Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi pada hari Kamis (27/4) yang mengutuk larangan bagi wanita Afghanistan untuk bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afghanistan dan mendesak Taliban untuk “segera membalikkan” kebijakan dan praktiknya yang membatasi kebebasan dasar wanita dan anak perempuan.
Resolusi ini, yakni Resolusi 2681 (2023), disusun oleh Uni Emirat Arab dan Jepang, anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, di mana 15 anggota tetap dan tidak tetap mendukung penuh resolusi ini. Selain itu juga, terdapat lebih dari 90 negara mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas “erosi yang semakin meningkat” terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar wanita dan anak perempuan di Afghanistan oleh Taliban.
Resolusi tersebut menyatakan keputusan baru-baru ini oleh Taliban untuk melarang wanita Afghanistan bekerja untuk PBB di Afghanistan, ditambah dengan pembatasan sebelumnya yang melarang wanita Afghanistan bekerja untuk organisasi non-pemerintah internasional dan nasional, akan berdampak negatif dan sangat besar pada operasi PBB di negara tersebut, termasuk penyediaan bantuan yang menyelamatkan nyawa dan layanan dasar kepada yang paling rentan.
Resolusi ini menuntut partisipasi penuh, setara, bermakna, dan aman bagi wanita dan anak perempuan di Afghanistan.
Taliban mengatakan keputusan mereka untuk melarang wanita bekerja untuk PBB adalah “masalah internal.”
China turut kritik soal mundurnya AS dari Afghanistan
Kembalinya Taliban ke kekuasaan di Afghanistan pada 15 Agustus 2021, diikuti dengan gangguan bantuan keuangan internasional telah meninggalkan negara yang dilanda perang dalam krisis ekonomi, kemanusiaan, dan hak asasi manusia.
China mengecam keputusan Amerika Serikat yang terburu-buru meninggalkan Afghanistan dan membekukan aset bank Afghanistan. China, salah satu anggota tetap Dewan Keamanan, mendesak Washington untuk “mengganti kerugian yang telah disebabkan pada rakyat Afghanistan daripada terus memperburuk penderitaan mereka.”
Menambahkan, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily A. Nebenzya, menyatakan bahwa anggota dewan PBB negara Barat telah memblokir resolusi yang lebih ambisius yang akan mengatasi dampak sanksi terhadap Taliban dan bagaimana mengembalikan aset yang ia katakan telah “dicuri” Amerika Serikat dari negara tersebut ketika mengambilalih dana Bank Sentral.
Selama ini, Pemerintahan Taliban telah melakukan serangan yang berkelanjutan terhadap hak asasi manusia meskipun komitmen mereka untuk melindungi hak asasi manusia dan hak wanita.
Wanita dan anak perempuan telah dicabut hak-haknya, termasuk hak pendidikan, dan hilang dari kehidupan publik di bawah pemerintahan Taliban.
Ribuan wanita telah kehilangan pekerjaan atau dipaksa untuk mengundurkan diri dari lembaga pemerintah dan sektor swasta.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah adopsi resolusi yang einan dari Dewan bahwa PBB mengirimkan pesan yang jelas kepada Taliban yang mengutuk represi mereka terhadap wanita dan anak perempuan Afghanistan.
“Komunitas internasional tidak akan tinggal diam sementara wanita dan anak perempuan Afghanistan dilarang hak asasi manusia dan kebebasan dasar mereka,” katanya.
