Krisis perbatasan Rusia-Ukraina terus membara, di mana kemarin Rusia memutuskan untuk melakukan invasi ke Ukraina. Pada hari pertama pasca invasi, sedikitnya 137 WN Ukraina tewas, dan 50 tentara Rusia juga tewas. Rusia mengadakan Operasi Militer Khusus yang diklaim bertujuan menegakkan keamanan dan kestabilan. Sebelumnya, Rusia menyatakan mengakui kemerdekaan wilayah Donetsk dan Luhansk (Donbas). Kedua wilayah tersebut merupakan area yang dikuasai oleh kelompok separatis yang didukung oleh Rusia selama kurang lebih delapan tahun.
Pengakuan atas ‘kemerdekaan’ dua wilayah tersebut memberikan jalan bagi pengakuan resmi tentara Rusia di wilayah yang dikendalikan oleh kelompok separatis. Dilansir Al Jazeera, hanya negara Kuba, Venezuela, Nicaragua, serta Suriah yang turut mendukung Rusia dalam mengakui wilayah Donbas. Negara tersebut sama-sama mengakui Donbas pada hari yang sama di mana Putin mengakui Donbas.
Jerman melalui Kanselir Olaf Scholz melalui panggilan telepon menekankan pada Rusia agar tidak mengakui wilayah konflik Donbass sebagai wilayah merdeka. Keputusan ini dinilai akan berlawanan atau kontradiktif dengan perjanjian Minsk yang menginginkan adanya upaya damai atas konflik di Timur Ukraina. Terlebih, keputusan unilateral tersebut juga melanggar perjanjian damai yang ada.
Scholz juga mendukung agar Rusia mendukung upaya deeskalasi tensi konflik dengan menarik mundur tentara dari perbatasan dengan Ukraina.
Pengakuan Donbas menjadi akhir untuk perjanjian Minsk?
Setelah mengakui wilayah Donbas, Putin memerintahkan penempatan tentara di wilayah tersebut. Putin menyatakan bahwa penempatan kekuatan tentara belum sepenuhnya dilakukan, namun tujuannya hanya akan untuk “menjaga perdamaian” di wilayah.
Namun, peningkatan jumlah tentara bagi pihak lain yakni Ukraina dan aliansi Eropa dinilai sebagai ancaman. Tidak mengherankan jika pihak lain yakni AS menilai bahwa alasan menjaga perdamaian hanya menjadi alasan Rusia untuk memulai perang.
Ukraina menyatakan bahwa mereka tidak takut dengan apapun atau siapapun. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, meminta adanya aksi yang ‘jelas dan efektif’ dari aliansi Ukraina. Bahkan, Ukraina meminta agar aliansi Barat mengirimkan senjata guna bertahan maupun melawan Rusia.
Pertemuan DK-PBB dan respons Uni Eropa
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DK-PBB melakukan pertemuan guna membahas eskalasi militer Rusia di Ukraina. Terlebih dengan pengakuan Rusia atas Donbas dan serangan pada Rusia, Duta besar AS untuk PBB yakni Linda Thomas-Greenfield menyatakan hal tersebut sebagai ancaman langsung, tidak hanya untuk Ukraina, namun juga seluruh negara anggota berdaulat di PBB.
“Presiden Putin ingin menguji sistem internasional kita. Putin menguji bagaimana kita mengatasi masalah dan melihat kemampuannya untuk menekan kita semua. Putin mendemonstrasikannya menggunakan kekerasan, sehingga kita harus bersama merespons krisis ini,” kata Greenfield.
Inggris dan AS menjatuhkan sanksi ekonomi dan politik atas Rusia. Sanksi dari Inggris yakni pembekuan aset bank dan juga pembatasan bepergian ke Inggris. Selain itu, Uni Eropa juga merilis pernyataan resmi mengenai isu Rusia-Ukraina. Uni Eropa memandang bahwa keputusan Federasi Rusia untuk mengakui daerah-daerah tertentu di oblast Donetsk dan Luhansk sebagai entitas independen dan mengirim pasukan Rusia ke Ukraina adalah ilegal dan tidak dapat diterima. Tindakan tersebut dianggap melanggar hukum internasional, integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina, serta komitmen internasional Rusia sendiri yang semakin meningkatkan krisis.
Dengan invasi yang dilakukan, UE mengutuk serangan ‘biadab’ tersebut, dan kecewa dengan argumen dasar sinis yang digunakan sebagai pembenaran menyerang wilayah lain. UE menilai Presiden Putin yang membawa perang kembali ke Eropa. Di jam-jam gelap ini, Uni Eropa dan rakyatnya mendukung Ukraina dan rakyatnya. UE menghadapi tindakan agresi yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh kepemimpinan Rusia terhadap negara yang berdaulat dan merdeka.
Uni Eropa juga akan mengadakan pertemuan informal yang juga membahas sanksi resmi untuk Rusia. Beberapa fokus dari sanksi tersebut yakni menargetkan mereka yang terlibat dalam keputusan ilegal, bank yang mendanai militer Rusia dan operasi lainnya di wilayah tersebut. Selain itu juga berupaya membatasi kemampuan negara dan pemerintah Rusia untuk mengakses pasar dan layanan modal dan keuangan UE, untuk membatasi pembiayaan kebijakan yang meningkat dan agresif, dsb.
Tidak lupa, UE menyatakan berada di sisi Ukraina untuk terus mendukung dalam upaya mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah.
