Jepang telah memutuskan untuk tidak mengakui Palestina sebagai negara berdaulat untuk saat ini, langkah yang menurut sumber pemerintah mencerminkan tekanan Amerika Serikat (AS) dan kekhawatiran atas memburuknya kondisi di Timur Tengah.
Menurut laporan the Asahi Shimbun, Tokyo sedang menyempurnakan rencana untuk menunda pengakuan setelah permintaan dari Washington, sekutu keamanan terdekatnya, yang telah lama menentang langkah-langkah yang dianggap merusak Israel. Keputusan Jepang ini datang saat Inggris, Prancis, Kanada, dan Australia bersiap untuk mengakui Palestina di Sidang Umum PBB pada akhir bulan ini, yaang semakin menambah tekanan internasional terhadap Israel.
Perdana Menteri Shigeru Ishiba diperkirakan akan melewatkan konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 22 September di New York tentang solusi dua negara, menandakan sikap hati-hati Jepang. Hingga saat ini, sekitar 150 negara sudah mengakui Palestina sebagai negara. Prancis mengumumkan niatnya untuk melakukannya di PBB pada Juli di tengah serangan Israel yang semakin intensif terhadap Gaza.
Pejabat Jepang mengatakan mereka sedang mempertimbangkan “waktu dan cara yang tepat” untuk pengakuan tersebut. “Kami secara konsisten mendukung solusi dua negara,” kata Menteri Luar Negeri Takeshi Iwaya kepada wartawan pada Selasa (16/09/2025). “Namun, pertanyaan yang masih tersisa adalah kapan hal itu akan terjadi, kapan waktunya akan tiba.”
Menteri Luar Negeri Iwaya menekankan pentingnya berkoordinasi dengan Washington, yang “memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap Israel.” Ia menambahkan bahwa Tokyo “sangat mengecam” operasi darat Israel yang sedang berlangsung di Gaza sambil tetap menjaga komunikasi yang erat dengan AS.
Tekanan domestik juga semakin meningkat, di mana pekan lalu sekelompok anggota parlemen bipartisan, termasuk anggota Partai Liberal Demokratik yang berkuasa, mengajukan petisi dengan 206 tanda tangan yang mendesak pemerintah untuk mengakui Palestina.
Meskipun demikian, Tokyo tampaknya memprioritaskan aliansinya dengan Washington. Pejabat AS dilaporkan memperingatkan Jepang bahwa pengakuan pada saat ini dapat merusak hubungan bilateral dan memperkeras sikap Israel, yang dapat mengganggu prospek perdamaian.
Jepang tetap memilih bersama 142 negara di PBB pada Jumat untuk mendukung deklarasi yang menguraikan “langkah-langkah konkret, terikat waktu, dan tidak dapat diubah” menuju solusi dua negara. Namun, pemerintah menahan diri dari perubahan diplomatik formal.
Analis mengatakan posisi Jepang mencerminkan upaya seimbang antara dukungannya terhadap hak penentuan nasib sendiri Palestina dan hubungan keamanan dengan AS. “Jepang menunjukkan bahwa mereka ingin melihat kemajuan di lapangan terlebih dahulu, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka tidak akan memutuskan hubungan dengan Washington atas isu ini,” kata seorang pakar kebijakan luar negeri yang berbasis di Tokyo.
Sejak Oktober 2023, operasi militer Israel di Gaza telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina dan mengungsi jutaan lainnya, dengan lembaga-lembaga internasional memperingatkan tentang ancaman kelaparan dan penyakit. Di tengah situasi tersebut, keputusan Jepang akan menjadi sorotan baik bagi mitra-mitra Arab maupun sekutu-sekutu Barat saat PBB menggelar pertemuan bulan ini.
