Menu

Search Results for: Taliban

he Taliban’s political chief, Mullah Abdul Ghani Baradar, and Chinese Foreign Minister Wang Yi meet in Tianjin in July 2021. Li Ran/Xinhua/Reuters

China dan Taliban Lanjutkan Rencana Belt and Road Initiative Presiden Xi Jinping

, , , , , , 0

Pemerintah China bersama kelompok Taliban terus mendorong rencana untuk membangun tambang tembaga besar di Afghanistan, sekaligus secara resmi bergabung dengan Inisiatif ‘Sabuk dan Jalan’ atau ‘Belt and Road Initiative’ (BRI) yang diprakarsai oleh Presiden Xi Jinping.

Beijing telah berusaha memperkuat hubungannya dengan pemerintahan Taliban sejak mengambil alih kekuasaan pada tahun 2021, meskipun belum ada pemerintah asing lain yang mengakui administrasi ini. Di sisi lain, Taliban juga telah mati-matian mencari investasi asing sejak mengambil alih kekuasaan setelah penarikan tentara AS yang membawa bencana pada tahun 2021.

Bulan lalu, Tiongkok menjadi negara pertama yang menunjuk seorang duta besar untuk Kabul, sementara negara lain mempertahankan duta besar sebelumnya atau menunjuk kepala misi dalam kapasitas chargé d’affaires yang tidak melibatkan penyerahan kredensial resmi kepada pemerintah.

Menteri Perdagangan aktif Taliban, Haji Nooruddin Azizi, berbicara selama wawancara di Kedutaan Besar Afghanistan di Beijing, pada 19 Oktober 2023, menyatakan “Kami meminta Tiongkok untuk memperbolehkan kami menjadi bagian dari Koridor Ekonomi China-Pakistan dan Inisiatif Sabuk dan Jalan … dan saat ini sedang membahas masalah teknis,” kata Menteri Perdagangan aktif, Haji Nooruddin Azizi.

Rencana untuk membangun jalan melalui Koridor Wakhan, seutas jalur pegunungan tipis di bagian utara Afghanistan untuk memberikan akses langsung ke Tiongkok, akan menjadi fokus utama dari pembicaraan di Beijing.

Selain itu, pada bulan Mei lalu, pejabat dari Tiongkok, Taliban, dan Pakistan menyatakan keinginan untuk memperluas Inisiatif Sabuk dan Jalan dengan memperpanjang Koridor Ekonomi China Pakistan ke wilayah perbatasan Afghanistan.

Seorang analis menyatakan bahwa mungkin tidak ada opsi yang mudah karena hubungan antara Kabul dan Islamabad telah memburuk, dan meskipun kekhawatiran keamanan mungkin telah mereda, sebagian besar warga Afghanistan yang terdidik dengan baik telah pergi dan negara ini masih dilanda “kekurangan tata kelola dan ketidakmampuan luas.”

 

Kekayaan SDA mineral Afghanistan 

Afghanistan memiliki potensi sumber daya mineral yang sangat diinginkan oleh Tiongkok. Beberapa perusahaan Tiongkok sudah beroperasi di sana, termasuk Metallurgical Corp of China Ltd (MCC) yang telah melakukan pembicaraan dengan pemerintahan Taliban, serta pemerintahan sebelumnya yang didukung Barat, mengenai rencana membangan sebuah tambang tembaga yang potensial.

“Bagi Tiongkok, yang berinvestasi di seluruh dunia, penting juga untuk berinvestasi di Afghanistan… kami memiliki segala yang mereka butuhkan, seperti lithium, tembaga, dan besi,” kata Azizi. “Afghanistan sekarang, lebih dari sebelumnya, siap untuk investasi.”

Dalam hal pembicaraan dengan MCC, Azizi mengatakan bahwa diskusi telah ditunda karena tambang berdekatan dengan situs bersejarah, namun pembicaraan masih berlangsung. “Perusahaan Tiongkok telah melakukan investasi besar, dan kami mendukung mereka,” tambahnya.

Namun, para investor menyatakan keamanan masih menjadi kekhawatiran. Kelompok militan Negara Islam telah menargetkan kedutaan asing dan hotel yang populer di kalangan investor Tiongkok di Kabul.

Menanggapi tantangan keamanan, Azizi mengatakan bahwa keamanan merupakan prioritas bagi pemerintahan Taliban, dan setelah 20 tahun perang – yang berakhir ketika pasukan asing mundur dan Taliban mengambil alih – berarti lebih banyak bagian dari negara ini sekarang aman.

“Kini memungkinkan untuk bepergian ke provinsi-provinsi di mana terdapat industri, pertanian, dan tambang yang sebelumnya tidak dapat dikunjungi… keamanan dapat dijamin,” tambah Azizi.

download

Hubungan dikotomis China dengan Taliban dan Uighur

, , , 0

 

Pada tanggal 13 September, penjabat Perdana Menteri Afghanistan, Mohammad Hasan Akhund, dan Menteri Luar Negeri, Amir Khan Muttaqi, menyambut duta besar China yang baru saja ditunjuk, Zhao Sheng, di istana kepresidenan di Kabul.[1] Setelah itu, kedutaan besar China di Afghanistan mendesak komunitas internasional untuk terus terlibat dalam dialog dengan Taliban dan, pada gilirannya, mendorong Taliban untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan moderat dan membentuk pemerintahan yang inklusif. Pernyataan kedutaan juga mengkritik Barat dan beberapa negara tertentu, meminta mereka untuk belajar dari situasi di Afghanistan, meninggalkan standar ganda pada terorisme,[2] mencabut sanksi, dan mengembalikan aset-aset negara tersebut di luar negeri. Taliban melihat kesempatan ini sebagai sebuah kesempatan untuk mendorong negara-negara lain untuk terlibat dengan Emirat Islam.[3]

Keakraban baru Beijing dengan Taliban menunjukkan standar ganda China yang terus melakukan genosida budaya terhadap minoritas Muslim di wilayah Xinjiang yang bergejolak dan berbatasan dengan Afghanistan yang dikuasai Taliban. Pada minggu terakhir bulan Agustus, Xi Jinping melakukan kunjungan mendadak ke Xinjiang dan mendesak para pejabat Partai Komunis China (PKC) untuk memperdalam kontrol terhadap “kegiatan keagamaan ilegal” untuk menjaga “stabilitas sosial yang diperoleh dengan susah payah”.[4] Beijing, di bawah kebijakan otoriter Xinjiang, menganggap “mengenakan cadar”, menumbuhkan “jenggot panjang”, dan melanggar “kebijakan keluarga berencana” PKC sebagai aktivitas keagamaan ilegal atau ekstremisme.[5]

Kebijakan luar negeri China melibatkan diplomasi yang digerakkan oleh diri sendiri dan upaya hegemonik untuk mencapai keamanannya, serta kepentingan geoekonomi dan geopolitiknya. Agenda kebijakan luar negeri ini menjelaskan pengembangan hubungan China dengan Taliban. Namun, kebijakan dalam negeri China berbeda; kebijakan ini melibatkan penindasan terhadap Muslim Uighur yang sekuler dengan dalih aktivitas keagamaan ilegal yang bertujuan untuk mensinikan mereka.

 

Berduet dengan Taliban, tirani terhadap Uighur

Di tengah kontestasi global baru-baru ini dan persaingan di antara negara-negara besar, Beijing telah mengambil pendekatan yang lebih proaktif terhadap Afghanistan yang dipimpin oleh Taliban. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pengaruh regional China dan melawan strategi pengepungan Amerika Serikat dengan memperluas “lingkaran pertemanan”[6] untuk alasan keamanan dan geoekonomi. China telah secara proaktif menjalin hubungan diplomatik dengan rezim Taliban kedua, setelah mengadakan lebih dari 142 keterlibatan diplomatik dengan kelompok itu setelah Agustus 2021. Akan tetapi, dasar untuk keputusan cepat ini telah diletakkan jauh sebelumnya. China mempertahankan hubungan baik dengan rezim Taliban pertama dari tahun 1996 hingga 2001. Fokus utama dari hubungan itu adalah untuk menegosiasikan jaminan keamanan terkait wilayah Xinjiang yang bergejolak dari Gerakan Islam Turkistan Timur (ETIM), yang telah mendirikan basisnya di Afghanistan pada tahun 1998.[7] Para pejabat China bertemu dengan pemimpin Taliban Mullah Omar untuk mencegah “limpahan” terorisme ke Xinjiang. Dalam pertemuan tersebut, Omar menjamin bahwa Taliban tidak akan mengizinkan warga Uighur untuk melancarkan serangan di Xinjiang. Namun, ia juga menyatakan bahwa warga Uighur akan tetap berada dalam barisan Taliban.

 

Secara internal, di Xinjiang, China menggunakan perang melawan teror setelah September 2001 untuk menargetkan etos budaya dan tatanan agama Muslim Uighur, ditambah dengan strategi menciptakan ketidakseimbangan demografis melalui peningkatan migrasi suku Han. Selanjutnya, pada tahun 2009,[8] eksploitasi ekonomi, sinisisasi, dan penindasan terhadap budaya Islam sekuler di provinsi tersebut menyebabkan kerusuhan etnis yang meluas di Xinjiang. Dimulainya Belt and Road Initiative (BRI) yang sangat digembar-gemborkan pada tahun 2013 membuat Xinjiang – titik awal dari banyak proyek konektivitas ambisius BRI ke Asia Tengah, Eropa, dan Eurasia – menjadi sangat penting secara strategis dan ekonomis. Pada tahun 2014, Xi menekankan pembangunan “Tembok Besi Besar” untuk melindungi persatuan dan solidaritas nasional[9] di Xinjiang yang bergejolak dan mengamankan BRI, “proyek abad ini”.

Pada Agustus 2016, Sekretaris Partai Chen Quanguo, yang dikenal dengan kebijakan anti-minoritas dan sebagai inovator kebijakan etnis China,[10] dikirim ke Xinjiang untuk meluncurkan strategi sekuritisasi. Dia memulai pengawasan berteknologi tinggi dan melakukan profil DNA terhadap Muslim di wilayah tersebut, menjadikan Xinjiang sebagai zona paling termiliterisasi di China. Pada tahun 2017, di bawah kepemimpinan Xi, PKC menginvestasikan jutaan dolar untuk membangun 1.200 pusat penahanan[11] dan memenjarakan lebih dari 1 juta Muslim, termasuk Uighur, Kazak, Uzbek, dan Kirgistan. Di pusat-pusat penahanan ini, umat Islam dipaksa untuk bersumpah setia kepada PKT dan mencela Islam dan budaya Islam, termasuk memelihara jenggot panjang dan mengenakan cadar. Pada tahun 2017, umat Islam dilarang melakukan ibadah salat. Pelanggaran terhadap larangan tersebut akan dikenai denda dan dijebloskan ke dalam kamp penahanan.

Sementara itu, China menunjukkan ketertarikan yang semakin besar terhadap Taliban yang fundamentalis dan menjalin komunikasi langsung dengan mereka. Beijing menjadi tuan rumah bagi delegasi Taliban pada tahun 2019 setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan pembicaraan dengan kelompok itu.[12] Pada Juli 2021, Taliban dijamu di Kota Tianjin oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi, yang menggambarkan mereka sebagai “kekuatan penting”.[13] Setelah pengambilalihan Taliban atas Afghanistan, China dengan cepat menjanjikan bantuan kemanusiaan sebesar 13 juta dolar AS dan menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan sementara yang baru diperlukan untuk memulihkan ketertiban di Afghanistan.[14] China juga secara aktif mencari dukungan internasional untuk membangun kembali Afghanistan, mencabut sanksi-sanksi, dan mencairkan aset-aset asing Afghanistan. Selain itu, Beijing telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat hubungannya dengan Taliban dengan mengimpor barang-barang Afghanistan tanpa tarif dan menginvestasikan US$550 juta untuk tiga tahun ke depan untuk mengekstraksi minyak dari Afghanistan.[15] Baru-baru ini, perusahaan telekomunikasi China, Huawei, dikontrak oleh Taliban untuk memasang kamera CCTV untuk pengawasan,[16] yang semakin meningkatkan pengaruh China terhadap kelompok fundamentalis tersebut.

Sebagai imbalannya, Taliban telah merelokasi para pejuang Uighur dari perbatasan China-Afghanistan dan meningkatkan pengawasan terhadap 2.000 etnis Uighur, yang telah tinggal di Afghanistan selama beberapa dekade. Namun, Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) masih menjadi ancaman yang signifikan bagi keamanan dan kepentingan ekonomi China, terutama untuk proyek-proyek Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) di Pakistan. TTP bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri di Pakistan Utara pada Juli 2021, yang menewaskan sembilan pekerja asal China.[17] Antara Agustus 2021 dan Agustus 2022, 433 warga sipil dan personel keamanan tewas dalam 250 serangan TTP.[18] Taliban dan TTP bersekutu erat secara ideologis dan telah berperang bersama melawan pasukan NATO yang dipimpin AS di Afghanistan. Beijing telah meminta bantuan Taliban untuk menjinakkan TTP demi mengamankan CPEC dan para pekerja China di Pakistan.

Situasi di Afghanistan telah menjadi semakin memprihatinkan, dengan Taliban menjadi lebih represif terhadap perempuan dan anak perempuan, melarang mereka keluar dari sekolah dan merampas hak-hak dasar mereka. Penindasan ini semakin memburuk, dengan Kabul baru-baru ini melarang semua partai politik, dengan alasan hukum Islam.[19] Meningkatnya hubungan ekonomi dan politik antara China dan Taliban telah membatasi pilihan bagi negara-negara demokratis dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendorong hak-hak perempuan dan pembentukan pemerintahan yang inklusif. Dengan bantuan Beijing, Taliban bahkan telah menguasai 14 misi diplomatik di luar negeri,[20] termasuk di Pakistan, Rusia, China, Kazakhstan, dan Iran, di tengah isolasi global.

Kolusi oportunis antara kekuatan Islamis dan Komunis telah menciptakan lingkungan yang mendukung penganiayaan terhadap kaum minoritas di kedua negara. Namun, dengan adanya kelompok-kelompok teror lainnya di wilayah Afghanistan-Pakistan, tango Beijing dengan rezim di Kabul hanya akan menghasilkan keuntungan sementara bagi kedua belah pihak. Dalam jangka panjang, pengaturan ini akan terbukti kontraproduktif.

 

 

[1] Associated Press News. Taliban hail China’s new ambassador with fanfare, saya it’s a sign for others to establish relations. 7 September 2023. https://apnews.com/article/afghanistan-taliban-china-ambassador-a31e0a5a435cac9286abddd2e3a210c7

[2] Aljazeera. Taliban gives a warm welcome to China’s new ambassador to Afghanistan. 13 September 2023. https://www.aljazeera.com/news/2023/9/13/taliban-gives-a-warm-welcome-to-chinas-new-ambassador-to-afghanistan

[3] Ibid.

[4] The Hindu, China’s Xi stresses ‘hard-won social stability’ in rare Xinjiang visit. 26 Agustus 2023. https://www.thehindu.com/news/international/chinas-xi-stresses-hard-won-social-stability-in-rare-xinjiang-visit/article67239588.ece

[5] Ben Westcost & Steven Jiang. Operating manual for Xinjiang maasive re-education camps allegedly revealed in leaked Chinese documents. 25 November 2019. https://edition.cnn.com/2019/11/25/asia/xinjiang-china-documents-icij-intl-hnk/index.html

[6] Yang Sheng. China’s diplomacy to further consolidate and expand ‘circle of friends’ in summer, with Xi meeting visiting leaders from New Zealand, Barbados, Mongolia, Vietnam. Global Times. 27 Januari 2023.  https://www.globaltimes.cn/page/202306/1293292.shtml

[7] Jiayi Zhou, Fei Su, & Jingdong Yuan Treading Lightly: China’s Footprint in a Taliban-le Afghanistan. SIPRI Insights on Peace & Security No.2022//08. November 2022. https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-11/sipriinsights_2208_china_and_afghanistan_2.pdf

[8] The New York Times. China Locks Down Restive Region After Deadly Clashes. https://www.nytimes.com/2009/07/07/world/asia/07china.html

[9] Economic Times. Xi Jinping wants building “great wall of iron” for troubled Xinjiang. 11 Maret 2017. https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/xi-jinping-wants-building-great-wall-of-iron-for-troubled-xinjiang/articleshow/57594725.cms?from=mdr

[10] Adrian Zenz & James Leibold. Chen Quanguo: The Strongman Behind Beijing’s Securitization Strategy in Tibet and Xinjiang. China Brief Volume 17 Issues 12.  21 September 2017. https://jamestown.org/program/chen-quanguo-the-strongman-behind-beijings-securitization-strategy-in-tibet-and-xinjiang/

[11] The Washington Post. China finally admits it is building a new archipelago of concentration camps. Wiil the world respond?. 11 Oktober 2018. https://www.washingtonpost.com/opinions/china-finally-admits-it-is-building-a-new-archipelago-of-concentration-camps-will-the-world-respond/2018/10/11/fb3b6004-ccc6-11e8-a3e6-44daa3d35ede_story.html

[12] Abdul Qadir Sediqi & Rupam Jaim. Afghanistan’s Taliban meets Chinese government in Beijing. Reuters. 22 September 2019.  https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-taliban-china-idUSKBN1W70I3

[13] Ananth Krishnan. China Foreign Minister Wang Yi host Taliban, calls them ‘pivotal force’. The Hindu. 28 Juli 2021. https://www.thehindu.com/news/international/taliban-leader-meets-chinese-fm-assures-not-to-allow-terrorist-forces-to-operate-from-afghanistan/article35582147.ece

[14] BBC. China offers $31m in emergency aid to Afghanistan. 9 September 2021. https://www.bbc.com/news/world-asia-china-58496867

[15] Diksha Madhok, Ehsan Popalzai & Masoud Popalzai. A Chinese company has signes oil extraction deal with Afhanistan’s Taliban. 6 Januari 2023. CNN Business. https://edition.cnn.com/2023/01/06/business/china-company-taliban-oil-deal-hnk-intl/index.html

[16] Manoj Gupta. Is Profiling China’s New Game Plan in Afghanistan? Huawei to Install CCTVs in All Provinces. News 18. 18 Agustus 2023. https://www.news18.com/world/is-profiling-chinas-new-game-plan-in-afghanistan-huawei-to-install-cctvs-in-all-provinces-exclusive-8540583.html

[17] C. Krishnasai. TTP terrorist responsible for attacks on Chinese in Pakistan killed: Report. WION. 11 Juli 2023. https://www.wionews.com/south-asia/ttp-terrorist-responsible-for-attacks-on-chinese-in-pakistan-killed-report-614312

[18]  Iftikhar A.Khan. Terror attacks in Pakustan surge by 51pc after Afghan Taliban victory. Dawn. 20 Oktober 2022. https://www.dawn.com/news/1715927

[19] Ayaz Gul. Taliban Ba Afghan Political Parties, Citing Sharia Violations. VOA News. 16 Agustus 2023. https://www.voanews.com/a/taliban-ban-afghan-political-parties-citing-sharia-violations/7228136.html#:~:text=Taliban%20soldiers%20celebrate%20on%20the,15%2C%202023.&text=The%20Taliban%20on%20Wednesday%20banned,against%20Islamic%20law%2C%20or%20Sharia.

[20] Outlook India. Afghanistan: Taliban Takes Over 14 Diplomatic Missions, Wants To Control More. 25 Maret 2023. https://www.outlookindia.com/international/afghanistan-taliban-takes-over-14-diplomatic-missions-wants-to-control-more-missions-news-273297

Duta Besar baru Tiongkok untuk Afghanistan Zhao Sheng berjabat tangan dengan Perdana Menteri Taliban Mohammad Hasan Akhund di Istana Kepresidenan di Kabul pada 13 September (Foto melalui: Kantor Media Perdana Menteri Taliban/AP)

Taliban Menyambut Duta Besar Baru Tiongkok untuk Afghanistan

, , , , , , 0

Taliban menyambut kedatangan Zhao Sheng sebagai Duta Besar baru Tiongkok untuk Afghanistan dalam sebuah upacara mewah yang digelar di istana presiden di Kabul pada minggu ke dua di bulan September 2023. Tiongkok merupakan salah satu dari beberapa negara, termasuk Pakistan, Iran, dan Rusia, yang tetap mempertahankan kehadiran diplomatiknya di Afghanistan sejak Taliban merebut kembali kendali negara pada tahun 2021.

Dalam upacara di istana tersebut, Perdana Menteri Taliban, Mohammad Hasan Akhund, berjabat tangan dengan Zhao dan menerima mandat Duta Besar Tiongkok yang baru. Juru bicara Taliban, Zabiullah Mujahid, dalam pernyataannya, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Tiongkok atas penunjukan Zhao Sheng sebagai duta besar dan menyatakan harapannya bahwa penunjukan ini akan meningkatkan hubungan diplomatik antara kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi.

Menurut kantor perdana menteri China, Zhao mengatakan bahwa Tiongkok adalah tetangga yang baik bagi Afghanistan dan sepenuhnya menghormati kemerdekaan, integritas teritorial, dan independensi dalam pengambilan keputusan Afghanistan. Zhao menekankan bahwa Tiongkok tidak memiliki kebijakan campur tangan dalam urusan dalam negeri Afghanistan dan tidak ingin menjadikan Afghanistan sebagai wilayah pengaruhnya.

Perdana Menteri Taliban menyatakan bahwa hubungan antara kedua negara saat ini berada pada tingkat yang baik dan menyatakan harapannya untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut guna memperkuat hubungan bilateral. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan bahwa penunjukan ini merupakan rotasi normal dari duta besar Tiongkok untuk Afghanistan dan bertujuan untuk terus memajukan dialog dan kerja sama antara kedua negara. Mereka juga menyatakan bahwa kebijakan Tiongkok terhadap Afghanistan telah jelas dan konsisten.

Tiongkok, sebagai negara tetangga Afghanistan yang memiliki investasi besar di wilayah tersebut, telah menjalani pendekatan hati-hati terhadap situasi pasca-Taliban kembali berkuasa setelah penarikan AS pada tahun 2021. Tiongkok telah menekankan pentingnya kerja sama dengan Afghanistan dan negara-negara tetangga regional dalam isu-isu seperti anti-terorisme, kolaborasi ekonomi, serta peningkatan stabilitas dan pembangunan regional.

Pejuang Taliban memegang bendera Taliban saat mereka merayakan ulang tahun pertama penarikan pasukan pimpinan AS dari Afghanistan, di dekat bekas kedutaan AS di Kabul pada 31 Agustus 2022. (Foto oleh WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

Kunjungan Taliban Ke Indonesia: Saatnya Mencari Dukungan?

, , , , , , , , 0

Delegasi level menengah Taliban, Afghanistan, dikabarkan berkunjung ke Indonesia dan dilaporkan berlangsung pada pertengahan Juli lalu. Hal ini dikonfirmasi oleh Juru Bicara Kementerian Luar RI Negeri Teuku Faizasyah, bahwa aktifitas itu memang benar terjadi.

“Kami mengantisipasi proses rekonsiliasi internal, proses demokratisasi yang lebih besar, dan akses pendidikan yang lebih baik bagi perempuan,” kata Faizasyah. Dikatakan bahwa Taliban berada di Jakarta untuk “kegiatan internal dengan misi mereka” dan bahkan tidak bertemu dengan kementerian luar negeri, kata Faizasyah kepada Nikkei Asia.

Kantor berita AFP juga melaporkan bahwa pihak Afghanistan mengonfirmasi telah melakukan pertemuan dengan politisi di ibu kota RI. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan, Hafiz Zia disebut memimpin delegasi dan mempublikasikannya di Twitter. “Delegasi mengadakan pertemuan dan diskusi yang bermanfaat dengan beberapa cendekiawan, politisi, dan pengusaha di Indonesia,” tulisnya dimuat media tersebut

Selain bertemu dengan pejabat dari Indonesia, pihak Taliban juga bertemu dengan duta besar dari negara lain seperti Sri Lanka, Bangladesh, dan juga Singapura, dilansir dari media Afghanistan, Tolo News. Kunjungan itu, kata para analis, merupakan upaya Taliban “untuk mendapatkan dukungan untuk pengakuan internasional dan menarik investasi asing di Afghanistan untuk menopang ekonominya yang hancur” setelah diambil alih oleh Taliban.

Kepemimpinan Taliban menganggap legitimasi internasional sebagai “baik untuk dimiliki tetapi tidak harus dimiliki,” kata Nishank. “Perbedaan itu sangat penting untuk memahami motif mereka untuk jangkauan internasional mereka, yaitu untuk menopang ekonomi yang gagal untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka daripada membantu warga Afghanistan.”

Sebagai “negara” yang belum diakui, tentu Afghanistan Taliban kesulitan untuk menjalankan pemerintahannya, khususnya untuk menjalankan kepentingan nasional mereka di ranah internasional. Terlebih dengan kondisi ekonomi yang buruk, Taliban tidak dapat menjadi negara yang sepenuhnya terisolir seperti Korea Utara—yang bahkan memiliki hubungan erat dengan China—Taliban membutuhkan teman atau setidaknya mitra untuk menjadi peluang peningkatan kesejahteraan negaranya.

Hal ini terjadi karena geopolitik baru tatanan dunia cenderung bersifat ekonomis dalam arti direstrukturisasi sesuai dengan kekuatan pasar global. Kondisi telah memaksa Taliban, atau membuatnya merubah pola pikir yang sangat konservatif untuk mencari dukungan. Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam sepertinya menjadi pilihan yang aman untuk Taliban memperluas aktifitas internasionalnya.

Taliban percaya ada kelompok-kelompok Islam di negara-negara Muslim – termasuk Indonesia dan Malaysia – yang dapat dibujuk untuk mendengarkan cerita dari sisi mereka dan “mungkin diyakinkan” untuk melobi pemerintah mereka masing-masing untuk mendukungnya, kata Faran Jeffery, wakil direktur dan kepala divisi terorisme Asia Selatan di wadah pemikir Islamic Theology of Counter Terrorism yang berbasis di Inggris.

Inamullah Samangani, Wakil Juru Bicara Pusat (Tengah) Taliban duduk bersama pejabat Taliban lainnya di kantor barunya di departemen Kebudayaan dan Informasi kota Kandahar, di Afghanistan selatan, pada 25 Mei 2023 (Foto oleh Elise Blanchard untuk The Washington Post via Getty Images)

Kembali Memperlihatkan Jati Diri? Taliban Mengecam Laporan PBB

, , , , , , , 0

Taliban mengutuk laporan Dewan Keamanan PBB sebagai “tidak berdasar dan bias yang menyebut pemerintah Afghanistan “sangat eksklusif” dan “represif”. Laporan tersebut, yang dirilis awal Juni lalu oleh Tim Pemantau Dukungan dan Sanksi DK PBB, mengatakan struktur pemerintahan Taliban tetap “sangat eksklusif, berpusat pada Pashtun dan represif” terhadap semua bentuk oposisi. Terlebih semenjak pusat kekuasaaan kembali ke Kandahar, seperti masa pemerintahan Taliban di Afghanistan pada 1990-an.

Laporan DK PBB itu juga mengatakan kelompok itu berjuang melawan konflik internal atas kebijakan utama, sentralisasi kekuasaan dan kontrol keuangan dan sumber daya alam di Afghanistan. Perebutan kekuasaan yang sedang berlangsung membuat situasi semakin tidak stabil, ke titik di mana pecahnya konflik bersenjata antara faksi-faksi yang bersaing merupakan risiko nyata, tambah laporan itu.

Dalam beberapa bulan terakhir setidaknya dua juru bicara Taliban yang berbasis di Kabul diminta untuk pindah ke kota selatan Kandahar, menimbulkan spekulasi tentang peralihan kekuasaan dari ibu kota ke kota selatan Kandahar, tempat pemimpin tertinggi Haibatullah Akhunzada bermarkas. Pada bulan April lalu, juru bicara utama Taliban, Zabiullah Mujahid diminta untuk bekerja dari kedua tempat sementara Innamullah Samangani, wakil juru bicara pemerintah sementara lainnya, dipindahkan ke Kandahar.

Selain perpindahan kekuasaan ke wilayah Kandahar, Mujahid juga menolak “tuduhan” perselisihan di Afghanistan antara warga dan kelompok Taliban. Mengatakan bahwa itu tidak berdasar dan menunjukkan “permusuhan yang jelas” terhadap warga Afghanistan.[1] Desas-desus perselisihan antara para pemimpin kelompok itu merupakan kelanjutan dari propaganda 20 tahun terakhir, katanya, mengacu pada 20 tahun perang dan pendudukan AS. “Publikasi laporan yang bias dan tidak berdasar seperti itu oleh Dewan Keamanan tidak membantu Afghanistan dan perdamaian dan keamanan internasional, sebaliknya, itu meningkatkan kekhawatiran di antara orang-orang [Afghanistan],” menurut Mujahid dilansir dari Al Jazeera.[2]

Sejak mengambil alih negara itu pada Agustus 2021, grup tersebut telah memperluas pembatasannya terhadap kebebasan media dan hak-hak perempuan, dengan sekolah menengah untuk anak perempuan tetap ditutup. Pejabat Taliban pada awalnya berjanji untuk membuka sekolah setelah peningkatan infrastruktur. Menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi warga Afghanistan terutama wanita.

Beberapa pemimpin Taliban mendukung pemberdayaan perempuan, dengan mengatakan bahwa Islam menjamin hak perempuan atas pendidikan dan pekerjaan. Namun, apa yang dilaporkan oleh media internasional dan juga laporan PBB tidak menunjukan hal tersebut. Hak-hak wanita dan perempuan kembali “ditutup”. Pejabat Taliban juga membantah ada keretakan di antara para pemimpinnya. Laporan tersebut menggambarkan pemimpin Taliban, Akhunzada, sebagai orang yang “tertutup dan sukar dipahami” dan mengatakan dia memiliki langkah-langkah rumit untuk memastikan keselamatannya saat mengadakan pertemuan.

Walaupun begitu, dalam beberapa hari terakhir, Taliban telah berusaha untuk mengecualikan semua organisasi asing dari sektor pendidikan, menurut juru bicara sekretaris jenderal PBB, Stephane Dujarric, mengatakan pada hari Kamis akan menjadi “langkah mundur yang mengerikan” bagi rakyat Afghanistan. Badan-badan bantuan telah menyediakan makanan, pendidikan, dan dukungan kesehatan kepada warga Afghanistan setelah pengambilalihan Taliban pada Agustus 2021 setelah berbagai krisis kemanusiaan terjadi setelah itu.

Perubahan semacam ini, tentu bukan hal yang mengejutkan, identitas merupakan salah satu aspek yang penting dalam menentukan arah kebijakan oleh para pengambil kebijakan, dan Pemerintahan Taliban menjadi salah satu contoh nyata dimana identitas, mempengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara. Konsep identitas sendiri merupakan salah satu konsep dari pendekatan konstruktivisme.

Konstruktivis berusaha untuk mendorong domain empiris dan penjelas dari teori hubungan internasional di luar batas analitis teori lain, dengan mempermasalahkan identitas dan kepentingan negara. Lebih lanjut, konstruktivisme juga memperluas rangkaian faktor ideasional yang memengaruhi hasil internasional dengan memasukkan transformasi sebagai ciri normal politik internasional.[3]

Konstruktivisme berusaha mencari tahu bagaimana masa lalu membentuk cara para aktor memahami situasi mereka saat ini dan pada dasarnya ia berfokus pada proses historis.[4] Proses konstruksi identitas nasional tidak dapat dilepaskan dari wilayah sosial politik yang ditempatinya.[5] Secara historis, Taliban bekerja dengan cara yang radikal, hal ini mungkin menjadi pijakan dan titik awal dari bagaimana Taliban mengambil kebijakan saat ini.

Dihadapkan pada dunia internasional yang “tidak sepaham” dengan Taliban, membuat dirinya kembali menutup diri, seperti apa yang telah dilakukan hampir lebih dari 20 tahun silam. Walaupun begitu, memang terlihat beberapa perubahan dari Taliban yang dapat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi. Tetapi, apa yang dilakukan Taliban saat ini, dan apa yang ditakutkan oleh aktor internasional mengenai kembalinya “identitas” Taliban dapat terjadi.

[1] “Taliban slams UN report calling Afghan government ‘exclusionary’”, Al Jazeera, 11 Juni 2023, https://www.aljazeera.com/news/2023/6/11/taliban-slam-un-report-calling-afghan-government-exclusionary

[2] Ibid.

[3] J.G. Ruggie, “Constructing the World Polity”, London: Routledge, 1998, hlm 27

[4] S.G. Leander, “Constructivism and International Relations”, London: Routledge, 2006, hlm 19

[5] Isa Erbas, “Constructivist Approach in Foreign Policy and in International Relations”, Journal of Positive School Psychology, Vol. 6, No. 3, 2022, hlm 5087

Members of the Security Council sit during a meeting at the UN headquarters in New York. Shannon Stapleton/Reuters

DK-PBB Adopsi Mengecam Larangan Taliban soal Keterlibatan Wanita

, , , , , , 0

Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi pada hari Kamis (27/4) yang mengutuk larangan bagi wanita Afghanistan untuk bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afghanistan dan mendesak Taliban untuk “segera membalikkan” kebijakan dan praktiknya yang membatasi kebebasan dasar wanita dan anak perempuan.

Resolusi ini, yakni Resolusi 2681 (2023), disusun oleh Uni Emirat Arab dan Jepang, anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, di mana 15 anggota tetap dan tidak tetap mendukung penuh resolusi ini. Selain itu juga, terdapat lebih dari 90 negara mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas “erosi yang semakin meningkat” terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar wanita dan anak perempuan di Afghanistan oleh Taliban.

Resolusi tersebut menyatakan keputusan baru-baru ini oleh Taliban untuk melarang wanita Afghanistan bekerja untuk PBB di Afghanistan, ditambah dengan pembatasan sebelumnya yang melarang wanita Afghanistan bekerja untuk organisasi non-pemerintah internasional dan nasional, akan berdampak negatif dan sangat besar pada operasi PBB di negara tersebut, termasuk penyediaan bantuan yang menyelamatkan nyawa dan layanan dasar kepada yang paling rentan.

Resolusi ini menuntut partisipasi penuh, setara, bermakna, dan aman bagi wanita dan anak perempuan di Afghanistan.

Taliban mengatakan keputusan mereka untuk melarang wanita bekerja untuk PBB adalah “masalah internal.”

 

China turut kritik soal mundurnya AS dari Afghanistan

Kembalinya Taliban ke kekuasaan di Afghanistan pada 15 Agustus 2021, diikuti dengan gangguan bantuan keuangan internasional telah meninggalkan negara yang dilanda perang dalam krisis ekonomi, kemanusiaan, dan hak asasi manusia.

China mengecam keputusan Amerika Serikat yang terburu-buru meninggalkan Afghanistan dan membekukan aset bank Afghanistan. China, salah satu anggota tetap Dewan Keamanan, mendesak Washington untuk “mengganti kerugian yang telah disebabkan pada rakyat Afghanistan daripada terus memperburuk penderitaan mereka.”

Menambahkan, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily A. Nebenzya, menyatakan bahwa anggota dewan PBB negara Barat telah memblokir resolusi yang lebih ambisius yang akan mengatasi dampak sanksi terhadap Taliban dan bagaimana mengembalikan aset yang ia katakan telah “dicuri” Amerika Serikat dari negara tersebut ketika mengambilalih dana Bank Sentral.

Selama ini, Pemerintahan Taliban telah melakukan serangan yang berkelanjutan terhadap hak asasi manusia meskipun komitmen mereka untuk melindungi hak asasi manusia dan hak wanita.

Wanita dan anak perempuan telah dicabut hak-haknya, termasuk hak pendidikan, dan hilang dari kehidupan publik di bawah pemerintahan Taliban.

Ribuan wanita telah kehilangan pekerjaan atau dipaksa untuk mengundurkan diri dari lembaga pemerintah dan sektor swasta.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah adopsi resolusi yang einan dari Dewan bahwa PBB mengirimkan pesan yang jelas kepada Taliban yang mengutuk represi mereka terhadap wanita dan anak perempuan Afghanistan. 

“Komunitas internasional tidak akan tinggal diam sementara wanita dan anak perempuan Afghanistan dilarang hak asasi manusia dan kebebasan dasar mereka,” katanya.

AFP_336J6ND

Pertaruhan Minyak China di Afghanistan yang dikuasai Taliban

, , , , 0

Penandatanganan kesepakatan bernilai jutaan dolar antara Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co dan Taliban di Kabul pada kamis (18/1/2023) digadang-gadang oleh Taliban sebagai kemenangan ekonomi besar pertamanya sejak kembali memegang tampuk Pemerintah Afghanistan pada Agustus 2021. Kesepakatan tersebut, yang diperkirakan bernilai $540 juta, memberikan Beijing akses ke cekungan Amu Darya di Afghanistan utara.

 

Afghanistan memiliki ladang mineral berukuran kecil dan menengah, yang sebagian besar masih belum dieksplorasi. Meskipun kesepakatan ini telah menciptakan banyak kebisingan, cekungan ini sebenarnya telah diperuntukkan oleh kepemimpinan Republik yang sekarang lebih dari satu dekade yang lalu untuk dikembangkan oleh China. Pemerintah sementara yang dipimpin Taliban sedang mencari kemenangan ekonomi yang besar dengan menggantungkan sebagian besar kekayaan mineral negara itu di depan China sembari juga mencoba untuk memberi sinyal kepada negara-negara lain.

 

Tujuan dan tantangan China di Afghanistan

Di luar dimensi politik dan sikap, kepraktisan kesepakatan dan implementasi kesepakatan akan menjadi kuncinya. Bagi China, menjaga Afghanistan dan Asia Tengah dari jangkauan Negara Barat telah menjadi tujuan strategis yang penting, namun hal ini ditantang ketika Rusia menginvasi Ukraina tahun lalu. Banyak negara di kawasan ini, kecuali Tajikistan, menerima kedatangan Taliban karena mereka tidak ingin memicu konflik di perbatasan mereka. Hari ini, mereka secara terbuka mendiskusikan kerja sama regional dengan kelompok tersebut. Invasi Rusia ke Ukraina juga memberikan ruang bagi AS untuk terlibat kembali di Asia Tengah.

Namun, China telah menerima Taliban semenjak berapa waktu yang lalu hingga  sekarang telah menjadi kekuatan yang paling terlihat aktif di Kabul sejak Taliban mengambil alih. Beijing telah menjadi tuan rumah bagi beberapa delegasi Taliban. Pada tahun 2021, di Tianjin, beberapa bulan sebelum tampuk pemerintahan Afghanistan direbut oleh Taliban, Menteri Luar Negeri China saat itu, Wang Yi, menjamu Abdul Ghani Baradar, yang sekarang menjabat sebagai Penjabat Deputi Perdana Menteri Afghanistan.

 

Bukan berarti China tidak memiliki masalah keamanan. Hal ini telah mendorong Taliban untuk bertindak melawan kelompok-kelompok militan yang dipimpin oleh Uighur yang beroperasi di dalam wilayah Afghanistan, seperti Partai Islam Turkistan, yang menargetkan akan tindakan China di Xinjiang yang bergolak. Seberapa kooperatifnya Taliban dengan China dalam hal ini masih diperdebatkan.

 

Secara ekonomi, pendekatan China terhadap Afghanistan akan menempatkan Pakistan sebagai pusatnya, sehingga kedua negara tersebut akan terikat pada proyek-proyek yang lebih besar seperti Belt and Road Initiative dan Koridor Ekonomi China-Pakistan. Namun, memburuknya situasi keamanan yang cepat antara Taliban dan Pakistan, khususnya mengenai Tehrik-i-Taliban Pakistan, mungkin akan mengganggu rencana Beijing. Serangan baru-baru ini yang menargetkan China di Kabul dan di Pakistan akan menguji khususnya citra catatan buruk China dalam berurusan dengan Islam  baik sebagai agama, masyarakat, dan budaya. Fakta bahwa strategi Pakistan di Afghanistan juga bisa jadi mencerminkan masih minimnya kepercayaan pada koridor kekuasaan Beijing.

 

Perspektif Taliban

Sementara itu, Taliban bertujuan untuk membangun sebuah pemerintahan Islam yang sukses, yang berbeda dari versi sebelumnya. Untuk mencapai hal ini, mereka membutuhkan ekonomi yang cukup fungsional untuk mendanai tidak hanya negara, tetapi juga faksi-faksi individu di bawah payung gerakan Taliban. Saat ini, masyarakat Afghanistan hidup dalam kondisi ekonomi dan sosial yang buruk. Taliban telah menerapkan kebijakan regresif, seperti melarang pendidikan bagi perempuan. Depresi ekonomi yang berkepanjangan akan menantang otoritas rezim saat ini. Tantangan tersebut mungkin tidak datang dari publik, tetapi dari dalam gerakan. Hal ini tidak selalu berarti tantangan kepemimpinan terhadap Pemimpin Tertinggi Hibatullah Akhundzada, tetapi dapat menyebabkan pengasingan lebih lanjut terhadap rezim tersebut oleh komunitas global, yang berusaha dihindari oleh beberapa pemimpin Taliban. Visi ekonomi dari beberapa anggota Taliban, termasuk mereka yang bernegosiasi dengan Negara Barat dan juga kelompok Haqqani, sebuah kelompok yang berbeda dengan inti ideologi Taliban, yang dipegang oleh Akhundzada dan lingkaran penasihat serta orang kepercayaannya. Tidak mungkin Taliban akan membuat konsesi ideologis hanya untuk memfasilitasi keuntungan ekonomi tertentu setelah membangun narasi telah mengalahkan negara adidaya.

 

Kenyataan ini, kemudian, menimbulkan sebuah pertanyaan: apakah Beijing siap untuk secara ekonomi mengangkat rezim Taliban secara sendirian dengan imbalan sumber daya alam? Dan apakah biaya dari strategi semacam itu terjangkau? China memiliki catatan yang tidak jelas dalam menjalankan investasi dan bisnis di wilayah-wilayah yang bergejolak secara politik dari jauh. Jika Beijing berharap untuk menjalankan strategi ekonominya di Afghanistan melalui buku cek kosong dan Pakistan yang secara ekonomi tidak stabil yang menghadapi tantangan politik dan strategis yang berat, sekarang mungkin perlu dipikirkan kembali.

 

Keberhasilan atau kegagalan kesepakatan minyak dapat menentukan masa depan kerja sama Afghanistan dan China. Meskipun begitu, Beijing akan berhati-hati agar tidak menjadi catatan kaki lain dalam kisah “kerajaan yang terkubur”.

Seorang siswi membaca buku dengan saudara laki-lakinya Hamid (kiri) di rumah mereka di Kabul. Wanita sekarang dilarang kuliah di Afghanistan yang dikuasai Taliban, tempat mereka terus-menerus dilucuti dari kebebasan mereka selama setahun terakhir. (Foto oleh AHMAD SAHEL ARMAN/AFP via Getty Images)

Taliban Melarang Perempuan Belajar di Universitas

, , , , , , , 0

Taliban telah melarang wanita dari universitas di Afghanistan, memicu kecaman internasional dan keputusasaan di kalangan anak muda di negara itu. Menteri pendidikan tinggi mengumumkan regresi pada hari 20 Desember 2022, dengan mengatakan kebijakan itu akan segera berlaku.

Larangan itu semakin membatasi pendidikan perempuan. Beberapa wanita melakukan protes di ibu kota Kabul pada hari 21 Desember 2022 lalu. Namun, demonstrasi kecil dengan cepat dibubarkan oleh pejabat Taliban.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa negara telah mengutuk perintah tersebut, yang membawa Afghanistan kembali ke periode pertama pemerintahan Taliban ketika anak perempuan tidak dapat menerima pendidikan formal. Pelapor Khusus PBB untuk Afganistan mengatakan itu adalah “pelanggaran baru yang semakin melanggar hak atas pendidikan yang setara dan memperdalam penghapusan perempuan dari masyarakat Afganistan.”

Namun di negara tetangga Pakistan, menteri luar negeri mengatakan meski dia “kecewa” dengan keputusan Taliban, dia masih menganjurkan keterlibatan. Taliban telah menjanjikan aturan yang lebih lunak setelah merebut kekuasaan tahun lalu menyusul penarikan AS dari negara itu. Namun para Islamis garis keras terus memutar balik hak dan kebebasan perempuan di negara tersebut.

Pemimpin Taliban, Hibatullah Akhundzada dan lingkaran dalamnya menentang pendidikan modern terutama untuk perempuan. Sikap ini ditentang oleh pejabat yang lebih moderat, dan analis mengatakan masalah ini telah menjadi titik perpecahan faksi sepanjang tahun.

Kementerian pendidikan mengatakan para sarjananya telah mengevaluasi kurikulum dan lingkungan universitas, dan kehadiran untuk anak perempuan akan ditangguhkan “sampai lingkungan yang sesuai” tersedia.

Padahal pada bulan Maret lalu, Taliban telah berjanji untuk membuka kembali beberapa sekolah menengah untuk anak perempuan tetapi kemudian membatalkan langkah tersebut pada hari mereka akan kembali. Tindakan keras itu juga mengikuti kebijakan pembatasan baru terhadap perempuan dalam beberapa bulan terakhir. Pada November, perempuan dilarang masuk ke taman, gimnasium, dan pemandian umum di ibu kota.

Taliban baru tiga bulan lalu mengizinkan ribuan anak perempuan dan perempuan untuk mengikuti ujian masuk universitas di sebagian besar provinsi di seluruh negeri. Tetapi ada batasan pada mata pelajaran yang dapat mereka ambil, seperti teknik, ekonomi, ilmu kedokteran hewan dan pertanian diblokir dan jurnalisme sangat dibatasi.

Sebelum pengumuman pelarangan perempuan untuk masuk universitas, universitas di Afghanistan telah beroperasi di bawah aturan diskriminatif bagi perempuan sejak pengambilalihan Taliban pada 2021. Ada pintu masuk dan ruang kelas yang disekat berdasarkan jenis kelamin, dan siswa perempuan hanya dapat diajar oleh profesor perempuan atau laki-laki tua.

Utusan presiden Rusia untuk Afghanistan Zamir Kabulov (kiri) berjabat tangan dengan anggota delegasi Taliban Mawlawi Shahabuddin Dilawar sebelum konferensi internasional tentang Afghanistan di Moskow pada 20 Oktober 2021. (ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL/AFP via Getty Images)

Taliban Menandatangani Kesepakatan ‘Awal’ Dengan Rusia

, , , , , , , 0

Pemerintah Afghanistan telah menandatangani perjanjian sementara dengan Rusia untuk mengimpor produk minyak bumi dan gandum dengan harga miring. Kesepakatan itu mencakup pembelian tahunan yaitu satu juta ton bensin, satu juta ton solar, setengah juta ton gas untuk memasak, dan dua juta ton gandum, kata juru bicara Kementerian Perdagangan dan Industri Akhundzada Abdul Salam Jawad.

Dia mengatakan proses impor diperkirakan akan “segera dimulai” untuk Afghanistan, yang berada dalam krisis ekonomi setelah bantuan internasional untuk pembangunan yang diandalkan negara itu dipotong karena pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban tahun lalu.

Haji Nooruddin Azizi, pejabat menteri perdagangan dan industri Afghanistan, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa perjanjian tersebut akan berjalan untuk masa percobaan yang tidak ditentukan, setelah itu kedua belah pihak diharapkan untuk menandatangani kesepakatan jangka panjang jika mereka puas dengan pengaturan tersebut.

Dia menolak memberikan perincian tentang harga atau metode pembayaran, tetapi mengatakan Rusia telah menyetujui diskon ke pasar global untuk barang-barang yang akan dikirim ke Afghanistan melalui jalan darat dan kereta api.

Azizi mengatakan kementeriannya sedang bekerja untuk mendiversifikasi mitra dagangnya dan bahwa Rusia telah menawarkan diskon kepada pemerintah Taliban dibandingkan dengan harga komoditas global rata-rata.

Utusan Khusus Presiden Rusia untuk Afghanistan, Zamir Kabulov mengkonfirmasi perjanjian sementara tentang pengiriman bahan bakar dan biji-bijian ke Afghanistan. “Memang ada kesepakatan seperti itu. Sejauh yang saya mengerti, mereka adalah pendahuluan; sekarang, kedua belah pihak harus menandatangani [perjanjian] spesifik tentang volume dan jangkauan produk,” katanya kepada kantor berita negara Rusia, TASS pada akhir September.

Hubungan antara Rusia dan Taliban sendiri dapat dikatakan cukup baik, walaupun Rusia tidak secara resmi mengakui pemerintah Taliban. Namun, Kremlin pernah menjadi “rumah sementara” bagi para anggota Taliban yang kabur ketika AS datang ke Afghanistan. “Kontrak itu disepakati bulan lalu ketika menteri perindustrian dan perdagangan mengunjungi Rusia,” kata Jawad tentang kesepakatan yang dilaporkan.

Aktifitas jual beli ini dapat membantu meringankan isolasi ekonomi Rusia dan Afghanistan yang secara efektif memutusnya dari sistem perbankan global di tengah krisis kemanusiaan yang memburuk.

W6EGQXMZD5K2TJ73JFNSRSBO64

Taliban Membebaskan Insinyur AS Frerichs Saat Presiden Biden Menyetujui Pertukaran dengan Penyelundup Narkoba

, , , , , , 0

Taliban Afghanistan pada hari Senin (19/09) membebaskan insinyur Amerika Mark Frerichs dengan imbalan pemimpin suku Afghanistan yang terkait dengan Taliban, Bashir Noorzai, setelah Presiden Joe Biden memberikan grasi kepada terpidana penyelundup narkoba yang telah ditahan oleh Amerika Serikat sejak 2005, kata para pejabat AS.

 

Frerichs, adalah seorang insinyur dan veteran Angkatan Laut AS dari Lombard, Illinois, yang bekerja di Afghanistan selama satu dekade pada proyek-proyek pembangunan yang diculik pada tahun 2020 saat bekerja di Afghanistan, ditukar di bandara Kabul dengan Noorzai, pejabat menteri luar negeri Amir Khan Muttaqi mengatakan pada konferensi pers.

 

Presiden Biden mengatakan pembebasan Frerichs adalah puncak dari pekerjaan pejabat AS dan pemerintah lainnya. Pemerintahannya berada di bawah tekanan dari keluarga orang Amerika yang ditahan oleh pemerintah asing yang bermusuhan dan Biden mengatakan dia ingin meningkatkan upaya untuk pembebasan mereka. “Membawa negosiasi yang mengarah pada kebebasan Frerichs ke resolusi yang sukses membutuhkan keputusan sulit, yang tidak saya anggap enteng,” kata Presiden Biden dalam sebuah pernyataan, tanpa mengkonfirmasi pembebasan Noorzai.

 

Seorang pejabat senior pemerintah AS, yang menolak disebutkan namanya, mengatakan Presiden Biden telah memberikan grasi kepada Noorzai, yang telah menghabiskan 17 tahun di tahanan AS. Noorzai ditahan atas tuduhan menyelundupkan heroin senilai lebih dari $50 juta ke Amerika Serikat dan Eropa. Dia dinyatakan bersalah setelah diadili di New York pada September 2008 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada 2009.

Pengacara Noorzai telah menyangkal bahwa kliennya adalah pengedar narkoba dan berpendapat bahwa tuduhan itu harus dibatalkan karena pejabat AS menipunya agar percaya bahwa dia tidak akan ditangkap.

Frerichs tiba di Doha dengan pesawat dari Kabul sekitar pukul 13:30. (6.30 pagi EST) dan dalam keadaan sehat, menurut sumber yang mengetahui situasinya. Tidak segera jelas kapan dia akan tiba kembali di Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, yang berpidato di sebuah acara di PBB di New York, berterima kasih kepada Qatar atas dukungannya dalam mengamankan pembebasan Frerichs.

 

TALIBAN ‘SIAP MENYELESAIKAN MASALAH’

Pejabat administrasi pertama Luar Negeri AS mengatakan pembebasan Frerich telah menjadi “prioritas utama” bagi Presiden Biden bahkan setelah kelompok Islamis garis keras Taliban mendapatkan kembali kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021 ketika pasukan asing pimpinan AS menarik diri.

 

Para pejabat AS mengatakan kasusnya akan mempengaruhi pandangan mereka tentang legitimasi pemerintah yang dipimpin Taliban. Tidak ada pemerintah asing yang secara resmi mengakui Taliban, sebagian karena pembatasan kelompok itu terhadap sebagian besar gadis usia sekolah menengah dari pendidikan.

 

Pejabat AS tersebut mengatakan Presiden Biden memutuskan pada Juni untuk mengizinkan pembebasan Noorzai jika Taliban bersedia membebaskan Frerichs. Itu terjadi sebelum serangan pesawat tak berawak AS 31 Juli  2022 yang menewaskan pemimpin Al Qaeda Ayman al-Zawahiri di Kabul, yang semakin memperkeruh hubungan.

 

“Kami memberi tahu Taliban segera setelah serangan bahwa kami akan meminta pertanggungjawaban mereka secara langsung jika ada kerugian yang menimpa Mark dan bahwa cara terbaik mereka untuk mulai membangun kembali kepercayaan dengan Amerika Serikat, dengan dunia, adalah dengan segera membebaskan Mark, ” kata pejabat itu.

 

Pejabat AS bertindak untuk melakukan pertukaran ketika “jendela peluang” tiba bulan ini, pejabat itu menambahkan, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Penjabat menteri luar negeri Afghanistan Muttaqi mengatakan pada hari Senin bahwa Taliban “siap untuk menyelesaikan masalah dengan negosiasi dengan semua termasuk Amerika Serikat.”

 

Noorzai secara singkat berbicara pada konferensi pers yang sama: “Saya bangga berada di ibu kota negara saya di antara saudara-saudara saya.”

Load More

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..