Ekosistem

Kegagalan Maoisme sebagai komoditas politik global memberikan pelajaran penting mengenai perubahan strategi China dalam sistem internasional. Pada dekade awal Republik Rakyat China, Beijing berusaha memperluas pengaruh melalui ekspor revolusi, perjuangan kelas, dan model komunisme yang terinspirasi dari pengalaman domestiknya. Dukungan terhadap gerakan kiri di Asia Tenggara dan Afrika menjadi bagian dari upaya membangun solidaritas revolusioner melawan kolonialisme dan kapitalisme Barat. Namun, pendekatan tersebut memiliki keterbatasan karena membutuhkan kondisi sosial dan politik yang spesifik. Banyak negara berkembang tidak memilih mengikuti jalur revolusi Maois karena prioritas mereka lebih berkaitan dengan pembangunan ekonomi, stabilitas pemerintahan, dan peningkatan kapasitas negara. Transformasi China setelah era Mao menunjukkan perubahan mendasar, yaitu pergeseran dari ekspor ideologi menuju ekspor instrumen pemerintahan yang dianggap mampu menghasilkan pembangunan.

China di era modern tidak menawarkan komunisme sebagai produk utama dalam hubungan internasionalnya, tetapi menawarkan berbagai perangkat yang berkaitan dengan kapasitas negara. Infrastruktur digital, jaringan telekomunikasi, sistem pembayaran elektronik, kota pintar, dan administrasi berbasis data menjadi instrumen baru dalam memperluas pengaruh Beijing. Pendekatan ini lebih mudah diterima karena negara mitra tidak perlu mengubah sistem politik mereka menjadi salinan China untuk menggunakan teknologi tersebut. Mereka dapat tetap mempertahankan struktur pemerintahan masing-masing sambil mengadopsi solusi teknis yang berasal dari perusahaan dan lembaga China. Perubahan ini menunjukkan bahwa pengaruh global tidak selalu dibangun melalui penyebaran ideologi politik, tetapi juga melalui kemampuan menyediakan sistem yang digunakan negara lain dalam menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari.

Kekuatan utama dari strategi tersebut terletak pada kemampuan China menggabungkan infrastruktur fisik dengan infrastruktur administratif digital. Konsep infrastructural power yang dikembangkan Michael Mann memberikan gambaran mengenai kekuatan negara tidak hanya berasal dari kemampuan memaksa masyarakat, tetapi juga dari kemampuan menembus kehidupan sosial melalui jaringan administrasi yang membuat negara hadir dalam aktivitas sehari-hari. Dalam konteks China, teknologi digital memperluas bentuk kekuasaan tersebut melalui pengelolaan data, konektivitas, dan sistem pelayanan publik. Melalui program Digital Silk Road, perusahaan China seperti Huawei, ZTE, dan penyedia teknologi lainnya memperluas jaringan telekomunikasi ke berbagai kawasan berkembang. Di Afrika, Huawei menjadi salah satu penyedia utama infrastruktur jaringan telekomunikasi dan berperan dalam pembangunan sistem komunikasi di berbagai negara, termasuk proyek yang berkaitan dengan konektivitas lembaga regional seperti Uni Afrika.

Ekspansi teknologi China juga terlihat dalam sektor keamanan digital dan manajemen kota. Perusahaan seperti Hikvision menjadi salah satu produsen kamera pengawasan terbesar dunia dan produknya digunakan di berbagai negara Asia Tenggara untuk kebutuhan keamanan publik maupun pengelolaan perkotaan. Sistem pengenalan wajah dan analisis video memberikan pemerintah kemampuan baru dalam mengelola ruang publik, tetapi sekaligus memunculkan perdebatan mengenai perlindungan data, privasi warga, dan batas kewenangan negara. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa teknologi tidak pernah sepenuhnya netral. Setiap sistem digital membawa asumsi tertentu mengenai siapa yang memiliki data, bagaimana informasi digunakan, dan sejauh mana negara dapat melakukan pengawasan terhadap masyarakat.

Ketergantungan terhadap ekosistem teknologi asing menjadi isu penting ketika dianalisis melalui konsep weaponized interdependence yang dikembangkan Henry Farrell dan Abraham Newman. Mereka menjelaskan bahwa jaringan ekonomi dan teknologi global dapat menciptakan posisi strategis bagi aktor yang menguasai titik kendali tertentu dalam jaringan tersebut. Ketergantungan tidak hanya muncul dari pembelian perangkat keras, tetapi juga dari penggunaan standar teknis, sistem pemeliharaan, perangkat lunak, dan infrastruktur digital yang sulit digantikan dalam waktu singkat. Negara yang menggunakan ekosistem teknologi tertentu dapat mengalami peningkatan biaya ketika ingin berpindah ke alternatif lain. Namun, ketergantungan tersebut tidak otomatis menghasilkan kontrol politik penuh karena negara penerima tetap memiliki kepentingan nasional dan pertimbangan domestik yang dapat membatasi pengaruh eksternal.

Kesenjangan kapasitas menjadi tantangan terbesar dalam ekspor model tata kelola China. Keberhasilan sistem digital China tidak hanya berasal dari teknologi yang digunakan, tetapi juga dari kapasitas birokrasi, koordinasi lembaga, dan struktur administrasi yang mendukung implementasinya. Negara berkembang yang membeli sistem smart city atau administrasi digital sering kali tidak memiliki kapasitas institusional yang sama untuk mengelola teknologi tersebut. Akibatnya, proyek yang secara teknis modern dapat menghadapi masalah implementasi akibat lemahnya regulasi data, koordinasi pemerintah, atau pengawasan publik. Teknologi dapat tersedia, tetapi kemampuan negara untuk menggunakannya secara efektif belum tentu mengikuti.

Konsep cyber sovereignty China juga menghadapi friksi ketika diterapkan di negara dengan tradisi hukum dan politik yang berbeda. Beijing memandang ruang digital sebagai wilayah yang harus berada di bawah otoritas negara, termasuk dalam pengaturan data, keamanan jaringan, dan arus informasi. Pendekatan tersebut berbeda dengan banyak negara demokrasi yang memberikan perhatian lebih besar terhadap kebebasan informasi, perlindungan privasi, dan peran masyarakat sipil dalam pengawasan teknologi. Misalnya perdebatan mengenai jaringan 5G Huawei di berbagai negara menunjukkan bahwa keputusan teknologi selalu berkaitan dengan pertimbangan politik, keamanan, dan nilai kelembagaan. Negara pengadopsi tidak hanya membeli teknologi, tetapi juga harus menentukan bagaimana teknologi tersebut akan berinteraksi dengan aturan hukum dan norma sosial yang sudah ada.

Pengaruh China di masa depan kemungkinan besar tidak akan berkembang melalui keberhasilan membuat negara lain mengadopsi ideologi politik Beijing, melainkan melalui kemampuan menyediakan infrastruktur yang menjadi bagian dari operasi negara modern. Strategi tersebut lebih fleksibel dibandingkan ekspor Maoisme karena tidak membutuhkan perubahan identitas politik negara mitra. Meskipun demikian, ekspor model tata kelola China tetap memiliki batas karena teknologi membutuhkan institusi yang mampu mengelolanya dan masyarakat yang menerima legitimasi penggunaannya. Persaingan geopolitik ke depan tidak hanya akan menentukan siapa yang menguasai teknologi paling maju, tetapi juga siapa yang mampu membentuk cara negara lain mengorganisasi informasi, administrasi, dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.