Menu

Dominasi

Freepik

China: Sejarah Lama yang Dipercepat

, , , , , , , , 0

Dunia hari ini tampak terobsesi dengan satu pertanyaan besar tentang apakah China akan menjadi kekuatan dominan baru yang menggantikan Barat?. Narasi ini terus berulang dalam diskursus global mulai dari lonjakan industri China, ekspansi ekspor, hingga tekanan terhadap ekonomi Eropa. Namun, di balik semua itu, ada satu kemungkinan yang jarang dipertanyakan yaitu bagaimana jika kita selama ini salah membaca China?. Alih-alih melihat China sebagai fenomena baru, lebih tepat jika kita memahaminya sebagai percepatan dari pola lama dalam sejarah ekonomi global. Apa yang terjadi hari ini bukanlah anomali, melainkan pengulangan, hanya saja dalam tempo yang jauh lebih cepat.

Untuk menjawabnya, penting untuk melihat China bukan sebagai anomali, melainkan sebagai bagian dari pola panjang dalam sejarah ekonomi global. Dalam banyak hal, apa yang terjadi saat ini bukanlah sesuatu yang sepenuhnya baru, melainkan versi percepatan dari proses yang pernah dialami negara lain. Jika dilihat secara struktural, kekuatan China memang sangat signifikan. Negara ini kini menyumbang sekitar 30% dari total output manufaktur dunia, menjadikannya pusat produksi global yang sulit disaingi. Dalam sektor kendaraan listrik, China bahkan menguasai sekitar 60% produksi global, sekaligus mendominasi rantai pasok baterai yang menjadi fondasi industri tersebut.

Selain itu, penguasaan China atas pemrosesan rare earth hingga 70-80% secara global memperkuat posisinya dalam teknologi strategis seperti energi terbarukan dan elektronik. Angka-angka ini sering digunakan untuk mendukung narasi bahwa China sedang membangun dominasi global baru. Namun, jika ditarik ke belakang, pola seperti ini bukan pertama kalinya terjadi.

Ketakutan Lama dalam Wajah Baru

Pada tahun 1980-an, dunia pernah mengalami kepanikan yang hampir serupa, bukan terhadap China, melainkan Jepang. Pada saat itu, Jepang muncul sebagai kekuatan industri yang sangat efisien, dengan ekspor besar-besaran ke Amerika Serikat dan Eropa. Produk-produk Jepang, terutama mobil dan elektronik, mendominasi pasar global dan menekan industri Barat. Pada puncaknya sekitar tahun 1990, Jepang menyumbang sekitar 15% dari PDB global, sebuah angka yang memicu kekhawatiran luas bahwa pusat kekuatan ekonomi dunia akan bergeser ke Asia Timur. Narasi yang berkembang saat itu tidak jauh berbeda dari hari ini di mana Jepang dianggap terlalu kuat, terlalu efisien, dan berpotensi menggantikan Barat.

Namun, sejarah menunjukkan hasil yang berbeda. Jepang memasuki periode stagnasi panjang setelah pecahnya gelembung aset pada awal 1990-an. Pertumbuhan ekonomi melambat, sektor keuangan terguncang, dan ekspansi industri kehilangan momentumnya. Ancaman yang sebelumnya dianggap besar ternyata tidak berujung pada dominasi global. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketakutan global terhadap kekuatan ekonomi baru merupakan pola yang berulang. Dunia cenderung bereaksi berlebihan terhadap tren pertumbuhan cepat, tanpa mempertimbangkan risiko struktural di baliknya.

China: Lebih Cepat, Tapi Tidak Sepenuhnya Berbeda

China memang berbeda dari Jepang dalam satu hal penting yakni kecepatan. Pertumbuhan China terjadi dalam konteks globalisasi yang sudah matang, didukung oleh teknologi digital, investasi besar, dan integrasi dalam rantai pasok global. Dalam waktu relatif singkat, China berhasil naik dari ekonomi berbasis tenaga kerja murah menjadi kekuatan industri dan teknologi. Namun di balik kecepatan tersebut, struktur dasarnya tetap menunjukkan pola yang familiar. China masih sangat bergantung pada ekspor sebagai mesin pertumbuhan, sementara konsumsi domestik belum sepenuhnya menjadi penopang utama. Selain itu, tantangan seperti penuaan populasi, meningkatnya utang, dan ketimpangan regional mulai terlihat.

Dalam perspektif teori path dependency yang dikemukakan oleh Douglass North, perkembangan ekonomi suatu negara tidak sepenuhnya bebas dari pola historis. Negara cenderung bergerak dalam jalur yang sudah terbentuk, meskipun dalam kondisi yang berbeda. Dengan demikian, meskipun China berkembang lebih cepat, China tidak sepenuhnya keluar dari pola yang pernah dialami negara lain. Perbandingan dengan Amerika Serikat memberikan perspektif tambahan, bahwa dominasi ekonomi AS pada abad ke-20 tidak hanya didorong oleh industrialisasi, tetapi juga oleh kekuatan institusi dan inovasi. Sistem hukum yang stabil, perlindungan hak milik, serta investasi besar dalam penelitian memungkinkan AS mempertahankan keunggulan jangka panjang.

Meskipun China telah menunjukkan kemajuan dalam teknologi, masih menghadapi pertanyaan terkait aspek-aspek tersebut. Apakah ia mampu membangun fondasi institusional yang sama kuatnya? Atau justru akan menghadapi batasan seperti yang dialami Jepang?

Membaca China dengan Kacamata Sejarah

Masalah utama dalam memahami China hari ini mungkin bukan pada data atau fakta, melainkan pada cara kita membacanya. Narasi yang muncul mengenai China akan mengalahkan Barat cenderung menyederhanakan realitas yang jauh lebih kompleks. Hal tersebut seakana-akan mengabaikan bahwa sejarah ekonomi global tidak bergerak secara linear, melainkan dalam pola yang berulang. Tidak bisa dibantah bahwa China memang negara yang kuat. Namun, kekuatan tersebut harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Seperti Jepang pada masa lalu, China menunjukkan kombinasi antara efisiensi produksi, ekspor besar, dan tekanan terhadap pasar global. Namun seperti Jepang, China juga menghadapi tantangan struktural yang dapat memengaruhi keberlanjutannya.

Di sisi lain, perbedaan dengan Amerika Serikat menunjukkan bahwa keberlanjutan kekuatan tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga oleh inovasi dan institusi. Dalam jangka panjang, faktor-faktor inilah yang membedakan negara yang sekadar tumbuh cepat dengan negara yang mampu mempertahankan dominasi. China bukanlah fenomena yang sepenuhnya baru. Dari hal di atas bisa dipahami bahwa China adalah bagian dari pola sejarah yang berulang, sebuah negara yang tumbuh cepat, mendominasi sektor tertentu, dan memicu kekhawatiran global. Perbedaannya hanya pada kecepatan dan skalanya. Dengan demikian, pertanyaan yang lebih relevan bukanlah apakah China akan mengalahkan Barat, melainkan apakah dunia mampu memahami fenomena ini dengan lebih kritis. Karena jika sejarah menjadi panduan, maka yang menentukan bukan seberapa cepat sebuah negara naik, tetapi seberapa kuat ia bertahan. Dalam konteks ini, China mungkin bukan awal dari bab baru dalam sejarah ekonomi global, melainkan percepatan dari bab lama yang belum sepenuhnya selesai.

RNZ

Ekspansi China Tanpa Perang

, , , , , , , 0

Ekspansi global China dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perubahan signifikan dalam cara kekuasaan dijalankan di tingkat internasional. Jika pada masa lalu dominasi global identik dengan kekuatan militer dan intervensi langsung, China justru menampilkan pola berbeda dengan memperluas pengaruh tanpa keterlibatan perang terbuka. Fenomena ini terlihat jelas dalam aktivitas China di kawasan Global South mulai dari Afrika, Asia Tenggara, hingga Timur Tengah melalui investasi, pembiayaan, dan pembangunan infrastruktur yang terencana dan berkelanjutan.

Instrumen utama dari strategi ini adalah Belt and Road Initiative (BRI), sebuah proyek ambisius yang bertujuan meningkatkan konektivitas global melalui pembangunan jaringan transportasi, logistik, dan energi. Secara formal, BRI dipresentasikan sebagai kerja sama pembangunan yang saling menguntungkan. Namun di balik narasi tersebut, proyek-proyek ini juga menciptakan keterikatan ekonomi jangka panjang antara negara penerima dengan China. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya mempermudah arus barang dan jasa, tetapi juga menghubungkan ekonomi negara-negara tersebut dengan sistem yang semakin terpusat pada Beijing.

Untuk melihat skala ekspansi tersebut secara lebih konkret, BRI hingga kini telah melibatkan lebih dari 140 negara dengan nilai proyek yang mencapai triliunan dolar AS. Sejumlah proyek strategis menunjukkan bagaimana pengaruh China bekerja di lapangan. Di Afrika, pembangunan jalur kereta Addis Ababa Djibouti menjadi penghubung utama antara Ethiopia dan pelabuhan internasional di Djibouti, sekaligus memperkuat posisi China dalam jalur logistik kawasan. Di Asia, proyek kereta cepat Jakarta Bandung di Indonesia memperlihatkan bagaimana investasi China masuk ke sektor infrastruktur kunci negara berkembang. Sementara itu, di Sri Lanka, pelabuhan Hambantota yang dibiayai melalui pinjaman dari China akhirnya disewakan kepada perusahaan China selama 99 tahun, setelah pemerintah setempat mengalami kesulitan pembayaran utang. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa ekspansi China tidak hanya bersifat konseptual, tetapi hadir dalam bentuk proyek nyata yang membentuk keterikatan ekonomi jangka panjang.

Dengan demikian, pola ekspansi China di berbagai kawasan menunjukkan karakter yang relatif konsisten. Di Afrika, keterlibatan dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya membuka akses wilayah terisolasi, tetapi juga menempatkan China pada posisi strategis dalam jalur distribusi dan perdagangan. Di Asia Tenggara, investasi pada sektor industri dan transportasi memperdalam integrasi ekonomi kawasan dengan China, menjadikannya mitra utama dalam pembangunan nasional. Sementara itu, di Timur Tengah, kerja sama energi dengan negara seperti Iran mencerminkan pendekatan pragmatis China dalam mengamankan kepentingan strategis tanpa keterlibatan langsung dalam konflik. Pola ini menunjukkan bahwa ekspansi China tidak bersifat spontan, melainkan terstruktur dan berorientasi jangka panjang dalam membangun pengaruh global.

Pemikiran Antonio Gramsci tentang hegemoni berargumen bahwa kekuasaan tidak hanya dibangun melalui paksaan (coercion), tetapi juga melalui persetujuan (consent). Dalam kerangka ini, dominasi tidak harus hadir dalam bentuk tekanan militer atau politik, melainkan dapat muncul melalui penerimaan sukarela dari pihak lain terhadap sistem yang dibangun oleh aktor dominan. Dalam konteks ekspansi China, konsep ini menemukan relevansinya ketika negara-negara Global South menerima investasi dan pembiayaan dari China karena kebutuhan pembangunan domestik yang mendesak. Memang tidak ada paksaan langsung dalam kerja sama tersebut, namun seiring waktu, keterlibatan dalam proyek-proyek BRI menciptakan ketergantungan ekonomi yang semakin dalam. Infrastruktur yang dibangun, utang yang diberikan, serta hubungan perdagangan yang terjalin membuat negara-negara tersebut semakin terintegrasi dalam orbit ekonomi China.

Inilah yang dapat disebut sebagai persetujuan structural, sebuah kondisi di mana ketergantungan terbentuk sebagai konsekuensi dari pilihan rasional, bukan paksaan langsung. Pendekatan ini memberikan sudut pandang baru dalam memahami kekuatan global. Kekuatan tidak lagi semata-mata diukur dari kemampuan militer, tetapi dari kemampuan membentuk struktur ekonomi dan institusi yang diikuti oleh negara lain. Dalam hal ini, China tidak hanya membangun jalan, pelabuhan, atau rel kereta, tetapi juga membangun jaringan pengaruh yang bersifat sistemik dan jangka panjang.

Perbedaan pendekatan ini semakin jelas jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Selama beberapa dekade terakhir, Amerika Serikat cenderung menggunakan kombinasi kekuatan militer, aliansi keamanan, dan tekanan politik untuk mempertahankan pengaruh globalnya. Intervensi di berbagai kawasan menunjukkan bahwa kekuatan keras (hard power) masih menjadi instrumen utama. Sebaliknya, China mengandalkan pendekatan ekonomi yang lebih halus dan pragmatis. Dengan menawarkan investasi tanpa banyak syarat politik, China menjadi mitra yang menarik bagi negara-negara berkembang yang membutuhkan pembangunan cepat tanpa intervensi dalam urusan domestik.

Namun demikian, ekspansi ini bukan tanpa kritik. Beberapa negara menghadapi beban utang yang meningkat akibat pembiayaan proyek dari China. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa kontrol atas infrastruktur strategis dapat beralih ke tangan China dalam jangka panjang. Dalam perspektif Gramsci, kondisi ini justru memperkuat konsep hegemoni modern ketika dominasi tidak selalu terlihat sebagai tekanan langsung, melainkan sebagai hubungan yang tampak saling menguntungkan tetapi tetap menghasilkan ketimpangan kekuasaan. Maka dari itu, ekspansi China di Global South mencerminkan bentuk baru dari perebutan pengaruh global. China menunjukkan bahwa dominasi dapat dicapai tanpa perang, melalui integrasi ekonomi yang perlahan namun konsisten.

Dalam perkembangan ini menandai pergeseran menuju dunia yang semakin kompleks. Negara-negara Global South kini memiliki alternatif dalam menjalin kerja sama internasional, tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Barat. Dalam konteks ini, China berhasil memposisikan dirinya sebagai aktor yang tidak hanya menawarkan pembangunan, tetapi juga membuka ruang bagi konfigurasi kekuatan global yang lebih beragam. Apayang dilakukan China bukan sekadar strategi pragmatis, melainkan cerminan dari transformasi mendasar dalam cara kekuasaan bekerja di abad ke-21. Dengan membangun hegemoni melalui persetujuan dan keterikatan ekonomi, China tidak hanya memperluas pengaruhnya, tetapi juga mendefinisikan ulang bagaimana dominasi global dapat dicapai tanpa tembakan, namun dengan dampak yang sama kuatnya.

AS dan Australia Sepakati Perjanjian Mineral dan Tanah Jarang, Lawan Dominasi China

AS dan Australia Sepakati Perjanjian Mineral dan Tanah Jarang, Lawan Dominasi China

, , , , , , , , , 0

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese secara resmi menandatangani perjanjian senilai USD 8,5 miliar terkait mineral kritis dan logam tanah jarang pada 20 Oktober 2025. Sebagai bagian dari kesepakatan, AS dan Australia masing-masing akan menginvestasikan USD 1 miliardalam enam bulan ke depan untuk mempercepat proyek-proyek penambangan dan pemrosesan mineral kritis, sekaligus menetapkan harga dasar bagi mineral strategisagar pasar lebih stabil. Kesepakatan ini dinilai memperkuat posisi kedua negara dalam menghadapi dominasi China atas pasokan global mineral penting yang menjadi bahan baku utama industri teknologi, energi terbarukan, dan pertahanan. Selama ini, China diketahui telah menguasai lebih dari 70% pasar global mineral penting.

Salah satu proyek unggulan adalah pembangunan pabrik pengolahan gallium di Australia Barat oleh produsen aluminium AS, Alcoa, yang akan berada di dekat kilang aluminanya dan diperkirakan dapat memasok hingga 10% kebutuhan gallium global. Pemerintah Australia juga akan menyediakan pembiayaan ekuitas konsesional sebesar USD 200 juta untuk proyek tersebut, termasuk hak beli bagi pemerintah.

Sebelumnya, Alcoa juga telah menandatangani perjanjian pengembangan bersama dengan Japan Australia Gallium Associates (JAGA) untuk memperkuat basis multilateral dalam proyeknya. Setelah studi kelayakan selesai, direncanakan Alcoa, pemerintah AS dan Australia, serta JAGA akan membentuk joint venture khususguna membangun dan mengoperasikan pabrik itu.

Latar belakang kesepakatan ini tidak lepas dari meningkatnya pembatasan ekspordan kontrol pasar oleh China terhadap logam tanah jarang yang diklaim China untuk mencegah “penyalahgunaan” logam tanah jarang di sektor militer dan bidang sensitif lainnya.

Secara strategis, kerangka kerja ini tidak hanya memperdalam kemitraan ekonomidan industri antara AS dan Australia, tetapi juga memperkuat kerja sama pertahanan di bawah payung AUKUS. Di sela penandatangan perjanjian, AUKUS menjadi topik diskusi lainnya. Presiden Donald Trump menyatakan bahwa AUKUS telah “didirikan beberapa waktu lalu,” namun telah “berkembang dengan sangat cepat dan berjalan dengan baik.” Disamping itu, Perdana Menteri Anthony Albanese menegaskan bahwa “kemitraan pertahanan dan keamanan melalui AUKUS sangat penting bagiAustralia.”