Menu

Strategi Laut

China di Dasar Laut

, , , , , 0

Selama ini persaingan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) hampir selalu dipahami sebagai perlombaan menciptakan algoritma yang lebih pintar, cip semikonduktor yang lebih cepat, atau model bahasa yang lebih canggih. Padahal secara fundamental di balik seluruh kemajuan tersebut terdapat persoalan tentang penyediaan infrastruktur komputasi yang mampu bekerja tanpa menghabiskan energi dalam jumlah yang semakin besar. Semakin berkembang AI, semakin besar pula kebutuhan akan pusat data yang mampu beroperasi secara stabil, efisien, dan berkelanjutan.

Persoalan ini mulai mengubah cara berbagai negara dalam memandang pusat data. Jika selama bertahun-tahun pusat data dibangun di kawasan industri atau dekat pembangkit listrik, China justru sedang mengeksplorasi pendekatan yang tidak lazim, yakni memindahkan sebagian infrastruktur komputasinya ke dasar laut. Gagasan tersebut mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi kini telah menjadi proyek nyata yang mulai beroperasi di Provinsi Hainan.

Tepatnya Februari 2025, China mengaktifkan klaster pusat komputasi cerdas bawah laut di Lingshui, Hainan. Proyek tersebut menghubungkan modul baru dengan pusat data bawah laut yang telah beroperasi sejak 2023 dan disebut sebagai pusat data komersial bawah laut pertama di dunia. Xinhua melaporkan bahwa fasilitas tersebut memanfaatkan air laut sebagai sistem pendingin alami sehingga mampu mengurangi konsumsi energi dibandingkan pusat data konvensional. Modul yang ditempatkan sekitar 30 meter di bawah permukaan laut itu mampu menampung lebih dari 400 server berkinerja tinggi dan dirancang untuk melayani pelatihan model AI, simulasi industri, pengembangan gim, hingga riset kelautan.

Sekilas, proyek ini tampak sebagai inovasi teknologi semata. Akan tetapi, jika dicermati lebih jauh, pembangunan pusat data bawah laut sesungguhnya menunjukkan perubahan cara China membangun kekuatan digitalnya. Persaingan AI tidak lagi hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki algoritma terbaik, tetapi juga oleh siapa yang mampu menyediakan infrastruktur komputasi yang paling efisien. Dalam konteks itu, dasar laut mulai dipandang sebagai ruang strategis baru bagi ekonomi digital.

Dalam network society, sumber kekuatan pada era digital tidak lagi bertumpu pada kepemilikan sumber daya alam semata, melainkan pada kemampuan membangun jaringan informasi yang mampu menghubungkan, mengolah, dan mendistribusikan data secara efisien. Infrastruktur digital karena itu menjadi fondasi baru daya saing negara. Semakin besar kemampuan sebuah negara mengelola arus data, semakin besar pula pengaruh ekonomi, teknologi, bahkan geopolitiknya.

Dalam perspektif tersebut, pusat data tidak lagi dapat dipahami sebagai sekumpulan server yang menyimpan informasi. kini telah berubah menjadi infrastruktur strategis yang menentukan perkembangan AI, komputasi awan, transaksi keuangan digital, hingga riset ilmiah. Karena itu, negara-negara besar kini tidak hanya berlomba mengembangkan model AI, tetapi juga mencari cara agar pusat data dapat beroperasi lebih hemat energi.

Merujuk pada International Energy Agency (IEA) menegaskan bahwa pesatnya perkembangan AI akan meningkatkan konsumsi listrik pusat data secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Bagi banyak negara, tantangan terbesar bukan lagi menciptakan AI yang lebih cerdas, melainkan memastikan infrastruktur digital tetap dapat berkembang tanpa membebani sistem energi nasional.

Di sinilah pendekatan China menjadi menarik, tidak hanya memperbesar kapasitas pusat data di daratan, Beijing mencoba memanfaatkan karakteristik alam sebagai bagian dari solusi teknologi. Air laut memiliki suhu yang relatif stabil sehingga dapat menggantikan sebagian besar sistem pendingin mekanis yang selama ini menjadi penyumbang konsumsi listrik terbesar dalam operasional pusat data. Menurut China Daily, pusat data bawah laut di Hainan mampu mencapai tingkat efisiensi energi dengan Power Usage Effectiveness (PUE) sekitar 1,1, lebih baik dibandingkan banyak pusat data konvensional yang umumnya memiliki PUE jauh lebih tinggi.

Selain itu, rancangan proyek ini juga membuka peluang integrasi dengan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai sehingga operasional pusat data dapat semakin rendah emisi karbon. Pilihan tersebut memperlihatkan bahwa China tidak sedang membangun pusat data di dasar laut karena keterbatasan lahan. Kemudian yang dibangun China adalah model baru infrastruktur digital, yaitu menggabungkan AI, efisiensi energi, dan ekonomi hijau dalam satu ekosistem. Dengan kata lain, jika pada dekade sebelumnya negara-negara berlomba membangun jalan raya, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi, kini persaingan mulai bergeser menuju pembangunan infrastruktur komputasi yang mampu menopang ekonomi digital dalam jangka panjang.

Perubahan ini juga menunjukkan bahwa persaingan AI sesungguhnya bukan hanya kompetisi perangkat lunak. Di balik model AI yang mampu menjawab pertanyaan dalam hitungan detik, terdapat kebutuhan listrik, sistem pendingin, jaringan serat optik, dan pusat data yang bekerja tanpa henti selama dua puluh empat jam. Semakin besar model AI yang dikembangkan, semakin besar pula ketergantungan terhadap infrastruktur tersebut. Karena itu, negara yang mampu membangun pusat data paling efisien berpotensi memperoleh keunggulan yang tidak kalah penting dibandingkan negara yang hanya unggul dalam pengembangan algoritma.

Maka dari itu, dasar laut tidak lagi sekadar dipandang sebagai ruang eksplorasi sumber daya alam atau jalur kabel komunikasi internasional. Bagi China, dasar laut mulai berubah menjadi fondasi baru bagi pembangunan AI. Perubahan inilah yang menunjukkan bahwa persaingan teknologi saat ini tidak hanya berlangsung di laboratorium atau perusahaan teknologi, tetapi juga merambah ruang-ruang yang selama ini nyaris tidak pernah dibayangkan sebagai pusat lahirnya inovasi.

Pulau, Laut, dan Ambisi China Menguasai Dunia

, , , , , , 0

Langkah China untuk mendorong pembangunan dan penguatan pulau-pulau di wilayah sengketa bukan sekadar kebijakan pembangunan biasa. Ini merupakan bagian dari strategi besar yang mencerminkan pergeseran orientasi kekuatan global dari daratan menuju laut. Dalam konteks ini, laut tidak lagi hanya dipandang sebagai ruang geografis, tetapi sebagai arena utama perebutan pengaruh, sumber daya, dan dominasi politik internasional. Pernyataan pemerintah China yang mendorong pembangunan lebih lanjut terhadap pulau-pulau, termasuk yang berada di wilayah sengketa seperti Laut China Selatan telah menjadi sinyal kuat bahwa negara tersebut tengah mempercepat transformasi dirinya menjadi kekuatan maritim global. Pulau-pulau yang sebelumnya dianggap sebagai titik kecil di peta kini berubah menjadi instrumen strategis yang memiliki nilai militer, ekonomi, sekaligus simbol kedaulatan.

Melalui perspektif teori kekuatan laut yang dikemukakan oleh Alfred Thayer Mahan,  kekuatan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuannya menguasai laut. Laut bukan hanya jalur transportasi, tetapi juga jalur distribusi kekayaan dan kekuasaan. Negara yang mampu mengendalikan jalur laut strategis akan memiliki keunggulan dalam perdagangan global dan pada akhirnya dalam politik dunia. China tampaknya memahami betul prinsip ini Dengan membangun dan memperkuat pulau-pulaunya, mereka tidak hanya menciptakan kehadiran fisik, tetapi juga membangun sistem kontrol terhadap salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Laut China Selatan sendiri merupakan jalur vital yang dilalui oleh sekitar sepertiga perdagangan global. Dengan kata lain, siapa yang memiliki pengaruh dominan di kawasan ini, memiliki leverage besar terhadap arus ekonomi dunia.

Namun, pembangunan pulau tersebut tidak dapat dilepaskan dari dimensi militer. Pulau-pulau yang direklamasi dan dikembangkan sering kali dilengkapi dengan fasilitas strategis seperti landasan udara, pelabuhan militer, serta sistem radar. Ini menjadikan pulau tersebut bukan hanya simbol klaim teritorial, tetapi juga titik proyeksi kekuatan. Dalam konteks ini, China sedang membangun apa yang dikenal sebagai blue water navy, yakni kemampuan militer untuk beroperasi jauh dari wilayah domestiknya dan mempertahankan kepentingan di berbagai kawasan dunia. Langkah ini tentu akan memicu reaksi dari negara-negara lain. Misalnya Amerika Serikat, sebagai kekuatan global yang selama ini mendominasi laut, melihat manuver China sebagai tantangan langsung terhadap prinsip kebebasan navigasi. Kehadiran militer AS di kawasan Indo-Pasifik pun semakin intens, baik melalui patroli maupun latihan militer bersama sekutu. Di sisi lain, negara-negara seperti Filipina dan Vietnam juga meningkatkan kewaspadaan mereka karena memiliki klaim yang tumpang tindih dengan China.

Kondisi ini menciptakan dinamika yang kian kompleks dalam hubungan antarnegara. Di satu sisi, tidak ada aktor yang secara terbuka menghendaki konflik bersenjata karena biaya yang sangat besar. Namun di sisi lain, setiap negara terus memperkuat posisinya melalui modernisasi militer, patroli laut, dan manuver diplomatik. Situasi ini mencerminkan grey zone strategy, yaitu persaingan tanpa perang terbuka, tetapi tetap menghadirkan tekanan nyata. Bagi Indonesia, kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai isu eksternal semata. Meski bukan pihak utama dalam sengketa Laut China Selatan, Indonesia memiliki kepentingan langsung di Natuna. Wilayah ini berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sehingga aktivitas kapal asing menjadi persoalan kedaulatan. Kehadiran kapal asing yang berulang bukan hanya pelanggaran, tetapi juga ujian terhadap ketegasan negara.

Selain itu, Natuna memiliki nilai ekonomi yang besar. Perairannya kaya sumber daya ikan yang penting bagi nelayan dan ketahanan pangan nasional. Di bawahnya, terdapat cadangan gas yang strategis bagi kebutuhan energi jangka panjang. Artinya, ketegangan di kawasan ini tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada stabilitas ekonomi. Di saat yang sama, Indonesia harus menjaga keseimbangan hubungan dengan China sebagai mitra ekonomi utama dan Amerika Serikat sebagai mitra strategis. Inilah dilema utama: bersikap tegas menjaga kedaulatan, tanpa terjebak dalam tarik-menarik kepentingan kekuatan besar.

Lebih jauh lagi, apa yang dilakukan China mencerminkan perubahan dalam cara negara membangun kekuatan. Jika pada masa lalu ekspansi wilayah identik dengan pendudukan militer secara langsung, kini strategi yang digunakan lebih halus namun sistematis. Pembangunan infrastruktur, peningkatan kehadiran militer secara bertahap, serta legitimasi melalui narasi historis menjadi kombinasi yang efektif dalam memperkuat klaim tanpa harus memicu konflik terbuka. Dalam jangka panjang, strategi ini berpotensi mengubah tatanan geopolitik global. Dunia yang sebelumnya didominasi oleh satu kekuatan besar kini bergerak menuju sistem yang lebih kompetitif. China tidak hanya menantang dominasi lama, tetapi juga menawarkan model kekuatan baru yang menggabungkan ekonomi, militer, dan kontrol geografis secara simultan.

Pada akhirnya, pembangunan pulau-pulau oleh China bukanlah sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari grand strategy yang terencana. Pulau menjadi simbol, laut menjadi arena, dan kekuatan menjadi tujuan. Dunia kini menyaksikan bagaimana sebuah negara membangun pengaruhnya bukan melalui perang terbuka, tetapi melalui langkah-langkah strategis yang perlahan namun pasti. Situasi ini menuntut kewaspadaan sekaligus kecermatan dari negara-negara lain, termasuk Indonesia. Di tengah persaingan yang semakin intens, kemampuan membaca arah perubahan dan merespons secara tepat menjadi kunci untuk menjaga kepentingan nasional. Sebab dalam geopolitik modern, yang dipertaruhkan bukan hanya wilayah, tetapi juga posisi dalam peta kekuatan dunia.