Menu

Korea Utara

Rencana Kebijakan “Keras” Pemerintahan Amerika Serikat terhadap Korea Utara: Sejarah dan Upaya yang Kerap Gagal

, , , , , , , , 0

Hubungan yang terkadang membaik dan terkadang memburuk di antara Amerika Serikat (AS) dan juga Korea Utara atau dengan nama resmi Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) telah terjadi sejak lama. Hal ini terjadi karena kedua negara merasa terancam dengan satu sama lain sehingga seringnya terjadi gertakan dari dua belah pihak. Amerika Serikat sendiri telah lama menginginkan denuklirisasi Korea Utara, namun hal ini tidak kunjung berhasil dilakukan, lantaran Korea Utara sendiri tentu merasa senjata pemusnah masal itu dapat menjadi nilai plus dalam posisi tawar (bargaining position) Korea Utara di dunia internasional.

Tindakan dari kedua negara ini menjadi ancaman terhadap keamanan nasional dari dua belah pihak.

 

Walaupun Korea Utara sempat menjadi anggota dari Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT) di tahun 1985 yang menyepakati bahwa ia tidak akan memproduksi dan mengembangkan nuklir di tahun 1991, namun kabar mengenai pengembangan nuklir dengan cara memperkaya uranium di tahun 2002 membuat hubungan Korea Utara dan Amerika Serikat kembali menegang.[1] Hingga dari tahun 2006-2009, Korea Utara dilaporkan telah berhasil melakukan uji coba senjata nuklir sebanyak dua kali namun gertakan itu disambut dengan tindakan strategic patience oleh pemerintahan Obama yang walaupun pada akhirnya gagal mencapai target Amerika Serikat yaitu denuklirisasi di Korea Utara.

 

Tindakan menggertak dari Korea Utara pun semakin terlihat jelas ketika Kim Jong-Un menjadi pemimpin Korea Utara pada tahun 2011. Gertakan ini umumnya dilakukan lewat parade-parade militer yang videonya dirilis oleh Korea Utara untuk memperlihatkan seberapa kuat mereka dengan harapan tidak seharusnya Amerika Serikat bertindak semena-mena terhadap Korea Utara. Pada tahun 2017, Korea Utara pun sukses meluncurkan rudal balistik antarbenua yang membuat hubungan kedua negara ini semakin panas. Namun untuk menanggulangi tindakan lebih jauh dari Korea Utara, pada 2018, Amerika Serikat berinisiatif untuk menjalin hubungan dengan Korea Utara yang dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) bertemu dan pada 12 April 2018 menghasilkan pernyataan yang ditandatangani keduanya mengenai komitmen Amerika Serikat untuk pemberian jaminan keamanan Korea Utara atau dikenal sebagai grand bargain.

 

Target awal dari Trump sendiri terhadap Korea Utara sendiri masih sama seperti kepemimpinan Obama, dan presiden sebelum-sebelumnya dimana Trump tetap menginginkan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Namun rencana ini kembali gagal ketika Trump dan Kim mengadakan KTT kedua di Vietnam yang dimulai pada 27 Februari 2019. Setelah dua hari pembicaraan, para pemimpin gagal mencapai kesepakatan. Presiden Amerika mengatakan Kim ingin semua sanksi terhadap Korea Utara dicabut, tetapi tidak menawarkan pembongkaran program nuklir negara yang memadai sebagai gantinya.[2]

 

Berbeda halnya dengan Joe Biden. Biden sendiri menyatakan pada sesi tanya jawab dalam pemilihan presiden Amerika Serikat mengenai hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara yang secara jelas menyatakan bahwa Korea Utara merupakan masalah dan akan memastikan bahwa Amerika Serikat dapat mengontrol tindakan Korea Utara. Pernyataan ini jelas memperlihatkan bahwa Presiden Amerika ke-46 ini tidak setuju dengan langkah yang diambil oleh Trump untuk memperbaiki hubungannya dengan Korea Utara. Pada 28 April 2021, ketika Biden menyampaikan pidatonya pun, pernyataan mengenai senjata nuklir yang dimiliki Korea Utara ini mengancam keamanan Amerika Serikat dan juga dunia. Rencana dari pemerintahan Biden sendiri adalah untuk melakukan pendekatan diplomasi yang praktis dan terkalibrasi yang terbuka.[3]

 

Pernyataan dari Biden ini sendiri menggambarkan bahwa Korea Utara merupakan negara yang membahayakan dan mengancam keamanan Amerika Serikat, yang disambut oleh gertakan dari Korea Utara dan digambarkan sebagai situasi “sangat gawat” bagi Amerika Serikat akibat pidato tersebut. Kejadian ini sendiri dapat dikaitkan dengan konsep keamanan nasional.Keamanan sebagaimana dijelaskan oleh teori realisme, adalah perlindungan terhadap kemerdekaan politik, keutuhan wilayah, dan kedaulatan eksternal negara, dan menggunakan istilah keamanan untuk menunjukkan tidak adanya ancaman militer eksternal.[4] Sedangkan keamanan nasional menyiratkan serangkaian penilaian tertentu yang mendasari tentang cara-cara yang mungkin dilakukan komunitas politik dalam menjaga dari potensi bahaya.[5]

 

Berangkat dari konsep keamanan nasional sendiri, Amerika Serikat sebagai negara yang berusaha melindungi dirinya sendiri mungkin akan bertindak sedikit keras untuk melindungi diri dari Korea Utara yang melakukan ancaman. Rencana kebijakan Amerika Serikat yang digambarkan sebagai“permusuhan” terhadap  Korea Utara sendiri merupakan salah satu tindakan yang dilakukan AS untuk melindungi keamanan nasionalnya. Namun jika melihat bagaimana hubungan di antara kedua negara dan juga Biden melihat Korea Utara hubungan di antara mereka tidak akan lebih baik daripada di bawah Trump.

 

Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pendekatan Amerika Serikat terhadap Korea Utara lewat presiden-presiden sebelumnya tidak pernah berhasil, dan untuk mendekati kondisi keamanan nasionalnya, Amerika Serikat melalui pemerintahan Biden akan melakukan cara yang berbeda dari sebelumnya untuk mengamankan diri dari ancaman Korea Utara dan juga senjata-senjata hebat yang diharapkan tidak akan pernah digunakan di kemudian hari.

[1] Priyanka Boghani, “The U.S. and North Korea On The Brink: A Timeline”, PBS.org, 28 Februari 2019,  https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/the-u-s-and-north-korea-on-the-brink-a-timeline/

[2] Ibid

[3] Al Jazeera, “US says no ‘grand bargain’ as Biden changes approach to N Korea”, Aljazeera.com, 1 Mei 2021, https://www.aljazeera.com/news/2021/5/1/us-says-no-grand-bargain-as-biden-changes-approach-to-n-korea

[4]  Samuel M. Makinda, “Sovereignty and Global Security”, Security Dialogue, 1998, Sage Publications, Vol. 29(3) 29: 281-292, hlm. 286

[5] Matthew Sussex, dkk, “National security: between theory and practice”, Australian Journal of International Affairs, 71:5, 474-478, 8 Agustus 2017, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10357718.2017.1347139, hlm. 474

Pasca Peluncuran Rudal: AS dan China bersatu menghadapi Korea Utara?

, , , , , , , 0

Menyusul peluncuran dua rudal oleh Korea Utara ke Laut Jepang pekan lalu, menunjukkan adanya peningkatan eskalasi kondisi keamanan di regional Asia Timur.[1] Latihan peluncuran ini berkaitan dengan peringatan Korea Utara (Korut) terkait “konsekuensi” kunjungan dan latihan militer AS di Korea Selatan (Korsel) dan Jepang. Intelijen AS dan Korsel menyatakan Korut sedang menyiapkan peluncuran kapal selam yang memiliki kapabiltas untuk meluncurkan rudal nuklir.[2] Terkait dengan isu ini, bagaimana pendekatan kepemimpinan baru AS pada Korut?

Kim Jong Un “menyambut” Biden dengan peluncuran rudal
Baru dua bulan setelah memimpin AS, Korut berupaya menarik perhatian Biden dengan kembali meluncurkan rudalnya di sekitar wilayah Jepang, aliansi AS. Peluncuran rudal berkaitan dengan pendekatan multilateralisme Biden dengan fokus pada diplomasi dan mempererat hubungan dengan berbagai aktor terutama aliansinya yakni Korsel dan Jepang. Pendekatan Biden membuat Korut melalui Kim Yo Jong, kakak dari Kim Jong Un Presiden Korut, memperingatkan “administrasi baru AS” untuk tidak melakukan “permainan licik” jika ingin memiliki “tidur yang tenang selama empat tahun ke depan.”[3] Pernyataan ini menunjukkan adanya pernyataan tegas dan konfrontasi dari Korut pada AS terkait kebijakannya dengan Jepang dan Korsel.

Asia Timur menjadi salah satu fokus AS karena peningkatan kekuatan dan pengaruh China, sehingga AS bersama dengan aliansinya lebih aktif dalam melakukan latihan militer untuk memperkuat kekuatan militer dan hubungan politik satu sama lain. AS melalui Sekretaris Negara Antony Blinken dan Sekretaris Pertahanan Llyod Austin juga sebelumnya mengadakan pembicaraan terkait keamanan termasuk isu nuklir Korut dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Jepang.

Secara historis, negara Asia Timur seperti Korsel, Korut, Jepang, dan China sudah sejak lama mengalami dilema keamanan satu sama lain. John H. Herz menyatakan dilema keamanan terjadi saat negara berupaya menjaga keamanan, terlepas dari intensinya, yang cenderung memberi ketidaknyamanan kepada negara lain disekitarnya.[4] Perbedaan persepsi dari masing-masing negara membuat upaya peningkatan kapabilitas militer dilihat sebagai ofensif.[5]

Kondisi dilema keamanan ini cenderung membuat negara akan memperkuat keamanannya atau bahkan bergabung pada sebuah aliansi pertahanan keamanan. Tensi hubungan AS-China berdampak pada latihan militer antara Korsel-AS yang juga membuat Korut semakin meningkatkan kekuatan politiknya dengan mengancam melalui peluncuran rudal ini. Korsel dan Jepang juga merasa terancam dengan agresivitas negara dengan kepemilikan nuklir yakni Korut dan China, sehingga membutuhkan AS untuk menambah kekuatan militer domestiknya.

AS dan China perlu bersatu untuk nuklir Korea Utara
Joe Biden menyatakan isu nuklir Korea menjadi prioritas AS saat ini dan sedang mengupayakan pengumpulan kekuatan bersama dengan aliansinya, namun juga tetap terbuka dengan upaya diplomasi dengan Korea Utara.[6] Selama ini, berbagai sanksi ekonomi dan pendekatan multilateral pada Korut baik melalui Six Party Talks atau Nuclear Non Proliferation Treaty (NPT) yang mengatur pembatasan pengembangan senjata nuklir tetap tidak bisa menahan Korut untuk tidak melakukan konfrontasi di regional Asia Timur.

AS mengatakan selama setahun tidak ada komunikasi antara Korut dengan AS bahkan pada masa akhir kepemimpinan Trump, namun Biden sudah mendekati Korut sejak Februari lalu dan tidak direspons Korut dengan menyatakan akan menolak semua upaya AS, kecuali jika AS menganulir sanksi untuk Korut.[7] AS akan menggunakan pendekatan lain dengan Korut, berbeda dengan Trump yang sebelumnya mendatangi Kim Jong Un secara langsung, dimana Gedung Putih menyatakan Biden tidak ada keinginan untuk bertemu dengan Jong Un.[8]

Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional AS, menyatakan akan melakukan diplomasi menyeluruh terkait kebijakan pada Korea Utara dengan Jepang dan Korsel, termasuk dengan China dan Rusia.[9] Blinken, Sekretaris Negara AS, juga menambahkan bahwa pendekatan AS pada Korut akan berupa kombinasi dari pemberian tekanan regional dan diplomasi di masa depan.[10] Blinken menyatakan peran China disini cukup penting, mengingat selama ini China merupakan penyokong terbesar perekonomian di Korut sehingga kebijakan lebih tegas China akan berperan besar untuk menekan Korut.

Meskipun China mendukung sanksi atas Korut, hubungan ekonomi Korut dan China sebagai negara tetangga merupakan bagian strategi China untuk menjaga stabilitas nasional dan regionalnya yakni dengan memiliki “koalisi” kekuatan negara yang dianggap mengancam oleh rivalnya dan agar tetap bisa memiliki pengaruh serta ketergantungan di Korut. China menyatakan Korut dan AS perlu menyelesaikan permasalahan antar kedua negara saja dan menekankan penghentian sementara kerja sama militer AS dan Korsel.

Maka dari itu, AS akan tetap kesulitan membentuk kebijakan untuk Korut karena China masih bermain aman dan enggan untuk menekan Korut secara langsung dan lebih tegas demi keamanan regionalnya. Meski beberapa waktu lalu Blinken dan Sullivan bertemu dengan Wang Yi, menteri luar negeri China bersama perwakilan lain di Alaska untuk membicarakan berbagai isu termasuk nonproliferasi nuklir, namun perbincangan sangat alot karena kedua negara, seperti biasa, masih mengutamakan kepentingan masing-masing, bukan isu bersama. Meskipun kedua negara akan lebih terbuka dengan dialog atau diplomasi, isu keamanan termasuk proliferasi nuklir di Korea Utara akan tetap terbatas dan berisiko tinggi karena rivalitas kedua negara, berdasarkan sejarahnya, berisiko membuat adanya miskalkulasi untuk menyelesaikan isu nuklir Korut atau menginterpretasi intensi masing-masing negara. AS saat ini akan tetap memprioritaskan dialog dengan aliansinya Korsel dan Jepang, namun tetap berupaya membuka dialog dengan Korut termasuk dengan China dan Rusia.

[1] Barbara Starr dan Oren Liebermann, 2021, North Korea fires two ground-based ballistic missiles, South Korea says, CNN Edition, https://edition.cnn.com/2021/03/24/world/north-korea-missiles-intl/index.html

[2] Julian Ryall, New satellite images show North Korea may be preparing to launch ballistic missile submarine, Telegraph, https://www.telegraph.co.uk/news/2021/03/29/new-satellite-images-show-north-korea-may-preparing-launch-ballistic/, 2021

[3] Jason Strother, North Korea Warns US as Top Defense, Foreign Policy Officials Hold Talks, VOA, https://www.voanews.com/east-asia-pacific/north-korea-warns-us-top-defense-foreign-policy-officials-hold-talks, 2021

[4] R. Muhammad Oddy Nurfiansyah, Hubungan Internasional Dalam Melihat Security Dilemma: Sebuah Pengantar, Indonesia International Studies Academic Utilization Community, 2020.

[5] Ibid.,

[6] Ben Leonard, Biden says North Korea is top foreign policy issue facing U.S., Politico, https://www.politico.com/news/2021/03/25/biden-north-korea-press-conference-478001

[7] Lara Jakes dan Choe Sang Hun, North Korean Threat Forces Biden Into Balancing Act With China, The New York Times, https://www.nytimes.com/2021/03/18/world/asia/biden-north-korea-china.html, 2021

[8] Reuters Staff, Biden does not intend to meet with North Korea’s Kim, Reuters, https://www.reuters.com/article/us-usa-northkorea-biden/biden-does-not-intend-to-meet-with-north-koreas-kim-idUSKBN2BL2GU, 2021.

[9] Thomas Wright, The US and China finally get real with each other, Brookings, https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/03/22/the-us-and-china-finally-get-real-with-each-other/, 2021.

[10] Lara Jakes dan Choe Sanghun, Op,cit.

Biden Tidak Berniat Bertemu Kim Jong Un

, , , , 0

Pada jumpa pers yang dilakukan oleh White House senin 29 Maret 2021 menyatakan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tidak ada keinginan untuk bertemu dengan pimpinan Korea Utara Kim Jong Un, namun Biden menyiapkan bentuk diplomasi yang baru. Hal ini merupakan respon atas pertanyaan terkait upaya diplomasi yang dilakukan Biden apakah turut memasukan agenda duduk bersama antara AS dan Korea Utara. Sebagaimana ditegaskan oleh juru bicara White House Jen Psaki bahwa pendekatan yang dilakukan Biden berbeda dari pendekatan yang dilakukan mantan Presiden Donald Trump. Donald Trump telah membuat kemajuan dalam denuklirisasi Pyongnyang melalui kontak antar pemimpin ditandai dengan 3 kali pertemuan penting dan saling bertukar surat, namun hubungan kedua negara kemudian berkembang menjadi dingin.

Minggu lalu, Korea Utara meluncurkan rudal balistik taktis jarak pendek jenis baru, yang mendapat respon dari Washington dengan meminta untuk diadakannya pertemuan komite sanksi DK PBB, yang kemudian mengkritik uji coba tersebut.  Dalam pernyataan persnya kamis lalu, Biden mengatakan bahwa AS tetap mempertahankan peluang pembukaan diplomatik terhadap Korea Utara namun ini bergantung pada hasil denuklirisasi, Biden menambahkan bilamana Korea Utara meningkatkan eskalasi ketegangan maka AS akan merespon secara setimpal. Pernyataan ini dibalas oleh Korea Utara pada sabtu yang menyatakan bahwa pemerintahan Biden telah mengambil langkah pertahanan yang salah dan menyatakan rasa “permusuhan yang dalam” dengan mengkritik apa yang disebut uji coba rudal pertahanan diri.

AS diharapkan menyelesaikan tinjauan kebijakannya terhadap Korea Utara, setelah penasihat keamanan Nasional Suh Hoon dan rekan-rekannya di AS dan Jepang, Jake Sullivan dan Shigeru Kitamura bertemu di Washington untuk membahas strategi koordinasi terkait rezim Korea Utara.

Sumber Referensi:

Reuter staff. “Biden does not intend to meet with Nort Korea’s Kim”. Reuters. 30 Maret 2021. https://www.reuters.com/article/us-usa-northkorea-biden-idUSKBN2BL2GU

Yonhap. “Biden does not intend to meet with NK leader: White House”. The Herald. 30 Maret 2021. http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210330000134

Respon Pentagon atas Laporan IAEA terkait Aktivitas Pengoperasian Kembali Nuklir Korea Utara

, , , , 0

Pada laporan yang disampaikan oleh Rafael Marino Grossi Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) kepada Dewan Gubernur IAEA Senin (1/03) kemarin, menyebutkan bahwa Korea Utara telah menunjukkan tanda-tanda mengoperasikan kembali pembangkit listrik tenaga panas yang digunakan untuk menyediakan panas ke fasilitas pemrosesan ulang bahan bakar nuklir, merujuk pada aktivitas di fasilitas nuklir Yongbyong dan Kangson Korea Utara. Hal ini merupakan sebuah indikasi bahwa Pyongyang mencoba memanen plutonium untuk senjata nuklir. Korea Utara telah menggunakan laboratorium radiokimia di Yongbyon untuk memproses kembali plutonium dari reaktor di sana untuk dijadikan bom nuklir. Grossi menyebut kelanjutan aktivitas nuklir Korea Utara sebagai pelanggaran yang jelas terhadap sanksi PBB dan “sangat disesalkan”.

Merujuk laporan IAEA yang menunjukkan kemungkinan pemrosesan ulang bahan bakar nuklir untuk bom oleh Korea Utara, Pentagon menyatakan keprihatinannya dan mengatakan kegiatan semacam itu dapat meningkatkan ketegangan dengan Pyongyang. Laksamana Muda Michael Studeman, kepala intelijen untuk komando Indo-Pasifik Amerika Serikat (AS), mengatakan aktivitas Korea Utara yang disorot minggu ini oleh IAEA dapat dimaksudkan untuk mendapatkan perhatian Pemerintahan Biden dan akan menggunakan pengembangan ulang fasilitas nuklir ini sebagai semacam alat tawar-menawar untuk mendapatkan keringanan sanksi, mengingat Pemerintah AS saat ini sedang meninjau kebijakan AS-Korea Utara. “Kami mengawasi isu ini. dan sangat mengkhawatirkan ke mana arah Korea Utara terkait isu ini” tambah Studeman.

Pemerintahan Presiden Joe Biden yang mulai menjabat pada Januari, sedang melakukan peninjauan penuh atas kebijakan Korea Utara menyusul kebijakan mantan Presiden Donald Trump sebelumnya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, yang gagal membujuk Pyongyang untuk menyerahkan senjata nuklirnya.  Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Negara Biden Antony Blinken menyatakan bahwa pendekatan ke Korea Utara dapat melibatkan lebih banyak sanksi ataupun insentif diplomatik yang belum dapat ditentukan.

Sumber Referensi:

David Brunnstrom. (2021, 3 Maret). “Pentagon concerned by U.N. report indicating possible North Korea nuclear reprocessing”. Reuter.com. https://www.reuters.com/article/us-northkorea-usa-nuclear/pentagon-concerned-by-u-n-report-indicating-possible-north-korea-nuclear-reprocessing-idUSKCN2AU2RZ

Song Sang Ho. (2021, 2 Maret). “ IAEA chief: N.K. shows signs of operating steam plant plutonium reprocessing facility”. Yonhap News.com. https://en.yna.co.kr/view/AEN20210302001000325?section=news

Gunakan Serangan Siber, Hacker asal Korea Utara Dituduh Telah Melakukan Pencurian!

, , , 0

(Foto: Markus Spiske/Unsplash.com)

Pengadilan Amerika Serikat (AS) “menuduh” tiga hacker dari Korea Utara melakukan pencurian besar yang merugikan lebih dari USD1,3 miliar dalam bentuk uang dan mata uang kripto sejak tahun 2014 hingga 2020, yang dimulai dari perusahaan seperti Sony Pictures Entertainment sebagai balasan atas film “The Interview” karena menggambarkan pemimpinnya Kim Jong Un dan berbagai bank di wilayah Asia serta Afrika.

Ketiga orang ini berasal dari intelijen militer Korea Utara bernama Lazarus Group atau Advanced Persistent Threat 38 (APT 38)  yang menggunakan serangan siber transnasional untuk menambah pundi keuangan domestik Korea Utara dan pemimpinnya yakni Kim Jong Un sembari menghindari sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sudah banyak mengurangi pendapatan domestik Korea Utara. Tiga orang ini, Jon Chang-hyok berusia 31 tahun, Kim Il berusia 27 tahun, dan Park Jin-hyok berusia 36 tahun.

AS menyebut mereka sebagai “peretas kelas atas dunia” dan “sindikat peretas berbendera”. Perwakilan dari AS juga menyatakan ketiga orang Korea Utara ini bekerja di beberapa wilayah berbeda termasuk China dan Rusia.

Park Jin Hyok juga sudah pernah dituduh sebagai pelaku ransomware Wanna Cry 2.0, pelaku kasus di tahun 2014, dan kasus pencurian USD 81juta dari Bank Bangladesh. Pada masa pandemi ini, Korea Selatan juga menyatakan hackers ini mencuri data teknologi vaksin virus Corona.

Taktik yang digunakan menyerang yakni pembuatan aplikasi mata uang kripto berbahaya, membuka akses target, meretas sistem perusahaan digital, dan mengembangkan platform blockchain untuk menghindari sanksi, dan secara diam-diam mengumpulkan dana.

Dilansir dari CoinDesk, mereka juga merampok mata uang digital di Slovenia sebanyak USD 75 juta pada Desember 2017, mata uang kripto sebanyak USD 24,9 di Indonesia pada September 2018 dan berbagai kasus lain yang jumlah kerugian akibat serangan siber ini tidak bisa dipastikan

Peristiwa ini dapat menjadi pertimbangan dan fokus kebijakan pemerintah bersama dengan seluruh masyarakat terkait pentingnya kewaspadaan dan pengelolaan risiko serangan siber untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, yakni keamanan dan perekonomian Indonesia.

Sumber:
AFP, 2021, US charges three North Korean hackers over $1.3bn cryptocurrency attacks, The Guardian, https://www.theguardian.com/technology/2021/feb/17/north-korea-hack-cryptocurrency-us-charges

Nikhilesh De, 2021, DOJ Charges 3 North Korean Hackers With Stealing $100M+ From Crypto Firms, Coin Desk, https://www.coindesk.com/doj-charges-3-north-korean-hackers-with-stealing-100m-from-crypto-exchanges

Robert Hart, 2021, Report: North Korean Hackers Tried To Steal Covid-19 Vaccine Tech From Pfizer, The Forbes, https://www.forbes.com/sites/roberthart/2021/02/16/report-north-korean-hackers-tried-to-steal-covid-19-vaccine-tech-from-pfizer/?sh=5b0133854102