Menu

Diplomasi

Presiden Rusia Vladimir Putin berpidato saat pertemuan dengan personel militer Pangkalan Angkatan Udara Rusia di Kant di Kediaman Negara Ala-Archa pada 12 Oktober 2023, di Bishkek, Kyrgyzstan. (CIS) KTT Tahunan pada tahun 2023. (Foto oleh Kontributor/Getty Images)

Perjalanan Internasional Perdana Setelah Surat Penangkapan dari ICC, Putin Berkunjung ke Kyrgyzstan

, , , , , , , , , , 0

Pada hari Kamis, 12 Oktober 2023 kantor berita Rusia TASS, Interfax, dan RIA Novosti mengumumkan bahwa Putin tiba di Kyrgyzstan. Kunjungannya bertujuan untuk mengadakan diskusi dengan Presiden Kyrgyzstan, Sadyr Japarov, dan berpartisipasi dalam pertemuan puncak Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, bersama sekutunya dari Belarusia Alexander Lukashenko dan para pemimpin regional lainnya.

Kunjungan ini terjadi di tengah perpecahan dalam kelompok sekutu Rusia. Dua hari sebelum KTT, negara tuan rumah, Kyrgyzstan, mengumumkan bahwa pemimpin Armenia Nikol Pashinyan tidak akan menghadiri acara yang dihadiri Putin. Pashinyan mengkritik Moskow karena tidak melakukan intervensi ketika Azerbaijan melancarkan serangan yang berhasil untuk menguasai wilayah Nagorno-Karabakh yang memisahkan diri pada bulan sebelumnya. Keputusannya untuk melewatkan KTT tersebut terjadi setelah anggota parlemen Armenia mengambil langkah untuk bergabung dengan International Crime Court (ICC), yang membuat marah Moskow dan mungkin semakin membatasi pilihan perjalanan Putin. Putin berencana bertemu dengan presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, musuh bebuyutan Armenia.

Menurut media pemerintah Rusia, Putin juga berencana melakukan kunjungan mendatang ke Korea Utara dan Tiongkok. Moskow sangat menentang gagasan penangkapan Putin di luar negeri, menyamakannya dengan tindakan perang dan mengecam surat perintah tersebut sebagai tindakan yang “ilegal.” Dalam praktiknya, Rusia telah mengambil tindakan pencegahan dalam menanggapi keputusan ICC. Pada bulan Agustus, mereka mengirim Menteri Luar Negerinya, Sergei Lavrov, ke pertemuan puncak BRICS di Afrika Selatan, sebagai anggota ICC.

Sejak memulai serangan terhadap Ukraina pada Februari 2022, Vladimir Putin jarang berpergian keluar dari perbatasan Rusia. Tahun ini, perjalanan internasionalnya terbatas pada wilayah Ukraina yang diduduki Rusia, dengan perjalanan luar negeri terakhirnya dilakukan pada bulan Desember lalu ke Belarus dan Kyrgyzstan. Bahkan Putin kerap absen dari berbagai pertemuan internasional. Statuta Roma, sebuah perjanjian yang mewajibkan anggotanya untuk mematuhi keputusan ICC, telah diratifikasi oleh 123 negara. Putin, bersama Komisaris Hak Anak, Maria Lvova-Belova, dicari atas tuduhan kejahatan perang, khususnya karena diduga mendeportasi ribuan anak Ukraina ke Rusia tanpa izin hukum. Moskow dengan keras membantah tuduhan tersebut.

Selain itu, serangan Moskow terhadap Ukraina telah menimbulkan kekhawatiran di antara mitra-mitranya di Asia Tengah. Pada tahun 2022, Putin mengunjungi kelima negara regional, termasuk Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Kyrgyzstan, dan menjadikan mereka sebagai sekutu inti Rusia. Sebelum kunjungan Putin, Kyrgyzstan mengumumkan ratifikasi perjanjian sistem pertahanan udara bersama dengan Rusia. Moskow juga memiliki perjanjian serupa dengan negara sekutu lainnya, seperti Kazakhstan, Belarus, dan Tajikistan. Namun, tak satu pun negara Asia Tengah mendukung Rusia dalam pemungutan suara penting PBB mengenai Ukraina tahun lalu. Bahkan pemerintah negara-negara Asia Tengah yang sebagian besar warganya bekerja di Rusia, telah memperingatkan rakyatnya agar tidak ikut berperang bersama pasukan Moskow di Ukraina.

Pemilihan anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB diadakan di markas besar PBB di New York pada 10 Oktober 2023. (Foto oleh Kyodo News via Getty Images)

Rusia Merasa Layak Untuk Kembali Ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB

, , , , , , , , 0

Rusia secara aktif berupaya untuk kembali menjadi bagian dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB, meski sempat ditangguhkan tahun lalu karena intervensi militernya di Ukraina. Konflik di Ukraina terus berlanjut, disertai dengan banyaknya investigasi PBB terkait pelanggaran HAM oleh Rusia. Bahkan, Pengadilan Kriminal Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin terkait deportasi anak-anak Ukraina. Meskipun demikian, Moskow tetap berusaha untuk mendapatkan suara dukungan untuk kembali masuk ke Dewan HAM PBB.

Pemungutan suara Dewan Hak Asasi Manusia mendatang akan menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana masyarakat global memandang Rusia saat ini. Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung di Majelis Umum PBB di New York, dan dilakukan secara rahasia. Untuk mendukung pencalonannya, Misi Rusia untuk PBB menyelenggarakan sebuah acara di New York, di mana Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia menekankan kesiapan negaranya untuk memajukan hak asasi manusia sebagai sarana untuk mendorong rekonsiliasi antar negara dan kelompok, daripada “melanggengkan” perselisihan.

Di sisi lain, perwakilan AS tidak henti-hentinya mengingatkan negara-negara mengenai pelanggaran hak asasi manusia akibat invasi Moskow yang tidak beralasan. Meskipun proses pemungutan suara secara teoritis mempertimbangkan catatan hak asasi manusia dan komitmen para kandidat, pemungutan suara secara rahasia memberikan kesempatan kepada negara-negara untuk menyampaikan pesan-pesan mereka sendiri. Beberapa negara mungkin mendukung Rusia untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap perilaku AS sebagai negara adidaya global, sementara negara lain mungkin bergantung pada Rusia untuk sumber daya penting seperti pangan dan biji-bijian.

Rusia merupakan anggota Dewan Hak Asasi Manusia pada bulan Januari 2021. Namun, pada bulan April 2022, Rusia membuat sejarah dengan menjadi negara pertama yang dikeluarkan dari dewan tersebut sejak Libya pada tahun 2011. Langkah untuk mengusir Moskow mendapat dukungan besar, dengan 93 mendukung, 24 menentang, dan 58 abstain. Khususnya, Tiongkok, Kuba, Korea Utara, Iran, Suriah, dan Vietnam, bersama Rusia, menentang tindakan tersebut, sementara Brasil, Afrika Selatan, Meksiko, Mesir, dan Arab Saudi abstain.

Seorang prajurit pasukan Barkhane memegang senjata di dalam helikopter saat ia terbang di dekat pangkalan militer Ouallam, pada 15 Juli 2022, saat kunjungan resmi Menteri Luar Negeri dan Angkatan Bersenjata Prancis ke Niger (Foto oleh BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images)

Prancis Akan Memulai Pemulangan Pasukannya “Minggu Ini” Dari Niger

, , , , , , , , , 0

“Kami akan memulai operasi penarikan diri kami minggu ini, dengan proses yang telah direncanakan dengan cermat dan aman, serta dalam koordinasi yang erat dengan otoritas Niger,” demikian diumumkan oleh markas militer Prancis. Pernyataan ini datang setelah duta besar Prancis untuk Niamey dipanggil kembali ke Prancis akibat tekanan yang meningkat dari rezim setempat. Presiden Emmanuel Macron sebelumnya telah mengumumkan pada tanggal 24 September penarikan bertahap 1.400 tentara Prancis, yang akan selesai “pada akhir tahun.”

Tentara Prancis telah ditempatkan di Niger sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk melawan kekuatan jihadis di wilayah Sahel. Sekitar 400 di antaranya ditempatkan bersama pasukan lokal di bagian barat laut Niger, berdekatan dengan perbatasan Burkina Faso dan Mali. Daerah ini, sering disebut sebagai zona “tiga perbatasan,” telah menjadi benteng bagi kelompok Negara Islam.

Saat tentara-tentara ini mundur dari posisi mereka, mereka akan memerlukan perlindungan karena lokasi mereka yang terekspos, sehingga markas militer mengusulkan bahwa perlindungan ini mungkin termasuk dukungan udara dari kekuatan Prancis yang lebih besar yang ditempatkan di pangkalan udara di luar ibu kota Niamey.

Tentara yang ditempatkan di Niger telah menghadapi ketidakpastian sejak junta militer menuntut kepergian mereka, mengalami akses yang tidak teratur ke pasokan dan harus menghadapi demonstrasi anti-Prancis di luar pangkalan mereka di Niamey. Prancis telah memperkuat kehadirannya di Niger setelah rezim militer lain, yang berasal dari kudeta di Mali, meminta agar tentara Prancis ditarik.

Penguatan ini melibatkan penambahan kendaraan lapis baja dan helikopter ke drone dan pesawat tempur yang sudah ditempatkan. Kini, tentara Prancis harus keluar melalui Benin di selatan, meskipun ada ketegangan dengan junta di Niamey, atau melalui Chad di timur, di mana Prancis menjaga markas besar untuk teater operasi Sahel.

Sebelumnya, Kekuatan militer yang berkuasa di Niger mengatakan mereka menyambut baik keputusan Prancis untuk menarik pasukannya dari negara itu, menurut sebuah pernyataan yang diposting ke televisi pemerintah Niger, Tele Sahel. Menurut pernyataan yang sama, “Kekuatan imperialis dan neo-kolonialis tidak lagi diterima di wilayah nasional kita.”

Sarajevo Duman (Photo: Kemal Becirevic via Getty Images)

6 Oktober – Austria-Hungaria mencaplok Bosnia-Herzegovina

, , , , , , , , , , , , 0

Pada tanggal 6 Oktober 1908, Kekaisaran Kemaharajaan Austro-Hungaria secara resmi mengumumkan penyatuan Bosnia dan Herzegovina, dua provinsi di Balkan yang sebelumnya berada di bawah yurisdiksi Kesultanan Utsmaniyah. Meskipun, dalam teori, provinsi-provinsi ini masih berada di bawah penguasaan Utsmaniyah pada tahun 1908, Austro-Hungaria telah mengelolanya sejak Kongres Berlin pada tahun 1878.

Pada kongres tersebut, para kekuatan besar Eropa memberikan wewenang kepada Austro-Hungaria untuk menduduki kedua provinsi ini, sementara kepemilikan sah tetap berada di tangan Turki. Keputusan ini pada dasarnya merupakan tindakan sementara yang bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan kekuasaan yang delik di Eropa.[1] Baik Austria maupun Hungaria telah menginginkan Bosnia dan Herzegovina sebagai milik mereka sendiri, dan langkah ini dimaksudkan untuk mencegah perselisihan.[2]

Namun, situasi semakin rumit karena mayoritas penduduk di kedua provinsi ini adalah orang Slavia dan memiliki aspirasi nasionalis mereka sendiri.[3] Sementara itu, Serbia tetangga, juga sebagian besar penduduknya adalah Slavia, bertujuan untuk menganneksasi provinsi-provinsi ini untuk memajukan tujuan pan-Slavia mereka.

Pada tahun 1908, ketika Komite Persatuan dan Kemajuan, yang dikenal sebagai Young Turks, mengambil alih pemerintahan Utsmaniyah, Baron Aloys von Aerenthal, menteri luar negeri Austro-Hungaria, melihat kesempatan bagi kekaisarannya untuk menegaskan dominasinya di Balkan.[4] Pelemahan pemerintahan Sultan Utsmaniyah, ditambah dengan kekalahan Rusia, termasuk kekalahan dalam Perang Rusia-Jepang dan kerusuhan internal pada tahun 1905, membuat Austro-Hungaria lebih tegas.[5]

Pengumuman mengenai aneksasi Bosnia dan Herzegovina oleh Austro-Hungaria pada bulan Oktober 1908 mengganggu keseimbangan kekuasaan yang rapuh di Balkan, memicu kemarahan di Serbia dan di kalangan nasionalis pan-Slavia di seluruh Eropa. Meskipun Rusia melemah dan pada akhirnya harus menyerah, mereka masih melihat tindakan Austro-Hungaria sebagai agresi yang berlebihan dan mengancam.  Di sisi lain, Rusia merespons dengan mendorong sentimen pro-Rusia dan anti-Austro-Hungaria di Serbia dan daerah Balkan lainnya,[6] memperkuat kekhawatiran Austria tentang ekspansionisme Slavia di wilayah tersebut.

Aneksasi Bosnia dan Herzegovina menjadi studi kasus sejarah yang memberikan wawasan terkait hubungan internasional kontemporer terutama terkait diplomasi, aliansi, dan pemahaman terhadap konsekuensi tindakan di panggung global. Dapat dikatakan aneksasi ini sebagian didorong oleh keinginan untuk menjaga keseimbangan kekuatan di Eropa. Keseimbangan kekuasaan atau balance of power juga kemudian menjadi konsep kenegaraan yang paling universal dan paling esensial dan merupakan unsur implisit dalam sistem internasional mana pun.[7]

Hal ini mencerminkan pentingnya dinamika kekuasaan antar negara dalam hubungan internasional. Tindakan satu negara dapat mengganggu keseimbangan ini dan menimbulkan ketegangan. Balkan telah lama menjadi wilayah dengan dinamika geopolitik yang kompleks, dan aneksasi tersebut menekankan pentingnya memahami dinamika regional dan faktor sejarah dalam hubungan internasional.

Aneksasi tersebut menyoroti kekuatan nasionalisme di kalangan masyarakat. Nasionalisme diartikan sebagai cita-cita atau ideologi yang menyatakan bahwa batas-batas etnis dan politik harus bertepatan dan bahwa negara yang homogen secara etnis adalah bentuk organisasi politik terbaik.[8] Evolusi peperangan juga berdampak pada pembentukan negara – kelompok etnis yang dipolitisasi, dan munculnya sistem politik internasional kontemporer.[9] Aspirasi penduduk Slavia di Bosnia dan Herzegovina dan ambisi pan-Slavia di Serbia menunjukkan bahwa keinginan penduduk lokal dapat mempengaruhi hubungan internasional secara signifikan.

[1] “Austria-Hungary annexes Bosnia-Herzegovina”, History, 5 Oktober 2020, https://www.history.com/this-day-in-history/austria-hungary-annexes-bosnia-herzegovina

[2] “How The World Went To War In 1914”, Imperial War Museum, https://www.iwm.org.uk/history/how-the-world-went-to-war-in-1914

[3] Op. Cit., History

[4] Ibid.

[5] Benjamin E. Mainardi, “The Russo-Japanese War: Origins and Implications”, James Madison Undergraduate Research Journal, Vol. 7, No. 1, https://commons.lib.jmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1052&context=jmurj

[6] Vsevolod Samokhvalov, “Russia in the Balkans: Great Power Politics and Local Response”, Insight Turkey, Vol.21, No.2, 2019, https://www.jstor.org/stable/26776081

[7]  Hans J. Morgenthau, “Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace”, McGraw-Hill, New York, 1993

[8] A. Motyl (1990) dalam Nortautas Statkus, “The Role of Nationalism in the 21st Century System of International Relations”, Lithuanian Annual Strategic Review, Vol. 17, 2019, ISSN 2335-870X

[9] Ibid., Statkus

A handout picture made available by the Ukraine Ministry of Foreign Affairs shows Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba (L) and EU's chief diplomat Josep Borrell (R) in Kyiv, Ukraine, 02 October 2023. [EPA-EFE/UKRAINE FOREIGN MINISTRY]

Pertama Kali, Pertemuan Menlu Uni Eropa-Ukraina

, , , , , 0

Menteri Luar Negeri Uni Eropa berkumpul di ibu kota Ukraina untuk pertemuan informal yang tak diumumkan sebelumnya yang disebut akan meninjau dukungan blok tersebut untuk Ukraina dan membahas formula perdamaian yang diusulkan oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy. Para menteri luar negeri Uni Eropa berkumpul di Kiev pada hari Senin untuk pertemuan pertama mereka di luar blok tersebut, menunjukkan dukungan mereka setelah kandidat pro-Rusia memenangkan pemilu di Slovakia dan Kongres AS menghapuskan bantuan perang ke Ukraina dalam rancangan undang-undang anggarannya. Kiev mengabaikan guncangan di kedua sisi Atlantik, terutama kemungkinan bahwa Kongres AS memilih untuk mengecualikan bantuan ke Ukraina dari rancangan undang-undang darurat untuk mencegah penutupan pemerintah, yang menunjukkan adanya perubahan kebijakan yang lebih mendalam.

“Kami tidak berpikir bahwa dukungan AS telah runtuh… karena AS memahami bahwa risiko di Ukraina jauh lebih tinggi daripada hanya di Ukraina.” kata Menteri Luar Negery Dmytro Kuleba.

Mengenai kemenangan  mantan Perdana Menteri Slovakia yang pro-Rusia Robert Fico dalam pemilu, Kuleba mengatakan bahwa “masih terlalu dini untuk menilai” dampaknya terhadap politik di negara tersebut, dan menekankan bahwa pemimpin baru masih harus berlatih membentuk aliansi. 

Pertemuan hari Senin di Kiev dipuji oleh Komisioner Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Borrell sebagai pertemuan pertama yang bersejarah, namun pertemuan ini terjadi pada saat yang sensitif bagi aliansi Barat yang  mendukung Kiev. 

Musim panas berakhir setelah serangan balik yang lebih lambat dari perkiraan oleh tentara Ukraina, tidak mencapai keberhasilan besar yang diharapkan para pemimpin Barat sebelum lumpur musim gugur menghalangi jalur  tank yang telah mereka terima.

“Saya yakin Ukraina dan seluruh dunia mampu memenangkan konfrontasi ini. Namun kemenangan kami secara langsung bergantung  pada kerja sama dengan Anda,” kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada para menteri yang hadir.

Borrell mengatakan pada konferensi pers bersama Kuleba bahwa UE tetap bersatu dalam mendukung Ukraina dan bahwa ia telah mengusulkan paket pengeluaran UE untuk Kiev hingga 5 miliar euro ($5,25 miliar) untuk tahun 2024, yang ia harap akan diterima pada saat itu.  Kuleba mengatakan hal ini akan membantu Ukraina dan UE  lebih memahami aspek hukum pemindahan aset Rusia yang dibekukan ke Barat untuk membantu mendanai upaya rekonstruksi Ukraina.

Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menyerukan upaya untuk mempersiapkan Ukraina menghadapi musim dingin mendatang, termasuk melalui pertahanan udara dan pengamanan pasokan energi, setelah Rusia mengebom infrastruktur energi Ukraina tahun lalu. “Musim dingin lalu, kami melihat betapa kejamnya Presiden Rusia melancarkan perang ini,” kata Baerbock. “Kita harus menghentikan ini  dengan segala cara yang mungkin, sebisa mungkin.”

 

Perpecahan yang mendalam di Barat?

Moskow melihat keputusan Kongres mengenai Amerika Serikat sebagai tanda meningkatnya perpecahan di Barat, meskipun Kremlin memperkirakan Washington akan terus mendukung Kiev. Penarikan bantuan ke Ukraina hanyalah “fenomena sementara”. “Amerika Serikat akan terus berpartisipasi dalam konflik ini, bahkan secara langsung,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

“Tetapi kami telah mengatakan berkali-kali sebelumnya, menurut perkiraan kami, kelelahan akibat konflik ini, kelelahan karena sponsor yang sepenuhnya tidak masuk akal dari  rezim Kiev, akan meningkat di banyak negara berbeda, termasuk Amerika Serikat.”

Pemilu akan segera dilaksanakan di beberapa negara Barat, khususnya tahun depan di AS, di mana mantan Presiden Donald Trump memimpin  kandidat Partai Republik  kembali ke Gedung Putih. Beberapa pendukung Trump yang beraliran kanan  di Kongres telah menyerukan agar bantuan ke Ukraina dihentikan.

Partai Republik menguasai Dewan Perwakilan Rakyat, salah satu dari dua kamar di Kongres Amerika Serikat. Meskipun sebagian besar anggota parlemen dari Partai Republik masih mendukung Kiev, Ketua DPR Kevin McCarthy terpaksa bergantung pada Partai Demokrat untuk meloloskan undang-undang tersebut pada akhir pekan agar pemerintahan tetap berjalan dan mungkin harus bergantung pada mereka lagi untuk mendukung rancangan undang-undang yang bertujuan mendanai Ukraina. Kelompok sayap kanan  mengancam akan mencoba menggulingkannya.

Pemerintahan Presiden Joe Biden berharap Dewan Perwakilan Rakyat akan meloloskan langkah untuk melanjutkan bantuan ke Ukraina. Biden pada hari Minggu meminta anggota parlemen Partai Republik  untuk mendukung bantuan, dengan mengatakan dia “muak” dengan permainan politik yang hampir menyebabkan penutupan pemerintah. 

John F. Kennedy ketika membahas Peace Corps (Sumber: Britannica)

22 September – Presiden Kennedy menandatangani undang-undang Peace Corps

, , , , , , , , , , , 0

Dalam sebuah kemenangan penting bagi kebijakan luar negerinya selama Perang Dingin, Presiden John F. Kennedy menandatangani undang-undang yang mendirikan Peace Corps sebagai lembaga pemerintah permanen di Amerika Serikat. Kennedy percaya bahwa Peace Corps bisa menjadi alat yang baru dan efektif dalam perang melawan komunisme.

Selama kampanye presidensial tahun 1960, calon presiden dari Partai Demokrat, John F. Kennedy, berjanji untuk menghidupkan kembali kebijakan luar negeri AS. Dia mengkritik administrasi Presiden Dwight D. Eisenhower, dengan menyatakan bahwa administrasi tersebut telah menjadi stagnan dan kurang memiliki imajinasi dalam menghadapi ancaman komunisme, terutama terkait dengan negara-negara Dunia Ketiga.[1]

Tak lama setelah dilantik pada bulan Januari 1961, Kennedy memenuhi janjinya untuk menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih dinamis.[2] Pada tanggal 1 Maret 1961, dia mengeluarkan perintah eksekutif yang mendirikan Peace Corps. Kebijakan ini kemudian mulai berjalan dengan penandatanganan legislasinya pada 22 September di tahun yang sama. Seperti yang dijelaskan oleh Kennedy, organisasi baru ini akan terdiri dari sukarelawan sipil seperti guru, insinyur, dan ilmuwan pertanian yang akan dikirim ke negara-negara berkembang di Amerika Latin, Afrika, Asia, dan tempat lainnya untuk membantu penduduk setempat.[3]

Harapan Kennedy adalah bahwa dengan meningkatkan kualitas hidup di negara-negara yang kurang berkembang, penduduknya akan menjadi lebih tahan terhadap daya tarik komunisme dan lebih yakin akan kesungguhan Amerika dan kemampuannya untuk membantu mereka.[4] Namun, banyak anggota Kongres skeptis.[5] Program ini memiliki biaya yang cukup besar. Meskipun pesertanya adalah sukarelawan, mereka memerlukan dukungan dasar dan, yang lebih penting, sumber daya dan dana untuk membantu orang-orang yang mereka kirim untuk membantu. Beberapa di Kongres melihatnya sebagai manuver hubungan masyarakat yang mahal—bantuan luar negeri (yang sejarahnya tidak pernah populer di Kongres atau di mata rakyat Amerika) yang dibungkus dalam kemasan baru.

Namun, akhirnya program ini mendapat dukungan dari masyarakat.[6] Kisah tentang para pemuda Amerika yang idealis menghadapi kesulitan di negeri asing untuk membantu masyarakat meningkatkan pertanian, membangun sekolah, atau membuat sumur ternyata menjadi materi hubungan masyarakat yang sangat baik bagi Amerika Serikat.[7] Pada bulan September 1961, Kongres mengesahkan undang-undang yang menjadikan Peace Corps sebagai lembaga permanen. Anggaran sebesar $40 juta untuk tahun fiskal berikutnya disetujui.

Dalam tahun-tahun setelah tahun 1961, ribuan sukarelawan Peace Corps dikirim ke seluruh dunia. Beberapa menghadapi ketidakpedulian, dan beberapa bahkan menghadapi bahaya. Namun, secara umum, “pasukan” Peace Corps membuktikan nilainya sebagai alat Perang Dingin yang berharga dan relatif hemat biaya bagi Amerika Serikat.[8] Sebagian besar negara menyambut sukarelawan yang idealis dan upaya mereka berkontribusi untuk meningkatkan kehidupan ratusan ribu orang. Meskipun Peace Corps tidak lagi dianggap sebagai senjata melawan komunisme, misi intinya untuk meningkatkan kehidupan tetap ada.

Perang Dunia Pertama menjadi saksi lahirnya pengembangan citra profesional melintasi batas negara, dan setelah perang, tidak dapat dihindari lagi bahwa studi akademis mengenai politik internasional akan menyadari pentingnya apa yang sekarang sering disebut sebagai ‘soft power’.[9] Diplomasi publik adalah salah satu instrumen utama soft power, dan hal ini telah diakui dalam praktik diplomasi jauh sebelum perdebatan kontemporer mengenai diplomasi publik. Amerika Serikat, negara-negara bekas Uni Soviet, dan tiga negara besar di Eropa melakukan investasi besar dalam ‘komunikasi dengan dunia’ selama Perang Dingin.

Dalam penyebaran paham liberalisme yang dimiliki AS sendiri. Para ahli seringkali menekankan pentingnya budaya, nilai-nilai, dan ideologi suatu bangsa sebagai sumber soft power. Mereka berasumsi bahwa daya tarik budaya suatu negara, termasuk seni, musik, sastra, dan cara hidup, dapat membentuk persepsi internasional dan membangun hubungan yang positif. Hal ini yang dilakukan AS untuk “mencegah” pengaruh Uni Soviet, mengedepankan pencegahan yang tidak konvensional dimana sebelumnya penyebaran pengaruh kerap dilakukan dengan agresi militer seperti pada Perang Dunia I dan II.

[1] “Statement Upon Signing Order Establishing The Peace Corps, March 1, 1961”, John F. Kennedy Presidential Library and Museum, https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-speeches/peace-corps-establishment-19610301

[2] “President Kennedy signs Peace Corps legislation”, History, https://www.history.com/this-day-in-history/president-kennedy-signs-peace-corps-legislation

[3] “The Founding Moment”, Peace Corps, https://www.peacecorps.gov/about/history/founding-moment/

[4] “Peace Corps”, John F. Kennedy Presidential Library and Museum, https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/jfk-in-history/peace-corps

[5] Op. Cit., History

[6] Ibid.

[7] Op. Cit., Peace Corps

[8] Op. Cit., History

[9] “Jan Melissen, “The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations”, Palgrave Macmillan, Hampshire, England, 2005

Duta Besar baru Tiongkok untuk Afghanistan Zhao Sheng berjabat tangan dengan Perdana Menteri Taliban Mohammad Hasan Akhund di Istana Kepresidenan di Kabul pada 13 September (Foto melalui: Kantor Media Perdana Menteri Taliban/AP)

Taliban Menyambut Duta Besar Baru Tiongkok untuk Afghanistan

, , , , , , 0

Taliban menyambut kedatangan Zhao Sheng sebagai Duta Besar baru Tiongkok untuk Afghanistan dalam sebuah upacara mewah yang digelar di istana presiden di Kabul pada minggu ke dua di bulan September 2023. Tiongkok merupakan salah satu dari beberapa negara, termasuk Pakistan, Iran, dan Rusia, yang tetap mempertahankan kehadiran diplomatiknya di Afghanistan sejak Taliban merebut kembali kendali negara pada tahun 2021.

Dalam upacara di istana tersebut, Perdana Menteri Taliban, Mohammad Hasan Akhund, berjabat tangan dengan Zhao dan menerima mandat Duta Besar Tiongkok yang baru. Juru bicara Taliban, Zabiullah Mujahid, dalam pernyataannya, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Tiongkok atas penunjukan Zhao Sheng sebagai duta besar dan menyatakan harapannya bahwa penunjukan ini akan meningkatkan hubungan diplomatik antara kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi.

Menurut kantor perdana menteri China, Zhao mengatakan bahwa Tiongkok adalah tetangga yang baik bagi Afghanistan dan sepenuhnya menghormati kemerdekaan, integritas teritorial, dan independensi dalam pengambilan keputusan Afghanistan. Zhao menekankan bahwa Tiongkok tidak memiliki kebijakan campur tangan dalam urusan dalam negeri Afghanistan dan tidak ingin menjadikan Afghanistan sebagai wilayah pengaruhnya.

Perdana Menteri Taliban menyatakan bahwa hubungan antara kedua negara saat ini berada pada tingkat yang baik dan menyatakan harapannya untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut guna memperkuat hubungan bilateral. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan bahwa penunjukan ini merupakan rotasi normal dari duta besar Tiongkok untuk Afghanistan dan bertujuan untuk terus memajukan dialog dan kerja sama antara kedua negara. Mereka juga menyatakan bahwa kebijakan Tiongkok terhadap Afghanistan telah jelas dan konsisten.

Tiongkok, sebagai negara tetangga Afghanistan yang memiliki investasi besar di wilayah tersebut, telah menjalani pendekatan hati-hati terhadap situasi pasca-Taliban kembali berkuasa setelah penarikan AS pada tahun 2021. Tiongkok telah menekankan pentingnya kerja sama dengan Afghanistan dan negara-negara tetangga regional dalam isu-isu seperti anti-terorisme, kolaborasi ekonomi, serta peningkatan stabilitas dan pembangunan regional.

Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan) dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un (kiri) mengunjungi lokasi pembangunan kompleks peluncuran roket Angara pada 13 September 2023 di Tsiolkovsky, Rusia (Foto oleh Kontributor/Getty Images)

Pertemuan Kim dan Putin, Apa Pembahasan Inti Mereka?

, , , , , , , , , , , 0

Pada pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Kremlin memuji pembicaraan mereka dan menyatakan bahwa hal tersebut “sangat substansial,” tetapi selain pembahasan umum, rincian sebenarnya dari pembicaraan mereka di balik pintu tertutup tetap terbungkus dalam misteri.

Di Kosmodrom Vostochny di Wilayah Amur Rusia, Putin dan Kim saling berjabat tangan. Kim mendapat kehormatan untuk naik dalam mobil limusin buatan Rusia milik Putin, pada satu kesempatan dia mengangkat gelas untuk rekan sejawatnya, berjanji bahwa akan “mendukung” Rusia akan menghukum “kekuatan jahat.” Retorika ini tampaknya mendukung perang Putin di Ukraina. Namun, tidak ada konferensi pers yang diadakan, dan tidak ada pernyataan resmi atau kesepakatan yang diumumkan secara publik, meskipun implikasi globalnya sangat signifikan.

Setelah setahun setengah pertempuran intensif di Ukraina, stok amunisi Rusia telah habis terkuras, dan ada peringatan dari pejabat AS bahwa Korea Utara dan Rusia tengah mempertimbangkan potensi kesepakatan untuk memasok ulang upaya perang Moskow di Ukraina, dan seperti yang diketahui, Korea Utara memiliki arsenal besar di Semenanjung Korea. Pada bulan Juli, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu berkunjung ke Pyongyang dengan dikatakan membawa “daftar belanja”.

Jika kesepakatan semacam itu memang sedang dinegosiasikan di Rusia, ini menandai masuknya Korea Utara ke dalam persaingan yang melibatkan anggota NATO dan AS yang telah secara bertahap memasok Ukraina dengan amunisi yang dibutuhkan untuk melawan Rusia. Di sisi lain, Putin tampaknya mengandalkan berkurangnya dukungan untuk Ukraina seiring dengan masuknya AS ke dalam musim pemilihan presiden.

Sebagai gantinya, Pyongyang mungkin memiliki sesuatu yang dapat diuntungkan. Rezim Kim terisolasi secara serius, dengan beberapa putaran sanksi yang ditargetkan terhadap Korea Utara karena program nuklir dan rudal balistiknya. Walaupun Rusia juga pernah mendukung sanksi terhadap Korea Utara, namun, Putin tampaknya menawarkan Kim kerjasama potensial, terutama ketika pemerintahannya sendiri dihadapkan pada sanksi atas invasi Ukraina. Ini mungkin dapat menjadi jalan untuk akses Korea Utara ke teknologi canggih milik Rusia.

Selama kunjungan ke kosmodrom, seorang reporter bertanya kepada Putin apakah Rusia akan membantu Korea Utara “meluncurkan satelit dan roket mereka sendiri” – terhadap pertanyaan ini, Putin menjawab, “Itulah sebabnya kami datang kemari.” Dia menambahkan, “Pemimpin Korea Utara sangat tertarik pada teknologi luar angkasa, roket, dan mereka sedang mencoba mengembangkan ruang angkasa. Kami akan menunjukkan objek-objek baru kami,” dilansir dari CNN.

pertukaran teknologi yang potensial antara Korea Utara dan Rusia, tetapi apa rencana khusus yang akan dilakukan kedua negara terisolir tersebut menjadi hal yang besar yang belum diketahui. AS percaya bahwa Korea Utara telah berperan dalam perang Ukraina dengan memasok senjata kepada kelompok tentara bayaran Rusia bernama Wagner. Walaupun mendiang Yevgeny Prigozhin, pendiri Wagner, menolak tuduhan tersebut sebagai “tidak lebih dari gosip dan spekulasi” sebelum kematiannya dalam kecelakaan pesawat bulan lalu.

Presiden Indonesia Joko Widodo (kiri) menyerahkan palu ASEAN kepada Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone saat upacara penutupan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta pada 7 September 2023. (Foto oleh WILLY KURNIAWAN/POOL/AFP via Getty Images)

KTT ASEAN Hari Ketiga: 93 Kesepakatan dan Berbagai Inisiasi Kemajuan

, , , , , , , , , , , , 0

KTT ke-43 ASEAN resmi ditutup pada hari ketiga yang telah berlangsung sejak 5 September 2023. Presiden Joko Widodo resmi memberikan palu ke untuk Perdana Menteri Laos, Sonexay Siphandone kemarin. Dalam pidatonya Jokowi memberi apresiasi kepada seluruh negara yang hadir. KTT ini diikuti 10 negara anggota ASEAN kecuali Myanmar dan beberapa mitra pentingnya seperti Amerika Serikat, China, Rusia, Australia, Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan (Korsel), Kanada, Bangladesh hingga India, dan Kepulauan Cook.

Presiden Joko Widodo memimpin empat pertemuan pada rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN hari ketiga yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) pada 7 September 2023. Mengawali kegiatannya, Presiden Republik Indonesia itu melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape di Ruang Kakatua, JCC.  Masih di ruangan yang sama, Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres.

Selanjutnya, Jokowi juga memimpin KTT ke-20 ASEAN-India yang diikuti oleh para pemimpin negara ASEAN dan PM India Narendra Modi selaku negara mitra penting. Setelah itu, Kepala Negara dan para pemimpin negara ASEAN serta mitra akan mengikuti KTT ke-18 Asia Timur yang digelar di Ruang Cendrawasih 3, JCC.  Selanjutnya, pada siang hari, Jokowi juga bertemu secara bilateral dengan PM Australia Anthony Albanese. Setelah beberapa pertemuan lainnya, Presiden RI menutup secara resmi gelaran KTT ke-43 ASEAN.

Menurut Presiden Republik Indonesia, perdamaian dan kemakmuran kawasan menjadi akar yang dibangun dari keketuaan Indonesia sebagai ‘Epicentrum of Growth’. Namun, Jokowi mengingatkan bahwa tugas para pemimpin ASEAN belum selesai, dilansir dari Ekonomi Bisnis. Pasalnya, pekerjaan rumah wilayah ASEAN tidak mungkin selesai dalam satu keketuaan saja. Ada banyak tantangan dinamis dan kompleksitas tantangan global yang akan dihadapi.

Pada penutupan KTT ASEAN ini, Jokowi menyatakan bahwa “Selama tiga hari ini, 12 pertemuan KTT telah diselenggarakan dan menghasilkan 90 outcome dokumen dan sejumlah kesepakatan-kesepakatan konkret dengan mitra,” kata Jokowi dalam pidato penutupan. “Selama pertemuan saya menangkap optimisme dan energi yang positif dari seluruh yang hadir,” tambahnya. Terdapat lebih dari 90 dokumen ASEAN yang dibahas dan disepakati pada KTT kali ini, untuk KTT ASEAN beberapa diantaranya adalah outcome document on myanmar, ASEAN leaders declaration on ASEAN as an Epicentrum of Growth, Asean Blue Economy Framework, dan 53 kesepakatan lainnya.

Lalu ASEAN-Australia Summit terdapat ASEAN-Australia Joint Leaders’ Statement on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crises dan lima dokumen lainnya. Pada ASEAN-China Summit terdapat ASEAN-China Joint Initiative on Enhancing Cooperation on E-Commerce dan 7 kesepakatan lainnya. Masih banyak lagi kesepakatan antara ASEAN dengan beberapa negara lainnya seperti India, Kanada, Jepang, Korea (Republic of Korea), Amerika Serikat, PBB, ASEAN+3, serta negara-negara Asia Timur.

Presiden Indonesia Joko Widodo (kanan) berbicara kepada wartawan saat tiba untuk menghadiri KTT G20 di Bandara Internasional Ngurah Rai di Tuban, Kabupaten Badung di pulau resor Indonesia, Bali, pada 13 November 2022. ( Foto oleh SONNY TUMBELAKA/AFP via Getty Images)

Kunjungan Perdana Jokowi ke Negara-Negara Afrika

, , , , , , , , , 0

Presiden Jokowi memulai tur pertamanya ke negara-negara Afrika untuk perjalanan enam hari meliputi Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan. Perjalanan ini menandakan perjalanan perdananya ke benua itu dalam kapasitasnya sebagai presiden. Perjalanan sendiri dimulai dari Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara pada Minggu, 20 Agustus 2023.

“Hari ini saya bersama rombongan terbatas berangkat ke Afrika untuk mengunjungi Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan. Ini merupakan kunjungan presiden pertama saya ke kawasan Afrika,” ujar Jokowi dalam video yang disiarkan Saluran YouTube Sekretariat Presiden.

Presiden Jokowi mengungkapkan, keputusannya untuk melakukan perjalanan ke Afrika dilatarbelakangi oleh ikatan sejarah Indonesia yang luas dengan benua tersebut. Keterkaitan ini berakar pada fakta bahwa Indonesia adalah pelopor dan penyelenggara Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung, Jawa Barat, pada tahun 1955. Membentuk Gerakan Non Blok di tengah ketegangan meningkat selama Perang Dingin.

“Saya akan membawa semangat Bandung dalam kunjungan saya ke Afrika untuk mempererat solidaritas dan kerjasama di antara negara-negara Global South,” ungkap Jokowi dilansir dari Tempo. Selanjutnya, Jokowi menjelaskan bahwa perjalanannya ke Kenya dan Tanzania akan melanjutkan langkah lanjutan dari misi diplomatik kedua negara yang telah membuka kedutaan besarnya di Jakarta. Hal ini merupakan bukti dedikasi mereka untuk meningkatkan kerja sama dengan Indonesia.

Selain itu, Jokowi menunjukkan bahwa Mozambik memiliki keistimewaan sebagai negara Afrika perdana yang telah menandatangani Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Indonesia. Menyusul perjalanannya ke empat negara tersebut, presiden RI memiliki rencana untuk terlibat dalam KTT yang diselenggarakan oleh BRICS, sebuah koalisi yang terdiri dari negara-negara berkembang seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Lebih lanjut, ia akan terlibat dalam berbagai diskusi one-on-one dengan beberapa kepala negara di sela-sela KTT BRICS yang dijadwalkan berlangsung di Johannesburg, Afrika Selatan, dari 22 Agustus hingga 24 Agustus 2023.

Tur Afrika oleh Presiden Republik Indonesia ini akan didampingi Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung. Presiden dan tim pendampingnya diperkirakan akan menyelesaikan kunjungan mereka dan kembali ke Indonesia pada 25 Agustus 2023.

Load More

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..