Menu

Imigran

TOPSHOT - A boat with around 96 would-be illegal immigrants arrives at the port of Los Cristianos on the Spanish Canary island of Tenerife, 29 May 2006. Three boats arrived Monday at Los Cristianos with 256 would-be illegal immigrants aboard. The Canaries are one of the main entry points for illegal immigrants, mainly from Africa, trying to get into Spain by sea. (Photo by DESIREE MARTIN / AFP) (Photo by DESIREE MARTIN/AFP via Getty Images)

Imigrasi: Solusi Ekonomi atau Tantangan Sosial untuk Spanyol?

, , , , 0

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan pada Rabu (9/10/2024) bahwa Ia akan membentuk peraturan yang memudahkan imigran untuk tinggal di Spanyol. Sanchez percaya imigrasi tidak hanya mengenai kemanusiaan namun juga sebagai elemen krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan negara, asalkan bisa dikelola dengan baik.

Langkah ini berbeda dengan banyak negara Eropa lain yang memilih untuk memperketat aturan perbatasan bagi pendatang, seperti negara Jerman, Slovakia, dan Hungaria mengeluarkan aturan baru mengenai pemeriksaan perbatasan sementara. Prancis juga ingin melakukan hal yang sama, sedangkan Italia berencana mendirikan kamp sementara untuk warga non-Uni Eropa Albania untuk migran yang datang dari wilayah laut. Lalu, mengapa Spanyol mempermudah aturan bagi para imigran di Spanyol di tengah pengetatan perbatasan di berbagai negara Eropa lainnya?

Kebutuhan imigran di Spanyol dan politik domestik

Spanyol menghadapi tantangan demografis yang signifikan. Menteri Inklusi, Jaminan Sosial dan Migrasi Spanyol, Elma Saiz menyatakan bahwa diperkirakan pada tahun 2050, Spanyol membutuhkan sekitar 200,000 hingga 250,000 imigran agar negara dengan jumlah sekitar 8,5 juta imigran tersebut tetap mampu memutar ekonominya. Saiz menilai bahwa Spanyol harus mengambil keuntungan dari peningkatan jumlah imigran di Spanyol untuk masa kini dan mendatang. 

Namun, inisiasi untuk meregulasi sekitar 500,000 imigran ditentang oleh partai Vox yang menuduh pemerintah tidak bertanggung jawab dan regulasi akan memperburuk perdagangan manusia. Hal ini dikarenakan Spanyol di tahun 2022 lalu kedatangan sekitar 50,000 migran yang tidak memiliki dokumen resmi, meningkat sekitar 82 persen. Kondisi ini meningkatkan kontroversi debat mengenai imigrasi yang masih sangat kental di wilayah Eropa.

Berdasarkan teori segmentasi pasar pekerja, terdapat perbedaan segmentasi pekerja tergantung dari karakteristik dan tingkah laku. Segmentasi ini muncul dari institusi pasar pekerja termasuk pengelolaan perjanjian kerja (segmentasi mengenai pekerja tetap atau sementara), tipe pekerja (migran dan non-migran), termasuk segmentasi berdasarkan rasial yang berkaitan bahwa beberapa pekerjaan berkaitan erat dengan tipe ras tertentu. Sektor primer mengacu pada pekerjaan tetap seperti sektor jasa dan administrasi yang diisi oleh masyarakat lokal, sedangkan sektor sekunder mengacu pada pekerjaan bidang konstruksi, pertanian, dan kebersihan yang kebanyakan diisi oleh para imigran. Datangnya imigran seharusnya tidak hanya mengisi ‘kekosongan’ kebutuhan pekerja, namun juga seharusnya mampu memajukan sektor tertentu.

Spanyol merupakan salah satu negara yang kedatangan banyak imigran. Saiz menyatakan bahwa pasar pekerja Spanyol memiliki ribuan lowongan kosong dan pekerja imigran berkontribusi sekitar sepuluh persen. Namun, bagai pedang bermata dua, tidak dipungkiri banyak imigran yang datang ke Spanyol dengan alasan pekerjaan namun berakhir di jalanan sehingga meningkatkan kemiskinan dan tingkat kejahatan. Penelitian dari Institut Elcano mencatat bahwa risiko kemiskinan di Spanyol berkembang di mana 56 persen dari imigran non-Uni Eropa yang tinggal di Spanyol berisiko mengalami kemiskinan. Lalu, mengapa Presiden Spanyol tetap mendukung datangnya imigran?

Profesor Ekonomi Javier Diaz-Gimenez menyatakan bahwa kondisi populasi Spanyol saat ini memaksa pentingnya imigran untuk mendukung perekonomian Spanyol karena generasi yang berasal dari tahun pertengahan 1950-1970 sudah memasuki usia pensiun. Dengan angka kelahiran saat ini, diperkirakan kurang mampu menutupi kebutuhan pekerja, dan angka ini juga diperkirakan akan mencapai 14,1 juta orang. Laporan lain juga menyatakan bahwa pada Oktober 2022, populasi yang lahir di Spanyol turun hingga 16 persen, sedangkan populasi yang lahir di luar Spanyol meningkat. Tidak hanya itu, isu mengenai populasi ini berpengaruh pada penurunan angka kerja yang berpotensi menghasilkan kekurangan tenaga kerja yang akhirnya akan mempengaruhi perekonomian negara.

Pekerja Migran di Spanyol

Meskipun penting secara ekonomi, namun keberadaan imigran di Spanyol tidak lepas dari perdebatan sosial. Persepsi mengenai imigran masih sangat beragam, di mana meskipun terdapat 9 persen orang Spanyol yang berpendapat imigrant mendukung perekonomian, namun 30 persen menilai imigran meningkatkan ketidakamanan dan lebih dari 57 persen percaya terlalu banyak imigran di Spanyol.

Secara perekonomian, beberapa pandangan positif muncul mengenai imigran. Salah satunya pekerjaan berat yang membutuhkan banyak tenaga manusia. Salah satu pemilik bisnis di Spanyol menilai tidak banyak anak muda Spanyol atau Eropa yang ingin melakukan pekerjaan fisik ‘berat. Kedatangan imigran menjadi salah satu cara bagi bisnisnya untuk terus beroperasi dan berkembang. Secara politik, Perdana Menteri Spanyol Sanchez, memiliki pandangan bahwa bahkan migran yang memiliki kemampuan rendahpun dapat mendukung perekonomian dengan melakukan ‘pekerjaan tak terlihat.’ Sanchez menambahkan bahwa tanpa migran, sektor konstruksi, pertanian, dan pelayanan akan runtuh. 

Meskipun kebutuhan akan migran meningkat, namun Spanyol tetap perlu melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kualitas dan jumlah imigran yang masuk dan menetap di Spanyol. Ketegangan sosial antar kelompok bisa mendorong konflik sosial dan ekonomi antara masyarakat Spanyol dan imigran. Tidak hanya itu, penting juga untuk membentuk kebijakan yang inklusif dan memerhatikan hak pekerja imigran sheingga integrasi mereka ke pasar tenaga kerja bisa mendukung mobilitas ekonomi bagi para imigran dan hak pekerja imigran bisa terpenuhi dan dilindungi. 

Eksploitasi pekerja sering terjadi, terutama dikarenakan kondisi para imigran yang seringkali berada di sektor sekunder yang kurang diinginkan oleh tenaga kerja lokal. Terlebih, dengan pemikiran bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain melakukan pekerjaan ‘kasar,’ kondisi ini mampu diperburuk dengan perlindungan hak kerja imigran yang tidak sesuai dengan ketentuan hak kerja. 

italy-albania-migration-agreement-20231108082745

Pengadilan Tertinggi Albania Akan Meninjau Kembali Perjanjian Suaka Migran Dengan Italia

, , , , 0

Mahkamah Konstitusi Albania akan mengadakan sidang kedua mengenai legalitas perjanjian migrasi negara tersebut dengan Italia.

Perjanjian ini melibatkan pengoperasian dua fasilitas untuk menampung para migran yang diselamatkan di Laut Tengah. Direncanakan fasilitas tersebut akan menampung hingga 36.000 migran per tahun. Secara kontroversial, perjanjian tersebut akan melibatkan fasilitas yang dioperasikan oleh pemerintah Italia meskipun lokasinya berada di wilayah Albania. Ketentuan ini telah mendapat kritik dari LSM seperti Amnesty International yang berpendapat bahwa proses ini tidak manusiawi karena adanya penahanan otomatis dan dari partai-partai oposisi sayap kanan yang berpendapat bahwa hal ini melanggar kedaulatan Albania.

Keputusan dari pengadilan konstitusi diperkirakan akan keluar pada bulan Maret. Kemungkinan besar pengadilan akan memutuskan untuk mendukung pemerintah karena penyelidikan serupa di tingkat Uni Eropa menemukan bahwa perjanjian tersebut sejalan dengan hukum blok tersebut. Jika perjanjian tersebut diimplementasikan, Uni Eropa dapat memperoleh instrumen lain yang berguna untuk mengendalikan arus migrasi dan mengurangi tekanan pada pusat pemrosesan dan penahanan yang terletak di bagian selatan Italia. Keputusan positif juga dapat mendorong perjanjian serupa dengan negara-negara non-Uni Eropa untuk memproses atau menahan para migran di luar blok tersebut.

French President Emmanuel Macron - Reuters

Krisis Imigran di Prancis: Perpecahan Koalisi Macron?

, , , , 0

Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne mengatakan pada hari Rabu (20/12/2023), sehari setelah pemungutan suara yang menegangkan mengenai undang-undang yang mengguncangkan pemerintahan Emmanuel Macron, di mana sebagian dari  undang-undang imigrasi pemerintahannya dinyatakan inkonstitusional.

Sebelumnya, Majelis Nasional Prancis mengesahkan undang-undang imigrasi yang penting bagi Presiden Macron. Undang-undang imigrasi telah diperketat secara signifikan dalam beberapa hari terakhir dalam negosiasi untuk mendapatkan dukungan dari partai konservatif République. RUU tersebut juga disahkan dengan dukungan dari partai sayap kanan National Rally, yang menimbulkan tuduhan bahwa partai-partai berhaluan tengah tunduk pada xenofobia.

Banyak pihak juga menilai bahwa Macron tidak mampu mengatur pemerintahannya karena aliansi tengahnya gagal menguasai mayoritas. Hal ini tercermin dari hampir sepertempat dari 251 anggota parlemen di aliansi Macron memilih menolak atau abstain.

Versi terbaru dari RUU imigrasi mencakup banyak tindakan yang diperkenalkan oleh Partai Konservatif selama proses negosiasi. Hal ini termasuk kuota imigrasi yang akan membatasi jumlah kedatangan imigran ke Prancis, serta isu pemberian kewarganegaraan Prancis secara otomatis kepada orang asing kelahiran  Prancis, dan persyaratan yang lebih ketat untuk izin tinggal keluarga, termasuk bukti pendapatan dan asuransi kesehatan.

Salah satu pemabahasan paling kontroversial adalah masa tunggu lima tahun bagi imigran resmi yang ingin mengajukan tunjangan Jaminan Sosial, di mana jika pelamar memiliki pekerjaan, jangka waktu ini dapat dikurangi menjadi 30 bulan.

Pemerintahan Macron telah mengirimkan pesan beragam mengenai undang-undang tersebut sejak undang-undang tersebut disahkan, memuji keberhasilannya sekaligus mengecam potensi pelanggaran konstitusionalnya.

PM Borne mengatakan pada hari Rabu bahwa dia “merasa telah memenuhi janjinya” tetapi RUU tersebut perlu “berkembang” lebih lagi. Saat ditanya apakah ada bagian dari RUU tersebut yang inkonstitusional, Perdana Menteri menjawab, “Ya, saya dapat mengkonfirmasi hal itu,” di mana Ia menambahkan terdapat beberapa tindakan yang menimbulkan “keraguan.”

Juru bicara pemerintah Olivier Veran membenarkan bahwa presiden Prancis sendiri telah menyerahkan undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk ditinjau konstitusionalitasnya. Apa pun hasil persidangannya, ada garis kesalahan yang jelas  dalam koalisi sentris Macron, dan keraguan mengenai kemampuannya memerintah Prancis semakin mendalam sejak kekalahannya dalam pemilihan umum tahun lalu.

Majelis Nasional menyetujui RUU tersebut dengan suara mayoritas 349 berbanding 186, namun hampir seperempat anggota parlemen dari koalisi Macron abstain atau menolak RUU tersebut. Kurang dari 24 jam setelah pemungutan suara, Menteri Kesehatan Aurélien Rousseau, mantan anggota Partai Sosialis, mengundurkan diri, dan mengatakan kepada surat kabar Le Monde: “Dia tidak dapat menjelaskan RUU ini.” Macron kini harus menemukan cara untuk ‘mendamaikan’ partainya, terutama dengan anggota parlemen sayap kiri yang menolak RUU tersebut.

Meskipun begitu, seorang juru bicara pemerintah menyangkal bahwa ada “pemberontakan” melawan presiden di zaman Renaisans. “Wajar jika para menteri bertanya,” katanya, seraya menambahkan bahwa rapat kabinet dihadiri oleh seluruh pemerintah kecuali menteri kesehatan.  “Tidak ada pemberontakan antar menteri,” ujarnya.

Sementara itu, pemimpin sayap kanan  Marine Le Pen mengambil keuntungan dari kesulitan Macron, mengklaim bahwa Majelis Nasional telah memenangkan “kemenangan ideologis” atas undang-undang yang lebih ketat.

Di Prancis, keputusan Macron untuk terus menerapkan undang-undang yang mencerminkan kelompok sayap kanan yang sudah lama mementingkan kepentingan nasional telah memicu perdebatan mengenai strategi partainya untuk pemilu Eropa bulan Juni mendatang. Selain itu, masih belum jelas apakah memutuskan hubungan dengan anggota parlemen yang berhaluan kiri untuk mendorong langkah-langkah yang disukai pemilih akan berdampak pada pemilu.

Selain itu, organisasi kemanusiaan mengecam aturan tersebut. Dari sekitar 50 organisasi, termasuk Liga Hak Asasi Manusia Prancis, menyatakan bahwa RUU yang baru diajukan mewakili undang-undang paling buruk dalam empat dekade terakhir terkait hak dan kondisi hidup warga asing, termasuk mereka yang sudah lama tinggal di Prancis. Pemimpin Partai Komunis Prancis, Fabien Roussel, menyatakan bahwa undang-undang ini, yang sangat dipengaruhi oleh pamflet National Rally (RN) yang menentang imigrasi, menandakan pergeseran signifikan dalam sejarah republik dan nilai-nilai mendasarnya.

Greek Cypriot residents of the village of Chloraka and other areas in the Paphos province of Cyprus tried to take the law into their own hands yesterday, protesting the presence of illegal migrants who continually create problems and have ghettoised the settlement.

Clash of Locals and Immigrants in Cyprus: Another Europe Immigrant Policies Failure?

, , , , 0

Approximately 21 people have been arrested by Cyprus authorities due to a clash between anti-immigrant protestors and migrants or refugees. Hundreds of people, mainly from the far-right and racist National People’s Front (ELAM), came to the streets for the march in Limassol; however, it turned violent when Asian delivery drivers were assaulted, and stores owned by migrants were destroyed. Some protesters held a banner that read ” Refugees not welcome” and chanted “Cyprus is Greek.” The violence continued after hundreds of Syrians also made a peaceful counterprotest. Around five foreign nationals were injured, and a group of Syrian men also said they were surprised as some police officers did nothing to stop the violence and racism towards foreigners. On one side, this highlights a growing issue of xenophobia and violence within the country towards immigrants by some far-right groups. On the other side, the clash also shows a disagreement of the migration policies in the country.

The local authorities have struggled to take measures against the increasing racist attacks on Greek Cypriots in several years. Cyprus President Nikos Christodoulides condemned the ‘images of shame,’ claiming that the violence was the product of a group of criminals and had no real connection to the migration situation in Cyprus. This is not the first time such incidents have happened, as since 2016, around 215 out of 413 racist attacks or incidents have been pending in the courts, which shows deep challenges for Cyprus in its immigrant flows.

In 2022, the European Union Commission and agencies signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Cyprus regarding a comprehensive Action Plan on migration management. The MoU aims to strengthen coherence and coordination for priority and migration management process in the reception of newly arrived migrants to asylum procedure, integration, and return. As a member of the EU, the union has a common security policy; however, sometimes the perception of the threats may vary, but the need for more protection of the EU’s external borders is the most crucial. However, noting that these incidents still occur, the failure to implement an effective migration policy may undermine the idea of European integration and further benefit the far right to promote their anti-immigrant sentiments.

 

Overflowing immigrants?

The EU Data shows that Cyprus has the highest number of first-time asylum applications. While the average of EU migrants and refugees is approximately one percent, for a small country like Cyprus, they estimated that around six percent of migrants and refugees comprise the population. Cyprus stated that asylum requests that have been granted keep dropping, as in 2022, only 568 files out of 21,565 registered applications. The unprocessed cases rose to 29,715 applications in December 2022, while around 6,805 applicants were still pending. Not only lack of resources, but people believe the low political will also make it harder for asylum seekers to register. These challenges raise cases of unregistered or illegal migrants in Cyprus, and some locals also view the disproportionately high number of asylum seekers and registered refugees as raising serious concerns. The newly elected president, Nikos Christodoulides, affirmed he will fasten the processing of asylum applications.

Previously, Cyprus, along with other EU member states such as Italy, Spain, Greece, and Malta, called for a guarantee of fair distribution of responsibility for migration. These Southern countries of Europe have been major destinations for transit for asylum seekers, thus, illegal entry through the sea poses more risks for these migrants and national security. In 2022, illegal crossing into the European Union, whether by land or sea, surged by 64% compared to the previous year, reaching the highest levels since the refugee crisis in 2016. There was also a significant uptick in formal asylum requests, with approximately 1 million applications submitted, representing a 50% increase. This still does not include millions of Ukrainians who sought refuge in the EU due to the Russian invasion and now reside there under temporary protection status.

Nationally, in 2013, the Council of Ministers proposed an adaptation and renewal of the National Action Plan, which had no reference to social cohesion participation or interaction with the local community. Unfortunately, little effort has been made to ensure an adaptation of an improved plan aiming at the social integration of migrants until now.  Formulating new policies and fully implementing the good integration of migrants will change the politicians’ and civilian perceptions and treatments of non-EU immigrants.

 

Refugee crisis in Cyprus

Each year, tens of thousands of migrants, escaping war and persecution, embark on dangerous journeys to Europe, hoping to find safety and improved economic opportunities. However, the absence of secure and lawful pathways for refugees and asylum seekers can result in tragic outcomes, including clashes between a small group of communities and asylum seekers. The high proportion of refugees in Cyprus crowded the refugee camps, resulting in higher security risks, such as more poverty and criminalities. The locals have also vacated a property complex as hundreds of migrants lived there even without electricity and running water. The inability and unwillingness to share responsibilities and unity between the countries and the European Union makes it even harder to track the trafficking of migrants, death, and effective return policy.

 

According to the Migrant Integration Policy Index in 2020, Cypurs scored 41 out of 100 points on the MIPEX Scale for promoting integration. Although Cyprus is developing its weakness in its integration policy for immigrants by providing basic rights, they face greater obstacles than opportunities. The signals that Cyprus has yet to implement good immigration with integrations as non-EU immigrants still do not have a long-term future in Cyprus and other obstacles to participate in the labor market, economy, etc.

Not only efforts made by the EU by coordinated projects to address migrants’ social inclusion but Cyprus should not solely depend on the EU for such initiatives or implementation. Cooperation and coordination of civilians, government, public sectors, education, and media will create sustainable programs and actions to support non-EU immigrants’ social integration into Cyprus.

Uni Eropa dan Tunisia menandatangani apa yang mereka sebut kesepakatan “kemitraan strategis” - DR Berita

Uni Eropa dan Tunisia Sepakati Perjanjian Soal Migran

, , , , , , , , , 0

Uni Eropa memfinalisasi perjanjian dengan Tunisia pada hari Minggu (16/7) untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan menghentikan keberangkatan pengungsi dari negara Afrika tersebut menuju Eropa.

Kemitraan dengan Tunisia mengenai masalah migrasi ini muncul hanya selang beberapa hari setelah Presiden negara tersebut, Kais Saied, mengungkapkan “kejutan” mengenai besarnya praktik penyelundupan manusia di negaranya. Pejabat mengungkapkan bahwa nilai remitansi dari Afrika sub-Sahara mencapai sekitar £760 juta pada paruh pertama tahun 2023. Dalam beberapa bulan terakhir, ribuan orang tanpa dokumen telah menuju kota pesisir Sfax dengan tujuan untuk berangkat ke Eropa menggunakan perahu yang dijalankan oleh penyelundup manusia. Hal ini telah menyebabkan krisis migrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Tunisia.

Dalam perjanjian tersebut, Komisi Eropa yang telah lama berjuang untuk mencapai kesepakatan, akan memberikan dana kepada Tunisia sebagai imbalan dari pengendalian perbatasan yang lebih kuat. Dalam pidatonya di Istana Presiden Tunisia, Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen memuji kesepakatan tersebut yang bertujuan untuk “berinvestasi dalam kemakmuran bersama”.

Dia didampingi oleh Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni dan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, yang sebelumnya sudah berada di Tunisia bulan lalu untuk pembicaraan tentang kesepakatan tersebut. Meloni mendukung upaya penting dalam mengatasi krisis migrasi.

 

Membantu perekonomian dan kerja sama penting lainnya

Rincian keuangan persis dari perjanjian tersebut tidak diungkapkan dalam pernyataan Uni Eropa pada hari Minggu. Namun, Presiden Komisi Ursula, Von der Leyen mengatakan bulan lalu bahwa Uni Eropa siap memberikan lebih dari €1 miliar (sekitar Rp16 triliun) kepada Tunisia dalam untuk bidang-bidang seperti perdagangan, investasi, dan kerja sama energi.

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa perjanjian tersebut mencakup lima pilar: migrasi, stabilitas makroekonomi, perdagangan dan investasi, transisi energi hijau, serta hubungan antarindividu.

Terkait dengan pengembangan ekonomi, Von der Leyen mengatakan dalam konferensi pers di Tunisia bahwa Uni Eropa “siap mendukung Tunisia dengan memberikan bantuan makro-keuangan begitu kondisi yang diperlukan terpenuhi.” Dia menambahkan bahwa sebagai “langkah untuk menjembatani, kami siap memberikan dukungan anggaran langsung.”

Meskipun tidak memberikan rincian pada hari Minggu, Von der Leyen mengatakan pada bulan Juni bahwa Komisi sedang mempertimbangkan bantuan makro-keuangan hingga €900 juta (Rp14 triliun), ditambah “hingga €150 juta (sekitar Rp2 triliun) dukungan anggaran” secara langsung.

“Migrasi adalah elemen penting dari perjanjian yang telah kita tandatangani hari ini,” kata Rutte dalam konferensi pers pada hari Minggu. “Penting untuk mendapatkan lebih banyak kontrol atas migrasi yang tidak teratur.”

Von der Leyen juga mengatakan bahwa dalam perjanjian tersebut, Uni Eropa akan memberikan Tunisia €100 juta untuk meningkatkan pengelolaan perbatasan, pencarian dan penyelamatan, langkah-langkah anti-penyelundupan, dan inisiatif lainnya untuk mengatasi masalah migrasi.

Von der Leyen mengatakan bahwa kejadian tenggelamnya kapal beberapa minggu yang lalu, di mana banyak nyawa hilang, merupakan suatu panggilan untuk mengambil tindakan. Dia menekankan perlunya memberantas jaringan kejahatan penyelundup dan perdagangan manusia.

 

BRUSSELS, BELGIUM - FEBRUARY 17: 7th President of Tunisia Kais Saied arrives for an EU Africa Summit on February 17, 2022 in Brussels, Belgium. The leaders of the EU and the African Union (AU) as well as of their respective member states will meet for the sixth European Union - African Union summit in Brussels on 17 and 18 February 2022. (Photo by Thierry Monasse/Getty Images)

Lagi, Tunisia Tolak Tuduhan Diskriminasi pada Pengungsi Afrika

, , , , , , , , , 0

Presiden Tunisia Kais Saeid menolak kritik terhadap perlakuan pemerintahnya terhadap pengungsi Afrika Kulit Hitam setelah ratusan orang ditangkap oleh otoritas dan ditinggalkan di perbatasan dengan Libya.

Sebelumnya, Tunisia juga pernah dikritik oleh Uni Afrika karena terdapat ucapan rasis oleh Presiden Tunisia Kais yang memerintahkan migran tanpa dokumen untuk diusir dan juga mengatakan imigran hanya akan mengubah demografi negaranya.

Namun, Presiden Kais Saied mengatakan pada hari Minggu (9/7) bahwa para pengungsi sedang menerima perlakuan manusiawi yang berasal dari apa yang ia sebut sebagai “nilai-nilai kita”.

Namun di sisi lain, para pengungsi mengatakan bahwa mereka dibiarkan ‘terdampar’ di perbatasan menghadapi panas gurun dengan sedikit makanan atau air.

Tunisia, yang merupakan rute migrasi utama ke Eropa, telah mendapat kritik dari kelompok-kelompok hak asasi manusia setelah otoritas menangkap para pengungsi dan pencari suaka dan mengusir mereka ke zona penyangga terpencil di perbatasan Tunisia dengan Libya.

“Migran-migran ini sedang menerima perlakuan manusiawi yang berasal dari nilai-nilai dan karakteristik kita, berbeda dengan apa yang dijajarkan oleh kelompok-kelompok kolonial dan agen-agen mereka,” kata pernyataan dari kepresidenan Tunisia.

Pernyataan tersebut menuduh adanya kekuatan asing yang tidak disebutkan namanya yang ingin menciptakan “jenis penyelesaian baru” bagi para pengungsi dan menyebarkan kebohongan tentang Tunisia.

 

‘Berikan bantuan kepada mereka’

Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan pada hari Sabtu antara Saied dan Perdana Menteri Najla Bouden yang menurut kantor presiden membahas “migrasi tidak teratur”.

Namun, keadaan semakin parah karena tampaknya penduduk setempat dan otoritas tidak membedakan antara pengungsi, pencari suaka, atau migran tidak berdokumen.

Migran dari Afrika sub-Sahara telah diusir dari tempat tinggal mereka, telepon genggam mereka dihancurkan, ditangkap, dan ditinggalkan di zona militer yang tertutup di gurun, dekat perbatasan dengan Libya, menurut Forum Ekonomi dan Sosial Tunisia (FTDES).

Pernyataan tersebut mengutip Saied yang mengatakan bahwa pasukan keamanan Tunisia telah melindungi orang asing yang ingin menetap di negara tersebut. “Tunisia bukan apartemen yang siap dijual atau disewakan,” katanya seperti dikutip.

Sementara itu, Libya memberitahu Tunisia bahwa mereka ingin pengungsi dipindahkan dari daerah perbatasan.

“Kami memberi tahu pihak berwenang Tunisia bahwa orang-orang ini seharusnya dipindahkan dari titik-titik perbatasan karena mereka telah menyusup secara ilegal,” kata Mayor Jenderal Abd al-Salam al-Amrani, direktur keamanan di perbatasan Ras Ajdir.

“Kami berharap pihak berwenang Tunisia dapat melindungi mereka dan menghubungi Palang Merah dan organisasi kemanusiaan lainnya untuk memberikan bantuan kepada mereka,” katanya. 

Sebelumnya pada awal pekan ini, Human Rights Watch (HRW) mengatakan pasukan keamanan Tunisia secara kolektif mengusir beberapa ratus pengungsi dan pencari suaka Afrika ke wilayah perbatasan yang berbahaya.

Kelompok tersebut mendesak Tunisia untuk menghentikan pengusiran paksa warga Afrika sub-Sahara dan dengan segera memungkinkan akses ke layanan kemanusiaan bagi mereka yang dikirim ke daerah perbatasan yang berbahaya.

“Tidak hanya tidak bermoral untuk menyiksa orang dan meninggalkan mereka di gurun, tetapi pengusiran kolektif melanggar hukum internasional,” kata Lauren Seibert, peneliti hak pengungsi dan migran di HRW.

 

 

Bentrokan dengan pengungsi

Awal bulan ini, seorang pria Tunisia tewas ditikam dalam bentrokan antara pengungsi dan penduduk kota pesisir Tunisia, Sfax, yang merupakan tempat peluncuran kunci bagi pencari suaka yang menuju ke Italia. Sedikitnya tiga migran asal Kameron ditangkap setelah bentrok tersebut dan beberapa dideportasi.

Sementara itu, pada hari Minggu, setidaknya 10 orang Tunisia dilaporkan hilang dan satu orang meninggal setelah perahu mereka tenggelam di lepas pantai Tunisia ketika mereka mencoba menyeberangi Laut Tengah menuju Italia.

Pihak berwenang mengatakan penjaga pantai menyelamatkan 11 orang dari perahu tersebut, yang berangkat dari kota pesisir Zarzis, kata Faouzi Masmoudi, seorang hakim di Sfax.

Awal tahun ini, Saied mengumumkan pengetatan tindakan terhadap pengungsi di Tunisia. Sejak itu, serangan terhadap orang asing di negara itu telah meningkat.

Tunisia telah menyaksikan peningkatan kekerasan yang didasarkan pada ras setelah pidato Saied pada Februari lalu di mana ia berbicara tentang “kelompok pengungsi tidak teratur dari Afrika sub-Sahara” yang datang membawa “kekerasan, kejahatan, dan praktik yang tidak dapat diterima”.

Sebuah kapal yang dipenuhi imigran. Foto: Hellenic Coast Guard

Tragedi Karamnya Kapal Pengungsi di Yunani Selatan, 79 Menjadi Korban 

, , , , , , , 0

Jumlah korban meninggal akibat tenggelamnya sebuah kapal nelayan yang membawa pengungsi di lepas pantai Yunani selatan telah meningkat menjadi 79 orang, demikian diumumkan oleh penjaga pantai Yunani.

Pada hari Rabu pagi, operasi pencarian dan penyelamatan berskala besar sedang berlangsung setelah kapal yang diduga mengangkut hingga 400 orang dari dekat pelabuhan Tobruk di Libya menuju Italia tenggelam pada malam hari di tengah angin kencang sekitar 75 kilometer (46 mil) di sebelah barat daya wilayah Peloponnesos selatan Yunani.

Sejauh ini, 104 orang berhasil diselamatkan dan dibawa ke kota Kalamata di Yunani. Mereka diberikan pakaian kering dan perawatan medis di tempat perlindungan yang didirikan oleh layanan ambulans dan Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

 

Korban semakin bertambah

Awalnya, pihak berwenang mengumumkan jumlah korban tewas sebanyak 32 orang, sebelum kemudian meningkat menjadi 59 orang, dan kemudian kembali naik menjadi 79 orang. Dikhawatirkan jumlah korban tewas masih bisa bertambah.

Operasi pencarian yang melibatkan enam kapal penjaga pantai, sebuah fregat angkatan laut, pesawat pengangkut militer, helikopter angkatan udara, beberapa kapal swasta, dan sebuah drone dari Badan Perlindungan Perbatasan Uni Eropa, Frontex, masih berlanjut.

Seorang sumber Kementerian Migrasi Yunani mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa, menurut penjaga pantai, bisa saja ada “ratusan” orang di dalam kapal tersebut. “Kami khawatir akan ada jumlah orang yang hilang yang sangat besar,” kata pejabat tersebut.

Organisasi Internasional untuk Migrasi memperkirakan bahwa “hingga 400” orang mungkin berada di dalam kapal itu, dan mencatat dalam cuitannya: “Kami khawatir ada lebih banyak nyawa yang hilang.”

Pihak berwenang mengatakan kapal tersebut pertama kali terlihat di perairan internasional pada Selasa malam oleh pesawat milik lembaga perbatasan Uni Eropa, Frontex, dan dua kapal di dekatnya.

Penjaga pantai Yunani mengatakan bahwa orang-orang di dalam kapal – yang tidak menggunakan jaket pelampung dan tidak segera mengungkapkan kewarganegaraan mereka – pada awalnya “menolak bantuan apapun”.

 

 

Pencari suaka membludak, Eropa kewalahan?

Yunani merupakan salah satu jalur utama masuk ke Uni Eropa bagi pengungsi dan migran dari Timur Tengah, Asia, dan Afrika.

Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekitar 72.000 pengungsi dan migran telah tiba di negara-negara garis depan di Eropa, yaitu Italia, Spanyol, Yunani, Malta, dan Siprus, sejauh ini tahun ini, dengan sebagian besar mendarat di Italia.

Data yang diterbitkan oleh Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) menunjukkan bahwa tahun lalu hampir 3.800 orang tewas dalam perjalanan migrasi di dalam dan dari Timur Tengah dan Afrika Utara, jumlah tertinggi yang tercatat sejak tahun 2017.

Proyek Missing Migrants dari IOM mencatat 3.789 kematian pada tahun 2022 dalam rute laut dan darat di wilayah tersebut, termasuk perjalanan melintasi Gurun Sahara dan Laut Mediterania.

Pencari suaka di Laut Tengah semakin sering menggunakan kapal-kapal besar ke perairan internasional di dekat daratan Yunani untuk mencoba menghindari patroli penjaga pantai setempat. Pada hari Minggu, sekitar 90 pengungsi berhasil diselamatkan di daerah tersebut setelah mereka melakukan panggilan darurat.

Dan dalam insiden terpisah pada hari Rabu, sebuah kapal pesiar dengan 81 pengungsi di dalamnya diarak ke pantai selatan pulau Kreta di Yunani setelah pihak berwenang menerima panggilan darurat.

Di sisi lain Mediterania, otoritas Libya melancarkan tindakan keras pada awal bulan ini, dengan aktivis menyatakan bahwa beberapa ribu pengungsi, termasuk warga Mesir, Suriah, Sudan, dan Pakistan, telah ditahan.

Banyak warga Mesir dilaporkan telah dideportasi kembali ke negara asal mereka melalui titik perlintasan darat.

Arus kedatangan imigran yang terpantau di wilayah Lampedusa

Kewalahan Mengatasi Gelombang Imigran, Italia Nyatakan Darurat Nasional 6 Bulan

, , , , , , , 0

Kabinet Italia mengumumkan keadaan darurat imigrasi menyusul “lonjakan tajam” kedatangan migran di sepanjang pantai selatan negara tersebut, demikian pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa. Langkah ini ditujukan untuk mengelola kedatangan dan fasilitas repatriasi secara lebih baik.

Keadaan darurat akan berlangsung selama enam bulan dan akan didukung oleh pendanaan awal sebesar 5 juta euro ($5,42 juta).

“Lebih jelasnya, kita tidak menyelesaikan masalah; solusinya hanya dapat tergantung pada intervensi yang bertanggung jawab oleh Uni Eropa,” kata Menteri Perlindungan Sipil Nello Musumeci. Pernyataan itu menekankan bahwa tindakan ini diperlukan “untuk segera melaksanakan tindakan luar biasa untuk mengurangi hambatan” di tempat penampungan migran di sebuah pulau kecil Italia yang sudah kewalahan.

Pemerintah juga mengatakan bahwa dana untuk skema darurat sementara ini akan mendukung “struktur baru, cocok untuk tempat perlindungan maupun pemrosesan dan repatriasi migran yang tidak memiliki syarat untuk tinggal”.

Sumber pemerintah mengatakan bahwa langkah darurat ini sekarang akan memungkinkan pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Giorgia Meloni untuk lebih cepat mengirim kembali mereka yang tidak diizinkan tinggal di Italia.

Menurut Kementerian Dalam Negeri Italia menyatakan sekitar 31.300 migran dan pengungsi telah tiba di Italia sejauh ini, naik dari sekitar 7.900 pada periode yang sama tahun lalu.

ANSA, kantor berita Italia, melaporkan bahwa selama akhir pekan liburan Paskah 7-9 April, sekitar 2.000 orang tiba dengan kapal di pulau Italia, Lampedusa, di lepas pantai Afrika Utara. Fasilitas di Lampedusa yang menyediakan perlindungan sementara bagi para migran agar dapat diidentifikasi sebagai langkah awal dalam permohonan suaka, mengalami pembludakan karena arus kedatangan yang terus-menerus.

Pengungsian tersebut seharusnya dapat menampung sekitar 350-400 orang, tetapi dalam beberapa hari terakhir, terdapat 3.000 orang. Italia menyewa kapal feri komersial kosong untuk memindahkan ratusan dari mereka ke Sisilia atau daratan utama.

 

Kebijakan Ketat

Dalam beberapa bulan terakhir, LSM dan kelompok hak asasi manusia telah mempertanyakan kebijakan imigrasi yang ketat di Italia, atas kekhawatiran bahwa hal itu dapat melanggar hak asasi manusia.

Diplomat Italia Ferdinando Nelli Feroci mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tindakan darurat sementara ini terutama merupakan skema untuk “mengubah migrasi ilegal menjadi migrasi legal”.

“Saya tidak berpikir ini masalah pelanggaran hak asasi manusia. Ada perbedaan antara orang-orang yang datang dari negara-negara seperti Afghanistan dan Eritrea, di mana terdapat pelanggaran yang sangat serius terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. Orang-orang tersebut memiliki hak atas perlindungan dan suaka,” katanya.

“Tetapi sebagian besar orang yang datang ke pantai selatan Italia adalah imigran ekonomi. Jadi ada masalah dalam mencoba mengelola penerimaan migran ini, yang dicoba diatasi oleh skema darurat,” tambah Feroci.

Eropa perlu melakukan bantuan kepada Italia baik secara sosial maupun politik terkait isu imigran ini, karena ketidakstabilan sosial dan politik mampu mempengaruhi pandangan dan dukungan pada Eropa.

Presiden AS Joe Biden menyampaikan pidato utamanya di Universitas Ulster di Belfast, selama kunjungannya ke pulau Irlandia. Tanggal pengambilan gambar: Rabu 12 April 2023. (Foto oleh Aaron Chown/PA Images via Getty Images)

Biden Menandatangani RUU Pencabutan Darurat Covid-19

, , , , , , , , 0

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden menandatangani undang-undang pada Senin lalu untuk mengakhiri darurat nasional Covid-19 setelah tiga tahun lamanya. Walaupun begitu, hal ini tidak akan memengaruhi berakhirnya darurat kesehatan masyarakat lainnya. Undang-undang terkait penghentian darurat Covid-19 ini dirancang oleh Rep. Paul Gosar (R-Ariz.) diloloskan DPR 229-197 pada bulan Februari, dengan segelintir pendukung Demokrat, dan kemudian mendapat dukungan di Senat sebanyak 68-23 bulan lalu.

Gedung Putih awalnya mengumumkan rencana untuk memperpanjang darurat nasional Covid-19, serta darurat kesehatan masyarakat, hingga 11 Mei. Namun tak lama kemudian, Partai Republik mengajukan RUU untuk mengakhiri keduanya dalam waktu dekat. Biden menandatangani undang-undang secara tertutup pada malam perjalanannya Selasa ke Irlandia Utara dan Gedung Putih menyebarkan informasi ini tanpa pengumuman besar, melainkan melalui email singkat yang berbunyi: “Pada hari Senin, 10 April 2023, Presiden menandatangani undang-undang: H.J.Res. 7, yang mengakhiri darurat nasional terkait pandemi COVID-19.”

Seorang pejabat Gedung Putih meremehkan dampak RUU tersebut, dengan mengatakan penghentian keadaan darurat “tidak mempengaruhi kemampuan kami untuk menghentikan pihak berwenang secara tertib,” dilansir dari CNN. “Sejak Kongres memilih untuk menghentikan Darurat Nasional lebih awal dari yang diperkirakan, pemerintahan Biden telah bekerja untuk mempercepat penghentiannya dan memberikan pemberitahuan sebanyak mungkin kepada individu yang berpotensi terkena dampak,” kata pejabat yang sama.

Walaupun begitu, belum jelas efek apa yang akan terjadi dari ditandatanganinya kebijakan tersebut, terutama terkait imigrasi dan rencana pengampunan utang mahasiswa. Namun, Departemen Kehakiman mengatakan bahwa mengakhiri keadaan darurat akan menghentikan kebijakan migrasi yang memungkinkan untuk mendeportasi orang-orang yang melintasi perbatasan AS-Meksiko secara ilegal.

Sekitar 2,2 juta migran telah memasuki wilayah AS pada tahun 2022 tanpa izin, pihak berwenang AS sebelumnya telah menggunakan kebijakan darurat nasional Covid-19 untuk mengembalikan migran-migran tersebut. Karena UU tersebut telah dicabut, alternatifnya adalah memproses migran yang ditangkap di bawah undang-undang imigrasi biasa. Hal itu memberi mereka kesempatan untuk tetap tinggal di AS setidaknya untuk sementara waktu untuk melakukan upaya jangka panjang untuk mendapatkan suaka.

Hundreds of migrants crammed onto a decrepit fishing boat were rescued off the island of Lampedusa, Italy

Kembali Terjadi, Kapal Imigran Karam Tewakan Sekitar 60 Imigran 

, , , , , , , 0

Kapal pengangkut imigran tenggelam saat terkena badai di laut lepas pantai Italia, di mana sekitar 62 imigran tewas, termasuk 14 anak-anak dan seorang bayi. Kapal kayu yang mengangkut sekitar 200 orang tersebut karam tepatnya di lepas pantai Calabria, Laut Ionia, Italia pada Minggu (26/2/2023) dini hari waktu setempat. Namun, tidak ada kepastian mengenai akurasi jumlah imigran tersebut.

Sebanyak 80-an penumpang kapal ditemukan selamat dalam kejadiaan naas tersebut, dan tim penyelamat hanya baru menemukan sekitar 60 jenazah saja. Sedikitnya tiga korban meninggal pertama ditemukan terdampar di pantai Italia. Penyebab dari kejadian ini diduga karena kapal yang berangkat dari kota Izmir, Turki lima hari sebelumnya tersebut menabrak terumbu karang di tengah perjalanan. 

Tim penyelamat Italia mengatakan bahwa sedikitnya tiga bongkahan kayu yang diduga milik kapal tersebut ditemukan di pantai dekat kota Steccato di Cutro, sekitar 646 kilo meter tenggara ibu kota Roma. Selain itu, cuaca buruk di Laut Mediterania juga turut menghambat upaya pencarian korban selamat dan puing kapal.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, politisi yang terpilih tahun lalu sebagian dengan janji untuk membendung arus imigran ke Italia, mengungkapkan “kesedihan yang mendalam” dan menyayangkan kematian para penyelundup.

 

“Tidak manusiawi menukar nyawa pria, wanita, dan anak-anak dengan harga ‘tiket’ yang mereka bayarkan dalam perspektif palsu perjalanan yang aman,” ucapnya dalam sebuah pernyataan.

Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) turut mengomentari kejadian ini, di mana mereka menyatakan bahwa  jumlah korban tewas bisa saja mencapai 100 orang. Diketahui bahwa sebagian besar penumpang kapal berasal dari Afghanistan, Pakistan, dan Somalia. Catatan UNHCR menunjukkan bahwa sekitar 11.874 migran tiba di Italia pada tahun 2023 melalui laut, dengan 678 orang di antaranya mendarat di Calabria. 

Namun biasanya, kedatangan berasal dari negara-negara Afrika, bukan dari Timur Tengah dan Asia, dengan mayoritas kapal berangkat dari Libya. Negara-negara ini menjadi beberapa negara yang mengalami ketidakstabilan nasional dan regional sehingga masyarakat menginginkan kestabilan dan keamanan bagi hidup mereka.

Tim penyelamat Italia mengatakan bahwa terdapat dua pria selamat yang berusaha menyelematkan anak-anak dengan memegangi mereka di atas kepala mereka, namun TV pemerintahan setempat menyatakan bahwa anak-anak tersebut sudah meninggal. Sukarelawan Palang Merah, Ignazio Mangione, mengonfirmasi bahwa semua anak-anak menjadi korban dalam peristiwa ini, naik menghilang atau ditemukan tewas.

Kelompok kemanusiaan Dokter Lintas Batas (MSF) mulai menawarkan bantuan psikologis kepada para penyintas, termasuk pada seorang bocah laki-laki berusia 16 tahun dari Afghanistan. 

 

 

Tekanan dari politik domestik Italia

Menteri Dalam Negeri Italia Matteo Piantedosi mendesak perlunya kebijakan baru untuk mengurangi perjalanan berbahaya tersebut.

“Sangat penting melanjutkan setiap inisiatif yang memungkinkan untuk menghentikan keberangkatan dan mencegah penyeberangan dengan cara apa pun yang memanfaatkan fatamorgana ilusi dari kehidupan yang lebih baik,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Paus Fransiskus turut berkomentar mengenai insiden ini, “Saya berdoa untuk setiap dari mereka, untuk yang hilang dan untuk migran lain yang selamat. Saya berterima kasih kepada mereka yang membantu mereka dan mereka yang memberi mereka bantuan. Semoga Bunda Maria membantu saudara-saudari ini.”

Imigran-imigran yang mempertaruhkan nyawa mereka berkelana di laut ini memiliki hak untuk hidup dengan nyaman dan aman, maka perlu koordinasi dan upaya lebih bagi para negara untuk mengatasi permasalahan yang terus berulang-ulang terjadi ini.

Load More