China dan Ketimpangan Fiskal Digital
Di China, data publik yang dikelola pemerintah daerah semakin banyak dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, tetapi pendapatan bisnis yang muncul belum tentu memperbesar kemampuan pemerintah tersebut membiayai pelayanan masyarakat. Laporan Administrasi Data Nasional China menyebut volume data publik yang dimanfaatkan melalui operasi berizin meningkat 53,96 persen sepanjang 2025. Peningkatan itu menunjukkan meluasnya pemanfaatan informasi pemerintah dan bukan bertambahnya penerimaan daerah sebesar angka tersebut. Di balik pertumbuhan yang terlihat menjanjikan terdapat persoalan yang lebih menentukan bagi keuangan publik karena nilai yang dihasilkan perusahaan harus melewati pembagian hasil dan pembiayaan pengelolaan sebelum benar-benar tersedia untuk membiayai pelayanan masyarakat.
Ketimpangan skala kegiatan data terlihat dalam laporan yang sama karena rata-rata volume aliran data perusahaan platform besar dan badan usaha milik pemerintah pusat mencapai lebih dari 140 kali volume perusahaan lainnya. Perbandingan tersebut meliputi kegiatan data secara luas dan tidak secara khusus mengukur data publik ataupun kesenjangan antarprovinsi. Namun, jarak kemampuan itu memperlihatkan bahwa nilai informasi sangat bergantung pada modal komputasi, tenaga ahli, jangkauan pelanggan, dan kemampuan menggabungkan berbagai sumber. Keunggulan dalam memproses data memungkinkan perusahaan melayani pasar nasional tanpa harus berada di setiap wilayah yang menyediakan informasi. Daerah dengan sumber data melimpah karenanya tidak serta-merta menjadi pusat kegiatan ekonomi yang memanfaatkannya.
Keunggulan awal dalam pengolahan informasi cenderung memperbesar keunggulan berikutnya ketika keuntungan membiayai teknologi baru, menarik pekerja terampil, dan memperluas pelanggan. Dalam hubungan sebab-akibat kumulatif, Gunnar Myrdal menjelaskan pertumbuhan pusat ekonomi menarik kegiatan bernilai tinggi sekaligus membuka permintaan baru bagi wilayah lain. Daerah yang mempunyai informasi administrasi berkualitas berpeluang memperoleh pembeli di luar wilayah tanpa membangun seluruh kapasitas teknologi sendiri, tetapi posisi sebagai pemasok belum menjamin bagian terbesar nilai tambah kembali ke daerah asal. Perdagangan yang menghubungkan wilayah maju dan wilayah lebih lemah dengan demikian dapat memperluas kesempatan ekonomi sekaligus memperkuat konsentrasi kemampuan pengolahan di pusat teknologi.
Perbedaan antara nilai komersial dan uang yang dapat dibelanjakan pemerintah tampak lebih jelas di Provinsi Hunan, China bagian tengah-selatan. Aturan yang berlaku sejak akhir Agustus 2026 menetapkan bahwa bagian hasil pengelolaan data publik milik lembaga pemerintah dan pelayanan publik dicatat sebagai penerimaan bukan pajak dalam anggaran umum. Sementara itu, pendapatan perusahaan dicatat melalui pembukuan usaha yang berbeda dan biaya pengumpulan maupun pengamanan informasi dapat memperoleh dukungan anggaran. Pengelompokan tersebut mematahkan anggapan bahwa besarnya penjualan layanan data menggambarkan kenaikan kemampuan fiskal daerah. Di antara pembayaran konsumen dan dana yang dapat digunakan pemerintah terdapat biaya yang harus dihitung serta bagian pendapatan yang secara hukum bukan milik kas publik.
Aturan Hunan juga memungkinkan sebagian dana dialokasikan kembali untuk mendukung lembaga yang menyediakan data berkualitas dan berhasil menciptakan manfaat. Ketentuan itu berpotensi membentuk lingkar penguatan karena unit yang telah memiliki informasi siap pakai memperoleh sumber daya untuk memperbaiki kualitasnya lebih jauh, sedangkan unit dengan data kurang teratur membutuhkan investasi awal sebelum mampu menghasilkan nilai serupa. Di Beijing yang memiliki ekosistem teknologi besar, kebijakannya masih mengatur pengembangan jalur pembagian manfaat ekonomi data publik. Dua kebijakan tersebut tidak menentukan siapa memperoleh penerimaan lebih besar, tetapi memperlihatkan bahwa kemajuan pasar dan kemampuan mengubah hasil usaha menjadi dana pemerintah mengikuti proses kelembagaan yang berlainan.
Ketika usaha dan tanggung jawab belanja publik tersebar pada lembaga yang berbeda, hubungan fiskal antarpemerintah menjadi sama pentingnya dengan kemampuan teknologi. Pemikiran Wallace Oates mengenai pembagian penerimaan dan kewajiban pelayanan menjelaskan mengapa keuntungan ekonomi yang tercipta di suatu wilayah tidak langsung menjadi kemampuan pemerintah setempat membiayai kebutuhan warganya. Penerimaan Hunan dari data harus dibaca bersama biaya pemutakhiran, pengamanan, dan pelayanan yang tetap harus disediakan pemerintah pada tingkat terkait. Transfer dari pemerintah pusat juga dapat mengurangi kesenjangan kemampuan anggaran meskipun nilai bisnis terkonsentrasi. Karena itu, daerah yang paling aktif memperdagangkan data tidak harus menjadi daerah yang mengalami peningkatan kapasitas fiskal terbesar.
Tekanan ini semakin penting ketika Kementerian Keuangan China mencatat pendapatan pengalihan hak penggunaan tanah turun 27,9 persen selama sembilan bulan pertama 2026. Angka nasional tersebut tidak menunjukkan keadaan yang sama pada setiap provinsi, tetapi menjelaskan mengapa tambahan penerimaan semakin relevan bagi daerah yang menghadapi ruang fiskal sempit. Pendapatan tanah dicatat dalam anggaran dana pemerintah sedangkan bagian penerimaan data publik Hunan masuk anggaran umum, sehingga keduanya tidak dapat dibaca sebagai pos yang langsung saling menggantikan. Daerah dengan basis teknologi matang dapat memperluas kegiatan usaha lebih cepat, sedangkan daerah yang lebih membutuhkan sumber pendapatan harus lebih dahulu membiayai pembenahan kualitas informasi. Perbedaan kemampuan membiayai tahap awal itu berisiko berubah menjadi kesenjangan penerimaan bersih ketika pasar mulai menghasilkan keuntungan.
Pasar data nasional membuka kemungkinan sebaliknya karena wilayah yang kekurangan pembeli lokal dapat memanfaatkan permintaan dari pusat teknologi dan memperoleh bagian pendapatan yang sebelumnya tidak tersedia. Namun, manfaatnya baru mempersempit kesenjangan fiskal apabila perdagangan tersebut menghasilkan penerimaan bersih yang berarti setelah biaya pengelolaan dan pembagian fiskal diperhitungkan. China sudah memperlihatkan pertumbuhan pemanfaatan data publik dan konsentrasi kemampuan pengolahan pada pelaku usaha besar, tetapi data penerimaan daerah yang sebanding belum tersedia untuk membuktikan ketimpangan fiskal baru telah terjadi. Kontradiksi yang sedang terbentuk lebih mendasar daripada persaingan antara wilayah maju dan tertinggal karena satu pasar nasional dapat memperbesar nilai ekonomi bersama tanpa membagi kemampuan membiayai pelayanan publik dalam proporsi yang sama.