. Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/article/three-challenging-policy-issues-prosecutor-israel-hamas-situation