Protes

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price berbicara dalam konferensi pers di Departemen Luar Negeri, 10 Maret 2022, di Washington, DC. (Foto oleh MANUEL BALCE CNETA/POOL/AFP via Getty Images)

October 21 2022

AS: Kesepakatan Nuklir Iran ‘Bukan Fokus Kami Saat Ini’

Anita Susanto America, Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence, Social and Culture amerika serikat, Demonstrasi, iran, Ned Price, nuklir, Protes 0

Kesepakatan nuklir Iran “bukan fokus kami saat ini,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price pada 12 Oktober 2022 lalu. Memperlihatkan bahwa pemerintahan Biden sedang berfokus pada demonstrasi besar di Iran sebagai upaya untuk memulihkan kesepakatan nuklir yang belum menemukan jalan keluar.

Pembahasan mengenai kesepakatan nuklir belum menemukan titik terang karena tuntutan Iran tidak realistis dan melampaui cakupan JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) jelas Price. Selain itu, AS juga belum mendapat kabar lanjutan dari Iran terkait perjanjian tersebut dan mengatakan bahwa Iran “Telah mengubah posisi mereka,” tambah Price.

Price itu mengatakan fokus pemerintah saat ini “adalah pada keberanian yang ditunjukkan rakyat Iran melalui demonstrasi damai mereka, melalui pelaksanaan hak universal mereka untuk kebebasan berkumpul dan kebebasan berekspresi.” dan juga menyoroti apa yang masyarakat Iran lakukan dan mendukung mereka dengan cara yang AS bisa. Salah satunya AS mengumumkan sanksi terhadap Polisi Moralitas Iran setelah kematian Mahsa Amini dalam tahanan mereka.

Mandeknya perjanjian nuklir ini juga disetujui oleh Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken mengatakan pada akhir September bahwa dia “tidak melihat prospek dalam waktu dekat” untuk mengembalikan kesepakatan nuklir Iran. Dalam sebuah wawancara dengan “60 Minutes” CBS, Blinken mengatakan bahwa “Iran terus mencoba menambahkan masalah asing ke dalam negosiasi yang tidak akan kami setujui.”

Berbicara kepada wartawan selama Sidang Umum PBB, Blinken mengatakan penyelidikan pengawas nuklir PBB terhadap jejak uranium yang tidak dapat dijelaskan yang ditemukan di situs-situs Iran yang dirahasiakan tetap menjadi poin utama. Untuk itu, pemerintahan Biden telah meluncurkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menghukum rezim karena penindasannya terhadap rakyat Iran dan untuk mencoba mendukung para pengunjuk rasa.

Pekan lalu, AS mengeluarkan sanksi tambahan terhadap tujuh pejabat senior Iran atas penutupan akses internet oleh pemerintah dan kekerasan terhadap pengunjuk rasa, yang menargetkan Menteri Dalam Negeri Iran, Ahmad Vahidi, yang mengawasi semua Pasukan Penegak Hukum yang telah digunakan untuk menekan protes, serta Menteri Perhubungan.

Petugas polisi menahan demonstran di Saint Petersburg pada 21 September 2022, menyusul seruan untuk memprotes mobilisasi parsial yang diumumkan oleh Presiden Vladimir Putin. (Foto oleh OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images)

October 1 2022

Protes Semakin Keras Atas Mobilisasi ‘Pasukan Cadangan’ Rusia

Anita Susanto Europe, News, Politics, Security and Defence, Social and Culture Invasi, Masyarakat, Mobilisasi, Protes, Rusia, Sipil, Ukraina 0

Dua anggota parlemen paling senior Rusia pada hari Minggu menyampaikan serangkaian keluhan tentang upaya mobilisasi Rusia, memerintahkan pejabat regional untuk menangani situasi dan dengan cepat menyelesaikan rencana mobilisasi masyarakat untuk masuk ke medan perang yang memicu kemarahan publik. Rencana mobilisasi ini juga menuai protes besar-besaran di Rusia.

Dalam protes masyarakat yang jarang terjadi terjadi itu, kementerian pertahanan mengumumkan pada 24 September 2022 bahwa wakil menteri yang bertanggung jawab atas logistik, Jenderal Dmitry Bulgakov, telah diganti “untuk dipindahkan ke peran lain” dengan Kolonel Jenderal Mikhail Mizintsev, seorang pejabat militer lama.

Valentina Matviyenko, ketua majelis tinggi dan Dewan Federasi Rusia, mengatakan bahwa terdapat rencana laporan terkait pria yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk tetap dipanggil untuk dikirim ke garda terdepan dalam invasi antara Ukraina dan Rusia. “Kelebihan seperti itu benar-benar tidak dapat diterima dan saya menganggapnya benar bahwa mereka memicu reaksi tajam di masyarakat,” katanya.

Dalam pesan langsung kepada gubernur regional, Matviyenko mengatakan bahwa “Pastikan pelaksanaan mobilisasi parsial dilakukan secara penuh dan mutlak sesuai dengan kriteria yang digariskan. Tanpa satu kesalahan pun.”

Rencana mobilisasi publik pertama Rusia sejak Perang Dunia II telah memicu kemarahan dan kegelisahan yang meluas di antara penduduk Rusia. Langkah ini juga telah menarik kritik dari pendukung Kremlin sendiri, sesuatu yang hampir tidak pernah terdengar di Rusia sejak invasi dimulai.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy di sisi lain mengatakan pihak berwenang tahu bahwa pengiriman masyarakat ke medan perang sama saja dengan mengirim orang untuk “bunuh diri”. Untuk itu, Zelenskyy mengatakan bahwa “Melarikan diri dari mobilisasi kriminal ini lebih baik daripada menjadi cacat dan kemudian harus bertanggung jawab di pengadilan karena telah mengambil bagian dalam perang,” menyarankan agar masyarakat Rusia tidak ikut berperang.

Rusia secara resmi telah menghitung jutaan mantan wajib militer untuk menjadi cadangan yang masih dalam umur yang “cukup” untuk berperang. Sebelumnya, Kremlin juga telah mengeluarkan dekrit yang mengumumkan “mobilisasi parsial” yang menimbulkan demonstrasi besar. Lebih dari 1.300 pengunjuk rasa ditangkap di 38 kota dan pada Sabtu (24/09) malam lebih dari 740 ditahan di 30 kota dari St Petersburg hingga Siberia, menurut kelompok pemantau independen OVD-Info.

Pada tanggal 29 September, bahkan setidaknya 200.000 orang Rusia telah meninggalkan negara itu dalam seminggu sejak Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial setelah serangkaian kemunduran dalam perang dengan Ukraina. Video yang tersebar di media sosial menunjukkan antrean panjang mobil mendekati pos pemeriksaan perbatasan di negara-negara termasuk Mongolia, Kazakhstan, Georgia, dan Finlandia.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi (Foto oleh TANG CHHIN SOTHY/AFP via Getty Images)

August 15 2022

China Memanggil Diplomat Negara-Negara Lain yang Mengkritik Latihan Militernya

Anita Susanto Asia Pacific, News, Politics China, Diplomat, Eropa, G7, Militer, Protes, Taiwan 0

China dikabarkan telah memanggil diplomat Eropa di Beijing untuk memprotes pernyataan yang dikeluarkan oleh negara-negara G7 dan Uni Eropa yang mengkritik latihan militer China di sekitar Taiwan. Kementerian Luar Negeri China pada 5 Agustus mengatakan Wakil Menteri Deng Li membuat “pernyataan serius” atas apa yang disebutnya “campur tangan sembarangan dalam urusan internal China.“

China sendiri telah mengirim kapal angkatan laut dan pesawat tempur yang ditambah dengan meluncurkan rudal ke Selat Taiwan sebagai tanggapan atas kunjungan Ketua DPR AS, Nancy Pelosi ke Taiwan pada awal Agustus yang dianggap mengganggu kebijakan China. Di sisi lain, latihan militer China juga dilakukan di dekat perairan Taiwan dengan melibatkan pasukan dari angkatan laut, angkatan udara, pasukan roket, pasukan pendukung strategis dan pasukan pendukung logistik, menurut kantor berita resmi Xinhua.

Lima dari rudal yang ditembakkan oleh China sejak latihan militer dimulai pada 4 Agustus itu dikabarkan mendarat di Zona Ekonomi Eksklusif Jepang di lepas pantai Hateruma, sebuah pulau jauh di selatan pulau-pulau utama Jepang, kata Menteri Pertahanan Jepang, Nobuo Kishi. Dia mengatakan Jepang memprotes pendaratan rudal China sebagai “ancaman serius terhadap keamanan nasional Jepang dan keselamatan rakyat Jepang.”

Akibat kunjungan Pelosi, China membatalkan pertemuan para menteri luar negeri dengan Jepang untuk memprotes pernyataan G7 bahwa tidak ada pembenaran untuk latihan tersebut. China juga sebelumnya telah memanggil Duta Besar AS untuk China, Nicholas Burns untuk memprotes kunjungan Pelosi.

Latihan itu berlangsung dari Kamis hingga Minggu dan termasuk serangan rudal terhadap sasaran di laut utara dan selatan pulau itu, sebagai gema dari “latihan militer besar China” yang bertujuan mengintimidasi para pemimpin dan pemilih Taiwan yang diadakan pada 1995 dan 1996. Taiwan di sisi lain telah menempatkan militernya dalam siaga dan menggelar latihan pertahanan sipil, tetapi suasana keseluruhan tetap tenang pada hari Jumat. Penerbangan telah dibatalkan atau dialihkan dan nelayan tetap berada di pelabuhan untuk menghindari latihan China.

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina (Stock photo via Getty Images)]

August 10 2022

China Membatasi Perdagangan ke Taiwan Akibat Kunjungan Pelosi

Anita Susanto America, Asia Pacific, Economy, News, Politics, Security and Defence amerika serikat, China, Ekonomi, Perdagangan, Protes, Taiwan 0

China telah membatasi perdagangannya dengan Taiwan di tengah meningkatnya ketegangan atas kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan. Otoritas perdagangan dan bea cukai China mengatakan pada 3 Agustus 2022 bahwa mereka telah menghentikan ekspor pasir, bahan utama yang digunakan dalam konstruksi, dan impor buah jeruk Taiwan dan beberapa jenis ikan.

Administrasi Umum Kepabeanan China mengatakan impor makanan dihentikan karena adanya pestisida dan virus corona di beberapa pengiriman, sementara Kementerian Perdagangan mengatakan telah menangguhkan ekspor pasir. Kantor Urusan Taiwan China secara terpisah mengumumkan akan melarang perusahaan dan individu China daratan melakukan transaksi keuangan dengan dua yayasan Taiwan: Yayasan Demokrasi Taiwan dan Dana Kerjasama dan Pembangunan Internasional Taiwan. Pengumuman itu datang ketika Pelosi melakukan kunjungan tingkat tinggi ke Taiwan meskipun Beijing memperingatkan “konsekuensi serius” jika politisi veteran Demokrat itu melakukan perjalanan.

Langkah-langkah perdagangan mengikuti pemberitahuan oleh agen bea cukai China pada awal Agustus bahwa mereka telah memasukkan lebih dari 100 merek makanan Taiwan ke daftar hitam karena gagal memperbarui pendaftaran ekspor mereka. Wu Shou-Mei, direktur jenderal Administrasi Makanan dan Obat-obatan Taiwan, mengatakan langkah semalam mungkin bermotif politik karena produsen Taiwan diperlakukan berbeda dari yang ada di tempat lain, Taipei Times melaporkan.

China sendiri telah dituduh menggunakan perdagangan sebagai senjata dalam beberapa tahun terakhir, dengan Australia dan Lithuania melihat ekspor mereka terkena tarif dan pembatasan lainnya setelah terlibat dalam perselisihan dengan Beijing. Dalam sebuah op-ed yang diterbitkan Washington Post beberapa menit setelah sampainya anggota DPR itu di Taiwan, Pelosi mengatakan AS tidak dapat berdiam diri ketika Beijing “terus mengancam Taiwan – dan demokrasi itu sendiri”. Kementerian luar negeri China mengecam kunjungan itu sebagai “sangat berbahaya” dan menuduh pihak AS “bermain api”.

Para pengunjuk rasa memperingati satu tahun protes 11 Juli di Kuba pada 11 Juli 2022 di Miami, Florida. (Foto oleh Joe Raedle/Getty Images)

July 14 2022

Setahun Protes Besar Di Kuba, Migrasi Menjadi Pilihan Banyak Orang

Anita Susanto America, Economy, News, Politics, Social and Culture Demonstrasi, Ekonomi, krisis, Kuba, Migrasi, Politik, Protes, Unjuk Rasa 0

Setahun setelah protes terbesar dalam beberapa dekade mengguncang pemerintah Kuba, ratusan pengunjuk rasa telah ditangkap, namun kondisi politik dan ekonomi negara tersebut tidak banyak berubah. Satu tahun lalu, jalan-jalan dan alun-alun dipenuhi pengunjuk rasa untuk mengekspresikan frustrasi dengan kekurangan komoditas vital, dan kurangnya pilihan politik.

Sejak itu, beberapa hal telah berubah: Pemerintah Partai Komunis telah memberi perizinan pembukaan perusahaan swasta, memberi wewenang kepada perusahaan kecil dan menengah. Walaupun usaha pemerintah cukup menjanjikan untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara itu, kondisi ekonomi Kuba nyatanya tetap kacau dilihat dari antrean panjang untuk mendapatkan bahan bakar dan makanan, serta pemadaman listrik biasa terjadi setelah penurunan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi besar dan rebound lemah.

Walaupun Kementerian Ekonomi Kuba mengumumkan pada pertengahan Juni bahwa 3.980 perusahaan swasta kecil dan menengah telah disetujui beroperasi sejak September, menciptakan 66.300 lapangan pekerjaan. Masalah terberat yang diarasakan masyarakat Kuba adalah inflasi yang mengikuti penghapusan sistem mata uang ganda lama di negara itu.

Mengenai pengunjuk rasa yang ditangkap, para pejabat belum mengatakan berapa banyak pengunjuk rasa yang ditangkap selama protes yang terjadi di puluhan tempat di seluruh Kuba, tetapi sebuah organisasi independen yang dibentuk untuk melacak kasus, Justice 11J, telah menghitung lebih dari 1.400 orang yang dipenjarakan oleh pemerintah. Kantor kejaksaan nasional mengatakan pada bulan Juni bahwa pengadilan telah menjatuhkan 488 hukuman kepada pengunjuk rasa, dengan berbagai masa tahanan, beberapa diantaranya mendapatkan hukuman hingga 25 tahun penjara.

“Pemerintah telah menunjukkan sifat otoriternya,” kata Giselle Morfi, seorang pengacara Kuba dilansir dari AP News. Walaupun begitu, pihak berwenang bersikeras bahwa mereka yang ditangkap bukanlah tahanan politik tetapi orang-orang yang telah melanggar undang-undang terhadap gangguan publik, vandalisme atau hasutan, seringkali atas hasutan kelompok oposisi yang berbasis di AS menggunakan media sosial untuk menyerang negara sosialis itu. Hal ini membuat banyak masyarakat Kuba lebih memilih untuk migrasi besar-besaran ke Amerika Serikat.

Kondisi kacau di Kuba membuat migrasi menjadi pilihan bagi banyak masyarakatnya. Patroli Pabean dan Perbatasan AS mencatat pertemuan dengan sekitar 140.000 orang Kuba di perbatasan darat AS dari awal tahun fiskal pada bulan Oktober hingga Mei. “Ada semakin sedikit orang muda yang siap untuk hidup di negara ini,” kata pengacara dan analis politik kelahiran Kuba, Luis Carlos Battista, yang mengatakan kerugian itu secara ekonomi merusak negara kecil dengan populasi yang menua yang mencoba mengatasi ekonomi AS. “Dengan mudah bisa jadi bahwa 1,5% dari populasi Kuba telah pergi hanya dalam 10 bulan,” katanya.

Activists from All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) hold placards and march during a demonstration in New Delhi, on February 9, 2022 to protest after students at government-run high schools in India's Karnataka state were told not to wear hijabs in the premises of the institute. (Photo by Money SHARMA / AFP) (Photo by MONEY SHARMA/AFP via Getty Images)

February 11 2022

Gelombang Protes Akibat Larangan Hijab di India Meluas

Chatrine Debora Asia Pacific, Culture, Social and Culture Diskriminasi, India, Protes 0

India sedang mengalami peningkatan konflik sosial budaya terkait kebebasan penggunaan atribut keagamaan. Siswi di India yang menggunakan hijab dilarang memasuki kelas, sehingga mereka membangun tenda di depan sekolah.

Dikarenakan hal tersebut, sekitar 28 siswi berhijab melakukan protes selama empat hari di depan perguruan tinggi di negara bagian Karnataka tersebut.

Video mengenai diskriminasi atas perempuan berhijab ini langsung menyebar di sosial media, dan mengundang gelombang protes di India. Bahkan, pejabat berwenang India harus memerintahkan untuk menutup sekolah dan perguruan tinggi selama tiga hari dikarenakan luasnya gelombang protes di India, terutama di negara bagian Karnataka.

Para siswa setelahnya diizinkan masuk ke area perguruan tinggi, namun mereka tidak diperbolehkan duduk bersama dengan murid lainnya, namun dipisahkan dari yang lainnya.

Pihak perguruan tinggi secara resmi menyatakan bahwa pelarangan hijab merupakan bagian dari aturan berpakaian kampus.

Aturan pemerintah membuat larangan berhijab terus meluas

Dilansir dari Aljazeera, seorang pejabat dari kementerian pendidikan mengunjungi perempuan berhijab di ruangan kelas. Farheen, seorang siswa, yang dikunjungi pejabat menyatakan kembali perkataan pejabat tersebut. “Lepas saja hijabmu. Jika kamu terus mempertahankannya, kamu akan kehilangan pendidikanmu,” tiru Farheen.

Farheen mengatakan bahwa selama ini para siswi bebas menggunakan hijab. Namun secara tiba-tiba, Farheen dan teman-temannya merasa diperlakukan seperti seorang kriminal dan terus dipisahkan dari rekan sekelasnya yang lain.

Wilayah Karnataka dipimpin oleh partai sayap kanan bernama Bharatiya Janata Party (BJP) yang merupakan partai terbesar dan paling berpengaruh di India. Partai BJP juga merupakan partai Narendra Modi, yakni Perdana Menteri yang sedang memimpin India.

Namun, pihak BJP juga sudah meminta para mahasiswa/i, guru, dan staf perguruan tinggi untuk tetap menjaga kedamaian.

Protes atas larangan hijab meluas

Front Kampus India (CFI), sebuah organisasi mahasiswa Muslim yang aktif di negara bagian India selatan mengatakan bahwa larangan jilbab adalah “konspirasi nasional terorganisir yang secara sistematis dieksekusi oleh Hindutva [Hindu] sayap kanan. kelompok-kelompok yang tidak memanusiakan wanita Muslim.”

Pelarangan penggunaan hijab memicu protes mahasiswa dan aktivis yang menilai adanya diskriminasi terhadap akses kebebasan beragama dan berpendidikan.

Kondisi ketidakharmonisan antara masyarakat mayoritas dan minoritas di India bukan pertama kali terjadi. Tidak hanya dikarenakan sosial masyarakat terpecah, namun juga kebijakan pemerintah dinilai tidak mendukung pemenuhan hak warga minoritas.

Perlindungan hak dalam melakukan kegiatan beragama menjadi hal penting untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan di India.

July 14 2021

Free Cuba: Kuba Dilanda Protes Terbesar Sejak Tiga Dekade Lalu

Chatrine Debora News amerika serikat, Anti Pemerintah, Free Cuba, Joe Biden, Krisis Ekonomi, Protes 0

Ribuan warga Kuba turun ke jalan protes krisis ekonomi dan lambatnya penanganan pandemi Covid-19 nasional, terutama dikarenakan adanya tekanan sanksi ekonomi dari Amerika Serikat. Demonstrasi ini menjadi aksi demo terbesar selama tiga dekade negara Kuba, di mana cukup terbagi antara demonstran anti-pemerintah dan para pendukung pemerintahan Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel.

Sejauh ini, terdapat 1 korban tewas yakni seorang reporter dan ratusan orang lainnya banyak yang ditangkap dan “hilang.” Politisi Kuba menyatakan korban tewas dan demonstran lainnya banyak yang melakukan penyerangan kepada pihak berwenang. Namun, disaat yang bersamaan polisi juga merespon para demonstran dengan kekerasan, sebagaimana disaksikan oleh para wartawan asing yang meliput.

Kondisi Kuba cukup memprihatinkan karena kebutuhan dasar seperti makanan dan obat-obatan menjadi langka, sehingga berbagai harga barang-barang tersebut naik dan semakin menekan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemadaman aliran listrik hingga enam jam di berbagai daerah juga terus meningkat. Hal ini menunjukkan Kuba tidak hanya mengalami krisis ekonomi, sosial, dan politik, namun juga krisis energi yang dibutuhkan untuk mendukung setiap aktivitas sosial dan perekonomian nasionalnya.

“Kami ingin kebebasan dan kami ingin kepemimpinan diktator untuk segera turun.” teriak pada demonstran di seluruh Kuba, termasuk di Ibu Kota Kuba, Havana. Aksi demonstrasi ini dimulai di wilayah kota San Antonio de los Banos dan meluas secara masif dikarenakan para demonstran membagikan aksi tersebut secara langsung di media sosial seperti Facebook.

Demonstrasi kali ini berbeda dan lingkupnya lebih besar, sehingga cukup menunjukkan kemarahan dan ketidakpuasan masyarakat Kuba pada pemerintahan yang sedang berkuasa. Terlebih dengan penggunaan digital yang sedang masif, berita demonstrasi ini meluas dengan cepat di lingkup nasional dan global.

Para demonstran menuntut pemerintahan Presiden Miguel Diaz-Canel untuk segera turun dan menginginkan adanya perubahan sistem kepemimpinan. Gelombang protes ini menjadi demonstrasi anti-pemerintahan terbesar di Kuba yang memang sudah dalam keadaan instabilitas sejak krisis ekonomi pasca runtuhnya Uni Soviet sebagai aliansi tertua, yang diperburuk oleh kondisi krisis pandemi Covid-19. Kuba menyatakan terdapat sekitar 6,923 kasus dengan kematian sebanyak 47 orang di lingkup nasionalnya.

Presiden Kuba “Menyalahkan” AS

Diaz-Canel, Presiden Kuba sekaligus ketua Partai Komunis Kuba menyalahkan AS atas kondisi yang terjadi di selama beberapa tahun ke belakang dikarenakan embargo perdagangan dari AS.

Diaz-Chanel juga menambahkan kondisi demonstran dan sosial media banyak dimanipulasi oleh kampanye media sosial AS, sehingga pemerintahan Kuba menyatakan tidak akan mentoleransi tindakan tersebut dan menekankan pada pendukungnya untuk melawan segala bentuk provokasi. Bahkan Diaz-Chanel menduga para demonstran merupakan “masyarakat” yang dibayar AS untuk memancing instabilitas nasional Kuba.

Carlos de Cossio, politisi Kuba, membalas provokasi AS dengan menilai AS mempromosikan ketidakstabilan sosial dan politik di Kuba.

Presiden AS Joe Biden menyarankan rezim Kuba untuk “mendengarkan” masyarakatnya

Biden menyatakan kekhawatirannya pada masyarakat Kuba dengan mendukung kebebasan dari kondisi tragis termasuk penanganan pandemi Covid-19 dan kondisi kejatuhan ekonomi yang dikarenakan rezim otoriter Kuba.

Biden menambahkan masyarakat Kuba memiliki hak dasar untuk melakukan demonstrasi yang damai dengan bebas guna menentukan masa depannya sendiri, sehingga perlu dilindungi dan dihormati.

Di sisi lain, China menunjukkan dukungannya pada negara sesama komunis tersebut dengan mendorong AS untuk menghentikan embargo ekonomi pada Kuba. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian yang menyalahkan embargo tersebut sehingga menyebabkan kelangkaan obat-obatan dan energi di Kuba.