Menu

prancis

Bendera Kanak berkibar di seberang kendaraan yang terbakar di sebuah ruas jalan di La Tamoa, Kaledonia Baru, 19 Mei 2024.

Konflik di Kaledonia Baru, Apa yang Terjadi?

, , , , , 0

Wilayah otonomi Prancis yang berada di timur laut Australia bernama Kaledonia Baru mengalami pergejolakan. Kaledonia Baru menjadi Prancis di tahun 1853 saat berada di wilayah kepemimpinan Kerajaan Napoleon III. Wilayah ini menjadi wilayah pertama di luar teritori setelah perang dunia kedua, di mana Prancis menjanjikan kewarganegaraan untuk semua orang Kanak di tahun 1957. Sejak tahun 1800-an, Kaledonia baru diatur oleh pemerintah Prancis, namun banyak penduduk asli yakni Kanaks yang tidak menyukai kepemimpinan Prancis dan memilih untuk memiliki otonomi penuh atau kemerdekaan.

Berdasarkan perjanjian Noumea, terdapat tiga referendum atau kemerdekaan yakni pada tahun 2018, 2022, dan 2021, di mana semua hasilnya menunjukkan masih ingin berada di Prancis.

Dalam gejolak baru-baru ini, tidak hanya pemblokiran jalan, namun juga mobil-mobil dibakar dan tempat usaha ditutup dan dijarah. Setidaknya 500 orang sudah ditangkap saat pergejolakan terjadi.

Kejadian ini terjadi dikarenakan adanya proposal oleh Majelis Nasional di Paris untuk melakukan reformasi pemilu, di mana mereka ingin memberikan hak pilih kepada warga Prancis yang telah tinggal di sana selama lebih dari sepuluh tahun.

Presiden Prancis sudah menangguhkan status darurat nasional di wilayah Pasifik untuk membuka dialog politik setelah bentrokan menewaskan tujuh orang. Sebelumnya, status darurat ditetapkan padatanggal 16 Mei, di mana ribuan petugas keamanan diturunkan ke wilayah konflik. Berdasarkan pernyataan tersebut, status darurat tidak akan diperpanjang ‘untuk saat ini’ dan akan dihentikan pukul 5 pagi waktu setempat.

Keputusan ini ditetapkan setelah mempertimbangkan berbagai komponen dan pihak seperti gerakan kemerdekaan yakni Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis (Flnks). Flnks merupakan organisasi utama pro-kemerdekaan yang juga menolak usulan reformasi konstitusi serta menyerukan kondisi yang tenang dan tentram. 

Meskipun begitu, pemimpin partai pro-kemerdekaan, Christian Tein tetap meminta para pendukung tetap ‘termobilisasi’ di sekitar perairan Pasifik Prancis dan tetap melawan upaya pemerintah Prancis untuk mereformasi sistem elektoral yang dikhawatirkan membuat kelompok adat Kanak semakin termarginalisasi.

Di waktu yang berbeda, kelompok Flnsk, juga mendorong Macron untuk menarik usulan untuk mereformasi elektoral jika Prancis ingin ‘mengakhiri krisis.’

Rusia ancam tembak jatuh pesawat mata-mata Prancis saat patroli di atas Laut Hitam. Foto/Directorate-General of Armaments of France Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Jum'at, 23 Februari 2024 - 07:38 WIB oleh Muhaimin dengan judul "Laut Hitam Memanas, Rusia Ancam Tembak Jatuh Pesawat Mata-mata Prancis". Untuk selengkapnya kunjungi: https://international.sindonews.com/read/1326979/41/laut-hitam-memanas-rusia-ancam-tembak-jatuh-pesawat-mata-mata-prancis-1708646549 Untuk membaca berita lebih mudah, nyaman, dan tanpa banyak iklan, silahkan download aplikasi SINDOnews. - Android: https://sin.do/u/android - iOS: https://sin.do/u/ios

Prancis: Tentara Rusia Ancam Serang Pesawat yang Patroli di Laut Hitam

, , , , , 0

Pejabat pertahanan Prancis, Sebastien Lecornu, mengatakan bahwa pasukan Rusia mengancam akan menembak jatuh pesawat pengawasan Prancis yang sedang patroli di ruang udara internasional di atas Laut Hitam. Tindakan ini dinilai menjadi perilaku agresif dari Moskow karena invasinya ke Ukraina sulit memberikan kemajuan.

“Mereka mengancam akan menembak jatuh pesawat Prancis di Laut Hitam ketika kami berada di zona internasional bebas untuk berpatroli,” kata Menteri Pertahanan Prancis. Seorang juru bicara militer Prancis, Kolonel Pierre Gaudillière, mengatakan pernyataan Lecornu merujuk pada insiden pertengahan November yang melibatkan salah satu dari empat pesawat pengawasan dan kontrol udara besar Prancis yang dikenal sebagai AWACS yang terbang di perairan internasional di Laut Hitam. Gaudillière menggambarkan insiden itu sebagai insiden yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi para pilot Prancis di wilayah tersebut.

“Melalui pertukaran radio, mereka diancam oleh pihak Rusia,” kata Gaudillière. “Ini pertama kalinya,” tambahnya. 

Pejabat setempat mengatakan percakapan radio itu terjadi menggunakan bahasa Inggriis, di mana petugas kontrol udara Rusia mengatakan pasukannya akan “menghancurkan” pesawat Prancis. Pejabat-pejabat tersebut berbicara dengan syarat anonimitas untuk membahas detail-detail yang diklasifikasikan.

“Perilaku Rusia pada tahun 2024 tidak ada hubungannya dengan apa yang kita lihat pada tahun 2022 dan, jelas, sebelum agresi di Ukraina,” kata menteri tersebut. “Ini dijelaskan oleh fakta bahwa Rusia mengalami kesulitan di medan perang di Ukraina.”

Bagian rutinitas NATO sejak Invasi di Ukraina

Pilot-pilot Angkatan Udara Prancis dilaporkan secara berkala melakukan patroli di sisi timur NATO, sebagai bagian dari upaya oleh aliansi militer 31 negara itu untuk meningkatkan pertahanannya sejak Rusia meluncurkan invasi penuh skala ke Ukraina dua tahun yang lalu.

Pilot angkatan udara Prancis meyakinin bahwa mereka berusaha untuk meredakan ketegangan jika mereka dicegat oleh pesawat Rusia, yang menurutnya jarang terjadi. “Instruksi kami adalah untuk menjadi, katakanlah, pasif,” kata pilot tersebut, Mayor Romain.

Terbang tinggi di atas pantai Laut Hitam, AWACS Prancis menggunakan radar kuat dan peralatan pengawasan lainnya untuk melihat ke Semenanjung Crimea yang direbut dari Ukraina oleh Rusia dan diserap pada tahun 2014. Penerbangan tersebut dapat mendeteksi peluncuran rudal, serangan bom udara, dan aktivitas militer lainnya dalam perang Ukraina.

Pilot-pilot Rusia kadang-kadang menegaskan bahwa mereka tidak suka dipantau. Pada tahun 2022, jet tempur Rusia melepaskan rudal dekat pesawat pengawasan RC-135 Rivet Joint Angkatan Udara Inggris yang sedang terbang di ruang udara internasional di atas Laut Hitam, demikian pemerintah Inggris mengatakan. Pemerintah Amerika Serikat merilis video pada Maret 2023 dari jet tempur Rusia yang membuang bahan bakar pada drone pengawasan Angkatan Udara Amerika Serikat.

French President Emmanuel Macron - Reuters

Krisis Imigran di Prancis: Perpecahan Koalisi Macron?

, , , , 0

Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne mengatakan pada hari Rabu (20/12/2023), sehari setelah pemungutan suara yang menegangkan mengenai undang-undang yang mengguncangkan pemerintahan Emmanuel Macron, di mana sebagian dari  undang-undang imigrasi pemerintahannya dinyatakan inkonstitusional.

Sebelumnya, Majelis Nasional Prancis mengesahkan undang-undang imigrasi yang penting bagi Presiden Macron. Undang-undang imigrasi telah diperketat secara signifikan dalam beberapa hari terakhir dalam negosiasi untuk mendapatkan dukungan dari partai konservatif République. RUU tersebut juga disahkan dengan dukungan dari partai sayap kanan National Rally, yang menimbulkan tuduhan bahwa partai-partai berhaluan tengah tunduk pada xenofobia.

Banyak pihak juga menilai bahwa Macron tidak mampu mengatur pemerintahannya karena aliansi tengahnya gagal menguasai mayoritas. Hal ini tercermin dari hampir sepertempat dari 251 anggota parlemen di aliansi Macron memilih menolak atau abstain.

Versi terbaru dari RUU imigrasi mencakup banyak tindakan yang diperkenalkan oleh Partai Konservatif selama proses negosiasi. Hal ini termasuk kuota imigrasi yang akan membatasi jumlah kedatangan imigran ke Prancis, serta isu pemberian kewarganegaraan Prancis secara otomatis kepada orang asing kelahiran  Prancis, dan persyaratan yang lebih ketat untuk izin tinggal keluarga, termasuk bukti pendapatan dan asuransi kesehatan.

Salah satu pemabahasan paling kontroversial adalah masa tunggu lima tahun bagi imigran resmi yang ingin mengajukan tunjangan Jaminan Sosial, di mana jika pelamar memiliki pekerjaan, jangka waktu ini dapat dikurangi menjadi 30 bulan.

Pemerintahan Macron telah mengirimkan pesan beragam mengenai undang-undang tersebut sejak undang-undang tersebut disahkan, memuji keberhasilannya sekaligus mengecam potensi pelanggaran konstitusionalnya.

PM Borne mengatakan pada hari Rabu bahwa dia “merasa telah memenuhi janjinya” tetapi RUU tersebut perlu “berkembang” lebih lagi. Saat ditanya apakah ada bagian dari RUU tersebut yang inkonstitusional, Perdana Menteri menjawab, “Ya, saya dapat mengkonfirmasi hal itu,” di mana Ia menambahkan terdapat beberapa tindakan yang menimbulkan “keraguan.”

Juru bicara pemerintah Olivier Veran membenarkan bahwa presiden Prancis sendiri telah menyerahkan undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk ditinjau konstitusionalitasnya. Apa pun hasil persidangannya, ada garis kesalahan yang jelas  dalam koalisi sentris Macron, dan keraguan mengenai kemampuannya memerintah Prancis semakin mendalam sejak kekalahannya dalam pemilihan umum tahun lalu.

Majelis Nasional menyetujui RUU tersebut dengan suara mayoritas 349 berbanding 186, namun hampir seperempat anggota parlemen dari koalisi Macron abstain atau menolak RUU tersebut. Kurang dari 24 jam setelah pemungutan suara, Menteri Kesehatan Aurélien Rousseau, mantan anggota Partai Sosialis, mengundurkan diri, dan mengatakan kepada surat kabar Le Monde: “Dia tidak dapat menjelaskan RUU ini.” Macron kini harus menemukan cara untuk ‘mendamaikan’ partainya, terutama dengan anggota parlemen sayap kiri yang menolak RUU tersebut.

Meskipun begitu, seorang juru bicara pemerintah menyangkal bahwa ada “pemberontakan” melawan presiden di zaman Renaisans. “Wajar jika para menteri bertanya,” katanya, seraya menambahkan bahwa rapat kabinet dihadiri oleh seluruh pemerintah kecuali menteri kesehatan.  “Tidak ada pemberontakan antar menteri,” ujarnya.

Sementara itu, pemimpin sayap kanan  Marine Le Pen mengambil keuntungan dari kesulitan Macron, mengklaim bahwa Majelis Nasional telah memenangkan “kemenangan ideologis” atas undang-undang yang lebih ketat.

Di Prancis, keputusan Macron untuk terus menerapkan undang-undang yang mencerminkan kelompok sayap kanan yang sudah lama mementingkan kepentingan nasional telah memicu perdebatan mengenai strategi partainya untuk pemilu Eropa bulan Juni mendatang. Selain itu, masih belum jelas apakah memutuskan hubungan dengan anggota parlemen yang berhaluan kiri untuk mendorong langkah-langkah yang disukai pemilih akan berdampak pada pemilu.

Selain itu, organisasi kemanusiaan mengecam aturan tersebut. Dari sekitar 50 organisasi, termasuk Liga Hak Asasi Manusia Prancis, menyatakan bahwa RUU yang baru diajukan mewakili undang-undang paling buruk dalam empat dekade terakhir terkait hak dan kondisi hidup warga asing, termasuk mereka yang sudah lama tinggal di Prancis. Pemimpin Partai Komunis Prancis, Fabien Roussel, menyatakan bahwa undang-undang ini, yang sangat dipengaruhi oleh pamflet National Rally (RN) yang menentang imigrasi, menandakan pergeseran signifikan dalam sejarah republik dan nilai-nilai mendasarnya.

Seorang prajurit pasukan Barkhane memegang senjata di dalam helikopter saat ia terbang di dekat pangkalan militer Ouallam, pada 15 Juli 2022, saat kunjungan resmi Menteri Luar Negeri dan Angkatan Bersenjata Prancis ke Niger (Foto oleh BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images)

Prancis Akan Memulai Pemulangan Pasukannya “Minggu Ini” Dari Niger

, , , , , , , , , 0

“Kami akan memulai operasi penarikan diri kami minggu ini, dengan proses yang telah direncanakan dengan cermat dan aman, serta dalam koordinasi yang erat dengan otoritas Niger,” demikian diumumkan oleh markas militer Prancis. Pernyataan ini datang setelah duta besar Prancis untuk Niamey dipanggil kembali ke Prancis akibat tekanan yang meningkat dari rezim setempat. Presiden Emmanuel Macron sebelumnya telah mengumumkan pada tanggal 24 September penarikan bertahap 1.400 tentara Prancis, yang akan selesai “pada akhir tahun.”

Tentara Prancis telah ditempatkan di Niger sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk melawan kekuatan jihadis di wilayah Sahel. Sekitar 400 di antaranya ditempatkan bersama pasukan lokal di bagian barat laut Niger, berdekatan dengan perbatasan Burkina Faso dan Mali. Daerah ini, sering disebut sebagai zona “tiga perbatasan,” telah menjadi benteng bagi kelompok Negara Islam.

Saat tentara-tentara ini mundur dari posisi mereka, mereka akan memerlukan perlindungan karena lokasi mereka yang terekspos, sehingga markas militer mengusulkan bahwa perlindungan ini mungkin termasuk dukungan udara dari kekuatan Prancis yang lebih besar yang ditempatkan di pangkalan udara di luar ibu kota Niamey.

Tentara yang ditempatkan di Niger telah menghadapi ketidakpastian sejak junta militer menuntut kepergian mereka, mengalami akses yang tidak teratur ke pasokan dan harus menghadapi demonstrasi anti-Prancis di luar pangkalan mereka di Niamey. Prancis telah memperkuat kehadirannya di Niger setelah rezim militer lain, yang berasal dari kudeta di Mali, meminta agar tentara Prancis ditarik.

Penguatan ini melibatkan penambahan kendaraan lapis baja dan helikopter ke drone dan pesawat tempur yang sudah ditempatkan. Kini, tentara Prancis harus keluar melalui Benin di selatan, meskipun ada ketegangan dengan junta di Niamey, atau melalui Chad di timur, di mana Prancis menjaga markas besar untuk teater operasi Sahel.

Sebelumnya, Kekuatan militer yang berkuasa di Niger mengatakan mereka menyambut baik keputusan Prancis untuk menarik pasukannya dari negara itu, menurut sebuah pernyataan yang diposting ke televisi pemerintah Niger, Tele Sahel. Menurut pernyataan yang sama, “Kekuatan imperialis dan neo-kolonialis tidak lagi diterima di wilayah nasional kita.”

Ratusan orang berkumpul di depan pangkalan militer Prancis untuk menggelar protes menuntut tentara Prancis meninggalkan negaranya, di Niamey, Niger pada 24 September 2023. (Foto oleh Balima Boureima/Anadolu Agency via Getty Images)

Prancis Akan Mengakhiri Kehadiran Militernya Di Niger Pada Akhir Tahun 2023

, , , , , , , , , 0

Prancis akan mengakhiri kehadiran militernya di Niger pada akhir tahun 2023 menurut Presiden Prancis, Emmanuel Macron pada 24 September 2023, menandai perkembangan besar terbaru di tengah tingginya ketegangan antara kedua negara sejak junta militer menguasai Niger pada bulan Juli.

Prancis belum mengakui otoritas militer Niger dan bersikeras bahwa Presiden terguling, Mohamed Bazoum, yang digulingkan dalam kudeta, tetap menjadi satu-satunya otoritas sah di negara tersebut. “Kami mengakhiri kerja sama militer kami dengan otoritas de facto Niger karena mereka tidak ingin memerangi terorisme lagi,” kata Macron mengenai para pemimpin militer yang mengambil alih kekuasaan di negara Afrika barat laut tersebut.

Pernyataan ini disusul bahwa penarikan pasukannya akan dilakukan dalam beberapa minggu yang akan datang. “Mereka akan kembali secara tertib dalam beberapa minggu dan bulan mendatang, dan untuk itu, kami akan berkoordinasi dengan para pemberontak karena kami ingin hal ini terjadi dengan tenang,” kata Macron. Kekuatan militer yang berkuasa di Niger mengatakan mereka menyambut baik keputusan Prancis untuk menarik pasukannya dari negara itu, menurut sebuah pernyataan yang diposting ke televisi pemerintah Niger, Tele Sahel.

Menurut pernyataan yang sama, “Kekuatan imperialis dan neo-kolonialis tidak lagi diterima di wilayah nasional kita.” Perancis telah menempatkan pasukan militer di negara tersebut, banyak di antaranya berada di sana untuk membantu misi kontraterorisme, atas dasar bahwa Niger adalah negara demokrasi yang relatif stabil di wilayah yang penuh dengan pergolakan politik, terorisme dan pemberontakan Islam, CNN melaporkan.

Sampai saat ini, sekitar 1.500 tentara Prancis masih tersisa di Niger. Awal bulan ini, dua pejabat AS juga mengatakan AS akan mulai menarik pasukannya dari Niger dalam beberapa minggu mendatang. Presiden Prancis juga mengatakan dia telah memutuskan untuk memulangkan duta besar negaranya untuk Niger, Sylvain Itte ke Prancis “Dalam beberapa jam mendatang, duta besar kami bersama beberapa diplomat akan kembali ke Prancis,” kata Macron.

Pengumuman itu muncul seminggu setelah Macron mengatakan duta besarnya “benar-benar disandera di kedutaan Prancis,” dan setelah produk makanan dilarang dikirim ke kedutaan di ibu kota Prancis, Niamey. Setelah kudeta pada bulan Juli, junta militer memerintahkan Itte meninggalkan negara tersebut, dan kemudian mencabut visanya dan memerintahkan polisi untuk mengusirnya.

Namun diplomat tersebut tetap menjabat, menurut kepresidenan Prancis, dan pihak berwenang Prancis menegaskan kembali bahwa mereka tidak mengakui otoritas junta. Itte masih bekerja, kata Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna awal bulan ini, seraya menambahkan bahwa dia “akan tinggal (di Niger) selama kami menginginkannya” dan kembalinya pejabat tersebut adalah keputusan Macron.

202007101721-main.cropped_1594376522

10 Juli – Kapal Milik Greenpeace Rainbow Warrior ditenggelamkan oleh agen rahasia Prancis

, , , , , , 0

Pada 10 Juli 1985, sebuah kapal milik Greenpeace yang dikenal sebagai Rainbow Warrior berlabuh di Auckland, Selandia Baru dan bersiap untuk menantang uji coba nuklir Prancis di Mururoa Atoll.

Ketika waktu hampir menunjukan tengah malam, Pete Willcox, sang kapten, dan beberapa awak lainnya sudah tertidur dan yang lainnya, termasuk fotografer Fernando Pereira, seorang fotografer Greenpeace dari Portugal, yang ikut pada misi tersebut untuk memfilmkan uji coba nuklir Prancis dan membagikan gambarnya kepada dunia tengah bercakap-cakap di meja ruang makan kapal.

Tiba-tiba, lampu padam, suara pecahan kaca mungkin terdengar. Lalu terdengar gemuruh air yang memekakkan telinga. Reaksi pertama para kru adalah bahwa mereka ditabrak, mungkin oleh kapal lainnya. Lalu ada ledakan lain. Mereka yang sudah berada di geladak menaiki tangga atau melompat ke tempat aman di dermaga. Namun, hanya dalam beberapa menit, tiang baja kapal runtuh dan menenggelamkan kapal itu bersama Pereira sang fotograger.

Menurut Greenpeace, personel dinas rahasia Prancis dengan peralatan selam telah menempelkan dua bungkus bahan peledak yang dibungkus plastik ke kapal, satu di samping baling-baling dan satu lagi di dinding luar ruang mesin, dalam upaya untuk “menetralkan” kapal tersebut sebelum protes yang terkait pengembangan nuklir Prancis yang telah dijadwalkan.

Lebih detail, kapal Rainbow Warrior telah mengambil bagian dalam protes di Pasifik terhadap uji coba nuklir Prancis. Agen dari Dinas Rahasia Prancis (DGSE) dikirim untuk mencegahnya berangkat kampanye protes lainnya di Mururoa Atoll di Kepulauan Tuamotu. Dua peledak ditempelkan di lambung kapal menimbulkan lubang besar, membuat kapal tidak bisa beroperasi. Fernando Pereira, seorang fotografer, terbunuh ketika ranjau kedua meledak saat dia sedang mengumpulkan peralatan dari yang pertama.

Awalnya, pemerintah Prancis menyangkal semua pengetahuan tentang operasi tersebut, tetapi segera menjadi jelas bahwa mereka terlibat. Akhirnya, perdana menteri Prancis, Laurent Fabius muncul di televisi dan mengatakan kepada publik bahwa “Agen Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) menenggelamkan kapal ini. Mereka bertindak atas perintah.”

Dominique Prieur dan Alain Mafart, pejabat DGSE, ditangkap dan didakwa melakukan pembunuhan saat mencoba melarikan diri akibat insiden tersebut. Mereka kemudian masing-masing menerima hukuman penjara 10 tahun setelah mengaku bersalah atas pembunuhan. Namun, satu tahun kemudian, keduanya dikirim ke Polinesia Prancis, dari mana mereka kembali ke Prancis.

Masalah tersebut menimbulkan rasa malu yang signifikan bagi otoritas Prancis. Meskipun serangan itu ditujukan kepada organisasi internasional dan bukan Selandia Baru. Fakta bahwa itu dilakukan di tanah Selandia Baru oleh negara yang seharusnya bersahabat memicu kemarahan dan merusak hubungan Selandia Baru-Prancis.

Pada tahun 2015, pasukan katak dinas rahasia Prancis meminta maaf atas serangan tersebut. Jean-Luc Kister, yang bekerja untuk agen mata-mata DGSE dan bertindak atas perintah dari Paris untuk meledakkan kapal, mengatakan menurutnya waktu yang tepat untuk angkat bicara.

“Tiga puluh tahun setelah peristiwa itu, sekarang emosi telah mereda dan juga dengan jarak yang sekarang saya miliki dari kehidupan profesional saya, saya pikir ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk mengungkapkan penyesalan terdalam dan meminta maaf,” kata Kister dalam sebuah wawancara di situs investigasi Mediapart.

Dalam sebuah pernyataan dalam bahasa Prancis, Greenpeace menjawab: “Tidak ada yang akan mengembalikan Fernando Pereira, tetapi untuk menghormatinya adalah kewajiban Pemerintah Prancis. Permintaan maaf dari Kolonel Jean-Luc Kister tidak akan mengembalikan Fernando tetapi mereka membuktikan sekali lagi bahwa kawan kita adalah orang yang tidak bersalah.”

Volodymyr Zelensky, presiden Ukraina, kanan, dan Rishi Sunak, perdana menteri Inggris, selama konferensi pers bersama di Kamp Lulworth, Inggris, pada Rabu, 8 Februari, 2023. (Fotografer: Hollie Adams/Bloomberg via Getty Images)

Pidato Unik Zelensky Dalam Kunjungannya Ke Negara-Negara Barat

, , , , , , , , 0

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky melakukan kunjungan ke Inggris pada 8 Februari 2023 dari rangkaian tahap pertama dari tur diplomatik dadakan tanpa pemberitahuan. Perjalanan ini merupakan perjalanan kedua sejak invasi Rusia hampir satu tahun lalu.

Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak menyapa Zelensky di Bandara Stansted, utara London, setelah dia mendarat di pesawat angkut C-17 Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Sunak men-tweet foto keduanya yang sedang berpelukan di landasan. “Selamat datang di Inggris, Presiden @ZelenskyyUa,” serta menambahkan tagar #GlorytoUkraine.

Di Inggris, Zelensky berpidato di depan majelis parlemen Inggris yang dengan cekatan menyentuh ego nasional pada saat yang sama membuat permohonan langsung untuk persenjataan yang lebih berat, termasuk pesawat tempur. Zelensky berterima kasih kepada dukungan dari Inggris, “London telah mendukung Kyiv sejak hari pertama,” katanya. “Sejak detik dan menit pertama perang skala penuh. Inggris Raya telah mengulurkan tangan membantu ketika dunia belum memahami bagaimana harus bereaksi” tambahnya.

Dia berterima kasih kepada pemimpin Inggris yang sebelumnya mengumumkan bahwa Inggris akan mulai melatih pilot Ukraina dengan jet tempur standar NATO. Selain itu Zelensky juga berterima kasih kepada mantan perdana menteri Inggris, Boris Johnson, “Boris, anda membuat orang lain bersatu ketika tampaknya benar-benar mustahil,” kata Zelensky.

Kemudian, dia pergi ke Istana Buckingham untuk bertemu Raja Charles III yang memberi tahu Zelensky: “Kami semua sudah lama mengkhawatirkanmu dan memikirkan negaramu, aku tidak bisa memberitahumu.” Atas sambutan raja Inggris, Zelensky mengatakan bahwa “Saya berterima kasih kepada Yang Mulia atas sambutan hangat dan untuk mendukung warga Ukraina yang mengungsi dari perang di Inggris Raya,”

Kunjungan Zelensky ke London hanyalah yang kedua di luar negaranya sejak Rusia menginvasi Ukraina hampir setahun lalu, menyusul kunjungannya ke Washington DC pada bulan Desember tahun lalu. Atas kunjungan Zelensky, Inggris mengumumkan akan mengirim lebih banyak peralatan militer ke Kyiv untuk membantu melawan kemungkinan serangan musim semi Rusia. Sunak mengatakan Inggris akan memperluas pelatihan untuk pilot tempur dan marinir Ukraina, sementara juga menjanjikan investasi jangka panjang di militer Ukraina.

Inggris akan mulai melatih pilot Ukraina dengan jet tempur standar NATO, yang dipahami CNN akan menjadi program pelatihan resmi pertama untuk pilot Ukraina di pesawat tempur Barat. Namun tidak disebutkan untuk memberi Ukraina pesawat tempur Barat yang diminta Zelensky.

Kedutaan Rusia di London sendiri memberikan tanggapan atas kunjungan Orang nomor 1 di Ukraina, menggambarkan perjalanan itu sebagai “acara tergesa-gesa”, “pertunjukan teater”, dan “acara penggalangan dana”, mengejek Zelensky sebagai “mantan komedian dengan kaus hijau”, dalam sebuah pernyataan kepada CNN.

Setelah berkunjung ke Inggris, Zelensky kemudian berangkat ke Perancis yang langsung disambut oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Selama konferensi pers bersama, Zelensky mengatakan dia berterima kasih atas ide spontan dari Prancis dan Jerman untuk melangsungkan pembicaraan itu, ia juga “merayu” kedua negara untuk merubah situasi karena pontensi negara mereka. “Semakin cepat Ukraina berhasil mendapatkan senjata jarak jauh dan pesawat modern, semakin kuat koalisi kita nantinya.”

Kesamaan dalam pidato di Inggris dan AS sebelumnya yang dibuat oleh pemimpin Ukraina yang menandai keberhasilan kampanye komunikasinya. Dalam pidatonya di Westminster Hall dan US Capitol, kata-kata Zelensky diisi dengan simbolisme yang sangat menarik dari kesulitan militer kedua negara tuan rumah. Referensi langsung ke Winston Churchill dan Franklin D. Roosevelt berfungsi untuk membangkitkan ingatan yang jelas yang pasti telah membantu Barat memahami perjuangan yang sedang dihadapi Ukraina.

Strategi komunikasi berulang lainnya yang digunakan Zelensky saat berada di luar negeri telah membingkai konflik secara ketat sebagai perjuangan untuk kebebasan. Bahasa khusus ini telah menjadi pokok dalam kosa kata pemimpin Ukraina, mengingat bahasa itu menggambarkan perjuangannya sebagai perjuangan yang mulia dan melewati konotasi negatif yang biasanya dikaitkan dengan konflik bersenjata. Selama pidatonya di Westminster, Zelensky dengan terkenal menyatakan: “Kami memiliki kebebasan, beri kami sayap untuk melindunginya”. Dalam hal ini, citra kuat yang digunakan mengingatkan masyarakat internasional secara halus bahwa kebebasan Ukraina terkait dengan bantuan militer dari Barat.

Presiden Prancis Emmanuel Macron meninjau pasukan pada hari upacara Akhir Perang Dunia I di Arc de Triomphe di Paris, Prancis pada 11 November 2022. (Foto oleh Mustafa Yalcin/Anadolu Agency via Getty Images)

Pergeseran Postur Militer: Prancis Lebih Independen?

, , , , , , , 0

Presiden Emmanuel Macron mengumumkan strategi militer Prancis baru yang saat ini bertujuan untuk memperkuat negara dan membuat Prancis sebagai kekuatan bersenjata nuklir yang independen dan disegani, terutama karena ancaman penggunaan nuklir dalam perang Rusia di Ukraina. “Eropa tidak lagi terlindung dari serangan rudal dan drone. Dan kita harus mengintegrasikan kenyataan ini,” kata Macron, berbicara di kapal induk Dixmude, yang berlabuh di pangkalan militer Mediterania Toulon yang menampung lebih dari 24.000 tentara.[1]

Agresi Rusia terhadap Ukraina “mungkin mendahului persaingan geopolitik yang lebih luas dan masa depan yang tidak memiliki alasan untuk kita terima dengan fatalisme”,[2] kata Macron ketika ia meluncurkan tinjauan strategis nasional Prancis yang dimaksudkan untuk menentukan bagaimana pertahanan negara itu diproyeksikan untuk tahun 2030 mendatang.

Prancis dapat dilihat saat ini ingin menjadi “kekuatan yang mandiri, dihormati, dan gesit di jantung otonomi strategis Eropa” dengan tetap menjaga hubungan kuat dengan aliansi Atlantik dan NATO, dilansir dari France24. Macron juga mengatakan bahwa perlunya “arsitektur keamanan baru” di Eropa melihat situasi geopolitiknya saat ini.

Macron percaya dan bersikeras bahwa pencegahan nuklir yang “kredibel dan modern” adalah kunci dari terciptanya daya tangkal. Prancis adalah satu-satunya negara Uni Eropa yang memiliki senjata nuklir. Pengembangan nuklir akhir-akhir ini menjadi sangat penting setelah Rusia mengancam penggunaan senjata nuklir Untuk itu, Macron telah mengunjungi kapal selam serangan nuklir terbaru milik Prancis, Suffren, dan berencana untuk bertemu dengan anggota komando elit Angkatan Laut Prancis.[3]

Presiden Prancis juga menginginkan upaya keamanan Eropa akan membuat aliansi NATO lebih kuat. Prancis mengerahkan lebih dari 1.000 tentara sebagian besar di Rumania dan Estonia sebagai bagian dari Pasukan Reaksi Cepat NATO setelah invasi Rusia ke Ukraina.  Dokumen strategis baru Prancis menyatakan bahwa negara itu akan mempertahankan “kapasitas untuk memimpin operasi militer, termasuk operasi dengan intensitas tinggi, sendiri, atau dalam koalisi.”[4]

Macron juga mengatakan Prancis berencana untuk melakukan pembicaraan dalam beberapa hari mendatang dengan mitra Afrika dan organisasi regionalnya untuk membuat perubahan pada “status, format, dan misi pangkalan militer Prancis saat ini di Sahel dan Afrika Barat.” Sebuah organisasi baru, berdasarkan kerja sama antara angkatan bersenjata Prancis dan lokal, akan diselesaikan dalam waktu enam bulan setelah diskusi, tambah Macron.

Pidato Macron menandai akhir resmi dari pasukan Barkhane setelah Prancis menarik pasukannya dari Mali awal tahun 2022 menyusul ketegangan dengan rezim militer yang berkuasa. Selain itu, Macron mengatakan strategi militer Prancis akan mencakup misi baru yang spesifik untuk memerangi berita palsu dan misinformasi yang disebarkan oleh “saingan”, terutama untuk “memanipulasi penduduk sipil.”

Di tengah tujuan strategis lainnya, Prancis bertujuan untuk berkontribusi pada stabilitas zona Indo-Pasifik dan memastikan kebebasan bertindak di “ruang bersama global” termasuk dasar laut dalam, laut lepas, luar angkasa, dan dunia maya. Prancis juga telah

Merasa ditinggal oleh AS?

Sebelumnya, Prancis telah ditinggalkan oleh AS ketika Washington memilih untuk memfokuskan kerjasama pertahanan dengan mitra QUADnya yang ditandai dengan pembangunan kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia, membatalkan perjanjian antara Canberra dan Paris terkait pembelian alutsista. Untuk itu, Prancis sendiri berusaha untuk lebih mandiri dan berusaha untuk memproyeksikan kemandirian aliansi NATO tanpa bergantung dengan AS.

Bahkan perubahan pandangan ini telah terjadi sejak tahun 2020 lalu, dimana Macron berpendapat bahwa ada kebutuhan untuk “menemukan kembali” kerja sama internasional. Presiden Prancis lebih lanjut menyatakan bahwa masyarakat Eropa membutuhkan dua panduan prinsip yang kuat: kembali ke jalur kerjasama yang berguna untuk mencegah—atau saat ini menghentikan—perang, dan untuk membangun Eropa yang jauh lebih kuat. Untuk itu, Macron mengusulkan “memperkuat dan menyusun politik Eropa”, untuk “menyeimbangkan kutub” dan mempromosikan “multilateralisme baru” yang menghasilkan “dialog antara berbagai kekuatan untuk membuat keputusan bersama”.[5]

NATO tidak efektif bagi Prancis?

Sebagai satu-satunya negara yang memiliki senjata nuklir di Uni Eropa, Prancis kerap dipandang oleh Polandia dan Negara-negara Baltik bahwa Macron belum berbuat cukup untuk mendukung Ukraina secara militer.[6] Hal ini kemudian dibantah dengan pidatonya terkait arah kebijakan strategisnya itu.

Sebelumnya, Macron pernah menjuluki NATO sebagai “mati otak”. Ia telah memperingatkan negara-negara Eropa bahwa mereka tidak dapat lagi mengandalkan Amerika untuk membela sekutu NATO. “Apa yang kami alami saat ini adalah kematian otak NATO,” kata Macron dalam wawancara blak-blakan dengan The Economist. Eropa berdiri di “tepi jurang”, katanya, dan perlu mulai memikirkan dirinya sendiri secara strategis sebagai kekuatan geopolitik; jika tidak, kita “tidak lagi mengendalikan takdir kita.”[7]

Panjangnya durasi dari perang berlarut antara Rusia dan Ukraina sendiri dipandang hanya memperburuk kondisi dan ekonomi Eropa dan dunia, bahkan misil Rusia dikabarkan telah meledak di Polandia, menewaskan dua warga yang menciptakan guncangan baru terkait invasi Rusia ke Ukraina. Paris kini terlihat tengah mementingkan kawasan regionalnya yang tengah genting, berusaha mendorong peningkatan kekuatan NATO.

Prancis diproyeksikan dapat menjadi kekuatan terbesar dengan kesempatan untuk “meningkatkan” pertahanannya dengan nuklir yang tengah menjadi tren. Obsesi Macron sendiri terkait perkembangan pertahanan dan tindakan Rusia bahkan diusulkan untuk dibahas pada KTT 620.

[1] “Macron unveils shift in military posture as war returns to Europe”, France 24, 9 November 2022, https://www.france24.com/en/africa/20221109-france-reorientates-its-military-goals-as-war-returns-to-europe

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Kalev Stoicescu, “Does France Seek Alone European “Strategic Autonomy”?”, RKK ICDS, 23 November 2020, https://icds.ee/en/does-france-seek-alone-european-strategic-autonomy/

[6] Judy Dempsey, “France’s Military Pivot to Europe”, Carnegie Europe, 15 November 2022, https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/88403

[7] “Emmanuel Macron warns Europe: NATO is becoming brain-dead”, The Economist, 7 7 November 2019, https://www.economist.com/europe/2019/11/07/emmanuel-macron-warns-europe-nato-is-becoming-brain-dead

Presiden Prancis Emmanuel Macron menjamu Kanselir Jerman Olaf Scholz di Istana Elysée pada 26 Oktober 2022 di Paris, Prancis. (Foto oleh Pierre Suu/Getty Images)

Hubungan Prancis Dan Jerman Dipertanyakan Saat Scholz Menjalankan Kebijakan Sendiri

, , , , , , , , 0

Prancis dan Jerman telah menunda pertemuan bersama jajaran pemerintah mereka setelah ketegangan muncul antara kedua sekutu dalam mengatasi krisis energi musim dingin. Pembicaraan reguler antara Presiden Emmanuel Macron, Kanselir Olaf Scholz dan rekan menteri ini tidak jadi dilakukan pada akhir Oktober ini.

Juru bicara Mr Scholz, Steffen Hebestreit mengatakan alasannya sebagian karena alasan logistik, tetapi mengakui ada perbedaan antara Berlin dan Paris dan “lebih banyak waktu” diperlukan untuk menemukan konsensus bersama. “Ada sejumlah masalah berbeda yang kami hadapi saat ini … di mana kami belum mencapai posisi bersatu,” katanya dalam konferensi pers, pada tanggal 20 Oktober lalu dilansir dari The National News.

Namun, beberapa perbedaan terungkap dalam beberapa minggu terakhir dalam menangani krisis energi musim dingin. Jerman secara terbuka menyalahkan pengurangan ekspor listrik Prancis karena memperburuk tekanan energi di dalam negeri, memaksa para menteri di Berlin untuk menunda keluarnya yang telah lama direncanakan dari tenaga nuklir.

Macron menyerukan “persatuan dan solidaritas” dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Les Echos pekan lalu di mana dia mengatakan bahwa “kita tidak dapat berpegang teguh pada kebijakan nasional, karena ini menciptakan distorsi”.

Kedua negara juga berselisih soal harga gas di UE. Prancis mendukung pembatasan di seluruh Eropa, tetapi Jerman khawatir hal itu akan membatasi kemampuan blok tersebut untuk membeli gas di pasar dunia. Prancis dan Jerman adalah dua negara dengan ekonomi terbesar di Uni, untuk itu kerja sama mereka sangat penting untuk pembuatan kebijakan Uni Eropa. Sementara, Prancis mempertahankan batas atas harga gas Eropa, pemerintah Jerman baru menyetujuinya minggu lalu — dan dengan beberapa syarat terlampir.

Selain hubungan yang memburuk dengan Prancis, ada kekhawatiran di UE tentang rencana perjalanan Scholz yang akan datang ke China dan untuk mencari bisnis dengan negara yang semakin dianggap sebagai saingan negara-negara Eropa lainnya.

Pada 26 Oktober, Pejabat Prancis, bagaimanapun, telah membantah ketegangan apa pun, tetapi mereka mengakui bahwa koalisi tiga partai Jerman membuat kesepakatan apa pun lebih lambat untuk dicapai. Hal ini juga disetujui oleh Scholz yang mengatakan pekan lalu bahwa “sejauh menyangkut kerja sama dengan Prancis, Presiden Macron dan saya sangat sering bertemu.” Scholz dan Macron dikatakan masih bertemu secara reguler termasuk pada KTT Uni Eropa minggu lalu di Brussels.

Pasukan Militer. (Stok foto melalui Getty Images)

3 Agustus – Jerman dan Prancis Menyatakan Perang Satu Sama Lain

, , , , , , , , , 0

Pada tanggal 3 Agustus 1914, Jerman menyatakan perang terhadap Prancis menggunakan strategi yang disusun oleh mantan kepala staf tentara Jerman, Alfred von Schlieffen yang dikhususkan untuk melawan Prancis. Beberapa jam kemudian, Prancis membuat deklarasi yang sama untuk berperang melawan Jerman dengan menyiapkan pasukannya untuk pindah ke provinsi Alsace dan Lorraine, yang telah diserahkan ke Jerman dalam penyelesaian yang mengakhiri Perang Prancis-Prusia pada tahun 1871.

Dengan Jerman secara resmi berperang dengan Prancis dan sebelumnya menyatakan perang dengan Rusia, dan konflik antara Austria-Hongaria dengan Serbia yang didukung Rusia telah menjadikan wilayah Eropa sebagai wilayah perang skala besar. Pada tanggal 3 Agustus 1914, gelombang pertama pasukan Jerman berkumpul di perbatasan Belgia untuk menuju invasi ke Prancis.

Pergerakan pasukan Jerman ke Belgia yang menjadi negara netral sesuai perjanjian London tahun 1939 menyebabkan perpecahan sehingga lebih banyak negara lagi yang menentang Jerman. Akibat mobilisasi angkatan bersenjata Jerman ini, Menteri Luar Negeri Inggris, Sir Edward Grey, menghadap Parlemen dan meyakinkan pemerintah Inggris untuk memberikan dukungannya agar Inggris turut serta ke dalam perang jika Jerman benar-benar melanggar netralitas Belgia.

Netralitas Belgia ini sendiri merupakan perjanjian multilateral yang dibuat pada tahun 1839, dimana dalam perjanjian ini, negara-negara Eropa mengakui dan menjamin kemerdekaan dan netralitas Belgia dan menetapkan kemerdekaan penuh bagian Luksemburg yang berbahasa Jerman. Hal ini tercantum pada Pasal 7 Perjanjian London Tahun 1839: “Belgium, within the limits specified in Articles 1, 2, and 4, shall form an Independent and perpetually Neutral State.  It shall be bound to observe such Neutrality towards all other States.”

            Deklarasi perang antara Jerman dan Prancis seperti telah dijelaskan kemudian menjadi cikal bakal dari perang skala penuh di wilayah Eropa yang kemudian meletus menjadi salah satu perang terbesar di dunia yang sering dikenal dengan nama Perang Dunia Ke-1.

Load More

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..