Konflik

Bendera Kanak berkibar di seberang kendaraan yang terbakar di sebuah ruas jalan di La Tamoa, Kaledonia Baru, 19 Mei 2024.

June 4 2024

Konflik di Kaledonia Baru, Apa yang Terjadi?

Chatrine Debora News, Politics, Security and Defence Kanak, Konflik, Politik, prancis 0

Wilayah otonomi Prancis yang berada di timur laut Australia bernama Kaledonia Baru mengalami pergejolakan. Kaledonia Baru menjadi Prancis di tahun 1853 saat berada di wilayah kepemimpinan Kerajaan Napoleon III. Wilayah ini menjadi wilayah pertama di luar teritori setelah perang dunia kedua, di mana Prancis menjanjikan kewarganegaraan untuk semua orang Kanak di tahun 1957. Sejak tahun 1800-an, Kaledonia baru diatur oleh pemerintah Prancis, namun banyak penduduk asli yakni Kanaks yang tidak menyukai kepemimpinan Prancis dan memilih untuk memiliki otonomi penuh atau kemerdekaan.

Berdasarkan perjanjian Noumea, terdapat tiga referendum atau kemerdekaan yakni pada tahun 2018, 2022, dan 2021, di mana semua hasilnya menunjukkan masih ingin berada di Prancis.

Dalam gejolak baru-baru ini, tidak hanya pemblokiran jalan, namun juga mobil-mobil dibakar dan tempat usaha ditutup dan dijarah. Setidaknya 500 orang sudah ditangkap saat pergejolakan terjadi.

Kejadian ini terjadi dikarenakan adanya proposal oleh Majelis Nasional di Paris untuk melakukan reformasi pemilu, di mana mereka ingin memberikan hak pilih kepada warga Prancis yang telah tinggal di sana selama lebih dari sepuluh tahun.

Presiden Prancis sudah menangguhkan status darurat nasional di wilayah Pasifik untuk membuka dialog politik setelah bentrokan menewaskan tujuh orang. Sebelumnya, status darurat ditetapkan padatanggal 16 Mei, di mana ribuan petugas keamanan diturunkan ke wilayah konflik. Berdasarkan pernyataan tersebut, status darurat tidak akan diperpanjang ‘untuk saat ini’ dan akan dihentikan pukul 5 pagi waktu setempat.

Keputusan ini ditetapkan setelah mempertimbangkan berbagai komponen dan pihak seperti gerakan kemerdekaan yakni Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis (Flnks). Flnks merupakan organisasi utama pro-kemerdekaan yang juga menolak usulan reformasi konstitusi serta menyerukan kondisi yang tenang dan tentram.

Meskipun begitu, pemimpin partai pro-kemerdekaan, Christian Tein tetap meminta para pendukung tetap ‘termobilisasi’ di sekitar perairan Pasifik Prancis dan tetap melawan upaya pemerintah Prancis untuk mereformasi sistem elektoral yang dikhawatirkan membuat kelompok adat Kanak semakin termarginalisasi.

Di waktu yang berbeda, kelompok Flnsk, juga mendorong Macron untuk menarik usulan untuk mereformasi elektoral jika Prancis ingin ‘mengakhiri krisis.’

March 9 2024

Mencekam, Sekitar 170 Warga ‘Dieksekusi’ di Burkina Faso

Chatrine Debora Africa, News, Politics, Security and Defence Burkina Faso, Keamanan, Kelompok Bersenjata, Konflik 0

Jaksa Penuntut Regional Burkina Faso, Aly Benjamin Coulibaly, pada hari Minggu (3/3/2024) mengatakan bahwa dia menerima laporan tentang serangan di desa Komsilga, Nodin, dan Soroe di provinsi Yatenga pada tanggal 25 Februari dengan perkiraan korban “sekitar 170 orang dieksekusi.”

Tidak hanya itu, serangan tersebut juga menyebabkan beberapa orang lain terluka dan merusak barang-barang, kata jaksa kota utara Ouahigouya dalam sebuah pernyataan. Ouahigouya juga mengatakan kantornya telah memerintahkan penyelidikan dan meminta bantuan publik untuk informasi.

Para penyintas serangan menyampaikan bahwa puluhan korban merupakan perempuan dan anak-anak kecil. Sumber keamanan lokal mengatakan serangan-serangan tersebut berbeda dengan insiden mematikan sebelumnya di sebuah masjid dan gereja di utara Burkina Faso yang juga terjadi seminggu yang lalu.

Negara di Afrika Barat ini berjuang melawan pemberontakan jihadis yang dilancarkan oleh pemberontak yang berafiliasi dengan al-Qaeda dan kelompok Negara Islam (IS) yang meluas dari Mali tetangga pada tahun 2015. Menteri Keamanan Mahamadou Sana menggambarkan bahwa gelombang serangan yang terjadi merupakan tindakan yang terkoordinasi.

Kekerasan tersebut telah menewaskan hampir 20.000 orang dan mengungsi lebih dari dua juta orang di Burkina Faso, salah satu negara termiskin di dunia yang terletak di Sahel, sebuah wilayah yang dilanda ketidakstabilan.

Kemarahan atas ketidakmampuan negara untuk mengakhiri ketidakamanan memainkan peran utama dalam dua kudeta militer pada tahun 2022. Pemimpin saat ini, Ibrahim Traore, telah menjadikan perang melawan kelompok pemberontak sebagai prioritasnya.

February 16 2024

Sekjen PBB: “Perut kosong memicu ketidakstabilan”

Chatrine Debora News, Politics, Security and Defence, Social and Culture Konflik, Perserikatan Bangsa-Bangsa 0

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa kekacauan iklim dan krisis pangan adalah ancaman yang semakin meningkat terhadap perdamaian global. Antonio juga mengatakan dalam pertemuan PBB tingkat tinggi bahwa bencana iklim membahayakan produksi pangan dan “perut kosong menjadi pemicu ketidakstabilan”.

Antonio Guterres mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi dampak kekurangan pangan dan kenaikan suhu terhadap perdamaian dan keamanan internasional – pandangan yang disuarakan oleh banyak negara tetapi tidak oleh Rusia. “Di mana perang terjadi, kelaparan merajalela – baik itu karena pengusiran penduduk, penghancuran pertanian, kerusakan infrastruktur, atau kebijakan penyangkalan yang disengaja.” “Sementara itu, kekacauan iklim membahayakan produksi pangan di seluruh dunia,” katanya.

Gaza yang dilanda perang, katanya, tidak ada yang memiliki cukup makan dan wilayah kecil itu menyumbang 80 persen dari 700.000 orang terlapar di dunia. Setelah lebih dari satu dekade perang di Suriah, katanya, 13 juta warga Suriah tidur dalam keadaan lapar setiap malam. Lalu di Myanmar, prospek mengakhiri kelaparan telah mundur karena konflik dan ketidakstabilan, katanya.

Simon Stiell, kepala iklim PBB, mengatakan kepada dewan bahwa perubahan iklim berkontribusi pada ketidakamanan pangan dan konflik. Dia mengatakan satu dari 10 orang di planet ini sudah menderita kelaparan kronis hari ini dan jika perubahan iklim berlangsung cepat, “akan menjadi lebih buruk”. “Tindakan cepat dan berkelanjutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan diperlukan sekarang untuk membantu mencegah keduanya dari berkelanjutan,” kata Stiell.

Beth Bechdol, wakil direktur Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, mengatakan bukti ilmiahnya jelas: “Perubahan iklim mengancam keamanan pangan, dan dampaknya adalah ancaman yang semakin besar terhadap perdamaian dan keamanan internasional.” Dia mengulangi peringatan lama FAO: “Tidak ada keamanan pangan tanpa perdamaian, dan tidak ada perdamaian tanpa keamanan pangan.”

Bechdol mengatakan 258 juta orang di 58 negara menghadapi tingkat ketidakamanan pangan yang tinggi dan lebih dari dua pertiga dari mereka – 174 juta orang – berada pada tingkat kelaparan tinggi karena iklim dan konflik. “Walaupun mungkin tidak ada hubungan kausal langsung antara keduanya, ada bukti yang jelas bahwa perubahan iklim meningkatkan risiko dan pendorong konflik dan ketidakstabilan, seperti perselisihan atas tanah dan air,” kata Bechdol. “Dan konflik berkontribusi pada kerentanan perubahan iklim, terutama bagi orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah dan bermigrasi.”

Sebagai contoh dari hubungan kompleks antara perubahan iklim dan konflik, dia menunjukkan pada penggembala di Afrika Barat dan Tengah yang telah dengan damai melintasi batas dengan ternak mereka mencari air dan padang rumput selama bertahun-tahun. Tetapi perubahan iklim, tekanan lingkungan, dan keamanan telah menyebabkan peningkatan ketegangan dan persaingan antara penggembala dan petani untuk sumber daya yang langka termasuk air dan tanah, katanya.

Bechdol menekankan bahwa perubahan iklim dan konflik tidak hanya memengaruhi peternakan tetapi juga produksi tanaman, perikanan, dan kehutanan “yang secara intim dan tak terpisahkan terkait dengan perubahan iklim”. Dia mendorong PBB dan pihak lainnya untuk fokus pada pertanian “sebagai solusi kunci terhadap ancaman yang semakin besar dari perubahan iklim, konflik, dan dampaknya terhadap keamanan pangan”.

Presiden Guyana Mohamed Irfaan Ali, yang negaranya memegang kepresidenan dewan bulan ini dan memimpin pertemuan tersebut, mengatakan bahwa dampak perubahan iklim dan ketidakamanan pangan terhadap perdamaian dan keamanan internasional dipilih sebagai topik pertemuan karena hubungannya yang semakin kuat.

“Konflik adalah pendorong utama ketidakamanan pangan akut di Afrika, dan hal yang sama dapat dikatakan tentang Haiti,” kata Ali kepada pertemuan tersebut, menambahkan bahwa perang di Gaza menimbulkan ton emisi karbon ke atmosfer. “Dewan Keamanan harus memperhitungkan efek konsekuensial terhadap keamanan pangan dan iklim dalam mengatasi masalah konflik dan perang,” kata presiden tersebut, menekankan bahwa “masalah ini sangat terkait dengan aturan hukum, demokrasi, dan tata kelola”.

Kapal penjaga pantai Tiongkok dekat dengan penghalang terapung di Laut Cina Selatan pada 20 September (Foto dari Penjaga Pantai Filipina/Reuters)

September 26 2023

Filipina Mengecam Tiongkok Akibat “Penghalang Terapung” di Laut Cina Selatan

Anita Susanto Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence, Social and Culture China, Filipina, Konflik, Laut China Selatan, Militer, Nelayan 0

Pada 24 September 2023, Filipina mengecam penjaga pantai Tiongkok karena memasang “penghalang terapung” di wilayah sengketa Laut Cina Selatan, dan mengatakan bahwa hal itu mencegah kapal-kapal Filipina memasuki dan menangkap ikan di wilayah tersebut.

Dalam sebuah pernyataan di sosial media X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, juru bicara penjaga pantai Filipina Jay Tarriela mengatakan penghalang terapung itu ditemukan oleh kapal-kapal Filipina selama patroli maritim rutin pada 22 September dan berukuran sekitar 300 meter.

Menurut pernyataan dari pihak Filipina, dikatakan bahwa “Penjaga pantai Filipina dan Biro Perikanan dan Sumber Daya Perairan mengecam keras pemasangan penghalang terapung yang dilakukan oleh penjaga pantai Tiongkok di bagian Tenggara Bajo de Masinloc, yang mencegah kapal nelayan Filipina memasuki perairan dangkal dan menghalangi aktivitas penangkapan ikan dan mata pencaharian mereka,” dilansir dari CNN.

Selain pernyataan resmi, terdapat juga foto-foto yang diduga sebagai penghalang terapung dan mengklaim tiga kapal penjaga pantai Tiongkok dan sebuah kapal dinas milisi maritim Tiongkok telah memasang penghalang terapung tersebut setelah kedatangan kapal pemerintah Filipina di daerah tersebut.

Penjaga pantai Filipina juga membagikan rekaman awal pekan ini yang menunjukkan petak-petak karang yang rusak mendorong para pejabat untuk menuduh Tiongkok melakukan kerusakan besar-besaran di wilayah tersebut. “Keberadaan karang yang hancur menunjukkan adanya potensi tindakan pembuangan, kemungkinan melibatkan karang mati yang sebelumnya diproses dan dibersihkan sebelum dikembalikan ke dasar laut,” tambah Tarriela.

Menurut para nelayan Filipina, kapal-kapal Tiongkok “biasanya memasang penghalang terapung setiap kali mereka memantau sejumlah besar nelayan Filipina di wilayah tersebut,” kata pernyataan itu. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya salah dan tidak berdasar. “Kami menyarankan pihak berwenang Filipina untuk tidak menggunakan informasi palsu untuk membuat lelucon politik,” kata juru bicara Mao Ning kepada wartawan.

Pasukan Perdamaian Sementara PBB (UNIFIL) berjaga sambil memegang bendera PBB di perbatasan wilayah Kafr Shuba, yang dianggap sebagai wilayah sengketa antara Lebanon dan Israel (Foto oleh Houssam Shbaro/Anadolu Agency via Getty Images)

September 2 2023

Dewan Keamanan PBB Memperbarui Misi UNIFIL

Anita Susanto Asia Pacific, News, Security and Defence Dewan Keamanan, Israel, Konflik, Lebanon, PBB, Perbatasan, Perdamaian, UNIFIL 0

Pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB berlangsung sesaat sebelum izin misi hampir berakhir. Pasukan Interim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL), yang telah hadir sejak tahun 1978, memiliki misi untuk membentuk zona penyangga antara Israel dan Lebanon, keduanya secara resmi dalam keadaan perang.

Resolusi yang disetujui Dewan Keamanan PBB pada 1 September ini menerima 13 suara setuju, sementara Rusia dan China abstain. Resolusi ini memperpanjang keberadaan UNIFIL di Lebanon hingga 31 Agustus 2024. Ketentuan mandatnya sangat mirip dengan tahun sebelumnya, yang melibatkan memberikan kebebasan pergerakan kepada sekitar 10.000 pasukan perdamaian yang ditempatkan di Lebanon. Aspek mandat ini telah menjadi poin perselisihan, ditantang baik oleh pemerintah Lebanon maupun kelompok pro-Iran Hezbollah yang berpengaruh.

Teks resolusi tersebut “menghimbau dengan tegas semua pihak yang terlibat untuk memastikan penghormatan dan akses yang tidak terhalang bagi UNIFIL dalam semua operasinya dan aksesnya ke seluruh Garis Biru.” Garis Biru mengacu pada batas yang ditandai oleh PBB pada tahun 2000 setelah pasukan Israel mundur dari selatan Lebanon.

Resolusi juga menjelaskan bahwa UNIFIL tidak memerlukan izin sebelum menjalankan tugas yang diberikan dan dapat beroperasi secara independen sambil menjaga koordinasi dengan pemerintah Lebanon. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, telah mengkritik keterbatasan akses UNIFIL ke beberapa wilayah, termasuk lokasi yang dimiliki oleh LSM lingkungan Lebanon yang dituduh oleh Amerika Serikat memiliki hubungan dengan Hezbollah.

Hassan Nasrallah, pemimpin Hezbollah, menentang perpanjangan mandat UNIFIL tahun 2022, menyatakan bahwa pasukan bersenjata asing tidak boleh beroperasi di tanah Lebanon tanpa persetujuan pemerintah dan koordinasi dengan tentara Lebanon. Pemerintah Lebanon, dalam surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, meminta kembali ke ketentuan mandat UNIFIL tahun 2021, yang lebih sedikit menekankan kemampuan operasional independen UNIFIL. Meskipun demikian, Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati menyambut perpanjangan mandat ini, mencatat bahwa resolusi tersebut mengakui permintaan Lebanon agar UNIFIL beroperasi dengan koordinasi pemerintah.

UNIFIL didirikan pada tahun 1978 untuk mengawasi penarikan pasukan Israel setelah invasi mereka ke Lebanon sebagai tanggapan terhadap serangan Palestina. Mandatnya diperluas pada tahun 2006 setelah Israel dan Hezbollah terlibat dalam perang selama 34 hari, dan tugasnya adalah memantau gencatan senjata antara kedua belah pihak. Meskipun dianggap sebagai organisasi “teroris” oleh banyak pemerintah Barat, Hezbollah tetap bersenjata dan berpengaruh dalam politik Lebanon, berbeda dengan faksi lain yang tidak bersenjata setelah perang saudara Lebanon dari tahun 1975 hingga 1990.

July 27 2023

Risiko Pasar di Negara yang berkonflik Meningkatkan Agenda Perusahaan

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Economy, Politics, Think Bantuan Ekonomi, Ekonomi Internasional, Konflik 0

Pertempuran di Ukraina mungkin masih jauh dari selesai, namun rencana-rencana telah berjalan[1] untuk rekonstruksi pasca perang di negara ini, dengan perusahaan-perusahaan dan pemerintah yang siap untuk berkontribusi. Di tempat lain, inisiatif pembangunan kembali dan pemulihan pascakonflik telah mencapai berbagai tingkat kemajuan di Ethiopia,[2] Sudan Selatan,[3] dan Irak.[4]

Peluang komersial setelah perang dan bencana alam bisa sangat besar. Namun, kerapuhan yurisdiksi ini menjadikan perusahaan multinasional harus memastikan aktivitas mereka mendukung stabilitas dan pembangunan, jika tidak, mereka berisiko melihat keuntungan bisnis yang diperoleh di awal menguap.

Negara-negara yang baru pulih dari peristiwa-peristiwa yang merusak sangat tertarik dengan investasi asing langsung[5] untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi – dengan perusahaan-perusahaan yang mampu memainkan peran konstruktif dalam upaya stabilisasi. Dengan demikian, mereka mendapatkan reputasi sebagai pemain ekonomi yang bertanggung jawab, memenangkan kepercayaan dari pelanggan dan pihak berwenang setempat.

Namun, kesalahan langkah perusahaan, baik disengaja maupun tidak, dapat menyebabkan kerusakan operasional dan reputasi – terutama dalam situasi pasca bencana yang terkadang terburu-buru untuk memulai upaya bantuan dan rekonstruksi.

Setelah tsunami Asia, ada laporan tentang kontraktor swasta[6] di Indonesia yang menggunakan bahan bangunan di bawah standar untuk meningkatkan keuntungan. Setelah gempa bumi Haiti, para kontraktor[7] mendapat sorotan atas jumlah penduduk setempat yang mendapat manfaat dari program-program cash-for-work yang bertujuan untuk mendorong proses stabilisasi.[8]

Di Sudan Selatan dan Irak, perusahaan-perusahaan energi telah menopang perekonomian negara-negara yang bergantung pada minyak dan gas – ekstraksi hidrokarbon membantu mereka pulih, meskipun dengan susah payah, pasca perang yang menghancurkan. Namun, dalam beberapa kasus, keterlibatan komersial telah berada di bawah pengawasan ketat, dengan beberapa perusahaan yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia di Sudan Selatan[9] dan polusi yang luas di Irak selatan.[10]

Yurisdiksi pasca-konflik dan pasca-bencana merupakan beberapa pasar yang paling menantang untuk dimasuki dari segi risiko. Perusahaan harus mengidentifikasi dan memitigasi kekhawatiran yang ada – seperti ancaman terhadap keselamatan staf dan aset – serta menilai dampak operasional terhadap proses rekonstruksi dan normalisasi. Mereka juga perlu memahami dinamika geopolitik regional, karena hal ini dapat membatasi aktivitas bisnis.

Kerapuhan yang melekat pada negara-negara yang baru pulih dari pergolakan besar berarti kondisi dapat berubah dengan cepat. Setelah perang, transisi politik dapat runtuh akibat perebutan kekuasaan, sehingga membuat negara kembali bergejolak, seperti yang terjadi di Sudan.[11] Masalah kedaulatan yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan konflik yang membeku tiba-tiba meletus, seperti perang Nagorno-Karabakh yang kedua.[12] Korupsi dan ketidakmampuan pemerintah dapat memicu gelombang kemarahan publik, seperti yang terjadi di Irak beberapa tahun yang lalu dan setelah gempa bumi di Turki baru-baru ini.[13]

Selain pemeriksaan uji tuntas standar yang diperlukan untuk lingkungan yang menantang, perusahaan yang memasuki pasar-pasar ini harus membuat kerangka kerja risiko operasional yang menilai bagaimana investasi mereka akan dikerahkan; siapa yang akan mendapat manfaat; bagaimana hal itu dapat dipersepsikan; dan apakah ada kemungkinan bahwa hal itu secara tidak sengaja berkontribusi pada ketegangan lokal.

Risiko dapat mencakup potensi hubungan komersial dengan satu komunitas yang mengasingkan komunitas saingannya; terlihat mengeksploitasi peraturan yang lemah atau tidak ditegakkan dengan baik; atau melakukan bisnis dengan aktor komersial dan politik yang didiskreditkan, yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan konflik atau bencana yang dialami oleh negara tersebut.

Tren geopolitik perlu dianalisis karena memiliki implikasi operasional yang signifikan. Negara-negara yang baru saja keluar dari krisis besar dapat berada di bawah pengaruh – atau menghadapi tekanan dari – kekuatan regional dan global yang mengejar agenda mereka sendiri. Perambahan semacam itu dapat menutup atau merusak investasi dari perusahaan-perusahaan yang terkait dengan saingan geopolitik.

Sebagai contoh, Beijing berusaha untuk memajukan kepentingan strategisnya di Samudra Hindia melalui proyek-proyek ekonomi[14] yang diimplementasikan oleh China di Sri Lanka selama perang saudara dan Maladewa setelah tsunami Asia. Keterlibatan China dengan kedua negara tersebut, menurut AidData,[15] telah mempengaruhi hubungan mereka dengan mitra-mitra lainnya, termasuk AS. Baru-baru ini, Iran[16]dan proksi Irak[17] dicurigai melakukan serangkaian serangan rudal yang tampaknya ditujukan untuk menyabotase sektor gas di wilayah Kurdi Irak, tempat AS banyak berinvestasi. [18]

Penilaian risiko operasional dan geopolitik harus dilakukan secara teratur mengingat volatilitas dan kerapuhan negara-negara yang baru pulih dari perang dan bencana. Secara khusus, perusahaan perlu terus melacak jejak mereka di pasar-pasar ini – pada dasarnya memantau dan memitigasi dampak kegiatan bisnis terhadap pemangku kepentingan lokal untuk memastikan standar-standar ESG dipertahankan.

Memang, perusahaan didorong untuk menerapkan uji tuntas hak asasi manusia[19] yang lebih ketat di wilayah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi, yang mengharuskan mereka untuk secara tekun menginterogasi dan menangani risiko sosial dan lingkungan, serta memastikan bahwa mereka menghormati hukum kemanusiaan internasional. Para pegiat[20] telah mendorong agar pendekatan ini dimasukkan ke dalam arahan uji tuntas keberlanjutan perusahaan yang diusulkan oleh Komisi Eropa[21] – sebuah inisiatif legislatif utama yang mewajibkan perusahaan untuk bertindak lebih bertanggung jawab dan etis di wilayah operasi mereka.

Pengembangan regulasi ESG[22] yang lebih ketat disambut baik dan diperlukan. Namun, mengingat potensi kemunduran perusahaan di yurisdiksi yang tidak stabil, perusahaan yang menjajaki atau mengejar peluang komersial di wilayah ini disarankan untuk melakukan pendekatan risiko dan mitigasi dengan ketat sesuai dengan rezim peraturan di masa depan.

[1] Hanna Ziady,Ukraine needs investors to rebuild its war-torn economy. A huge effort is alredy underway, CNN Business, 21 Juni 2023. https://edition.cnn.com/2023/06/21/investing/ukraine-recovery-conference-private-investors/index.html

[2]Noé Hochet-Bodin, Ethiopia’s prime minister wants paris to invest, Le Monde, 8 Februari 2023. https://www.lemonde.fr/en/le-monde-africa/article/2023/02/08/ethiopia-s-prime-minister-wants-paris-to-invest_6014945_124.html

[3]UN News, South Sudan’s transition from conflict to recovery ‘inching forward’-UN envoy, 3 Maret 2021. https://news.un.org/en/story/2021/03/1086272

[4] Ahmed Aboulenein, Iraq sees $100 billion to reconstruct transport, agriculture and oil sectors, Reuters, 9 Februari 2018. https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-reconstruction-idUSKBN1FT188

[5] United Nations University, Post-Conflict Countries and Foreign Investment, Policy Brief Number 8, 2008. https://ciaotest.cc.columbia.edu/pbei/unup/0016013/f_0016013_13889.pdf

[6] Gretta Fenner & Mirella Mahsltein, Curbing the Risk of and Corruption in Natural Disaster Situations, https://baselgovernance.org/sites/default/files/2019-01/Corruption%20in%20natural%20disaster%20situations.pdf

[7] Martha Mendoza, Would-be Haitian Contractor miss out on aid, NBC News, 13 Desemebr 2010. https://www.nbcnews.com/id/wbna40631064

[8] Office of Inscpector General, Audit of USAID’s Cash for Work Activities in Haiti, 24 September 2010. https://oig.usaid.gov/sites/default/files/2018-06/1-521-10-009-p.pdf

[9] Nick Cumming-Bruece, Oil Companies May Be Complicit in Atrocities in South Sudan, U.N. Panel Says, The New York Times, 20 Februari 2019. https://www.nytimes.com/2019/02/20/world/africa/south-sudan-oil-war-crimes.html

[10] Antonio Juhasz, Iran Gas Flaring Tied to Cancer Surge, Human Rights Watch, 3 Mei 2023. https://www.hrw.org/news/2023/05/03/iraq-gas-flaring-tied-cancer-surge

[11] Adam Fulton & Oliver Holmes, Sudan conflict: why is there fighting and what is at stake in the region?, The Guardian, 27 April 2023. https://www.theguardian.com/world/2023/apr/27/sudan-conflict-why-is-there-fighting-what-is-at-stake

[12] Aljazeera, Explainer:What is Nagorno-Karabakh and why are tensions rising?, 24 April 2023. https://www.aljazeera.com/news/2023/4/24/explainer-what-is-nagorno-karabakh-why-are-tensions-rising

[13] Reuters, Turks protest over government’s quake response in stadiums, on streets, 27 Februari 2023. https://www.reuters.com/world/middle-east/turks-protest-over-governments-quake-response-stadiums-streets-2023-02-27/

[14] Samantha Custer, Competing visions for the Indian Ocean: China’s influence in South and Central Asia, AID DATA, 12 Mei 2022. https://www.aiddata.org/blog/competing-visions-for-the-indian-ocean-chinas-influence-in-south-and-central-asia

[15] Ibid.

[16] Ahmed Rasheed & Orhan Coskun, EXCLUSIVE Iran struck Iraq target over gas talks involving Israel-officials, Reuters, 28 Maret 2022. https://www.reuters.com/world/middle-east/exclusive-iran-struck-iraq-target-over-gas-talks-involving-israel-officials-2022-03-28/

[17] Amina Ismail & Maha El Dahan,Exclusive: Attacks on major Iraqi gasfield drive out U.S. contractors, 31 Agustus 2022. https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-attacks-major-iraqi-gasfield-drive-out-us-contractors-2022-08-30/

[18] Khazan Jangiz, Dana Gas sigdn agreement with US to expands gas production in the Kurdistan Region, Rudaw, 8 September 2021. https://www.rudaw.net/english/kurdistan/080920212

[19] UNDP, Heightened Human Righst Due Diligence for Business in Conflict-Affected Contexts A Guide, 2022. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-06/UNDP_Heightened_Human_Rights_Due_Diligence_for_Business_in_Conflict-Affected_Context.pdf

[20] International Alert, NGOs and experts call on EU to ensure new directive addresses risk in conflict-affected areas, Agustus 2022. https://www.international-alert.org/statements/eu-new-due-diligence-directive/

[21] Europe Commision, Just and sustainable economy: Commision lays down rules for companies to respect human rights and environment in global value chain, 23 Februari 2022. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1145

[22]Chriss McGarry, Jacquelyn MacLennan & Clare Connellan, The Global ESG Regulatory Fremawork Toughens Up, Harvard Law School Forum on Corporate Governance, 19 September 2022. https://corpgov.law.harvard.edu/2022/09/19/the-global-esg-regulatory-framework-toughens-up/

Internally displaced Sudanese reside in the Hasahisa secondary school on July 10, 2023, transformed to house people fleeing the violence the in war-torn country. Conflict-torn Sudan is on the brink of a "full-scale civil war" that could destabilise the entire region, the United Nations warned on July 9, after an air strike on a residential area killed around two dozen civilians. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

July 12 2023

PBB: Sudan berada di kondisi “Perang Sipil Penuh”

Chatrine Debora Africa, News, Politics, Security and Defence, Social and Culture Afrika, Konflik, Perang sipil, Pertahanan dan Keamanan, Sudan 0

PBB menyatakan bahwa Sudan yang sedang dilanda konflik berada di ambang “perang sipil penuh” yang dapat mengganggu seluruh wilayah, setelah serangan udara di sebuah area pemukiman menewaskan sekitar dua puluh orang warga sipil.

Kementerian Kesehatan melaporkan “22 orang tewas dan sejumlah besar luka-luka di antara warga sipil” akibat serangan udara yang terjadi pada hari Sabtu di kota saudara Khartoum, di distrik Dar al-Salam.

Setelah hampir tiga bulan perang antara jenderal-jenderal rival Sudan, serangan udara tersebut merupakan insiden terbaru yang memicu kemarahan. Lebih dari 3.000 orang diperkirakan tewas dalam konflik ini, di mana para korban selamat melaporkan gelombang kekerasan seksual dan saksi mata mengatakan adanya pembunuhan yang ditargetkan secara etnis. Selain itu, terjadi juga penjarahan massal, dan PBB memperingatkan kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah Darfur.

Pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF), yang bertempur melawan tentara reguler, mengklaim bahwa “serangan udara” tersebut menewaskan 31 orang.

Warga mengkonfirmasi adanya serangan udara, tetapi mereka mengatakan bahwa serangan itu terjadi pada hari Minggu. Sementara itu, pasukan bersenjata merilis pernyataan yang “menjelaskan bahwa angkatan udara tidak menyerang target musuh di Omdurman kemarin.”

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengutuk serangan udara di Omdurman, yang katanya “diduga menewaskan setidaknya 22 orang” dan melukai puluhan orang, kata juru bicara wakilnya, Farhan Haq, dalam sebuah pernyataan. Guterres “tetap sangat prihatin bahwa perang yang sedang berlangsung antara pasukan bersenjata telah mendorong Sudan ke ambang perang sipil penuh, yang berpotensi mengganggu seluruh wilayah,” kata Haq.

Sementara itu, warga sipil mulai menggali kuburan untuk korban yang tewas dalam serangan udara pada hari Sabtu, kata para saksi mata. Hal ini dikarenakan sejak perang dimulai, banyak mayat yang dibiarkan membusuk di jalanan baik di Khartoum maupun di wilayah barat Darfur yang telah menjadi lokasi pertempuran paling kejam.

Menambah gelombang pengungsi

Hampir 3 juta orang telah mengungsi akibat pertempuran di Sudan, termasuk hampir 700.000 orang yang melarikan diri ke negara-negara tetangga, menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi.

PBB dan blok-blok Afrika telah memperingatkan adanya “dimensi etnis” dalam konflik di wilayah barat Darfur, di mana Amerika Serikat, Norwegia, dan Britania Raya menyalahkan RSF dan milisi sekutunya atas sebagian besar pelanggaran yang meluas.

Pertempuran terkonsentrasi di Darfur dan ibu kota Khartoum, juga dilaporkan di negara bagian Blue Nile dekat Ethiopia, yang juga memiliki sejarah kerusuhan, serta di negara bagian South Kordofan.

Selain itu, pada hari Senin, para pemimpin Ethiopia, Kenya, Somalia, dan Sudan Selatan anggota IGAD yang menangani masalah Sudan-akan bertemu di Addis Ababa. Kepala angkatan darat Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, dan komandan RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, telah diundang tetapi belum ada pihak yang mengkonfirmasi kehadiran mereka. Namun, beberapa tokoh sipil Sudan sudah berada di sana, “untuk mempercepat upaya perdamaian.”

Mesir, sekutu dekat Burhan, mengatakan akan menjadi tuan rumah pertemuan pada hari Kamis antara negara-negara tetangga Sudan untuk mencari jalan keluar dari konflik dan “dampak regionalnya,” demikian pernyataan dari kantor presiden di Kairo.

Orang-orang melarikan diri dari tabung gas air mata yang jatuh selama operasi militer Israel yang sedang berlangsung di kota Jenin di Tepi Barat yang diduduki pada 4 Juli 2023. (Foto oleh JAAFAR ASHTIYEH/AFP via Getty Images)

July 5 2023

Pasukan Israel melancarkan serangan mematikan di Jenin Tepi Barat

Anita Susanto Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence IDF, Israel, Konflik, Palestina 0

Pasukan Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di Jenin di Tepi Barat utara pada Minggu malam, menewaskan sedikitnya tiga orang dan melukai 25 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

Dalam sebuah pernyataan yang diposting ke Telegram pada dini hari Senin 3 Juli 2023, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan telah meluncurkan “upaya kontraterorisme ekstensif di wilayah kota Jenin dan Kamp Jenin”, menyerang “infrastruktur teroris”.

Penduduk di Jenin mengatakan kepada CNN bahwa mereka mendengar ledakan dan tembakan senjata berat di daerah tersebut, sementara video dari tempat kejadian menunjukkan warga Palestina yang terluka dievakuasi dengan ambulans ke Rumah Sakit Pemerintah Jenin.

Dari mereka yang terluka, tujuh kritis, menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Mahmoud al-Saadi, Direktur Bulan Sabit Merah Palestina di Jenin, mengatakan sebagian besar luka “serius dan berada di bagian atas tubuh”, menambahkan proses pemindahan masyarakat yang terluka sulit dilakukan.

IDF mengatakan mereka menyerang pusat komando operasional bersama Kamp Jenin dan operasi Brigade Jenin, sebuah kelompok militan Palestina yang terkait dengan Jihad Islam. “Pusat komando operasional juga berfungsi sebagai pusat observasi dan pengintaian lanjutan, tempat di mana teroris bersenjata akan berkumpul sebelum dan sesudah kegiatan teroris,” kata IDF, menambahkan bahwa kamp itu adalah “tempat untuk senjata dan bahan peledak” dan “pusat untuk koordinasi dan komunikasi di antara para teroris.”

“Selain itu, pusat komando menyediakan tempat berlindung bagi orang-orang yang dicari yang terlibat dalam melakukan serangan teror dalam beberapa bulan terakhir di daerah tersebut,” katanya. IDF kemudian mengatakan telah menyita alat peledak selama operasi, yang dilakukan berkoordinasi dengan Israel Securities Authority (ISA).

Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa IDF telah “beroperasi melawan titik panas teror” di Jenin dan bahwa siapa pun yang merugikan warga Israel, akan membayar mahal. “Kami mengamati dengan seksama tindakan musuh kami dan pembentukan pertahanan Israel siap untuk setiap skenario,” kata Gallant dalam sebuah pernyataan.

Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas mengutuk operasi militer skala besar Israel, menyebutnya sebagai kejahatan perang baru. “Keamanan dan stabilitas tidak akan tercapai di kawasan kecuali rakyat Palestina merasakannya. Apa yang dilakukan pemerintah pendudukan Israel di kota Jenin dan kamp-nya adalah kejahatan perang baru terhadap rakyat kami yang tak berdaya,” katanya, menurut juru bicara kepresidenan Nabil Abu Rudeineh.

Serangan itu terjadi kurang dari dua minggu setelah serangan militer Israel di Jenin meletus menjadi baku tembak besar-besaran, menyebabkan sedikitnya lima warga Palestina tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Delapan tentara Israel terluka dan berhasil dievakuasi, menurut IDF.

Asap mengepul dari kebakaran di gudang kayu di Khartoum selatan di tengah pertempuran yang sedang berlangsung pada 7 Juni 2023. (Foto oleh AFP via Getty Images)

June 11 2023

Pertempuran Mematikan Meningkat Di Sudan Saat Gencatan Senjata Berakhir

Anita Susanto Africa, News, Security and Defence, Social and Culture Konflik, Penjarahan, Rapid Support Forces, Sudan 0

Pertempuran tengah meningkat di Khartoum setelah kesepakatan gencatan senjata berakhir dan terjadi ledakan konflik baru di wilayah Darfur yang dilaporkan puluhan ribu tewas dalam konflik ini.

Pada 5 Juni 2023, terlihat asap hitam mengepul di atas ibu kota Sudan setelah gencatan senjata antara tentara Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces atau RSF) paramiliter berakhir beberapa jam sebelumnya, tayangan langsung televisi menunjukkan. “Kita benar-benar berada di neraka,” menurut seorang saksi yang tinggal di Khartoum, dilansir dari Al Jazeera.

Pertempuran di ibu kota telah menyebabkan kerusakan dan penjarahan yang meluas, jatuhnya layanan kesehatan, pemadaman listrik dan air, serta berkurangnya persediaan makanan. RSF mengklaim telah menembak jatuh sebuah jet tempur setelah tentara Sudan “meluncurkan serangan udara yang berani ke posisi pasukan kami” di Khartoum utara.

Sebuah sumber militer mengatakan sebuah jet buatan China jatuh di dekat pangkalan Wadi Seidna di utara Khartoum karena “kerusakan teknis“. Saksi mata mengatakan mereka melihat sebuah pesawat terbang dari selatan ke utara ibu kota dengan kobaran api dari sana. Yang lain mengatakan tentang serangan udara terhadap posisi RSF di timur kota, dengan beberapa korban sipil dilaporkan tewas dan luka-luka.

Ditengahi oleh Arab Saudi dan Amerika Serikat, gencatan senjata sedikit menenangkan pertempuran jalanan dan memungkinkan akses kemanusiaan terbatas tetapi, seperti gencatan senjata sebelumnya, berulang kali dilanggar. Pembicaraan untuk memperpanjang gencatan senjata terhenti pada hari Jumat.

Perebutan kekuasaan mematikan yang meletus di Sudan pada 15 April telah memicu krisis kemanusiaan yang signifikan dengan lebih dari 1,2 juta orang mengungsi di negara itu dan 400.000 lainnya melarikan diri ke negara-negara tetangga. Hal ini juga mengancam untuk mengacaukan kawasan secara keseluruhan. Di luar ibu kota, pertempuran mematikan juga pecah di wilayah Darfur, di ujung barat Sudan, yang sudah bergulat dengan kerusuhan berkepanjangan dan tantangan kemanusiaan yang besar.

Gubernur Darfur Barat, Khamis Abakar, mengatakan pada 5 Juni bahwa ada “pelanggaran hukum” di negara bagiannya. “Orang-orang bersenjata telah mengambil alih segalanya, dan situasinya benar-benar di luar kendali,” katanya dilansir dari Al Jazeera. Di sisi lain, Arab Saudi dan AS mengatakan mereka terus terlibat setiap hari dengan delegasi dari tentara dan RSF yang tetap berada di Jeddah meskipun pembicaraan untuk memperpanjang gencatan senjata ditangguhkan minggu lalu.

Pemimpin RSF, Mohamed Hamdan Dagalo yang dikenal sebagai Hemedti, mengatakan dalam sebuah posting Facebook bahwa dia telah berbicara melalui telepon dengan menteri luar negeri Saudi untuk membahas upaya mediasi Jeddah. Keberadaan Hemedti sampai saat ini masih tidak jelas, meskipun ia muncul dalam rekaman video bersama pasukannya di Khartoum tengah pada awal pertempuran.

Tentara Israel berpatroli di Kibbutz Natur di Dataran Tinggi Golan yang dicaplok Israel, 9 April 2023. (Foto oleh JALAA MAREY/AFP via Getty Images)

April 13 2023

Serangan Israel ke Palestina Berlanjut ke Suriah

Anita Susanto Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence Israel, Konflik, Palestina, Suriah 0

Pada minggu ke 2 di bulan Maret, Israel melancarkan serangan terhadap kelompok militer Suriah setelah beberapa roket ditembakkan dari Suriah. Sebanyak enam roket diluncurkan dari Suriah menuju Israel, dan tiga lainnya melintasi wilayah Israel, kata Israel Defense Force (IDF).

Sejauh ini IDF belum melaporkan adanya kerusakan di wilayah Israel. Walaupun begitu, saling serang ini adalah gejolak terbaru setelah Israel menyerang militan Palestina di Libanon selatan dan Gaza sebagai tanggapan atas puluhan roket yang ditembakkan dari Libanon ke wilayah Israel.

Serangan jet tempur Israel mengikuti serangan IDF sebelumnya di wilayah Suriah menggunakan UAV yang menargetkan peluncur untuk penembak roket di Suriah. Serangan IDF yang cukup intens ini sendiri dilatarbelakangi oleh “Suriah bertanggung jawab atas semua aktivitas yang terjadi di dalam wilayahnya dan tidak akan mengizinkan upaya apa pun untuk melanggar kedaulatan Israel.”

Di sisi lain, Suriah mengatakan telah menanggapi “serangan udara Israel di bagian selatan negara itu,” dan mengklaim telah mencegat beberapa rudal Israel. Menurut kantor berita SANA, sumber militer menambahkan bahwa pertahanan udara Suriah telah mencegat rudal agresor dan menembak jatuh beberapa di antaranya.

Peluncuran roket oleh IDF sendiri terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Palestina setelah polisi Israel menggerebek masjid al-Aqsa di Yerusalem, yang dianggap sebagai salah satu provokasi besar bagi umat Islam. Negara tetangga Israel, Jordan, memperingatkan “konsekuensi bencana” jika pasukan Israel menyerbu masjid lagi.

Polisi Israel menggerebek masjid dua kali pada Rabu pekan lalu, mengklaim bahwa “ratusan perusuh dan penoda masjid (telah) membarikade diri mereka sendiri” di dalam. Pada 8 Maret 2023, polisi Israel kembali menuduh bahwa, “banyak anak muda [telah] memasuki masjid dan menutup pintunya tanpa alasan.”

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Duta Besar Sinan al-Majali dalam sebuah pernyataan menjelaskan bahwa jika polisi Israel, “menyerang jamaah lagi, dalam upaya untuk mengosongkan [masjid] jamaah, dalam persiapan untuk serangan besar ke masjid,” itu akan, “mendorong situasi ke arah lebih banyak kekerasan dan ketegangan.”

Sebelum kerusuhan di masjid al-Aqsa dan saling serang roket, dalam kejadian terpisah pada awal Maret, IDF membunuh seorang pria Palestina berusia 20 tahun di kota Azzoun Tepi Barat yang diduduki masyarakat Palestina, menurut Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina. Satu hari kemudian, satu orang tewas dan tujuh lainnya luka-luka dalam serangan mobil di Tel Aviv. Polisi mengatakan bahwa mobil tersebut dikendarai oleh seorang warga Kfar Kasem berusia 45 tahun, sebuah kota mayoritas Arab di sebelah timur Tel Aviv.