Menu

Search Results for: perjanjian nuklir

Presiden Iran Ebrahim Raisi (Foto oleh Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency via Getty Images)

Kenaikan Harga Minyak: Keuntungan Iran dalam Diskusi Perjanjian Nuklir?

, , , , , , , , , , 0

Krisis Rusia-Ukraina berdampak pada kenaikan harga minyak secara global. Di sisi lain, Iran dalam misi kesepakatan pengembangan Nuklir merupakan salah satu negara penghasil minyak yang cukup besar. Apakah permintaan pasar terhadap minyak dapat membuat Iran diuntungkan dalam restorasi kesepakatan the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)?

Semenjak berita terakhir, Iran sendiri memiliki persyaratan yang harus dikabulkan oleh Amerika Serikat, dan juga negara E3 (Inggris, Jerman, Prancis). Teheran menginginkan Washington mencabut sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepadanya, termasuk sanksi ISA, CAATSA, dan U-Turn pada transaksi dolar. Kali ini, parlemen Iran juga menginginkan jaminan bahwa AS tidak akan mengingkari kesepakatan lagi seperti apa yang dilakukan Donald Trump.

Memaksimalkan kesempatan

Terkait kondisi saat ini, mayoritas anggota parlemen Iran menyarankan bahwa Iran harus menggunakan kesempatan yang diberikan oleh ketidakstabilan di pasar energi global dan mendorong tuntutannya dalam pembicaraan nuklir di Wina.

“Sekarang krisis Ukraina telah meningkatkan kebutuhan Barat akan sektor energi Iran, kebutuhan AS untuk menurunkan harga minyak tidak boleh diakomodasi tanpa mempertimbangkan tuntutan Iran,” tulis para anggota parlemen, dilansir dari Al Jazeera.[1] Pembicaraan untuk memulihkan JCPOA telah mendekati garis finish setelah lebih dari 11 bulan dengan berbagai rintangan dan mengalami kebuntuan diskusi.

Pencapaian kesepakatan ini kembali mengalami kendala “faktor eksternal” yakni ketika Rusia menginginkan jaminan bahwa sanksi dari negara Barat terkait invasinya harus tidak mempengaruhi kesepakatan dengan Iran.[2] Tentu Rusia juga berusaha memanfaatkan dinamika global untuk mengurangi dampak dari invasi terhadap negaranya yang menciptakan keraguan akan hasil dari kesepakatan JCPOA. Kondisi global saat ini kembali menunda rampungnya kesepakatan antara Iran dan AS.

Dilansir dari Al Jazeera, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh menyambut baik jeda tersebut dengan mengatakan itu dapat memberikan momentum untuk menyelesaikan masalah yang tersisa. Anggota E3 juga secara eksplisit memperingatkan bahwa permintaan Rusia dapat membatalkan kesepakatan. Mereka mengatakan “tidak ada yang harus berusaha untuk mengeksploitasi negosiasi JCPOA untuk mendapatkan jaminan yang terpisah dari JCPOA”.

Kembalinya Iran pada perjanjian dengan AS ini diperkirakan setidaknya dapat memperbaiki pasar minyak global. Jurnalis energi dan analis Hamidreza Shokouhi mengatakan kembalinya minyak Iran ke pasar global dapat terjadi dalam beberapa bulan dan tentu saja dapat memiliki efek nyata pada pasokan dan harga global, karena negara itu memiliki cadangan yang siap dan infrastruktur untuk memompa lebih banyak.[3]

Stok minyak Iran dapat menjadi sedikit “kelegaan” bagi pasar dunia

Henry Rome, seorang ahli Iran di Eurasia Group, mengatakan kesepakatan di Wina akan memberikan sedikit kelegaan pada pasar minyak yang bergejolak, tetapi pasokan Iran saja tidak akan mampu mengimbangi ketidakhadiran Rusia dalam jangka menengah.[4]

Namun Shokouhi menunjukkan bahwa meskipun Iran memiliki cadangan gas alam terbesar kedua di dunia, negara tersebut saat ini tidak memiliki prioritas untuk mengekspor minyaknya ke luar negeri.[5] Karena sebagian besar gas yang dihasilkan akan digunakan meningkatkan permintaan lokal dan tidak dapat serta merta mendongkrak produksi secara signifikan. Shokouhi juga percaya bahwa terkait perjanjian dengan Iran, negara Barat akan lebih memprioritaskan kekhawatiran akan perkembangan senjata nuklir, karena kebutuhan energi negara-negara terlibat masih dapat dipasok oleh produsen alternatif lain.

Minyak sebagai bargaining power

Sebagai sebuah negara, tentu Iran harus mengambil keuntungan dari kondisi ini. Cadangan milik Iran ini dapat menjadi bargaining power yang cukup menguntungkan.  Tawar-menawar – adalah salah satu asepek utama dari hubungan internasional. Proses tawar-menawar dalam hubungan internasional sama seperti banyak aspek dalam studi hubungan internasional. Studi ini sangat kompleks dan mencakup berbagai bidang seperti sejarah, ekonomi, ilmu politik dan hubungan internasional.[6]

Suksesnya proses tawar-menawar sendiri bergantung pada hubungan masing-masing pihak. Frank R. Pfetsch menjelaskan dua posisi negara dalam proses tawar-menawar, yaitu simetris dan asimetris. Hubungan simetris dicirikan oleh hubungan timbal balik yang seimbang seperti memiliki power atau sumber daya yang serupa. Sedangkan hubungan asimetri adalah posisi negara dengan power yang lebih besar dengan negara yang lebih lemah. Hal ini banyak ditemukan dalam hubungan internasional, salah satunya Iran dan AS pada diskusi restorasi perjanjian JCPOA ini.[7]

Namun, hasil negosiasi tergantung pada pihak-pihak yang bernegosiasi dan tidak selalu ditentukan dari posisi negara-negara yang terlibat.[8] Iran disini memiliki bargaining power yang cukup besar karena kebutuhan minyak dunia, baik AS dan sekutunya tentu membutuhkan pasokan minyak itu. Tentu, hasil dari negosiasi akan sesuai dengan kesepakatan dimana pihak terlibat puas akan hasilnya. Namun dengan bargaining power, Iran setidaknya dapat menekan AS untuk keuntungannya dalam diskusi ini. Mengingat, diskusi ini membahas mengenai pengembangan nuklir dan apa yang ditawarkan Iran adalah sumber daya alam yang krusial bagi semua negara saat ini.

[1] Maziar Motamedi, “Oil concerns give Iran the upper hand in nuclear talks: Lawmakers”, Al Jazeera, 13 Maret 2022, https://www.aljazeera.com/news/2022/3/13/oil-concerns-give-iran-the-upper-hand-in-nuclear-talks-lawmakers

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Peter Van Der Windt, “Bargaining in International Relations”, 2011, https://petervanderwindt.files.wordpress.com/2011/06/bargaininginir.pdf

[7] Frank R. Pfetsch. “Power in International Negotiations: Symmetry and Asymmetry”, Dans Négociations 2011/2 (n° 16), 2011, https://www.cairn.info/revue-negociations-2011-2-page-39.htm

[8] Ibid.

Ebrahim Raisi

Iran Berencana Untuk Kembali Ke Perjanjian Nuklirnya Dengan Amerika Serikat

, , , , , , , , 1

Mayoritas dari anggota legislatif Iran telah merencanakan kondisi ketat sebagai syarat kembalinya Iran pada perjanjian nuklir tahun 2015. Sebuah pernyataan pada 20 Februari 2022 menyebutkan 250 dari 290 legislatif di parlemen meminta Presiden Ebrahim Raisi untuk mematuhi persyaratan mereka dalam memulihkan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Aksi ini menjadi salah satu kemajuan setelah perundingan mengenai perpanjangan kesepakatan sempat terhenti pada diskusi keenam di Wina, Juni 2021. Setelah itu, beberapa kejadian membuat kemajuan dari kesepakatan itu berkurang, seperti terpilihnya presiden Iran, Ebrahim Raisi yang merupakan seorang loyalis rezim konservatif dari kabinet yang diusulkan didominasi oleh garis keras dan afiliasi Garda Revolusi, dan juga pengayaam uranium yang dinilai melebihi batas wajar.

Rapat legislatif itu juga menyatakan bahwa pemerintahan kejam Amerika Serikat dan para pengikutnya yang lemah seperti Prancis, Jerman, dan Inggris atau yang disebut E3 telah menunjukkan bahwa mereka tidak terikat oleh kesepakatan apa pun selama beberapa tahun terakhir yang membuat Iran harus belajar dari pengalaman dan menetapkan batas yang jelas dalam melakukan hubungan internasional.

Dilansir dari Al Jazeera, pihak Iran menyatakan bahwa “Rezim AS dan negara-negara lain yang menjadi pihak JCPOA harus berjanji bahwa mereka tidak akan menggunakan mekanisme snapback”. Sebuah prosedur kontroversial buatan AS di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai upaya untuk secara sepihak menerapkan kembali sanksi terhadap Iran.

Syarat yang Iran berikan masih menjadi pertimbangan.

Para anggota parlemen juga tetap menginginkan agar semua sanksi yang diterapkan oleh AS akibat kesepakatan nuklir dicabut. Termasuk beberapa undang-undang lainnya seperti UU Sanksi Iran (ISA), UU Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA), dan sanksi U-Turn pada transaksi dolar.

Terkait perundingan JCPOA, sebagian besar masalah telah disepakati untuk memulihkan kesepakatan tersebut, walaupun terdapat beberapa masalah dimana Iran maupun pihak Barat terus mengatakan secara terbuka bahwa pihak lawannya perlu membuat keputusan akhir untuk mengembalikan kesepakatan nuklir mereka.

Beberapa pihak memprediksi bahwa JCPOA akan dijalankan pada akhir Februari dimana saat ini para pemegang kepentingan tengah berada dalam diskusi yang kompleks. Bahkan, Israel yang menjadi salah satu aktor penentang nuklir Iran merespon baik prospek kesepakatan nuklir yang dipulihkan. Diskusi terkait pemulihan kesepakatan nuklir memang mengalami kemajuan dan  berbagai pihak kini telah setuju mengenai JCPOA. Namun, Menteri Pertahanan Benny Gantz mengingatkan bahwa setiap kesepakatan dengan Iran harus melibatkan penegakan oleh pengawas nuklir PBB.

01491663646nuklir-720x430

 Menilai dilema nuklir Korea Selatan di tengah uji coba nuklir Pyongyang

, , , , , , , 0

Di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Ukraina-Rusia dan Israel-Hamas, Semenanjung Korea juga menghadapi krisis yang terus-menerus akibat retorika nuklir Korea Utara. Tembakan artileri yang dilakukan oleh Pyongyang baru-baru ini di dekat perbatasan laut telah menciptakan kehebohan di wilayah tersebut. Menurut Seoul, Pyongyang menembakkan lebih dari 350 peluru artileri selama akhir pekan lalu.[1] Penembakan tersebut merupakan reaksi atas kegiatan militer yang dilakukan oleh apa yang disebut sebagai ‘gangster militer’ Korea Selatan dan latihan militer di perbatasan.[2] Selain itu, peluncuran Hwasong-18,[3] Rudal Balistik Antarbenua (ICBM) pada bulan Desember 2023, dan deklarasi serangan nuklir ‘kapan saja’ telah menandai perkembangan yang signifikan.[4] Kim Jong-Un juga menegaskan kembali ancaman untuk menuklir Amerika Serikat (AS)[5] jika diprovokasi dan menegaskan bahwa peluncuran tersebut disebabkan oleh histeria konfrontasi militer terhadap Korut.

Ancaman yang meningkat baru-baru ini sangat mengkhawatirkan bagi Korea Selatan. Bahkan pada tahun 2022, lebih dari 70 rudal ditembakkan oleh Pyongyang yang mengarah pada peningkatan permintaan untuk mengembangkan senjata nuklir oleh publik Korea Selatan.[6] Artikel ini mengeksplorasi kompleksitas Seoul dalam bergulat dengan tantangan nuklir, tekanan domestik untuk otonomi yang lebih besar, ancaman eksternal, dan aspek keamanan internasional yang terus berkembang.

 

Menelusuri dilema nuklir Seoul

Seoul sangat bergantung pada Washington untuk keamanannya, namun, di era pasca-Perang Dingin, untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan melawan ancaman Pyongyang yang meningkat, Seoul mulai terlibat dengan Beijing.[7] Kebijakan luar negeri Seoul yang akomodatif tidak memungkinkannya untuk mencapai keseimbangan antara aliansi dan otonominya, sehingga membuatnya lebih sulit untuk menavigasi kebijakan luar negerinya secara mandiri, terutama kebijakan nuklirnya.[8] Dengan meningkatnya ancaman nuklir Pyongyang, Seoul telah menemukan dirinya berada dalam jaringan situasi geopolitik yang menggambarkan masalah nuklirnya yang kompleks dan beragam.

Untuk menavigasi kebijakan luar negerinya secara mandiri, Seoul telah secara aktif terlibat dalam berbagai keterlibatan diplomatik seperti membangun hubungan yang lebih dekat dengan QUAD dan bersikap vokal menentang agresi Beijing, dan inisiatif multilateral seperti Kebijakan Selatan Baru dan Strategi Indo-Pasifik. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-Yeol juga baru-baru ini membahas potensi Korea Selatan untuk mengembangkan senjata nuklirnya[9] atau memperkenalkan kembali senjata nuklir taktis AS untuk melawan peningkatan ancaman nuklir Korea Utara yang eksponensial.[10] Sebelumnya di bawah pemerintahan Park Chung-Hee, Seoul telah memulai pengembangan senjata nuklir hanya untuk kemudian dibatasi oleh Washington.[11] Meskipun Yoon telah menolak seruan untuk melakukan nuklirisasi segera, pernyataannya telah membentuk kembali dan memulai wacana domestik tentang ambisi nuklir negara tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi seluk-beluk situasi ini, dengan mempertimbangkan ancaman yang terus menerus ditimbulkan oleh Pyongyang, faktor internal yang mendorong Seoul menuju pertahanan nuklir, dan faktor eksternal yang menyarankan untuk berhati-hati.

 

Tekanan domestik: Kecemasan keamanan dan keinginan untuk otonomi

Ancaman nuklir yang membayangi Seoul muncul ketika Pyongyang terus melakukan rentetan rudal dan upaya yang tak tergoyahkan untuk mengembangkan senjata nuklir. Retorika Pyongyang yang tidak berubah-ubah tentang serangan nuklir diperkuat setelah Korut menembakkan puluhan rudal ke arah Seoul pada November 2022. Salah satu rudal tersebut mendarat di wilayah Korea Selatan, pulau Ulleungdo, untuk pertama kalinya sejak berakhirnya Perang Korea (1950-53). Peluncuran rudal ini meningkatkan ketegangan, sehingga mendorong pemerintah Korea Selatan untuk mengeluarkan peringatan serangan udara ke pulau tersebut.[12] Hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap warga Korea Selatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan peningkatan dukungan yang nyata untuk mengembangkan pertahanan nuklir pribumi.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Asan Institute for Policy Studies mengungkapkan bahwa 64,3 persen warga Korea Selatan mendukung pengembangan senjata nuklir secara mandiri.[13] Selain itu, survei gabungan oleh Chicago Council on Global Affairs[14] dan Chey Institute for Advanced Studies[15] menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen warga Korea mendukung gagasan negara mereka untuk mengembangkan kemampuan nuklir sebagai tanggapan atas meningkatnya ancaman nuklir. Sentimen ini diperkuat oleh serangan rudal Pyongyang ke Seoul dan strategi nuklirnya yang telah diubah, sehingga memperkuat persepsi perlunya senjata nuklir lokal.

Sumber: The Asan Institute for Policy Studies (2010-2020, 2022); Chicago Council on Global Affairs (2021)

 

Perang China

Beijing, sebagai pendukung lama Pyongyang, telah meningkatkan ketegangan dengan mendukung rezim Kim. Posisi ini semakin diperparah dengan pernyataan China baru-baru ini tentang ancaman baru untuk menginvasi Taiwan. Jika terjadi invasi ke Taiwan, China mungkin akan memanfaatkan kekuatan pertahanan Korea Utara untuk membuka front militer tambahan,[16] menciptakan ancaman ganda bagi AS dan Korea Selatan. Strategi khusus ini akan membuat AS enggan untuk terlibat dalam sengketa Taiwan. Selain itu, keberatan keras Beijing terhadap pemasangan sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) di Seoul, yang diikuti dengan paksaan ekonomi yang bersifat menghukum,[17] telah sangat membatasi kemampuan Seoul untuk menghalangi dan melindungi keamanan dan ekonominya. Akibatnya, Korea Selatan menganggap China sebagai ancaman yang signifikan di masa mendatang,[18] sehingga menginginkan senjata nuklir untuk mengatasi ancaman ganda tersebut.

 

Mengikis kepercayaan terhadap payung nuklir AS

Ketergantungan yang berlarut-larut pada payung nuklir AS telah menghadapi tantangan yang dikaitkan dengan ketidakkonsistenan komitmen Amerika. Khususnya, kebijakan “America First” dari pemerintahan Trump,[19] yang mencakup proposal untuk menarik hingga 4.000 tentara AS dari Korea Selatan[20] karena alasan keuangan dan sikap ambigu terhadap denuklirisasi, telah menimbulkan kekhawatiran mengenai keandalan payung nuklir. Perkembangan ini telah memicu sentimen pro-nuklir di Korea Selatan.

Meskipun Deklarasi Washington yang baru-baru ini ditandatangani,[21] yang bertujuan untuk mengurangi ancaman nuklir dengan mengerahkan kapal selam bersenjata nuklir di Korea Selatan, deklarasi ini belum cukup mengatasi kekhawatiran di antara warga Korea Selatan tentang kemampuan AS untuk berkomitmen penuh dan kredibel terhadap keamanan mereka,[22] sehingga menopang perdebatan nuklir yang kuat di negara ini. Ada kekhawatiran bahwa AS akan memprioritaskan keamanan kota dan warganya di atas keamanan warga Korea, sehingga mendorong pemikiran untuk mengembangkan kemampuan nuklir dalam negeri. Selain itu, potensi berbagi teknologi nuklir antara Rusia dan Korea Utara meningkatkan kemungkinan Korea Selatan untuk merevisi perjanjian aliansi untuk memulai program kapal selam bertenaga nuklir, yang disebut sebagai program SSN. Gabriela Bernal, seorang pengamat independen RRDK, menunjukkan bahwa jika Korea Selatan merasa ditinggalkan oleh AS,[23] ada kemungkinan Korea Selatan akan mengabaikan keinginan AS di masa depan dan mengejar opsi nuklir untuk menjaga keamanannya.

 

Kecakapan teknologi dan aspirasi nasionalis

Momentum di balik proposal untuk mengembangkan senjata nuklir melonjak setelah penolakan AS terhadap saran Presiden Yoon,[24] baik untuk menempatkan kembali senjata nuklir taktis AS di semenanjung atau bagi Korea Selatan untuk memperoleh kemampuan nuklir independennya. Hal ini telah memicu sentimen kebanggaan nasional yang semakin meningkat dan keinginan untuk otonomi strategis, yang memperkuat argumen yang mendukung program nuklir dalam negeri. Selain itu, Korea Selatan memiliki kemampuan ilmiah dan teknologi canggih yang sangat penting untuk pengembangan senjata nuklir potensial[25], sehingga negara itu memiliki kendali yang lebih besar atas kebijakan nuklirnya. Namun, kelayakan Korea Selatan untuk menjadi kekuatan nuklir dalam konteks global saat ini membutuhkan pertimbangan ulang yang cermat, sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap prospek pengembangan senjata nuklir saat ini.

 

Melintasi tali yang ketat: Menemukan solusi yang berkelanjutan

Situasi nuklir di Korea Selatan mencerminkan tantangan yang lebih luas dari rezim non-proliferasi nuklir global. Untuk mengatasi hal ini secara efektif, Korea Selatan perlu memadukan upaya diplomatik, kolaborasi regional, dan pertahanan konvensional yang kuat, untuk memastikan masa depan yang aman bagi negara dan kawasan yang lebih luas.

Revitalisasi aliansi dapat meredakan kekhawatiran keamanan Korea Selatan melalui kerja sama keamanan yang lebih intensif, latihan militer bersama, dan komitmen baru untuk memperluas pencegahan, sehingga meniadakan kebutuhan akan persenjataan nuklir. Dalam hal ini, Korea Selatan dan AS baru-baru ini menyelesaikan penyusunan pedoman untuk perencanaan dan pelaksanaan strategi nuklir bersama pada pertengahan tahun 2024.[26] Pedoman itu mencakup spektrum isu yang luas, termasuk berbagi informasi nuklir yang sensitif, pembentukan sistem keamanan terkait, perumusan prosedur konsultasi untuk krisis nuklir, pengoperasian saluran komunikasi tingkat pemimpin secara real-time, dan rencana untuk mengelola krisis dan mengurangi risiko.

Selain itu, selain meningkatkan potensi pertahanan Seoul, ada kebutuhan penting untuk meningkatkan fokus dalam menangani denuklirisasi ancaman nuklir melalui platform multilateral seperti G20,[27] Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), dan upaya diplomatik seperti peningkatan kerja sama trilateral antara Korea Selatan, Jepang, dan AS,[28] serta rencana dimulainya kembali perundingan trilateral antara China, Korea Selatan, dan Jepang.[29] Selain itu, upaya Seoul untuk masuk ke dalam payung Quad untuk membahas pembicaraan denuklirisasi akan memberikan tekanan pada Pyongyang di luar sanksi internasional. Meskipun denuklirisasi sepenuhnya tidak dijamin, upaya ini berpotensi mengurangi retorika dan mendorong diskusi tentang denuklirisasi.

Meskipun Yoon baru-baru ini menimbang pengembangan nuklir dan berusaha untuk memperluas hubungan diplomatik menggambarkan pendekatan strategis yang disempurnakan oleh Seoul. Namun, untuk menavigasi situasi yang akan datang ini, keseimbangan yang halus harus dipertahankan antara aliansi nuklir AS-Korea, mengatasi masalah keamanan dalam negeri, dan keterlibatan dalam inisiatif diplomatik. Dukungan AS sangat penting, tetapi meskipun pemerintahan AS saat ini menganut metode tradisional dan menawarkan jaminan kepada Korea, para pembuat kebijakan harus tetap waspada terhadap pendekatan yang berbeda dari pemerintahan AS yang akan datang setelah pemilihan umum AS pada tahun 2024. Tantangan Seoul terletak pada menemukan metode yang lebih baik dan komprehensif yang menjamin keamanannya dan berkontribusi pada stabilitas regional yang lebih luas. Selain itu, ekonomi Korea Selatan digerakkan oleh ekspor dan setiap upaya pengembangan senjata nuklir dapat melumpuhkan ekonominya karena akan sangat rentan terhadap sanksi internasional. Selain itu, hal itu akan mengganggu stabilitas keamanan regional, mendorong perlombaan senjata, membahayakan posisi globalnya, dan bertujuan untuk menjadi kekuatan menengah. Oleh karena itu, sikap untuk mengembangkan senjata nuklir, meskipun merupakan solusi terbaik, masih samar-samar tetapi permintaan akan terus meningkat di masa depan.

[1] Aljazeera. North Korea threatens Seoul as tension builds over military drills. 7 Januari 2024. https://www.aljazeera.com/news/2024/1/7/north-korea-promises-military-strike-if-any-provocation-from-south

[2] Ju-min Park & Soo-Hyang Choi. North Korea fires artillery at sea against South military ‘gangsters’. Reuters. 5 Januari 2024. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/skorea-orders-evacuation-island-near-north-korea-border-2024-01-05/

[3] Vann H. Van Diepen. Third Successful Launch of North Korea’s Hwasong-18 Solid ICBM Probably Marks Operational Deployment. 38 North. 21 Desember 2023. https://www.38north.org/2023/12/third-successful-launch-of-north-koreas-hwasong-18-solid-icbm-probably-marks-operational-deployment/

[4] Aljazeera. North Korea threatens Seoul as tension builds over military drills. 7 Januari 2024. https://www.aljazeera.com/news/2024/1/7/north-korea-promises-military-strike-if-any-provocation-from-south

[5] France 24. N.Korea’s Kim warns of ‘nuclear attack’if ‘provoked’with nukes. 21 Desember 2023. https://www.france24.com/en/live-news/20231221-n-korea-s-kim-warns-of-nuclear-attack-if-provoked-with-nukes

[6] Aljazeera. North Korea fires ballistic missiles after protesting US drills. 27 Maret 2023.  https://www.aljazeera.com/news/2023/3/27/north-korea-fires-ballistic-missiles-toward-sea-of-japan

[7] Raisina Debates. Wahington Declaration: Navigating Seoul towards Quad Plus. Observer Research Foundation. 11 Mei 2023. https://www.orfonline.org/expert-speak/washington-declaration-navigating-seoul-towards-quad-plus

[8] Raisina Debates. The North Korean Threat: A thorn in Seoul’s side. Observer Research Foundation. 6 Desember 2022. https://www.orfonline.org/expert-speak/the-north-korean-threat

[9] Dasl Yoon. South Korean President Says Country Could Develop Nuclear Weapons. The Wall Street Journal. 12 Januari 2023. https://www.wsj.com/articles/south-korean-president-says-country-could-develop-nuclear-weapons-11673544196

[10] William Gallo. Why South Korea’s President is Talking About Nuclear Weapons. VOA News. 16 Januari 2023. https://www.voanews.com/a/why-south-korea-s-president-is-talking-about-nuclear-weapons/6919962.html

[11] Gabriela Bernal. South Korea’s First Attempt at Going Nuclear. The Diplomat. 15 Februari 2023. https://thediplomat.com/2023/02/south-koreas-first-attempt-at-going-nuclear/

[12] The Times of India. Air raid warning on South Korean island after N Korea fire missiles. 2 November 2022. https://timesofindia.indiatimes.com/world/rest-of-world/air-raid-warning-on-south-korean-island-after-n-korea-fire-missiles/articleshow/95241407.cms

[13] Yi Wonju. Over 60 pct of S.Koreans support own nuclear armament:poll. Yonhap News Agency. 6 April 2023. https://en.yna.co.kr/view/AEN20230406010300325

[14] The Chicago Council on Global Affairs. Thinking Nuclear: South Koren Attitudes on Nuclear Weapons. 21 Februari 2022. https://globalaffairs.org/research/public-opinion-survey/thinking-nuclear-south-korean-attitudes-nuclear-weapons

[15] Chey Institute for Advanced Studies. Korean Perceptions toward the North Korean Nuclear Crisis. 14 Februari 2023. https://www.chey.org/Eng/Notice/NoticeView.aspx?seq=191

[16] Park Min-hee. Yoon’s dead-on-arrival diplomacy and a dire scenario for the Korean Peninsula. Hankyoreh. 13 November 2023. https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/english_editorials/1068561.html

[17] Darren J.Lim. Chinese Economic Coercion during the THAAD Dispute. The Asan Forum. 28 Desember 2019. https://theasanforum.org/chinese-economic-coercion-during-the-thaad-dispute/

[18] Jagannath Panda. South Korea as a Nuclear State: Trade-offs and Choices. 38 North. 30 Oktober 2023. https://www.38north.org/2023/10/south-korea-as-a-nuclear-state-trade-offs-and-choices/

[19] Trump White House. President Donald J. Trump at the United Nations General Assembly: Outlining an America First Foreign Policy. 20 September 2017. https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-united-nations-general-assembly-outlining-america-first-foreign-policy/

[20] Reuters. Trump considering withdrawing up to 4.000 U.S. troops from South Korea-report. 21 November 2019. https://www.reuters.com/article/southkorea-usa-military/trump-considering-withdrawing-up-to-4000-u-s-troops-from-south-korea-report-idUSL3N2804OK/

[21] The White House. Washington Declaration. 26 April 2023. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/04/26/washington-declaration-2/

[22] Robert E.Kelly. South Korea’s Nuclear Anxieties Haven’t Gone Away. Foreign Policy. 9 Juni 2023. https://foreignpolicy.com/2023/06/09/south-korea-nuclear-weapons-north-korea-washington-declaration/#cookie_message_anchor

[23] Chad O’Çarroll. Next steps for North Korea: Will South Korea go nuclear to counter the DPRK?. NK News. 20 Desember 2023. https://www.nknews.org/2023/12/next-steps-for-north-korea-will-south-korea-go-nuclear-to-counter-the-dprk/

[24] William Gallo. US Not Discussing Nuclear Exercises With South Korea, Biden Says. VOA News. 2 Januari 2023. https://www.voanews.com/a/yoon-us-south-korea-discussing-nuclear-exercises-/6900423.html

[25] Ramon Pacheco Pardo. South Korea Could Get Away With the Bomb. Foreign Policy. 16 Maret 2023. https://foreignpolicy.com/2023/03/16/south-korea-nuclear-weapons-military-defense-security-proliferation-npt/

[26] Song Sang-ho. S.Korea, U.S. to complete guidelines on nuclear strategy planning, operation by mid-2024: Seoul official. Yonhap News Agency. 16 Desember 2023. https://en.yna.co.kr/view/AEN20231216000254315

[27] Gabriela Bernal. It’s time for South Korea to refocus on multilateral diplomacy. The interpreter. 15 Juni 2023. https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/it-s-time-south-korea-refocus-multilateral-diplomacy

[28] The White House. The Spirit of Camp David: Joint Statement of Japan, the Republic of Korea, and the United States. 18 Agustus 2023. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/08/18/the-spirit-of-camp-david-joint-statement-of-japan-the-republic-of-korea-and-the-united-states/

[29] VOA News. South Korea, Japan and China Agree to Resume Trilateral Leaders’ Summit, but Without Specific Date. 26 November 2023. https://www.voanews.com/a/south-korea-japan-and-china-agree-to-resume-trilateral-leaders-summit-but-without-specific-date-/7370772.html

Credit: Roscosmos/Keldysh Research Center

Saling Tuduh, Rusia Bantah Mengembangkan Senjata Nuklir di Luar Angkasa

, , , , 0

Badan intelijen Amerika memberi tahu sekutu terdekat mereka di Eropa bahwa jika Rusia berencana meluncurkan senjata nuklir ke orbit, maka kemungkinan besar hal tersebut akan dilakukan tahun ini — tetapi ada juga kemungkinan Rusia meluncurkan “dummy” warhead yang tidak berbahaya ke orbit.

Badan intelijen Amerika memiliki perbedaan pendapat  tentang apa yang direncanakan Presiden Rusia Vladimir V. Putin. Sebelumnya,  Putin sudah menolak tuduhan bahwa dia bermaksud menempatkan senjata nuklir di orbit. Selama pertemuan dengan menteri pertahanan Rusia, Sergei K. Shoigu, Putin mengatakan Rusia selalu “menentang” isu menempatkan senjata nuklir di luar angkasa, dan telah menghormati Traktat Luar Angkasa 1967, yang melarang persenjataan luar angkasa, termasuk penempatan senjata nuklir di orbit. “Kami tidak hanya meminta agar perjanjian yang ada di area ini diindahkan,” katanya “tetapi kami telah mengusulkan untuk menguatkan upaya bersama ini.”

Putin memperkuat peran sentral yang diyakininya dimainkan oleh arsenal nuklir Rusia dalam pertahanan negara: Saat mengunjungi pabrik penerbangan, ia naik ke ruang bom pesawat pengebom strategis Tu-160M, yang paling modern dalam armada Rusia.

Senjata luar angkasa berbeda dengan arsenals Rusia atau Amerika, di mana peralatan militernya tidak akan dirancang untuk menyerang kota-kota atau situs militer, atau tempat apa pun di Bumi. Sebaliknya, nuklir di wilayah satelit mampu menghancurkan gerombolan satelit komersial dan militer yang beredar di sekitarnya di orbit bumi rendah, termasuk yang seperti Starlink yang sedang mengubah kemampuan komunikasi global. 

Kemampuan Ukraina untuk menghubungkan pemerintahannya, militer, dan kepemimpinan melalui Starlink memainkan peran kritis dalam kelangsungan hidup negara itu dalam beberapa bulan pertama setelah invasi Rusia. Menurut dua pejabat senior yang diberi informasi tentang penilaian intelijen yang diberikan Amerika kepada sekutu, pejabat Amerika telah mengatakan bahwa Putin mungkin percaya bahwa ancaman gangguan massal — bahkan jika hal tu berarti akan meledakkan satelit Rusia sendiri. Bomber Tu-160 yang dikembangkan oleh Putin berencana menjatuhkan bom-bomnya di Amerika Serikat atau sebuah negara NATO, reaksi cepat akan dilakukan. Tetapi pejabat Amerika telah memberi tahu rekan-rekan mereka, Putin mungkin percaya bahwa doktrin Perang Dingin lama tentang “penghancuran saling menghancurkan” tidak akan berlaku di luar angkasa: Tidak ada yang akan mempertaruhkan perang atas meledakkan satelit, terutama jika tidak ada korban manusia.

Namun, kekhawatiran di Washington cukup tinggi sehingga Menteri Luar Negeri Antony J. Blinken memperingatkan rekan-rekan Tiongkok dan India akhir pekan lalu bahwa jika senjata nuklir pernah diledakkan di orbit bumi, maka tindakan itu akan turut menghancurkan satelit mereka juga. AS mendesak mereka untuk menggunakan pengaruh mereka kepada Mr. Putin untuk mencegah senjata itu dari pernah dikerahkan.

U.S. nuclear-powered submarine arrives at South Korea's Busan port

Tak Punya Strategi Nyata, AS Kirim Kapal Selam Bertenaga Nuklir Ke Korsel

, , , , , , 0

Pendekatan militer Amerika Serikat (AS) yang mengutamakan militer di Asia berlanjut minggu lalu ketika USS Michigan, kapal selam bertenaga nuklir dan berpeluru kendali, tiba di Korea Selatan sebagai bagian dari perjanjian baru antara Washington dan Seoul yang dirancang untuk meyakinkan Korea Selatan tentang keseriusan komitmen AS terhadap sekutunya.

Setelah pertemuan mereka pada bulan April, Presiden Korea Selatan Yoon dan Presiden Biden mengeluarkan Deklarasi Washington yang menyatakan kembali komitmen Amerika untuk membela Korea Selatan. Di bawah perjanjian itu, AS berjanji untuk “meningkatkan visibilitas aset strategis secara teratur ke Semenanjung Korea.” Kunjungan USS Michigan ke Korea Selatan merupakan yang pertama oleh kapal selam Amerika sejak tahun 2017, dan kemungkinan akan ada lebih banyak lagi kunjungan serupa di tahun-tahun mendatang.

Dengan sendirinya, kampanye militer ini tidak selalu menjadi masalah, tetapi pendekatan yang timpang terhadap Korea Utara dan Asia Timur secara umum yang menekankan kekuatan militer dengan mengesampingkan komponen pendekatan lainnya tidak dapat mengurangi ketegangan atau menyelesaikan sengketa yang belum terselesaikan. Semakin banyak unjuk kekuatan yang dilakukan AS untuk meyakinkan Korea Selatan, semakin besar kemungkinan Korea Utara akan merespons dengan lebih banyak uji coba rudal provokatif dan bahkan mungkin dengan uji coba nuklir baru.

Jaminan AS kepada negara sekutunya perlu diimbangi dengan jaminan kepada stabilitas bagi pihak musuh, atau gerakan dukungan ini akan memicu ketegangan dan membuat situasi yang sudah berbahaya menjadi lebih tidak stabil. Dalam hal ini, unjuk kekuatan dapat dengan cepat menjadi kekalahan bagi diri sendiri jika AS dan sekutunya ingin menghindari krisis baru.

Sayangnya, tidak banyak bukti bahwa AS secara konsisten menggunakan alat politik luar negeri lainnya untuk menyeimbangkan unjuk kekuatan dan latihan militer yang telah dilakukannya dengan Korea Selatan dan kepada sekutu lainnya di kawasan Asia Timur. Penekanannya tampaknya selalu pada kampanye militer dan proyeksi kekuatan dengan sedikit bukti fleksibilitas dan keterbukaan untuk berkompromi yang diperlukan untuk de-eskalasi dan keterlibatan diplomatik.

Kebijakan AS terhadap Korea Utara tetap terhenti pada tujuan dan tindakan koersif yang tidak masuk akal atau berhasil selama 20 tahun terakhir, dan dalam hal ini tidak ada tanda-tanda akan mencair dalam waktu dekat. Stick Policy dan lebih banyak Big Stick Policy adalah apa yang membawa keadaan seperti saat ini, jadi AS tidak boleh berharap untuk mendapatkan hasil yang berbeda jika kebijakan tetap tidak berubah.

Salah satu alasan mengapa Korea Selatan menuntut kepastian terhadap AS adalah karena persenjataan nuklir Korea Utara terus berkembang tanpa henti, sehingga cara terbaik untuk mengatasi kekhawatiran itu adalah dengan mengupayakan rezim kontrol senjata yang akan membatasi ukuran persenjataan tersebut. AS tidak akan bisa membuat Korea Utara melucuti persenjataannya, tetapi mungkin bisa mendapatkan kesepakatan yang membuat persenjataan mereka tetap berada di bawah tingkat tertentu.

Bagaimanapun juga, aktivitas Korea Utara dalam membangun persenjataan nuklir sebagian besar didorong oleh ketakutan mereka akan serangan Amerika. AS sering bertindak seolah-olah para pemimpin negara sekutunya percaya bahwa musuh mereka meragukan kesediaan Washington untuk menggunakan kekuatan militernya terhadap mereka, tetapi ini adalah sesuatu yang tidak mudah dipercaya oleh negara-negara lain. Dalam kasus Korea Utara, pemerintah mereka menerima begitu saja bahwa AS mungkin akan menggunakan kekuatan terhadap mereka, tetapi mereka tidak percaya dengan janji-janji bahwa mereka tidak akan melakukannya.

Dalam situasi seperti ini, mengirim lebih banyak aset militer ke wilayah tersebut, meskipun hanya untuk waktu yang singkat, sepertinya tidak akan membuat situasi menjadi lebih baik. Hal ini mengingatkan salah satu strategi AS yang terkadang menerbangkan pesawat pengebom jarak jauh ke Timur Tengah untuk “mengirim pesan” ke Iran, seolah-olah pemerintah Iran lupa bahwa AS dapat menyerang mereka. Hal ini tidak lebih dari sekadar aksi saling serang yang tidak melakukan apa pun untuk mengatasi perselisihan yang mendasar yang dapat meningkat menjadi konflik.

Mungkin ada kalanya unjuk kekuatan militer memang tepat, tetapi AS harus menyadari bahwa gerakan simbolis ini dapat menimbulkan kerugian yang nyata ketika mereka memperkuat permusuhan dan ketidakpercayaan satu sama lain. Ketika negara-negara lain menunjukkan kekuatan militer mereka secara terbuka, AS biasanya tidak menganggap hal ini sebagai tindakan yang tidak berbahaya atau defensif. Sama seperti AS cenderung melihat tindakan semacam itu oleh negara-negara lain sebagai ancaman dan provokatif, negara-negara lain juga melihat unjuk kekuatan. AS dengan cara yang sama. Sikap agresif cenderung memperkuat kelompok garis keras di kedua pemerintahan dan membuat upaya untuk mengurangi ketegangan menjadi lebih berisiko secara politis.

Kunjungan kapal selam ini dimaksudkan terutama sebagai sinyal kepada Korea Utara, tetapi juga mengirimkan pesan kepada China, yang pemerintahnya telah mengecam rencana tersebut segera setelah Deklarasi diterbitkan. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri China menuduh AS “memprovokasi konfrontasi blok, merusak sistem non-proliferasi nuklir, merusak kepentingan strategis negara lain, memperburuk ketegangan di semenanjung Korea, merusak perdamaian dan stabilitas regional, dan bertentangan dengan tujuan denuklirisasi semenanjung Korea.”

Kunjungan USS Michigan pasti akan memusuhi China seperti halnya kunjungan Sekretaris Luar Negeri AS Antony Blinken yang berada di Beijing untuk mencoba menstabilkan hubungan. Mungkin ini adalah sebuah kebetulan bahwa kedua kunjungan tersebut terjadi begitu dekat satu sama lain, tetapi waktunya hampir tidak optimal.

Pendekatan AS terhadap Asia, seperti kebanyakan kebijakan luar negeri lainnya, mengalami militerisasi yang berlebihan. Hal ini berdampak pada mendorong perlombaan senjata dan menyebabkan hubungan dengan China memburuk dengan cepat, dan hal ini menciptakan ketegangan yang dianggap mengkhawatirkan oleh banyak sekutu dan negara lain di kawasan ini.

Seperti yang diamati oleh pakar hubungan internasional Van Jackson lebih dari setahun yang lalu, “Kebijakan AS terhadap kawasan paling penting di dunia ini tidak lebih dari perpaduan antara sisa-sisa inersia dari kebijakan Asia yang mengutamakan militer dari Trump dan kebangkitan kembali “poros ke Asia” dari Presiden AS saat itu, Barack Obama, yang bermaksud baik namun bernasib buruk, yang juga memiliki agenda yang sangat termiliterisasi.” Hal ini memperlihatkan pendekatan yang mengutamakan militer telah meningkat sejak saat itu. Inisiatif pemerintahan Biden yang paling menonjol di Asia-Pasifik semuanya difokuskan pada peningkatan kerja sama militer dan proyeksi kekuatan, dan tidak ada yang sebanding di bidang lainnya.

Jebakan dari pendekatan yang mengutamakan militer bukan hanya karena pendekatan ini mendestabilisasi Asia, tetapi juga mengabaikan kebijakan ekonomi yang konstruktif dan keterlibatan diplomatik ketika alat-alat lain ini akan lebih berguna dan lebih murah. Salah satu bagian dari pendekatan yang mengutamakan militer mungkin tampak cukup masuk akal jika berdiri sendiri, tetapi jika digabungkan, semua hal ini menempatkan AS dan Asia pada jalur berbahaya yang dapat dan harus dihindari.  Untuk memiliki pendekatan yang lebih seimbang dan konstruktif terhadap Asia, AS perlu mengurangi unjuk kekuatan dan ancaman implisit untuk menggunakan kekuatan dan memfokuskan upaya keterlibatannya pada perdagangan dan diplomasi.

 

iran-protest-hi-res-main-1140x761

Persiapan Mengahadapi Iran yang bersenjata nuklir

, , , , , 0

Iran kemungkinan besar sudah memiliki sarana untuk menjadi negara bersenjata nuklir dan kemampuan untuk “memproduksi senjata nuklir sesuai permintaan,” menurut pakar nuklir David Albright, presiden lembaga nirlaba Institut Sains dan Keamanan Internasional di Washington, D.C.[1]

Para pemimpin Israel dan Amerika Serikat telah berulang kali mengatakan bahwa perkembangan seperti itu tidak dapat diterima. Namun masih belum jelas apa yang dapat atau akan dilakukan oleh kedua negara sekutu itu untuk menghentikan Teheran.

 

Kemitraan yang tegang

Salah satu faktor yang memperumit adalah kondisi hubungan AS-Israel. Sementara mantan Presiden Donald Trump menunjukkan dukungannya kepada pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Joe Biden mengambil sikap yang lebih dingin.

Bahkan sebelum Netanyahu kembali menjadi perdana menteri pada Desember 2022, Presiden Biden menggeser kebijakan AS lebih dekat dengan kebijakan di bawah Presiden Barack Obama, yang menjabat dari tahun 2009 hingga 2017, dengan dukungan untuk Palestina dan “solusi dua negara” untuk konflik tersebut. Sebagai contoh, Biden mengembalikan kontribusi AS kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), yang merupakan sumber bantuan luar negeri yang signifikan.[2]

Meskipun hubungan fundamentalnya tetap kuat seperti sebelumnya, ketegangan politik cukup besar. Kepercayaan dan keyakinan rendah karena masing-masing pihak saling mengkritik satu sama lain dengan bebas. Pemerintah AS, misalnya, telah menemukan kesalahan dalam beberapa kebijakan Israel, seperti proposal reformasi peradilan yang kontroversial dari Netanyahu dan memanggil duta besar Israel untuk AS untuk memprotes undang-undang Israel yang mencabut status pendudukan Tepi Barat bagian utara pada tahun 2005.[3]

 

Perbedaan atas perjanjian Iran

Faktor yang memperumit hubungan yang tegang ini adalah upaya pemerintahan Biden untuk memulihkan Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) yang sudah tidak berlaku lagi, yang juga dikenal sebagai Kesepakatan Iran (pertama kali disepakati pada tahun 2013), yang kemudian ditarik oleh AS di bawah pemerintahan Trump.[4] Perdana Menteri Israel secara konsisten berpendapat bahwa Kesepakatan Iran membantu dan bukannya mengurangi prospek Iran menjadi negara yang memiliki nuklir.

Sebaliknya, pemerintahan Biden telah memprioritaskan Kesepakatan Iran di atas hubungan dengan Israel, keamanan energi, kontraterorisme, dan Perjanjian Abraham, yang telah memiliki awal yang menjanjikan dalam mempromosikan normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan Israel.[5]

Posisi AS dapat dimengerti mengingat banyaknya mantan pejabat Obama dalam pemerintahan Biden, termasuk mantan Menteri Luar Negeri John Kerry dan Wakil Menteri Luar Negeri saat ini, Wendy Sherman, negosiator utama Obama untuk Kesepakatan Iran.

Iran telah menggagalkan upaya AS dengan tidak menunjukkan kemauan untuk kembali ke kesepakatan tersebut, terlepas dari konsesi yang diberikan oleh Amerika. Sebaliknya, Iran telah berusaha memperdalam hubungan dengan Cina dan Rusia untuk mengimbangi sanksi dan isolasi internasional. Iran tidak memiliki keyakinan bahwa Kongres akan mendukung Kesepakatan Iran yang baru.[6]

Namun demikian, AS terus meninggalkan celah dalam penegakan sanksi sebagai isyarat niat baik, tindakan yang mengundang teguran keras dari Senator AS Ted Cruz. Anggota Partai Republik dari Texas ini baru-baru ini mencaci maki Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah dengar pendapat di Kongres karena memberikan bantuan militer ke Ukraina sementara mengijinkan Teheran untuk membangun kembali ekspor energinya, memulihkan ekonominya, dan menjual senjata ke Federasi Rusia.[7]

 

Ketegangan keamanan di wilayah tersebut

Terlepas dari pembicaraan JPCOA dan protes internal terhadap penindasan domestik rezim ini, pemerintah Iran tetap mempertahankan kebijakan luar negeri yang agresif. Meskipun Teheran baru-baru ini menerima kesepakatan untuk memulihkan hubungan dengan Arab Saudi, Iran terus mendukung Houthi dalam perang proksi di Yaman. Ada laporan bahwa Iran mungkin berusaha memasok rudal kepada Houthi yang dapat menjangkau Israel. Lebih jauh lagi, Iran memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap Israel oleh Hizbullah di Lebanon dan Jihad Islam Palestina.[8]

Baru-baru ini, Iran secara aktif mengganggu pelayaran komersial di Selat Hormuz. Tanggapan ini telah menyebabkan peningkatan kerja sama Israel-AS, termasuk rencana pengerahan pasukan angkatan laut AS ke wilayah tersebut. Baru-baru ini, komandan Komando Pusat AS (CENTCOM), yang bertanggung jawab untuk mengawasi operasi militer di wilayah tersebut, berada di Israel untuk melakukan pembicaraan bersama.[9]

Operasi angkatan laut gabungan AS-Israel di Laut Merah merupakan hal yang rutin dilakukan.[10] Akan tetapi, tidak biasa bagi kedua belah pihak untuk mengiklankannya. Sejauh mana kegiatan-kegiatan ini sekarang terungkap secara publik dapat memberi sinyal kepada Iran dan proksi mereka bahwa Israel dan AS berada di halaman yang sama. Namun, tindakan yang dilakukan saat ini tampaknya lebih seperti latihan pencegahan daripada persiapan untuk serangan bersama. Terlepas dari ketegangan politik, baik AS maupun Israel tampaknya berniat untuk mempertahankan ancaman operasi militer sebagai penangkal konvensional.

Tidak banyak yang diketahui publik tentang tanggapan AS-Israel terhadap peledakan nuklir Iran. Pemerintah AS kemungkinan akan tetap membuka pintu untuk Kesepakatan Iran, meskipun kecil kemungkinannya untuk dihidupkan kembali. Sebaliknya, AS akan mengandalkan ancaman implisit dari serangan konvensional terhadap rezim tersebut untuk mendukung Israel.

Alasan untuk mengasumsikan bahwa ini adalah kebijakan saat ini adalah perang Rusia terhadap Ukraina. Dukungan Iran terhadap Rusia membuat negara-negara Barat lebih bersedia untuk menerima serangan preemptive terhadap Teheran. Lebih jauh lagi, meskipun ada kesepakatan baru-baru ini antara Iran dan Arab Saudi, kepercayaan terhadap rezim Iran tetap rendah.

Tanggapan AS terhadap ancaman Rusia untuk menggunakan senjata nuklir di Ukraina kemungkinan besar merupakan peringatan bahwa Amerika akan melakukan serangan konvensional yang masif dan menghancurkan terhadap pasukan invasi Rusia. Selain itu, Cina mungkin akan menjatuhkan dukungannya terhadap Kremlin jika terjadi serangan nuklir. Konsekuensi yang berpotensi menghancurkan tidak hanya menimpa Iran. Menjelang pemilu nasional pada tahun 2024, Presiden Biden tidak dapat menanggung rasa malu karena menjadi pemimpin Amerika yang membiarkan Iran mengembangkan nuklir. Jika Partai Republik merebut kembali Gedung Putih, kebijakan AS menjadi tidak jelas.

[1] Burkhard, Sarah, et al. Saudi Arabia’s Nuclear Ambitions and Proliferation Risks. Washington, DC, USA: Institute for Science and International Security, 2017.

[2] BBC News, Biden administration to restore $235m in US aid to Palestinians, 27 April 2021, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56665199

[3] Tom Bateman & David, New Israel protests as Netanyahu rejects judicial reforms compromise, BBC News, 16 Maret 2023, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-64975858

[4] Kali Robinson, What Is the Iran Nuclear Deal?, Council on Foreign Relations, 20 Juli 2022, https://www.cfr.org/backgrounder/what-iran-nuclear-deal

[5] Garrett Nada, Joe Biden on Iran, The Iran Primer, 24 Maret 2023, https://iranprimer.usip.org/blog/2020/nov/09/joe-biden-iran#:~:text=%E2%80%9CFirst%2C%20I%20will%20make%20an,point%20for%20follow%2Don%20negotiations.

[6] International Crisis Group, The Iran Nuclear Deal at Six: Now or Never, 17 Januari 2022, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iran/230-iran-nuclear-deal-six-now-never

[7]Samuel Horti, Ukraine war: Blinken says China might give weapons to Russia, BBC News, 20 Februari 2023, https://www.bbc.com/news/world-us-canada-64695042

[8] Seth G. Jones, War by Proxy: Iran’s Growing Footprint in the Middle East, CSIS, 11 Maret 2019, https://www.csis.org/analysis/war-proxy-irans-growing-footprint-middle-east

[9] Judah Ari Gross, Israel formally moves to US Central Command’s area of responsibility, The Times of Israel, 2 September 2021, https://www.timesofisrael.com/israel-formally-moves-to-us-central-commands-area-of-responsibility/

[10] Al-Jazeera, US, Israel, UAE, Bahrain launch joint naval drills in Red Sea, 11 November 021, https://www.aljazeera.com/news/2021/11/11/us-israel-uae-bahrain-launch-joint-naval-drills-in-red-sea

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat China, Xi Jinping. 15 November 2022. (Foto oleh James Brickwood/Sydney Morning Herald via Getty Images)

Hubungan Australia-Tiongkok: Kegelisahan China atas kapal selam nuklir Australia

, , , , , , , , 0

Hubungan antara Australia dan China telah membaik dengan cepat, lebih cepat dari yang diperkirakan banyak orang sejak Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese berkuasa tahun lalu. Namun, reaksi Beijing terhadap rencana Canberra untuk membuat kapal selam baru yang dapat menunjukkan apakah niat baik itu dapat bertahan lama setelah rencana PM Australia untuk mengunjungi Joe Biden.

Albanese diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Washington pada pertengahan Maret mendatang untuk mengungkap desain armada kapal selam bertenaga nuklir yang akan dibangun dengan bantuan AS dan Inggris. Pengumuman bersama dengan Presiden Joe Biden dan Perdana Menteri Rishi Sunak akan menjadi tonggak penting dalam kemitraan Aukus selama 18 bulan yang dimaksudkan untuk melawan peningkatan kekuatan angkatan laut China di kawasan Asia-Pasifik.

Hal ini menjadi sulit bagi Australia, mengingat China adalah mitra dagang terbesarnya, dan ditambah dengan konflik-konflik antara Beijing dan Washington. Meskipun Menteri Perdagangan China Wang Wentao mengatakan bahwa hubunganya dengan Canberra telah membaik. “Ada keinginan di pihak China untuk berbicara dengan Australia dengan cara yang belum pernah mereka lakukan selama empat atau lima tahun,” kata Richard McGregor, penulis Asia’s Reckoning: China, Japan and the Fate of US Power in the Pacific Century.

Hubungan Canberra dengan Beijing merenggang pada awal 2020 setelah Perdana Menteri Australia saat itu Scott Morrison menyerukan penyelidikan internasional tentang asal-usul Covid-19 yang dipandang China sebagai bagian dari upaya AS untuk menyalahkan nya pandemi terhadap China. Akibatnya, Beijing melakukan serangkaian tindakan sanksi terhadap produk Australia, meskipun membantah bahwa tindakan tersebut merupakan pembalasan.

Pencairan hubungan Australia dengan China baru-baru ini juga bertepatan dengan dorongan yang lebih luas dari Presiden Xi Jinping untuk meredakan ketegangan dengan Barat yang berfokus pada pembangunan kembali ekonomi. Tapi perdebatan sengit antara Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Anggota Dewan Negara China Wang Yi akhir pekan lalu mengenai balon China yang ditembak jatuh oleh AS awal bulan ini menunjukkan bagaimana upaya rekonsiliasi hubungan dapat berputar 180 derajat secara cepat.

Di sisi lain, hubungan Canberra dan Beijing juga diperparah oleh pertentangan China terhadap Aukus. China telah memperjelas penentangannya terhadap pakta AUKUS, berusaha membujuk Badan Energi Atom Internasional bahwa transfer teknologi propulasi nuklir merupakan pelanggaran perjanjian non-proliferasi.  “Aukus pada dasarnya adalah tentang memicu konfrontasi militer melalui kolaborasi militer,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam jumpa pers rutin di Beijing pada 1 Februari.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price berbicara dalam konferensi pers di Departemen Luar Negeri, 10 Maret 2022, di Washington, DC. (Foto oleh MANUEL BALCE CNETA/POOL/AFP via Getty Images)

AS: Kesepakatan Nuklir Iran ‘Bukan Fokus Kami Saat Ini’

, , , , , , , , , , 0

Kesepakatan nuklir Iran “bukan fokus kami saat ini,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price pada 12 Oktober 2022 lalu. Memperlihatkan bahwa pemerintahan Biden sedang berfokus pada demonstrasi besar di Iran sebagai upaya untuk memulihkan kesepakatan nuklir yang belum menemukan jalan keluar.

Pembahasan mengenai kesepakatan nuklir belum menemukan titik terang karena tuntutan Iran tidak realistis dan melampaui cakupan JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) jelas Price. Selain itu, AS juga belum mendapat kabar lanjutan dari Iran terkait perjanjian tersebut dan mengatakan bahwa Iran “Telah mengubah posisi mereka,” tambah Price.

Price itu mengatakan fokus pemerintah saat ini “adalah pada keberanian yang ditunjukkan rakyat Iran melalui demonstrasi damai mereka, melalui pelaksanaan hak universal mereka untuk kebebasan berkumpul dan kebebasan berekspresi.” dan juga menyoroti apa yang masyarakat Iran lakukan dan mendukung mereka dengan cara yang AS bisa. Salah satunya AS mengumumkan sanksi terhadap Polisi Moralitas Iran setelah kematian Mahsa Amini dalam tahanan mereka.

Mandeknya perjanjian nuklir ini juga disetujui oleh Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken mengatakan pada akhir September bahwa dia “tidak melihat prospek dalam waktu dekat” untuk mengembalikan kesepakatan nuklir Iran. Dalam sebuah wawancara dengan “60 Minutes” CBS, Blinken mengatakan bahwa “Iran terus mencoba menambahkan masalah asing ke dalam negosiasi yang tidak akan kami setujui.”

Berbicara kepada wartawan selama Sidang Umum PBB, Blinken mengatakan penyelidikan pengawas nuklir PBB terhadap jejak uranium yang tidak dapat dijelaskan yang ditemukan di situs-situs Iran yang dirahasiakan tetap menjadi poin utama. Untuk itu, pemerintahan Biden telah meluncurkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menghukum rezim karena penindasannya terhadap rakyat Iran dan untuk mencoba mendukung para pengunjuk rasa.

Pekan lalu, AS mengeluarkan sanksi tambahan terhadap tujuh pejabat senior Iran atas penutupan akses internet oleh pemerintah dan kekerasan terhadap pengunjuk rasa, yang menargetkan Menteri Dalam Negeri Iran, Ahmad Vahidi, yang mengawasi semua Pasukan Penegak Hukum yang telah digunakan untuk menekan protes, serta Menteri Perhubungan.

Sekretaris Jenderal Antonio Guterres berbicara di acara tingkat tinggi di Markas Besar PBB. (Foto oleh Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images)

Sekjen PBB “Akhiri Era Pemerasan Nuklir”

, , , , , , , , , 0

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres menyerukan agar negara-negara untuk “membuang” senjata nuklir karena kekhawatiran atas ancaman Rusia untuk menggunakannya persenjataannya tersebut dalam perang Ukraina. “Beberapa dekade setelah runtuhnya Tembok Berlin, kita dapat mendengar sekali lagi derak penggunaan nuklir,” kata Guterres pada sesi khusus Majelis Umum PBB tentang perlucutan senjata nuklir pada hari Senin, 26 September 2022

“Biar saya perjelas – era pemerasan nuklir harus diakhiri,” katanya. “Gagasan bahwa negara mana pun dapat berperang dan memenangkan perang nuklir adalah gila. Setiap penggunaan senjata nuklir akan memicu perang kemanusiaan,” lanjut Guterres, menyatakan bahwa jika senjata nuklir tidak dihilangkan, tidak akan ada perdamaian.

Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pidatonya pekan lalu membuat ancaman terselubung untuk menggunakan senjata nuklir setelah pasukan Ukraina merebut kembali tanah yang telah direbut Kremlin dalam invasi tujuh bulannya sejak Februari

Amerika Serikat mengutuk sikap Rusia. Tetapi tidak ada kekuatan yang kuat untuk menjamin pencegahan penggunaan nuklir terkait larangan komprehensif senjata nuklir. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken di sisi lain telah mengingatkan Kremlin, baik secara terbuka maupun lewat saluran pribadi mengenai konsekuensi “bencana” yang dapat ditimbulkan dari penggunaan senjata nuklir apa pun.

Guterres menyuarakan kekecewaannya karena konferensi peninjauan ulang Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir bulan lalu gagal mencapai konsensus. Rusia memblokir hasilnya setelah rancangan dokumen mendukung kendali Ukraina atas pembangkit nuklir Zaporizhzhia, wilayah dimana tempat reaktor nuklir berada.

AS sendiri menjadi satu-satunya negara yang menggunakan senjata nuklir di medan perang pada Perang Dunia ke II yang menewaskan lebih dari 200.000 orang di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Sebagai korban, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pekan lalu, berjanji untuk bekerja demi “dunia tanpa senjata nuklir”.

“Mengancam dengan penggunaan senjata nuklir, seperti yang telah dilakukan Rusia, apalagi penggunaan senjata nuklir yang sebenarnya, merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan komunitas internasional, dan sama sekali tidak dapat diterima,” kata Kishida.

Kepala perunding nuklir Iran Ali Bagheri Kani melambai saat dia pergi setelah pembicaraan di Coburg Palais, tempat Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) di Wina pada 4 Agustus 2022. (Foto oleh ALEX HALADA/AFP via Getty Images)

Pembicaraan Nuklir Iran Akan Dimulai Kembali di Wina

, , , , , , , , , 0

Diskusi untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan kekuatan dunia akan dilanjutkan dalam waktu dekat. Perwakilan Iran dan Amerika Serikat dikabarkan akan kembali ke Wina untuk putaran diskusi baru yang dimediasi oleh Uni Eropa.

Sebelumnya, diskusi secara tidak langsung telah dilakukan pada 4 Agustus, menurut Koordinator blok untuk pembicaraan, Enrique Mora sebelum restorasi perjanjian JCPOA pada April 2021 diadakan kembali dengan melibatkan negara-negara besar seperti China, Rusia, Prancis, Jerman dan Inggris yang membentuk Komisi Gabungan.

Kepala negosiator Rusia Mikhail Ulyanov membuat sebuah tweet terkait restorasi perjanjian ini, bahwa pembicaraan akan “segera dilanjutkan” dan bahwa negosiator Rusia “siap untuk pembicaraan konstruktif untuk menyelesaikan perjanjian”. Selain Ulyanov, Mora mengatakan dalam sebuah tweet bahwa teks yang diusulkan oleh kepala kebijakan luar negeri UE, Josep Borrell dua minggu lalu akan menjadi dasar diskusi.

Dilansir dari Al Jazeera, delegasi Iran akan dipimpin oleh Ali Bagheri Kani, yang diharapkan untuk mengajukan gagasan Teheran tentang pencabutan sanksi AS dan penyelidikan pengamanan program nuklir Iran, yang akan disampaikan kepada kepala perunding AS, Robert Malley.

Juru bicara kementerian luar negeri Iran, Nasser Kanani mengatakan dalam sebuah pernyataan pada 3 Agustus 2022 bahwa Teheran sangat serius untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan. Dia juga menyatakan harapan bahwa “pihak-pihak lain juga akan menciptakan kondisi untuk memajukan pembicaraan secara efektif melalui mengadopsi keputusan yang diperlukan dan secara serius berfokus pada penyelesaian masalah yang tersisa”.

Negosiasi JCPOA ini telah beberapa kali terhenti, tahun ini negosiasi terhenti sejak Maret, dengan masing-masing pihak menuduh pihak lain tidak cukup serius. Lalu kedua belah pihak berhasil bertemu untuk mengadakan pembicaraan dua hari yang dimediasi oleh Mora di Qatar pada bulan Juni yang juga berakhir tanpa kemajuan dan berbagai tuduhan antara Teheran dan Washington.

Terkait insiden “kamera pengawas” yang dimatikan oleh pihak Iran di tempat pengembangan Nuklir oleh IAEA (The International Atomic Energy Agency) beberapa waktu lalu, Kepala nuklir Iran, Mohammad Eslami menegaskan kembali awal pekan ini bahwa kamera IAEA hanya akan dipulihkan setelah kesepakatan telah dicapai untuk menghidupkan kembali JCPOA.

Negara itu secara resmi menyatakan bahwa program nuklirnya benar-benar damai. Beberapa tokoh, termasuk Eslami, mengatakan dalam beberapa pekan terakhir bahwa Iran membanggakan kemampuan teknis untuk membuat bom, meskipun tidak ada rencana untuk melakukannya.

Pada 8 Agustus, Josep Borrell, kepala kebijakan luar negeri UE mengatakan “teks final” telah diperlihatkan, dan mengatakan “apa yang telah dinegosiasikan telah dinegosiasikan.” Di sisi lain, Duta Besar Rusia, Mikhail Ulyanov mengatakan rancangan yang disajikan oleh UE memberikan “keringanan” sanksi kepada Teheran sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya. Pihak-pihak yang berunding sekarang harus memutuskan “apakah rancangan itu dapat diterima untuk mereka atau tidak” kata Ulyanov untuk pembicaraan itu.

“Jika tidak ada keberatan, kesepakatan nuklir akan dipulihkan.” Tambahnya dilansir dari DW. Tetapi seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Iran yang dikutip oleh kantor berita negara IRNA mengatakan bahwa Teheran “tidak pada tahap untuk berbicara tentang penyelesaian kesepakatan.” Pejabat itu menambahkan bahwa Iran “akan menyampaikan pandangan dan pertimbangan tambahannya setelah diskusi yang lebih komprehensif di Teheran.”

Load More

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..