Menu

Demokrasi

Sara Duterte berbicara kepada para pendukungnya setelah mengambil sumpahnya sebagai Wakil Presiden berikutnya pada 19 Juni 2022 di Davao, Filipina. Sara Duterte mengambil sumpahnya sebagai Wakil Presiden Filipina berikutnya beberapa hari sebelum masa jabatan resminya dimulai pada 30 Juni. (Foto oleh Ezra Acayan/Getty Images)

Putri Rodrigo Duterte Dilantik Sebagai Wakil Presiden Filipina

, , , , , , , 0

Sara Duterte-Carpio, putri mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, dilantik sebagai wakil presiden ke-15 negara itu pada pertengahan Juni, menyerukan persatuan nasional menyusul kampanye pemilihan yang memecah belah politik di Filipina.

“Hari-hari ke depan mungkin penuh tantangan yang menuntut kita untuk lebih bersatu sebagai bangsa,” ujar Sara dalam pidato pelantikan di Davao, Filipina ketika ia mengambil sumpah jabatan yang dihadiri oleh Rodrigo Duterte.

Dalam pemilihan ini wanita berusia 44 tahun berpasangan dengan Ferdinand Marcos Jr., menjadikannya presiden Filipina terbaru sekaligus menandakan kembalinya rezim ayahnya, Ferdinand Marcos yang diduga menjarah sebanyak 10 miliar dollar AS saat menjabat dan melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Mereka berdua mencetak kemenangan telak pada pemilihan lalu dengan margin luar biasa yang tidak terlihat dalam beberapa dekade, membentuk aliansi penting dan menjalankan pesan persatuan yang juga membantu banyak sekutu memenangkan kursi di posisi legislatif dan pemerintah daerah. Meski demikian, kemenangan keduanya menuai kekhawatiran sendiri dari para aktivis HAM.

Sebelum maju untuk mencalonkan diri sebagai pasangan calon presiden, Sara merupakan seorang pengacara—sama seperti ayahnya—yang kemudian memasuki dunia politik pada tahun 2007 dan terpilih menjadi wakil walikota di Davao sekaligus menjadi walikota wanita pertama di Davao.

Dinasti politik di Filipina bukanlah hal baru. Richard Heydarian, seorang ahli politik Filipina, mengatakan bahwa mereka adalah fitur yang dominan di negara itu sehingga antara 70% dan 90% dari jabatan terpilih telah dikendalikan oleh keluarga mereka.

Ayah Sara, Rodrigo Duterte dikenal sebagai pemimpin Filipina yang cukup kontroversial dengan membangun reputasinya dalam memerangi beberapa masalah terbesar Filipina: kejahatan, militansi, narkoba, dan korupsi. Pada saat menjadi walikota, Duterte sendiri diduga membunuh lebih dari 1.000 orang tanpa proses hukum di kotanya menurut Human Rights Watch.

Duta Besar Mona Juul (Foto oleh Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images)

PBB Secara Resmi Akan Kembali Hadir Di Afghanistan

, , , , , , , 0

Dewan keamanan PBB telah membuat resolusi untuk menyatakan kehadirannya secara formal di Afghanistan di bawah kepemimpinanan Taliban. Resolusi ini akan membuat beberapa kerja sama di Afghanistan di bidang kemanusiaan, politik, hak asasi manusia, dan jurnalis.

Resolusi ini merinci mandat satu tahun penempatan untuk misi politik PBB di Afghanistan. Pihak PBB argumen bahwa hal ini “penting” dilakukan untuk perdamaian. Pemungutan suara terkait resolusi ini didukung oleh 14 negara sedangkan Rusia tidak memberikan suaranya. Dilansir dari Al Jazeera bahwa anggota PBB setuju mengenai mandat ini untuk menghindari masalah yang lebih besar seperti krisis ekonomi dan kemanusiaan.

Mandat ini akan dijalankan oleh UNAMA (The UN mission to Afghanistan) yang mana menurut duta besar Norwegia untuk PBB, Mona Juul sangat penting bagi kelangsungan Afghanistan dan masyarakatnya. Karena, tidak hanyamenanggapi krisis kemanusiaan dan ekonomi, tetapi juga untuk mencapai tujuan utama perdamaian dan stabilitas di Afghanistan. Mandat UNAMA sendiri pertama kali dibuat pada tahun 2002. Mandat ini mendukung kesejahteraan hak asasi manusia serta kerja sama politik dan regional bagi Afghanistan.

PBB Memiliki Misi Yang Jelas

Secara terperinci, Juul juga mengatakan bahwa PBB memiliki misi yang jelas lewat mandat ini, bahwa UNAMA memiliki peran krusial untuk mempromosikan kedamaian dan stabilitas di Afghanistan, serta mendukung masyarakatnya ketika mereka menghadapi tantangan dan ketidakpastian karena Taliban.

Menurut reporter Al Jazeera, Kristen Saloomey, terdapat tantangan tersendiri bagi PBB. “Masalahnya adalah bagaimana menangani Taliban, sebuah entitas yang dikenai sanksi berdasarkan hukum internasional karena perannya dalam serangan 11 September,” katanya.

Masyarakat internasional memang sampai saat ini umumnya belum mengakui Taliban sebagai pemerintah resmi Afghanistan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana PBB memberikan bantuan ke Afghanistan tanpa secara resmi mengakui Taliban. Sampai saat ini, PBB belum mengakui utusan Taliban untuk organisasi tersebut. Dalam resolusi DK PBB pun, PBB tidak memberikan pengakuan internasional kepada pemerintah baru Afghanistan itu.

Awal bulan ini Bank Dunia mengumumkan lebih dari $1 miliar bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan, menyatakan uang itu akan diberikan ke badan-badan PBB dan LSM internasional dengan catatan bantuan itu tidak dikendalikan pemerintahan Taliban.

Sudan-Sudan

PM Sudan Putuskan Mundur Pasca Gagal Menurunkan Eskalasi Domestik

, , , , , , , 1

Meski masyarakat lokal, regional, dan internasional meminta Perdana Menteri (PM) Sudan, Dr. Abdallah Hamdok, untuk memikirkan kembali rencananya mundur, namun Hamdok tetap yakin untuk turun dari jabatannya. (Mantan) PM Hamdok mengumumkan dirinya mundur dari jabatan sebagai perdana menteri pada hari Minggu 2 Januari 2021 lalu.

“Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan negara kita dari bencana ini,” kata Hamdok. Keputusan mundur didasari adanya kebuntuan politik dan protes pro-demokrasi pasca kudeta militer di negara transisi demokrasi tersebut. Kematian demonstran dan kegagalan Hamdok mengendalikan perkembangan politik negaranya juga menjadi dasar mundurnya Hamdok.

Sekitar tanggal 22 Desember 2021 lalu, terdapat sebuah laporan mengenai PM Sudan, Hamdok, yang menyatakan bahwa Ia berencana mundur dari jabatannya. Hamdok  memberitahu pada kelompok politik nasionalis dan cendekiawan mengenai rencananya mundur dalam beberapa jam.

Hamdok mengingatkan kembali mengenai kejadian kudeta pada tanggal 21 November 2021 sebelumnya. Kejadian tersebut membuat kekuatan militer mengambil alih kekuasaan politik domestik dan penghentian kerja sama transisi dengan partai politik.

Selanjutnya, meskipun draf atau rancangan awal perjanjian didiskusikan dengan berbagai kekuatan partai politik, namun hasilnya tetap dikritisi oleh partai dan masyarakat umum.

 

Protes Masyarakat dan Syarat dari Hamdok

Dampak kudeta membuat ratusan ribu masyarakat Sudan turun ke jalan memprotes pemerintahannya. Masyarakat memprotes baik untuk ketidaksetujuan pada kekuasaan militer dan kepemimpinan kembali Hamdok pasca dijadikan ‘tahanan rumah’ oleh militer. Pihak militer menolak adanya tindakan penahanan, terlebih karena PM Hamdok tinggal di rumahnya sendiri atas keputusannya pribadi.

PM Hamdok menekankan akan melakukan transisi dan menghentikan pertumpahan darah di Sudan. Hamdok juga sudah mendorong dilakukannya dialog dan pertemuan nasional untuk sekaligus menggambarkan rencana dan upaya menuju transisi yang ‘sempurna.’

Selama protes di Sudan, terdapat sekitar 47 orang dilaporkan tewas. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menerima laporan adanya tindak kekerasan seksual pada sekitar 13 orang wanita. Kondisi ini semakin memperparah kondisi keamanan dan sosial di Sudan.

Sumber terdekat Hamdok sebelumnya memberitahukan bahwa Hamdok akan hanya berada dalam posisi pemerintahan jika Ia mendapat dukungan politik dan perjanjian dapat disepakati. Hamdok menekankan perlunya pihak militer melepaskan para tahanan politik dan adanya kebebasan berekspresi serta kebebasan Hamdok memilih kabinet baru. Namun, Hamdok menyadari adanya penurunan dukungan baik dari publik, politisi, dan kekuatan militer.

 

Hamdok tetap bertekad mundur dan respons AS

PM Hamdok sebenarnya dijadwalkan untuk memberikan pidato terkait kondisi di Sudan, namun harus dibatalkan karena Hamdok sudah bertekad mundur dari jabatannya.

Selanjutnya, pertemuan antara Hamdok dan kepala bersenjata tetap dilangsungkan. Namun, mereka tidak cukup mampu meyakinkan Hamdok terkait keputusannya untuk turun dari jabatannya. Pada kesempatan lain, terdapat pertemuan antara Ketua Dewan Kedaulatan Sudan, Abdel Fattah Al-Burhan, dengan Komandan Pasukan Khusus, Mohamed Hamdan Daglo. Mereka membahas mengenai risiko dari mundurnya Hamdok bagi kestabilan kekuasaan di Sudan.

Di sisi lain, Sekretaris Negara AS, Anthony Blinken, meminta kekuatan militer untuk melakukan gencatan senjata pada demostran. AS juga menuntut agar para pelaku kejahatan pada sipil untuk diminta pertanggung jawabannya.

AS mendorong agar pemimpin Sudan dapat mempercepat upaya pembentukan “kabinet berkredibel.” Badan yang perlu dibentuk yakni sebuah parlemen internal dan badan yudisial pemilihan yang akan mempersiapkan rencana penyelenggaraan pemilihan umum Sudan tahun 2023 nanti.

Perdana Menteri Pakistan Imran (Foto oleh WAKIL KOHSAR / AFP) (Foto oleh WAKIL KOHSAR/AFP via Gambar Getty)

The US Summit for Democracy dan Negara dengan Indeks Kebebasan Rendah: Pakistan

, , , , , , 0

Pemerintahan Joe Biden dan Kamala Harris menegaskan bahwa pemerintahannya akan memperbaharui demokirasi di Amerika Serikat (AS) dan juga seluruh dunia untuk memenuhi tantangan saat ini.[1] Untuk itu, Biden akan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Demokrasi secara virtual pada 9-10 Desember. Pertemuan ini akan mempertemukan pemimpin negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menetapkan agenda pembaruan demokrasi dan mengatasi ancaman di zaman ini secara demokratik.

Dari situs resmi Washington, AS ingin mendengarkan, belajar, dan terlibat dengan beragam aktor yang berpengaruhuntuk demokrasi secara global dengan menyelenggarakan acara ini. KTT ini berusaha menunjukan kekuatan dari demokrasi: kemampuan untuk mengakui ketidaksempurnaannya dan menghadapinya secara terbuka dan transparan, sehingga kita dapat, seperti yang dikatakan Konstitusi Amerika Serikat, “membentuk persatuan yang lebih sempurna.”[2] Untuk KTT ini juga, AS memiliki tiga tema utama: Membela melawan otoritarianisme, mengatasi dan memerangi korupsi, dan mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Tamu undangan dengan indeks kebebasan yang rendah

Lewat sebuah unggahan, AS memaparkan negara mana saja yang diundang. Menurut sebuah artikel di The Diplomat, rata-rata negara yang diundang memiliki skor kebebasan sebesar 78,5 dan 32,8 untuk negara yang tidak diundang.[3] Namun dari daftar tersebut, Pakistan dengan skor kebebasan 37 menjadi salah satu tamu yang diundang AS.[4] Dilansir dari The Diplomat, daftar tamu AS menggarisbawahi hubungan terpisah antara demokrasi dan kebebasan politik yang mana dijunjung oleh AS. Secara sistem pemerintahan, tidak ada yang aneh dengan diundangnya Pakistan yang juga merupakan negara demokrasi, tetapi Bangladesh yang juga merupakan negara demokrasi tidak ada dalam daftar tamu.

Membandingkan pemilihan umum di kedua negara juga menggambarkan ketidakadilan. Pemilihan umum terakhir Bangladesh berlangsung setelah pemimpin oposisi utama dipenjara karena korupsi, sedangkan pemilihan umum terakhir di Pakistan dirusak oleh “campur tangan pra-pemilihan oleh badan-badan militer dan intelijen yang menciptakan lapangan permainan pemilihan yang tidak merata.”[5] Hal ini memperlihatkan bahwa ada kepentingan dan maksud tertentu dari diundangnya Pakistan.

Pengamat diplomatik di Washington mengatakan bahwa Pakistan kemungkinan akan berpartisipasi dalam KTT ini. Menurut sebuah sumber diplomatik, “Perdana Menteri Imran Khan, akan berpidato di KTT itu juga, jika Pakistan setuju untuk berpartisipasi,”.[6] Namun, dilansir dari situs berita Dawn, Pakistan kemungkinan akan berkonsultasi dengan China sebelum mengumumkan partisipasinya. Sebelumnya AS juga mengundang Taiwan, negara sekutu “tidak resmi” AS, kabar ini sendiri membuat marah China.

 

Hubungan AS-Pakistan, dengan pengawasan China

Melihat pernyataan AS terhadap hubungannya dengan Pakistan, AS mengatakan bahwa AS merupakan negara ekspor dan salah satu investor terbesarnya dengan China sebagai sumber impor terbesar Pakistan.[7] Selain itu, Pakistan juga terlibat banyak dalam perang AS melawan teroris di Afghanistan. Selain hubungan di bidang ekonomi, hubungan AS-Pakistan ini juga terjalin dari bidang militernya. Pakistan memenangkan puluhan miliar dolar dalam bantuan Amerika selama dua dekade terakhir untuk membantu AS memerangi terorisme.[8] Namun, semenjak Afghanistan, negara tetangga dari Pakistan digulingkan oleh Taliban, hubungan keduanya mulai goyah. Hal ini membuat perhatian AS berkurang terhadap Pakistan karena tidak ada hal yang perlu diurusi di wilayah tersebut. Tidak adanya pendanaan militer dari AS membuat Pakistan memiliki ketergantungan pada perdagangan narkoba yang didorong oleh Taliban.[9]

Di satu sisi, Pakistan saat ini lebih banyak dibantu oleh China, negara yang sedang gencar-gencarnya mencari power untuk menandingi AS. Lewat Belt and Road Initiative (BRI), Beijing tidak hanya menjadi sumber impor terbesar, tetapi influence dan investasi yang China keluarkan juga sangat besar. Terlebih dengan sikap AS yang mulai “mengabaikan” Pakistan. Semenjak beredar kabar bahwa AS akan menarik pasukannya dari Timur Tengah, China sendiri melakukan berbagai usaha mediasi untuk menstabilkan wilayah tersebut untuk mensukseskan proyek BRI miliknya.

 

Lalu mengapa Pakistan diundang?

AS sendiri menyadari seberapa besar pengaruh yang China miliki di berbagai wilayah di dunia. Menurut Paul van Hooft, negara-negara sekutu AS kini mulai kehilangan kepercayaan pada AS dan mencari opsi kerja sama lain.[10]Kanselir Jerman, Angela Merkel juga pernah mengatakan bahwa  Eropa tidak dapat lagi sepenuhnya mengandalkan AS. Sebagai negara major power dan penggagas demokirasi, tentu AS ingin melanggengkan power-nya di arena internasional.

Sesuai asumsi Immanuel Kant, negara-negara dengan sistem yang sama—dan dalam konteks ini adalah negara demokrasi—akan cenderung bekerja sama dan memiliki hubungan damai antaranya.[11] Lewat The US Summit for Democracy, tentu AS memiliki tujuan ini.  Hubungan timbal balik antara AS dan negara-negara berkembang seperti Pakistan dengan membawa nilai “demokrasi” tentu menjadi salah satu cara untuk memperbesar pengaruh AS di Islamabad. Beberapa tahun terakhir, AS dan China secara terang-terangan berkompetisi untuk menjadi negara dengan power terkuat secara global.

Pakistan sendiri baru menjadi sebuah negara demokrasi pada tahun 2003 dan menjadi salah satu negara demokrasi terbaru. Namun seperti data dari Freedom House, negara ini tidak memiliki tingkat kebebasan yang tinggi seperti negara demokrasi lainnya. AS menggunakan apa yang disebut oleh Michael W. Doyle sebagai momentum ‘konglomerat negara global-Barat’ untuk membuat Pakistan bergantung pada AS—dan bukan China—terutama di bidang ekonomi, yang akhirnya membuat negara “pemodal” menciptakan kepentingan yang akomodatif dengan negara yang bekerja sama dengannya.[12] Dalam agenda KTT Demokrasi, AS juga menekankan kerja sama secara demokrasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Wilayah Pakistan yang cukup strategis dengan bertetangga dengan India dan Afghanistan membuat AS seharusnya dapat membungkam pengaruh China di wilayah Asia Selatan dengan membawa nilai demokrasi.

 

Kesetaraan dan kebebasan dalam demokrasi?

Demokrasi sendiri mengedepankan nilai kebebasan dan kesetaraan. Demokrasi yang paling konvensional adalah demokrasi liberal di mana kekuasaan, hubungan antarkelompok, dan rakyat masing-masing adalah kebebasan, persaingan, dan semua orang.[13] Menurut asumsinya, demokrasi liberal dapat menghasilkan tatanan internasional liberal yang kooperatif untuk semua negara demokrasi liberal.[14] Jika dilihat dari bagaimana sistem pemerintahan negara, Pakistan sudah sepatutnya menjadi tamu undangan karena menganut sistem demokrasi, namun ada nilai lebih dari Islamabad yang membuat negara ini dijadikan tamu undangan dibandingkan Bangladesh yang sama-sama menjadi negara demokrasi. Sesuai asumsi liberalisme bahwa negara-negara dengan sistem yang sama cenderung lebih kooperatif. Tetapi KTT untuk demokrasi ini memperlihatkan kepentingan-kepentingan penyelenggaranya seperti bagaimana AS mengundang Pakistan. Sehingga konsep dari kesetaraan dan kebebasan yang diadopsi oleh AS tentu mengacu pada pemahamannya sendiri karena memperlihatkan dua negara dengan sistem pemerintahan yang sama namun tidak diundangnya Bangladesh.

[1] The Summit for Democracy, U.S. Department of State, https://www.state.gov/summit-for-democracy/

[2] Ibid.

[3] Shannon Tiezzi, Which Asia-Pacific Countries Were (and Weren’t) Invited to the US Summit for Democracy?, The Diplomat, 1 Desember 2021, https://thediplomat.com/2021/12/which-asia-pacific-countries-were-and-werent-invited-to-the-us-summit-for-democracy/

[4] Global Freedom Scores, Freedom House, https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores

[5] Mihir S Sharma, Pakistan in, Sri Lanka out: Biden’s democracy summit is a diplomatic flub, Business Standard, 30 November 2021, https://www.business-standard.com/article/international/pakistan-in-sri-lanka-out-biden-s-democracy-summit-is-a-diplomatic-flub-121113000291_1.html

[6] Anwar Iqbal, Pakistan may attend US democracy summit, Dawn, 27 November 2021, https://www.dawn.com/news/1660485

[7] Bureau of South and Central Asian Affairs, U.S. Relations With Pakistan, U.S. Department of State, 20 Januari 2021, https://www.state.gov/u-s-relations-with-pakistan/

[8] Jane Perlez, The Real Winner of the Afghan War? It’s Not Who You Think, New York Times, 26 Agustus 2021, https://www.nytimes.com/2021/08/26/world/asia/afghanistan-pakistan-taliban.html

[9] Ibid.

[10] Paul van Hooft, Eriosion, then collapse: The end of the US-led liberal global order, Atlantisch Perspectief, Vol. 42, No. 4, hlm. 35-39, 2018, https://www.jstor.org/stable/48581430

[11] Michael W. Doyle, Liberalism and World Politics, The American Political Science Review, Vol.80, No.4, hlm. 1151-1169, https://doi.org/10.2307/1960861

[12] Ibid.

[13] Dingyu Chung, “Democracies and International Relations”, SCIRP, Open Journal of Social Sciences, Vol.7 No.7,  Juli 2019, DOI: 10.4236/jss.2019.77023

[14] Ibid.

BEIJING, CHINA - AUGUST 18: Chinese Vice President Xi Jinping accompanies U.S. Vice President Joe Biden (R) to view an honour guard during a welcoming ceremony inside the Great Hall of the People on August 18, 2011 in Beijing, China. Biden will visit China, Mongolia and Japan from August 17-25. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)

China Kesal AS Undang Taiwan ke “Summit for Democracy”

, , , , , , , , 0

Pada tanggal 9 dan 10 Desember 2021 mendatang, Amerika Serikat (AS) mengadakan pertemuan virtual dengan petinggi negara dari berbagai benua. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dengan AS sebagai tuan rumah ini menjadi fokus kebijakan luar negeri AS yang disebutkan sejak Bulan Februari 2021 lalu.

“Summit for Democracy” tahun ini bertujuan untuk membantu dalam menghentikan kemunduran demokrasi dan penurunan perlindungan hak dan kebebasan di dunia. Secara garis besar pertemuan para pemimpin dunia ini akan membahas tiga tema seperti melawan otoritarianisme, memerangi korupsi, dan mempromosikan hak-hak kemanusiaan. Dalam KTT ini, AS juga menginginkan agar AS kembali menjadi pemimpin global yang melawan kekuatan otoriter seperti China dan Rusia.

KTT ini digambarkan sebagai pertemuan yang kurang lebih memberikan kesempatan pada negara yang diundang untuk saling mendengarkan, membagikan kisah sukses, kerja sama internasional, dan juga tantangan penegakan nilai demokrasi.

Pada hari Selasa (23/11) lalu, Kementerian Luar Negeri AS merilis sekitar 110 daftar peserta yakni pemimpin yang diundang dalam pertemuan tersebut. Taiwan termasuk di dalam daftar yang diundang, sementara China dan Rusia tidak diundang AS.

 

China Menilai AS Melakukan ‘Kesalahan’

Taiwan melalui Juru Bicara Kepresiden, Xavier Chang, mengucapkan terima kasih atas undangan AS pada KTT “Summit for Democracy.” KTT menjadi gambaran dukungan AS pada Taiwan dan kesempatan Taiwan menjadi lebih ‘dikenal’ dengan sesama negara demokrasi.

Xavier juga mengatakan Taiwan akan bekerja sama dengan ‘negara dengan pemikiran sama’ untuk mengimplementasikan kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia, sekaligus mendukung keamanan, stabilitas, dan perkembangan di wilayah regional.

Dalam pertemuan sebelumnya dengan AS, Presiden China, Xi Jinping, menyatakan negara manapun yang mendukung kemerdekaan Taiwan, termasuk AS, berarti sedang ‘bermain dengan api.’

Dengan nada yang sama, Zhu Fenglian, Perwakilan dari Kantor Urusan Taiwan di China, menilai AS sudah melakukan kesalahan besar dengan mengundang Taiwan. China memprotes keikutsertaan Taiwan yang bagi China merupakan wilayah kedaulatan China.

China menilai aksi AS menunjukkan ‘demokrasi’ hanya sebagai cover untuk menutupi tujuan geopolitik domestiknya, menekan negara lain, dan mengkotak-kotakkan negara di dunia.

Russia juga turut berkomentar dengan menilai AS senang “membuat garis pemisah untuk memisahkan negara-negara -berdasarkan opininya- bahwa nilai yang satu benar, dan yang lain salah.” Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan saat ini sudah banyak negara yang mampu menentukan sendiri cara bagaimana mereka bisa bertahan.

Terkait dengan negara yang diundang, Indonesia, Filipina, dan Malaysia menjadi beberapa negara dari Asia Tenggara yang diundang. Sayangnya, Singapura, Vietnam, dan Thailand tidak diundang. Bahkan, negara yang dikenal “otokratik” seperti Turki, Poland, Filipina masih diundang dalam KTT tersebut.

Semua negara anggota Uni Eropa diundang kecuali negara Hungaria. Dari wilayah Timur Tengah, hanya Irak dan Israel yang diundang. Kawan lama AS seperti Mesir, Arab Saudi, Yordania, Qatar, dan Uni Emirat Arab bahkan tidak diundang.

Tunisia President

Alarm Demokrasi Tunisia: Saeid Menyalahgunakan Kekuasaan?

, , , , , , 0

Pandemi Covid-19 kembali menunjukkan dampaknya pada kestabilan sosial politik suatu negara, terutama pada negara yang sudah mengalami instabilitas berkepanjangan seperti Tunisia. Pada Minggu (25/7) lalu, Presiden Tunisia Kais Saied membekukan parlemen dan memecat Perdana Menteri (PM) Tunisia Hichem Mechichi dengan dasar “tidak becus” menangani pandemi Covid-19. Keputusan ini dikritik oposisi dan diduga sebagai “kudeta” pemerintahan demokrasi. Keputusan ini mengundang ricuh demonstran pendukung dan oposisi, bahkan Saeid menggunakan kekuatan militer untuk membatasi pintu masuk gedung parlemen baik untuk demonstrator dan anggota parlemen sendiri. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi?

Krisis Domestik Tunisia: Perseteruan Presiden dan PM

Tunisia merupakan negara di Afrika Utara yang juga menjadi satu-satunya negara dengan sistem demokrasi di antara negara Arab lainnya pasca peristiwa Arab Spring. Sistem yang dianut Tunisia merupakan unitary semi-presidensial (gabungan sistem parlementer dan presidensial). Saat ini presiden Saeid berkedudukan sebagai kepala negara, sedangkan (mantan) perdana menteri Hichem Mechichi sebagai kepala pemerintahan yang dipilih oleh parlemen Majlis Nuwwab ash-Sha’b. Secara umum, pasal 80 yang digunakan sebagai dasar keputusan Saeid menyatakan Presiden memiliki kuasa untuk menetapkan keputusan pada masa luar biasa seperti setelah berkonsultasi dengan Perdana Menteri dan Jubir Kabinet.[2] Masa luar biasa merujuk pada ancaman atau membahayakan integritas, keamanan, dan kemerdekaan negara. Namun, PM Mechichi menyatakan tidak ada konsultasi terlebih dahulu berkaitan dengan keputusan ini.

 

The National Conference of State Legislature menyatakan bahwa dalam sistem demokrasi terdapat pemisahan kekuasaan untuk meminimalisir pemusatan kekuasaan dan melaksanakan check and balance dalam formulasi kebijakan politik maupun pelaksanaan konstitusi.[3] Namun pada praktiknya, tidak banyak negara demokrasi yang pemisahan kekuasaannya benar-benar absolut karena adanya isu-isu yang tumpang tindih antar pemegang kekuasaan. Kondisi ini yang mendorong terjadinya kompetisi politik domestik yang juga terjadi Tunisia antara Presiden dan PM Tunisia. Pemecatan PM dan pembekuan parlemen oleh Presiden Tunisia menunjukkan puncak kompetisi kepentingan politik domestik Tunisia yang sudah berlangsung cukup lama.

 

Secara politik domestik, partai Ennahda yakni partai politik Muslim yang memegang mayoritas parlemen mengalami penurunan dukungan dari anggotanya, masyarakat, dan elite oposisi Tunisia. Terlebih saat Ia tahun 2020 lalu menemui Presiden Turki Erdogan, padahal kebijakan luar negeri menjadi salah satu tanggung jawab Presiden Tunisia.[4] Krisis politik juga terjadi antar kekuasaan, di mana hubungan PM dan Presiden memanas saat (mantan) PM Mechichi mengumumkan reshuffle kabinet, namun Saeid menolak untuk melantik dan menggelar perayaannya.[5] Kondisi ini menunjukkan kompetisi politik yang merusak perpolitikan itu sendiri, sehingga menimbulkan dampak lain yakni hambatan formulasi kebijakan yang memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat Tunisia.

Masyarakat Tunisia Menginginkan Perubahan

Peran, partisipasi, dan kedaulatan rakyat menjadi instrumen utama penyelenggaraan negara demokrasi. Pada prinsipnya, protes yang terjadi dalam negara demokrasi merupakan instrumen penting demi menjamin adanya kebebasan penyampaian pendapat dan menuntut kebijakan pemerintah atas permasalahan domestik. Dalam kasus Tunisia, selama satu dekade terakhir negara ini, terutama pasca pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi nasional terus menurun, namun tingkat utang terus meningkat. Kegagalan dalam mengatasi pandemi Covid-19 juga menjadi isu tambahan, di mana Tunisia memiliki tingkat infeksi Covid-19 terburuk di Afrika.[6]

 

Produk Domestik Bruto (PDB) Tunisia menurun sebanyak 8.8 persen tahun 2020, ditambah dengan tingkat penggangguran yang tinggi sekitar 17,8 persen di kuartal pertama tahun 2021.[7] Kondisi perekonomian buruk ini semakin meningkatkan kemiskinan dan kerentanan di masyarakat Tunisia, sehingga turun ke jalan memprotes kebijakan pemerintah. Kondisi kemiskinan di Tunisia diperparah dengan tindakan korupsi elite politik yang diklaim Saeid terdapat sekitar 460 pebisnis “berutang” USD4,9 miliar ke negara pada masa pemerintahannya hingga tahun 2011 lalu.[8] Permainan politik ini yang ingin diubah Saeid, sehingga meskipun keputusannya memicu pertentangan di antara elite politik, namun tidak sedikit juga masyarakat yang mendukung langkah revolusi Presiden Saeid.

 

Ketidakpuasan masyarakat Tunisia ditunjukkan melalui survei dari International Republican Institute pada September-October tahun 2020 yang menunjukkan hanya sekitar 20 persen masyarakat Tunisia yang percaya partai politik efektif dalam mengatasi permasalahan domestik dan hanya 41 persen percaya pada pemerintah nasional.[9] Ketidakpuasan masyarakat mampu memengaruhi legitimasi pemerintahan yang sedang berkuasa, yakni Presiden Saeid dan (mantan) PM Heichichi. Momen ini yang digunakan Saeid untuk memperkuat kepemimpinan domestiknya untuk membawa perubahan menggunakan metodenya. Saeid juga sudah menunjuk mantan penasihat keamanan presiden yakni Ridha Garsalaoui untuk menggantikan posisi menteri.[10]

 

Protes Tunisia tidak hanya menunjukkan elite politik yang terpecah, namun juga kelompok masyarakat yang menginginkan adanya perubahan pemegang kekuasaan dan pengendalian kondisi kebutuhan dasar yang lebih baik. Dengan langkah Presiden Saeid, perubahan pemegang kekuasaan kementerian diharapkan dapat juga membawa perubahan untuk pemulihan kondisi sosial dan ekonomi Tunisia. Mengingat masih mudanya pembentukan konstitusi dan demokrasi di Tunisia, kompetisi merusak antar elite politik hanya akan memperburuk perkembangan politik domestik. Diperlukan dialog untuk mencegah dan mengatasi perseteruan politik domestik yang ada.

 

[1] CNN Indonesia, (2021), Tunisia Rusuh Usai Presiden Saied Dituding Lakukan Kudeta, CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210726173529-127-672425/tunisia-rusuh-usai-presiden-saied-dituding-lakukan-kudeta

[2] Saleh Al-Dahni, (2021), What is Article 80 which Tunisia’s president has used to justify his ‘coup’?, Middle East Monitor, https://www.middleeastmonitor.com/20210727-what-is-article-80-which-tunisias-president-has-used-to-justify-his-coup/

[3] National Conference of State Legislature, (2021), Separation of Powers–An Overview, NCSL, https://www.ncsl.org/research/about-state-legislatures/separation-of-powers-an-overview.aspx

[4] Marina Ottaway, (2021), Tunisia: Political Parties and Democracy in Crisis, Wilson Center, https://www.wilsoncenter.org/article/tunisia-political-parties-and-democracy-crisis

[5] Yousra Ounnas, (2021), Ennahda calls for consultations to preserve Tunisian democratic gains, Anadolu Agency, https://www.aa.com.tr/en/middle-east/ennahda-calls-for-consultations-to-preserve-tunisian-democratic-gains/2315657

[6] Jihed Abidellaoui, (2021), Anger over Tunisia’s pandemic failures fuels political crisis, Euro News, https://www.euronews.com/2021/08/02/us-tunisia-politics-health

[7] The World Bank, (n.d.), The World Bank in Tunisia, The World Bank, https://www.worldbank.org/en/country/tunisia/overview

[8] Al Jazeera, (2021), Under pressure, Saeid appoints Tunisia’s new interior minister, Al Jazeera, https://www.aljazeera.com/news/2021/7/30/tunisias-saied-names-interior-minister-vows-to-protect-freedoms

[9] Marina Ottaway, Op.cit.

[10] Al Jazeera, Op.cit.

Peru Election

Pemilu Peru 2021: Menambah Permasalahan Domestik?

, , , , , , , , , 0

Peru baru saja melaksanakan pemilihan umum presiden antara dua pasangan kandidat yakni Keiko Fujimori dari sayap kanan dan Pedro Castillo dari sayap kiri. Pemilihan ini tetap dilaksanakan meski keadaan politik, sosial, dan ekonomi di Peru memburuk terutama dikarenakan isu korupsi dan lambatnya penanganan pandemi Covid-19 di Peru. Sejauh ini, hasil pemilu menunjukan Pedro Castillo meraih dukungan 50,2 persen yakni unggul 0.4 persen dari Fujimori, di mana dengan hasil suara total yang dihitung sudah sudah sebanyak 99,8 persen.[1] Perolehan ini menunjukkan kemungkinan besar Castillo akan memenangkan pemilu kali ini.

Fujimori menduga ada praktik kecurangan dan pencurian suara, namun tuduhan ini belum terbukti. Ditambah, banyak juga masyarakat Peru yang ragu bahwa kedua kandidat ini akan memberikan perubahan untuk Peru, bahkan para aktivis kemanusiaan dan akademisi menilai pesta demokrasi ini akan melemahkan implementasi nilai demokrasi itu sendiri.[2] Mengapa keraguan ini bisa terjadi?

 

Krisis Domestik Berkepanjangan di Peru

Kepercayaan dan dukungan publik pada pemerintah menjadi hal vital dalam berjalannya kepemimpinan dan kekuasaan elit politik, terutama di negara demokrasi. Kepercayaan bisa meningkat maupun menurun dipengaruhi berbagai faktor, baik dari elit dan masyarakat sendiri, karena berkaitan dengan pencapaian ekspektasi dari masyarakat yang sudah “mempercayakan” kepemimpinan pada sekelompok elit, yakni keadaan sosial, ekonomi, regulasi, dan lain-lain.[3] Partisipasi publik dalam pemilu dan demonstrasi menjadi salah satu bentuk komunikasi antara publik dan pemerintah sebagai satu kesatuan komunitas. Demonstrasi dan kritik ini juga tetap penting sebagai evaluasi serta dinamika politik domestik agar antara pemerintah dan publik bisa bersama-sama mendukung pencapaian kepentingan bersama. Namun di Peru, berbagai kondisi ini sangatlah rumit dan multidimensional terutama pada pelaksanaan pemilu dalam masa pandemi ini.

Secara politik, beberapa pemimpin Peru sebelumnya selalu berhubungan dengan tindak penyalahgunaan kekuasaan, di mana presiden yang lengser tahun 2018 yakni Pedro Kuczynski harus mundur karena dugaan pembelian suara, lalu digantikan oleh Martin Vizcarra. Namun Vizcarra juga harus dimakzulkan karena tuduhan penyuapan dan korupsi saat masih menjadi gubernur.[4] Vizcarra selanjutnya digantikan oleh Manuel Merino yang hanya bertahan lima hari setelah menjabat karena diprotes, sehingga menimbulkan konflik sipil disertai terjadinya kekerasan di Peru yang menewaskan dua warga sipil.[5] Praktik penyalahgunaan kekuasaan ini seakan menjadi hal biasa dalam perpolitikan domestik Peru, terlebih semua peristiwa turunnya pemimpin Peru ini banyak ditekan oleh partai oposisi pimpinan Fujimori, menunjukkan adanya upaya perebutan kekuasaan yang melemahkan pemerintah.

Saat ini pun, perebutan kekuasaan antara Fujimiro dan Castillo sudah sangat rentan karena masyarakat sudah semakin terpecah, di mana kebanyakan pendukung Castillo berasal dari masyarakat berpendapatan rendah, sedangkan pendukung Fujimiro dari masyarakat berpendapatan lebih tinggi. Selanjutnya, dari aspek sosial dan kesehatan terutama pada masa pandemi ini, kasus positif covid-19 di Peru mencapai hampir 2 juta dengan kematian 187 ribu orang yang membuat negara ini menjadi negara paling terdampak pandemi di Amerika Latin.[6] Kondisi ini membuat masyarakat banyak yang kekurangan tangki oksigen, tempat tidur, dan vaksin untuk membantu perawatan di masa pandemi Covid-19. Dampak tambahannya yakni lapangan kerja semakin menipis dan jumlah pengangguran di Peru mencapai kurang lebih dua juta orang serta hampir sepertiga masyarakatnya hidup dalam kemiskinan.[7] Kegagalan pemerintah dan krisis kepemimpinan Peru dalam mengambil kebijakan membuat kondisi selama pandemi di luar kendali.

 

Kompetisi Pemilu dalam Politik Peru

Kompetisi dalam pemilu menjadi elemen yang mendukung persaingan sehat dan akuntabilitas para kandidat, namun hal ini akan berbeda kasusnya pada negara yang demokrasinya belum matang atau dewasa seperti Peru. Dengan kondisi Peru yang minim akuntabilitas, tinggi korupsi, dan melihat perbedaan suara yang tipis, kecilnya dominasi partai mayoritas melemahkan kekuasaan politik partai.[8] Kondisi ketidakstabilan ini membuat masyarakat Peru harus memilih kandidat terbaik dari yang “terburuk” demi kelangsungan politik negaranya. Baik Keiko Fujimori maupun Castillo masing-masing memiliki latar belakang yang mempengaruhi pilihan politik masyarakat, di mana Fujimiro sendiri merupakan anak dari mantan presiden otoriter Peru yakni Alberto Fujimori yang dijatuhi hukuman 25 tahun penjara karena kejahatan korupsi dan pelanggaran HAM, ditambah Keiko juga sempat ditahan 16 bulan berkaitan dengan praperadilan korupsi. Fujimori bahkan sudah mencalonkan dirinya sebagai presiden untuk yang ketiga kalinya. 

Di sisi lain, Castillo merupakan seorang guru pedesaan yang baru turun ke politik karena memimpin gerakan guru dengan pandangan-pandangan terlalu ekstrem dalam perekonomian, termasuk berkaitan dengan ambisi membuat konstitusi atau referendum baru dan peningkatan pajak untuk industri tambang Peru yang banyak membuat pelaku bisnis dan kalangan atas khawatir.[9] Hal ini dikarenakan Castillo menginginkan penguatan peran negara dalam menguasai perusahaan tambang, sedangkan Fujimori yang lebih menekankan pada perdagangan bebas demi stabilitas ekonomi. Namun, kedua kandidat memiliki pandangan yang sama terkait isu penolakan aborsi dan pernikahan sesama jenis yang membuat aktivis kemanusiaan menilai kedua kandidat akan melanggar hak-hak kebebasan masyarakat.

Keiko yang sudah cukup lama dalam perpolitikan tentunya akan berkompetisi dengan Castillo yang baru masuk dunia politik. Namun, jika Keiko mengklaim adanya kemungkinan kecurangan, Castillo malah meminta pihak berwenang untuk “melindungi suara” karena masih sedang proses perhitungan dan publikasi. Ambisi Keiko dan rumor tidak berdasarnya sangat berisiko menambah kekacauan sosial dan politik masyarakat yang sudah terpecah. Melihat banyaknya keraguan dari masyarakat Peru terhadap kedua kandidat, pemimpin Peru perlu mengembalikan kepercayaan dan dukungan sipil untuk mencapai kestabilan domestiknya. Masyarakat memerlukan pemimpin yang memberikan kepastian dan pencapaian kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan terutama dalam masa kritis, pandemi saat ini.

[1] Reuters, (2021), Peru’s socialists lead tight election as battle brews over result, NBC News, https://www.nbcnews.com/news/latino/perus-socialists-lead-tight-election-battle-brews-result-rcna1155

 

[2] Philip Reeves, (2021), NPR, https://www.npr.org/2021/06/06/1003713891/peru-heads-to-a-presidential-election-with-two-controversial-candidates

[3] Saki Kumagai dan Federica Iorio, (n.d.), Building Trust in Government through Citizen Engagement, World Bank, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33346/Building-Trust-in-Government-through-Citizen-Engagement.pdf?sequence=5

[4] BBC, (2020), Peruvian Congress votes to impeach President Martín Vizcarra, BBC,  https://www.bbc.com/news/world-latin-america-54872826

[5] Jordi Canas, (2020),  Subject: EU election observation mission in Peru for the April 2021 presidential elections, European Parliament, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-006576_EN.html

[6] Woldometers, (2021), Peru, Woldometer, https://www.worldometers.info/coronavirus//country/peru/

[7] Al Jazeera, Op.cit., Peru, https://www.worldometers.info/coronavirus/country/peru/

[8] Marco Aquino dan Marcelo Roachabrun, (2021), Reuters, https://www.reuters.com/world/americas/peru-awakes-uncertain-future-with-polarized-vote-knife-edge-2021-06-07/

[9] Philip Reeves, (2021), Voters In Peru Wait For Results Of The Country’s Presidential Election, WKMS, https://www.wkms.org/post/voters-peru-wait-results-countrys-presidential-election#stream/0

14 Juni 2021 Part 3

Berakhirnya Era Kepemimpinan Netanyahu, Bennet Resmi Menjadi PM Israel

, , , , 0

Minggu sore (13/06) merupakan hari bersejarah bagi Israel yang menandakan berakhirnya era kepemimpinan Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel setelah menduduki jabatan tersebut selama 12 Tahun.  Berdasarkan hasil pemungutan suara Parlemen Israel (Knesset) mensahkan “kepemimpinan baru” yang diusung oleh koalisi Nasionalis Naftali Bennet. Masyarakat Israel pun merespon hasil pemungutan ini dengan suka cita, sebagaimana terlihat di Tel Aviv, ribuan orang menyambut hasilnya, setelah empat kali masa pemilu yang tidak meyakinkan dalam dua tahun.

Hasil pemungutan suara yang dimenangkan oleh Bennet menang tipis dengan jumlah 60-59 dari total 120 anggota Knesset yang menyetujui pembentukan pemerintahan baru.  Adapun kabinet baru ini terdiri dari Koalisi delapan partai yakni Partai Ra’am, Partai Buruh, Partai Putih dan Biru, New Hope, Mertz Yisrael Beiteinu dan Yamina. Aliansi tersebut berisi partai-partai yang memiliki perbedaan ideologis yang luas, dan mungkin yang paling signifikan mencakup partai Arab independen pertama yang menjadi bagian dari koalisi penguasa potensial, Ra’am.

Berdasarkan kesepakatan politik partai koalisi, politikus sayap kanan dan pemimpin partai Yamina, Naftali Bennet akan menjadi PM Israel menggantikan Netanyahu selama dua tahun hingga September 2023. Setelah itu, kursi PM akan dialihkan ke Yair Lapid pemimpin partai Yesh Atid untuk masa jabatan dua tahun selanjutnya.

Adapun Netanyahu yang telah mendominasi lanskap politik Israel selama bertahun-tahun, akan tetap menjadi kepala partai sayap kanan Likud dan menjadi pemimpin oposisi. Dia mencerca pemerintah baru, menyebutnya sebagai “koalisi penipuan dan penyerahan yang berbahaya” dan telah bersumpah untuk “menggulingkannya dengan sangat cepat”.

Ucapan selamat menyambut pemerintahan baru Israel pun berdatangan dari dunia Internasional kepada Bennet dan Lapid diantaranya dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Kanselor Angela Markel, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau.  Biden dalam pernyataannya menantikan penguatan hubungan antara kedua negara dimana kepemimpinan biden berkomitmen penuh untuk bekerja bersama pemerintahan Israel yang baru untuk mencapai keamanan, kestabilan dan perdamaian bagi Israel, Palestina dan masyarakat di wilayah yang lebih luas”.

Berbeda dengan pemimpin dunia lainnya, Pemerintah Palestina oleh Juru Bicara Presiden Mahmod Abbas, Nabibl Abu Rudeineh menanggapi kabar ini sebagai urusan internal Israel, sedangkan pihak Hamas melalui Juru bicara Hamas Fawzi Barhoum, menganggap pemerintahan baru Israel “tetap menjadi entitas kolonial” sebagai kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya.

Terlepas dari suka cita kemenangan ini, koalisi Pemerintahan Israel yang baru ini menghadapi beberapa tantangan yang perlu penyelesaian, diantaranya tekanan untuk meningkatkan ekonomi setelah beberapa kali mengalami lockdown untuk menahan penyebaran Covid-19, dan juga merundingkan gencatan senjata jangka panjang dengan Hamas setelah kedua belah pihak bertempur dalam konflik 11 hari yang mematikan pada bulan Mei.

71013870-9AB2-46B8-BAFB-13F4E480C5D7

Belarusia: Demokratisasi menjadi Konflik Nasional

, , , , , , , 1

Ratusan ribu masyarakat Belarusia turun ke jalan menentang hasil pemilu dan klaim kemenangan Lukashenko, pemimpin dari partai Komunis yang sudah memimpin sejak 26 tahun lalu. Protes tersebut direspon dengan kekerasan oleh kepolisian setempat ditambah dengan adanya penculikan dan penangkapan demonstran. Namun setelah 26 tahun menjabat, mengapa demonstrasi sekarang lebih besar dibandingkan demonstrasi tahun-tahun sebelumnya?

Antara Ideologi Eropa dan Rusia
Berdasarkan sejarahnya, Belarusia merupakan negara perpecahan dari Uni Soviet yang berideologi komunis, di mana mayoritas warganya berbahasa Rusia. Kedekatan Belarusia dan Rusia membentuk hubungan ketergantungan Belarusia pada Rusia terutama dalam perekonomian dan keamanan negara, di mana Lukashenko menyatakan siap berperang jika ada negara Eropa maupun Amerika Serikat yang berupaya menyerang Rusia melalui Belarusia. Rusia juga mengatakan akan memberikan bantuan kekuatan militer untuk membantu memonitor ketidakstabilan sosial di Belarusia. Kedekatan ini cukup menunjukkan hubungan Lukashenko dengan Rusia, namun tetap saja terdapat pertentangan masyarakat Belarusia yang terus terjadi.

Secara geografis, Belarusia berbatasan dengan dua ideologi berbeda yakni liberal dari negara Eropa dan komunis dari Rusia sehingga Belarusia merupakan wilayah penting sebagai “buffer” kekuatan negara Eropa dan Rusia agar tidak langsung berbatasan dengan negara berideologi Komunis dari negara lain, vice versa. Nilai dan kekuatan ideologi ini penting sebagai instrumen mempertahankan kestabilan, kekuatan, dan pengaruh negara masing-masing, baik dilakukan dengan cara damai maupun kekerasan.

Domestik Belarusia
Walaupun pada masa ini Belarusia memiliki sistem presidensial dan Republik, namun sejarah kompleks Belarusia bersama Rusia membuat Lukashenko dari Partai Komunis sudah memerintah Belarusia sejak tahun 1994 hingga sekarang. Lukashenko atau “Europe’s Last Dictator” memimpin Belarusia secara otoriter dan menolak untuk melakukan dialog dengan pihak oposisi maupun masyarakatnya walaupun sudah terdapat demonstrasi sebelumnya yakni tahun 2011 yang diikuti ribuan orang.

Lalu, mengapa Lukashenko tetap berada di kekuasaan selama ini? Secara garis besar, kepemimpinan otoriter Lukashenko membuat kekuatan pertahanan keamanan yakni polisi dan militer tetap loyal dan mendukung posisi Lukashenko, yang ditambah dengan kedekatan dan dukungan dari Rusia. Kepemimpinan dan kekuatan ini cukup menahan desakan domestik, termasuk meredam kekuatan-kekuatan oposisi Belarusia. Demonstran yang turun ke jalan banyak yang diculik dan ditangkap, di mana pemimpin oposisi yang turut menyarakan demo ini yakni Tikhanovskaya sampai  “melarikan diri” ke Lithuania untuk alasan keamanannya dan keluarganya pada masa pemilu dan demonstrasi berlangsung.

Dikaitkan dengan hasil pemilihan Presiden Belarusia tanggal 9 Agustus 2020, dilaporkan terdapat manipulasi, di mana petugas pemilihan umum (pemilu) di Minsk, Vitebsk, dan beberapa wilayah lain mengatakan mereka diminta menandatangani dokumen yang menyatakan hasil pemilihan valid namun dengan jumlah total suara yang dikosongkan. Hasilnya adalah pemilu tersebut “memenangkan” Lukashenko dengan total 80% yang mendorong pertentangan banyak pihak termasuk oposisi dan aktivis yang turut memonitor penyelenggaraan pemilu dan menyatakan banyak menerima keluhan pelanggaran.

Melalui berbagai upaya mempertahankan kekuasaannya, Lukashenko menggunakan kekerasan dan menyalahi hak asasi manusia karena tindakan penculikan, penangkapan ribuan demonstran termasuk tewasnya dua demonstran yang menolak hasil “pemilu” Belarus bulan Agustus 2020 tersebut. Gerakan protes yang meluas ini menyebabkan konflik sosial antara masyarakat dan kekuatan pemerintah yang menjadi konflik nasional Belarus yang juga berpotensi menjadi penggerak gerakan-gerakan nasionalis lain di wilayah Rusia maupun Eropa.

Lalu apa yang mendasari gerakan protes ini? Setiap gerakan protes memiliki dasarnya masing-masing, di mana jika dilihat dari gerakan protes tahun 2011 lalu, protes ini didasari adanya permasalahan stagnasi ekonomi yang terus berlanjut bahkan hingga tahun-tahun berikutnya hingga sekarang. Stagnasi ekonomi di Belarusia membuat negara ini harus banyak bergantung dengan Rusia hingga sekarang, di mana tetap banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan adanya penurunan pendapatan. Kondisi ini mendorong masyarakat turun ke jalan untuk memprotes Lukashenko yang tidak mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat terutama dengan kondisi ketidakstabilan di era pandemi Covid-19.

Dengan ketidakpastian situasi ekonomi dan sosial ini, gerakan protes masyarakat tahun 2020 ini lebih meluas dan semakin besar yang ditambah dengan krisis politik melalui gerakan “anti-pemerintah” yang terus  mendesak Lukashenko mundur. Walaupun Svetlana Tikhanovskaya, oposisi Belarus, sudah pergi ke Lithuania, namun Ia tetap mendukung penyelenggaraan demonstrasi damai menentang Lukashenko dan menekan pemerintah untuk membebaskan tahanan politik dan menghargai hak dasar yakni hak asasi manusia masyarakat Belarus.

Gerakan demokratisasi di Belarus ini terjadi dikarenakan adanya ketidakstabilan berkepanjangan pemerintahan Lukashenko terutama secara ekonomi yang berdampak pada kondisi sosial dan politik masyarakat dan Belarus. Berdasarkan konsep legitimasi, disaat pemerintahan yang memiliki “legitimasi” memerintah tidak memberikan timbal balik yakni kesejahteraan, kestabilan sosial politik, maupun nilai kemasyarakatan maka kepemimpinannya berpotensi mengalami krisis legitimasi. Kepemimpinan maupun kekuasaan suatu pemerintahan ini bisa mengalami krisis kepercayaan dan dukungan yang berujung masyarakat mendesak pemerintah untuk turun dari kekuasaannya. Dilihat dari peningkatan jumlah masyarakat yang semakin meningkat dari periode demonstrasi di Belarus sejak 2011 hingga sekarang menunjukkan semakin banyak masyarakat yang menyadari  diperlukannya perubahan dalam pemerintahan untuk memperbaiki kondisi sosial.

 

Dalam kasus Belarus,  ideologi juga menjadi faktor penting yang mendorong perubahan dalam sistem pemerintahan Belarus, di mana pemerintahan Lukashenko banyak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan melakukan pelanggaran yakni manipulasi hasil pemilihan umum yang menjadi inti nilai demokrasi suatu negara. Selanjutnya, protes Belarus ini juga rentan intervensi asing, di mana baik Eropa dan Rusia sama-sama mencoba melindungi kepentingannya. Rusia berupaya membuat atau mengulur turunnya Lukashenko dikarenakan berpotensi menyebabkan meningkatkan isu pergerakan di Rusia. Di sisi lain, Eropa juga perlu mendukung demokratisasi Belarus sesuai dengan nilai demokrasi yang dijunjung oleh negara-negara di Eropa.

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..